SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  14
Penyusunan Neraca
             Awal
Kelompok 5 :
 1.   Eko Haryadi           361 10   009
 2.   Meylani Ratnasari     361 10   013
 3.   Muhammad Dohir        361 10   015
 4.   Sundari Marlina       361 10   017
 5.   Saltiah               361 10   018
 6.   Sri Handayani Jamal   361 10   022
Pengertian Neraca
Neraca merupakan laporan yang
menggambarkan posisi keuangan
suatu entitas pelaporan mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana
pada tanggal pelaporan.
Pengertian Neraca
       Awal
Neraca awal SKPD menyajikan informasi
tentang posisi keuangan SKPD mengenai
aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas
Dana pada saat awal penggunaan sistem
akuntansi keuangan daerah.
Penyajian Neraca Awal
Tahap 1

  Membentuk Tim Teknis dari Satuan Kerja Perangkat
       Daerah (SKPD) sebagai Pendukung Proses
     Penyusunan Neraca Awal, dapat terdiri atas:
1. Bendahara penerimaan SKPD
2. Bendahara pengeluaran SKPD
3. Bendahara pemegang barang SKPD
4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
Tahap 2
      Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial
     yang dimiliki oleh suatu SKPD, dengan rujukan utama pada neraca
         awal Pemda (yang pada saat ini ada di dalam kewenangan
     biro/bagian umum), dan mengacu pada Permendagri 13/2006 dan
                 PP 24/2005 tentang SAP sebagai berikut :

1.   Kas dan Setara kas : saldo bank, uang tunai di bendahara, dan
     deposito kurang 3 bulan.
2.   Piutang : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar
     pinjaman.
3.   BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang
     lainnya.
LANJUTAN…

4.    Persediaan : ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan
      rumahtangga, asset yang akan dijual.
5.    Investasi Jangka Pendek : deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk
      diperjulbelikan seperti SUN/obligasi jangka pendek, dan investasi
      jangka pendek lainnya.
6.    Asset Tetap : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan
      bangunan, jalan/irigasi/jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi dalam
      pengerjaan.
7.    Asset Lainnya : asset tak berwujud, tagihan penjualan
      angsuran, TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, asset lain-lain.
8.    Kewajiban jangka pendek : bagian lancar utang jangka panjang, utang
      kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga.
9.    Kewajiban jangka panjang : utang dalam negeri perbankan, utang
      jangka panjang lainnya.
Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan
                         untuk :
1.   Inventarisasi fisik
2.   Pengumpulan dokumen asset dan kewajiban,
3.   Tanggal pelaksanaan
4.   Nama pelaksana
5.   Kuantitas dan kondisi asset/kewajiban
6.   Persetujuan kepala SKPD
TAHAP 4
Melaksanakan inventarisasi fisik asset per
         tanggal/bulan tertentu :
1.   Inventarisasi fisik saldo kas
2.   Inventarisasi fisik saldo bank
3.   Inventarisasi fisik persediaan
4.   Inventarisasi fisik surat berharga
5.   Inventarisasi fisik asset tetap
6.   Inventarisasi fisik asset lain
Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung
   mundur agar mendapatkan saldo per 1 januari 200X, dengan
                      cara memeriksa :

1.   Mutasi kas dan bank pada tahun berjalan (200X)
2.   Kartu mutasi barang (penerimaan barang dan pengeluaran
     barang) tahun berjalan.
3.   Belanja barang dan jasa tahun berjalan : ATK, perlengkapan
     kantor, perlengkapan rumahtangga, dan lain-lain.
4.   Belanja modal tahun berjalan
5.   Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31
     desember 200X
6.   Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31
     desember 200X
TAHAP 6
     Melakukan penilaian atas kuantitas asset hasil
      inventarisasi fisik, per 1 januari 200X dengan
                            cara:
1.    Membandingkan saldo asset per 1 januari
      200X dengan saldo berdasarkan daftar
      barang dari inventaris dan mutasinya per 1
      januari 200X
2.    Menganalisis perbedaan/selisih saldo
      kuantitas asset per 1 januari 200X antara
      catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi
      fisik
TAHAP 7

Mengumpulkan dokumen :
1.   Surat-surat berharga
2.   Perjanjian/kontrak utang
3.   Daftar piutang
4.   Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan
     piutang
5.   Laporan hasil pemeriksaan Bawasda KPK
TAHAP 8
     Mengidentifikasi dan menentukan nilai asset dan kewajiban per 1
                              januari 200X :
1.     Investasi jangka pendek : deposito 3-12 bulan, surat berharga
       untuk diperjualbelikan, SBI, SUN, dll.
2.     Piutang ; bagian lancar tagihan angsuran, bagian lancar
       pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR,
       piutang dana perimbangan, piutang lainnya.
3.     Asset lainnya : asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran,
       TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, asset lain-lain.
4.     Kewajiban jangka pendek :bagian lancar utang jangka panjang,
       utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK.
5.     Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan,
       utang jangka panjang lainnya.
TAHAP 9
Terima kasih

Contenu connexe

Tendances

Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraNaufal Adzkieyha
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Nurman syah
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAmelia Febiani
 
Uu 2004 nomor 1 perbendaharaan negara
Uu 2004 nomor 1 perbendaharaan negaraUu 2004 nomor 1 perbendaharaan negara
Uu 2004 nomor 1 perbendaharaan negaraMystic333
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriabd_
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAMahyuni Bjm
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Penataan Ruang
 
252 pmk05 2014_rekening bendahara
252 pmk05 2014_rekening bendahara252 pmk05 2014_rekening bendahara
252 pmk05 2014_rekening bendaharaNur Ichsan
 
Manajemen Kredit
Manajemen KreditManajemen Kredit
Manajemen KreditDwi Anita
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpkabd_
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahyudi prihanto
 
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualAkuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualNoor Shiddiq
 
Buku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negara
Buku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negaraBuku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negara
Buku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negarajayana902
 
S O S I A L I S A S I P M K 119
S O S I A L I S A S I  P M K 119S O S I A L I S A S I  P M K 119
S O S I A L I S A S I P M K 119irwannurdin
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanDeddi Nordiawan
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Miftah Fadlilah
 

Tendances (20)

Resume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negaraResume hukum keuangan negara
Resume hukum keuangan negara
 
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
Sk nomor 10 ps (2012)04122012092224
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan KerjaAkuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
Akuntansi Kas Satuan Kerja & Akuntansi Piutang Satuan Kerja
 
Uu 2004 nomor 1 perbendaharaan negara
Uu 2004 nomor 1 perbendaharaan negaraUu 2004 nomor 1 perbendaharaan negara
Uu 2004 nomor 1 perbendaharaan negara
 
Pengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkriPengelolaan keuangan nkri
Pengelolaan keuangan nkri
 
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDAAkuntansi Dana cadangan PEMDA
Akuntansi Dana cadangan PEMDA
 
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan...
 
252 pmk05 2014_rekening bendahara
252 pmk05 2014_rekening bendahara252 pmk05 2014_rekening bendahara
252 pmk05 2014_rekening bendahara
 
Manajemen Kredit
Manajemen KreditManajemen Kredit
Manajemen Kredit
 
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANGUNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG
 
Peran bpk
Peran bpkPeran bpk
Peran bpk
 
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerahpengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
pengertian penatausahaan Barang Milik Daerah
 
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP AkrualAkuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
Akuntansi Kewajiban berdasarkan SAP Akrual
 
Buku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negara
Buku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negaraBuku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negara
Buku pedoman-penatausahaan-barang-milik-negara
 
S O S I A L I S A S I P M K 119
S O S I A L I S A S I  P M K 119S O S I A L I S A S I  P M K 119
S O S I A L I S A S I P M K 119
 
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan PenerimaanSistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
Sistem dan Prosedur Penatausahaan Penerimaan
 
Uu 02 1964
Uu 02 1964Uu 02 1964
Uu 02 1964
 
Uu 08 1997
Uu 08 1997Uu 08 1997
Uu 08 1997
 
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD)
 

Similaire à Presentasi

Anjabjfu bendahara pengeluaran YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babel
Anjabjfu bendahara pengeluaran  YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babelAnjabjfu bendahara pengeluaran  YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babel
Anjabjfu bendahara pengeluaran YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babelYepri Geovani
 
Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)
Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)
Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)Mila Masduki Masduki
 
Tugas audit kas dan setara kas
Tugas audit kas dan setara kasTugas audit kas dan setara kas
Tugas audit kas dan setara kasZahar Kaur Bhullar
 
Pengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB IPengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB Irusdiman1
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganDIKKIKURNIANSYAH
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahAhmad Kamarudin
 
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Fhadlii24
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraArfan Fahmi
 
Modul seminar manajemen keuangan
Modul seminar manajemen keuanganModul seminar manajemen keuangan
Modul seminar manajemen keuangankhalimatus sa'diyah
 
Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...
Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...
Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...Devi Nur Aisyah
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negaraatambua
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...Ahmad Abdul Haq
 
Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris BarangAnalisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris BarangNova Oktaharfianto
 
Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02
Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02
Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02Hz Tena
 
Ppt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piuta
Ppt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piutaPpt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piuta
Ppt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piutaIsmaWati65
 
Tugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksiTugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksiDicky Alejandro
 
6072 p3-spk-akuntansi-k13
6072 p3-spk-akuntansi-k136072 p3-spk-akuntansi-k13
6072 p3-spk-akuntansi-k13Sunarwan Se
 

Similaire à Presentasi (20)

Anjab jfu bendahara
Anjab jfu bendaharaAnjab jfu bendahara
Anjab jfu bendahara
 
Anjabjfu bendahara pengeluaran YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babel
Anjabjfu bendahara pengeluaran  YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babelAnjabjfu bendahara pengeluaran  YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babel
Anjabjfu bendahara pengeluaran YEPRI rsud kab basel KEPULAUAN babel
 
Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)
Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)
Akuntansi usaha mikro (2013 trw+or)
 
audit kas
audit kasaudit kas
audit kas
 
Tugas audit kas dan setara kas
Tugas audit kas dan setara kasTugas audit kas dan setara kas
Tugas audit kas dan setara kas
 
Pengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB IPengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB I
 
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuanganAnjab jp pengadministrasi-keuangan
Anjab jp pengadministrasi-keuangan
 
Modul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerahModul ii manajemen keuangan daerah
Modul ii manajemen keuangan daerah
 
Anjab jfu bendahara
Anjab jfu bendaharaAnjab jfu bendahara
Anjab jfu bendahara
 
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
Kelompok (1) Administrasi Keuangan Daerah (BAB 1) "Pembahasan Umum Keuangan N...
 
Ruang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan NegaraRuang Lingkup Keuangan Negara
Ruang Lingkup Keuangan Negara
 
Modul seminar manajemen keuangan
Modul seminar manajemen keuanganModul seminar manajemen keuangan
Modul seminar manajemen keuangan
 
Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...
Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...
Tugas Eko12, Devi Nur Aisyah, Ranti Pusriana S.Pd., Bank, Lembaga Keuangan bu...
 
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan NegaraUU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
 
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
2018-04-11 (04) Ditjen Perbendaharaan - Kas di Bendahara Pengeluaran dan Peng...
 
Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris BarangAnalisis Jabatan (Anjab)  Pengelola Inventaris Barang
Analisis Jabatan (Anjab) Pengelola Inventaris Barang
 
Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02
Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02
Siklusakuntansi 110607022635-phpapp02
 
Ppt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piuta
Ppt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piutaPpt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piuta
Ppt bab 9_akuntansi_kas_setara_kas_piuta
 
Tugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksiTugas 1 analisa transaksi
Tugas 1 analisa transaksi
 
6072 p3-spk-akuntansi-k13
6072 p3-spk-akuntansi-k136072 p3-spk-akuntansi-k13
6072 p3-spk-akuntansi-k13
 

Presentasi

  • 1. Penyusunan Neraca Awal Kelompok 5 : 1. Eko Haryadi 361 10 009 2. Meylani Ratnasari 361 10 013 3. Muhammad Dohir 361 10 015 4. Sundari Marlina 361 10 017 5. Saltiah 361 10 018 6. Sri Handayani Jamal 361 10 022
  • 2. Pengertian Neraca Neraca merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.
  • 3. Pengertian Neraca Awal Neraca awal SKPD menyajikan informasi tentang posisi keuangan SKPD mengenai aset, kewajiban, dan rekening Ekuitas Dana pada saat awal penggunaan sistem akuntansi keuangan daerah.
  • 4. Penyajian Neraca Awal Tahap 1 Membentuk Tim Teknis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai Pendukung Proses Penyusunan Neraca Awal, dapat terdiri atas: 1. Bendahara penerimaan SKPD 2. Bendahara pengeluaran SKPD 3. Bendahara pemegang barang SKPD 4. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD
  • 5. Tahap 2 Mengidentifikasi jenis aset dan jenis kewajiban yang potensial yang dimiliki oleh suatu SKPD, dengan rujukan utama pada neraca awal Pemda (yang pada saat ini ada di dalam kewenangan biro/bagian umum), dan mengacu pada Permendagri 13/2006 dan PP 24/2005 tentang SAP sebagai berikut : 1. Kas dan Setara kas : saldo bank, uang tunai di bendahara, dan deposito kurang 3 bulan. 2. Piutang : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar pinjaman. 3. BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang pajak, piutang lainnya.
  • 6. LANJUTAN… 4. Persediaan : ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumahtangga, asset yang akan dijual. 5. Investasi Jangka Pendek : deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjulbelikan seperti SUN/obligasi jangka pendek, dan investasi jangka pendek lainnya. 6. Asset Tetap : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan/irigasi/jaringan, asset tetap lainnya, konstruksi dalam pengerjaan. 7. Asset Lainnya : asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, asset lain-lain. 8. Kewajiban jangka pendek : bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang perhitungan pihak ketiga. 9. Kewajiban jangka panjang : utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.
  • 7. Menyiapkan daftar/formulir, yang diperlukan untuk : 1. Inventarisasi fisik 2. Pengumpulan dokumen asset dan kewajiban, 3. Tanggal pelaksanaan 4. Nama pelaksana 5. Kuantitas dan kondisi asset/kewajiban 6. Persetujuan kepala SKPD
  • 8. TAHAP 4 Melaksanakan inventarisasi fisik asset per tanggal/bulan tertentu : 1. Inventarisasi fisik saldo kas 2. Inventarisasi fisik saldo bank 3. Inventarisasi fisik persediaan 4. Inventarisasi fisik surat berharga 5. Inventarisasi fisik asset tetap 6. Inventarisasi fisik asset lain
  • 9. Mengumpulkan dokumen terkait yang digunakan untuk menghitung mundur agar mendapatkan saldo per 1 januari 200X, dengan cara memeriksa : 1. Mutasi kas dan bank pada tahun berjalan (200X) 2. Kartu mutasi barang (penerimaan barang dan pengeluaran barang) tahun berjalan. 3. Belanja barang dan jasa tahun berjalan : ATK, perlengkapan kantor, perlengkapan rumahtangga, dan lain-lain. 4. Belanja modal tahun berjalan 5. Daftar inventaris pada posisi yang berakhir pada 31 desember 200X 6. Kartu induk barang pada posisi yang berakhir pada 31 desember 200X
  • 10. TAHAP 6 Melakukan penilaian atas kuantitas asset hasil inventarisasi fisik, per 1 januari 200X dengan cara: 1. Membandingkan saldo asset per 1 januari 200X dengan saldo berdasarkan daftar barang dari inventaris dan mutasinya per 1 januari 200X 2. Menganalisis perbedaan/selisih saldo kuantitas asset per 1 januari 200X antara catatan pembukuan dengan hasil inventarisasi fisik
  • 11. TAHAP 7 Mengumpulkan dokumen : 1. Surat-surat berharga 2. Perjanjian/kontrak utang 3. Daftar piutang 4. Rekapitulasi pendapatan dana perimbangan piutang 5. Laporan hasil pemeriksaan Bawasda KPK
  • 12. TAHAP 8 Mengidentifikasi dan menentukan nilai asset dan kewajiban per 1 januari 200X : 1. Investasi jangka pendek : deposito 3-12 bulan, surat berharga untuk diperjualbelikan, SBI, SUN, dll. 2. Piutang ; bagian lancar tagihan angsuran, bagian lancar pinjaman kepada BUMD, bagian lancar tuntutan TP/TGR, piutang dana perimbangan, piutang lainnya. 3. Asset lainnya : asset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran, TP/TGR, kemitraan dengan pihak ketiga, asset lain-lain. 4. Kewajiban jangka pendek :bagian lancar utang jangka panjang, utang kepada pihak ketiga, utang bunga, utang PFK. 5. Kewajiban jangka panjang: utang dalam negeri perbankan, utang jangka panjang lainnya.