Usulan untuk menetapkan status perlindungan penuh terhadap ikan napoleon wrasse (Cheilinus undulatus) karena populasi ikan ini mengalami penurunan drastis akibat eksploitasi berlebihan untuk perdagangan, sehingga perlu dilindungi guna melestarikan spesies dan ekosistem terumbu karang tempat ikan ini hidup.

1. USULAN INISIATIF STATUS
PERLINDUNGAN JENIS IKAN NAPOLEON
WRASSE
(Cheilinus Undulatus)
Didi Sadili
Subdit Konservasi Jenis
Jakarta, Maret 2013

2. AMANAT PENGELOLAAN
PERIKANAN
• Amanat undang – undang 45 tahun 2009 tentang perikanan: ”Dalam
rangka mendukung kebijakan pengelolaan perikanan, Menteri
menetapkan jenis ikan dan kawasan perairan yang masing-masing
dilindungi, termasuk taman nasional laut, untuk kepentingan ilmu
pengetahuan, kebudayaan, pariwisata, dan/atau kelestarian
sumberdaya ikan dan/atau lingkungannya”
• KKP sebagai kementerian menerima mandat sebagai MA KSDI
wajib menjalankan amanat yang terkandung di dalam PP 60/2007
tentang Konservasi Sumberdaya Ikan.
• Menteri menetapkan status perlindungan jenis ikan dengan
mempertimbangkan rekomendasi ilmiah (Ps 25 Permen 03 Tahun
2010 tentang Tata Cara Status Penetapan Jenis Ikan Yang
Dilindungi)

3. PERATURAN MENTERI K ELAUTAN DAN PERIKANAN
Nomor PER.03/MEN/2010
TATA CARA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN JENIS IKAN
TUJUAN PENETAPAN STATUS :
Untuk menjaga dan menjamin keberadaan, ketersediaan, dan
kesinambungan jenis ikan dengan tetap memelihara dan meningkatkan
kualitas nilai dan keanekaragaman SDI dan lingkungannya secara
berkelanjutan
KRITERIA PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN :
a.Terancam punah;
b.Langka;
c.Daerah penyebaran terbatas (endemik);
d.Penurunan drastis individu di alam; dan
e.Tingkat kemampuan reproduksi rendah.

4. PROSEDUR PENETAPAN STATUS PERLINDUNGAN
JENIS IKAN
1. Usulan Inisiatif PENGUSUL MENTERI KP
2. Verifikasi DIRJEN KP3K
Usulan
TIM PENETAPAN STATUS :
1.VERIFIKASI USULAN
2.ANALISIS KEBIJAKAN
3. Analisis
Kebijakan
MENTERI KP
Tidak layak Layak
4.Rekomendas
i Ilmiah LIPI
5. Penetapan Status MENTERI KP
Perlindungan

5. USULAN INISIATIF STATUS
PERLINDUNGAN IKAN NAPOLEON

6. LATAR BELAKANG
• Ikan napoleon merupakan jenis ikan karang yang
mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk
menikmati wisata alam bawah laut.
• Menurut Sadovy et. al (2007) akibat dampak
penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang
hidup, ikan napoleon rentan (vulnerable) mengalami
kepunahan
• Penangkapan ikan napoleon umumnya menggunakan
racun sianida dan merusak ekosistem terumbu karang
• Penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan ikan
napoleon dimasukkan ke dalam daftar CITES appendix II
pada tahun 2005. dan daftar merah IUCN
(ENDANGERED) pada tahun 2004

7. PERMASALAHAN
• Data dan Informasi Ikan Napoleon masih terbatas
• Pengelolaan ikan Napoleon oleh Kemhut selama ini hanya
sebatas pemanfaatan perdagangan melalui mekanisme
(Perizinan) CITES
• Belum ada aksi pelestarian spesies dan pengelolaan habitat
ikan Napoleon hingga saat ini
• Pengaturan yang ada saat ini (Kepmentan Nomor
375/Kpts/IK.250/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan
Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) dan
Keputusan Dirjen Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95
tentang ukuran, lokasi dan tata cara penangkapan
ikan Napoleon Wrasse) dianggap belum efektif mengatur
pengelolaan ikan
• Lemahnya sistem pengawasan perdagangan ikan napoleon

8. TUJUAN
Tujuan Usulan Inisiatif ini
adalah mengusulkan ikan
napoleon wrasse
ditetapkan statusnya
menjadi jenis ikan yang
dilindungi penuh, sesuai
dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan
Nomor 03 Tahun 2010
tentang Tata Cara
Penetapan Status
Perlindungan Jenis Ikan.

9. KAJIAN AWAL

10. KLASIFIKASI
Kingdom : ANIMALIA
Phylum : CHORDATA
Class : ACTINOPTERYGII
Order : PERCIFORMES
Family : LABRIDAE
Genus : Cheilinus
Morfologi
Taxon : Cheilinus undulatus
• Panjang ikan ini bisa mencapai 1.5 meter,
dan beberapa ikan bisa mencapai ukuran
sampai 180 kg pada usia 50 tahun
• Ciri khas ikan napoleon adalah mempunyai
dua garis diagonal berwarna biru atau
kehitaman di belakang matanya, pada
ikan dewasa memiliki tonjolan dibagian
dahinya yang akan semakin menonjol
seiring dengan bertambahnya usia, dan
memiliki bibir yang padat dengan sepasang
gigi yang keras

11. STATUS POPULASI
Posisi Geografis Jumlah Luas Area Jumlah Frekuensi Jumlah Kepadatan Stadium
Nama Lokasi Ikan teridentifikasi Petak Per sensus Total Area Petak Ikan Kumulatif (%) Ikan Ikan
S E Sensus (m2) (m2) teridentifikasi Kemunculan (ekor) (ind/ha)
Dalam Area
Sulawesi Utara
Pulau Mantehage 01,69619º 124,75185º 10 500 15.000 2 20 2 1.3 Anakan
Pulau Naim 01,76037º 124,77873º
Kab. Banggai
o o
Tongkonunuk 00 45' 51,9" 122 38' 21,3" 20 100 6000 4 12,5 6 2.5 Anakan
o o
Lonas 00 59' 09,1" 123 22' 46.4" 12 500 18000 dewasa
o o
Lobu 00 46' 06,8" 122 30' 50.2" 24000
o o
Bubung 01 03' 47,8" 122 44' 58,7"
Teluk Saleh dsk, NTB 13 500 19500 3 23 5 2.5 Anakan
Labuan Aji dewasa
P. Satonda
Utara Moyo
Kab. Maluku Barat daya
Kepulauan Letti
Pulau Moa Utara 08° 07' 26,9" 127° 53' 39,8" 21 500 31500 4 19 5 1.2 Anakan
Pulau Moa Timur 08° 08' 11,2" 128° 04' 32,7" dewasa
Sisi barat Metimiarang 08° 19' 10,5" 128° 26' 43,3"
Goba dalam Metiamiarang 08° 18' 12,0" 128° 29' 47,3"
Hasil sensus visual ikan Napoleon di empat lokasi perairan Indonesia antara
tahun 2007 – hingga 2009 (BRPL-KKP)

12. STATUS POPULASI
Jumlah
Luas Area Napoleon
Kepadatan Tingkat
Lokasi Pengamatan Pengamatan yang
(Ind/ha) kepadatan
(m2) ditemukan
(Ind)
Survei IUCN dan Lipi
2005
Sulawesi Utara 1,190,260 45 0,378 Sangat Rendah
Bali-P. Kangean 703,900 3 0,042 Sangat Rendah
Sorong-Raja Ampat 602,480 52 0,863 Sangat Rendah
Survey IUCN dan LIPI
2006
NTT 598,000 11 0,184 Sangat Rendah
Survey BRPL
Sulawesi Utara 15,000 2 1,3 Rendah
Kab. Banggai 24,000 6 2,5 Rendah
NTB 19,500 5 2,56 Rendah
Kab. Maluku Barat
daya 31,500 5 1,61 Rendah
Survey KTNL-DKP 2009
Kep. Seribu 16,500 7 4,242 Rendah
DKP, 2009

13. STATUS POPULASI DI LOKASI TARGET PENANGKAPAN
NELAYAN
Hasil wawancara dengan para nelayan
TARGET (N = 40) pada tahun 2004 di Sulawesi,
1 dan Kepulauan Kei (Maluku)
NELAYAN menunjukan bahwa populasi
humphead wrasse sudah jarang
ditemukan dalam kurun waktu 10-15
tahun terakhir
BUKAN Para penyelam masih dapat
TARGET 2
menemukan spesies tersebut

14. HABITAT PENYEBARAN
 Tersebar luas di daerah karang dan habitat pantai di perairan hangat pada
kedalaman kurang dari 100 m
 Di Indonesia dapat ditemukan disekitar daerah Papua (raja empat dan sekitarnya),
perairan Sulawesi tenggara (kabupaten Buton, Perairan Wakatobi dan sekitarnya),
Perairan Sulawesi Utara (Bunaken dan sekitarnya), Perairan Nusa Tenggara (Sikka
dan sekitarnya), perairan Sulawesi selatan (Takabonerate dan sekitarnya), Perairan
Maluku

15. TINGKAT PENGELOLAAN
• Tidak termasuk kedalam Lampiran PP 7 Tahun 1999 (Jenis
Ikan Dilindungi), namun sudah ada pengaturan melalui :
Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/5/95
tanggal 16 Mei 1995 tentang pelarangan penangkapan ikan
Napoleon Wrasse. dan
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 95/EP/V/95 tanggal 21
Mei 1995 tentang larangan ekspor ikan Napoleon Wrasse
PERLU DIREVIEW
• Pengelolaan ikan Napoleon saat ini dilakukan oleh Kemhut
melalui pemanfaatan perdagangan dengan mekanisme
(Perizinan) CITES

16. Subtansi Pengaturan Kepmentan dan SK Dirjen tentang
Perdagangan Napoleon
• Ekspor ikan Napoleon (C. undulatus) hanya diperbolehkan ukuran 1-3
kg;
• Ikan Napoleon (C. undulatus) ukuran < 1kg dan > 1kg boleh ditangkap,
tetapi harus dijual kepada Pengusaha Pembudidaya;
• Penangkapan ikan Napoleon (C. undulatus) harus dilakukan setelah
memperoleh izin;
• Penangkapan ikan Napoleon (C. undulatus) hanya boleh ditangkap
oleh nelayan tradisional dengan menggunakan alat yang tidak
merusak yaitu : gillnet, pancing dan bubu;
• Ekspor ikan Napoleon hanya boleh dilakukan melalui udara, yaitu
Bandara Internasional Soekarno Hatta – Jakarta dan Bandara
Internasional Ngurahrai – Bali;
• Jumlah ikan Napoleon yang boleh ditangkap dan dieskpor ditentukan
berdasarkan kuota yang ditetapkan oleh Dirjen. PHKA – Kementerian
Kehutanan.

17. NILAI PENTING PERLINDUNGAN
• Keberadan Napoleon berkorelasi kuat dengan kondisi
terumbu karang
• Menghindari ancaman kepunahan ikan napoleon di masa
depan
• Mengurangi kerusakan ekosistem terumbu karang)akibat
aktivitas penangkapan ikan napoleon dengan cara yang
merusak
• Memberikan dampak positif terhadap meningkatnya
ekonomi nelayan melalui kegiatan wisata alam bawah laut
(wisata selam) dan aktivitas penangkapan ikan karang
hidup lainnya (kerapu).

18. Akibat Exploitasi Napoleon
Tabel perbandingan daerah yang telah di
recovery (karas) dengan yang masih
mengexploitasi Napoleon (wangi Wangi )

19. TABEL PRODUKSI IKAN KRAPU HIDUP WANGI WANGI
KAB WAKATOBI AKIBAT EXPLOITASI NAPOLEON

20. Tabel produksi ikan karang hidup di Karas Kab Fak Fak
sejak tahun 2008 berhenti di exploitasi
karena Napoleon sdh Habis

21. Perbandingan daerah yang telah di rehabilitasi
dengan daerah yang mulai di rusak di dua kabupaten

22. Potensi ancaman kegiatan pemanfaatan terhadap
kelestarian ikan napoleon
• Penangkapan dengan tombak pada malam hari dengan perlengkapan
SCUBA;
• Teknik penangkapan ikan yang merusak, termasuk natrium sianida
dan dinamit;
• Hilangnya habitat dan degradasi ekosistem terumbu karang;
• Juvenil diambil dari alam dan dibesarkan di karamba jaring apung
sampai ukuran dijual;
• Adanya pasar ekspor untuk ikan Napoleon muda untuk perdagangan
akuarium laut;
• Lemah, kurangnya konsisten dan tegasnya koordinasi, manajemen
nasional dan regional,
• Maraknya peredaran ikan Napoleon illegal lewat jalur laut.
• Mahalnya perdagangan ikan Napoleon menyebabkan semakin banyak
pemburu yang menangkap ikan napoleon

23. URGENSI PERLINDUNGAN
• Terjadinya penurunan populasi ikan Napoleon di habitat
alam (hasil survey populasi yang dilakukan IUCN dan LIPI);
• Banyaknya terjadi ekspor illegal ikan Napoleon melalui laut,
peraturan di Indonesia menetapkan bahwa ekspor ikan
Napoleon hanya bisa dilakukan melalui udara yaitu
Bandara Internasional Soekarno Hatta-Jakarta dan
Bandara Internasional Ngurahrai – Bali;
• Penangkapan ikan Napoleon dilakukan menggunakan alat
penangkap yang tidak ramah lingkungan (penggunaan
racun sianida dengan alat bantu kompresor), sehingga
menyebabkan kerusakan ekosistem terumbu karang;
• Pengawasan di lapangan sulit dilakukan karena luasnya
wilayah perairan yang harus diawasi;

24. MATRIKS ANALISIS PERTIMBANGAN STATUS PERLINDUNGAN
IKAN NAPOLEON
ASPEK PERLINDUNGAN YANG PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium
PERTIMBANGAN SUDAH ADA 5 th)
Aspek Pengawasan lebih sulit Pengawasan lebih mudah
Pengawasan dilakukan karena : dilakukan karena setiap ada
•Wilayah penangkapan kegiatan penangkapan atau
tersebar di seluruh perdagangan ikan Napoleon
Indonesia sehingga termasuk pelanggaran;
membutuhkan SDM dan
biaya yang besar;
•Penetapan 2 bandara
internasional sebagai
pintu gerbang ekspor
belum berfungsi efektif
karena tingginya
penjualan illegal melalui
laut;

25. ASPEK PERLINDUNGAN YANG PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium
PERTIMBANGAN SUDAH ADA 5 th)
Aspek Ekonomi Masyarakat masih dapat • Pelarangan penangkapan ikan napoleon
menangkap ikan napoleon tidak akan berpengaruh besar terhadap
sebagai sumber pendapatan, pendapatan masyarakat nelayan
umumnya tidak menjadi target tradisional (nelayan kecil), karena ikan
utama penangkapan karena Napoleon bukan menjadi target utama
kelimpahannya yang rendah ; penangkapan. Penangkapan ikan
Negara mendapatkan PNBP dari Napoleon selama ini dilakukan oleh
sektor perikanan, walaupun nelayan yang mempunyai modal yang
dalam jumlah yg tidak signifikan. relatif besar karena menggunakan
PNBP sebesar Rp. 12.000/ekor x kompresor dan kapal yang berukuran
4.000 ekor (kuota) = Rp. relatif besar;
48.000.000,-; • Pelarangan penangkapan ikan Napoleon
tidak akan berpengaruh signifikan
terhadap kontribusi PNBP sektor
perikanan, karena nilai PNBP hanya
sekitar Rp. 48.000.000,- / tahun;
• Pelarangan ekspor ikan Napoleon tidak
berpengaruh signifikan terhadap nilai
ekspor ikan karang Indonesia, karena
proporsi ikan napoleon kurang dari 10%
dari total ekspor ikan karang.

26. ASPEK PERLINDUNGAN YANG SUDAH PERLINDUNGAN PENUH
PERTIMBANGAN ADA (Moratorium 5 th)
Aspek Ekologi • Penangkapan ikan Napoleon di • Pelarangan penangkapan ikan
habitat alam banyak yang napoleon akan memberikan dampak
menggunakan racun sianida positif pada ekosistem terumbu
sehingga mengakibatkan karang, karena akan mengurangi
kerusakan ekosistem terumbu dampak kerusakan akibat
karang dan menyebabkan penggunaan sianida dan
kematian biota laut lainnya. pembongkaran karang saat
Peraturan yang sudah ada pembiusan;
menetapkan penangkapan hanya • Pelarangan penangkapan ikan
boleh dilakukan menggunakan Napoleon akan memberikan
gillnet, pancing dan bubu. pengaruh positif pada
• Kerusakan ekosistem terumbu keseimbangan ekosistem terumbu
karang menyebabkan penurunan karang, dan akan meningkatkan
populasi ikan karang lainnya kelimpahan biota laut yang hidup
karena hidup pada habitat yang berasosiasi dengan habitat ikan
sama; Napoelon.
• Kelimpahan ikan Napoleon
mempunyai korelasi yang positif
terhadap kondisi ekosistem
terumbu karang, sehingga
kerusakan terumbu karang akan
menyebabkan berkurangnya
habitat yang sesuai untuk ikan
Napoleon;

27. ASPEK PERLINDUNGAN YANG SUDAH ADA PERLINDUNGAN PENUH
PERTIMBANGAN (Moratorium 5 th)
Aspek • Pengaturan yang ada pada dasarnya • Moratorium penangkapan
Kelestarian tidak melarang penangkapan ikan ikan Napoleon di habitat
Napoleon napoleon di habitat alam, tetapi alam akan memberikan
hanya mengatur pembatasan jenis waktu kepada ikan
alat tangkap, armada yang Napoleon untuk menambah
digunakan, siapa yang boleh populasi dan berkembang
menangkap dan ukuran yang boleh biak di habitat alam;
di eskspor. Ini berarti bahwa ikan • Moratorium penangkapan
Napoleon dapat ditangkap pada juga akan memberikan
semua ukuran, sehingga dapat dorongan positif kepada
mengancam kelestarian para pengusaha untuk
sumberdaya; melakukan kegiatan riset
• Sulitnya pelaksanaan pengawasan pengembangbiakan, dan
di lapangan telah menyebabkan diharapkan di masa yang
banyak penangkapan ikan Napoleon akan datang kebutuhan
yang dilakukan menggunakan cara- pasar ekspor dapat
cara dan bahan yang dapat merusak dipenuhi dari hasil
habitat ikan Napoleon, sehingga pembudidayaan.
dapat mengancam kelestarian SD
ikan napoleon;

28. ASPEK PERLINDUNGAN YANG PERLINDUNGAN PENUH (Moratorium 5
PERTIMBANGAN SUDAH ADA th)
Mekanisme Penetapan Status • Perubahan status perlindungan
Perubahan Perlindungan dilakukan menjadi perlindungan dengan
Status sesuai dengan tahapan ketentuan pemanfaatan berdasarkan
Perlindungan Penatapan Status kriteria tertentu dapat dilakukan
Perindungan sesuai apabila jumlah populasi di habitat alam
dengan Peraturan sudah kembali normal, kesiapan
Menteri Kelautan dan pelaksanaan pengawasan sudah lebih
Perikanan No. baik, dan masyarakat semakin sadar
PER.03/MEN/2010 akan pentingnya menjaga kelestarian
tentang Tata Cara sumberdaya dalam rangka
Penetapan Satus pemanfaatan berkelanjutan;
Perlindungan Ikan. • Perubahan status perlindungan penuh
ke perlindungan terbatas dapat
dilakukan melalui mekanisme yang
diatur dengan Peraturan Menteri
Kelautan dan Perikanan No.
PER.03/MEN/2010 tentang Tata Cara
Penetapan Satus Perlindungan Ikan.

29. KEGIATAN PASCA PENETAPAN
STATUS
• Sosialisasi SK Perlindungan Napoelon
dan Pembinaan
• Monitoring dan Penilaian Populasi
• Pengawasan Peredaran Ikan Napoleon
• Penelitian dan Pengembangbiakan
Ikan Napoleon