Dokumen tersebut membahas tentang norma, hukum, dan peraturan dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan. Dokumen tersebut menjelaskan ruang lingkup materi norma, hukum, dan peraturan pada setiap tingkatan kelas serta pengertian dan tujuan dari norma, hukum, dan peraturan."

1. Dikdik baehaqi arif | dik2baehaqi@yahoo.com
NORMA, HUKUM, DAN PERATURAN

4. Ruang lingkup Norma, Hukum dan Peraturan dalam
Standar Isi PKn
• Tertib dalam kehidupan keluarga,
• Tata tertib di sekolah,
• Norma yang berlaku di masyarakat,
• Peraturan-peraturan daerah,
• Norma-norma dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara,
• Sistim hukum dan peradilan nasional,
• Hukum dan peradilan internasional

5. MATERI NORMA, HUKUM, DAN PERATURAN
Kelas 1 semester 1
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
1. Membiasakan tertib di 2.1 Menjelaskan pentingnya tata tertib di
rumah dan di sekolah rumah dan di sekolah
2.2 Melaksanakan tata tertib di rumah dan di
sekolah
Kelas 3 semester 1
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
2. Melaksanakan norma yang 2.1 Mengenal aturan-aturan yang berlaku di
berlaku di masyarakat lingkungan masyarakat sekitar
2.2 Menyebutkan contoh aturan-aturan yang
berlaku di lingkungan masyarakat sekitar
2.3 Melaksanakan aturan-aturan yang berlaku
di lingkungan masyarakat sekitar

6. MATERI NORMA, HUKUM, DAN PERATURAN
Kelas 5 semester 1
STANDAR KOMPETENSI KOMPETENSI DASAR
2. Memahami peraturan 2.1 Menjelaskan pengertian dan pentingnya
perundang-undangan tingkat peraturan perundang-undangan tingkat pusat
pusat dan daerah dan daerah
2.2 Memberikan contoh peraturan perundang-
undangan tingkat pusat dan daerah, seperti
pajak, anti korupsi, lalu lintas, larangan
merokok

7. Apa Norma itu?
Norma adalah aturan-aturan yang menjadi
pedoman bagi setiap tingkah laku manusia di
dalam pergaulan antar sesama mereka dalam
masyarakat, sehingga pemenuhan kepentingan
setiap orang terjamin

8. peraturan-peraturan
hidup yang bersumber
NORMA Peraturan-peraturan
hidup yang bersumber
dari Tuhan Yang Maha dari hati nurani
Esa. Norma agama manusia, yang
berisi perintah-perintah memberikan pedoman
dan larangan-larangan, bagi manusia agar dia
yang harus ditaati oleh menjadi manusia yang
para pemeluknya sempurna dalam
AGAMA KESUSILAAN menjalani hidup
Peraturan-peraturan Peraturan-peraturan
mengenai tata laku yang dibuat oleh
hidup yang timbul dari lembaga atau pejabat
pergaulan antar KESOPANAN HUKUM negara yang
sekelompok manusia. berwenang.
Merupakan pedoman Isi peraturan berlaku
bagi tingkah laku bagi setiap orang dan
manusia terhadap dapat dilaksanakan
manusia lainnya di dengan penggunaan
dalam kelompok paksaan oleh aparat
tertentu negara

9. Apa HUKUM itu?
Tidak mungkin memberikan definisi kepada
hukum karena hukum itu banyak seginya dan
demikian luasnya sehingga tidak mungkin orang
menyatukannya dalam satu rumusan secara
memuaskan (L.J. van Apeldoorn)

10. DEFINISI HUKUM
• E. UTRECH, Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang
mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan
seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang
bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap petunjuk
hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah
masyarakat itu.
• E. MEYERS, hukum adalah semua aturan yang mengandung
pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku
manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman
bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya.
• MOCHTAR KUSUMAATMADJA, hukum tidak saja terdiri
atas perintah-perintah dan larangan-larangan saja, tetapi
juga meliputi lembaga-lembaga dan proses untuk
mewujudkannya dalam kenyataan.

11. TUJUAN HUKUM
• Aliran etis, menganggap bahwa pada asasnya
tujuan hukum itu adalah semata-mata untuk
mencapai keadilan.
• Aliran utilitas, menganggap bahwa pada
asanya tujuan hukum adalah semata-mata
untuk menciptakan kemanfaatan atau
kebahagiaan warga masyarakat.
• Aliran normatif-dogmatik, menganggap
bahwa pada asasnya hukum adalah semata-
mata untuk menciptakan kepastian hukum.

12. FUNGSI HUKUM
• Sarana social control, bertujuan untuk memberikan suatu batasan tingkah
laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari
penyimpangan itu.
• A tool of social engineering (sarana perekayasa masyarakat) adalah untuk
menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan
yang terencana.
• Simbol, fungsi ini dimaksudkan untuk menyederhanakan rangkaian
tindakan atau peristiwa tertentu, sehingga mudah diperoleh pengertian
yang bersifat umum.
• Alat politik, adalah untuk memperoleh kekuasaan politik atau
mengefektifkan pelaksanaan kekuasaan negara.
• Sarana penyelesaian sengketa, hukum bertujuan untuk menyelesaikan
setiap konflik atau sengketa yang terjadi dalam masyarakat, sehingga
tercipta keteraturan dan ketenteraman hidup warga masyarakat.
• Sarana pengendalian sosial, hukum dimaksudkan untuk mengendalikan
masyarakat secara terencana, agar kehidupan social masyarakat dapat
terkendali sesuai peraturan hukum yang berlaku.
• Sarana pengintegrasi sosial, adalah untuk mengurangi konflik yang terjadi
dan memperlancar proses interaksi pergaulan social.

13. SUMBER HUKUM MATERIIL (isi)
1. SEJARAH; undang-undang atau dokumen lain
yang bernilai undang-undang.
2. SOSIOLOGI; peristiwa-peristiwa yang terjadi
dalam masyarakat
3. EKONOMI; kebutuhan ekonomi yang timbul
dalam masyarakat.
4. FILSUF; segala ukuran yang digunakan untuk
menentukan bahwa suatu hukum itu adil,
mengapa orang menaati hukum dan
sebagainya

14. SUMBER HUKUM FORMAL
(bentuk dan tata cara penyusunannya)
1. UU (Statute)
2. Kebiasaan (Custom)
3. Keputusan-keputusan Hakim (Jurisprudensi)
 yang digunakan oleh hakim selanjutnya,
pada kasus yang sama
4. Traktat (treaty)  perjanjian internasional
yang melibatkan dua negara atau lebih
5. Pendapat sarjana hukum (doktrin)

15. ARTI PENTING HUKUM
• Melindungi hak-hak warga negara
• Memberikan rasa adil bagi warga negara
• Menjamin kepastian hukum bagi warga negara