Slide tentang PPh Pasal 23 Tahun 2009

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2009
DUDI WAHYUDI
(www.dudiwahyudi.com)
P2 HUMAS KANWIL DJP
SUMSEL DAN KEP. BABEL
http://www.dudiwahyudi.com

2. UNDERSTANDING WITHOLDING TAX :
CASH FLOW APPROACH
Pemegang Pemberi
Saham Penjual
Pinjaman
Ps. 22
Ps. 23/26 Pembelian Ps. 23/4(2)/26
Dividen Bunga
Ps. 21 WAJIB Ps. 23/26
Karyawan Pemilik Hak
Gaji/ PAJAK Royalti
Upah
Ps. 21/23/4(2)/26 Ps. 23/4(2)/26
Imbalan Jasa Sewa
Ps. 22
Penjualan
Penyedia Jasa Pembeli Pemilik Harta

3. PPh Pasal 23 Tahun 2009
■Ruang Lingkup
■Tarif 15% Dari Jumlah Bruto
Ps. 23 UU ■ Tarif 2% Dari Jumlah Bruto
Pajak ■Jenis Jasa Lain
Penghasilan
■Tarif 100% Lebih Tinggi
■WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh
Pasal 23
■ Tidak Dipotong PPh Pasal 23
■ Badan Usaha Jasa Keuangan

4. Ruang Lingkup
ATAS PENGHASILAN-PENGHASILAN TERTENTU
YANG
Ps. 23 ayat DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN,
(1) ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA
OLEH
BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN
DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN,
BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN
PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA
KEPADA
WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BUT

5. Tarif 15% Dari Jumlah Bruto
Penghasilan :
Ps. 23 ayat  dividen
(1) huruf a
 bunga
 royalti
 hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya
selain yang telah dipotong PPh Pasal 21

6. Tarif 2% Dari Jumlah Bruto
 sewa dan penghasilan lain sehubungan
dengan penggunaan harta
Ps. 23 ayat kecuali eks PPh Ps. 4 ayat (2)
(1) huruf c  jasa teknik
 jasa manajemen
 jasa konstruksi
 jasa konsultan
 jasa lain (diatur dengan Per. Menkeu)
selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21

7. Jenis Jasa Lain
• Jasa penilai (appraisal)
Peraturan • Jasa aktuaris
• Jasa akuntansi, pembukuan dan atestasi
Menkeu laporan keuangan
Nomor • Jasa perancang (design)
• Jasa pengeboran (drilling) di bidang
244/PMK.0 pertambangan migas kecuali yang
3/2008 dilakukan oleh BUT
• Jasa penunjang di bidang penambangan
migas
• Jasa penambangan dan jasa penunjang di
bidang penambangan selain migas
cont’d…

8. Jenis Jasa Lain
• Jasa penunjang di bidang penerbangan dan
Peraturan bandara
• Jasa penebangan hutan
Menkeu • Jasa pengolahan limbah
Nomor • Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing
services)
244/PMK.0 • Jasa perantara dan/atau keagenan
3/2008 • Jasa di bidang perdagangan surat-surat
berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa
Efek, KSEI dan KPEI
• Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan,
kecuali yang dilakukan oleh KSEI
cont’d…

9. Jenis Jasa Lain
• Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau
Peraturan sulih suara
Menkeu • Jasa mixing film
• Jasa sehubungan dengan software
Nomor komputer, termasuk perawatan,
244/PMK.0 pemeliharaan dan perbaikan
• Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan
3/2008 listrik, telpon, air, gas, AC dan/atau TV kabel
selain yang dilakukan oleh WP Konstruksi
• Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan
mesin, peralatan listrik, telpon, air, gas, AC
dan/atau TV kabel selain yang dilakukan
oleh WP Konstruksi
cont’d…

10. Jenis Jasa Lain
• Jasa maklon
Peraturan • Jasa penyelidikan dan keamanan
• Jasa penyelenggara kegiatan atau event
Menkeu organizer
Nomor • Jasa pengepakan
• Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu
244/PMK.0 dalam media massa, media luar ruang, atau
3/2008 media lain untuk penyampaian informasi
• Jasa pembasmian hama
• Jasa kebersihan atau cleaning services
• Jasa ketering atau tata boga

11. Tarif 100% Lebih Tinggi
PENERIMA PENGHASILAN TIDAK
MEMILIKI NPWP
Pasal 23
ayat (1a)
DIKENAKAN
TARIF 100%
LEBIH TINGGI

12. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23
ORANG PRIBADI SEBAGAI WAJIB PAJAK DALAM
NEGERI DAPAT DITUNJUK OLEH DIRJEN PAJAK
SEBAGAI PEMOTONG PPH PASAL 23
Pasal 23
ayat (3)
KEPUTUSAN
DIRJEN PAJAK
NOMOR
50/PJ./1994

13. WP Orang Pribadi Sebagai Pemotong PPh Pasal 23
• Akuntan, Arsitek, Dokter, Notaris,
Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT)
Kep. Dirjen kecuali PPAT tersebut adalah Camat,
pengacara, dan konsultan, yang
Nomor 50/ melakukan pekerjaan bebas;
PJ./1994
• Orang pribadi yang menjalankan usaha
yang menyelenggarakan pembukuan.
WP OP tersebut wajib memotong PPh Pasal 23 atas
pembayaran berupa sewa
Kepala KPP Mengeluarkan Keputusan
Penunjukkan Sebagai Pemotong PPh Pasal 23

14. Tidak Dipotong PPh Pasal 23
• Penghasilan yang dibayar atau terutang
kepada bank
• Sewa guna usaha dengan hak opsi
Pasal 23 • Deviden eks. Pasal 4 ayat (3) huruf f
ayat (4) dan dividen eks. Pasal 17 ayat (2c)
• Bagian laba eks. Pasal 4 ayat (3) huruf i
Laba Persekutua
• SHU Koperasi
• Penghasilan yang dibayar atau terutang
kepada badan usaha jasa keuangan
yang diatur dengan Peraturan Menteri
Keuangan

15. Badan Usaha Jasa Keuangan
TIDAK DIPOTONG PPH
PASAL 23
Peraturan
Menkeu
ATAS PENGHASILAN SEHUBUNGAN DENGAN
Nomor JASA KEUANGAN YANG DIBAYARKAN ATAU
251/PMK.0 TERUTANG
3/2008 KEPAD
A
BADAN USAHA YG BERFUNGSI SBG
PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU
PEMBIAYAAN
• PERUSAHAAN PEMBIAYAAN YANG TELAH
MENDAPAT IJIN MENKEU
• BUMN/D YG KHUSUS UNTUK MEMBERIKAN
PEMBIAYAAN PADA UMKM, TERMASUK PT
PERMODALAN NASIONAL MADANI

16. Badan Usaha Jasa Keuangan
PENGHASILAN SEHUBUNGAN DG JASA
KEUANGAN
Peraturan
Menkeu ADALA
H
Nomor
251/PMK.0 BUNGA ATAU IMBALAN LAIN YG DIBERIKAN
ATAS PENYALURAN PINJAMAN/PEMBIAYAAN
3/2008 TERMASUK PEMBIAYAAN SYARIAH

17. PPh Atas Dividen
PPh Ps WP DN
Objek 23
Pajak
PPh Ps WP LN :
26 20% final
Dividen
Bukan PPh Ps WP OP
17 (2c) DN
Objek
Pajak Final
Ps. 4 Ayat (3) : dividen
yg diterima PT,
koperasi, BUMN/D dg
syarat ttt

18. PPh Atas Bunga
Bunga obligasi
Ps. 4 (2) pasar modal
Objek Bunga deposito,
tabungan
Pajak
Ps. 23
Bunga
WP LN : 20%
Ps. 26
final
Bukan
Objek Ps. 4 Ayat (3) :
Bunga obligasi yg diterima
Pajak perush reksa dana

19. PPh Atas Sewa
Sewa tanah dan/atau
Ps. 4 (2) bangunan : 10% final
Sewa Ps. 23
Ps. 26 WP LN : 20% final

20. Jasa Teknik dan Jasa Manajemen
Surat Edaran No. SE-08/PJ.222/1984
Jasa Teknik ialah pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang
berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan dan ilmu
pengetahuan yang dapat meliputi :
a. Untuk suatu proyek tertentu.
Dalam proyek tertentu ini jasa teknik pada umumnya hanya diberikan
sekali saja misalnya membangun gedung pabrik diperlukan penelitian
b. Untuk membuat suatu jenis produk tertentu.
Dalam membuat produk tertentu ini jasa teknik dapat diberikan lebih
dari sekali. Jasa teknik ini diberikan secara terus menerus dalam
rangka membuat produksi tertentu.
c. Jasa teknik dapat pula berupa pemberian informasi yang berkenaan
dengan pengalaman-pengalaman di bidang manajemen.
Jasa Manajemen ialah pemberian jasa dengan ikut serta
secara langsung dalam pelaksanaan manajemen dalam balas
jasa berupa imbalan manajemen ("management fee").