[Ringkasan] Dokumen tersebut berisi petunjuk teknis pelaksanaan registrasi tenaga kesehatan khususnya perawat di Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011. Petunjuk teknis ini mencakup sosialisasi peraturan, pengembangan data perawat dan institusi pendidikan, masa peralihan surat izin, uji kompetensi, dan pembinaan praktik perawat.

1. PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA
Tim Penyusun
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Komplek Ruko Cempaka Mas Blok M1 Nomor 42 – 43
Jl. Letjen Suprapto Cempaka Putih Jakarta Pusat
Telp. 021-4255015 Fax. 021-4255150

2. KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjat ke hadirat Allah, SWT atas rahmat dan ridho-Nya, sehingga
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA dapat terselesaikan.
Petunjuk teknis ini disusun sebagai acuan pelaksanaan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan secara
berjenjang mulai Pengurus PPNI Komisariat, Pengurus PPNI Wilayah hingga
Pengurus PPNI Provinsi di Provinsi DKI Jakarta. Kami berharap semoga petunjuk
teknis ini bermanfaat untuk semua anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta, sehingga
tidak ada anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta yang tidak mendapatkan Surat
Tanda Registrasi dan atau tidak menjadi anggota PPNI Provinsi DKI Jakarta melalui
Pengurus Komisariat, khususnya pada masa peralihan atau pemutihan STR untuk 5
(lima) tahun mendatang.
Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu
penyusunan petunjuk teknis ini, khususnya kepada ;
1. Ibu Prayetni, SKp, M.Kep selaku Kepala Sub Direktorat Rumah Sakit Khusus
Bina Pelayanan Keperawatan dan Keteknisian Medik, Direktorat Jenderal Bina
Upaya Kesehatan Kementrian Kesehatan RI yang telah turut serta memberikan
masukan sekaligus penyandang dana;
2. Bapak Harif Fadillah, SKp, SH, Advokat selaku Sekretaris Jenderal PPNI Pusat
yang telah banyak mendorong agar implementasi Permenkes Nomor 1796
Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta
berjalan cepat dan terarah, sekaligus memberi banyak masukan dan sarannya;
3. Pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta yang aktif selama penyusunan petunjuk
teknis ini;
4. Pengurus PPNI Kota Administrasi dari 5 (lima) wilayah Kota Administrasi sebagai
tim penyusun petunjuk teknis ini.
Kami tetap meminta kepada semua pihak memberikan masukan terhadap
kesempurnaan petunjuk teknis ini agar lebih bermanfaat dan berguna bagi semua
pihak, khususnya anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta menjadi lebih kompeten,
professional sehingga pelayanan keperawatan di Provinsi DKI Jakarta semakin
berkualitas melalui registrasi tenaga kesehatan.
Jakarta, 3 Januari 2012
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ketua,
Ns.Purwadi, M.Kep, Sp.Kom

3. KEPUTUSAN KETUA
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Nomor : /PPNI-DKI/SK/I/2012
tentang
PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN
UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PENGURUS PROVINSI
PERSATUAN PERAWAT NASIONAL INDONESIA (PPNI)
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Menimbang : 1. bahwa salah satu fungsi pokok dari organisasi profesi adalah
mengkawal berbagai regulasi atau kebijakan dari Pemerintah
yang berhubungan langsung dengan anggota;
2. bahwa salah satu regulasi atau kebijakan tersebut adalah
Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3. bahwa PPNI Provinsi DKI Jakarta perlu menjamin
pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan yang dimaksud
pada huruf 2 (dua) sesuai dengan ketentuan yang ada;
4. bahwa sesuai dengan huruf 3 (tiga) perlu disusun Petunjuk
Teknis Pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor
1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan untuk
Perawat di Provinsi DKI Jakarta melalui Keputusan Ketua
PPNI Provinsi DKI Jakarta.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1796 Tahun 2011
tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 148 Tahun 2010
tentang ijin penyelenggaraan praktek perawat;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang sistem
kesehatan daerah;
5. Keputusan MUNAS VII PPNI No. 06/Munas-VII/PPNI/2005
tentang perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah
Tangga PPNI.
6. Keputusan Pengurus Pusat PPNI Nomor
14/PP.PPNI/SK/K/II/2010 tentang pengesahan pengurus PPNI
Provinsi DKI Jakarta masa bakti 2011 – 2015.

4. MEMUTUSKAN
Menetapkan PEMBERLAKUAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1796 TAHUN 2011 TENTANG REGISTRASI TENAGA
KESEHATAN UNTUK PERAWAT DI WILAYAH PROVINSI DKI
JAKARTA
KESATU : Petunjuk Teknis dimaksud dalam keputusan ini terdiri dari :
1. Bab I tentang Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
melalui jejaring PPNI dan Himpunan/Ikatan;
2. Bab II tentang Pengembangan data dasar perawat di Provinsi
DKI Jakarta yang teregistrasi dan Institusi Pendidikan
Keperawatan;
3. Bab III tentang Masa Peralihan dari Surat Ijin Perawat (SIP)
atau Surat Ijin Kerja (SIK) menjadi Surat Tanda Registrasi
(STR);
4. Bab IV tentang Uji Kompetensi Bagi Lulusan Perawat;
5. Bab V tentang Program pembinaan penyelenggaraan praktik
perawat
KEDUA : Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini antara lain ;
1. Menjadi acuan pelaksanaan Peraturan Menteri Kesehatan
Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan bagi seluruh anggota PPNI di Provinsi DKI Jakarta,
khususnya Pengurus PPNI Komisariat, Pengurus PPNI
Wilayah dan Pengurus PPNI Provinsi;
2. Menjadi strategi membangun data dasar perawat dan Institusi
Pendidikan Keperawatan;
3. Menjamin semua perawat di Provinsi DKI Jakarta teregistrasi;
4. Menjamin pelaksanaan uji kompetensi mulai lulusan mulai
Tahun 2012 berlangsung sesuai dengan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan;
5. Menjamin masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta dilayani
oleh perawat teregistrasi, sehingga mutu pelayanan
keperawatan menjadi semakin berkualitas.
KETIGA : Ketupusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Januari 2012
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Ketua,
Ns. Purwadi, M.Kep, Sp.Kom
NIRA. 31.72.34.10.12814

5. BAB I
Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang
Registrasi Tenaga Kesehatan melalui jejaring PPNI dan Himpunan/Ikatan
A. Definisi
Kegiatan menyebarluaskan informasi tentang Permenkes tersebut kepada
seluruh perawat yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
B. Tujuan
1. Seluruh perawat yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta memahami Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan.
2. Seluruh perawat yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta melaksanakan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan di instansi tempat kerjanya.
3. Stakeholder terkait seperti pihak manajemen Rumah Sakit, Pimpinan
Puskesmas, Klinik dan Sudinkes mendukung mekanisme pelaksanaan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan.
C. Sasaran
1. Perawat yang bekerja di Rumah Sakit
2. Perawat yang bekerja di Klinik
3. Perawat yang bekerja di Puskesmas
4. Perawat yang bekerja di tatanan Suku Dinas Kesehatan/Dinas Kesehatan
5. Perawat yang bekerja di Instansi Pendidikan
6. Perawat yang bekerja di Instansi Kementrian/Lembaga Pemerintah dan
Lembaga Swasta lainnya.
D. Tahapan kegiatan
1. Pembentukan tim sosialisasi.
2. Rapat tim sosialisasi membahas peserta atau sasarannya, waktunya, metode
kegiatannya, tempat dan peralatan yang diperlukan.
3. Mengirimkan surat undangan/pemberitahuan.
4. Melaksanakan kegiatan sosialisasi
5. Menyusun laporan kegiatannya
E. Pelaksana
1. Pengurus MTKI atau MTKP
2. Pengurus PPNI Pusat
3. Pengurus PPNI Provinsi
4. Pengurus PPNI Kota Administrasi
5. Pengurus Himpunan/Ikatan
F. Pelaporan
Pelaporan terdiri dari jumlah peserta, waktu dan tempatnya, isu penting yang
dibahas dan rencana tindak lanjut yang disepakati. Pelaporan dibuat dan
ditembuskan kepada PPNI Provinsi DKI Jakarta.

6. BAB II
Pengembangan data dasar perawat di Provinsi DKI Jakarta yang teregistrasi
dan Institusi Pendidikan Keperawatan
A. Definisi
Mekanisme pengelolaan data dasar perawat seluruh Provinsi DKI Jakarta yang
dilakukan proses registrasi melalui Surat Tanda Registrasi (STR) baik lulusan
perawat sebelum Tahun 2012 dan lulusan Tahun 2012, termasuk data Institusi
Pendidikan Keperawatan dengan jumlah/prosentase lulusan yang lulus uji
kompetensi.
B. Tujuan
1. Tersedianya data dasar perawat di Provinsi DKI Jakarta yang teregistrasi.
2. Tersedianya data dasar Institusi Pendidikan Keperawatan dengan prosentase
yang lulus uji kompetensi.
3. Terpantaunya masa berlaku registrasi bagi perawat yang memiliki Surat
Tanda Registrasi (STR).
C. Sasaran
1. Perawat yang bekerja di seluruh Instansi Pemerintah maupun swasta di
wilayah Provini DKI Jakarta.
2. Institusi Pendidikan Keperawatan di seluruh Provinsi DKI Jakarta.
D. Tahapan kegiatan
1. Pengurus Komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan mempublikasikan
persyaratan penerbitan STR yaitu ;
a. 1 (satu) lembar ijazah terakhir yang dilegalisir dengan stempel basah.
b. Foto berwarna dengan latar berwarna merah ukuran 4 x 6 sebanyak 3
(tiga) lembar.
c. Fotocopy SIP atau Sertifikat Kompetensi bagi yang memiliki.
2. Stempel basah yang dimaksud, diutamakan dari Institusi Pendidikan
Keperawatan asal perawat dan atau dari Institusi tempat bekerjanya.
3. Berkas dapat ditolak apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana point
nomor 1 (satu).
4. Bagi perawat yang bekerja di Klinik dan atau Institusi Pelayanan Kesehatan
lainnya yang tidak termasuk anggota komisariat, wajib melalui pengurus
komisariat terdekat atau komisariat Puskesmas Kecamatan.
5. Pengurus komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan mengumpulkan
berkas STR sebagaimana point 1 (satu).
6. Pengurus komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan melakukan entry
data sesuai dengan formulir isian yang ada dalam bentuk Program Excel.
7. Setelah entry data selesai, dalam bentuk CD-Room, dikirim ke Pengurus
PPNI Provinsi lengkap dengan berkasnya. Sekretariat PPNI Provinsi DKI
Jakarta adalah ;
Ruko Cempaka Mas Jl. Letjen Suprapto
Blok M1 No. 42-43 Telp. 021.425054 Fax. 021.4255150
dengan Petugas Sekretariat Sdr. Erwin Sutanto.

7. 8. Pengurus PPNI Provinsi mengirimkan data entry dan berkas ke MTKI dengan
tembusan ke Ketua MTKP dan Ketua PPNI Kota Administrasi.
9. Kepada Pengurus Komisariat dan Institusi Pendidikan Keperawatan,
diberikan Tanda Bukti Proses Penerbitan STR dari Pengurus PPNI Provinsi.
10. Pengambilan Surat Tanda Registrasi (STR) apabila sudah selesai, diambil ke
Sekretariat PPNI Provinsi dengan menunjukkan Surat Tanda Terima dan
bukti pembayaran iuran anggota selama 1 (satu) tahun, secara berjenjang
dari Komisariat ke Pengurus Kota Administrasi, Pengurus Provinsi dan
Pengurus Pusat, kecuali bagi lulusan baru dari Institusi Pendidikan
Keperawatan.
11. Untuk tertib administrasi pengumpulan berkas STR dijadwalkan sebagai
berikut ;
No Wilayah Hari
1 Jakarta Pusat Senin
2 Jakarta Utara & Kep Seribu Selasa
3 Jakarta Barat Rabu
4 Jakarta Selatan Kamis
5 Jakarta Timur Jum’at
12. Selanjutnya dapat digambarkan dengan alur berikut ini :
Publikasi oleh Pengurus Komisariat / Institusi DIKWAT:
1 (satu) lembar ijazah legalisir basah, foto 4 x 6 color deng
latar merah 3 lembar dan copy SIP/SERKOM kalau punya
Pengurus Komisariat / Institusi DIKWAT entry data
memakai program excel & pengumpulan berkas dengan
map warna merah
Dikirim ke Sekretariat PPNI
Komisariat mendapatkan Tanda
Provinsi DKI Jakarta
Bukti Proses Penerbitan STR dengan
(Ruko Cempaka Mas Blok M1
lampiran daftar nama anggota
No.42-43 Telp. 021-4255054)
dengan Sdr. Erwin Sutanto
Pengurus Komisariat
Mengirimkan ke MTKI dengan mengambil STR dengan
tembusan : Pengurus PPNI Kota menunjukkan Tanda Bukti
Administratif dan Ketua MTKP Proses Penerbitan STR & bukti
pembayaran iuran PPNI selama
1 tahun, kecuali lulusan baru
E. Pelaksana
Pengurus PPNI Provinsi.

8. F. Pelaporan
Pelaporan dibuat oleh Pengurus PPNI Provinsi meliputi rekapitulasi data dasar
sesuai dengan item yang ada dan perkembangan STR yang telah selesai,
termasuk hambatan yang terjadi selama proses penerbitan STR.
G. Bentuk Tanda Terima Bukti Proses Penerbitan STR, seperti terlampir.
BAB III
Masa Peralihan Dari Surat Ijin Perawat (SIP) atau Surat Ijin Kerja (SIK)
menjadi Surat Tanda Registrasi (STR)
A. Definisi
Yang dimaksud masa peralihan dari surat ijin perawat (SIP) atau Surat Ijin Kerja
(SIK) menjadi surat tanda regitrasi (STR) adalah periode waktu tertentu yang
diberikan kepada anggota PPNI untuk melakukan pengurusan SIP/SIK menjadi
STR hingga 5 (lima) tahun setelah Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796
Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan ditetapkan.
B. Tujuan
1. Tersosialisasinya masa peralihan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796
Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
2. Memberikan informasi tentang kebijakan masa peralihan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan
kepada anggota PPNI.
3. Memberikan kepastian tata aturan organisasi dalam mengkawal pelaksanaan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta.
4. Menjamin anggota PPNI mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR).
C. Sasaran
Perawat lulusan
D. Penjelasan
1. Batas akhir pengurusan peralihan SIP menjadi STR pada tanggal 30
September 2016.
2. Seluruh anggota PPNI melalui pengurus Komisariat dihimbau untuk
melakukan pemutihan SIP/SIK menjadi STR sesuai dengan BAB II dalam
Petunjuk Teknis ini.
3. Kepada anggota PPNI tetap dihimbau untuk memperoleh Satuan Kredit
Profesi (SKP) sesuai dengan bidang keilmuannya seiring dengan proses
pemutihan STR.
4. Satuan Kredit Profesi (SKP) diberikan pengurus PPNI Provinsi DKI Jakarta
kepada peserta pendidikan dan atau pelatihan yang berasal dari wilayah
Provinsi DKI Jakarta.
5. Penyelenggara pendidikan dan atau pelatihan dapat dilakukan oleh
Pengurus,PPNI Komisariat Kabupaten/Kota, Pengurus PPNI Provinsi DKI
Jakarta dan pengurus Ikatan/Himpunan serta lembaga lainnya yang diakui.

9. 6. Aturan lainnya terkait dengan penerbitan Satuan Kredit Profesi (SKP)
mengikuti aturan dari PPNI Pusat.
E. Pelaksana
1. Pengurus PPNI Komisariat, Kota Administrasi atau Provinsi DKI Jakarta
2. Pengurus Ikatan/Himpunan
F. Pelaporan
Pelaporan menyangkut jumlah anggota yang sudah mendapatkan STR, yang
masih mempunyai SIP. Pelaporan diberikan kepada Ketua MKTP Provinsi DKI
Jakarta.
BAB IV
Uji Kompetensi Bagi Lulusan Perawat
A. Definisi
Yang dimaksud dengan uji kompetensi bagi lulusan perawat adalah suatu proses
mengukur tingkat pengetahuan, keterampilan dan sikap lulusan perawat dengan
standar yang ditetapkan oleh PPNI.
B. Tujuan
1. Memastikan bahwa lulusan perawat dari Institusi Pendididikan Keperawatan
lulus uji kompetensi.
2. Menjamin kepastian bahwa hanya perawat yang lulusan uji kompetensi yang
diberikan Surat Tanda Registrasi.
3. Memberikan perlindungan hukum terhadap lulusan perawat yang telah lulus
uji kompetensi.
4. Sebagai umpan balik bagi Institusi Pendidikan Keperawatan dan atau PPNI
untuk melakukan perbaikan mutu lulusan perawat.
C. Sasaran
Lulusan perawat mulai Tahun 2012 untuk Program Diploma III, Ners dan Ners
Spesialis.
D. Penjelasan
1. Dua bulan sebelum pelaksanaan ujian akhir atau proses pendidikan berakhir
dari kurun waktu perkuliahan, Institusi Pendidikan Keperawatan wajib
melaporkan kepada Ketua MTKP perihal permohonan uji kompetensi,
pelaksanaan wisuda dan angkat sumpah, dengan melampirkan jumlah
peserta didik, status akreditasinya, alamat dan jumlah dosen yang sudah
mengikuti pelatihan asesor kompetensi.
2. PPNI Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan MTKP untuk melakukan
pemetaan pelaksanaan uji kompetensi terkait dengan jumlah peserta, lokasi,
pengawas, waktu dan tempat pelaksanaan uji kompetensi.
3. PPNI Provinsi DKI Jakarta melakukan inisiasi kepada MTKP perihal uji
kompetensi bagi Insititusi Pendidikan Keperawatan.
4. Pelaksanaan dan hasil serta sertifikat kelulusan uji kompetensi menjadi
tanggung jawab penuh MTKP.

10. 5. Substansi uji kompetensi terkait bentuk soal, penggandaan, pemeriksaan
hasil uji menjadi tanggung jawab MTKI.
E. Pelaksana
1. MTKI dan atau MTKP
2. PPNI Provinsi
3. Institusi Pendidikan Keperawatan
F. Pelaporan
Pelaporan pelaksanaan uji kompetensi dibuat oleh MTKP.
BAB V
Program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat
A. Definisi
Pembinaan penyelenggaraan praktik perawat adalah rangkaian kegiatan yang
bersifat meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan dari seorang
perawat yang bekerja ditatanan pelayanan dan atau pendidikan agar semakin
professional dalam melaksanakan tugas keprofesiannya sebagai perawat.
B. Tujuan
1. Meningkatkan pengetahuan perawat yang memenuhi ranah peka budaya etis
dan legal.
2. Meningkatkan sikap perawat yang mencerminkan perilaku caring dan berfikir
kritis berlandaskan kode etik keperawatan.
3. Meningkatkan keterampilan yang kompeten sesuai dengan bidang
keahliannya.
C. Sasaran
Seluruh perawat yang bekerja di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
D. Penjelasan
1. Membentuk tim pembinaan penyelenggaraan praktik perawat Tingkat Kota
Administrasi.
2. Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan/Suku Dinas Kesehatan di 6 (enam)
wilayah dalam rangka penyusunan program pembinaan penyelenggaraan
praktik perawat.
3. Menyusun program kerja tahunan dalam bentuk berbagai jenis kegiatan
seperti seminar, pelatihan, workshop, symposium, dll.
4. Melakukan penelitian keperawatan berbasis data lapangan atau evidence
based dengan pendekatan penelitian tindakan (action research) untuk
meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, dengan tahapan praktis ;
a. Look (lihat)
1) Mengidentifikasi berbagai fenomena atau permasalahan yang ada di
area pelayanan keperawatan sesuai bidang keilmuan atau jenis
pelayanan.
2) Menetapkan masalah yang ada di area pelayanan keperawatan yang
akan dilakukan penelitian tindakan.

11. 3) Mengkaji lebih mendalam masalah yang ada dengan menggunakan
berbagai metode seperti diskusi kelompok terarah, wawancara yang
mendalam, observasi dll, termasuk pengembangan kusioner
sederhana.
b. Think (analisa)
1) Melakukan pengelompokan masalah yang ada menjadi tema-tema dari
hasil pengkajian yang mendalam sehingga dapat menjadi beberapa
tema pokok.
2) Melakukan analisa terhadap berbagai tema pokok menjadi satu bentuk
konsep atau kesimpulan penelitian tindakan dengan menetapkan akar
permasalahan yang ada.
c. Action (pelaksanaan riset)
1) Menyusun perencanaan tindakan berdasarkan hasil analisa.
2) Melakukan tindakan penanganan masalah berdasarkan perencanaan
yang dibuat secara bertahap dan simultan dengan melibatkan semua
sumber daya yang ada.
3) Melakukan penilaian terhadap hasil tindakan yang telah dilakukan dari
aspek kemanfaatan atau dampaknya tindakan terhadap masalah yang
ada.
4) Membuat laporan kegiatan
5) Mempublikasikan hasil penelitian tindakan melalui berbagai forum
komunikasi yang ada.
5. Mengembangkan strategi pembinaan komisariat sebagai pilot project
pembinaan etik keperawatan yang bekerja sama dengan Majelis Kode Etik
Keperawatan Provinsi, termasuk penerapan mentorship dan preceptor ship.
6. Melibatkan peran serta pengurus komisariat dalam pembinaan dan
pengembangan standar kompetensi anggotanya sesuai dengan kaidah CPD
(continuing professional development).
7. Melaksanakan berbagai metode program pembinaan penyelenggaraan
praktik perawat antara lain ;
a. Rapat/pertemuan konsultasi
1) Pengertian
Merupakan media yang dipakai untuk pengambilan keputusan secara
musyawarah untuk mufakat.
2) Tujuan
Menemukan penyelesaian masalah yang dihadapi, mendapatkan
masukan dan informasi untuk pengambilan keputusan yang
dikembangkan dalam penetapan kebijakan keperawatan.
3) Langkah-langkah
Tim Pembina menyediakan waktu untuk pelaksanaan rapat/pertemuan
konsultasi dengan Suku Dinas Kesehatan Wilayah dan atau dengan
Pengurus Komisariat, menentukan tujuan dan lingkup bahasan serta
membantu pihak yang berkonsultasi dalam pengambilan keputusan.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Penting untuk dilakukan penetapan periode waktu rapat seperti setiap 3
(tiga) bulan sekali yang terjadwal secara acak atau bergilir dari setiap
komisariat yang ada. Perlu dibuat progress report dari setiap rapat untuk
melihat efektifitas pembinaan yang dilakukan.
b. Diseminasi informasi

12. 1) Pengertian
Merupakan suatu kegiatan menyebarkan atau memberikan informasi
yang ditujukan kepada suatu kelompok atau individu.
2) Tujuan
Pengembangan ke depan dan kegiatan untuk penyesuaian dan
mengintegrasikan ide kegiatan yang sudah ada berdasarkan informasi
dari hasil seminar/diseminasi.
3) Langkah-langkah
Merencanakan materi pelaksanaan diseminasi, menentukan sasaran
diseminasi, menentukan metode diseminasi, menentukan waktu dan
tempat pelaksanaan diseminasi, pelaksanaan diseminasi dan rencana
tindak lanjut diseminasi.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Penting dipastikan semua perawat di ruang perawatan atau seluruh
Komisariat atau sebagian sesuai dengan kebutuhan mendapatkan hasil
diseminasi informasi yang dilakukan. Perlu dilakukan publikasi hasil
diseminasi informasi secara seleksi di tempat tertentu seperti papan
informasi, dll untuk diketahui oleh khalayak umum, khususnya
masyarakat keperawatan.
c. Pendampingan (coaching)
1) Pengertian
Hubungan kerjasama antara pendamping/fasilitator dan sasaran individu
melalui komunikasi, tuntunan, langkah-langkah untuk mengadopsi
praktik baru dan mencapai target kompetensi dalam waktu tertentu.
Fokus dari pendampingan adalah meningkatkan kemampuan dalam
memberikan asuhan keperawatan, bukan menilai. Pendampingan
merupakan aktifitas mendukung, mendorong dan membantu individu
agar secara aktif mengadopsi keterampilan baru atau mencapai
kompetensi tertentu. Prinsip pendampingan adalah kepercayaan,
kesejawatan, keterbukaan, terarah dan antusias.
Setiap coaching terdiri dari elemen ;
C = clear performance model (model kinerja yang jelas)
O = openness to learning (keterbukaan untuk belajar)
A = assessment to performance (penilaian kerja)
C = communication (komunikasi)
H = help and follow up (menolong dan tindak lanjut)
2) Tujuan
Meningkatkan kemampuan dan keterampilan perawat, membantu
pengembangan karir perawat terkait dengan menggali fakta diri untuk
karirnya, memantapkan kualitas keterampilan dengan cara
meningkatkan pengalaman individu.
3) Langkah-langkah
a) Membina hubungan baik dengan sasaran dengan memperkenalkan
diri dan menyampaikan tujuan pendampingan.
b) Membuat kesepakatan, antara lain menjadi partner aktif dan membuat
situasi kerja yang kondusif.
c) Mempelajari dan melakukan penilaian terhadap kemampuan dasar
melalui observasi, wawancara dan pencatatan.

13. d) Mendorong sasaran individu melakukan demonstrasi,
pendamping/fasilitator mengamati dan memberikan umpan balik,
misalnya mendorong individu melakukan keterampilan secara mandiri
dan memberikan cara agar tidak mengulang kesalahan.
e) Menyampaikan umpan balik sesegera mungkin.
f) Setelah individu dinilai kompeten melakukan prosedur, maka berikan
kesempatan untuk mandiri.
g) Memberikan kesempatan individu untuk merefleksikan kegiatan atau
keterampilan yang dilakukan.
h) Mendiskusikan untuk perbaikan atas umpan balik yang diberikan.
i) Membuat kesepakatan untuk pendampingan berikutnya.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Pendampingan perlu dilakuan kepada semua perawat secara
berjenjang, sehingga akan tercipta komunitas professional perawat
secara kolektif. Pendampingan tidak hanya memfokuskan kepada
performance individu dalam melakukan tindakan atau prosedur, tetapi
juga terkait dengan berfikir kritis dan penerapan etika keperawatannya.
d. Supervisi lapangan
1) Pengertian
Kegiatan yang berorientasi pada pelurusan atau penegasan kembali
terhadap prinsip atau kaidah sesuai standar dari penyelenggaraan
kegiatan yang dilakukan dan menentukan tindakan koreksi yang perlu
diambil bila terjadi penyimpangan dalam proses yang sedang berjalan.
2) Tujuan
Mengetahui permasalahan yang dihadapi di lapangan dan tindakan
koreksi yang dilakukan, melalui pencegahan secara dini terhadap
penyimpangan lebih lanjut dan mendapatkan umpan balik untuk
pengambilan tindakan/kebijakan yang diperlukan dalam rangka
penyempurnaan.
3) Langkah-langkah
a) Membuat surat kepada Komisariat.
b) Menetapkan area atau lingkup yang akan disupervisi, antara lain rasio
perawat, pencapaian target, performance perawat, telaah hasil umpan
balik dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan keperawatan, dll.
c) Menjelaskan maksud dan tujuan supervise lapangan.
d) Melakukan diskusi mengenai program kerja prioritas, target capaian,
masalah yang dihadapi, observasi performance perawat, memberikan
bimbngan khusus dengan mengacu pada SPO, Pedoman, dll.
e) Membuat laporan kegiatan.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Penting dilakukan supervise lapangan pada lingkup penerapan etika
keperawatan, termasuk telaah terhadap dilemma etik yang terjadi dan
alternative penyelesaian masalahnya. Perlu diutamakan pemberian
reward terhadap capaian target dan dikaitkan dengan kinerja Rumah
Sakit atau Institusi Pelayanan Kesehatan dari konstribusi Komisariat
PPNI.
e. Bedside teaching
1) Pengertian

14. Pengajaran atau pembelajaran aktif dengan kehadiran pasien. Bedside
merupakan kepanjangan dari briefing, expectation, demonstration,
specific feedback, inclution microskill, debrifieng and education.
a) Briefing, meliputi kegiatan menyiapkan pembelajar tentang syarat
pengetahuan yang harus dimiliki dan persiapan pasien,
b) Expectation, adalah menentukan tujuan belajar yang ingin dicapai
oleh perawat,
c) Demonstration, sesuai tujuan,
d) Specific feedback, diawali dengan aspek positif untuk memotivasi
pembelajar,
e) Inclution microskill, kemampuan yang harus dimiliki oleh pelatih
sehingga efisien dan efektif,
f) Debriefing, masukan dari pembimbing klinik dan pasien,
g) Eduction, memberitahu sumber belajar yang digunakan.
2) Tujuan
Mengembangkan keterampilan interpersonal, interaksi pembimbing
klinik, perawat dan pasien serta role modeling.
3) Langkah-langkah
a) Tahap pre-round, meliputi analisis tingkat pengetahuan dan
pengalaman perawat, menetapkan tujuan, penyampaian hal-hal yang
tidak boleh didiskusikan dihadapan pasien dan hindari penggunaan
alat komunikasi,
b) Tahap round, meliputi perkenalan, interaksi, observasi, instruksi dan
simpulan,
c) Tahap post-round, meliputi kegiatan (1) debriefing (perawat
berkumpul kembali untuk evaluasi hasil interaksi), (2) feedback
(perawat diberikan kesempatan untuk self review, peer review dan
diberi umpan balik) dan (3) case analysis (perawat dan pembimbing
klinik melakukan analisis kasus berdasarkan data yang diperoleh
selama bedside teaching.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Penting diperhatikan bahwa pembinaan penyelenggaraan praktek
praktik perawat melalui bedside teaching dilakukan secara periodic,
terjadwal dan terdokumentasi, untuk menjamin proses pembinaan
berjalan baik. Hal ini sebagai bukti peran komisariat PPNI dan pengurus
PPNI wilayah dalam membangun profesionalisme perawat.
f. Diskusi Refleksi Kasus
1) Pengertian
Metode pembelajaran dalam merefleksikan pengalaman perawat yang
actual dan menarik dalam mengelola dan memberikan asuhan
keperawatan melalui suatu diskusi kelompok yang mengacu pada
pemahaman terhadap standar asuhan dan standar pelayanan.
2) Tujuan
Mengembangkan profesionalisme perawat, meningkatkan aktualisasi diri
perawat, membangkitkan motivasi perawat untuk belajar, menyelesaikan
masalah yang mengacu pada standard an belajar menghargai kolega
untuk lebih sabar, mendengarkan, menerima pendapat, mengakui dan
menerima kemampuan, kekurangan dan meningkatkan kerjasama.
3) Langkah-langkah

15. a) Memilih kasus yang akan didiskusikan
b) Menyusun jadwal kegiatan minimal 1 (satu) kali dalam satu bulan,
dengan jumlah 5 – 8 orang dengan waktu minimal 60 menit (5 menit
pembukaan, 15 penyajian, diskusi 30 menit dan 10 menit penutup)
c) Menetapkan peran masing-masing personil dalam diskusi yaitu
penyaji, peserta dan fasilitator/moderator.
d) Membuat laporan terkait nama peserta, tanggal, tempat dan waktu
pelaksanaan, isu penting selama diskusi dan rencana tindak lanjut.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Sebelum proses diskusi, perlu disiapkan beberapa literatur untuk
penguatan proses diskusinya. Jenis kasus tidak mutlak yang jarang
terjadi, tetapi bisa saja kasus umum namun, ada fenomena dari kasus
yang sama. Lebih baik lagi bila, dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
diangkat kasus yang menarik untuk dijadikan RDK tingkat
komisariat/Rumah Sakit/Instansi Pelayanan Kesehatan.
g. Konsultasi
1) Pengertian
Proses komunikasi dua arah dalam penyelesaian masalah, pengambilan
keputusan yang berkaitan dengan pelayanan dan asuhan keperawatan.
Konsultasi juga merupakan proses yang dinamis dimana tidak hanya
terjadi pertukaran pandangan melainkan juga dibangun keterlibatan atau
kerjasama antara konsultan dan pihak yang berkonsultasi.
2) Tujuan
Memperoleh atau memperbaharui informasi tentang pelayanan dan
asuhan keperawatan, memperoleh solusi penyelesaian masalah,
memperoleh masukan atau ide baru dan memperoleh dukungan
terhadap pengambilan keputusan.
3) Langkah-langkah
a) Mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan sesuai lingkup
bahasan yang disepakati.
b) Menyusun daftar masalah yang ada dan memprioritaskannya untuk
dibahas.
c) Menentukan jadwal dan sumber daya untuk penyelesaian
masalahnya.
d) Melakukan monitoring secara berkala.
e) Melakukan evaluasi dan rencana tindak lanjut antara lain membuat
cek list indicator keberhasilan.
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Pelaksanaan konsultasi bisa sejalan atau paralel dengan kegiatan
rapat/pertemuan konsultasi, hanya perlu penegasan peran dan lingkup
bahasan dari tim Pembina dengan Pengurus Komisariat.
Pelaporan penting untuk dokumen aktifitas kegiatan yang dilakukan baik
di tingkat Komisariat ataupun di tingkat Pengurus Wilayah.
h. Mentoring
1) Pengertian
Hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan dan sukarela
dimana perawat yang berpengalaman dan berpengetahuan luas
(mentor) serta memiliki pengalaman tinggi mendukung kematangan
perawat yang kurang berpengalaman (mentee), membimbing mentee

16. dalam mengembangkan idenya sendiri, belajar dan pengembangan diri
serta profesionalisme. Hubungan mentoring bersifat dinamik untuk
menolong mentee meningkatkan efektifitas dan produktifitas diri.
2) Tujuan
Menyesuaikan kompetensi tertentu pada situasi dan peran yang baru,
menjembatani perbedaan antara teori dan praktek, meningkatkan berfikir
kritis dan pengembangan karir, meningkatkan harga diri dan kemauan
untuk mengambil resiko, meningkatkan produktifitas, keterampilan
manajerial dan rasa profesionalisme.
3) Langkah-langkah
a) Tahap inisiasi, diawali dengan membuat komitment antara mentor
dengan mentee tentang tujuan pembelajaran, harapan mentee, waktu
untuk diskusi, peran dan tugasnya serta refleksi diri sendiri.
b) Tahap perencanaan, antara lain menyusun jadwal, frekuensi, waktu,
tempat dan acara yang akan dilakukan, menyepakati strategi
komunikasi yang digunakan, mengkaji ulang setiap bulan dan
memastikan mentor dan mentee menemukan karakteristik masing-
masing selama kurun waktu interaksi.
c) Tahap pengembangan, memastikan komunikasi berjalan lancar,
mentor memberikan umpan balik, meningkatkan pemahaman mentee
tentang peran dan tugas perawat dalam kebijakan local
(RS/Puskesmas/Klinik, dll), mendorong kepercayaan diri mentee,
mentor menolong mentee untuk berbagai keterampilan yang belum
dikuasai secara mandiri, mentor sebagai role model mentee.
d) Tahap perpisahan, meninjau kembali prestasi dan pencapaian tujuan
dari mentee berdasarkan catatan yang ada (dalam rekam jejak),
mentor mengevaluasi kemajuan mentee selama pengalaman
mentoring, mengajarkan mentee untuk bekerja mandiri, tetapi
bimbingan mentor tetap ada, mengkaji ulang hubungan mentor
dengan mentee dan membahas project masa depan yang dilakukan
4) Hal-hal yang perlu diperhatikan
Penting pelaksanaan kegiatan mentoring dilakukan di semua tatanan
pelayanan termasuk di institusi pendidikan dalam hal ini adalah dosen
untuk menjamin performance perawat yang berkualitas. Melalui
mentoring dapat diinisiasi pemberian “Nurse Award” pada moment Hari
Perawat Nasional, Dunia atau pada saat Hari Ulang Tahun Kota Jakarta.
8. Lebih lanjut mengenai program pembinaan penyelenggaraan praktik perawat,
dapat dilihat di Pedoman Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pelayanan
Keperawatan di Rumah Sakit.
E. Pelaksana
Pengurus PPNI secara berjenjang dari Pengurus Komisariat, Pengurus Wilayah
dan Pengurus Provinsi.
F. Pelaporan
Pelaporan dibuat secara berjenjang mencakup jenis kegiatan, jumlah peserta,
hambatan dan solusi serta rencana tindak lanjut.

17. Lampiran 1
Laporan Sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1796 Tahun 2011 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan Melalui Jejaring PPNI
& Himpunan / Ikatan
Wilayah/Kota Administrasi : …………………………………….
No Tempat Waktu Sasaran Jumlah Isu penting Rencana tindak
lanjut
1
2
3
dst
Jakarta,
Persatuan Perawat Nasional Indonesia/
Himpunan/Ikatan …
Wilayah Kota Administrasi …
Ketua,
…………………….

18. Lampiran 2
Tanda Bukti Proses Penerbitan Surat Tanda Registrasi Sesuai Dengan
Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1796 Tahun 2011
Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
KOP PPNI PROVINSI DKI JAKARTA
TANDA BUKTI PROSES PENERBITAN
SURAT TANDA REGISTRASI
Nomor : /PPNI-DKI/I/2012
Pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia Provinsi DKI Jakarta, dengan ini
menyatakan telah menerima berkas Surat Tanda Registrasi (STR) dari Komisariat
Rumah Sakit / Puskesmas/ Sudinkes / Dinas Kesehatan / Klinik /
Kementrian/Lembaga Negara ……………………………………………………*) atas
nama ……………………………………………. dkk, sejumlah … (……) orang
sebagaimana terlampir.
Demikian surat tanda terima berkas surat tanda registrasi dibuat dengan sebenarnya
sebagai bukti legal terhadap proses penerbitan STR sesuai dengan Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 1796 Tahun 2011 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan.
Kepada semua pihak terkait harap maklum adanya.
Jakarta, …………………..
Persatuan Perawat Nasional Indonesia
Provinsi DKI Jakarta
Ketua,
………………………..
*) coret yang tidak perlu

19. Lampiran 3
Lampiran Tanda Bukti Proses Penerbitan Surat Tanda Registrasi.
Tanda Bukti Proses Penerbitan Surat Tanda Registrasi
Pendidikan Keperawatan
No Nama L/P Tempat kerja
Terakhir
1
2
3
dst