Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
•Download as PPTX, PDF•
4 likes•14,172 views
Tiga lembaga negara utama menurut UUD 1945 yaitu Presiden, DPR, dan MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan, DPR memegang kekuasaan legislasi, dan MPR berwenang mengubah dan menetapkan UUD serta melantik dan memberhentikan Presiden.
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (13)
Similar to Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
Similar to Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi (20)
More from Ahmad Dahlan University
More from Ahmad Dahlan University (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (20)
Peran dan fungsi lembaga negara pasca reformasi
- 2. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 UUD 1945 BPK Presiden DPR MPR DPD MA MK kpu bank sentral kementerian badan-badan lain KY negara yang fungsinya dewan berkaitan dengan pertimbangan TNI/POLRI kekuasaan kehakiman PUSAT Perwakilan Pemerintahan Daerah Lingkungan DAERAH BPK Provinsi Provinsi Peradilan Umum Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Bupati/ Peradilan TUN DPRD Walikota
- 3. Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR Presiden MA MK Pasal 24 (1)*** Pasal 4 (1) Kekuasaan kehakiman Pasal 20 (1)* Memegang merupakan kekuasaan Memegang kekuasaan yang merdeka untuk kekuasaan pemerintahan menyelenggarakan membentuk UU peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- 4. BAB II. MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT ANGGOTA ANGGOTA DPR dipilih MPR DPD dipilih melalui Pasal 2 (1)**** melalui pemilu pemilu Wewenang Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Memilih Wakil Presiden dari dua calon yang Dasar [Pasal 3 ayat (1)*** dan Pasal 37**** ]; diusulkan oleh Presiden dalam hal terjadi Melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 ayat (2)***]; [Pasal 3 ayat (2)***/**** ]; Memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua Memberhentikan Presiden dan/atau Wakil pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang Presiden dalam masa jabatannya menurut diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai Undang-Undang Dasar politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil [Pasal 3 ayat (3)***/****]; Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya, jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan [Pasal 8 ayat (3)****].
- 5. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat [Pasal 6A (1)***] diusulkan partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pemilu [Pasal 6A (2) ***] mendapatkan suara >50% jumlah suara dalam pemilu Presiden dengan sedikitnya 20% di Pemilu setiap provinsi yang dan tersebar di lebih dari 1/2 Wapres jumlah provinsi [Pasal 6A (3)***] Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dalam pemilu pasangan yang Pemilu memperoleh pasangan calon yang suara terbanyak memperoleh suara terbanyak kedua dalam pemilu [Pasal 6A (4)****]
- 6. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pengusulan Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden DPR MPR Presiden dan/atau Wakil Presiden terus Pendapat DPR bahwa Presiden DPR menjabat wajib menyelenggarakan dan/atau Wakil Presiden telah menyelenggarakan sidang untuk memutuskan melakukan pelanggaran hukum sidang paripurna usul DPR paling lambat 30 ataupun telah tidak lagi untuk meneruskan usul DPR hari sejak usul diterima memenuhi syarat usul pemberhentian tidak diterima [Pasal 7B (6)***] [Pasal 7B (2)***] kepada MPR [Pasal 7B (5)***] Keputusan diambil dalam Pengajuan permintaan DPR sidang paripurna, dihadiri kepada MK hanya dapat sekurang-kurangnya 3/4 dilakukan dengan dukungan jumlah anggota, disetujui usul DPR sekurang-kurangnya 2/3 dari sekurang-kurangnya 2/3 diterima jumlah anggota yang hadir jumlah yang hadir, setelah dalam sidang paripurna yang Presiden dan/atau wakil Presiden dihadiri oleh sekurang- presiden diberi kesempatan dan/atau Wakil kurangnya 2/3 dari jumlah menyampaikan penjelasan anggota Presiden [Pasal 7B (7)***] [Pasal 7B (3)***] diberhentikan MK terbukti wajib memeriksa, mengadili, dan memutus paling lama 90 tidak terbukti hari setelah permintaan diterima [Pasal 7B (4)***]
- 7. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Syarat, Masa Jabatan, dan Wewenang Presiden/Wakil Presiden Calon Presiden dan calon Presiden dan Wakil Presiden Wakil Presiden harus seorang dipilih dalam satu pasangan warga negara Indonesia sejak secara langsung oleh rakyat kelahirannya dan tidak pernah [Pasal 6A (1)***] menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya Presiden/ Presiden dan Wakil Presiden sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, serta Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya mampu secara rohani dan dapat dipilih kembali dalam jasmani untuk melaksanakan jabatan yang sama, hanya tugas dan kewajiban sebagai untuk satu kali masa jabatan. Presiden dan Wakil Presiden. (Pasal 7 *) [Pasal 6 (1)***] Wewenang, Kewajiban dan Hak Presiden/Wakil Presiden Antara lain tentang: 1. memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD [Pasal 4 (1)]; 2. berhak mengajukan RUU kepada DPR [Pasal 5 (1)*]; 3. menetapkan peraturan pemerintah [Pasal 5 (2)*]; 4. memegang teguh UUD dan menjalankan segala UU dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa [Pasal 9 (1)*]; 5. memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU (Pasal 10); 6. dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain [Pasal 11 (1)****]; 7. membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR [Pasal 11 (2)***]; 8. menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12); 9. mengangkat duta dan konsul [Pasal 13 (1)]. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (2)*]; 10. menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR [Pasal 13 (3)*]; 11. memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA [Pasal 14 (1)*];
- 8. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Wakil Presiden [Pasal 8 (2)***] MPR selambat-lambatnya mengajukan dalam waktu 60 hari Wapres Presiden dua calon menyelenggarakan terpilih Wapres sidang MPR untuk memilih Wapres
- 9. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Dalam Hal Keduanya Berhalangan Tetap Secara Bersamaan [Pasal 8 (3)****] Presiden dan Wapres parpol atau gabungan parpol yang pasangan mengusulkan calon Presiden dan pasangan Wapresnya meraih calon Presiden MPR suara terbanyak dan Wapres selambat-lambatnya pertama dalam pemilu sebelumnya dalam waktu 30 hari menyelenggarakan parpol atau gabungan sidang MPR untuk parpol yang pasangan memilih mengusulkan calon Presiden dan pasangan Wapresnya meraih calon Presiden suara terbanyak dan Wapres kedua dalam pemilu sebelumnya
- 10. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA DPR Presiden MA dengan menyatakan perang, membuat perdamaian persetujuan dan perjanjian dengan negara lain dan internasional lainnya [Pasal 11 (1)**** dan (2)***] menyatakan keadaan bahaya (Pasal 12) dengan pertimbangan mengangkat dan menerima Duta [Pasal 13 (2)* dan (3)*] dengan memberi grasi dan rehabilitasi pertimbangan [Pasal 14 (1)*] dengan pertimbangan memberi amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang (Pasal 15 *)
- 11. BAB III. KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA Kementerian Negara dan Dewan Pertimbangan Presiden dibantu menteri-menteri negara Pembentukan, membentuk suatu [Pasal 17 (1)] dewan pertimbangan pengubahan, dan yang bertugas yang diangkat dan pembubaran diberhentikan oleh Presiden kementerian negara memberikan nasihat [Pasal 17 (2)*] dan pertimbangan diatur dalam undang- kepada Presiden membidangi urusan tertentu undang (Pasal 16) **** dalam pemerintahan [Pasal 17 (4) ***] [Pasal 17 (3)*]
- 12. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT anggota DPR dapat anggota DPR dipilih melalui DPR diberhentikan dari jabatannya, yang syarat- memegang pemilihan umum kekuasaan syarat dan tata [Pasal 19 (1)**] membentuk UU caranya [Pasal 20 (1)*] diatur dalam undang-undang (Pasal 22B**) Fungsi, Wewenang, dan Hak Antara lain tentang: memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam fungsi pengawasan [Pasal 20A (1)**] ; pemberian amnesti dan abolisi [Pasal 14 (2)*] ; mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak persetujuan atas perpu [Pasal 22 (2)] ; menyatakan pendapat [Pasal 20A (2)**] ; pembahasan dan persetujuan atas RAPBN yang pengajuan usul pemberhentian Presiden dan/atau diajukan oleh Presiden [Pasal 23 (2) dan (3)***] ; Wakil Presiden [Pasal 7B (1)***] ; persetujuan dalam menyatakan perang, membuat pemilihan anggota BPK dengan memperhatikan perdamaian dan perjanjian pertimbangan DPD [Pasal 23F (1)***] ; [Pasal 11 (1) dan (2)****] ; persetujuan calon hakim agung yang diusulkan oleh KY pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam [Pasal 24A (3)***] ; pengangkatan duta [Pasal 13 (2)*] ; persetujuan pengangkatan dan pemberhentian anggota pemberian pertimbangan kepada Presiden dalam KY [Pasal 24B (3)***] ; menerima penempatan duta negara lain [Pasal 13 (3)*] ; pengajuan tiga orang calon anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] ;
- 13. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan Undang-Undang Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU dan wajib mendapat diundangkan persetujuan bersama [Pasal 20 (5)**] DPR RUU dibahas memegang oleh DPR dan Presiden kekuasaan mengesahkan UU membentuk UU Presiden untuk berhak [Pasal 20 (4)*] [Pasal 20 (1)*] mendapat mengajukan persetujuan RUU Anggota berhak bersama [Pasal 5 (1)*] mengajukan usul [Pasal 20 (2)*] RUU tidak boleh (Pasal 21*) tidak mendapat diajukan lagi persetujuan bersama dalam persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*]
- 14. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Pembentukan UU yang terkait dengan kewenangan DPD Dalam hal RUU tidak disahkan dalam waktu 30 hari, RUU tersebut sah menjadi UU mendapat dan wajib DPD DPR persetujuan bersama diundangkan [Pasal 20 (5)**] dapat memegang mengajukan RUU kekuasaan RUU dibahas yang sesuai membentuk oleh DPR dan Presiden dengan mengesahkan UU Presiden untuk UU kewenangannya berhak [Pasal 20 (1)*] mendapat [Pasal 20 (4)*] [Pasal 22D (1)***] mengajukan persetujuan RUU ikut membahas Anggota bersama [Pasal 5 (1)*] dan memberikan berhak [Pasal 20 (2)*] pertimbangan mengajukan tidak boleh atas RUU yang usul RUU sesuai dengan tidak mendapat diajukan lagi (Pasal 21*) persetujuan bersama dalam kewenangannya [Pasal 22D (2)***] persidangan masa itu [Pasal 20 (3)*]
- 15. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Kewenangan DPD KEWENANGAN DPD dapat I. RUU yang berkaitan dapat ikut memberi melakukan mengajukan membahas pertimbangan dengan: pengawasan • Otonomi daerah ● ● ● • Hubungan pusat dan daerah ● ● ● • Pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah ● ● ● • Pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ● ● ● ekonomi lainnya • Perimbangan keuangan pusat dan daerah ● ● ● • RAPBN ● ● • Pajak ● ● • Pendidikan ● ● • Agama ● ● II. Pemilihan anggota BPK ●
- 16. BAB VII. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang (Perpu) setuju menjadi UU Presiden Perpu itu Dalam hal ihwal harus kegentingan yang DPR mendapat memaksa, berhak persetujuan menetapkan DPR Perpu [Pasal 22 (2)] [Pasal 22 (1)] tidak harus dicabut setuju [Pasal 22 (3)]
- 17. BAB VIIA. DEWAN PERWAKILAN DAERAH Anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilu Anggota DPD dapat [Pasal 22C (1)***] diberhentikan dari DPD jabatannya, yang syarat- Anggota DPD dari setiap syarat dan tata caranya provinsi jumlahnya sama dan diatur dalam jumlah seluruh anggota DPD itu undang-undang tidak lebih 1/3 jumlah [Pasal 22D (4)***] anggota DPR [Pasal 22C (2)***]
- 18. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Keanggotaan, Tugas, dan Wewenang Anggota BPK dipilih Hasil pemeriksaan oleh DPR dengan keuangan negara memperhatikan diserahkan kepada pertimbangan DPD dan diresmikan BPK DPR, DPD, dan DPRD, sesuai oleh Presiden dengan [Pasal 23F (1)***] kewenangannya [Pasal 23E (2)***] Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diadakan satu Badan Hasil pemeriksaan tersebut Pemeriksa Keuangan yang ditindaklanjuti oleh lembaga bebas dan mandiri perwakilan dan/atau badan [Pasal 23E (1)***] sesuai dengan undang-undang [Pasal 23E (3)***] BPK berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi [Pasal 23G (1)***]
- 19. BAB VIIIA. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN Pemilihan Anggota BPK [Pasal 23 F (1)***] Presiden calon anggot memilih Anggota DPR calon a BPK diresmikan BPK terpilih pertimbangan DPD
- 20. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Agung Calon hakim agung Hakim agung harus diusulkan oleh Komisi memiliki integritas Yudisial kepada DPR dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan MA untuk mendapat persetujuan dan ditetapkan sebagai berpengalaman di Pasal 24A *** hakim agung oleh bidang hukum Umum Presiden [Pasal 24A (2)***] Agama [Pasal 24A (3)***] Militer TUN Kewajiban dan Wewenang 1. berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang- undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang [Pasal 24A (1)***]; 2. mengajukan tiga orang anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***]; 3. memberikan pertimbangan dalam hal Presiden memberi grasi dan rehabilitasi [Pasal 14 (1)*].
- 21. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN Rekruitmen Hakim Agung [Pasal 24A (3)***] KY calon yang diusulkan DPR calon yang disetujui Presiden hakim agung
- 22. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN Komisi Yudisial Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai Anggota Komisi pengetahuan dan Yudisial diangkat dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki KY diberhentikan oleh Presiden dengan integritas dan Pasal 24B *** persetujuan DPR kepribadian yang [Pasal 24B (3)***] tidak tercela [Pasal 24B (2)***] Wewenang 1. mengusulkan pengangkatan hakim agung [Pasal 24B (1)***]; 2. mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim [Pasal 24B (1)***].
- 23. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN Mahkamah Konstitusi Hakim konstitusi mempunyai harus memiliki integritas sembilan orang anggota dan kepribadian yang hakim konstitusi yang tidak tercela, adil, ditetapkan oleh Presiden, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak MK yang diajukan masing- masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga merangkap sebagai pejabat orang oleh Presiden negara [Pasal 24C (3)***] [Pasal 24C (5)***] Wewenang dan Kewajiban berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum [Pasal 24C (1)***]; wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar [Pasal 24C (2)***].
- 24. BAB IX. KEKUASAAN KEHAKIMAN Rekruitmen anggota hakim konstitusi [Pasal 24C (3)***] MA DPR Presiden menetapkan mengajukan mengajukan mengajukan 9 (sembilan) 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang 3 (tiga) orang orang anggota hakim hakim hakim hakim konstitusi konstitusi konstitusi konstitusi