STUDY MISSION

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAHBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYAKOTA PALANGKA RAYA
JUNI 2013JUNI 2013
EDISI 08/TAHUN V/2013
STUDY MISSION PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DI PROVINSI NOVA SCOTIA - KANADA
ON THE JOB TRAINING PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL
DI CHIANG RAI - THAILAND
PEMBELAJARAN DARI JEPANG:
MODEL PENGEMBANGAN USAHA KECIL MENENGAH
SISTEM INOVASI DAERAH
PROBLEM SAMPAH DI PERKOTAAN
PEMERINTAH KOTA
PALANGKA RAYA
Foto Sampul :Foto Sampul : Walikota Palangka Raya bersama peserta Study Mission Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikWalikota Palangka Raya bersama peserta Study Mission Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
di Provinsi Nova Scotiadi Provinsi Nova Scotia——Kanada, November 2012Kanada, November 2012

P
uji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
yang telah memberikan bimbingan-Nya dalam
penyelesaian buletin edisi kedelapan ini. Kami pun
mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
memberikan tanggapan dan masukan tentang Buletin Litbang
Bappeda edisi sebelumnya yang bermanfaat dalam perbaikan
edisi ini.
Buletin Litbang Bappeda edisi kedelapan ini mengulas hasil studi ke beberapa
negara melalui program kerjasama maupun beasiswa. Adapun studi yang dipaparkan
adalah Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nova Scotia– Kanada, Program
Peningkatan Ekonomi Lokal di Chiang Rai—Thailand, dan Model Pengembangan Usaha
Kecil Menengah di Jepang. Di samping itu disajikan juga paparan tentang Sistem Inovasi
Daerah dari hasil Rakornas Litbang Kemendagri di Makassar pada bulan Juli 2012. Dan
sebagai penutup edisi ini ditampilkan sebuah Opini tentang Problem Sampah di Perkotaan.
Besar harapan kami kiranya Buletin Litbang, khususnya edisi ke-8 ini, dapat
menggugah inspirasi para praktisi pembangunan dari berbagai sektor dan juga masyarakat
yang nantinya diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Cantik
Palangka Raya.
Kami senantiasa menyambut baik semua masukan dan saran untuk perbaikan
mutu Buletin Litbang Bappeda ini di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga buletin
ini dapat memberikan manfaat dan selamat membaca!
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA PALANGKA RAYA
H. RAHMADI H N
Pembina Tingkat I
NIP. 19590518 198603 1 013
1

Kata Pengantar
Daftar Isi
Study Mission Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Kerjasama Indonesia dan Kanada
On The Job Training Pengembangan Ekonomi Lokal
30 April — 5 Mei 2012 di Chiang Rai — Thailand
Pembelajaran dari Jepang: Model Pengembangan
Usaha Kecil Menengah (UKM)
Sistem Inovasi Daerah
Opini: Problem Sampah di Perkotaan
1
2
3
13
24
33
42
2
TIM PENYUSUN :
H. Rahmadi HN
Penanggung Jawab
Martina, SH, M.Si
Redaktur
Drs. Sernus
Penyunting/Editor
Kristhine Agustine, SE
Penyunting/Editor
Roysart Alfons, ST, MT, MSc
Penyunting/Editor
Suzi Emilia Rahmah, SP
Desain Grafis
Nensianie, SP,M.Si
Desain/Grafis
Immanuel Yuwana Yakti, ST
Fotografer
Edy Oktora Hanyi, ST
Sekretariat
Murid-murid SD Negeri 1 Mungku Baru

K
ota Palangka Raya pada tanggal 17 s.d.
30 Nopember 2012 diundang sebagai
salah satu peserta dalam Program
Study Mission kerjasama antara Kementerian
Dalam Negeri RI dengan Pemerintah Kanada
dan Institute Public Administration of Canada
(IPAC). Tentu hal ini merupakan kesempatan
yang sangat berharga, karena Pemerintah
Kabupaten/Kota dapat melihat dan
mempelajari secara langsung bagaimana sistem
pelayanan publik (public service delivery) di
Kanada, khususnya pada beberapa kota di
Provinsi Nova Scotia.
Peserta dari Pemerintah Daerah dalam
kegiatan ini terdiri atas 7 orang Bupati/
Walikota, yaitu dari Kota Palangka Raya, Kota
Tangerang Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat,
Kota Mamuju, Kabupaten Solok, Kabupaten
Kutai Kertanegara, dengan didampingi pejabat
yang terkait. Dipimpin oleh Staf Ahli Menteri
Walikota Palangka Raya bersama Peserta Study Mission lainnya dari Indonesia
3

Dalam Negeri, DR. SAUT SITUMORANG, peserta
diajak untuk mempelajari strategi dan
implementasi pelayanan publik, antara lain
pelayanan kesehatan, pendidikan, pengelolaan
sampah/limbah, air minum, peranan
ombudsman dan masih banyak materi lain yang
terkait dengan sistem dan penyusunan standar
pelayanan minimal di Provinsi Nova Scotia,
Kanada.
Walaupun sistem pemerintahan dan
perekonomian jauh berbeda dengan Indonesia,
namun demikian banyak sekali best practise
yang dapat kita ambil substansinya dalam
memberikan pelayanan publik. Yang paling
menarik di antaranya adalah adanya jalinan
kerjasama antar beberapa pemerintah daerah
kota yang saling bersinergi dan sangat efektif
dalam menciptakan sistem pelayanan publik
misalnya dalam pengelolaan air minum,
pengelolaan limbah cair dan sampah. Kerjasama
ini ternyata sangat efektif dan efisien karena
adanya cost sharing antar Pemerintah Kota
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah
masing-masing, namun dengan komitmen
bersama bahwa kualitas layanan harus
dirasakan sama oleh seluruh lapisan
masyarakat di semua kota yang bermitra.
Fungsi-fungsi pelayanan publik lebih
banyak dikelola secara bisnis oleh perusahaan-
perusahaan daerah, namun tetap dikemas
secara humanis. Pemerintah sangat menjaga
akuntabilitas pengelolaan uang pajak yang
dipungut dari masyarakat. Sebagian besar
anggaran pemerintah berasal dari pajak, antara
Provinsi Nova Scotia dan Provinsi lainnya
di Kanada
4

lain pajak properti, pajak barang dan jasa dll.
Masyarakat diajak terlibat secara langsung
terhadap proses pelayanan publik bahkan
perananan ombudsman setempat sangat besar
dalam memantau dan melakukan
pendampingan bagi masyarakat yang merasa
dirugikan dalam pelaksanaan pelayanan publik
pemerintah.
Dalam study mission ini peserta juga
diharapkan mendapatkan informasi dan analisis
untuk membuat suatu kebijakan pelayanan
publik yang sesuai dengan kondisi daerah
masing-masing. Pada intinya hak-hak rakyat
terpenuhi dan bekelanjutan dalam mewujudkan
layanan publik kelas dunia.
Study Mission dibuka oleh Menteri Dalam
Negeri Pemerintah Nova Scotia. Acara
pembukaan dihadiri oleh berbagai pihak antara
lain unsur Pemerintah Daerah setempat,
Profesor Mark Gilbert dari Delhousie University
dan IPAC.
Pada dua hari pertama kegiatan diawali
dengan berbagai presentasi tentang layanan
publik secara umum di Kanada, penyusunan
standar pelayanan publik dan berbagai
alternatif dari pelayanan publik yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya
sebagai wujud dari bentuk kerjasama ini maka
Walikota/Bupati sebagai peserta study mission
juga diminta untuk memaparkan kondisi
pelayanan publik pada daerah masing-masing
agar Pemerintah Nova Scotia juga dapat
mengambil best practice dari Indonesia.
Hari ketiga dan selanjutnya kegiatan
berada di lapangan untuk melihat secara
langsung apa yang telah disampaikan dalam
pembelajaran, antara lain melihat proses
pengelolaan pelayanan sektor pendidikan dari
tingkat TK, SD, SMP sampai SMA (istilah
Indonesia), mengunjungi pusat pengolahan
Kunjungan ke salah satu pusat pelayanan publik
5

sampah, limbah cair dan air minum, rumah
sakit, kantor-kantor Pemerintah Kota setempat
dan obyek-obyek Public Private Partnersip
(PPP) lain yang ada.
Setelah 9 hari berada di Provinsi Nova
Scotia, pada hari berikutnya sebelum kembali
ke Indonesia, rombongan study mission juga
diterima di Kedutaan Besar Indonesia di
Ottawa, Kanada dan ada juga ada beberapa
agenda lain seperti pertemuan dengan
Kementerian Perternakan setempat yang
menawarkan peluang kerjasama pembibitan
sapi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota di
Indonesia juga pertemuan dengan CARE Center,
sebuah organisasi interasional yang
memberikan bantuan untuk pemberdayaan
masyarakat dalam rangka memerangi
kemiskinan.
SEKTOR PENDIDIKAN
Pemerintah Kanada adalah pemerintah
yang sangat protektif dengan sistem pelayanan
pendidikannya. Pemerintah liberal tetapi sistem
yang dibangun sangat humanis. Campur tangan
Pemerintah sangat besar. Pada tingkat TK atau
usia 4 tahun mereka hanya menanam nilai-nilai,
pengembangan otak, sentuhan seni dan
kerjasama menjadi fokus utama. Pada tingkat-
tingkat berikutnya SMP dan SMA mulai
diajarkan kemandirian dan profesi untuk masa
depan mereka.
Pendidikan sepenuhnya merupakan
tanggung jawab provinsi. Pemerintah Pusat/
Federal hanya bertanggung terhadap
pendanaan (social transfer), dan terhadap
pendidikan suku asli Kanada (aborigin people).
Kurikulum di Kanada tidak dibuat secara
nasional melainkan diserahkan kepada
Pemerintah Provinsi masing-masing. Walaupun
demikian hal ini tidak terlalu menimbulkan
perbedaan yang ekstrim antara Nova Scotia
dengan daerah-daerah lainnya seperti Toronto.
Pedoman yang diterapkan dalam
pengembangan kurikulum adalah sebagai
berikut :
a. Berdasarkan pada praktek terbaik dalam
setiap mata pelajaran dan dalam proses
belajar mengajar.
b. SDM pengembangan kurikulum secara
profesional.
c. Kolaborasi dengan dewan sekolah dan
sekolah untuk:
 Mengidentifikasi kekuatan daerah untuk
perbaikan
 Memastikan kurikulum sesuai kebutuhan
peserta didik yang beragam
 Berbagi praktek terbaik dalam mengajar,
pembelajaran dan penilaian
Di Provinsi ini biaya sekolah dari
Elementary sampai High School gratis karena
semua ditanggung oleh Pemerintah. Sekolah
swasta di sini tidak terlalu berkembang.
Formula pembiayaan pendidikan yang
diterapkan antara Departemen Pendidikan dan
Dewan Sekolah sebagai berikut:
 Departemen Pendidikan mendistribusikan
sumber daya dan pendanaan untuk dewan
sekolah melalui model pendanaan provinsi;
 Dewan sekolah bertanggung jawab untuk
mengalokasikan sumber daya dan dana
untuk memenuhi standar provinsi untuk
pendidikan;
 Departemen bekerja erat dengan dewan
sekolah untuk memastikan bahwa sumber
daya dialokasikan secara efektif, dan untuk
Peserta dari Kota Palangka Raya
6

menyediakan dukungan tambahan yang
mungkin diperlukan.
Undang-undang yang mengatur
pendidikan dibuat oleh Provinsi karena
otonomi tidak berada di Kabupaten/Kota
melainkan di tingkat Provinsi. Hal yang menarik
lainnya adalah tentang rasio guru sangat baik,
yaitu 25 siswa per guru, sedangkan pada tingkat
TK 5 siswa per guru. Biaya pendidikan gratis
karena semua sudah dibiayai oleh pajak yang
dibayar oleh masyarakat. Gaji guru yang
berpendidikan S1 kurang lebih USD 50.000 dan
masa kerja 7 tahun dan S2 kurang lebih USD
60.000 per tahun. Bagi yang masa kerjanya di
atas 10 tahun digaji USD 80.000 atau sekitar Rp
800 juta per tahun. Profesi guru sangat
dihormati di Kanada dan mereka sangat
profesional dan disiplin. Para guru menyadari
bahwa di tangan mereka masa depan Kanada
dipertaruhkan.
Di Provinsi Nova Scotia terdapat 8 dewan
sekolah, yang terdiri atas 7 dewan sekolah
daerah dan 1 dewan sekolah bahasa Perancis.
Pembagian peran dan tanggung jawab antara
dewan sekolah, kepala sekolah dan guru adalah
sebagai berikut :
Dewan Sekolah
 Mempromosikan keunggulan dalam
pendidikan dan memberikan instruksi untuk
semua siswa
 Mengembangkan rencana strategis untuk
wilayah dewan sekolah
 Mengelola urusan keuangan dari dewan
sekolah
 Menyediakan untuk transportasi siswa ke
dan dari sekolah
Kepala Sekolah
 Pemimpin pendidikan di sekolah
 Berkomunikasi secara teratur dengan orang
tua
 Bertanggung jawab untuk memastikan
kurikulum yang diimplementasikan
 Bertanggung jawab atas kesehatan dan
keselamatan siswa dan staf
Guru
 Memberikan program sekolah umum,
mengevaluasi kemajuan siswa, dan
mendorong semua siswa untuk menjadi
pelajar yang terlibat aktif
 Menjaga lingkungan kerja yang aman dan
hormat dan hadir untuk keselamatan,
kesehatan, dan kesejahteraan siswa
Beberapa hal dapat disimpulkan dari
keberhasilan pelaksanaan pendidikan di
Provinsi Nova Scotia sebagai berikut :
 Kemitraan sangat penting untuk
keberhasilan dalam membangun,
melaksanakan, dan memantau standar
minimum untuk mendukung pembelajaran
semua siswa di seluruh propinsi.
 Mitra kunci yang terlibat pada setiap tahap
proses :
 Peningkatan kapasitas
 Umpan balik yang berkelanjutan
 Koreksi diidentifikasi dan diimplementasi-
kan di seluruh sistem sesuai kebutuhan.
SEKTOR PELAYANAN KESEHATAN
Peranan Pemerintah Federal :
 Mengatur dan mengadministrasikan prinsip-
prinsip pelayanan kesehatan melalui UU
Kesehatan Kanada;
 Membantu dalam pembiayaan kesehatan
Provinsi/Teritory melalui Sistem Transfer;
 Menyediakan fungsi-fungsi kesehatan lain
seperti kesehatan publik dan program
proteksi kesehatan serta riset kesehatan.
Peranan Pemerintah Provinsi :
 Pengadministrasian dan pelayanan
kesehatan sesuai petunjuk dari provisi UU
Kesehatan Kanada.
 Memutuskan dimana rumah sakit akan
dilokasikan, berapa banyak petugas
dibutuhkan, dan berapa banyak uang yang
dibutuhkan untuk sistem pelayanan
kesehatan.
Undang-Undang Otoritas Kesehatan
Kanada mengatur cakupan tanggung jawab
7

antara Departemen Kesehatan dan Pemerintah
Kota sebagai berikut:
Departemen Kesehatan
 Bertanggungjawab terhadap petunjuk
strategis dari sistem perawatan kesehatan
 Mengembangkan dan memastikan standar
pelaksanaan pelayanan
 Memonitor, mengukur, dan mengevaluasi
kualitas, aksesibilitas dan komprehensivitas
dari pelayanan kesehatan
Pemerintah Kota
 Melaksanakan, merencanakan, mengatur,
monitor, mengevaluasi dan memberikan
pelayanan kesehatan
 Menentukan prioritas dan alokasi sumber-
sumber
 Mengimplementasikan business plan
pelayanan kesehatan
 Direkomendasikan pelayanan kesehatan
 Berpartisipasi dalam kebijakan provinsi,
rencana dan inisiatif
Undang-Undang Otoritas Kesehatan
meminta Departemen Kesehatan untuk
menyampaikan ‘business plan’ yang meliputi:
UU Otoritas Kesehatan meminta Dept.
Kesehatan untuk menyampaikan “business plan”
meliputi:
 Bagaimana mengutamakan kepentingan
masyarakat
 Tingkat layanan kesehatan yang diperlukan
dan bagaimana layanan tersebut diberikan
 Ketersediaan SDM yang tepat utk pelayanan
kesehatan
 Komponen keuangan yang dibutuhkan
untuk mencapai tujuan dan memberikan
perawatan kesehatan
 Rencana modal untuk infrastruktur dan
peralatan
Pengeluaran Pemerintah untuk bidang
kesehatan mencapai 40% total anggaran yang
tersedia. Dibandingkan dengan pengeluaran
pada bidang-bidang lainnya, pengeluaran dalam
bidang kesehatan lebih tinggi daripada
pengeluaran bidang lainnya, termasuk
dibandingkan bidang pendidikan dan pelayanan
masyarakat lainnya.
SEKTOR PENGELOLAAN SAMPAH
Dalam hal pengelolaan sampah di Nova
Scotia berlaku prinsip ‘too good to waste’, yang
maknanya bahwa setiap rumah tangga dan
industri perlu selektif dalam hal membuang
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
2001-02 2003-04 2005-06 2007-08 2009-10
Provincial Government Spending
2001/02 to 2010-11
($millions)
Health Education Community Services Other Depts Debt Costs
Pengeluaran Pemerintah Provinsi
8

sampah. Tidak semua barang dapat diangkut ke
tempat pembuangan akhir. Beberapa jenis
material tidak akan diangkut oleh petugas
pembuangan sampah karena ada aturan yang
melarangnya. Jenis-jenis material yang dilarang
dibuang adalah:
 Kertas : karton bergelombang dan koran.
 Wadah : tempat minuman, tempat minuman
dari kaca dan logam, plastik.
 Ban bekas
 Sampah cat
 Material organik yang dapat dikomposkan :
daun dan sampah halaman dan sampah
makanan.
 Sampah elektronik.
Larangan pembuangan terhadap jenis
material di atas bertujuan untuk daur ulang
menjadi bahan lain yang bermanfaat. Studi yang
pernah dilakukan menemukan bahwa
Pemerintah Provinsi Nova Scotia berhasil
menghemat minimal $31 juta/tahun dalam
Pengumpulan sampah organik di pinggir jalan
Pengumpulan sampah organik dari industri
Sampah elektronik
9

bidang pengelolaan sampah. Selain itu, Selain
itu, pengelolaan sampah seperti itu telah
memberikan tambahan lapangan pekerjaan,
pengembangan bisnis dan tentunya keuntungan
dalam hal pemeliharaan lingkungan. Tingkat
pembuangan di Nova Scotia 50% lebih rendah
daripada propinsi lainnya di Kanada.
Pengelolaan Limbah Padat
 Pengolahan limbah Padat oleh Sektor
SWASTA, dengan dananya dari saham
Pemerintah Kota Halifax.
 Mengelola limbah padat untuk Landfilling.
 Dibuat jadi seperti gunung, dengan lapisan
paling bawah batu kecil, kemudian sampah,
lalu tanah , tanah-sampah,dst.
 Air limbah dari tempat ini dialirkan ke tangki
penampungan dan diproses lalu dibuang ke
laut. Sedangkan gas metan dibuang melalui
pipa pembuangan ke udara. Gunung sampah
ini lapisan paling atasnya adalah rumput dan
kemungkinan dibuat jadi lapangan golf atau
untuk aktivitas lainnya.
 Untuk Limbah dari Septitank penduduk
dikumpulkan dan diolah. Kotoran dipress
sampai tidak berbau dan dipadatkan seperti
kue, untuk selanjutnya digunakan sebagai
pupuk organik. Air limbahnya disterilisasi
sampai dapat dialirkan kembali ke sungai/
laut.
 Hasil akhir limbah selalu dikontol dan
dipastikan tidak mencemari lingkungan.
Beberapa pelajaran yang dapat diperoleh
dari Pelayanan Pengelolaan Sampah di Nova
Scotia antara lain:
 Semua itu membutuhkan uang/biaya.
Areal Pengomposan
10

Pengelolaan sampah akan
membutuhkan lebih banyak biaya,
namun akan hasilnya akan lebih
besar
 Pembayar pajak semakin berkurang.
 Keuntungan ekonomi
 Lapangan pekerjaan, businesses, nilai
tambah manufaktur, dsb.
 Komposting lebih menantang dari
pada mengantisipasi
 Diperlukan perubahan perilaku masyarakat,
khususnya dalam pemilahan sampah.
SEKTOR PELAYANAN AIR MINUM
Program air minum dianggap penting dan
perlu ada dengan beberapa alasan berikut:
 Perlindungan kesehatan masyarakat
 Kualitas hidup
 Pengembangan ekonomi
 Perlindungan kebakaran
Kewajiban penyedia air minum sesuai
dengan Undang-Undang meliputi:
 Pengujian berkala dan pemantauan
 Pemberitahuan langsung dan tindakan
korektif
 Menyediakan air minum yang aman sesuai
standar.
Strategi Bidang Air Minum
1. Semua PDAM memiliki persetujuan yang
mengharuskan mereka untuk memenuhi
standar yang jelas untuk pengolahan air dan
sertifikasi terdaftar sebagai Operator
Perlengkapan minum air kecil public.
2. Pemilik swasta memahami peran mereka
dalam melindungi dan pengujian air mereka.
3. Semua PDAM memiliki kesepakatan yang
mengharuskan mereka untuk memenuhi
standar yang jelas untuk pengolahan air dan
sertifikasi terdaftar sebagai Operator
Penyediaan Air Minum Publik. Sertifikasi ini
didasarkan atas pendidikan, pengalaman
dan ujian.
4. Pemilik swasta memahami peran mereka
dalam melindungi dan pengujian air mereka.
Perlindungan Sumber Air
Pemerintah Provinsi Nova Scotia juga
menerapkan upaya perlindungan terhadap
sumber air dengan motto ‘satu ons pencegahan
bernilai satu pon pengobatan’. Upaya
perlindungan terhadap sumber air ini
melibatkan masyarakat dan organisasi yang
berkepentingan terhadap cakupan air.
Tahapan perlindungan sumber air yang
diterapkan adalah sebagai berikut:
Tahap I : Memapankan Komite Penasehat
Sumber Air
Tahap II : Mengidentifikasi dan
menggambarkan area proteksi
sumber air
Tahap III : Mengidentifikasi sumber
kontaminasi dan menilai
kerentanan
Tahap IV : Mengembangkan rencana proteksi
sumber air
Tahap V : Memonitor hasil dan rencana
evaluasi
Upaya perlindungan sumber air juga
dilakukan dengan melalui audit penuh terhadap
operator air minum setiap 3 tahun dan
monitoring terhadap kandungan bakteri dan
sisa chlorine setiap 3 bulan. Audit dan
monitoring ini bertujuan membuktikan bahwa
air yang dihasilkan aman bagi konsumen.
Peranan Ombudsman
Ombudsman sangat berperan dalam
pengawasan pelaksanaan pelayanan publik oleh
Pemerintah. Peran ombudsman tidak setengah-
setengah untuk mengawal pihak yang merasa
11

Foto Bersama Peserta Study Mission di Kantor Kedutaan Indonesia
dirugikan oleh pemerintah daerah dalam hal
pelayanan publik yang menjadi haknya, mulai
dari tahap pengaduan sampai ada penyelesaian
akhir (tuntas dan jelas, tidak ada kasus yang
mengambang).
Selain melaksanakan pengawasan,
keberadaan dan peran ombudsman
disosialisasikan secara optimal sekaligus
mempromosikan keadilan dan akuntabilitas
dalam administrasi sektor publik. Badan ini
diberi wewenang untuk melakukan penyidikan
sendiri. Ada divisi khusus yang dibentuk untuk
menangani keluhan dari kaum muda.
Hasil kerja dari badan ini merupakan
peluang bagi karyawan sektor publik (PNS)
untuk memperbaiki kinerja dan mengurangi
kesalahan di tempat kerja demi penyampaian
pelayan publiik yang optimal.
Pelayanan Bersama (Shared Service)
Kota-kota di Propinsi Nova Scotia tidak
asing terhadap pelayanan bersama. Pelayanan
bersama berarti dua atau lebih kota melakukan
kerjasama dalam jenis pelayanan tertentu. Di
Provinsi ini ada lebih dari 230 pelayanan
bersama. Kesempatan ini memberikan peluang
untuk berbagi hal positif (best practices) demi
perbaikan pelayanan pemerintah, selain
terbukti lebih efisien dalam hal pembiayaan.
Bidang-bidang yang telah ada pelayanan
bersama di Provinsi Nova Scotia antara lain
pengelolaan air minum, pengelolan limbah,
tempat rekreasi, keselamatan kebakaran,
pemeriksaan bangunan, panti jompo. Suatu
organisasi non-profit dibentuk untuk mewakili
kepentingan Provinsi pada Pemerintah Kota
dengan total keanggotaan 410 pejabat terpilih
mewakili 54 kota. Organisasi ini disebut Union
of Nova Scotia Municipalities (UNSM), berperan
dalam membantu menjembatani atau
menyelesaikan isu atau permasalahan antar
kota, termasuk pelayanan bersama.
Salah satu contoh cerita sukses pelayanan
bersama adalah County Annapolis dan Town of
Middleton yang mengembangkan saluran air
kotor dan air dari town ke county dengan cost
sharing 50/50 dan pembagian pendapatan
pajak 50/50. Kerjasama ini didasari prinsip
bahwa “Lebih baik mendapatkan 50%
pendapatan pajak dari tanah komersial
daripada mendapatkan 100% pendapatan pajak
dari daerah pedesaan”.
* * *
12

Oleh : Ir. NARIE, Peserta On The Job Training
dari Pemerintah Kota Palangka Raya
Latar Belakang
P
engembangan Ekonomi Lokal adalah
merupakan suatu proses membangun
dialog dan kemitraan para pihak yang
meliputi pemerintah, pengusaha dan organisasi
masyarakat lokal. Tujuan utamanya adalah
mendorong meningkatnya investasi guna
menciptakan pertumbuhan yang tinggi dan
berkelanjutan serta meningkatkan kesempatan
kerja baru dan pemerataan di daerah.
Bank Dunia saat ini sedang mendukung
suatu program kegiatan untuk mendorong
pelaksanaan reformasi dalam arti luas pada
tingkat pemerintahan lokal kota dan kabupaten.
Program ini dikenal dengan nama USDRP
13

(Urban Sector Development Reform Project).
Melalui USDRP, Bank Dunia mendukung
implementasi agenda reformasi dan investasi di
kota dan kabupaten yang berpatisipasi dalam
program USDRP. Direktorat Jenderal Cipta
Karya(DJCK) Kementrian Pekerjaan Umum
bertindak sebagai Executing Agency untuk
proyek ini.
Pemerintah Daerah yang berpartisipasi,
melalui skema penerusan pinjaman, USDRP
melaksanakan konstruksi dan rehabilitasi
bangunan pasar, terminal dan tempat
pelelangan ikan (TPI). Sampai saat ini sudah ada
10 kota/kabupaten yang mendapat-kan
penerusan pinjaman USDRP dengan nilai
investasi yang bervariasi untuk masing-masing
jenis sarana(pasar/terminal) dari mulai Rp 6,5
miliar sampai dengan Rp 46 miliar. Kota/
kabupaten tersebut adalah Kota Banda Aceh
(Nangroe Aceh Darusalam), Kota Sawahlunto
(Sumatera Barat), Kota Cimahi (Jawa Barat),
Kota Palangka Raya (Kalimantan Tengah), Kota
Palopo, Kota Pare-pare, Kabupaten Barru, dan
Kabupaten Sidenreng Rappang (Sulawesi
Selatan), serta Kabupaten Parigi Moutong dan
Kabupaten Morowali (Sulawesi Tengah).
USDRP, melalui kegiatan Urban
Institusional Development Program (UIDP),
memberikan dukungan kepada pemerintah
daerah peserta USDRP untuk merencanakan
dan melaksanakan pendekatan Pengembangan
Ekonomi Lokal (PEL) melalui pelaksanaan
agenda pembaharuan PEL USDRP.
Maksud kegiatan On The Job Training
adalah sebagai media bagi pemerintah daerah
dalam menerapkan langkah-langkah
Pengembangan Ekonomi Lokal dengan
mempelajari apa yang telah dilakukan oleh
pemerintah dan pelaku usaha di negara lain
dalam mendorong pengembangan usaha terkait
fokus kluster yang dipilih.
Tujuan Penulisan
Tujuan pengembangan ekonomi lokal
adalah memberikan panduan bagi daerah dalam
mengembangkan kelembagaan forum
Peserta On The Job Training di Mae Pah Luang Garden
14

pengembangan ekonomi daerah agar lebih
berperan dalam pembangunan ekonomi daerah
secara proporsional yang disesuaikan dengan
kapasitas sumberdaya dan kompetensi yang
dimiliki.
Tujuan On The Job Training di Provinsi
Chiang Rai – Thailand khususnya Doi Tung
Development Project adalah :
1. Menyediakan kesempatan bagi pemerintah
daerah untuk belajar dari pengalaman
pelaksanaan Pengembangan Ekonomi Lokal
di Provinsi Chiang Rai – Thailand khususnya
Doi Tung Development Project, yang telah
berhasil dalam pengembangan ekonomi lokal
terutama pengembangan kluster ekonomi di
negaranya.
2. Mempelajari proses pencapaian dan
permasalahan yang terjadi dalam upaya
Pengembangan Ekonomi Lokal khususnya
pendukungan terhadap Usaha Mikro dan
Kecil yang telah dilakukan oleh Doi Tung
Development Project di Propinsi Chiang Rai,
Thailand.
3. Saling tukar informasi mengenai berbagai
kebijakan, peraturan dan penyusunan
perencanaan Pengembangan Ekonomi Lokal
yang telah dilaksanakan oleh Doi Tung
Development Project di Provinsi Chiang Rai,
Thailand.
GAMBARAN UMUM TENTANG DOI TUNG
DEVELOPMENT PROJECT
Doi Tung Development Project (DTDP),
merupakan salah satu dari empat proyek
unggulan dari Mae Fah Luang Foundation,
didirikan pada tahun 1988 oleh Ibu Suri di Doi
Tung, sebuah daerah pegunungan yang tinggi di
Chiang Rai, provinsi paling utara Thailand.
Wilayah proyek mencangkup sekitar 15.000
hektar, memberi manfaat untuk sekitar 11.000
orang dari 29 desa. Doi Tung pernah menjadi
daerah terpencil di jantung segitiga emas-
Diskusi dengan pihak Pang Mahan Reforestration Project
15

daerah yang terkenal akan produksi opium
illegal dunia. Permasalahan di Doi Tung sangat
kompleks. Daerah Aliran Sungai (DAS) yang
rusak akibat penebangan liar dan pembakaran
untuk kebutuhan penanaman,dan kemudian
semakin dipercepat kerusakannya oleh
penanaman opium. Penduduk di Doi Tung
terdiri atas enam kelompok etnis dan tanpa
memiliki kewargaan Negara Thailand. Mereka
hidup di sebuah “dunia penuh perjuangan”,
dimana orang hidup dalam kemiskinan, tanpa
ada infrastuktur dasar atau dukungan dari
pemerintah. Kelompok-kelompok bersenjata
menduduki sebagian dari wilayah ini, yang
membuat sulit bagi pejabat pemerintah untuk
memberikan bantuan apapun kepada warga
setempat.
Setelah kunjungan pertama Ibu Suri ke
Doi Tung – pada perbukitan tandus – pada
januari 1987, Ibu Suri mengumumkan bahwa
“Saya akan menghutankan kembali Doi Tung”.
Menyadari bahwa akar penyebab permasalahan
tersebut adalah kemiskinan dan kurangnya
kesempatan usaha, maka Ibu Suri memutuskan
untuk memperbaiki kondisi Doi Tung dari sisi
sosial, ekonomi dan lingkungan. Ibu Suri
menunjukkan komitmennya dengan
membangun rumahnya di Doi Tung,
memberikan harapan kepada etnis minoritas
Diskusi dengan pihak Pang Mahan Reforestration Project
Diskusi antar peserta On The Job Training
16

dan menyediakan kesempatan bagi semua
orang tanpa memandang ras, agama atau
kebangsaan. Visi dari Ibu Suri adalah untuk
memungkinkan manusia dan alam hidup
berdampingan secara harmonis, dengan
menyelaraskan kepentingan rakyat melalui
pelestarian lingkungan alam dan memberikan
kesempatan untuk semua, tanpa memandang
perbedaan ras dan agama.
Kerangka waktu untuk DTDP adalah 30
tahun, dan diurai menjadi tiga tahap, yaitu:
a. Tahap I (1988-1993); Penanganan masalah
kesehatan dengan memberikan pendidikan
kesehatan dan pencegahan penyakit. Secara
bersamaan, pemberian kebutuhan dasar
hidup dan kesempatan untuk bekerja serta
pelatihan ketrampilan dilakukan kepada
semua orang.
b. Tahap II (1994-2002); Peningkatan
penghasilan merupakan focus utama dalam
tahap ini. DTDP memperkenalkan konsep
pembangunan pedesaan melalui
peningkatan rantai nilai. Keterlibatan DTDP
pada bidang ini adalah melakukan gerakan
diluar budidaya komoditas pertanian, yaitu
dengan secara aktif merencanakan dan
melaksanakan, bagaimana seseorang dapat
berpindah ke langkah-langkah pengolahan
selanjutnya yang akan memberikan nilai
tambah kepada produk dasar.
c. Tahap III (2003-2017); Pada tahap ini yang
dilakukan adalah perkuatan terhadap unit
usaha sehingga produk dan pengusahanya
akan dapat berkelanjutan. Hal ini dilakukan
sepanjang tahap akhir dengan upaya
pengembangan kapasitas, pemberdayaan,
dan pendidikan tetap dilaksanakan, hingga
masyarakat telah siap untuk mengambil alih
proyek tersebut pada tahun 2017, ketika
tahapan proyek telah selesai. Tujuan utama
dari DTDP adalah untuk mewariskan sistem
administrasi dan manajemen
pengembangan wilayah serta bisnis ke
pemimpin lokal generasi baru.
Doi Tung terdiri dari 4 (empat) unit
bisnis : makanan, kerajinan tangan, hortikutura
dan pariwisata. DTDP sendiri telah mandiri
Sejak tahun 2003, DTDP telah diakui oleh
Kantor PBB untuk narkoba dan kejahatan (UN
Office on Drugs and Crime – UNODC) sebagai
salah satu contoh terbaik di dunia dalam
Pengembangan Alternatif.
PELAJARAN YANG DIPEROLEH
Identifikasi dan Pemilihan Rencana Aksi
Dalam Sebuah Program
Dari beberapa yang dikunjungi untuk
melihat aksi yang telah direncanakan lebih 30
tahun yang telah dilakukan oleh Doi Tung
Development Project (DTDP) target
pembelajaran dari kunjungan di antaranya:
Pang Mahan Reforestration Project, Mae Fah
Luang Gardens, Project Database Center, Novuti
Coffee Site 1 dan Macadamia Plantation, Cottage
Industri dan Outlet, Diskusi dengan Sub-District
Administration Organization (SAO) Mae Fah
Luang, Diskusi dengan Pemerintah Provinsi
Chiang Rai adalah sebagai berikut :
Produk Unggulan dari Tanaman Macadamia
17

a. Pang Mahan Reforestration Project,
mendapat bantuan/dukungan dari Ibu Suri
(ibu dari raja sekarang) Somdej Phra
Srinagarindra dari bertanam Opium menjadi
bertanam lain (seperti kopi dan macadamia)
yaitu pembinaan Kerajaan dan Departemen
Kehutanan sejak tahun 1989 dengan
bertanam pinus. Penelitian menunjukkan
bahwa monokultur pinus tidak dapat
menjadikan hutan tersebut sebagai tempat
hidup. Proyek reboisasi Pang Mahan
mencakup luas 2.242 ha yang dihuni oleh 6
suku asli perbukitan di 18 desa dengan
jumlah penduduk 7.639 orang. Pendekatan
kepada masyarakat dilakukan dengan
mendengar dan mengajar serta memberikan
pemahaman dan menekankan untuk
melindungi hutan. Serta prinsip Yang Mulia
Raja yaitu “Mengerti, Menjangkau dan
Mengembangkan” dan prinsip Ibu Suri yaitu
“Memupuk tanah, memupuk masyarakat
dengan menanamkan kesadaran lingkungan
kepada masyarakat untuk melestarikan
hutan yang berkelanjutan.”
b. Mae Pah Luang Foundation dalam
pengembangan ekonomi lokal terutama
pengembangan kluster ekonomi pada
kegiatan Doi Tung Project, Mae Pah Luang
Garden awalnya merupakan desa Akha Pa
Kluay, yaitu desa yang digunakan sebagai
rute utama bagi rombongan opium dan
terlibat dalam perdagangan heroin dan
senjata. Atas permintaan dari Doi Tung
Development Project, masyarakat setuju
direlokasi ke lokasi baru berjarak 500 m
dari desa mereka. Di bekas pemukiman
mereka sebuah taman bunga sedang
dibangun seluas 10 ha sesuai keinginan Ibu
Suri. Di tengah taman ini berdiri “Continuity/
kontinuitas”, yaitu sebuah patung Misiem Yip
Pertemuan dengan Pihak Projects Database Centre
18

-In-Soi. Ibu Suri yang memberikan nama
patung tersebut untuk memastikan bahwa
setiap keberlangsungan akan menjamin
keberhasilan dari setiap usaha. Taman
tersebut dipelihara oleh penduduk setempat
dan membawa pendapatan yang besar ke
daerah, secara langsung juga kesempatan
kerja bagi penduduk setempat, secara tidak
langsung sebagai tujuan wisata.
c. Project Database Center, secara langsung
menangani bagaimana Mae Pah Luang
Foundation menunjang, membantu dan
memantau pelaksanaan seluruh kegiatan
yang dikelola oleh Mae Pah Luang
Foundation. Berbagi pengalaman dalam
melakukan adaptasi dan menerapkan filosofi
secara teori kedalam praktek di dalam
maupun diluar Doi Tung Project.
d. Navuti Coffee Site 1 dan Macadamia,
merupakan suatu proyek Pemerintah.
Proyek ini menciptakan lapangan kerja dan
menghasilkan pendapatan bagi penduduk
desa dan pendapatan yang memuaskan bagi
proyek. Laba yang dihasilkan oleh Navuti
telah diinvestasikan dalam kegiatan
pembangunan masyarakat. Keberhasilan
dalam pengentasan kemiskinan pedesaan
dan inisiatif pemberantasan narkoba yang
efektif, Doi Tung Development Project telah
dikenal dunia internasional sebagai salah
satu proyek dunia yang paling berhasil
dalam pembangunan berkelanjutan.
Didirikan pada tahun 1989, Navuti adalah
salah satu kemitraan publik-swasta pertama
dan salah satu bentuk proyek dari Corporate
Social Responsibility (CSR) di Thailand.
Metode ini telah menunjukkan keberhasilan
dari metode yang tidak hanya
memberdayakan orang dan memungkinkan
mereka sendiri untuk menyadari potensi
Pertemuan dengan Pemerintah Provinsi Chiang Rai
19

mereka sendiri, namun juga menjadi model
dari investasi sosial dari sektor swasta.
Proyek hutan ekonomi ini terdiri dari
perkebunan kopi dan macadamia.
e. Cottage Industry and outlet. Pusat pelatihan
kejuruan pertama ini telah berkembang
menjadi basis produksi untuk kerajinan dan
kopi panggang. Mid-stream ini merupakan
tahap pembangunan yang menggabungkan
kearifan lokal, terutama unsur perempuan
dan pengetahuan modern dan memberikan
nilai tambah bagi produk home–industry,
sehingga membuat produk ini memiliki nilai
jual tinggi di tingkat lokal maupun
internasional. Kawasan ini terus menghasil-
kan lapangan pekerjaan, aliran pendapatan,
penghasilan tambahan yang efektif dan
alternatif untuk memangkas praktek-praktek
pertanian yang merusak. Outlet kawasan ini
adalah pabrik tenun, pabrik kertas Malbery,
fasilitas kopi panggang, pabrik keramik dan
kultur jaringan.
f. Diskusi dengan Sub-Distrik Administration
Organisasi (SAO), Mae Fah Luang Foun-
dation, Doi Tung Development Project dari
pihak tersebut memberikan informasi serta
pengalaman mereka dalam melaksanakan
program dan kegiatan juga kebijakan,
peraturan dan penyusunan perencanaan
pelaksanaan, peran serta pemerintah lokal
dalam mendukung kegiatan Doi Tung
Project. Perencanaan yang mereka lakukan
adalah perencanaan partisipatif yaitu dengan
mengundang masyarakat yang terlibat untuk
berdialog, mendengarkan apa yang mereka
butuhkan dalam hal tersebut tidak semua
yang mereka butuhkan dipenuhi, selain itu
pihak Doi Tung Project memberikan kegitan
pendidikan, kesehatan, mata pencaharian
dan kebudayaan yang tujuannya
menanamkan unsur budaya sehingga tidak
mengesampingkan budaya mereka sendiri.
g. Diskusi dengan Pemerintah Daerah Chiang
Rai. Pemerintah Provinsi Chiang Rai
memfasilitasi Pang Mahan Reforestration
Project, Doi Tung Project, Mae Pah Luang,
awalnya 30 tahun yang lalu yaitu satu
komponen dengan pemerintah, serta One
Tambon One Product (OTOP), merupakan
visi pemerintah pusat.
Pelibatan Masyarakat dalam Perencanaan
Dalam melaksanakan kegiatan tentu
pelibatan masyarakat dalam perencanaan
penting karena semuanya adalah memberikan
kepercayaan kepada masyarakat untuk kepen-
tingan, dengan mengundang salah satunya
kuncinya membuat keterikatan lokal/leaders,
tokoh masyarakat untuk menjembatani antara
pemerintah dan masyarakat mulai dengan
dialog/musyawarah/pembicaraan yang dilaku-
kan pada malam hari mengingat pagi hingga
sore hari masyarakat tersebut juga bekerja.
Tempat pertemuan ditentukan, atau pihak
yayasan yang datang kepada masyarakat
mendengar apa keinginan mereka. Pertemuan
seperti ini dilakukan berulang-ulang dan pihak
yayasan tinggal bersama-sama dengan
masyarakat untuk sementara. Cara ini untuk
menunjukkan komitmen yayasan. Perencanaan
yang dilakukan mulai dari desa melalui kepala
desa disampaikan ke kecamatan, kecamatan
mengundang pimpinan yang lain untuk
mendengarkan mereka, melihat kebutuhan
anggaran, kalau tidak cukup diajukan ke
provinsi.
Kapan peran dan intervensi pemerintah
didukung?
Peran dan intervensi pemerintah pada
awalnya tidak didukung. Hal ini membutuhkan
waktu. Tetapi pemerintah selalu berupaya
untuk meyakinkan dan perlu bukti fisik yang
dapat dilihat oleh masyarakat. Yang paling
penting adalah apa yang bisa diperoleh
masyarakat yaitu keluar dari persoalan dan
meyakinkan mereka bahwa orang-orang di
sekitar mereka mau membantu. Seperti kopi,
adalah kebijakan/keputusan bentuk intervensi
untuk mendukung tanaman kopi, karena telah
20

ditanam oleh masyarakat kopi robusta dan kopi
arabica. Pihak yayasan tidak ingin masyarakat
hanya menjadi petani kopi melainkan
memahami tentang rantai nilai dan
mendapatkan nilai tambah lebih lanjut
mengingat peran pemerintah sebagai manajer,
fasilitator, dan regulator.
Membangun Kerjasama (Sinergi) antara
Pemerintah dan Pihak di Luar Pemerintahan
Dalam membangun kerjasama(sinergi)
antara pemerintah dan pihak di luar
pemerintahan sudah dilakukan antara lain
Navuti Coffee Site Macadamia Plantation
perusahaan yang mereboisasi dan mengembang
-kan hutan ekonomi produktif Doi Tung dengan
mengolah komoditi kopi dan macadamia, adalah
kemitraan publik-swasta pertama salah satu
bentuk dari proyek Corporate Sosial
Resposibility (CSR) di Thailand.
Cottage Industry and Outlet merupakan
sentra IKM dan UKM pusat pelatihan pertama
telah berkembang menjadi basis produksi untuk
produk kerajinan dan kopi panggang. Mid-
stream merupakan tahap pembangunan yang
menggabungkan kearifan lokal.
Menghubungkan produsen ke pasar melalui
kemitraan usaha
Berbagai kepentingan saling
berhubungan dengan produsen berhubungan
langsung dengan pasar. Pada program USDRP,
pengembangan ekonomi lokal menghendaki
adanya kerjasama antara pemerintah, pelaku
usaha, dan masyarakat dalam upaya terus
meningkatkan, memajukan, memecahkan
bersama permasalahan usaha, merencanakan
strategi dan agenda kegiatan bersama, dan
21

memikirkan bersama pemasaran regional,
nasional bahkan internasional.
Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat
Memberikan kesempatan kepada
masyarakat untuk belajar melihat, masyarakat
yang melaksanakan mulai dari usulan yang
mereka sampaikan, diajukan seperti profosal
juga masyarakat itu sendiri yang
melaksanakan/melakukan bahkan sampai
mempertanggung jawabkan, pemerintah hanya
sebagai pendamping, kalau ada yang salah/
keliru tentu pendamping akan mengarahkan
seperti ada banyak program pemerintah ada
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri Perkotaan yang sebelumnya
Program Penanggulangan Kemiskinan
Perkotaan (P2KP), pemberdayaan partisipatif.
Pengembangan data base sebagai basis
perencanaan yang baik
Database adalah penting sebagai basis
perencanaan yang baik, karena segala sesuatu
berangkat dari data. Database menunjang,
membantu, dan memantau pengelolaan seluruh
kegiatan yang kita kelola dan dilaksanakan, dan
perlu dikembangkan bahkan ditingkatkan.
Yang Diperlukan untuk Memastikan
Keberlanjutan dari Suatu Program
Dalam rangka keberlanjutannya,
eksistensi forum pengembangan ekonomi
daerah memerlukan dukungan berupa:
1. Komitmen yang tinggi kepala daerah, peran
inisiator/penggerak forum (local champion),
legalitas forum, rencana strategis (Renstra)
forum sebagai pedoman kinerja,
pengambilan keputusan dilakukan secara
musyawarah/mufakat, tetap menjaga
independensi, penguatan pembiayaan
program kerja yang jelas dan kontinyu,
mendorong pemanfaatan sumber daya lokal
bagi pelaku ekonomi daerah dan dukungan
infrastruktur agar mampu berkiprah secara
lebih signifikan dalam pengembangan
ekonomi daerah;
2. Model pembiayaan program yang dapat
dilaksanakan berupa : (i) alokasi dana dari
pemerintah (APBD), (ii) kontribusi dari
pelaku ekonomi (marketing/commitment
fee), (iii) dari dana tanggungjawab sosial
perusahaan (CSR) BUMN atau BUMS,
(iv) mekanisme dana transfer pusat daerah
atau Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagai
insentif bagi daerah; serta fasilitasi program
dari lembaga-lembaga donor asing;
3. Prasyarat internal berupa : pemenuhan
22

Peserta dari Pemerintah Kota Palangka Raya
kecukupan teknologi, modal, etika /moral,
manajemen dan pasar;
4. Prasyarat eksternal berupa : akses informasi
dan pasar (informasi simetris), ketenangan
dan keamanan, perijinan yang mudah, murah
dan cepat dan penghapusan pungutan liar
(pungli), akses permodalan dan dukungan
infrastruktur yang memadai.
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
Faktor-faktor penentu keberhasilan
program Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL)
adalah :
a. Daerah harus memiliki Visi yang jelas dan
akurat, serta komitmen dari Kepala Daerah;
b. Adanya dukungan anggaran keuangan yang
cukup;
c. Mengenali adanya perbedaan dalam
masyarakat;
d. Adanya investasi sektor swasta;
e. Adanya komitmen dari seluruh stakeholder
dan pelaku utama PEL, persetujuan dan
pengesahan terhadap rencana strategi dan
program PEL.
PENUTUP
 Dalam melaksanakan kegiatan tentu pelibat-
an masyarakat dalam perencanaan penting
karena semuanya adalah memberikan
kepercayaan kepada masyarakat untuk
kepentingan bersama, dengan mengundang
salah satu kuncinya membuat keterikatan
lokal/leaders, tokoh masyarakat untuk
menjembatani antara pemerintah dan ma-
syarakat mulai dengan dialog/musyawarah/
pembicaraan yang dilakukan pada malam
hari mengingat pagi hingga sore hari
masyarakat tersebut juga bekerja. Tempat
pertemuan ditentukan atau pihak yayasan
yang datang kepada masyarakat mendengar
keinginan mereka. Untuk hal ini dilakukan
pertemuan berulang-ulang dan selama
melakukan pertemuan, pihak yayasan
tinggal bersama-sama dengan masyarakat
untuk sementara waktu. Cara ini untuk
menunjukkan komitmen dari yayasan.
Perencanaan yang dilakukan mulai dari desa
melalui kepala desa disampaikan ke
kecamatan, kemudian kecamatan mengun-
dang pimpinan yang lain untuk mendengar-
kan mereka, melihat kebutuhan anggaran.
Kekurangan anggaran akan diajukan ke
provinsi.
 Komitmen yang tinggi kepala daerah, peran
inisiator/penggerak forum (local champion),
legalitas forum, rencana strategis (Renstra)
forum sebagai pedoman kinerja, pengam-
bilan keputusan dilakukan secara
musyawarah/mufakat, tetap menjaga
independensi, penguatan pembiayaan
program kerja yang jelas dan kontinyu,
mendorong pemanfaatan sumber daya lokal
bagi pelaku ekonomi daerah dan dukungan
infrastruktur agar mampu berkiprah secara
lebih signifikan dalam pengembangan
ekonomi daerah.
 Model pembiayaan program yang dapat
dilaksanakan berupa : (i) alokasi dana dari
pemerintah (APBD), (ii) kontribusi dari
pelaku ekonomi (marketing/commitment
fee), (iii) dari dana tanggungjawab sosial
perusahaan (CSR) BUMN atau BUMS,
(iv) mekanisme dana transfer pusat daerah
atau Provinsi ke Kabupaten/Kota sebagai
insentif bagi daerah, serta (v) fasilitasi
program dari lembaga-lembaga donor asing.
* * *
23

Oleh : Roysart Alfons dan Mellianae Merkussi—
Pegawai Bappeda Kota Palangka Raya yang
mengikuti Program Beasiswa Magang Bappenas
Oktober—November 2012 di Jepang
J
epang merupakan salah satu negara yang
telah berhasil dalam memperkuat dan
mengembangkan Usaha Kecil dan
Menengah (UKM). Pengalaman sukses mereka
dapat dijadikan pembelajaran bagi
pengembangan UKM di Kota Palangka Raya.
Karena itu, laporan ini mengumpulkan
informasi tentang Michino Eki, Tsubame
Syndicate, dan inisiatif serta pendampingan
Pemerintah Jepang dalam pengembangan UKM-
nya. Hal ini dapat menjadi masukan bagi
Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka
pengembangan model (strategi tindakan) dan
kemampuan untuk membuat keputusan penting
di masa depan.
PEMBELAJARAN DARI JEPANG
1. Michino-Eki (Roadside Station)
Michino-Eki merupakan tempat
peristirahatan yang disediakan oleh pemerintah
yang dapat ditemukan di sepanjang jalan raya
penghubung antar daerah di Jepang. Fungsinya
bukan hanya sebagai tempat peristirahatan
24

namun juga memiliki fungsi sebagai tempat
bertukar informasi. Sebagai tempat
peristirahatan, tempat ini menyediakan area
parkir, toilet dan area beristirahat yang buka 24
jam tanpa biaya. Sebagai tempat bertukar
informasi, tempat ini menyediakan informasi
mengenai kondisi jalan raya, ramalan cuaca,
informasi mengenai kecelakaan, perbaikan dan
rute. Jenis informasi lainnya adalah mengenai
berbagai macam kegiatan masyarakat lokal
seperti misalnya lokasi wisata, kuliner, produk
lokal, sejarah, budaya dan lain-lain.
Michino Eki juga menyediakan sayuran
dan buah lokal, kedai dan restoran dengan
kuliner khas daerah setempat, suvenir dan
barang-barang buatan tangan. Penyedia barang
dan jasa di Michino-Eki di pilih dengan hati-hati
sehingga memainkan peranan penting untuk
benar-benar mewakili daerah mereka.
Michino-Eki secara unik berbeda dengan
tempat peristirahatan lain di dunia karena 3
alasan (World Bank, 2006). Pertama, walaupun
Michino Eki di Jepang berada di bawah
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan
Transportasi, namun perencanaan,
implementasi, operasi dan manajemen hampir
semuanya diserahkan ke tangan komunitas
lokal. Sehingga tidak mengherankan apabila
Michino Eki memberikan hubungan yang lebih
kuat antara komunitas lokal dan pengguna jalan
raya. Kedua, Michino Eki tidak hanya
memberikan jasa ekonomi melalui fungsi
penjualannya, Michino Eki juga memberikan
layanan publik kepada masyarakat lokal dan
non lokal seperti sanitasi, kesehatan,
pendidikan dan pelatihan dan juga kegiatan
budaya.
Ketiga, walaupun sebuah area
peristirahatan yang normal dimaksudkan untuk
pengguna jalan raya, Michino Eki juga melayani
Suasana di depan sebuah michino-eki
Suasana di salah satu Michino-eki di Muikamachi
25

masyarakat lokal yang datang dengan
kendaraan, berjalan kaki atau bersepeda.
Michino Eki diimplementasikan pada tahun
1993, sekarang lebih dari 830 Michino Eki
tersebar di Jepang (di luar area metropolitan)
Michino Eki merupakan satu cara
pergerakan inisiatif dalam promosi dan
marketing. Fungsi Michino-Eki: sebagai area
peristirahatan bagi pengguna jalan, untuk
menyediakan informasi lokal, untuk
menyediakan kesempatan mendapatkan
penghasilan bagi pengusaha lokal. Ini bisa
sangat berguna bagi Palangka Raya dalam
meningkatkan ekonomi dan komunitas lokal.
Merupaka kesempatan bagi petani dan
pengrajin lokal untuk menjual produk mereka.
Ini juga bisa menjadi contoh koordinasi efektif
antara pemerintah pusat dan lokal dan
produsen lokal.
Kementerian Pertanahan, Infrastruktur
dan Transportasi Jepang sebagai penyedia
fasilitas Michino-eki tetap aktif membina
Michino-eki, termasuk dalam hal promosi
melalui berbagai media dalam rangka
pelayanan bagi pengguna jasa transportasi.
Beberapa hal yang dapat disimpulkan
dari konsep michino-eki di Jepang adalah
sebagai berikut:
1. Michino-eki dijalankan oleh penduduk di
sekitarnya. Hal ini berdampak pada hal-hal
berikut:
a. Menciptakan lapangan pekerjaan bagi
warga di sekitarnya, khususnya bagi para
wanita dan usia lanjut.
b. Termotivasi sendiri karena menjajakan
produk mereka sendiri.
c. Persatuan petani menciptakan relasi yang
lebih kuat di kalangan anggotanya.
d. Lebih dekat kepada pelanggan /pembeli.
e. Harga-harga barang ditentukan sendiri.
Produk-produk lokal yang dijual pada salah satu michino-eki di Muikamachi
26

2. Berfungsi lebih daripada sebagai pusat
penjualan atau usaha ekonomi. Beberapa hal
yang berkaitan dengan konsep ini antara
lain:
a. Paradigma pendirian michino-eki adalah
untuk memberdayakan komunitas lokal,
sehingga fungsinya tidak dibatasi hanya
untuk kebutuhan ekonomi melainkan juga
kebutuhan sosial.
b. Penyediaan berbagai jenis pelayanan
kebutuhan masyarakat, seperti pelayanan
kesehatan, pusat pendidikan dan
pelatihan, program-program kebudayaan,
membuat lokasi michino-eki semakin
populer dan memberikan keuntungan
bagi usaha penjualan di michino-eki.
3. Melayani baik pengguna jalan maupun
masyarakat di sekitarnya. Hal ini
menjembatani jarak (gap) antara penduduk
di kawasan pinggiran dengan yang tinggal di
perkotaan.
2. Migakiya Syndicate
Migakiya Syndicate adalah sebuah
konsorsium lokal produsen kecil yang
mengkhususkan diri dalam bidang poles logam.
Sindikat ini dijalankan oleh Kamar Dagang dan
Industri di Tsubame, yang merupakan kota kecil
dengan populasi 84.000 jiwa terletak sekitar
300 km utara Tokyo, Jepang. Kota ini telah lama
menjadi rumah bagi perusahaan kecil
pengolahan logam, beberapa di antaranya telah
ada selama lebih dari 150 tahun. Perusahaan
Proses Pemolesan
Meninjau lokasi pemolesan
27

pengolahan logam Tsubame ini telah
memproduksi sekitar 90% dari peralatan
makan logam bergaya barat di Jepang. Namun,
karena pabrik manufaktur telah bergeser ke
luar negeri untuk mencari tenaga kerja lebih
murah selama 20 tahun terakhir, industri
pengolahan logam Tsubame telah menghadapi
penurunan yang serius.
Hal ini memaksa perusahaan kecil lokal
untuk mulai menerapkan pengetahuan dan
keterampilan mereka dalam memproduksi
produk. Migakiya Syndicate didirikan pada
tahun 2003 untuk melakukan bisnis bersama-
sama bagi banyak perusahaan kecil poles logam.
"Migakiya" adalah kata dalam bahasa Jepang
yang diciptakan dan bermakna "Poles (Migaki)"
dan "Persekutuan (Ya)." Sindikat telah berhasil
mengembangkan keterampilan dan
kemampuan para anggotanya dengan
memasukkan komponen otomotif, produk IT,
dan peralatan medis. Hal ini telah merevitalisasi
industri lokal tradisional, dengan 47
perusahaan kecil baru dalam lima tahun
terakhir.
Peserta Magang bersama Pejabat dari Prefektur Niigata
Apa yang bisa dipelajari dari Migakiya
Syndicate yaitu penggunaan clustering, inovasi
dan informasi dan strategi teknologi. Clustering
adalah strategi yang tepat dalam memfokuskan
promosi UKM terutama apabila lokasi industri
tersebar dan cenderung memiliki kesamaan
dalam output, input, teknologi atau mesin, dll.
Model clustering dalam industri poles logam di
Jepang telah ‘menyelamatkan’ industri ini dalam
menghadapi persaingan global, khususnya Cina
yang juga menyediakan produk sejenis dalam
skala yang lebih besar sekalipun masih kalah
dalam kualitas dibandingkan produk dari
Tsubame. Terbukti beberapa perusahaan besar,
seperti mempercayakan pemolesan produknya
di Tsubame, antara lain Apple.
Untuk menjadi inovatif, tidak selalu harus
memiliki pengetahuan baru, dalam kasus
Migakiya Syndicate, ini mengacu pada kemajuan
atau modifikasi pengetahuan yang ada.
28

Migakiya Syndicate menyadari potensi pasar
poles magnesium. Pengrajin senior di Syndicate
datang bersama-sama untuk berbagi
pengetahuan dan keterampilan mereka. Dengan
demikian, mereka mampu meningkatkan
teknologi polishing mereka dari tingkat 1
milimeter ke tingkat 0,01 milimeter. Penciptaan
pengetahuan yang inovatif melalui berbagai
diskusi tatap muka dan demonstrasi oleh
pengrajin senior secara signifikan memperluas
jangkauan pelayanan mereka.
UKM juga dapat menggunakan informasi
dan strategi teknologi untuk meningkatkan
daya saing mereka di pasar global melalui
penerapan dan adopsi teknologi baru yang
efektif berfungsi untuk mengurangi biaya.
Seperti penggunaan internet untuk
mempromosikan dan menjual produk.
Beberapa hal menarik dapat disimpulkan
dari Mikagiya Syndicate sebagai berikut:
1. Mengubah jenis produksi terbukti dapat
menjadi solusi atas penurunan permintaan
produk, dengan tetap mempertahankan
penerapan skill utama, yaitu pemolesan
logam.
2. Relasi yang kuat di antara setiap unit usaha
yang terlibat sangat menentukan
keberhasilan.
3. Berkolaborasi, artinya bahwa industri-
industri pemolesan logam di Tsubame
menghadapi pasar dengan mengambil posisi
sebagai satu entitas, bukan sendiri-sendiri.
4. Perlu adanya sistem yang jelas dalam
berkolaborasi untuk menangani hal-hal
seperti alur informasi, manajemen produksi
dan kualitas, dan kehumasan.
5. Berkolaborasi dalam pengetahuan, yaitu
berbagi keahlian untuk menciptakan kreasi
inovatif dan pengembangan skill.
6. Perlu mempersiapkan generasi penerus
usaha melalui pendirian pusat pelatihan.
7. Perlu kerjasama dengan media untuk
mendukung usaha dari industri-industri
kecil.
Peserta Magang bersama pejabat dari Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri Jepang dan
Profesor Akihiro Akita dari International University of Japan
29

3. Inisiatif dan Pendampingan
Pemerintah Jepang
Mengelola Teknologi dan Manajemen UKM
Langkah-langkah yang perlu diambil oleh
UKM di Jepang untuk meningkatkan sumber
daya bisnis mereka dengan cara mempertahan-
kan dan memperkuat kemampuan teknologi
dan manajemen mereka.
● Pengembangan pekerja manufaktur terampil
UKM
Mengembangkan pekerja manufaktur
terampil merupakan prioritas mendesak.
Adalah penting bagi UKM untuk memastikan
bahwa keahlian dan teknologi yang mereka
kembangkan tetap dipertahankan dengan
cara melatih teknisi muda yang terampil.
UKM mulai membentuk kemitraan dengan
masyarakat, perusahaan lain, dan universitas
untuk mengatasi tantangan yang ada.
● Dukungan bisnis bagi UKM
Tantangan yang dihadapi oleh UKM semakin
kompleks dan beragam. Penting bagi UKM
untuk mengambil langkah-langkah guna
memperkuat manajemen mereka dengan
memanfaatkan berbagai ahli dari luar dan
sumber daya lainnya. Pemberian dukungan
Industri kerajinan kaca
30

oleh lembaga keuangan dapat membantu
UKM mengatasi tantangan bisnis mereka dan
ini memberi kontribusi yang sangat penting
bagi kedua UKM dan lembaga keuangan itu
sendiri, dan untuk merevitalisasi komunitas
lokal mereka. Pemerintah berperan untuk
mendiversifikasi dan meningkatkan
kapasitas penyedia dukungan bisnis.
Pendampingan Jepang dalam Promosi UKM
Mengingat Jepang bertahun-tahun
berpengalaman dalam promosi UKM, banyak
negara berkembang berharap operasi yang
efektif dari Jepang sebagai berikut:
 Mendorong pengembangan industri lokal
untuk menyediakan kesempatan kerja
sebagai langkah-langkah anti-kemiskinan
dan mendukung pembangunan sosial.
 Meningkatkan bantuan dalam pembangunan
infrastruktur, transfer teknologi, promosi
UKM, dan pengembangan industri
pendukung, sebagai bagian dari komitmen
Jepang untuk mendukung reformasi
struktural ekonomi dalam mengatasi Krisis
Ekonomi Asia. Dalam kerjasama ini,
demarkasi dan koordinasi dengan dana
publik lainnya harus ditekankan. Bantuan
tidak hanya harus fokus pada menanggapi
krisis, tetapi dirancang untuk memperkuat
sistem keuangan nasional, mengembangkan
sumber daya manusia inti, dan meningkatkan
manajemen bisnis dan keterampilan teknis.
Dukungan Dana bagi UKM Lokal
Bersama dengan pemerintah prefektur
dan lembaga keuangan lokal, Pemerintah
Jepang menyediakan dukungan keuangan yang
diperlukan terhadap penciptaan UKM baru
melalui dua jenis dana "start-up" dan
"challenge".
Pendampingan Pemerintah Jepang untuk
Meningkatkan Keterampilan Pemasaran
UKM Daerah
Dalam rangka meningkatkan daya
pemasaran UKM daerah, Pemerintah Jepang
membuat sebuah manual yang berisi informasi
tentang topik-topik seperti perencanaan dan
pengembangan produk berorientasi pelanggan,
manajemen merek yang efektif, dan studi kasus
perusahaan, dan mendistribusikannya di antara
UKM dan organisasi pendukung.
Pembelajaran bagi Pelaksanaan
Pengembangan Ekonomi Lokal di Kota
Palangka Raya
Beberapa hal yang dapat dipelajari dari
kegiatan magang ini adalah sebagai berikut:
1. Penguatan kerjasama antar UKM dalam
suatu wadah yang difasilitasi oleh
pemerintah daerah. Dalam kasus michino-
eki, Pemerintah Jepang melalui Kementerian
Ekonomi, Transportasi dan Industri
menyediakan lahan dan bangunan untuk
usaha ekonomi masyarakat lokal.
Pemerintah Jepang juga memfasilitasi
publikasi dan promosi michino-eki sekaligus
memberikan informasi kepada masyarakat,
khususnya para pengguna jalan.
2. Di Indonesia sudah ada lembaga koperasi
yang dalam beberapa hal memiliki kemiripan
dengan michino-eki, terutama dalam hal unit
tersebut dikelola sepenuhnya oleh masya-
rakat. Penguatan lembaga ekonomi yang
bersifat mengumpulkan kekuatan ekonomi
kecil atau menengah seperti koperasi dan
sebagainya perlu mendapat perhatian
pemerintah untuk penguatan UKM.
3. Posisi michino-eki dipilih secara strategis
oleh Kementerian Ekonomi, Transportasi
dan Industri Jepang sehingga memberikan
kemudahan bagi sasarannnya, yaitu para
pengguna jalan, sekaligus keuntungan bagi
usaha perekonomian masyarakat lokal.
Belajar dari hal ini, perlu dipertimbangkan
pemanfaatan koperasi sebagai sarana
promosi, sehingga lokasi pembangunan
gedungnya perlu dipertimbangkan
sebagaimana layaknya pertokoan, yaitu
mudah dilihat dan menarik perhatian.
31

Peserta magang dari Bappeda Kota Palangka Raya
di lokasi depan Istana Kaisar Jepang.
UKM
UKM
UKM
UKM
UKM UKM
Pemerintah
Pasar
Bank
…
4. Dalam hal michino-eki, Pemerintah
membantu mempublikasikan lokasi,
pelayanan yang tersedia sekaligus jenis
produk yang tersedia di berbagai michino-
eki. Publikasi dilakukan melalui media cetak
dan internet.
5. Pengelolaan michino-eki diserahkan
sepenuhnya kepada masyarakat di
sekitarnya. Hal ini terbukti memberikan
dampak yang positif. Masyarakat yang
mengelola michino-eki akan berusaha
menyediakan layanan terbaik karena mereka
menjual produk mereka sendiri. Selain itu,
juga membuka lapangan pekerjaan bagi
masyarakat di sekitarnya.
6. Model sindikasi terbangun di dalam michino-
eki dan industri pemolesan logam di
Tsubame. Sindikasi membantu usaha-usaha
kecil bernaung dalam suatu wadah sehingga
potensinya menjadi lebih besar dan dapat
menjawab permintaan pasar dalam jumlah
besar. Keuntungan lain dari model ini yaitu
suatu daerah menjadi terkenal karena
mempunyai produk unggulan tertentu
sehingga berdampak bagi unit-unit usaha
kecil di dalamnya. Model sindikasi dan usaha
kecil menengah dapat digambarkan sebagai
berikut:
Belajar dari pengalaman Jepang, beberapa
hal menjadi syarat untuk berfungsinya konsep
sindikasi ini dengan baik, yaitu:
1. Bertujuan untuk memberikan
kesejahteraan bagi para anggotanya, bukan
hanya pertimbangan keuntungan ekonomi.
2. Konsorsium dijalankan sendiri oleh para
anggotanya, bukan campur tangan staf
pemerintah maupun pihak luar lainnya.
3. Hubungan yang baik di antara para anggota.
4. Kompetisi di antara anggota harus
diminimalisir.
5. Berbagi pengetahuan di antara anggota.
6. Manajemen yang jelas.
7. Didukung oleh pemerintah.
8. Dipublikasikan dengan baik.
32

Rangkuman materi Rakornas Litbang
Kemendagri pada bulan Juli 2012 di Makassar.
I
novasi adalah kegiatan penelitian,
pengembangan, penerapan, pengkajian,
perekayasaan dan pengoperasian yang
bertujuan mengembangkan penerapan praktis
nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru
atau cara baru untuk
menerapkan ilmu pengeta-
huan dan teknologi yang
telah ada ke dalam produk atau proses
produksi. Proses inovasi sangat diperlukan
dalam rangka mengoptimalkan kinerja dan
perolehan nilai/manfaat, baik terhadap
pelaksanaan kegiatan maupun hasil pengolahan
sumber daya. Misalnya dalam hal pengelolaan
sumber daya alam, di mana Indonesia terkenal
memiliki kekayaan alam yang sangat besar.
Penghasil batubara no.6 di dunia
Penghasil sawit terbesar di dunia
33

Beberapa jenis produk menduduki peringkat
yang tinggi di dunia, antara lain penghasil
batubara nomor 6 di dunia, eksportir CPO
terbesar, penghasil kakao nomor 3 di dunia.
Selain itu, di Indonesia juga terdapat berbagai
jenis tanaman obat-obatan (medicinal plants).
Jika pengelolaan sumber daya tersebut masih
bergantung pada cara tradisional dan
konvensional, maka sangat kecil keuntungan
yang diperoleh.
Gambar di bawah ini menunjukkan nilai
tambah dari produk jika dijual pada tingkat
proses tertentu. Misalnya pada hasil buah
kakao, jika dijual langsung berupa kakao biji
hanya mendapat keuntungan satu kali. Jika
diproses setengah jadi menjadi mentega kakao
(cacao butter) nilai tambahnya sampai 3 kali,
dan jika diproses sampai menjadi coklat
batangan nilainya menjadi 8 kali. Jika daerah
penghasil kakao didorong untuk memproses
kakao sampai menjadi produk setengah jadi
atau hasil akhir, maka keuntungan yang lebih
Teknologi dan Nilai Tambah
Permasalahan Sosial di Negeri Kaya
34

Contoh Model dan Rintisan Sistem Inovasi Daerah Bekerjasama dengan Pemda
35

besar diperoleh bagi daerah tersebut. Dampak
keuntungan ini akan dirasakan oleh para petani
kakao sebagai produsen, dan juga masyarakat
karena adanya kesempatan kerja dalam industri
pengolahan biji kakao.
Tantangan yang dihadapi saat ini adalah
ekspor yang masih berupa bahan mentah/baku
akan memberikan nilai tambah yang sangat
kecil bagi negara, dan sebaliknya memberikan
nilai tambah yang besar bagi negara pengimpor.
Di samping itu, kesempatan kerja lebih banyak
tersedia di mana bahan baku/mentah tersebut
diproses. Hal ini menjadi ironis mengingat
masalah kesempatan kerja di Indonesia masih
menjadi tantangan yang nyata.
Penguatan Sistem Inovasi Daerah
Dalam rangka peningkatan kapasitas
pemerintahan daerah dan daya saing daerah
serta pelaksanaan Masterplan Percepatan dan
Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI)
2011-2015 diperlukan penguatan sistem
inovasi daerah secara terarah dan
berkesinambungan. Sistem Inovasi Daerah
(SIDA) merupakan keseluruhan proses dalam
satu sistem untuk menumbuhkembangkan
inovasi yang dilakukan antarinstitusi
pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga
kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga
penunjang inovasi, dunia usaha, dan
masyarakat.
Peraturan Bersama Menegristek RI No. 3
Tahun 2012 dan Mendagri RI No. 36 Tahun
2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi
Daerah
Tujuan Peraturan Bersama
 Peningkatan kapasitas pemerintahan
daerah, daya saing daerah, dan pelaksanaan
Masterplan Percepatan dan Perluasan
Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-
2025;
 Sinergi sumber daya bagi pembangunan
daerah berbasis Sistem Inovasi Daerah bagi
tercapaian daya saing daerah dan
kesejahteraan masyarakat.
Ruang Lingkup Penguatan SIDa meliputi:
1. Kebijakan penguatan SIDa (kebijakan
36

tingkat nasional, propinsi, dan daerah);
2. Penataan unsur SIDa (Kelembagaan,
Jaringan, dan Sumber daya); dan
3. Pengembangan SIDa kepada tema-tema
tertentu, terutama untuk 22 Kegiatan
Ekonomi Utama).
Aspek kelembagaan, jaringan dan sumber
daya merupakan elemen-elemen kunci sistem
inovasi yang perlu diperkuat dalam Sistem
Inovasi Daerah.
Penguatan Kelembagaan SIDa meliputi:
a. Perbaikan regulasi untuk meningkatkan
sinkronisasi kegiatan litbang dengan
kebijakan pemgelolaan keuangan negara,
reformasi perencanaan dan penganggaran,
serta kebijakan desentralisasi/otonomi
daerah;
b. Perbaikan regulasi untuk membangun
sistem reward and punishment yang adil dan
menyejahterakan;
c. Peningkatan sosialisasi kepada masyarakat
tentang teknologi dan inovasi (diseminasi).
Penguatan Sumber Daya SIDa meliputi:
a. Meningkatkan akses peneliti di daerah
kepada pendidikan jenjang lanjut (S2, S3);
b. Meningkatkan pelatihan teknis khusus dan
Sumber
Daya
Jaringan
SISTEM
INOVASI
DAERAH
Kelembagaan
 PT di daerah
 Lembaga Litbang
 Asosiasi masyarakat
pengguna
 SDM, kompetensi
 Sarana dan prasarana
 Informasi dan kekayaan
intelektual
 Kemitraan lintas daerah
 Kemitraan
pemerintah—dunia
usaha—masyarakat
 Sinergi pusat—daerah
37

tingkat lanjut bagi para peneliti daerah;
c. Membangun prasarana dan sarana riset di
daerah yang sesuai dengan kebutuhan lokal;
d. Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas riset
di daerah;
e. Mendorong terbentuknya center of
excellence di bidang inovasi di setiap
wilayah.
Penguatan Jejaring SIDa meliputi:
a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi
hubungan kerja sama antar lembaga litbang
dan antara lembaga litbang dan perguruan
tinggi di daerah;
b. Mengembangkan klaster-klaster iptek dan
inovasi yang berkarakter wilayah;
c. Mengembangkan pusat-pusat prototype di
daerah;
d. Meningkatkan standarisasi produk teknologi
dan inovasi di daerah.
Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan
interaksi secara koheren dalam satu sistem
untuk menumbuh-kembangkan inovasi yang
dilakukan antar:
1. Institusi pemerintah
2. Pemerintahan daerah
3. Lembaga kelitbangan
4. Lembaga pendidikan
5. Lembaga penunjang inovasi
6. Dunia usaha, dan
7. Masyarakat lainnya di daerah
Kegiatan tindak lanjut pasca penandatanganan
Peraturan Bersama
 Sosialisasi Peraturan Bersama di lingkungan
stakeholder pemerintahan dan perguruan
tinggi
 Penyusunan Tim Koordinasi Nasional
 Penyusunan Tim Kerja Nasional untuk
untuk mendukung Tim Koordinasi Nasional
 Tersusunnya dokumen strategi sosialisasi
dan implementasi penguatan SIDa :
1. Strategi implementasi Peraturan
Bersama Penguatan SIDa
2. Penyusunan SOP Penyusunan Tim
Koordinasi Daerah, dan Tim Kerja
3. Penyusunan Pedoman Pembuatan
Roadmap Sida bagi propinsi dan Daerah
4. Penyusunan Pedoman Analisis SIDa
5. Pedoman Review RPJMD, RKPD
(Permendagri 54 tahun 2010), dan
Manual Pelaporan
6. Penyusunan Roadmap Nasional SIDa
7. Pedoman Monitoring, evaluasi, dan
38

supervisi pelaksanaan Peraturan
Bersama Penguatan SIDa
 Monitoring, evaluasi, dan supervisi
pelaksanaan peraturan bersama penguatan
SIDa
 Rapat koordinasi nasional Balitbang se
Indonesia
 Seminar Tahunan hasil dan kendala
Pengembangan SIDa masing-masing daerah
 Rakor Program Kelitbangan Pusat dan
Daerah untuk sinergi pelaksanaan kebijakan
penguatan SIDa
Pengembangan SIDa didelegasikan
kepada Tim Koordinasi yang terdiri atas Tim
Koordinasi Nasional dan Tim Koordinasi
Daerah. Susunan keanggotaan dan tugas dari
masing-masing Tim Koordinasi tersebut adalah
sebagai berikut.
Tim Koordinasi Nasional terdiri atas:
Pengarah : 1. Menteri Negara Riset dan
Teknologi
2. Menteri Dalam Negeri
Ketua I : Deputi Bidang Jaringan Iptek
Kemenristek
Ketua II : Kepala BPP Kemendagri
Sekretaris I : Asisten Deputi Jaringan Iptek
Pusat dan Daerah Kemenristek
Sekretaris II : Sekretaris BPP Kemendagri
Anggota : Pejabat Struktural/Fungsional
di lingkungan Kemenristek dan
Kemendagri
Tugas dari Tim Koordinasi Nasional adalah:
a. Menyusun dokumen Roadmap nasional
penguatan SIDa;
b. Mengintegrasikan program SIDa dalam
dokumen rencana strategis kementerian
dan lembaga;
c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan
sinergi SIDa;
d. Melakukan penataan unsur SIDa secara
nasional;
e. Melakukan pengembangan SIDa secara
nasional;
f. Mempersiapkan rumusan kebijakan
penguatan SIDa;
g. Mengoordinasikan penyusunan program
dan kegiatan pengauatn SIDa secara
nasional;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan
SIDa.
Posisi kemampuan produksi Indonesia di dunia
40

Tim Koordinasi Daerah terdiri atas:
Pengarah : Kepala Daerah
Ketua : Sekretaris Daerah
Sekretaris : Kepala BPPD
Anggota : 1. Kepala Dinas/Badan/Kantor
yang terkait
2. Lembaga organisasi lainnya
yang terkait
Tugas dari Tim Koordinasi Daerah adalah:
a. Menyusun dokumen Roadmap penguatan
SIDa;
b. Mengintegrasikan program SIDa dalam
dokumen RPJMD;
c. Melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan
sinergi SIDa;
d. Melakukan penataan unsur SIDa di daerah;
e. Melakukan pengembangan SIDa di daerah;
f. Mempersiapkan rumusan kebijakan
penguatan SIDa di daerah;
g. Mengoordinasikan penyusunan program
dan kegiatan pengauatn SIDa di daerah;
h. Melakukan monitoring dan evaluasi; dan
i. Melaporkan hasil pelaksanaan penguatan
SIDa.
Pelaporan
 Gubernur melaporkan pelaksanaan
penguatan SIDa provinsi kepada Menteri
Negara Riset dan Teknologi dengan
tembusan kepada Menteri Dalam Negeri;
 Bupati/Walikota melaporkan hasil
pelaksanaan kegiatan penguatan SIDa
kabupaten/kota kepada Menteri Negara
Riset dan Teknologi, melalui Gubernur
dengan tembusan kepada Menteri Dalam
Negeri;
 Laporan disampaikan satu kali dalam satu
tahun.
* * *
Peranan Inovasi dalam pencapaian Visi RPJPN 2005—2025
41

Oleh: Taronggal Silalahi, SP, M.Si (Bidang Sosial
Budaya Bappeda Kota Palangka Raya)
T
anggal 21 Pebruari ditengarai sebagai
hari sampah nasional. Pada hari
tersebut, problem sampah khususnya
diperkotaan akan menjadi bahan perbincangan
dari berbagai pihak. Terlebih keadaan sampah
di perkotaan yang semakin hari akan semakin
sulit diatasi. Sampah yang menumpuk tentu
karena ulah manusia. Manusialah yang
mempunyai potensi untuk merusak lingkungan
sekaligus merawatnya. Potensi itu tumbuh
karena manusia dibekali oleh Tuhan dengan
akal. Dengan adanya akal ini manusia akan
mampu melakukan apapun terhadap
lingkungannya. Idealnya memang manusia
dicipta untuk menjaga lingkungan.
Pembuangan sampah merupakan salah
satu masalah yang sedang dihadapi oleh setiap
kota di semua negara di dunia. Timbunan
sampah yang terus meningkat seiring dengan
bertambahnya populasi penduduk adalah suatu
42

hal yang harus ditangani secara serius. Sampah
menjadi masalah karena mengotori dan
mengganggu keindahan serta kenyamanan
manusia, dan karena ditimbulkan oleh kegiatan
manusia akibatnya sampah akan selalu muncul
dalam keseharian hidup manusia. Sampah
memang wajar ada dalam kehidupan kita sehari
-hari. Ketidakwajaran terjadi ketika volume
sampah berada di atas batas toleransi, terlebih
pada tempat-tempat umum.
Berdasarkan kajian Balai Penelitian dan
Pengembangan Pekerjaan Umum/ Balitbang PU
(1991) dalam Samsul Rizal (2009), bahwa
volume sampah untuk kategori Kota Sedang
bisa mencapai 2,75-3,25 liter/orang/hari atau
setara dengan 0,70-0,80 kg/orang/hari. Lebih
jauh, jika dikonversikan ke dalam satuan meter
kubik (m³), maka volume sampah tersebut
setara dengan 0,00275-0,00325 m³/orang/hari
(1 liter = 0,001 m³).
Bagi Kota Palangka Raya yang
mempunyai jumlah penduduk berdasarkan data
hingga 31 Desember 2006 mencapai 182.802
jiwa (BPS Kota Palangka Raya, 2007 dalam
Samsul Rizal (2009), dapat berarti bahwa
produksi sampah Kota Palangka Raya di tahun
2006 bisa mencapai 502,7-594,1 m³/hari.
Sementara itu, berdasarkan Data DPKP Kota
Palangka Raya (2007) bahwa hanya sekitar 185
m³/hari yang dikelola oleh DPKP Kota Palangka
Raya dari TPS yang telah disediakan. Hal ini
mengindikasikan bahwa hanya sekitar 31,1-
36,8% sampah masyarakat Kota Palangka Raya
yang tertangani dengan baik, sedangkan sekitar
63,2-68,9% masih belum tertangani.
Sampah yang terlalu banyak tentunya
menjadi beban tersendiri bagi sebuah kota.
Bukan hanya beban ruang dan daya tampung.
Tapi juga persoalan kesehatan serta keindahan,
dengan kata lain fenomena permasalahan
sampah baik langsung maupun tidak, memiliki
dampak bagi penduduk perkotaan.
Pada sisi lain, sampah merupakan
persoalan abadi bagi masyarakat. Sebab,
sampah adalah bukti akan adanya aktivitas
masyarakat. Menurut Kun Sri Budiasih, M.Si.,
dosen Jurusan Kimia MIPA UNY, dalam Hadi
Kurniadi, S.T. (Mahasiswa Magister Teknik Sipil
Unila) sampah yang menumpuk akan
mengakibatkan beberapa hal ;
Pertama, lingkungan menjadi terlihat
kumuh, kotor, dan jorok. Ini menjadi tempat
yang subur bagi organisme patogen yang
berbahaya bagi kesehatan manusia. Juga
merupakan sarang lalat, tikus, dan hewan liar
lainnya. Dengan demikian, sampah berpotensi
sebagai sumber penyebaran penyakit.
Kedua, sampah yang membusuk
menimbulkan bau tak sedap dan berbahaya bagi
kesehatan. Air yang dikeluarkan (lindi) juga
dapat menimbulkan pencemaran sumur, sungai,
dan air tanah. Ketiga, sampah yang tercecer
tidak pada tempatnya dapat menyumbat
saluran drainase sehingga menimbulkan bahaya
banjir.
Keempat, pengumpulan sampah dalam
jumlah besar memerlukan tempat yang luas,
tertutup, dan jauh dari pemukiman.
Dari keempat hal tersebut di atas, bahwa
mengelola sampah bukanlah pekerjaan yang
mudah. Dibutuhkan perencanaan yang matang
agar sampah yang identik dengan barang yang
tidak terpakai lagi, menjadi komponen yang
tetap menghasilkan nilai tambah bagi
masyarakat.
Kita ketahui sudah begitu banyak
teknologi daur ulang untuk mengembangkan
sampah menjadi sesuatu yang produktif, seperti
menjadi kompos, energi listrik, energi gas, dan
lainnya. Sehingga memiliki nilai ekonomis
tinggi.
Akan tetapi untuk menuju ke sana
dibutuhkan upaya sangat serius dari
pemerintah daerah, sehingga dapat diperoleh
suatu sistem yang mendukung dalam
menanggulangi persoalan sampah di perkotaan.
Penanganan sampah saat ini di daerah
perkotaan, yaitu mulai dari pengumpulan
sampah sampai dibuang ke TPA. Hal ini perlu
adanya upaya kreatif lainnya sehingga
43

tumpukan sampah di TPA tidak mengalami
kelebihan kapasitas, sehingga dapat
menimbulkan banyak persoalan baru. Salah
satu upaya yang sedang dilakukan saat ini
adalah dengan adanya Pos Bank Sampah yang
terdapat di Jalan Pilau Kelurahan Panarung.
Pada sisi lain, kesadaran masyarakat
perkotaan masih sangat lemah dalam
memberlakukan sampah. Sampah yang masih
berserakan di mana-mana terlebih-lebih pada
selokan atau saluran air, itu terjadi karena
hanya mencari mudah dan murahnya saja.
Sehingga penanganan sampah di daerah
perkotaan menjadi sulit tertangani.
Melihat persoalan di atas, ada beberapa
hal yang harus dilakukan pemerintah daerah.
Pertama, aspek teknis. Aspek teknis
penanganan sampah daerah perkotaan ini lebih
diarahkan ke pemenuhan yang berhubungan
dengan persoalan teknis di lapangan. Seperti
sarana dan sarana kebutuhan penanganan
sampah.
Keterbatasan tersedianya sarana-
prasarana antara lain penampungan sementara
yang memadai dan mudah terjangkau, armada
angkut yang mencukupi, tenaga teknis, sampai
pembuangan akhir yang representatif dan
terkelola dengan baik akan cukup membantu
mengatasi persoalan ini.
Pada sisi lain, pemerintah harus
senantiasa melakukan kampanye agar
masyarakat memiliki kesadaran tinggi pada
kebersihan lingkungan.
Seharusnya, pemerintah daerah
mengupayakan pengolahan
sampah secara berkelanjutan
sehingga memiliki nilai tambah
ekonomis. Salah satu hal yang
paling sederhana adalah
menjadikan sampah sebagai
pupuk organik/pupuk kompos.
Aspek lain di antaranya
kelembagaan, aspek kelembagaan
dalam penanganan masalah
sampah lebih diarahkan kepada
pengolahan dan penanganan sampah secara
cepat.
Langkah sederhana yang dapat dilakukan
pemerintah daerah adalah dengan
menswastanisasi pengelolaan masalah sampah
mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
sampai evaluasi.
Pemerintah daerah hanya sebatas
monitoring dan evaluasi, dan tentunya pihak
swasta harus mendapatkan target tertentu dan
terukur dari pemerintah terutama dalam hal
peningkatan pendapatan daerah yang berasal
dari retribusi sampah.
Aspek lainnya adalah aspek keuangan
serta manajemen, aspek keuangan dan
manajemen juga merupakan aspek terpenting
dari pengelolaan sampah. Mengingat ujung dari
pengelolaan sampah selain didapat lingkungan
yang bersih, juga bagaimana mampu
meningkatkan pendapatan asli daerah. Selain
itu, pengalokasian dana dari pemerintah daerah
untuk menangani problem persampahan
diharapkan maksimal.
Untuk mewujudkan hal tersebut, mungkin
pemerintah daerah perlu menggerakkan semua
potensi untuk menanggulangi problem
persampahan dan menjadi syarat mutlak agar
sampah di perkotaan menjadi salah satu
komoditas yang bernilai ekonomis.
* * *
44

Edisi 1—Oktober 2009 Edisi 2—Juni 2010 Edisi 3—Desember 2010
Edisi 4—Juni 2011 Edisi 5—Desember 2011 Edisi 6—Juni 2012
Edisi 7—Desember 2012 Edisi 8—Juni 2013

STUDY MISSION

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

En vedette

En vedette (7)

Similaire à STUDY MISSION

Similaire à STUDY MISSION (20)

Plus de Mellianae Merkusi

Plus de Mellianae Merkusi (20)

Dernier

Dernier (20)

STUDY MISSION