1. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sesuai Undang-Undang (UU) Republik Indonesia (RI) Nomor 20 tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), kurikulum pada
jenjang pendidikan dasar dan menengah disusun oleh satuan pendidikan
dengan mengacu pada Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional
Pendidikan (BSNP). Dengan diterbitkannya berbagai Permendiknas yang
berkaitan dengan SNP maka Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)
juga harus mengacu pada Standar Proses dan Standar Penilaian Pendidikan.
Selain itu, KTSP juga harus mengikuti ketentuan lain yang menyangkut
kurikulum dalam UU No.20/2003 dan PP No.19/2005.
Pasal 38 ayat (2) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa kurikulum
pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya
oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah
di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor Departemen
Agama Kabupaten/Kota untuk pendidikan dasar dan Provinsi untuk
pendidikan menengah.
Peraturan Menteri Pendidikan (Permendiknas) RI Nomor 6 Tahun 2007 pasal
5 butir b tentang Perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 dan
Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006, menyatakan bahwa Direktorat
Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Ditjen
Mandikdasmen) melakukan bimbingan teknis, supervisi, dan evaluasi
pelaksanaan kurikulum. Disebutkan juga dalam Panduan Penyusunan KTSP
jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah oleh BSNP, pemberlakuan dokumen
KTSP pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah
Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dinyatakan
1

2. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
berlaku oleh kepala sekolah setelah mendapat pertimbangan dari Komite
sekolah dan diketahui oleh dinas tingkat kabupaten/kota yang bertanggung
jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan tingkat provinsi untuk
SMA dan SMK.
Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 antara lain mengamanatkan bahwa
sekolah sudah dapat menerapkan kurikulum dimaksud mulai tahun
pelajaran 2006/2007.
Dari hasil penyusunan dan penerapan KTSP yang telah dilakukan, diperoleh
masukan, antara lain:
1. Belum semua warga sekolah dapat memahami secara utuh esensi KTSP;
2. Sekolah masih menghadapi kesulitan dalam proses penyusunan
kurikulum sampai dengan proses pelaksanaan. Penyebabnya antara lain
adalah terbatasnya sumber daya yang dimiliki sekolah, belum ada
pembimbingan yang intensif dari Dinas Pendidikan, dan sekolah belum
dapat meyakini apakah dokumen KTSP yang disusun sudah memenuhi
syarat;
3. Dalam pelaksanaannya, KTSP belum optimal diterapkan karena belum
memadainya faktor-faktor pendukung pelaksanaannya (antara lain:
sumber daya manusia, sarana dan prasarana, manajemen, serta
pembiayaan).
Dalam menghadapi permasalahan tersebut, para pembina pendidikan di
tingkat pusat (Direkorat Pembinaan SMA), tingkat provinsi (Dinas Pendidikan
Provinsi) dan tingkat kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota),
perlu bersinergi membantu sekolah untuk mengatasi permasalahan
tersebut.
B. Landasan
1. UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. PP RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
2

3. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
3. PP RI Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan
Daerah.
4. PP RI Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan.
5. Permendiknas RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.
6. Permendiknas RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi
Lulusan.
7. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 dan Permendinas RI Nomor 23
Tahun 2006.
8. Permendiknas RI Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendinas
RI Nomor 24 Tahun 2006.
9. Permendiknas RI Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas
Sekolah/Madrasah.
10. Permendiknas RI Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala
Sekolah/Madrasah.
11. Permendiknas RI Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru.
12. Permendinas RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan
Pendidikan.
13. Permendiknas RI Nomor 20 Tahun 2007 tentang Standar Penilaian
Pendidikan.
14. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana
Prasarana Pendidikan.
15. Permendiknas RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses.
16. Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Administrasi Sekolah/Madrasah.
17. Permendiknas RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Perpustakaan Sekolah/Madrasah.
18. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga
Laboratorium Sekolah/Madrasah.
19. Permendiknas RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Konselor.
3

4. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
20. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional No.33/MPN/SE/2007 tanggal
13 Februari 2007 perihal Sosialisasi Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan.
C. Tujuan
Penyusunan Pola Pembinaan Implementasi KTSP ini bertujuan memberikan
pemahaman tentang:
1. peran dan fungsi pusat (Dit. PSMA), provinsi (Dinas Pendidikan
Provinsi), kabupaten/kota (Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota) dan
sekolah tentang implementasi KTSP;
2. mekanisme implementasi KTSP di tingkat pusat, provinsi,
kabupaten/kota, dan tingkat sekolah;
3. pengelolaan/pengorganisasian waktu dalam implementasi KTSP di
tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan tingkat sekolah.
D. Sasaran
1. Tingkat Provinsi
Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan
Dinas Pendidikan Provinsi, Dewan Pendidikan dan Tim Pengembang
Kurikulum yang menangani SMA.
2. Tingkat Kabupaten/Kota
Penentu kebijakan, pejabat struktural dan staf lainnya di lingkungan
Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, Dewan Pendidikan dan Tim
Pengembang Kurikulum yang menangani SMA.
3. Sekolah
Seluruh warga sekolah, khususnya Tim Pengembang KTSP yang terdiri
atas guru, komite sekolah, pengurus yayasan, konselor, dan
narasumber lainnya.
4

5. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
BAB II
POLA DAN STRATEGI PEMBINAAN
Pola dan strategi pembinaan implementasi KTSP di SMA dapat digambarkan pada
bagan di bawah ini.
PO LA & STRATEGI PEM BINAAN
• Kebijakan Teknis Pembelajaran
• Pedoman-Pedoman
• Bintek Pembelajaran
• Membentuk Tim • Supervisi dan Evaluasi • Membentuk Tim
Pengembang Kurikulum • Pemetaan mutu pembelajaran Pengembang Kurikulum
• Membuat Jadwal Validasi, • Membuat Jadwal Validasi,
Verifikasi, Supervisi, dsb. Verifikasi, Supervisi, dsb.
• Mengatur Penugasan Tim • Mengatur Penugasan Tim
• Menyusun Laporan • Menyusun Laporan
• Melakukan Pemetaan Mutu • Melakukan Pemetaan
Keterlaksanaan KTSP Mutu Keterlaksanaan
KTSP
• Validasi Penyusunan
(konten, administrasi, PENYUSUNAN PENGESAHAN
• Validasi Penyusunan
prosedur) berdasarkan (konten, administrasi,
rekomendasi Kab./Kota. prosedur)
• Verifikasi hasil validasi. PELAKSANAAN EVALUASI • Verifikasi hasil validasi.
• Penandatangan dokumen • Rekomendasi/Pengantar
KTSP yang telah untuk pengesahan Prov.
disempurnakan • Monitoring secara reguler
• Monitoring secara reguler • Supervisi & Bintek
• Supervisi & Bintek proses proses pembelajaran
pembelajaran • Layanan Profesional
• Layanan Profesional • Peta Mutu
• Peta Mutu Keterlaksanaan Keterlaksanaan KTSP
KTSP Provinsi Kab/Kota.
KOORDINASI :
Bagan 1. Pola dan Strategi Pembinaan Implementasi KTSP di SMA
Penjelasan alur :
1. Direktorat Pembinaan SMA
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Direktorat PSMA di bidang
pembelajaran antara lain :
a. Kebijakan teknis pembelajaran
b. Pedoman-pedoman
c. Bimbingan teknis pembelajaran
d. Supervisi dan evaluasi
5

6. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
Melalui pembinaan ini Dit. PSMA akan memperoleh gambaran tentang
peta mutu pembelajaran SMA di Indonesia.
2. Sekolah
Sekolah sesuai dengan kedudukannya dalam pelaksanaan KTSP
bertugas melakukan:
a. Penyusunan
Tahapan penyusunan KTSP adalah :
1) Melakukan analisis konteks yaitu identifikasi SI, SKL,
Standar Proses, dan Standar Penilaian, analisis kondisi
satuan pendidikan (peserta didik, pendidik, tenaga
kependidikan, sarana prasarana, biaya, dan program-
program), analisis peluang dan tantangan yang ada di
masyarakat dan lingkungan sekitar (asosiasi profesi, dunia
industri dan dunia kerja, sumber daya alam dan sosial
budaya).
2) Membentuk Tim penyusun KTSP terdiri atas guru, konselor,
dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota,
dengan melibatkan komite sekolah, nara sumber, serta
pihak lain yang terkait.
3) Menyusun dokumen KTSP. Penyusunan dokumen KTSP
merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah yang
diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru, dalam
bentuk rapat kerja dan/atau lokakarya. Tahap kegiatan
penyusunan dokumen KTSP secara garis besar meliputi:
penyiapan dan penyusunan draf, review dan revisi, serta
finalisasi, pemantapan dan penilaian. Penyusunan dokumen
KTSP juga merupakan kegiatan program rutin tahunan yang
dilaksanakan secara periodik dalam siklus tahun pelajaran,
sehingga dokumen yang disusun sesuai dengan karakteristik
6

7. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
peserta didik, situasi dan kondisi sekolah (baik internal
maupun eksternal) dalam tahun pelajaran yang terkait.
b. Pengesahan
Dokumen KTSP SMA dinyatakan berlaku oleh kepala sekolah
setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan
diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi. Contoh Lembar
Pengesahan terlampir.
c. Pelaksanaan
Sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran mengacu pada
ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen KTSP.
d. Evaluasi
Sesuai dengan prinsip-prinsip pengembangan KTSP maka
keterlaksanaannya baik dari segi proses maupun hasil perlu
dievaluasi berkala secara internal sekolah. Hasil evaluasi
merupakan umpan balik untuk penyusunan dokumen KTSP tahun
berikutnya.
3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, Dinas
Pendidikan Kabupaten/Kota melakukan:
a. Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur)
b. Rekomendasi/Pengantar untuk pengesahan Provinsi
c. Monitoring secara reguler
d. Supervisi dan Bimtek proses pembelajaran
e. Layanan Profesional
f. Pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP Kab/Kota
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Dinas Pendidikan
Kabupaten/Kota :
a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
7

8. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
b. Membuat jadwal validasi, verifikasi, Supervisi, dsb.
c. Mengatur penugasan tim
d. Menyusun laporan
e. Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP
Melalui pembinaan ini Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota akan
memperoleh gambaran tentang :
a. Keterlaksanaan KTSP di Kabupaten/Kota mencakup peta
dokumen, tingkat penerapan
b. Tingkat ketercapaian SK/KD, peta mutu kompetensi
c. Tingkat ketercapaian mutu pendidikan
Penerapan KTSP memicu standar-standar lain untuk dipenuhi dalam
rangka mendukung keterlaksanaan KTSP
4. Dinas Pendidikan Provinsi
Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam pelaksanaan KTSP, maka
Dinas Pendidikan Provinsi melakukan:
a. Validasi Penyusunan (konten, administrasi, prosedur) berdasarkan
rekomendasi/Pengantar dari Dinas Kabupaten/Kota
b. Verifikasi Hasil Validasi
c. Penandatanganan dokumen KTSP yang telah disempurnakan oleh
sekolah
d. Monitoring secara reguler
e. Supervisi dan Bimtek proses pembelajaran
f. Layanan Profesional
g. Pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP Provinsi
Untuk melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Dinas Pendidikan
Provinsi :
a. Membentuk Tim Pengembang Kurikulum
b. Membuat jadwal validasi, verifikasi, supervisi, dsb
c. Mengatur penugasan tim
8

9. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
d. Menyusun laporan
e. Melakukan pemetaan mutu keterlaksanaan KTSP
Melalui pembinaan ini Dinas Pendidikan Provinsi akan memperoleh
gambaran tentang :
a. Keterlaksanaan KTSP di provinsi mencakup peta dokumen, tingkat
penerapan
b. Tingkat ketercapaian SK/KD, peta mutu kompetensi
c. Tingkat ketercapaian mutu pendidikan
Penerapan KTSP memicu standar-standar lain untuk dipenuhi dalam
rangka mendukung keterlaksanaan KTSP
5. Pemangku Kepentingan (Stakeholders) Lainnya.
Dalam pola dan strategi pembinaan implementasi KTSP, diharapkan
pula keterlibatan pemangku kepentingan (stakeholders) pendidikan
lainnya, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Misalnya: Perguruan Tinggi (PT), Lembaga Penjaminan Mutu
Pendidikan (LPMP), Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik
dan Tenaga Kependidikan (P4TK), Dewan Pendidikan tingkat provinsi
dan kabupaten/kota, dan sebagainya.
Keterlibatan berbagai unsur stakeholders pendidikan tersebut
berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing institusi/lembaga
dan program-program yang relevan dengan tujuan pengembangan dan
implementasi KTSP tingkat SMA, serta secara operasional dilakukan
melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait pada masing-masing
jenjang, yaitu: Direktorat Pembinaan SMA, Dinas Pendidikan Provinsi,
dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.
9

10. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
BAB III
PENUTUP
Pembinaan dan peningkatan kapasitas sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan
yang bermutu perlu terus dilakukan, termasuk dalam implementasi KTSP. Semua
unsur perlu melakukan sinergi secara terpadu, terprogram, dan berkelanjutan.
Penyusunan dokumen Pola Pembinaan Implementasi KTSP SMA ini dilakukan
sebagai upaya memudahkan bagi semua pihak yang terkait dalam melakukan
pembinaan dan bimbingan teknis pelaksanaan Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP). Naskah yang telah disiapkan ini terbuka untuk dikembangkan
sesuai dengan kebutuhan.
10

11. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
Lampiran 1
CONTOH LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN KTSP
PENETAPAN/PENGESAHAN
Setelah memperhatikan pertimbangan dari Komite Sekolah, dengan ini Kurikulum
SMA ...................... ditetapkan/disahkan untuk diberlakukan mulai tahun
pelajaran............
Ditetapkan/disahkan
Di : ................
Tanggal :
Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah,
............................... .................................
Mengetahui,
a.n Kepala Dinas Pendidikan
Provinsi .......................
Kepala Bidang Pendidikan Menengah
...............................
NIP ..........................
11

12. Pola Pembinaan Implementasi KTSP
Lampiran 2:
CONTOH SISTEMATIKA ISI DOKUMEN KTSP
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang/Rasionalisasi
B. Landasan
C. Tujuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas
D. Visi, Misi, dan Tujuan Sekolah
BAB II STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM
A. Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum
1. Kelompok Mata Pelajaran
2. Struktur Kurikulum SMA
B. Muatan Kurikulum
1. Mata Pelajaran
2. Muatan Lokal
3. Kegiatan Pengembangan Diri
4. Beban Belajar
5. Ketuntasan Belajar
6. Penilaian, Kenaikan Kelas, Penjurusan, dan Kelulusan
7. Pendidikan Kecakapan Hidup
8. Keunggulan Lokal dan Global
C. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)
BAB III KALENDER PENDIDIKAN
BAB IV ANALISIS DAN PROFIL SEKOLAH
A. Lingkungan Sekolah
B. Keadaan Sekolah
C. Personel Sekolah
1. Tenaga Pendidik
2. Tenaga Kependidikan
D. Peserta Didik
E. Orangtua Peserta Didik
F. Kerjasama (Instansi lain yang terkait)
G. Prestasi Sekolah
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)
2. Silabus
3. Program Pengembangan Diri
4. SK Tim Penyusun
12