Kemendiknas akan melakukan evaluasi kinerja guru penerima tunjangan profesi untuk memastikan bahwa tunjangan hanya diberikan kepada guru-guru yang memiliki kinerja terbaik sesuai kriteria yang ditetapkan, karena penelitian menunjukkan tunjangan saat ini tidak mendorong peningkatan kinerja dan mutu pendidikan.

1. Kemdiknas laksanakan penilaian kinerja guru tahun
depan
Jumat, 23 September 2011 23:36 WIB
Jakarta (ANTARA News) – Kementerian Pendidikan Nasional mulai tahun 2012 akan
melakukan penilaian kinerja guru sebagai upaya mendapatkan guru-guru berkualitas dan
berprestasi yang layak memperoleh penghargaan dalam bentuk sertifikasi dan tunjangan satu kali
gaji. “Program sertifikasi sudah dimulai sejak 2005 dan selama ini guru yang lolos proses
sertifikasi melalui penilaian porto folio mendapat tunjangan satu kali gaji pokok, namun
kenyataannya sertifikasi tersebut tidak memberikan dampak signifikan terhadap kinerja guru
dalam kegiatan belajar mengajar,” kata Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMP dan PMP) Kemdiknas Syawal Gultom,
di Jakarta, Jumat. Ia mengatakan hasil penelitian yang dilakukan Kementerian Pendidikan
Nasional (Kemdiknas), pascaprogram pemberian sertifikasi guru melalui penilaian porto folio
sejak tahun 2005 lalu tidak memberi dampak besar terhadap perubahan kultur di sekolah menjadi
lebih baik, kinerja guru dalam mengajar di kelas, dan peningkatan kemampuan siswa. Padahal,
ujarnya, biaya yang sudah dikeluarkan pemerintah sangat besar untuk membayar tunjangan
sebanyak 734.000 guru yang telah memiliki sertifikasi profesi dari total sebanyak 2,7 juta guru
lebih di Indonesia. Tahun 2012 pemerintah telah menyiapkan lebih dari Rp30 triliun untuk
membayar tunjangan profesi guru.
Tunjangan Profesi Tidak Mendongkrak
Kinerja Guru
JAKARTA (Suara Karya) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) akan melakukan
evaluasi kinerja guru penerima tunjangan profesi. Guru yang dinilai tidak berkinerja baik akan
dihapuskan tunjangan profesinya.
"Saat ini sedang dipersiapkan peraturan hukum, kriteria, dan tim penilai. Semoga pada tahun
2012 mendatang sudah bisa dilakukan proses evaluasinya," kata Syawal
Gultom, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu
Pendidikan (BPSDMP dan PMP). Kemendiknas, kepada warta-wan, di Jakarta, Selasa (27/9).
Syawal Gultom menjelaskan, evaluasi dilakukan karena pemberian tunjangan profesi ternyata
tidak mendongkrak baik kualitas maupun kinerja guru. Banyak guru yang masih menerapkan
kegiatan belajar-mengajar seadanya saja, sehingga anak didik cenderung pasif dan tak
bersemangat belajar.
"Tunjangan profesi di-berikan kepada guru dengan harapan mereka bisa mendidik siswa, bukan
sekadar mengajar. Selain mendorong siswa untuk lebih berprestasi lagi. Temyata harapan itu
tinggal harapan. Dari sekitar 700 ribu guru yang mendapat tunjangan profesi, tak banyak yang
memenuhi harapan itu," ujarnya.

2. Karena itu, menurut Syawal Gultom, tunjangan profesi diberikan kepada mereka yang memiliki
kinerja dengan kriteria tertentu. Bukan sekadar dilihat dari lamanya masa pengabdian-nya,
sehingga tunjangan profesi itu bisa mendorong guru untuk meningkatkan kinerja atas profesinya.
"Nanti akan ada standar kompetensi penerima tunjangan profesi. Data guru pegawai negeri sipil
(PNS) dari BAKX nanti akan dirujuk dengan data guru dari dinas pendidikan kabupaten/kota
yang dikirim secara online. Proses penilaian akan dilakukan di Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP) masing-masing provinsi," ucap Syawal.
Dia menambahkan, dari data online itu, guru dapat melihat apakah dirinya sudah memenuhi
kriteria sertifikasi atau tidak. Melalui sistem komputerisasi yang ada, para guru juga bisa menilai
sendiri kinerjanya apakah sudah sesuai dengan kriteria yang ditetapkan.
Disebutkan, ada empat indikator evaluasi yakni kepribadian, pcdagogi (pemahaman ilmu yang
diajarkan), sosial, dan keprofcsionalan guru. Nanti standar kriteria akan ditetapkan secara na-
sional, namun skor di masing-masing daerah berbeda.
"Penilaian juga akan dilakukan oleh kepala sekolah dan guru senior di sekolah masing-masing.
Mereka menjadi bagian dari 332.000 asesor atau tim penilai yang anggotanya terdiri dari anggota
LPMP, pengawas sekolah, kepsek, guru berprestasi, dan asosiasi profesi. Guru pengawas dilihat
dari prestasi dan penghargaan dalam kegiatan belajar secara nasional," tutumya.
Syawal mengakui, penghapusan tunjangan itu nanti pasti akan menuai gejolak. Namun, kepada
siapa pun yang menolak, Kemendiknas akan menjelaskan bahwa tunjangan profesi itu
seharusnya diberikan kepada mereka yang memenuhi standar kompetensi tertentu. Jika tidak,
tunjangan itu tidak pantas diberikan.
"Semua guru harus siap dengan kebijakan ini. Tunjangan diberikan kepada mereka yang
berprestasi. Jika tidak, segeralah berprestasi,* kata mantan Rektor Universitas Negeri Medan itu.
Menurut Syawal, sosialisasi seputar penilaian ulang kinerja guru sebenarnya sudah dilakukan
sejak diterbitkannya Permcnag PAN dan RB No 16/2009 tentang Penilaian Kinerja Guru.
Namun, realisasinya baru bisa dilaksanakan mulai 2012 karena harus menyiapkan perangkat
hukum, modul penilaian, dan tim penilai. "Banyak hal yang harus dipersiapkan sehingga baru
terlaksana pada 2012," kata Syawal menegaskan.
Landasan Pelaksanaan Tugas Jabatan
Fungsional Pengawas
Peraturan Menpan Nomor 21 tentang Tugas pokok Pengawas Sekolah menetapkan tugas pokok
pengawas adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan
pendidikan yang meliputi (1) penyusunan program pengawasan, (2) pelaksanaan pembinaan, (3)
pemantauan pelaksanaan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan, (4) penilaian, (4)

3. pembimbingan dan pelatihan professional Guru, (5) evaluasi hasil pelaksanaan program
pengawasan, dan (6) pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus.
Kelengkapan administrasi sebagai bukti fisik pelaksanaan pengawasan meliputi kegiatan (1)
dokumen program, (2) bukti melaksanakan program, (3) instrumen evaluasi hasil pelaksanaan
program, dan (4) administasi pelaksanakan pembimbingan dan pelataihan guru. Dalam
pengembangan profesi meliputi karya dalam (5) penyusunan karya ilmiah atau inovatif (6) peran
serta dalam seminar dan lokakarya di bidang pendidikan formal/ pengawasan sekolah. Dalam
meningkatkan kualifikasi akademik dalam bentuk (7) izasah, setifikat diklat pelatihan fungsional
atau pengawa dalam bentuk STTPP (8) keanggoaan dalam organisasi profesi (9) keanggotaan
dalam tim penilai anggka kredit jabatan fungsional pengawas sekolah (10) mendapat
penghargaan.
Rincian kegiatan Pengawas Sekolah sesuai dengan jenjang jabatan. Terdapat 8 komponen yang
sama pada tiap jenjang kepangkatannya.
Pengawas muda (III C-D) memiliki tugas yang lebih sederhana daripada pengawas yang
berpangkat di atasnya yaitu;
1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru;
3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
penilaian;
4. melaksanakan penilaian kinerja Guru;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru di KKG/MGMP/MGP
dan sejenisnya;
7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru; dan
8. mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru.
Keterangan: Tugas pengawas muda hanya memantau standar pembelajaran)
Pengawas Madya memiliki tugas pokok lebih tinggi dari pangawas muda dalam hal;
memantau seluruh standar nasional pendidikan
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program
sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem
informasi dan manajemen;
membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
Pengawas Utama memiliki tugas pokok yang berbeda dengan pangawas muda dan madya dalam
hal :
mengevaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan tingkat kabupaten/kota atau
provinsi;

4. membimbing pengawas sekolah muda dan pengawas sekolah madya dalam
melaksanakan tugas pokok; dan
melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan kepala sekolah dalam
pelaksanaan penelitian tindakan.
Pengawas Sekolah Madya (IVA,B,C) sebagai berikut:
1. menyusun program pengawasan;
2. melaksanakan pembinaan Guru dan/atau kepala sekolah;
3. memantau pelaksanaan standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar
pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan,
standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan;
4. melaksanakan penilaian kinerja Guru dan/atau kepala sekolah;
5. melaksanakan evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan pada sekolah binaan;
6. menyusun program pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala
sekolah di KKG/MGMP/MGP dan/atau KKKS/MKKS dan sejenisnya;
7. melaksanakan pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala sekolah;
8. Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan kepala sekolah dalam menyusun program
sekolah, rencana kerja, pengawasan dan evaluasi, kepemimpinan sekolah, dan sistem
informasi dan manajemen;
9. Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan profesional Guru dan/atau kepala
sekolah; dan
10. membimbing pengawas sekolah muda dalam melaksanakan tugas pokok.
Selamat bekerja dengan penuh tanggung jawab ,dan Semoga Sukses !
Padang, September 2011
HJ.DARMAISUTRI, S.Pd.MM
NIP. 19640506 198308 2 001