1. SMA Model SKM-PBKL-PSB 08.00-09.45 Skenario Pembahasan : Penyajian-Tanya Jawab-Kesimpulan Penyelenggaraan SKM Peneyelenggaraan PBKL 10.00-11.15 11.15-12.30 Konsep & Strategi Implemenmtasi PSB
2. Jika kita tak dapat mengakhiri perbedaan yang ada. Paling tidak, marilah kita menciptakan dunia yang tentram dalam kondisi berbeda itu.” John F. Kennedy, Mantan Presiden AS
3. Konsep & Strategi Implementasi S M A M O D E L SKM-PBKL-PSB Sekolah Kategori Mandiri Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Pusat Sumber Belajar Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. 1. Memberikan pendampingan/pembinaan kepada sekolah untuk mewujudkan SKM yang menyelenggarakan pendidikan berbasis keunggulan lokal, memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran , dan manajemen sekolah . 2. Menjalin kerja sama dan meningkatkan peran serta pemangku kepentingan ( stakeholder) pendidikan di SMA, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam memenuhi SNP, dan menerapkan PBKL serta memfungsikan PSB di sekolah . 3. Mewujudkan SMA Model SKM-PBKL-PSB untuk dapat digunakan sebagai rujukan bagi SMA yang akan memenuhi SNP dan menyelenggarakan PBKL dan PSB . T u j u a n
15. 1. Terlaksananya pendampingan/pembinaan oleh Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi , dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terhadap SMA Model SKM-PBKL-PSB dalam mewujudkan SMA Model SKM-PBKL-PSB ; 2. Terlaksananya kerjasama antara Dit. Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya dan berperan serta dalam pelaksanaan program SMA Model SKM-PBKL-PSB . 3. Terwujudnya 132 SMA Model SKM-PBKL-PSB yang dapat dijadikan rujukan dalam pemenuhan SKM, penyelenggaraan PBKL dan PSB . 4. Terpahaminya Konsep dan Strategi Implementasi SMA Model SKM-PBKL-PSB sekaligus sebagai acuan oleh institusi pembina, pemangku kepentingan , dan SMA lain yang berkeinginan mencapai SKM serta melaksanakan PBKL dan PSB . Hasil yang Diharapkan Segmen 1
16. SMA Model SKM-PBKL-PSB adalah SMA yang telah memenuhi/hampir memenuhi 8 (delapan) SNP, menyelenggarakan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (PBKL), dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam proses pembelajaran dan manajemen sekolah. Bukan Pengkategorian SMA Strategi Pembinaan Pemenuhan SNP Standar Proses Standar Kompetensi Lulusan Standar Isi Pusat Sumber Belajar Standar Pengelolaan PBKL Standar Sarpras Standar Pembiayaan Standar Pendidik dan Tendik Dukungan Eksternal Dukungan Eksternal Dukungan Internal Dukungan Internal Standar Penilaian SMA Model SKM-PBKL-PSB
17. Profil SMA Model SKM-PBKL-PSB 1. Standar Isi a. Memiliki dokumen KTSP yang didukung dengan dokumen hasil analisis kontek s dan dokumen hasil analisis keunggulan lokal . b. Dokumen KTSP telah dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah dengan pertimbangan dari komite sekolah dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi . 2. Standar Kompetensi Lulusan a. Pencapaian rata-rata KKM peserta didik per mata pelajaran ≥ 75% . b. NIlai kelulusan US minimal sama dengan KKM setiap mata pelajaran . c. Tingkat kelulusan 100% d. Tingkat lulusan yang diterima di Perguruan Tinggi ≥ 75%. 3. Standar Proses a. Melakukan perencanaan proses pembelajaran berupa silabus, RPP, dan bahan ajar yang disusun sesuai dengan ketentuan dan telah mengintegrasikan PBKL dan TIK.
18. b. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan persyaratan rombongan belajar (32 peserta didik), beban kerja minimal guru (24 jam tatap muka/ minggu), rasio buku teks untuk peserta didik 1:1 per mapel, rasio minimal jumlah peserta didik terhadap guru 20:1 . c. Melaksanakan pembelajaran berdasarkan RPP dengan menerapkan kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur sesuai tuntutan KD dengan memanfaatkan perpustakaan dan TIK . d. Melaksanakan pembelajaran PBKL yang terintegrasi dalam mata pelajaran mulok/keterampilan / yang relevan . e. Melaksanakan dan melaporkan pengawasan proses pembelajaran dalam bentuk pemantauan pembelajaran, supervisi pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran . 4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan a. Memiliki lebih dari 75% pendidik yang telah memenuhi kualifikasi akademik, latar belakang pendidikan, sertifikasi profesi guru, kompetensi TIK, dan pengembangan bahan ajar . b. Memiliki tenaga kependidikan sekurang-kurangnya terdiri atas kepala sekolah, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium yang telah memenuhi persyaratan jenis, kualifikasi akademik, dan kompetensi di bidang TIK . c. Memiliki minimal 4 tenaga layanan khusus , yaitu penjaga sekolah, tenaga kebersihan, pengemudi, tukang kebun, pesuruh sesuai dengan persyaratan .
19. 5. Standar Sarana dan Prasarana a. Memiliki minimum 3 rombongan belajar dan maksimum 27 rombongan belajar . b. Memiliki luas lahan sesuai persyaratan standar (Tabel 4.1 atau 4.2, Permendiknas No. 24/2007) dan secara sah menempati lahan yang telah disetujui untuk peruntukan sekolah . c. Semua bangunan gedung memenuhi persyaratan luas, keselamatan, kesehatan, menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang cacat, kenyamanan, sistem keamanan, dan ketersediaan listrik sesuai dengan kebutuhan, serta terpelihara secara berkala . d. Memiliki prasarana sekurang-kurangnya adalah ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang laboratorium biologi, ruang laboratorium fisika, ruang laboratorium kimia, ruang laboratorium komputer, ruang laboratorium bahasa, ruang pimpinan, ruang guru, ruang tatausaha, tempat beribadah, ruang konseling, ruang UKS, ruang organisasi kesiswaan, jamban, gudang, ruang sirkulasi, dan tempat bermain/berolah raga yang telah memenuhi persyaratan luas dan kelengkapan sarana . e. Memiliki sarana pendukung PSB berupa website dan perangkat audio visual
20. 6. Standar Pengelolaan a. Memiliki dokumen perencanaan program berupa Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang dikembangkan berdasarkan visi, misi, dan tujuan sekolah . b. Memiliki pedoman-pedoman (KTSP , kalender pendidikan/akademik , struktur organisasi sekolah , pembagian tugas di antara guru , pembagian tugas di antara tenaga kependidikan , peraturan akademik , tatatertib sekolah , kode etik sekolah , biaya operasional sekolah) yang berfungsi sebagai petunjuk pelaksanaan operasional dan struktur organisasi sekolah yang diuraikan secara jelas dan transparan . c. Melaksanakan rencana kerja bidang kesiswaan dalam bentuk memberikan layanan konseling kepada peserta didik; melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler untuk para peserta didik; melakukan pembinaan prestasi unggulan; melakukan pelacakan terhadap alumni dan didukung dengan tersedianya petunjuk proses penerimaan peserta didik . d. Melaksanakan rencana kerja bidang kurikulum dan kegiatan pembelajaran berdasarkan persyaratan yang tertuang dalam KTSP, kalender pendidikan, program pembelajaran, penilaian hasil belajar peserta didik, dan peraturan akademik . e. Melaksanakan rencana kerja bidang pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pemberdayaan, pengangkatan, promosi, penempatan, dan pendayagunaan
21. f. Melaksanakan rencana kerja bidang sarana dan prasarana meliputi pemenuhan, pendayagunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana, dan pengelolaan perpustakaan, laboratorium, fasilitas fisik untuk kegiatan ekstrakurikuler . g. Melaksanakan rencana kerja bidang keuangan dan pembiayaan mengacu pedoman pengelolaan biaya investasi dan operasional . h. Melaksanakan rencana kerja bidang budaya dan lingkungan sekolah untuk menciptakan suasana, iklim , dan lingkungan pendidikan yang kondusif dengan menerapkan tatatertib sekolah, dan kode etik sekolah . i. Melaksanakan rencana kerja bidang peran serta masyarakat dan kemitraan sekolah dengan sasaran menjalin kemitraan dengan lembaga pemerintah dan non-pemerintah, berkaitan dengan input, proses, output, dan pemanfaatan lulusan . j. Melaksanakan pengawasan pengelolaan sekolah dalam bentuk pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, dan tindak lanjut hasil pengawasan . k. Melakukan evaluasi dalam bentuk evaluasi diri, evaluasi pengembangan KTSP, dan evaluasi pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan . l. Memperoleh sertifikat akreditasi dengan peringkat A . m. Mempunyai kepemimpinan yang terdiri atas Kepala Sekolah dengan dibantu 3 Wakil Kepala Sekolah yang diangkat sesuai dengan ketentuan .
22. Segmen 2 n. Memiliki Sistem Informasi Manajemen (SIM) untuk mendukung administrasi pendidikan yang efektif, efisien, akuntabel , dan mudah diakses didukung dengan sumberdaya manusia yang kompeten . 7. Standar Pembiayaan a. Mengalokasikan dan memenuhi biaya investasi, biaya operasi, biaya personal dan non personal . b. Memiliki program dan upaya sekolah menggali dan mengelola serta memanfaatkan dana dari berbagai sumber . c. Membuat laporan pertanggungjawaban secara akuntabel dan transparan . 8. Standar Penilaian Pendidikan a. Menerapkan prinsip-prinsip penilaian . b. Menerapkan teknik dan instrumen penilaian . c. Menerapkan mekanisme dan prosedur penilaian . d. Menerapkan penilaian oleh pendidik . e. Menerapkan penilaian oleh satuan pendidikan . 9. Kesiapan Sekolah dan Dukungan Eksternal a. Menyatakan kesiapan sebagai SMA Model SKM-PBKL-PSB dengan dukungan penuh dari pendidik, tenaga kependidikan , dan tenaga administrasi . b. Mengupayakan penggalangan dukungan dari eksternal sekolah seperti Komite Sekolah, Dinas Pend . Prov . , Dinas Pend . Kab . /Kota, PT, LPMP/P4TK, asosiasi profesi, dan lain-lain .
23. Permendiknas 8 SNP Instrumen Analisis Kondisi Juknis KTSP & Penyusunan Program Kerja KTSP, RKJM, dan RKAS Instrumen Supervisi dan Evaluasi Penguasaan Substansi Strategi Implement. 8 SNP Analisis Kesenjangan dan Renc. Tindk. Lanjut KTSP, RKJM, dan RKAS Peningkatan Profil SKM-PBKL-PSB Hasil dan Rekomendasi Mempelajari dan Memahami Dokumen SNP Analisis Kontek dan Skala Prioritas Menyusun KTSP, RKJM, dan RKAS Pelaksanaan Kegiatan Sekolah Supervisi dan Evaluasi Masukan P r o s e s Keluaran A. Perencanaan B. Pelaksanaan C. Supervisi & Eval. Strategi Pelaksanaan Program SMA Model SKM-PBKL-PSB
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. 5. Penyebaran jumlah SMA di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota tidak merata, sehingga pemilihan SMA Model dilakukan secara proporsional berdasarkan jumlah sekolah di wilayahnya. 6. SMA Model idealnya dikembangkan di setiap Kabupaten/Kota dengan membina SMA pelaksana Rintisan SKM, Rintisan PBKL, dan Rintisan PSB yang memenuhi persyaratan sebagai SMA Model. Namun kondisi tiap daerah berbeda-beda dalam kesiapan dana, maka bagi daerah yang siap dapat mengembangkan SMA Model dengan pola yang sama seperti yang dikembangkan oleh Dit. Pembinaan SMA. 7. Pemberian dana bantuan block grant pada SMA Model terpilih merupakan dana stimulus untuk membantu sekolah memenuhi sebagian kecil program pemenuhan SNP. 8. SMA Model SKM-PBKL-PSB sebagai sekolah rujukan bagi sekolah lain di sekitarnya harus siap melayani dan membantu memberikan konsultasi dan bimbingan teknis kepada sekolah dalam pencapaian SNP, pelaksanaan PBKL , dan PSB.
31. Terima Kasih Kementerian Pendidikan Nasional Ditjen Manajemen Dikdasmen Direktorat Pembinaan SMA