Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (20)
Similaire à Paparan menkes.ok
Similaire à Paparan menkes.ok (20)
Dernier
Dernier (20)
Paparan menkes.ok
- 1. PERMASALAHAN PENYALAHGUNAAN ZAT SECARA GLOBAL, REGIONAL DAN NASIONAL NARKOBA Pada Rakernis Terapi Rehabilitasi Napza Kemenkes RI tgl 20 Maret 2014 DIREKTUR PLRIP-DEP REHAB BNN IDA UTARI PS, S.AP
- 2. PERKEMBANGAN GLOBAL LAPORAN UNODC TH 2012 Diperkirakan antara 153 – 300 juta jiwa atau sebesar 3,4%-6,6% penyalahguna Narkoba dunia usia 15-64 tahun pernah mengkonsumsi Narkoba sekali dalam setahun, di mana hampir 12% (15,5 juta jiwa sampai dengan 38,6 juta jiwa) dari pengguna adalah pecandu berat. tidak berubahnya global prevalence yang mencapai 5 %, minimnya akses kepada treatment dan masih maraknya penyelundupan.
- 3. lanjutan negara di dunia menangani masalah narkoba melalui pendekatan seimbang antara demand dan supply, banyak negara yang tidak lagi menghukum pidana penjara bagi para pengguna narkoba, mereka memfokuskan diri pada rehabilitasi dan mencegah warganya agar tidak menjadi pecandu, Dari perspektif dampak buruk, penyalahgunaan Narkoba menduduki rangking ke-20 dunia sebagai penyebab angka kematian dan menduduki rangking ke-10 di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia.
- 4. Secara Regional Berdasarkan Laporan UNODC Asia Pasifik, Global Smart Update 2012, sepertiga dari ATS global dan setengah dari methamfetamin global yang disita pada tahun 2010 berasal dari Asia timur dan tenggara. Maraknya produksi dan peredaran gelap ATS di kawasan Asia Pasifik mengamcam negara- negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Hal ini menyebabkan kawasan ASEAN menjadi sasaran penyelundupan narkotika dan bahan-bahan prekursor dari berbagai jenis dan kemasan.
- 5. Di ASEAN pada beberapa tahun terakhir, trend ekstasi sempat menurun, namun ada kecenderungan meningkat kembali dikarenakan pengguna menggunakannya sebagai psychoactive stimulan (upper stimulan). Dalam beberapa tahun terakhir, di wilayah ASEAN muncul beberapa zat pskioaktif baru.
- 6. lanjutan Wilayah Asia Timur dan Tenggara merupakan target perdagangan besar kokain Wilayah ASEANmerupakan jalur perdagangan narkotika dari Afrika dan Iran. Di wilayah ASEAN permintaan terhadap amfetamin masih tinggi, karena digunakan sebagai pengobatan medis.
- 7. Penelitian BNN dan Puslitkes UI , prevalensi penyalahguna narkoba diproyeksikan meningkat tiap tahun : - 2008 = 1,99 % - 2011 = 2,32 % = 2,2 % (3,8 Juta) - 2013 = 2,56 % - 2015 = 2,80 % Secara Nasional PREVALENSI PENYALAHGUNA TINGGI
- 8. Dalam beberapa tahun terakhir, trend peredaran gelap narkoba didominasi oleh ATS. Penggunaan ATS di Indonesia relatif stabil, dan banyak digunakan oleh kalangan buruh, mahasiswa, dan PSK. Penyebaran ATS saat ini menyerang pasar berkembang dalam beberapa tahun terakhir, pembuatan ATS berada di pemukiman untuk mempermudah peredaran ke pengguna. Di Indonesia, Penggunaan ATS sudah dilegalkan untuk keperluan medis, namun dikhawatirkan dapat meningkatkan resiko pembuatan ATS ilegal.
- 9. PREVALENSI PENYALAHGUNA NARKOBA SETAHUN TERAKHIR MENURUT JENIS KELAMIN DAN SEKTOR PEKERJAAN, TAHUN 2012 NO. SEKTOR PEKERJAAN LAKI-LAKI PEREMPUAN Jumlah % Jumlah % 1 Pertanian/perkebunan 727 2,8 299 2,0 2 Pertambangan & Penggalian 672 4,8 110 1,8 3 Industri Pengolahan 3.291 5,5 2.122 1,7 4 Listrik, gas dan air 1.114 2,6 555 2,5 5 Konstruksi 668 5,2 134 3,7 6 Perdagangan/rumah makan/akomodasi 2.905 6,7 2.222 1,9 7 Angkutan, gudang & komunikasi 1.339 4,7 636 1,6 8 Keuangan/real estate/persewaan 2.203 4,6 1.615 2,2 9 Jasa Kemasyarakatan / sosial 1.485 8,4 2.929 8,0 14.404 5,4 10.622 3,6 Call Center : 021-80880011 SMS Center : 081-221-675- 21
- 10. TAHUN GANJA HEROIN HASHISH KOKAIN EKSTASI SHABU LAIN- LAIN 2008 11.580 1.821 6 10 2.947 8.685 19.662 2009 11.998 925 3 2 1.919 10.185 13.373 2010 9.637 773 9 5 1.087 12.463 9.523 2011 7.829 703 3 6 965 15.766 11.460 2012 8.478 565 7 9 1.138 15.109 10.334 JUMLA H 49.522 4.787 28 32 8.056 62.208 64.352 TERSANGKA NARKOBA BERDASARKAN JENIS NARKOBA TAHUN 2008 – 2012 Sumber : Dit TPN Bareskrim Polri & BNN, Maret 2013 38 Call Center : 021-80880011 SMS Center : 081-221-675- 675
- 11. Minimnya tempat rehabilitasi : Sedikitnya pencandu narkoba yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia (th.2010) = 18.000 (0,47%) Mind set Masyarakat belum punya budaya untuk merehabilitasi secara sukarela
- 12. Terbatasnya tempat rehab,sedikitnya pencandu narkoba yang mendapat layanan terapi dan rehabilitasi di seluruh Indonesia (th.2010) = 18.000 (0,47%) Masyarakat belum punya budaya untuk merehabilitasi secara sukarela Bagaimana Permasalahan Narkoba Di Indonesia ? Upaya P4GN dg pemberantasan belum sepenuhnya dapat menurunkan jumlah penyalahguna, shg diperlukan upaya deman reducyion melalui rehabilitasi bagi pecandu dan penyalhguna. Harapannya jika demand diputus maka suply narkoba akan terhenti.
- 13. Clandestine lab Sindikat Narkoba telah menebar jaringan sindikasinya dengan membangun laboratorium gelap (clandestine laboratory). Faktor penyebab maraknya peredaran Narkotika jenis ATS di kota-kota besar bersumber dari adanya laboratorium gelap baik berskala rumahan dan pabrikan karena demand besar dan disparitas harga yg tinggi,uang berputar di bisnis ini minimal Rp.17,5 trilyun
- 14. Narkoba Sintetis jenis baru berkembang sangat cepat sindikat narkoba yang meng create narkoba jenis baru dengan menggunakan ahli farmasi di dunia ditemukan 251 narkoba jenis baru, dan di Indonesia telah dilaporkan sebanyak 26 jenis baru
- 15. Over capacity lapas Jumlah yg akan dilaks rehab : estimasi :27000 warga binaan. ( Data dr Menkuham pertanggal 30/08/2013 ) : Jumlah Napi narkotika : 39.147 dg perincian : a. Pengguna : 15.215 b. Pengedar : 17.430 c. Bandar : 3.884 d. Penadah : 1.810 e. Produksi : 823 • Jumlah putusan psl 127 : 3.040 orang diseluruh lapas di indonesia Lapas belum sebagai tempat rehabilitasi Permasalahan
- 17. PENYELAMATAN PENGGUNA NARKOBA Pencanangan Tahun 2014 sebagai Tahun “Penyelamatan Pengguna Narkoba”
- 18. pengguna Narkoba adalah crime without victim, yang seharusnya direhabilitasi merehabilitasi lebih baik dari pada menindak panglima bersama penindakan dan rehabilitasi dalam rangka P4GN
- 19. PECANDU DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA LEBIH BAIK DI REHABILITASI DARIPADA DIPENJARA
- 20. Roadmap Penyelamatan Penyalah Guna Narkoba Bidang Rehabilitasi 2014 SUSUN ANGGARAN SOSIALISASI SUSUN NSPK SUSUN INSTRUMEN ASEMEN TERPADU PENGUATAN SDM DAN FASILITAS DI BNN KOMITMEN LINTAS PROGRAM/SEKT OR KEMNETERIAN DAN LEMBAGa 2015 PENGEMBANGA N FASILITAS BNNP DAN BNNK/KOTA PENGUATAN SDM DI BNNP DAN BNNK/KOTA MEMBENTUK TIM ASESMEN TERPADU PELAKSANAAN REHABILITASI IP DAN KM SESUAI TARGET PENAMBAHAN FASILITAS RAKOR LP/LS 2016 PELAKSANAAN REHABILITASI SESUAI TARGET PENAMBAHAN FASILITAS REHAB BNN, IP DAN KM PENGUATAN SDM BNNP, BNNK/KOTA, IP DAN KM EVALUASI PROGRAM TAMBAH TIM ASESMEN TERPADU RAKOR LP/LS 2017 PELAKSANAAN REHABILITASI SESUAI TARGET PENGEMBANGA N PROGRAM SESUAI HASIL EVALUASI PENAMBAHAN FASILITAS REHAB PENGUATAN SDM TAMBAH TIM ASESMEN TERPADU RAKOR LP/LS 2018 PELAKSANAAN REHABILITASI SESUAI TARGET MAPPING KEKUATAN LEMBAGA REHABILITASI TAMBAH TIM ASESMEN TERAPADU PENAMBAHAN FASILITAS REHAB PENGUATAN SDM INTERNAL DAN EKSTERNAL EVALUASI PROGRAM 5 TAHUN PERSIAPAN RENSTRA 2020 – 2025 RAKOR LP/LS 2019 PELAKSANAAN REHABILITASI SESUAI TARGET TAMBAH TIM ASESMEN TERPADU PENAMBAHAN FASILITAS RTEHABILITASI PENYUSUNAN RENSTRA 2020-2025 BERDASAR HASIL EVALUASI PROGRAM 2015 - 2019
- 21. Kerangka Kerja Normatif 1. Untuk menanggulangi permasalahan narkoba, langkah pertama adalah menurunkan Prevalensi dan memutuskan jaringan peredaran gelap narkoba (menekan demand dan Supply) 1. Undang – undang narkotika telah mengatur bagaimana cara menurunkan prevalensi yaitu melalui pendekatan dekriminalisasi dan depenalisasi
- 22. 3. Kerangka kerja dekriminalisasi (menurut European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction) • Pengguna Narkoba/pecandu adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang – undang (Ps 127), namun pilihan hukumannya tidak dihukum pidana, melainkan direhabilitasi (Ps 103), • Persyaratannya telah diatur dalam UU 35/2009 dan aturan pelaksanaannya
- 23. DEKRIMINALISASI KAITAN DENGAN PENGGUNA YANG MENGALAMI PROSES HUKUM Dekriminalisasi penyalah guna narkotika : penyalah guna narkotika merupakan model penghukuman nonkriminal sebagai salah satu paradigma hukum modern, yang bertujuan menekan suplai narkotika ilegal, dan diharapkan mempercepat penyelesaian masalah narkotika di Indonesia
- 24. ADA BB URINE TEST (+) PROSES HUKUM PENGADILAN TANGKAP YA YA POLRI/BNN LAHGUN NARKOTIKA LAPAS TIDAK ASESMEN TERPADU (OBSERVASI) LIDIK 6 X 24 JAM PENUNTUTA N SIDIK BALAI REHAB BNN VONIS BAPAS PECANDU + PENGEDAR KURIR/ PENGEDAR Pecandu/LA HGUN COBA-COBA PROSES HUKUM ALUR PENANGANAN PENGGUNA NARKOTIKA TERTANGKAP TANGAN OLEH POLRI - BNN (UU NO.35/2009,PP NO 25/2011 ) REHAB KES/ SOS
- 25. 4. Kerangka kerja Depenalisasi : pengguna narkoba/pecandu narkoba adalah perbuatan yang dilarang oleh undang – undang (Ps.127), namun apabila melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan diri ke IPWL untuk mendapatkan perawatan, maka apabila ybs kambuh dan tertangkap sebanyak 2x maka tidak dituntut pidana (Ps.128)
- 26. DASAR PEMIKIRAN HASIL SURVEY 2011, JUMLAH PREVALENSI KORBAN PENYALAH GUNA NARKOBA 2,2% ATAU 3,8 – 4,2 JUTA ORANG : MENURUT WAKTU PENGGUNAAN PERNAH PAKAI SELAMA HIDUP 5,9% ATAU 11 JUTA ORANG PERNAH PAKAI 1 TAHUN TERAKHIR 2,2% ATAU 4 JUTA ORANG MENURUT TINGKAT KETERGANTUNGAN (ADIKSI) COBA PAKAI 27% ATAU 1,15 JUTA ORANG TERATUR PAKAI (SITUASIONAL) 45% ATAU 1,89 JUTA ORANG (5 S.D 49 KALI MENGGUNAKAN DALAM SETAHUN TERAKHIR) PECANDU BUKAN SUNTIK 26% ATAU 1,12 JUTA ORANG PECANDU SUNTIK 2% ATAU 70 RIBU ORANG
- 27. Kriteria Keparahan Kecanduan 1. Ringan (A) : penggunaan coba-coba, penggunaan rekreasional, penggunaan situasional 2. Sedang (B) : penggunaan teratur lebih 2 kali/minggu baik 1 atau lebih jenis Narkoba 3. Berat (C) : penggunaan setiap hari, pengguna Narkoba suntik, pengguna dengan komplikasi medis maupun psikis
- 28. Program Terapi berdasar kriteria • PP no 25 tahun 2011 tentang wajib lapor minimal rehabilitasi rawat inap 3 bulan dan bisa dilanjutkan dengan rawat jalan 3 s.d 6 bulan • BNN memilih 3 model terapi: • Intervensi singkat, psikoedukasi keluarga, konseling individu dan IPWL untuk kriteria A (peran pencegahan dan Kader Narkoba turut dilibatkan) • 3 bulan dengan dilanjutkan rawat jalan (untuk kriteria B)
- 29. Rencana Kebutuhan Terapi Penyalah Guna Narkoba Asesmen Coba Pakai / Teratur Pakai (A) • Wajib Lapor • Intervensi Singkat • Konseling individu • Psikoedukasi keluarga Pecandu (suntik dan non suntik) B dan C Rawat Jalan Rawat Inap Addiction Severity Index : Penggunaan bermasalah/ perlu rehabilitasi bila penggunaan seminggu 2 kali atau lebih
- 30. KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL P4GN DEPUTI BIDANG REHABILITASI a. Upaya mengintensifkan Wajib Lapor Pecandu Narkotika; b. Upaya memberikan pelayanan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba; c. Upaya pembangunan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara prioritas berdasarkan kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba; d. Upaya pembinaan lanjut kepada mantan penyalahguna, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkoba. e. Program Dekreminalisasi bagi penyalah guna narkoba yang sedang menjalani proses Hukum
- 31. DEPENALISASI KAITAN DENGAN IPWL Depenalisasi merupakan perbuatan yang semula diancam dengan pidana, tetapi kemudian ancaman itu dihilangkan, namun masih dimungkinkan adanya tuntutan dengan cara lain. "Depenalisasi akan lancar kalau wajib lapor berjalan baik, karena itu perlu ada dorongan kepada instansi/lembaga untuk mendorong (proses) wajib lapor bisa berjalan baik.
- 32. Kerangka teoritis Wajib Lapor Pemi- danaan Perilaku ketergan- tungan dapat dikelola Penyakit Infeksi & Masalah Kejiwaan dpt dicegah sedini mungkin Kebijakan Wajib Lapor
- 33. Penyelenggaraan Wajib Lapor Asesmen Rencana Terapi Terapi & Rehabilitasi
- 34. Pecandu Narkotika yang telah menjalani lapor diri diberi kartu pasien (lapor diri) setelah asesmen selesai dilakukan Kebijakan Wajib Lapor Kartu pasien (lapor diri) berlaku sepanjang pecandu aktif mengikuti program Pecandu Narkotika yang sedang menjalani perawatan tetap harus melakukan lapor diri di IPWL terdekat
- 35. SIMULASI PENANGANAN PECANDU PASCA WAJIB LAPOR Tertangkap tangan 1 Tertangkap tangan 2 IPWL assessment Tingkat Keparahan Pamakaian Kartu Lapor diri Rencana Terapi Rawat Inap Rawat Jalan Tempat Rehab Selesai Rawat Catat Update Status pecandu bebas R = 1 R = 2 pecanduPolri/BNN tangkap Ajukan Rawat Selesai Rawat Catat Update Status bebas R= 3 pecanduPolri/BNN tangkap Selesai Rawat Catat Update Status bebas SIDIK Ps. 127 (2) vonis ps.103 SIDIK Ps. 112 (1)/(2) & ps. 114 (1) / (2) Ya TidakBB < SEMA 04/2010 ? RAWAT? Ya Tidak Catat Update Status R = 0 Kartu Lapor diri gugur BB < SEMA 04/2010 ? SIDIK Ps. 112 (1)/(2) & ps. 114 (1) / (2) Tidak Ya R = 2 R = 2R = 1 R = 3 R = 1
- 37. Rehabilitasi Berbasis Layanan Kesehatan Rawat Inap : a. Pre Terapi b. Terapi Putus Zat (Detoksifikasi) c. Terapi Kegawat Daruratan Narkoba d. Penatalaksanaan Dual Diagnosis e. Tahap Rehabilitasi f. Program Paska Rehabilitasi Rawat Jalan : a. Rawat Jalan Non Rumatan : - Simptomatis - Konseling b. Rawat Jalan Rumatan : - Rumatan Metadon
- 38. Rehabilitasi Berbasis Layanan Sosial Dalam Panti : a. Tahap pendekatan awal b. Tahap penerimaan/intake c. Tahap pengungkapan/Asesmen d. Tahap perencanaan program layanan e. Tahap pelaksanaan layanan/intervensi biopsikososial f. Tahap paska layanan/aftercare Luar Panti (community based rehabilitation) : a. Tahap perencanaan program b. Tahap pelaksanaan
- 39. Rehabilitasi BNN Rehabilitasi Medis: a. Tahap penerimaan/ intake b. Detoksifikasi c. Tahap stabilisasi dan orientasi/entry unit Rehabilitasi Sosial: a. Tahap primary b. Re-entry Pasca Rehabilitasi: a. Rumah Dampingan b. Rumah Mandiri
- 40. SKEMA PROSES REHABILITASI BNN (REHABILITASI BERKELANJUTAN)
- 42. Tindak Lanjut Peraturan Bersama MAHKUMJAPOL, MENKES,MENSOS,BNN PEMBENTUKAN TIM ASSESMEN TERPADU ( HYKUM DAN MEDIS ) : INVENTARISIR SDM : DOKTER, PSIKOLOG DI SETIAP PROPINSI,KAB/KOTA YG SDH TERLATIH ------ CAPACITY BUILDING MEKANISME PENYEDIAAN TEMPAT REHAB DI PROPINSI,KAB/KOTA UTK : SELAMA PROSES HUKUM PUTUSAN HAKIM MEKANISME ANGGARAN
- 43. SEKIAN & TERIMA KASIH www.bnn.go.id – E-mail: info@bnn.go.id Jl. MT. Haryono No. 11 Cawang Jakarta Timur Telepon : (62-21) 80871566, 80871567 Faksimili : (62-21) 80885225, 80871591, 80871592 Call Center : 021- 80 88 00 11 SMS : 081-221-675-675 81