Pedoman ini membahas penyelenggaraan diklat manajemen proyek untuk eselon III, mencakup tujuan diklat, struktur kurikulum berupa pohon kompetensi dan modul, alokasi waktu, peserta dan tenaga pengajar, metoda dan sarana diklat, waktu dan penyelenggaraan, evaluasi, dan sertifikasi.

1. D e pa r t e m e n D a la m N e ge r i Le m ba ga Adm in ist r a si N e ga r a
PEDOMAN UMUM
DIKLAT TEKNIS
MANAJEMEN PROYEK
(PROJECT MANAGEMENT)
S U S T A I N A B L E CA P A CI T Y B U I L D I N G F O R D ECEN T R A L I Z A T I O N P R O JECT
( S CB - D P )
AD B LO AN N O . 1 9 6 4 - I N O
D e se m b e r 2 0 0 7

2. DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Jakarta, 17 Desember 2007
Nomor : 890/3102/SJ Kepada Yth.
Sifat : PENTING Sdr./Sdri. Bupati/Walikota
Lampiran : 3 (tiga) berkas (Daftar Terlampir)
Perihal :
Persetujuan Penggunaan 24 (dua di-
puluh empat) Kurikulum Diklat Inti Tempat.
Proyek SCB-DP.
Sehubungan dengan surat dari Lembaga Administrasi Negara
Nomor: 640.B/ XIII/ 7/ 7/ 2007 tentang kelayakan 24 (dua puluh empat)
kurikulum Diklat Inti yang dikembangkan melalui Paket C.1
(Curricullum Development, Training of Trainers-ToT, dan Training of
Training Managers-ToTM) Proyek Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan
untuk Desentralisasi (Sustainable Capacity Building for Decentralization
Project – SCB-DP: ADB Loan No. 1964–INO), bersama ini kami
sampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti yang bersifat lintas sektor
oleh Konsultan Paket C.1 Proyek SCB-DP sudah dikerjakan melalui
tahapan-tahapan proses yang panjang dengan melibatkan pihak-
pihak terkait di lingkungan Pemerintah Pusat (Lembaga
Administrasi Negara, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah
Depdagri, Ditjen Otonomi Daerah Depdagri, Badan Diklat
Depdagri, Badan Diklat Departemen Keuangan, Ditjen
Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan, Pusdiklat
Depnakerstran, Pusdiklat Badan Kepegawaian Negara,
Kementerian UKM, Bappenas, Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara, dan lain-lain) dan pejabat-pejabat terkait di
lingkungan Pemerintah Daerah. Tahapan proses penyusunan
kurikulum sebagaimana terinci pada Lampiran II;
2. Pengembangan 24 kurikulum Diklat Inti (Diklat Teknis) tersebut
telah mengikuti format yang dikembangkan oleh Lembaga
Administrasi Negara selaku Instansi Pembina Diklat bagi PNS.

3. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka
24 kurikulum Diklat Inti sebagaimana terinci pada Lampiran III dapat
digunakan pada Diklat Inti yang diselenggarakan oleh daerah-daerah
lokasi Proyek SCB-DP. Apabila diperlukan, daerah dapat menambah
muatan lokal sesuai kebutuhan spesifik daerah sebagaimana tertuang
dalam Rencana Tindak Peningkatan Kapasitas (CBAPs) yang disusun
oleh masing-masing daerah. Pelaksanaan Diklat Inti yang merupakan
Diklat Teknis bagi para pejabat daerah agar mengacu kepada
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.
Tembusan disampaikan Kepada Yth.:
1. Bapak Menteri Dalam Negeri, sebagai laporan;
2. Bapak Kepala Lembaga Administrasi Negara;
3. Sdr. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri;
4. Sdr. Sekretaris Utama Lembaga Administrasi Negara;
5. Sdr. Deputi Bidang Pembinaan Diklat Aparatur Lembaga Administrasi Negara;
6. Sdr. Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional, Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas;
7. Sdr. Direktur Pengembangan Kapasitas dan Evaluasi Kinerja Daerah;
8. Sdr. Direktur CPMO SCB-DP: ADB Loan No. 1964-INO;
9. Sdr. Koordinator National Resource Center Lembaga Administrasi Negara;
10. Sdr./ Sdri. Gubernur Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, Jawa
Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan
Sulawesi Tenggara; dan
11. Sdr. Direktur ADB Indonesia Resident Mission.

4. LAMPIRAN I SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 890/3102/SJ
TANGGAL : 17 Desember 2007
Kepada Yth. Saudara/Saudari
1. Bupati Simalungun;
2. Walikota Medan;
3. Walikota Palembang;
4. Bupati Ogan Komering Ilir;
5. Bupati Lampung Timur;
6. Bupati Lampung Utara;
7. Bupati Lebak;
8. Bupati Bogor;
9. Bupati Garut;
10. Bupati Tasikmalaya;
11. Bupati Brebes;
12. Bupati Pemalang;
13. Bupati Sleman;
14. Bupati Bantul;
15. Bupati Tanah Karo;
16. Bupati Tapanuli Tengah;
17. Bupati Ogan Komering Ulu;
18. Bupati Lampung Selatan;
19. Bupati Pandeglang;
20. Walikota Cirebon;
21. Bupati Kuningan;
22. Bupati Cirebon;
23. Bupati Subang;
24. Bupati Wonogiri;
25. Bupati Banjarnegara;
26. Bupati Klaten;
27. Bupati Sragen;
28. Bupati Nganjuk;
29. Bupati Bojonegoro;
30. Bupati Gresik;
31. Bupati Sampang;
32. Walikota Kediri;
33. Walikota Malang;
34. Bupati Lombok Barat;
35. Bupati Lombok Tengah;
36. Bupati Buton; dan
37. Walikota Bau-Bau.

5. LAMPIRAN II SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 890/3102/SJ
TANGGAL : 17 Desember 2007
TAHAP PROSES PENYUSUNAN MODUL-MODUL DIKLAT TEKNIS
YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP
Tahap I Pengkajian Kebutuhan Training ( dalam Capacity Building
Action Plan/CB-AP) yang disusun oleh Daerah (37 Kabupaten/Kota)
dan inventarisasi Training Materials - Modul yang telah ada
sebelumnya.
Tahap II Workshop Dacum (Development a Curriculum)
Tujuan : Mendapatkan masukan tentang kompetensi dan
tugas-tugas pejabat daerah.
Tempat : Workshop Dacum 1 di Jakarta.
Workshop Dacum 2 di 5 Kabupaten/ Kota (Bogor,
Tasikmalaya, Garut, Brebes, Pemalang)
Peserta : Pejabat Daerah dalam lingkup SCB-DP dan Para Ahli
di bidangnya.
Tahap III Penyusunan Modul-Modul Diklat Teknis dengan supervisi dari
Anggota Technical Review Panel (TRP)
Tujuan : Memantapkan Contents dan Format Penulisan sesuai
kebutuhan dari TOR/CB-AP.
Anggota TRP : Dari LAN, Ditjen BAKD - Depdagri, Ditjen Otda -
Depdagri, Bandiklat Depdagri, Bandiklat Departemen
Keuangan, Ditjen Perbendaharaan Negera - Depkeu,
Pusdiklat Depnakerstran, Pusdiklat BKN, Kementrian
UKM, Bappenas, Kementrian PAN, Universitas
Indonesia, IPB.
Waktu : Mei 2006 – Juni 2007
Tahap IV Mini Workshop Evaluasi dan Validasi Training Material
Tujuan : Evaluasi terhadap Diklat Teknis yang sudah disusun
berdasarkan supervisi dari TRP.
Peserta : Pejabat-pejabat dari Pusat yang bidang tugasnya
sesuai dengan Diklat Teknis yang dikembangkan.
Waktu : 1 Februari 2007.
Tahap V Pilot Testing 24 Training Material
Tujuan : Mendapatkan masukan dari Pejabat Pemda dan Calon
Tenaga Pengajar mengenai materi yang sudah
disusun oleh Paket C.1 Proyek SCB-DP.

6. Peserta : Pejabat Pemda dan Calon Tenaga Pengajar dari 14
Kabupaten Kota Batch I SCB-DP (Masing-masing 10
Orang untuk setiap Diklat Teknis, 5 dari Pemda dan 5
Calon Tenaga Pengajar, sehingga keseluruhan peserta
240 Orang).
Waktu : 27 Maret – 31 Mei 2007 (bertahap).
Tahap VI Revisi Akhir Modul-Modul Diklat Teknis
Revisi akhir Modul-Modul Diklat Teknis didasarkan pada masukan dari
Pilot Testing. Revisi ini mendapatkan supervisi serta hasil revisinya
mendapatkan persetujuan dari anggota TRP.
Dalam Pengembangan Modul-Modul Diklat Teknis dimaksud, selain dari TRP, Tim
Paket C.1 juga mendapat arahan dari National Resource Center Lembaga
Administrasi Negara dan Core Team Proyek SCB-DP.

7. LAMPIRAN III SURAT MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 890/3102/SJ
TANGGAL : 17 Desember 2007
24 DIKLAT TEKNIS YANG DIKEMBANGKAN PAKET C.1 PROYEK SCB-DP
1. Kepemerintahan yang Baik dan Etika Pemerintah (Good Governance and Government
Ethics);
2. Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (Financial Planning and
Management);
3. Pengelolaan Keuangan Bagi Pejabat Non-Keuangan (Financial Management for Non
Financial Officer);
4. Pembangunan Ekonomi Daerah (Regional Economic Development);
5. Penyusunan Ketentuan Perundang-Undangan (Legal Drafting);
6. Pengembangan Organisasi Perangkat Daerah (Organization Development);
7. Manajemen dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Human Resources
Management and Development);
8. Manajemen Sumberdaya Manusia Pegawai Negeri Sipil - Bersertifikat (Human
Resources Management - Certified);
9. Teknologi Informasi dan Komunikasi (Information and Communication Technology);
10. Perencanaan Pembangunan Daerah (Regional Development Planning);
11. Formulasi Rencana Strategis (Formulation of Strategic Planning);
12. Manajemen Aset Daerah 1: Fisik (Asset Management – Physical);
13. Manajemen Aset Daerah 2: Professional (Asset Management – Professional);
14. Pelayanan Publik, Akuntabilitas dan Pengelolaan Mutu (Public Services Delivery,
Accountability and Quality Management);
15. Manajemen Ekonomi Masyarakat; Pemberdayaan Koperasi - Usaha Mikro Kecil
Menengah (Management of People’s Economy);
16. Administrasi Umum (General Administration);
17. Manajemen Proyek (Project Management);
18. Akuntabilitas Kinerja Institusi Pemerintah (AKIP) – (Accountability of Government
Institutional Performance);
19. Pengelolaan Dampak Lingkungan Hidup di Daerah (Environmental Assessment and
Management);
20. Pengelolan Program Jaminan Sosial (Social Security Program);
21. Hubungan Masyarakat (Public Relations);
22. Pengentasan Kemiskinan (Povety Alleviation);
23. Penyadaran Gender di Era Desentralisasi (Gender Awareness);
24. Manajemen Keuangan – Bersertifikat (Financial Management – Certified).

8. Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Teknis
Manajemen Proyek (Project Management)
UNTUK ESELON III

9. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI................................................................................................................... i
BAB I Pendahuluan................................................................................................... 1
A. Latar Belakang.......................................................................................... 1
B. Tujuan Diklat............................................................................................ 2
BAB II Struktur Kurikulum...................................................................................... 3
A. Pohon Kompetensi.................................................................................... 3
B. Modul........................................................................................................ 4
C. Alokasi Waktu .......................................................................................... 5
BAB III Peserta Dan Tenaga Pengajar ...................................................................... 6
A. Persyaratan Peserta ................................................................................... 6
B. Jumlah Peserta .......................................................................................... 6
C. Persyaratan Tenaga Pengajar.................................................................... 6
BAB IV Metoda Dan Sarana/Prasarana Diklat ........................................................ 7
A. Metoda ...................................................................................................... 7
B. Sarana/Prasarana Diklat............................................................................ 9
BAB V Waktu dan Penyelenggaraan...................................................................... 10
A. Penyelenggaraan..................................................................................... 10
B. Waktu Pelaksanaan................................................................................. 10
BAB VI Evaluasi......................................................................................................... 11
A. Evaluasi Peserta...................................................................................... 11
B. Evaluasi Tenaga Pengajar....................................................................... 11
C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan ......................................................... 11
D. Evaluasi Pasca Diklat ............................................................................. 12
BAB VII SERTIFIKASI.............................................................................................. 13
BAB VIII PENUTUP ................................................................................................... 14
i

10. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan yang dijalankan di negara manapun di dunia ini, termasuk di
Indonesia, dilaksanakan pada mulanya dalam bentuk proyek. Oleh karenanya,
keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan
penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan. Pembangunan tidak hanya
diartikan bangunan fisik seperti jalan, lapangan terbang dan rumah sakit, akan
tetapi pembangunan dalam arti yang luas mencakup juga pembangunan Sumber
Daya Manusia, institusi dan perangkat lunak. Oleh karenanya, meskipun lebih
banyak referensi yang membahas tentang tentang proyek fisik, pembahasan proyek
dalam Diklat teknis Manajemen Proyek mencakup keduanya.
Pembangunan di Indonesia sekarang ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan
negara tetangga. Keadaan yang demikian, di satu sisi mengakibatkan daya saing
kita sebagai Bangsa di Era kompetisi global yang keras seperti sekarang ini
menjadi rendah, di sisi lain pelayan publik menjadi tidak seperti yang diharapkan.
Jeda pembangunan yang telah terjadi setelah krisis ekonomi dan keterbatasan
kemampuan pembiayaan, mengakibatkan tingkat ketertinggalan kita semakin jauh.
Agaknya, konsolidasi dan pembangkitan semangat membangun dengan di landasi
penerapan kaidah good governance dalam memenej kegiatan pengelolaan
pembangunan menjadi mutlak harus dilaksanakan. Pemanfaatan segala sumber
daya secara akuntabel dan transparan dalam program/kegiatan pembangunan perlu
ditegakkan. Pengerahan potensi Sumber Daya Manusia secara profesional sesuai
dengan kompetensinya tanpa memberikan batasan gender akan sangat menunjang
proses percepatan pembangunan. Kecepatan memetakan kebutuhan pembangunan
dan mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki akan menjadi lebih tajam
jika didukung dengan penerapan Desentralisasi Daerah dengan tepat. Kecuali itu,
dengan penerapan desentralisasi yang tepat, harapan akan dukungan terhadap
program/kegiatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan melalui
perencanaan program/kegiatan secara bottom-up.
Dalam kerangka menunjang proses/kegiatan pembanguan itulah dirancang Diklat
teknis Manajemen Proyek. Diklat teknis ini dirancang bukan hanya untuk
mengenalkan konsep tentang manajemen proyek, tetapi juga memberikan arahan
kemampuan teknis kepada para pejabat dari berbagai instansi di daerah khususnya
para pejabat Eselon IV dan Eselon III untuk mengelola penyelenggaran proyek
pembangunan secara berhasil, sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan
Daerah secara tepat dan mampu meningkatkan peringkat kinerja pembangunan
berkelanjutan daerah, dengan tetap dapat dipertahankannya keseimbangan
lingkungan, sosial dan ekonomi.
Oleh karena sasaran kompetensi yang diharapkan dari Diklat ini adalah
kemampuan penerapan/pelaksanaan, maka disamping ceramah dan diskusi,
muatan Diklat ini akan diisi dengan latihan-latihan untuk membentuk ketrampilan
manajerial. Dengan demikian setelah peserta mengikuti diklat ini, kompetensi
1

11. 2
pengelolaan proyek dari mulai identifikasi, penetapan skala prioritas, perencanaan,
penganggaran, pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil.
Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan semua pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan Diklat Manajemen Proyek.
B. Tujuan Diklat
Diklat Teknis Manajemen Proyek ini dirancang untuk para pejabat Eselon III
dengan tujuan umum adalah agar aparatur Daerah Eselon III mampu menyusun
perencanaan penyelenggaraan proyek yang mampu menjawab tantangan
pembangunan Daerah secara tepat dalam peningkatan peringkat kinerja
pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan visi daerah, serta dapat tetap dapat
dipertahankannya keseimbangan lingkungan, sosial dan ekonomi.

12. BAB II
STRUKTUR KURIKULUM
A. Pohon Kompetensi
Untuk mewujudkan tujuan Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur
Eselon III, tersusun pohon kompetensi seperti diperlihatkan pada Gambar 1 di
bawah.
6 Pengendalian Proyek
Evaluasi Kelayakan
5
Proyek Cost Recovery
Evaluasi Kelayakan
4
Proyek Non Cost Recovery
Penetapan
3
Skala Prioritas
Kemitraan
2
Pemerintah-Swasta
1 Tantangan Pembangunan
Gambar 1. Pohon Kompetensi Diklat Teknis Manajemen
Proyek untuk Aparatur Eselon III
1. Unit kompetensi pemahaman (Kognitif tingkat 2)
Unit kompetensi 1 dan 2 dalam pohon kompetensi di atas, bersifat
pemahaman.
2. Unit Kompetensi Penerapan (Kognitif tingkat 3)
Unit kompetensi 3 sampai dengan 6 bersifat penerapan. Peserta diharapkan
setelah selesai mengikuti pembahasan unit-unit tersebut akan mampu
menerapkan dalam pelaksanaan tugas.
3

13. 4
B. Modul
Enam unit kompetensi di atas dikemas menjadi 2 Modul.
1. Modul 1 - Tantangan Pembangunan dan Skala Prioritas
a. Modul 1 tersusun dari empat Bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Tantangan Pembangunan
Bab III : Kemitraan Pemerintah-Swasta
Bab IV : Analytical Hirarchy Process
b. Sasaran Kompetensi
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan
mampu menetapkan target-target pembangunan dengan tepat dengan
penetapan skala prioritas yang objektif serta mampu melakukan
pemilihan sumber pembiayaan yang terbaik.
2) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan
mampu:
a) Menetapkan target-target pembangunan dengan tepat;
b) Memahami strategi kemitraan pemerintah-swasta sebagai
alternatif penunjang program pembangunan;
c) Mampu menerapkan konsep AHP dalam penetapan prioritas.
2. Modul 2 - Persetujuan dan Pengendalian Proyek
a. Modul 1 tersusun dari tujuh Bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan.
Bab II : Evaluasi kelayakan proyek Non Cost Recovery.
Bab III : Evaluasi kelayakan proyek cost recovery.
Bab IV : Metode pengendalian proyek.
Bab V : Pengendalian Biaya.
Bab VI : Pengendalian Jadwal.
Bab VII : Pengendalian Mutu.
b. Sasaran Kompetensi
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan
mampu mengambil keputusan go atau no go terhadap usulan proyek,
serta mampu melaksanakan pengendalian penyelenggaraan proyek,
sehingga hasil proyek mencapai mutu yang diharapkan, selesai
dalam batas waktu dan anggaran yang telah ditetapkan.

14. 5
2) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan
mampu:
a) Melaksanakan evaluasi kelayakan proyek non cost recovery;
b) Melaksanakan evaluasi kelayakan proyek cost recovery;
c) Memahami metode pengendalian proyek;
d) Mampu melaksanakan pengendalian Biaya, Jadwal dan Mutu.
C. Alokasi Waktu
Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon III membutuhkan durasi
24 jam pelajaran (@ 45 menit) untuk mencapai sasaran kompetensi seperti tersebut
di atas.
Waktu
Modul Bab
CD L T
1. Tantangan Bab I Pendahuluan 7
Pembangunan dan Bab II Tantangan Pembangunan 80
Skala Prioritas Bab III Kemitraan Pemerintah- 80
Swasta
Bab IV Analytical Hirarchy 123 45
Process
Test 20
Total: 360
2. Persetujuan dan Bab I Pendahuluan 7
Pengendalian Bab II Evaluasi kelayakan 90 45
Proyek proyek Non Cost
Recovery
Bab III Evaluasi kelayakan 90 90
proyek cost recovery
Bab IV Metode pengendalian 90
proyek
Bab V Pengendalian Biaya 75 45
Bab VI Pengendalian Jadwal 73 45
Bab VII Pengendalian Mutu 45
Test 25
Total: 720

15. BAB III
PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR
A. Persyaratan Peserta
Target Populasi yang mengikuti diklat ini difokuskan pada:
1. Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
2. Diprioritaskan peserta yang telah mengikuti Diklat Pim III;
3. Persyaratan peserta ditugasi oleh instansi Pembina Kepegawaian di Kabupaten
dan Kota;
4. Sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
B. Jumlah Peserta
Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per
kelas sebaiknya antara 20-30 orang. Pelaksanaan pelatihan bila dibutuhkan 2 kelas
bisa dilakukan paralel atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan
kondisi di daerah masing-masing.
C. Persyaratan Tenaga Pengajar
Persyaratan tenaga pengajar untuk pembelajaran diklat ini antara lain:
1. Menguasai materi tentang Sankri serta Kepemerintahan dan Etika yang baik;
2. Pernah mengikuti TOT untuk substansi mata diklat ini dan TOT strategi
pembelajaran;
3. Minimal pendidikan S2;
4. Minimal pengalaman kerja 5 tahun di bidang pengajaran/pembelajaran.
6

16. BAB IV
METODA DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT
A. Metoda
Beberapa Metode pelatihan yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini adalah:
1. Metoda Pendekatan yang Bertitik Tolak pada Aktivitas Peserta
(Participant-centered approach)
Sebagai penyaji, fasilitator pertama-tama mengajak peserta untuk
berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran ini. Fasilitator hanya
memfasilitasi peserta dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya peran aktif
peserta tersebut (activity-based strategies). Dengan cara ini pada awalnya ada
kemungkinan susah untuk mengajak peserta langsung merespon apa yang kita
anjurkan, karena mungkin sebagian peserta belum terbiasa atau hal ini
merupakan hal baru bagi mereka; atau ada kemungkinan lain dimana peserta
terbiasa dengan selalu dijejali informasi sementara mereka sendiri tetap pasip
saja untuk menerimanya. Bagaimanapun, metoda ‘a participant-centred
approach’ akan berdampak pada lebih aktifnya dan lebih efektifnya
pembelajaran, lebih memicu peserta untuk mengembangkan diri dalam
menelusuri pengetahuan dan ide-ide mereka serta akan menerapkan hasil
pembelajarannya tersebut.
2. Metoda pembelajaran secara aktif (Active Learning)
Untuk menggunakan metoda pembelajaran secara aktif, peserta harus digiring
untuk berani terlibat dalam diskusi, berani debat serta berani mengemukakan
ide-ide mereka. Berbagai pendapat perlu direspon baik oleh peserta yang
ditugasi sebagai ‘presenter’ maupun oleh peserta lainnya. Fasilitator harus
dapat mengatur agar suasana belajar dapat diciptakan sedemikian rupa
sehingga para peserta merasa tidak kaku dan timbul rasa percaya diri dalam
mengemukakan pendapatnya.
3. Metoda Pembelajaran Sendiri (Individual Learning Styles)
Metoda pembelajaran sendiri akan memerlukan banyak macam cara
penyampaian termasuk diantaranya grup diskusi; tim kerja; berperan sebagai
tokoh; refleksi diri; serta penggunaan berbagai alat bantu visual/audio visual.
4. Pelatihan Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogy)
Sebagai seorang penyaji, fasilitator wajib menerapkan cara-cara pendekatan
pembelajaran orang dewasa dalam melaksanakan diklat, menyampaikan
disain kursus maupun dalam penggunaan Bahan ajar serta penyampaiannya
kepada peserta. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagaimana
7

17. 8
dikembangkan oleh IASTP III Training (adult learning principles) yang
digunakan sebagai bagian dari metoda pelatihan dicantumkan dibawah ini:
a. Orang dewasa akan memperkaya pengetahuannya melalui
pengalamannya dalam pembelajaran.
Panduan pembelajaran:
Gali pengalaman dan keterampilan peserta. Gunakan pengalaman peserta
sebagai kasus dari pembicaraan.
b. Orang dewasa cenderung untuk mengawasi apa yang mereka
pelajari.
Panduan Pembelajaran:
Cari titik-titik yang merupakan cerminan yang paling kritis dan kurang
pas dari asumsi yang digunakan dalam pembelajaran ini.
c. Orang dewasa cenderung belajar dalam lingkungan yang bernuansa
kerjasama.
Panduan Pembelajaran:
Jadikan pembelajaran ini sebagai ajang kegiatan bersama. Ciptakan
hubungan kerjasama antar peserta dengan dasar saling menghormati,
keterbukaan dan kesetaraan.
d. Orang dewasa selalu ingin melihat keterkaitan antara training ini
dengan pekerjaan dan kehidupannya.
Panduan Pembelajaran:
Tunjukan bahwa apa yang mereka pelajari merupakan kegiatan yang bisa
diterapkan dalam pekerjaan dan kehidupannya.
e. Orang dewasa selalu punya kebutuhan pribadi yang ingin dikaitkan
dengan yang mereka terima.
Panduan Pembelajaran:
Maksimalkan keterlibatan peserta dam proses pembelajaran ini.
f. Kumpulan orang dewasa punya kepribadian yang berbeda, cara
belajar yang beragam serta strategi belajar yang macam-macam.
Panduan Pembelajaran:
Buatlah opsi cara pembelajaran untuk pilihan peserta training.

18. 9
g. Perhatikan bahwa tujuan pekerjaan masing-masing peserta yang
tidak lain mereka adalah orang dewasa bisa berbeda.
Panduan Pembelajaran:
Gunakan basis pekerjaan mereka sebagai kasus pembelajaran.
h. Biasanya orang dewasa punya masalah dari luar yang bisa
mempengaruhi waktu dan cara belajar mereka.
Panduan Pembelajaran:
Tunjukkan dan jelaskan pada mereka bahwa training ini akan ada
manfaatnya bagi mereka dimasa depan dan siapa tahu akan mengubah
kearah yang lebih baik dari sisi kehidupan kita.
B. Sarana/Prasarana Diklat
Penggunaan Alat bantu/Media Pelatihan (Slide, In Focus, White Board, Flip
Chart, dan lain-lain) akan sangat membantu pemahaman materi pembelajaran,
lebih mudah ditangkap maknanya, dan lain-lain.
Untuk mempermudah komunikasi, beberapa slide yang relevan dengan penjelasan
tersebut dicantumkan pada lampiran (terpisah) dari panduan ini. Jumlah slide yang
ditayangkan disesuaikan dengan keperluan dan waktu yang tersedia sesuai SAP
(Satuan Acara Pembelajaran), yang dipersiapkan/dikembangkan sendiri oleh
fasilitator, sesuai sarana Diklat yang tersedia.

19. BAB V
WAKTU DAN PENYELENGGARAAN
A. Penyelenggaraan
1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider)
Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project
Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964-
INO), selama masih berstatus proyek.
2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan
Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang
Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil;
3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat
menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi
Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang
terakreditasi.
4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada
(pasca proyek).
B. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini adalah selama 24 jam pelajaran @ 45 menit,
diselenggarakan maksimum dalam 4 hari. Penetapan jumlah atau lama hari diklat
ini berlangsung tergantung keputusan penyelenggara Diklat di daerah.
10

20. BAB VI
EVALUASI
A. Evaluasi Peserta
Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang telah tercapai:
1. Mampu melaksanakan evaluasi kelayakan proyek non cost recovery;
2. Mampu Melaksanakan evaluasi kelayakan proyek cost recovery;
3. Mampu memahami metode pengendalian proyek;
4. Mampu melaksanakan pengendalian Biaya, Jadwal dan Mutu.
B. Evaluasi Tenaga Pengajar
Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian tujuan pembelajaran;
2. Sistematika penyajian;
3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat;
4. Ketepatan waktu dan kehadiran;
5. Penggunaan metode dan media pembelajaran;
6. Sikap dan perilaku;
7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8. Penggunaan bahasa;
9. Pemberian motivasi kepada peserta;
10. Penguasaan materi;
11. Kerapihan berpakaian;
12. Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim).
Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara.
Hasilnya diolah dan disampaian oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina
Diklat dan kepada setiap Widyaiswara sebagai masukan bagi yang bersangkutan
untuk peningkatan kualitas masing-masing Widyaiswara pada masa yang akan
datang.
C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut:
1. Efektifitas penyelenggaraan;
2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet;
5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
6. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah;
7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara;
8. Administrasi Diklat yang meliputi:
a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan;
11

21. 12
b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat.
Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta
diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan
masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan
akreditasi Lembaga Diklat.
D. Evaluasi Pasca Diklat
1. Evaluasi Pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke
unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut.
2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat
khususnya terhadap aspek-aspek:
a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam
melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.
3. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama
dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi
alumni.
4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada :
a. Pimpinan instansi alumni;
b. Instansi Pembina;
c. Instansi Pengendali.
5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh
terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.

22. BAB VII
SERTIFIKASI
1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan
dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.
2. Jenis dan bentuk serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang
terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari
Instansi Pembina Diklat.
4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Instansi Pembina sebagai berikut:
a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyampaikan
daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan;
b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang sah/diajukan;
c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara
mengirim atau melalui faksimili.
13

23. BAB VIII
PENUTUP
Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi
untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.
Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di atas,
apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut dalam
Keputusan tersendiri.
14

24. Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Teknis
Manajemen Proyek (Project Management)
UNTUK ESELON IV

25. DAFTAR ISI
DAFTAR ISI ................................................................................................................... i
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang..................................................................................... 1
B. Tujuan Diklat ....................................................................................... 2
BAB II STRUKTUR KURIKULUM ................................................................. 3
A. Pohon Kompetensi............................................................................... 3
B. Modul................................................................................................... 4
C. Alokasi Waktu .................................................................................... 6
BAB III PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR ............................................. 8
A. Persyaratan Peserta .............................................................................. 8
B. Jumlah Peserta ..................................................................................... 8
C. Persyaratan Tenaga Pengajar ............................................................... 8
BAB IV METODA DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT .......................... 9
A. Metoda ................................................................................................. 9
B. Sarana/Prasarana Diklat ..................................................................... 11
BAB V WAKTU DAN PENYELENGGARAAN............................................ 12
A. Penyelenggaraan ................................................................................ 12
B. Waktu Pelaksanaan ............................................................................ 12
BAB VI EVALUASI............................................................................................ 13
A. Evaluasi Peserta ................................................................................. 13
B. Evaluasi Tenaga Pengajar .................................................................. 13
C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan .................................................... 13
D. Evaluasi Pasca Diklat ........................................................................ 14
BAB VII SERTIFIKASI ...................................................................................... 15
BAB VIII PENUTUP ............................................................................................. 16
i

26. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pembangunan yang dijalankan di negara manapun di dunia ini, termasuk di
Indonesia, dilaksanakan pada mulanya dalam bentuk proyek. Oleh karenanya,
keberhasilan pembangunan akan sangat ditentukan oleh keberhasilan
penyelenggaraan proyek-proyek pembangunan. Pembangunan tidak hanya
diartikan bangunan fisik seperti jalan, lapangan terbang dan rumah sakit, akan
tetapi pembangunan dalam arti yang luas mencakup juga pembangunan Sumber
Daya Manusia, institusi dan perangkat lunak. Oleh karenanya, meskipun lebih
banyak referensi yang membahas tentang tentang proyek fisik, pembahasan proyek
dalam Diklat Teknis Manajemen Proyek mencakup keduanya.
Pembangunan di Indonesia sekarang ini masih tertinggal jika dibandingkan dengan
negara tetangga. Keadaan yang demikian, di satu sisi mengakibatkan daya saing
kita sebagai Bangsa di Era kompetisi global yang keras seperti sekarang ini
menjadi rendah, di sisi lain pelayan publik menjadi tidak seperti yang diharapkan.
Jeda pembangunan yang telah terjadi setelah krisis ekonomi dan keterbatasan
kemampuan pembiayaan, mengakibatkan tingkat ketertinggalan kita semakin jauh.
Agaknya, konsolidasi dan pembangkitan semangat membangun dengan di landasi
penerapan kaidah good governance dalam memenej kegiatan pengelolaan
pembangunan menjadi mutlak harus dilaksanakan. Pemanfaatan segala sumber
daya secara akuntabel dan transparan dalam program/kegiatan pembangunan perlu
ditegakkan. Pengerahan potensi Sumber Daya Manusia secara profesional sesuai
dengan kompetensinya tanpa memberikan batasan gender akan sangat menunjang
proses percepatan pembangunan. Kecepatan memetakan kebutuhan pembangunan
dan mengidentifikasi potensi keunggulan yang dimiliki akan menjadi lebih tajam
jika didukung dengan penerapan Desentralisasi Daerah dengan tepat. Kecuali itu,
dengan penerapan desentralisasi yang tepat, harapan akan dukungan terhadap
program/kegiatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan melalui
perencanaan program/kegiatan secara bottom-up.
Dalam kerangka menunjang proses/kegiatan pembanguan itulah dirancang Diklat
teknis Manajemen Proyek. Diklat teknis ini dirancang bukan hanya untuk
mengenalkan konsep tentang manajemen proyek, tetapi juga memberikan arahan
kemampuan teknis kepada para pejabat dari berbagai instansi di daerah khususnya
para pejabat Eselon IV dan Eselon III untuk mengelola penyelenggaraan proyek
pembangunan secara berhasil, sehingga dapat menjawab tantangan pembangunan
Daerah secara tepat dan mampu meningkatkan peringkat kinerja pembangunan
berkelanjutan daerah, dengan tetap dapat dipertahankannya keseimbangan
lingkungan, sosial dan ekonomi.
Oleh karena sasaran kompetensi yang diharapkan dari Diklat ini adalah
kemampuan penerapan/pelaksanaan, maka disamping ceramah dan diskusi,
muatan diklat ini akan diisi dengan latihan-latihan untuk membentuk ketrampilan
1

27. 2
manajerial. Dengan demikian setelah peserta mengikuti diklat ini, kompetensi
pengelolaan proyek dari mulai identifikasi, penetapan skala prioritas, perencanaan,
penganggaran, pengendalian dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil.
Pedoman ini diharapkan dapat menjadi panduan semua pihak yang terkait dalam
penyelenggaraan Diklat Manajemen Proyek.
B. Tujuan Diklat
Tujuan Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk aparatur Daerah Eselon IV adalah
agar aparatur Daerah Eselon IV mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam
siklus penyelenggaraan proyek dengan baik, sehingga proyek akan mampu
mengisi kebutuhan/tantangan pembangunan daerah secara tepat dan
penyelenggaraannya dapat diselesaikan tepat waktu, tepat mutu dan dalam batas
biaya yang disediakan.

28. 3
BAB II
STRUKTUR KURIKULUM
A. Pohon Kompetensi
Untuk mewujudkan tujuan Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur
Eselon IV, tersusun pohon kompetensi seperti tampak pada Gambar 1 di bawah.
16 Audit dan PBME
15 Pelaporan
14 Perubahan Lingkup & Klaim
13 Pengendalian Mutu
12 Pengendalian Jadwal
11 Pengendalian Biaya
10 Metode dan Teknik Pengendalian
9 Resiko & Pengelolaannya
8 Penjadwalan
7 Pengadaan Barang/Jasa
6 Evaluasi Kelayakan Proyek
Cost Recovery
5 Evaluasi Kelayakan Proyek
Non Cost Recovery
4 Tahap Konseptual
3 Manajemen Proyek
1 Proyek 2 Manajemen
Gambar 1. Pohon Kompetensi Diklat Teknis Manajemen
Proyek untuk Aparatur Eselon IV
1. Unit kompetensi pemahaman (Kognitip tingkat 2)
Unit kompetensi 1, 2 dan 3 dalam pohon kompetensi di atas, bersifat
pemahaman.
2. Unit Kompetensi penerapan (Kognitif tingkat 3)
Unit kompetensi 4 sampai dengan 13 bersifat penerapan. Peserta diharapkan
setelah selesai mengikuti pembahasan unit-unit tersebut akan mampu
menerapkan dalam pelaksanaan tugas.

29. 4
B. Modul
Ketiga belas unit kompetensi di atas dikemas menjadi 4 Modul
1. Modul 1 - Pengertian Dasar Manajemen Proyek
a. Modul 1 tersusun dari empat Bab sebagai berikut:
Bab I - Pendahuluan
Bab II - Proyek
Bab III - Manajemen
Bab IV - Manajemen Proyek
b. Sasaran Kompetensi
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu
memahami dengan baik konsep dasar manajemen proyek, sehingga
kompetensi awal yang diharapkan untuk dapat mengikuri pembahasan
Modul selanjutnya tercapai.
2) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu:
a) Menjelaskan pengertian proyek, sifat dan karakteristiknya
sehingga diperlukan manajemen khusus, serta mengenali beberapa
siklus proyek
b) Memahami dan memiliki kesamaan persepsi tentang manajemen,
mencakup prinsip dan fungsi-fungsi manajemen
c) Memahami pengertian manajemen proyek serta mengenali fungsi-
fungsinya.
2. Modul 2 - Pengelolaan Siklus Proyek
a. Modul 2 tersusun dari empat Bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Tahap Konseptual
Bab III : Evaluasi Proyek Non Cost Recovery
Bab IV : Evaluasi Proyek Non Cost Recovery
b. Sasaran Kompetensi
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam tahap
konseptual dan mampu melakukan analisis kelayakan proyek baik non
cost recovery maupun cost recovery.

30. 5
2) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu:
a) Melakukan identifikasi proyek
b) Melakukan WBS proyek
c) Melakukan estimasi waktu dan biaya proyek
d) Melaksanakan studi kelayakan
e) Melakukan Evaluasi Proyek Non Cost Recovery
f) Melakukan Evaluasi Proyek Cost Recovery.
3. Modul 3 - Persiapan Pelaksanaan
a. Modul 3 tersusun dari empat Bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Pengadaan Barang dan Jasa
Bab III : Resiko Proyek dan Pengelolaannya
Bab IV : Penjadwalan
b. Sasaran Kompetensi
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu
memahami dan menerapkan teknik penjadwalan sesuai kebutuhan
proyek dan pengadaan jasa sesuai prosedur yang berlaku.
2) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu:
a) Melaksanakan Pengadaan Barang dan Jasa sesuai prosedur yang
berlaku
b) Mengelola resiko proyek
c) Menyusun jadwal balok
d) Menyusun diagram jaringan kerja
e) Melakukan perataan sumber daya
4. Modul 4 - Pelaksanaan
a. Modul 4 tersusun dari delapan Bab sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan
Bab II : Metode & Teknik Pengendalian
Bab III : Sasaran dan Tujuan Pengendalian Biaya
Bab IV : Pengendalian Jadwal
Bab V : Pengendalian Mutu
Bab VI : Perubahan order dan Klaim
Bab VII : Pelaporan
Bab VIII : Audit dan PBME

31. 6
b. Sasaran Kompetensi
1) Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini, peserta diharapkan mampu
melaksanakan pengendalian proyek secara berhasil dengan
memanfaatkan metodik yang tepat sehingga proyek berjalan sesuai
dengan jalurnya, mampu menyusun laporan proyek dan mengelola
administrasi perkontrak
2) Indikator Hasil Belajar
Setelah mengikuti pembahasan Modul ini peserta diharapkan mampu:
a) Menjelaskan teknik pengendalian proyek
b) Melaksanakan pengendalian proyek dengan menggunakan teknik
yang tepat: biaya, jadwal dan mutu
c) Menyusun laporan proyek yang baik dan tepat waktu
d) mengelola perubahan order dan klim
e) Melaksanakan audit dan PBME.
C. Alokasi Waktu
Diklat Teknis Manajemen Proyek untuk Aparatur Eselon IV membutuhkan durasi
42 jam pelajaran (@ 45 menit) untuk mencapai sasaran kompetensi seperti tersebut
di atas.
Waktu
Modul Bab
CD L T
1. Pengertian Dasar Bab I Pendahuluan 7
Manajemen Bab II Proyek 73
Proyek Bab III Manajemen 80
Bab IV Manajemen Proyek 90
Test 20
Total: 270
2. Pengelolaan Bab I Pendahuluan 7
Siklus Proyek Bab II Tahap Konseptual 153
Bab III Evaluasi Proyek Non Cost 90 45
Recovery
Bab IV Evaluasi Proyek Cost 90 90
Recovery
Test 20
Total: 495

32. 7
Waktu
Modul Bab
CD L T
3. Persiapan Bab I Pendahuluan 7
Pelaksanaan Bab II Pengadaan Barang dan 165 45
Jasa
Bab III Resiko Proyek dan 90
Pengelolaannya
Bab IV Penjadwalan 163 90
Test 25
Total: 585
4. Pelaksanaan Bab I Pendahuluan 7
Bab II Metode & Teknik 90
Pengendalian
Bab III Pengendalian Biaya 75 45
Bab IV Pengendalian Jadwal 73 45
Bab V Pengendalian Mutu 45
Bab VI Perubahan order dan 45
Klaim
Bab VII Pelaporan 45
Bab VIII Audit dan PBME 45
Test 25
Total: 540
Catatan: CD = Ceramah ; Diskusi ; L = Latihan ; T = Test

33. BAB III
PESERTA DAN TENAGA PENGAJAR
A. Persyaratan Peserta
Target Populasi yang mengikuti diklat ini difokuskan pada:
1. Pejabat Eselon IV di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota;
2. Diprioritaskan peserta yang telah mengikuti Diklat Pim IV;
3. Persyaratan peserta ditugasi oleh instansi Pembina Kepegawaian di Kabupaten
dan Kota;
4. Sesuai dengan persyaratan administrasi yang ditentukan Pemerintah
Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
Catatan: Untuk Peserta Eselon III, kecuali persyaratan butir 1 dan 2, persyaratan 3
dan 4, tetap berlaku.
B. Jumlah Peserta
Secara umum jumlah peserta tidak dibatasi; namun demikian jumlah peserta per
kelas sebaiknya antara 20-30 orang. Pelaksanaan pelatihan bila dibutuhkan 2 kelas
bisa dilakukan paralel atau berdasarkan giliran/angkatan disesuaikan dengan
kondisi di daerah masing-masing.
C. Persyaratan Tenaga Pengajar
Persyaratan tenaga pengajar untuk pembelajaran diklat ini antara lain:
1. Menguasai materi tentang Sankri serta Kepemerintahan dan Etika yang baik;
2. Pernah mengikuti TOT untuk substansi mata diklat ini dan TOT strategi
pembelajaran;
3. Minimal pendidikan S2;
4. Minimal pengalaman kerja 5 tahun di bidang pengajaran/pembelajaran.
8

34. BAB IV
METODA DAN SARANA/PRASARANA DIKLAT
A. Metoda
Beberapa Metode pelatihan yang dapat digunakan untuk pembelajaran ini adalah:
1. Metoda pendekatan yang bertitik tolak pada aktivitas peserta
(Participant-centred approach)
Sebagai penyaji, fasilitator pertama-tama mengajak peserta untuk
berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran ini. Fasilitator hanya
memfasilitasi peserta dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya peran aktif
peserta tersebut (activity-based strategies). Dengan cara ini pada awalnya ada
kemungkinan susah untuk mengajak peserta langsung merespon apa yang kita
anjurkan, karena mungkin sebagian peserta belum terbiasa atau hal ini
merupakan hal baru bagi mereka; atau ada kemungkinan lain dimana peserta
terbiasa dengan selalu dijejali informasi sementara mereka sendiri tetap pasip
saja untuk menerimanya. Bagaimanapun, metoda ‘a participant-centred
approach’ akan berdampak pada lebih aktifnya dan lebih efektifnya
pembelajaran, lebih memicu peserta untuk mengembangkan diri dalam
menelusuri pengetahuan dan ide-ide mereka serta akan menerapkan hasil
pembelajarannya tersebut.
2. Metoda pembelajaran secara aktif (Active Learning)
Untuk menggunakan metoda pembelajaran secara aktif, peserta harus digiring
untuk berani terlibat dalam diskusi, berani debat serta berani mengemukakan
ide-ide mereka. Berbagai pendapat perlu direspon baik oleh peserta yang
ditugasi sebagai ‘presenter’ maupun oleh peserta lainnya. Fasilitator harus
dapat mengatur agar suasana belajar dapat diciptakan sedemikian rupa
sehingga para peserta merasa tidak kaku dan timbul rasa percaya diri dalam
mengemukakan pendapatnya.
3. Metoda Pembelajaran Sendiri (Individual Learning Styles)
Metoda pembelajaran sendiri akan memerlukan banyak macam cara
penyampaian termasuk diantaranya grup diskusi; tim kerja; berperan sebagai
tokoh; refleksi diri; serta penggunaan berbagai alat bantu visual/audio visual.
4. Pelatihan Pembelajaran Orang Dewasa (Andragogy)
Sebagai seorang penyaji, fasilitator wajib menerapkan cara-cara pendekatan
pembelajaran orang dewasa dalam melaksanakan diklat, menyampaikan
disain kursus maupun dalam penggunaan Bahan Ajar serta penyampaiannya
kepada peserta. Prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa sebagaimana
9

35. 10
dikembangkan oleh IASTP III Training (adult learning principles) yang
digunakan sebagai bagian dari metoda pelatihan dicantumkan dibawah ini:
a. Orang dewasa akan memperkaya pengetahuannya melalui
pengalamannya dalam pembelajaran.
Panduan pembelajaran:
Gali pengalaman dan keterampilan peserta. Gunakan pengalaman peserta
sebagai kasus dari pembicaraan.
b. Orang dewasa cenderung untuk mengawasi apa yang mereka
pelajari.
Panduan Pembelajaran:
Cari titik-titik yang merupakan cerminan yang paling kritis dan kurang
pas dari asumsi yang digunakan dalam pembelajaran ini.
c. Orang dewasa cenderung belajar dalam lingkungan yang bernuansa
kerjasama.
Panduan Pembelajaran:
Jadikan pembelajaran ini sebagai ajang kegiatan bersama. Ciptakan
hubungan kerjasama antar peserta dengan dasar saling menghormati,
keterbukaan dan kesetaraan.
d. Orang dewasa selalu ingin melihat keterkaitan antara training ini
dengan pekerjaan dan kehidupannya.
Panduan Pembelajaran:
Tunjukan bahwa apa yang mereka pelajari merupakan kegiatan yang bisa
diterapkan dalam pekerjaan dan kehidupannya.
e. Orang dewasa selalu punya kebutuhan pribadi yang ingin dikaitkan
dengan yang mereka terima.
Panduan Pembelajaran:
Maksimalkan keterlibatan peserta dam proses pembelajaran ini.
f. Kumpulan orang dewasa punya kepribadian yang berbeda, cara
belajar yang beragam serta strategi belajar yang macam-macam.
Panduan Pembelajaran:
Buatlah opsi cara pembelajaran untuk pilihan peserta training.
g. Perhatikan bahwa tujuan pekerjaan masing-masing peserta yang
tidak lain mereka adalah orang dewasa bisa berbeda.
Panduan Pembelajaran:
Gunakan basis pekerjaan mereka sebagai kasus pembelajaran.

36. 11
h. Biasanya orang dewasa punya masalah dari luar yang bisa
mempengaruhi waktu dan cara belajar mereka.
Panduan Pembelajaran:
Tunjukkan dan jelaskan pada mereka bahwa training ini akan ada
manfaatnya bagi mereka dimasa depan dan siapa tahu akan mengubah
kearah yang lebih baik dari sisi kehidupan kita.
B. Sarana/Prasarana Diklat
Penggunaan Alat Bantu/Media Pelatihan (Slide, In Focus, White Board, Flip
Chart, dan lain-lain) akan sangat membantu pemahaman materi pembelajaran,
lebih mudah ditangkap maknanya, dan lain-lain.
Untuk mempermudah komunikasi, beberapa slide yang relevan dengan penjelasan
tersebut dicantumkan pada lampiran (terpisah) dari panduan ini. Jumlah slide yang
ditayangkan disesuaikan dengan keperluan dan waktu yang tersedia sesuai SAP
(Satuan Acara Pembelajaran), yang dipersiapkan/dikembangkan sendiri oleh
fasilitator, sesuai sarana Diklat yang tersedia.

37. BAB V
WAKTU DAN PENYELENGGARAAN
A. Penyelenggaraan
1. Penyelenggara Diklat Teknis ini adalah Penyedia Jasa (Services Provider)
Paket C.2 yang telah menandatangani kontrak dengan ”Project
Implementation Unit (PIU)” SCB-DP Kabupaten/Kota (ADB Loan No. 1964-
INO), selama masih berstatus proyek.
2. Lembaga Diklat Pemerintah yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan pasal
22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 dan Keputusan
Kepala Kembaga Administrasi Negara No 194/XIII/10/6/2001 tentang
Pedoman Akreditasi dan Sertifikasi Lembaga Diklat Pegawai Negara Sipil;
3. Lembaga Diklat Pemerintah yang belum terakreditasi dapat
menyelenggarakan Diklat bekerja sama dengan Lembaga Administrasi
Negara atau dengan Lembaga Diklat instansi pemerintah lainnya yang
terakreditasi.
4. Lembaga Diklat Lainnya yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan yang ada
(pasca proyek).
B. Waktu Pelaksanaan
Waktu pelaksanaan Diklat Teknis ini adalah selama 42 jam pelajaran @ 45 menit,
diselenggarakan maksimum dalam 6 hari. Penetapan jumlah atau lama hari diklat
ini berlangsung tergantung keputusan penyelenggara Diklat di daerah.
12

38. BAB VI
EVALUASI
A. Evaluasi Peserta
Evaluasi peserta dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang telah tercapai:
1. Mampu menjelaskan diklat sebagai suatu system;
2. Mampu mengidentifikasi standard kompetensi kinerja;
3. Mampu melaksanakan analisis kebutuhan diklat;
4. Mampu menyusun laporan analisis kebutuhan diklat;
5. Mampu menyusun proposal diklat.
B. Evaluasi Tenaga Pengajar
Aspek yang dinilai dari Widyaiswara adalah sebagai berikut:
1. Pencapaian tujuan pembelajaran;
2. Sistematika penyajian;
3. Kemampuan menyajikan/memfasilitasi sesuai program Diklat;
4. Ketepatan waktu dan kehadiran;
5. Penggunaan metode dan media pembelajaran;
6. Sikap dan perilaku;
7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta;
8. Penggunaan bahasa;
9. Pemberian motivasi kepada peserta;
10. Penguasaan materi;
11. Kerapihan berpakaian;
12. Kerjasama antar Widyaiswara (dalam tim).
Penilaian terhadap Widyaiswara dilakukan oleh peserta dan penyelenggara.
Hasilnya diolah dan disampaian oleh penyelenggara kepada Instansi Pembina
Diklat dan kepada setiap Widyaiswara sebagai masukan bagi yang bersangkutan
untuk peningkatan kualitas masing-masing Widyaiswara pada masa yang akan
datang.
C. Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan
Aspek yang dinilai terhadap kinerja Penyelenggara antara lain sebagai berikut:
1. Efektifitas peyelenggaraan;
2. Kesiapan dan ketersediaan sarana Diklat;
3. Kesesuaian pelaksanaan program dengan rencana;
4. Kebersihan kelas, asrama, kafetaria dan toilet;
5. Ketersediaan dan kelengkapan bahan Diklat;
6. Ketersediaan fasilitas olahraga, kesehatan dan ibadah;
7. Pelayanan terhadap peserta dan widyaiswara;
8. Administrasi Diklat yang meliputi:
a. Administrasi kepesertaan, kewidyaiswaraan;
13

39. 14
b. Administrasi seluruh dokumen dan bahan diklat.
Penilaian terhadap kinerja Penyelenggara dilakukan oleh Widyaiswara dan peserta
diklat. Hasil penilaian diolah dan disimpulkan oleh penyelenggara sebagai bahan
masukan untuk penyempurnaan program Diklat yang akan datang dan bahan
akreditasi Lembaga Diklat.
D. Evaluasi Pasca Diklat
1. Evaluasi pasca Diklat dilaksanakan 6 s.d 12 bulan setelah peserta kembali ke
unit kerja masing-masing dengan mengacu pada rencana tingkat lanjut.
2. Setelah penyelenggaraan Diklat berakhir dilakukan evaluasi pasca Diklat
khususnya terhadap aspek-aspek:
a. Keterampilan kemampuan alumni menerapkan pengetahuan dan dalam
melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang dibebankan kepadanya;
b. Pendayagunaan alumni sesuai dengan potensinya.
3. Evaluasi tersebut di atas dilakukan oleh penyelenggara Diklat bekerjasama
dengan unit kerja yang bertanggung jawab di bidang kepegawaian instansi
alumni.
4. Hasil evaluasi tersebut disampaikan oleh penyelenggara kepada:
a. Pimpinan instansi alumni;
b. Instansi Pembina;
c. Instansi Pengendali.
5. Instansi Pembina Diklat melakukan evaluasi setiap tahun secara menyeluruh
terhadap efektifitas program dan penyelenggaraan Diklat.

40. BAB VII
SERTIFIKASI
1. Kepada peserta Diklat yang telah menyelesaikan seluruh program dengan baik dan
dinyatakan lulus, diberikan Sertifikat.
2. Jenis dan bentuk, serta ukuran Sertifikat ditetapkan oleh Kepala Lembaga
Administrasi Negara.
3. Sertifikat ditandatangani oleh Pimpinan Instansi Penyelenggara Diklat yang
terakreditasi dan Pimpinan Instansi Pembina Diklat dengan kode registrasi dari
Instansi Pembina Diklat.
4. Prosedur untuk memperoleh Kode Registrasi dari Instansi Pembina sebagai
berikut:
a. Lembaga Penyelenggara Diklat/Penanggung jawab Program menyempaikan
daftar para peserta selambat-lambatnya hari kedua setelah pembukaan;
b. Instansi Pembina memberikan kode Registrasi sesuai daftar yang
sah/diajukan;
c. Pengajuan untuk registrasi penomoran sertifikat dapat dilakukan dengan cara
mengirim atau melalui faksimili.
15

41. BAB VIII
PENUTUP
1. Pedoman ini merupakan panduan bagi Lembaga Diklat Pemerintah yang
terakreditasi untuk menyelenggarakan Diklat bagi Penyelenggara Diklat.
2. Pedoman sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud pada butir 1 (satu) di
atas, apabila dipandang perlu akan diadakan penyempurnaan secara berkala.
3. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Pedoman ini akan diatur lebih lanjut
dalam Keputusan tersendiri.
16

42. This document was created with Win2PDF available at http://www.daneprairie.com.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.