1. Dokumen tersebut membahas tentang korupsi dan upaya pemberantasannya. Terdapat beberapa jenis korupsi seperti korupsi yang merugikan keuangan negara, suap menyuap, pemerasan, dan perbuatan curang.
2. Ada beberapa faktor penyebab terjadinya korupsi menurut GONE Theory yaitu kesempatan, keserakahan, kebutuhan, dan pengungkapan.
3. Upaya pemberantasan korupsi
2. Tindak pidana korupsi bisa dilakukan siapa
saja, tak mengenal strata pendidikan. Dari
kurun waktu waktu, semakin banyak saja
sejumlah orang dengan gelar mentereng
tersandung kasus korupsi
KORUPSI
TAK
KENAL
KASTA Mulai dari..
Sampai.
.
3. Apa itu
KORUPSI
???
menurut Huntington (1968)
adalah perilaku pejabat publik
yang menyimpang dari norma-
norma yang diterima oleh
masyarakat, dan perilaku
menyimpang ini ditujukan
dalam rangka memenuhi
kepentingan pribadi.
Menurut Dr. Kartini
Kartono, korupsi adalah
tingkah laku individu yang
menggunakan wewenang
dan jabatan guna
mengeduk keuntungan
pribadi, merugikan
kepentingan umum.
Jadi dapat disimpulkan
korupsi merupakan
perbuatan curang yang
merugikan Negara dan
masyarakat luas dengan
berbagai macam modus.
Korupsi berasal dari
bahasa latin, Corruptio-
Corrumpere yang
artinya busuk, rusak,
menggoyahkan,
memutarbalik atau
menyogok.
4. Korupsi yang
terkait
merugikan
keuangan
Negara
MACAM-MACAM
KORUPSI
Korupsi yang
terkait
dengan suap-
menyuap
Korupsi
yang terkait
dengan
pemerasan
Korupsi yang
terkait dengan
penggelapan
dalam jabatan
Korupsi yang
terkait
dengan
perbuatan
curang
Korupsi yang
terkait dengan
benturan
kepentingan
dalam
pengadaan
Korupsi yang
terkait
dengan
gratifikasi
Korupsi telah
didefinisikan secara
jelas oleh UU No 31
Tahun 1999 jo UU No
20 Tahun 2001
dalam pasal-pasalnya.
Berdasarkan pasal-
pasal tersebut,
terdapat 33 jenis
tindakan yang dapat
dikategorikan sebagai
korupsi. 33 tindakan
tersebut
dikategorikan ke
dalam 7 kelompok
yakni :
5. 1. Korupsi yang merugikan keuangan Negara dan
hukuman beserta dendanya.
Korupsi jenis ini dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 31
Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Inilah salah satu
pasal yang paling banyak dipakai untuk menjerat
koruptor.
* Kamu bisa mengkategorikan sebuah tindakan ke dalam
korupsi jenis ini kalau memenuhi unsur-unsur :
Setiap orang;
* Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu
korporasi;
* Dengan cara melawan hukum;
* Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara.
Hukumannya :
Penjara maksimal 20 tahun atau
denda maksimal Rp. 1 Milyar
6. 2. Korupsi yang Terkait dengan Suap-menyuap.
Suap-menyuap merupakan salah satu contoh tindak pidana korupsi tanpa
kerugian keuangan negara jika uang suapnya bukan berasal dari
keuangan negara. Selebihnya dapat berupa ikut serta, membantu,
menghalangi penyidikan perkara korupsi, pemalsuan dokumen untuk
pemeriksaan administrasi, lalai dalam pengawasan, dll.
Pasal 12 a UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (UU PTPK), yang terkategori varian suap, vide Pasal 55 ayat (1)
ke 1 KUHP.
Hukumannya :
Dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat
4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua
puluh) tahun
pidana denda paling sedikit
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta
rupiah) dan paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
7.
8. Korupsi jenis ini hampir sama dengan korupsi
jenis sebelumya. Namun, kali ini pegawai
negeri memeras dengan alasan uang atau
pemberian illegal ituadalah bagian dari
peraturan atau hak dia, padahal kenyataannya
tidak demikian.
Pada Pasal 12 huruf e UU No. 31 Tahun 1999
jo.UU No. 20 Tahun 2001 unsur - unsur yang
termasuk yaitu pegawai negeri atau
penyelenggara negara, pada waktu menjalankan
tugas, meminta atau menerima pemberian, atau
penyerahan barang, seolah - olah merupakan
utang kepada dirinya, dan diketahui bahwa hal
itu tersebut merupakan utang.
4. Korupsi yang Berkaitan dengan
Pemerasan
9. 5. Korupsi yang Terkait
Perbuatan Curang
Barang siapa dengan maksud
untuk menguntungkan diri sendiri
atau orang lain secara melawan
hukum, dengan memakai nama
palsu atau martabat palsu, dengan
tipu muslihat, ataupun rangkaian
kebohongan, menggerakkan orang
lain untuk menyerahkan barang
sesuatu kepadanya, atau supaya
memberi hutang maupun
menghapuskan piutang, diancam
karena penipuan dengan pidana
penjara paling lama empat tahun.
korupsi;
11. 7. KORUPSI YANG TERKAIT
DENGAN BENTURAN
DALAM PENGADAAN
Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
adalah KORUPSI.
1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara
2. Dengan sengaja
3. Langsung atau tidak langsung turut serta dalam
pemborongan pengadaan atau persewaan
4. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau
sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya
16. GONE Theory
Dikemukakan oleh
Jack Bologne
Faktor-faktor yang
menyebabkan
terjadinya korupsi
ada 4, yakni :
Opportunities(kesempatan)
17. Greeds (keserakahan) :
berkaitan dengan adanya
perilaku serakah yang
secara potensial ada di
dalam diri setiap orang.
Opportunities (kesempatan) :
berkaitan dengankeadaan
organisasi atau instansi atau
masyarakat yang sedemikian rupa,
sehingga terbuka kesempatan bagi
seseorang untuk melakukan
kecurangan
18. Needs (kebutuhan) : berkaitan
dengan faktor-faktor yamg
dibutuhkan oleh individu-
individu untuk menunjang
hidupnya yang wajar.
Exposures (pengungkapan) :
berkaitan dengan tindakan atau
konsekuensi yang dihadapi oleh
pelaku kecurangan apabila pelaku
diketemukan melakukan
kecurangan.
19. 1.Konsep “carrot and
stick”.
Carrot adalah pendapatan netto pegawai negeri, TNI dan Polri yang cukup
untuk hidup dengan standar sesuai pendidikan, pengetahuan, kepemimpinan,
pangkat dan martabatnya, sehingga dapat hidup layak bahkan cukup untuk
hidup dengan “gaya” dan “gagah”.
PNS
Stick adalah bila semua sudah
dicukupi dan masih ada yang berani
korupsi, maka hukumannya tidak
tanggung-tanggung, karena tidak ada
alasan sedikitpun untuk melakukan
korupsi, bilamana perlu dijatuhi
hukuman mati.
HUKUMAN
PENJARA
LEBIH
LAMA
DENDA
YANG
LEBIH
BESAR
20. Gerakan “Masyarakat AntiKorupsi”yaitupemberantasan
korupsidi Indonesiasaat ini perluadanya tekanan kuat dari
masyarakatluas dengan mengefektifkan gerakan rakyat anti
korupsi,LSM,ICW, UlamaNU dan Muhammadiyah ataupun
ormas yanglainperlu bekerjasama dalamupayamemberantas
korupsi,sertakemungkinandibentuknya koalisidaripartai
politik untuk melawankorupsi. Selamaini pemberantasan
korupsihanyadijadikan sebagai bahan kampanye untuk
mencaridukungan saja tanpaada realisasinya daripartai
politik yang bersangkutan.Gerakan rakyatini diperlukan
untukmenekan pemerintahdan sekaligus memberikan
dukunganmoralagar pemerintahbangkitmemberantas
korupsi.
Gerakan “Moral” yang secara terus
menerus mensosialisasikan bahwa
korupsi adalah kejahatan besar bagi
kemanusiaan yang melanggar
harkat dan martabat manusia.
Melalui gerakan moral diharapkan
tercipta kondisi lingkungan sosial
masyarakat yang sangat menolak,
menentang, dan menghukum
perbuatan korupsi dan akan
menerima, mendukung, dan
menghargai perilaku anti korupsi.
Langkah ini antara lain dapat
dilakukan melalui lembaga
pendidikan, sehingga dapat
terjangkau seluruh lapisan
masyarakat terutama generasi muda
sebagai langlah yang efektif
membangun peradaban bangsa yang
bersih dari moral korup.
21. 4. Gerakan Pembersihan
Gerakan “Pembersihan” yaitu
menciptakan semua aparat hukum
(Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan) yang
bersih, jujur, disiplin, dan
bertanggungjawab serta memiliki
komitmen yang tinggi dan berani
melakukan pemberantasan korupsi
tanpa memandang status sosial untuk
menegakkan hukum dan keadilan. Hal
ini dapat dilakukan dengan membenahi
sistem organisasi yang ada dengan
menekankan prosedur structure follows
strategy yaitu dengan menggambar
struktur organisasi yang sudah ada
terlebih dahulu kemudian menempatkan
orang-orang sesuai posisinya masing-
masing dalam struktur organisasi
tersebut.
22. Gerakan “Pengefektifan
Birokrasi” yaitu dengan
menyusutkan jumlah pegawai
dalam pemerintahan agar
didapat hasil kerja yang optimal
dengan jalan menempatkan
orang yang sesuai dengan
kemampuan dan keahliannya.
Dan apabila masih ada pegawai
yang melakukan korupsi,
dilakukan tindakan tegas dan
keras kepada mereka yang telah
terbukti bersalah
Sikap anti korupsi haruslah dimulai dari diri sendiri
dan lingkungan keluarga. Dari dalam diri, sejak dini
harus ditanamkan sikap jujur, adil, terbuka dan
mandiri. Dengan demikian, orang akan terhindar dari
prilaku yang merugikan orang lain demi kepentingan
pribadi.