1. REKOMENDASIRAKOR JARLITBANG PENDIDIKAN 2010

2. I. SUBSTANSI Setelah memperhatikan pengarahan Mendiknas yang disampaikan oleh Kepala Balitbang, paparan dari para narasumber, diskusi yang berkembang pada sidang pleno, danstudi banding, Rakornas Jarlitbang Pendidikan 2010 merumuskan rekomendasi sebagai berikut.

3. PENELITIAN KEBIJAKAN 1. Koordinasi antara Jarlit Pusat dan Jarlit Daerah dalam analisis/ penelitian kebijakan dan inovasi pendidikan perlu lebih ditingkatkan guna mendukung sinkronisasi pembangunan pendidikan nasional dan daerah melalui pemanfaatan hasil-hasil penelitian kebijakan pendidikan. Untuk memperkuat koordinasi tersebut: Bappeda/Balitbangda selaku koordinator Jarlit Daerah mengalokasikan dana dari APBD, dengan dukungan regulasi dari Pusat (Depdiknas dan Depdagri). Puslitjaknov selaku koordinator Jarlit Pusat mengalokasikan dana stimulus bagi Jarlit Daerah dalam mendukung pelaksanaan fungsi Jarlit.

4. PENELITIAN KEBIJAKAN - 2 2. Pelaksanaan kegiatan Jarlit disepakati sebagai berikut. Topik-topik penelitian yang menjadi prioritas untuk dikerjasamakan antara Puslijaknov dan Jarlit Daerah mengacu kepada road map penelitian. Peningkatan SDM Jarlit diantaranya dilakukan melalui pelatihan. Topik-topik pelatihan yang diperlukan antara lain adalah penelitian kebijakan, penelitian pengembangan termasuk penelitian tindakan kelas, analisis kebijakan, dan analisis data (temasuk penggunaan software). Memberikan dukungan teknis dalam penyusunan program kerja jarlit daerah dan pelaksanaan analisis/penelitian kebijakan.

5. PENELITIAN KEBIJAKAN - 3 Kegiatan penyebarluasan dan pemanfaatan hasil-hasil penelitian sebagai bahan masukan pengambilan kebijakan dilakukan melalui pengembangan pangkalan hasil penelitian (clearing house), simposium nasional hasil-hasil penelitian, jurnal–jurnal pendidikan terakreditadi yang diterbitkan oleh Puslitjaknov dan Balitbang, Kemendiknas. 3. Bentuk kerjasama dilakukan melalui pola: (1) sharing dana antara Pusat dan Daerah, (2) biaya penuh dari Daerah, dan (3) biaya dari Daerah, bantuan teknis dari Pusat.

6. PENGEMBANGAN KURIKULUM Penerapan budaya dan karakter bangsa, kewirausahaan, dan kreativitas melalui pembelajaran siswa aktif di sekolah agar didahului dengan piloting dan pelatihan bagi tenaga yang akan terlibat. 2. Perludilanjutkanbantuanprofesionalpengembangankurikulumkepadaseluruh TPK Provinsidan TPK Kab/Kota olehPusatKurikulum dengan tambahan materi tentang pengembangan budaya dan karakter bangsa, kewirausahaan, kreativitas melalui pembelajaran siswa aktif;

7. PENGEMBANGAN KURIKULUM -2 3. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kab/Kota, LPMP, Balitbangda, Bappeda, dan Instansi yang terkait untuk mendukung pengusulan pendanaan dalam rangka pelaksanaan pendampingan pengembangan kurikulum kepada satuan pendidikan; 4. Perlu ditingkatkan peran Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi dalam pelaksanaan bantuan profesional pengembangan KTSP kepada TPK Kab/Kota, serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap TPK Kab/Kota;

8. PENGEMBANGAN KURIKULUM -3 5.Perlu ditingkatkan peran Tim Pengembang Kurikulum (TPK) Provinsi dalam pelaksanaan bantuan profesional pengembangan KTSP kepada TPK Kab/Kota, serta pelaksanaan fungsi koordinasi dan supervisi terhadap TPK Kab/Kota; 6. Perlu ditingkatkan peran TPK Kab/Kota dalam pelaksanaan pendampingan pengembangan KTSP kepada seluruh satuan pendidikan di daerahnya.

9. PENDATAAN PENDIDIKAN Perlu mewujudkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan pendataan pendidikan nasional denganmelakukan upaya-upaya sebagai berikut: 1. menentukan peran dan tanggungjawab yang jelas dalam pelaksanaan pendataan pendidikan antara Pusat Statistik Pendidikan (PSP) dengan masing-masing stakeholder pendataan di tingkat daerah, dalam hal ini Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, LPMP dan Balitbangda/Bappeda.

10. PENDATAAN PENDIDIKAN -2 2. mengefektifkan “Sistem Perwalian Data” (Pusat – Provinsi – Kabupaten/ Kota). Sistem Perwalian Data merupakan mekanisme pengawasan terhadap arus data dari sekolah ke kabupaten/ kota, dan koordinasi pendataan di tingkat provinsi untuk kualitas dan kuantitas data kabupaten/ kota di wilayahnya, serta permasalahan teknis pengiriman data elektronik melalui Padatiweb. Masing-masing wali adalah petugas pusat yang bertanggung jawab terhadap mekanisme pengawasan, koordinasi, dan solusi permasalahan pendataan di tingkat provinsi pada kabupaten/ kota di wilayahnya.

11. PENDATAAN PENDIDIKAN - 3 3. meningkatkan kemampuan teknis pendataan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dalam mengimplementasikan pangkalan data berbasis web (Padatiweb) 4. menyelaraskan penyediaan sumberdaya pendataan (SDM, infrastruktur, pendanaan), pelaksanaan pelatihan, koordinasi dan sosialisasi serta monitoring pendataan antara pemerintah Pusat (PSP) dan stakeholder pendataan di daerah. 5. meningkatkan dukungan pengembangan Decision Support System (DSS) oleh Pusat (PSP) oleh stakeholder pendataan di daerah melalui penyiapan data yang baik, pemanfaatan dan pendayagunaan sistem tersebut sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

12. PENILAIAN PENDIDIKAN 1. Perlu dilanjutkan untuk membentuk wadah (Tim) untuk menjembatani Puspendik dan daerah dalam pengembangan bank soal; 2. Perlu diperluas kerjasama antara Puspendik dan daerah dalam rangka peningkatan ketrampilan guru, kepala sekolah, dan pengawas dalam melakukan penilaian 3. Perlu diterlibatkan daerah dalam rangka survey, penelitian, dan pengembangan tes yang dilakukan oleh Puspendik 4. Perlu pemetaan kompetensi guru di seluruh Indonesia

13. PENILAIAN PENDIDIKAN -2 5. Perlu dikaji lebih lanjut penilaian sertifikasi guru yang ada sekarang 6. Daerah yang menghendaki kerjasama dengan Puspendik hendaknya memprogramkan dalam RAPBD

14. BAN dan PERUNDANGAN Perlu mendorong Dinas Pendidikan Provinsi agar menyediakan dana tambahan untuk mempercepat proses penuntasan akreditasi sekolah dan madrasah serta pembentukan BAN PNF di tingkat provinsi Meningkatkan kerjasama antara pusat dan Daerah dalam rangka sosialisasi peraturan perundang-undangan (RUU dan RPP) Pendidikan

15. II. STUDI BANDING

16. KELOMPOK I Pemerintah dan masyarakat bersama-sama memenuhi kebutuhan sekolah, meliputi sarana prasarana, pendidik dan tenaga kependidikan, media pembelajaran, pembiayaan, dan proses pembelajaran. Merubah proses sosialisasi menjadi pendampingan (bimbingan teknis) kepada guru dan kepala sekolah dalam rangka Peningkatan Profesionalisme pengelola sekolah.

17. KELOMPOK I -2 3. Mengoptimalkan sinergi antara masyarakat, pengelola sekolah, orang tua dan stakeholder lainnya. 4. Mengoptimalkan peran pemangku kepentingan agar memanfaatkan hasil evaluasi dalam rangka meningkatkan proses pembelajaran.

18. KELOMPOK II 1. KementerianPendidikanNasionalmelaluiBadanPenelitiandanPengembanganperlumengembangkan model PAUD yang menerapkan “Mind Champ Pre School”, denganmempertimbangkanlocal wisdom danmisi 5 “K” Kemdiknas, danmenyusun program secaraterintegrasiantarapemerintahpusatdandaerah.

19. KELOMPOK III Kerjasama yang eratdansalingmendukungdalamantarasekolah, MoE, perguruantinggi, danduniausaha (a.l. dibidangkomputer) perludijalinlebiheratdalamupayapeningkatanmutupembelajaran. Pembelajarandenganberbagaivariasimetodepembelajarana.l. penggunaan IT, berpusatpadasiswa, dankolaboratif learning antar-matapelajaranperlulebihdikembangkan. Lebihdifokuskanpadaprosespembelajaran

20. KELOMPOK III -2 3. Muatanmateritidakperluterlalubanyak. Pendekatanpembelajaran yang lebihberorientasipadapraktekdalamkehidupannyatasehari-hariperludikembangkan .

21. KELOMPOK IV Perlu wujud konkrit dalam pembentukan karakter bangsa melalui kegiatan dan pembiasaan (habituasi) di sekolah, seperti menyanyikan lagu kebangsaan dan mengucapkan sumpah. Perlu kerjasama sekolah dan pihak industri komputer dalam mewujudkan sekolah berbasis ICT

22. KELOMPOK V Ada panduan pelaksanaan program remediasi dan pengayaan di sekolah-sekolah Indonesia Memperkuat konsep pendidikan karakter bangsa dan panduan pelaksanaan serta penilaiannya Membangun kemitraan antara sekolah di Singapura dan Indonesia (Sister school include teacher exchange)

23. KELOMPOK VI Melakukan Kerjasama Penelitian dan Penyusunan Metoda Pembentukan Karakter Baik dan Kuat sesuai dengan Budaya Indonesia Melakuakan kerjasama dalam mencari model dan sister school bagi pengembangan sekolah di Indonesia

24. UMUM Guru, KS, pengawas harus lebih profesional, memiliki komitmen dan diperhatikan kesejahteraannya Kebijakan diambil berdasarkan data mengenai kondisi lapangan Perlu dilakukan penelusuran dan dokumentasi sejarah dan lesson learn dari sekolah-sekolah yang baik

25. RAKORNAS JARLITBANG 2011

26. USULAN PELAKSANAAN BentukRakornas: terpusat atau regional Kandidat lokasi Rakornas: Provinsi Sumsel, Kaltim, atau Bali Usul lokasi studi banding:Malaysia, Korea Selatan, Australia

27. TERIMA KASIH