Baru satu jenis hiu yang telah memiliki status dilindungi yang berarti penangkapan, pemanfaatan, dan perdagangannya diatur secara khusus. demikian juga, ada 5 jenis hiu indonesia yang masuk dalam daftar apendiks CITES dimana perdagangan internasionalnya harus mengikuti ketentuan CITES yang berlaku

1. SOSIALISASI:
REGULASI
PERLINDUNGAN/PEMANFAATAN HIU
DI INDONESIA
SIBOLGA, 14 Agustus 2014
DIDI SADILI
Kasubdit Konservasi Jenis Ikan

2. 10 NEGARA PENGHASIL HIU TERBESAR DUNIA
DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL, KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
INDONESIA
88,790 ton/th
12.31 %
TAIWAN
29,310 ton/th
4.07 %
MALAYSIA
22,297 ton/th
3.09 %
INDIA
79,193 ton/th
10.98 %
ARGENTINA
39,952 ton/th
5.54 %
BRAZIL
21,009 ton/th
2.91 %
MEXICO
30,305 ton/th
4.20 %
USA
37,069 ton/th
5.14 %
SPAIN
62,157 ton/th
8.62 %
FRANC
19,498 ton/th
2.70 %
TOTAL PRODUKSI HIU DUNIA
721,011 ton/th

3. SENTRA PRODUKSI PERIKANAN HIU DI INDONESIA
Muara Baru &
Muara Angke - Jakarta
Sibolga
Sumatera Utara
Pelabuhan Ratu
Jawa Barat
Cilacap
Jawa Tengah
Prigi
Jawa Timur
Surabaya
Jawa Timur
Benoa
Bali
Tanjung Luar
NTB Kupang
NTT

4. PRODUKSI IKAN HIU DI SETIAP WPP-RI (2005-2010)

5. PASAR EKSPOR SIRIP HIU ASAL INDONESIA
2005
Japan
57%
Hong
Kong
28%
Korea
0.8%
Malaysia
2%
Taiwan
3%
Jordan
1%
Singapore
8%
2006
Hong
Kong
34.7%
Singapore
11.4%
Japan
45.2%
Taiwan
0.6%
Sri Lanka
1.2%
Australia
0.7%
China
4.5%
Malaysia
1.7%

6. JALUR PERDAGANGAN SIRIP HIU ASAL INDONESIA

7. KERAGAMAN HIU DAN PARI DI INDONESIA
 Jumlah spesies hiu yang ada
di Indonesia sebanyak 116
spesies (Fahmi dan Dharmadi,
2010),
 Jumlah hiu yang dilindungi
secara penuh sebanyak 1
spesies (HIU PAUS),
 Jumlah hiu yang dilarang
ditangkap berdasarkan
Resolusi IOTC (3 spesies);
 Jumlah hiu yang diatur
perdagangan internasionalnya
sebanyak 4 spesies
 Jumlah pari yang ada di
perairan Indonesia sebanyak
98 spesies (Fahmi dan
Dharmadi 2010)
 Jumlah pari yang dilindungi
secara penuh sebanyak 3
spesies,
HIU
PARI

8. ISU TENTANG PERIKANAN HIU DAN PARI
1. Penangkapan berlebih (Over eksploitasi);
2. Penangkapan anakan;
3. Kepentingan ekonomi;
4. By-Catch pengoperasian gillnet dan rawai; dan
5. Cara penangkapan ikan hiu yg dianggap kejam

9. Regulasi
Nasional
Regulasi
RFMO
Regulasi
CITES
Regulasi Terkait Perikanan Hiu dan Pari

10. HIU DAN PARI YANG DILINDUNGI
BERDASARKAN REGULASI NASIONAL

11. REGULASI NASIONAL
PP No.7/99  Pengawetan Tumbuhan dan Satwa
HIU GERGAJI
Pristis microdon
STATUS
PERLINDUNGAN
PENUH
TIDAK BOLEH
DIMANFAATKAN

12. REGULASI NASIONAL
Kep. MenKP No. 18/2013
Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus (Rhyncodon typus)
 Berukuran Besar (18 M)
 Berumur panjang (100 – 150 Tahun)
 Jumlah anakan sedikit
 Melakukan migrasi jarak jauh
 Lambat mencapai matang kelamin
(30 Tahun)
 Pertumbuhannya lambat

13. Nama Ilmiah Manta alfredi
Nama Inggris Reef Manta Ray
Nama Indonesia Pari Manta
Inf. Biologi
Usia dewasa  6 – 15 tahun; Ukuran anakan  182 – 192 cm
Ukuran dewasa  270 – 300 cm; Ukuran maksimum  500
cm; Usia maksimum  40 tahun; Periode pemijahan  2 – 5
tahun; Periode kehamilan  12 – 13 bulan; fekunditas 
umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMENKP NO.4/2014
1

14. Nama Ilmiah Manta birostris
Nama Inggris Oceanic manta ray, Giant manta ray, Devil ray
Nama Indonesia
Indonesia  Pari Manta; Lombok  Pari Kerbau; Jawa 
Cawang Kalung.
Inf. Biologi
Usia dewasa  6 – 15 tahun; Ukuran anakan  122 – 127 cm
Ukuran dewasa  360 - 380 cm; Ukuran maksimum  670 -
910 cm; Usia maksimum  estimasi 40 tahun; Periode
pemijahan  2 – 5 tahun; Periode kehamilan  12 – 13 bulan;
fekunditas  umumnya 1 anakan, terkadang 2 anakan;
2
DILINDUNGI BERDASARKAN KEPMENKP NO.4/2014

15. KETENTUAN SANKSI
Barang siapa dengan sengaja
melakukan pelanggaran terhadap
ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1)
dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat
(3) dipidana dengan pidana
penjara paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling banyak
Rp. 100.000.000,00 (seratus juta
rupiah)
UU No.5/1990
Pasal 40 ayat (2) Setiap orang yang melanggar
ketentuan sebagaimana yang
ditetapkan dalam Pasal 7 ayat (2)
dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp 250.000,-
Pasal 100C
Dalam hal tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dilakukan oleh
nelayan kecil dan/atau
pembudi daya-ikan kecil dipidana
dengan pidana denda
paling banyak Rp100.000.000,00
(seratus juta rupiah)
UU No.45/2009
Pasal 100 dan 100C

16. HIU YANG DILARANG DITANGKAP
BERDASARKAN KETENTUAN
RFMOs (Regional Fisheries Management Organisations)
IOTC (Indian Ocean Tuna Commission), Resolusi 5/5

17. DIREKTORAT KONSERVASI KAWASAN DAN JENIS IKAN
DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INDONESIA GAGAL MENOLAK MASUKNYA 4 SPESIES HIU
DAN 2 SPESIES PARI DALAM APPENDIK II CITES
Manta birostris
Manta alfredi

18. STATUS PERLINDUNGAN HIU DI RFMO
RFMO-IOTC (Indian Ocean Tuna Commission) :
1) Resolusi 05/05 ;
a. Setiap Contracting Party wajib melaporkan tangkapan
sharks;
b. Setiap kapal dilarang untuk menyimpan diatas kapal,
memindahkan dari/ke kapal lain atau mendaratkan
tangkapan sirip hiu (sharks) yang bertentangan dengan
Resolusi 05/05;
c. Setiap Negara wajib melepaskan tangkapan hiu yang
hidup terutama juvenile dan hiu yang sedang hamil;
d. Setiap Negara wajib melakukan penelitian terhadap alat
tangkap yang selektif.

19. KEPUTUSAN MEN-KP No. PER.26/MEN/2013
Perubahan atas PermenKP No. PER.30/MEN/2012
TENTANG
Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI
P
A
S
A
L
7
3
(1) Setiap kapal penangkap ikan yang memiliki SIPI di WPP-NRI wajib
melakukan tindakan konservasi terhadap jenis spesies tertentu yang
terkait secara ekologi dengan tuna, yang ditetapkan oleh Regional
Fisheries Management Organization;
(2) Jenis spesies tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. Ikan hasil tangkapan sampingan (bycatch) berupa hiu
monyet (Thresher shark), penyu laut, dan mamalia laut
termasuk paus; atau
b. Non-ikan yang tertangkap secara tidak sengaja (accidental catch)
berupa burung laut.
(3) Tindakan konservasi terhadap ikan hasil tangkapan sampingan
(bycatch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf (a) meliputi :
a. Melepaskan ikan yang tertangkap jika masih dalam kondisi hidup;
b. Melakukan penanganan dan/atau menyiangi ikan yang tertangkap
dalam keadaan mati dan mendaratkannya dalam keadaan utuh;
c. Melakukan pencatatan jenis ikan yang tertangkap dalam keadaan
mati, dan melaorkan kepada Direktur Jenderal melalui kepala
Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.

20. KEPUTUSAN MEN-KP No. PER.26/MEN/2013
Perubahan atas PermenKP No. PER.30/MEN/2012
TENTANG
Usaha Perikanan Tangkap di WPP-RI
P
A
S
A
L
7
3
(4) Tindakan konservasi terhadap non-ikan yang tertangkap secara tidak
sengaja (incidental catch) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
(b) meliputi :
a. Melepaskan spesies non-ikan yang tertangkap jika masih dalam
kondisi hidup;
b. Melakukan pencatatan spesies non-ikan yang tertangkap dalam
keadaan mati dan melaporkan kepada Direktur Jenderal melalui
kepala Pelabuhan Pangkalan sebagaimana tercantum dalam SIPI.
(5) Terhadap penangkap ikan yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikenakan SANKSI ADMINISTRATIF
berupa  PENCABUTAN SIPI
(6) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf
c dan ayat (4) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini

21. PERMEN-KP . PER.12/MEN/2012
USAHA PERIKANAN TANGKAP DI LAUT LEPAS
Pasal 43
(1) Hasil tangkapan sampingan (bycatch) yang yang secara ekologis terkait
dengan (ecologically related species) perikanan tuna sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 39 berupa hiu monyet dengan ketentuan harus dilepaskan
dalam keadaan hidup;
(2) Dalam hal hiu monyet yang tanpa sengaja tertangkap dalam keadaan mati,
nakhoda harus melaporkan kepada kepala pelabuhan pangkalan untuk
dibuat surat keterangan guna dilaporkan kepada Direktur Jenderal;
(3) Setiap kapal penangkap ikan yang menangkap, memindahkan, mendaratkan,
menyimpan, dan/atau menjual hiu monyet (thresher sharks) dari semua family
Alopiidae baik utuh maupun bagiannya dikenakan sanksi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2);

23. HIU YANG DIATUR PERDAGANGAN INTERNASIONALNYA
BERDASARKAN KETENTUAN
CITES (Convention on International Trade in Endangered
Species of Wild Flora and Fauna)

24. 1 2
34

25. ATURAN PEMANFAATAN APPENDIK II CITES
Penangkapan ikan hiu (4 spesies) dan pari manta (2 spesies) untuk
tujuan ekspor MASIH DIPERBOLEHKAN, namun harus dengan
PENGATURAN YANG KETAT;
Ekspor hanya boleh dilakukan apabila ada SURAT IJIN yang dikeluarkan
oleh MANAGEMENT AUTHORITY;
MANAGENET AUTHORITY dapat mengeluarkan ijin apabila ada
PERSETUJUAN / REKOMENDASI ILMIAH dari SCIENTIFIC AUTHORITY
(LIPI);
Rekomendasi ilmiah bisa dikelurkan apabila penangkapan ikan hiu menerapkan
prinsip NON DETRIMENTAL FINDING (NDF)  UPAYA YANG TERENCANA AGAR
PENANGKAPAN IKAN HIU / PARI TIDAK AKAN MENYEBABKAN KEPUNAHAN DI
HABITAT ALAM
Ketentuan akan mulai diberlakukan sejak SEPTEMBER 2014.

26. DAMPAK KETENTUAN CITES TERHADAP LAYANAN
PERIJINAN PERIKANAN HIU DAN PARI DI INDONESIA
PERMENKP No.4/2010
1. Negara pembeli / importir hanya akan menerima produk ikan hiu dan pari
apabila dilengkapi dengan SURAT ANGKUT JENIS IKAN LUAR NEGERI (SAJI-LN)
yang dikeluarkan oleh MANAGENET AUTHORITY;
2. SAJI-LN hanya diberikan kepada PERUSAHAAN / EKSPORTIR yang mempunyai
IJIN EKSPOR HIU DAN PARI;
3. Eksportir hanya diperbolehkan menerima produk hiu yang dilengkapi dengan
SURAT ANGKUT JENIS IKAN DALAM NEGERI (SAJI-DN);
4. SAJI-DN hanya diberikan kepada PEDAGANG PENGUMPUL / PERUSAHAAN
PENGUMPUL yang mempunyai IJIN PENGUMPUL IKAN HIU DAN PARI;
5. Pedagang Pengumpul hanya diperbolehkan menerima ikan hiu dan pari yang
ditangkap oleh NELAYAN yang memiliki IJIN PENANGKAPAN IKAN HIU dan PARI;

28. KESIMPULAN
1. Jenis hiu yang telah diberikan status dilindungi secara
nasional adalah hiu paus
2. Empat jenis hiu yang telah masuk Apendiks CITES, sedang
dalam proses pemberian status perlindungannya
3. Untuk jenis hiu yang telah masuk Appendiks CITES, perlu
diantisipasi terhadap regulasi CITES dalam perdagangannya
secara Internasional

29. terima kasih