SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh
penguasa negara yang mengikat setiap orang dan
pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala
paksaan oleh alat-alat negara

M.H. Tirtaamidjaja, S.H
Hukum adalah himpunan peraturan peraturan yang mengurus
tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh
masyarakat itu sendiri
Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan
perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban
dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat
harus mematuhinya.

Dengan demikian, hukum memiliki ciri-ciri :
2.Adanya perintah / larangan
3.Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap orang
Tujuan hukum secara singkat
* keadilan
* kepastian
* kemanfaatan
Prof Subekti, SH :
Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai
kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara
menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa
dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang
sama pula.
Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn :
Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia
secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama.
Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti
dan seimbang.

Geny :
Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan
ia kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari
keadilan.
Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan
keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam
masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya
hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap
orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap
perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan
ketentuan yang sedang berlaku.
Sumber-sumber Hukum

Sumber hukum pada hakikatnya dibedakan menjadi dua jenis
yaitu:
1. Sumber hukum materiil
Yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau
kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum
materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat
umum, kondisi sosial-ekonomi, hasil penelitian ilmiah, tradisi,
agama, moral, perkembangan internasional, geografis, dan politik
hukum.
2. Sumber hukum formil
Sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum berasal dari 6 jenis,
yaitu:
a. UU (tertulis atau tidak tertulis)
b. Kebiasaan (Konvensi)
c. Traktat
1) Treaty, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui
sebelum diratifikasikepala negara.
2) Agreement, perjanjian yang di ratifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara
baru disampaikan kepada DPR untuk diketahui.
d. Yurisprudensi
e. Doktrin
f. Hukum Agaram (melalui kodifikasi)
Asas hukum tentang berlakunya UU, yaitu:

* UU tidak berlaku surut
* Asas lex inferiori superior derogat legi
* Asas lex posteriori derogat legi priori
* Asas lex specialis derogat legi generali
       Cara mempertahankannya :
    ◦     Hukum Materiil; mengatur hubungan dan
          kepentingan yang berupa perintah dan larangan;
          Contoh KUHP : Pasal 363 Tentang Pencurian
    ◦     Hukum Formil : cara menegakkan perintah dan
          pelanggaran;
       Sifatnya:
    ◦     Hukum yang memaksa, mempunyai sanksi;
    ◦     Hukum Pelengkap;
Isinya:
    Hukum Privat (Hukum Sipil): Hukum Perdata dan
       Hukum Dagang (dalam arti luas, hk. Dagang
       saja dalam arti sempit);
    Hukum Publik (Hukum Negara); Hukum yg
       mengatur hubungan negara dengan warga
       negaranya dan aparatnya, terdiri atas:
    b.1 Hukum Tata Negara: hukum yg
     mengatur bentuk dan susunan suatu
     negara serta hubungan kekuasaan anatara
     lat-alat perlengkapan negara satu sama lain,
     hubungan pemerintah. pusat dengan pemda;
    b.2 Hukum Administrasi Negara (Hukum
     Tata Usaha Negara); hukum yg mengatur
     cara menjalankan tugas alat perlengkapan
     negara;
                  b.3 Hukum Pidana[1];
                  b.4 Hukum Internasional
     (Perdata dan Publik)
     [1] Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum
     pidana bukan hukum publik.

Contenu connexe

Tendances

Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanEtika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanAlvin Tokan
 
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsInflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsMuhammad Rafi Kambara
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumenrianymonika
 
Permintaan terhadap faktor faktor produksi
Permintaan terhadap faktor faktor produksiPermintaan terhadap faktor faktor produksi
Permintaan terhadap faktor faktor produksiAmeerican Ahmedas
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumrabu12
 
Ekonomi moneter ppt
Ekonomi moneter pptEkonomi moneter ppt
Ekonomi moneter pptRabiah Biah
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Eko Mardianto
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraNina Ruspina
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraNakano
 
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan PerusahaanAnalisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan PerusahaanVadhalna Zulkarnaen
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaLeks&Co
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnDella Mega Alfionita
 

Tendances (20)

Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Anatomi kontrak
Anatomi kontrakAnatomi kontrak
Anatomi kontrak
 
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial PerusahaanEtika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan
 
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva PhillipsInflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
Inflasi, Pengangguran, dan Kurva Phillips
 
Ppt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan KonsumenPpt Perlindungan Konsumen
Ppt Perlindungan Konsumen
 
Permintaan terhadap faktor faktor produksi
Permintaan terhadap faktor faktor produksiPermintaan terhadap faktor faktor produksi
Permintaan terhadap faktor faktor produksi
 
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukumBenda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
Benda berwujud dan tidak berwujud sebagai objek hukum
 
Ekonomi moneter ppt
Ekonomi moneter pptEkonomi moneter ppt
Ekonomi moneter ppt
 
Hukum dagang
Hukum dagangHukum dagang
Hukum dagang
 
Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis Aspek hukum dalam bisnis
Aspek hukum dalam bisnis
 
Makalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negaraMakalah hukum administrasi negara
Makalah hukum administrasi negara
 
Hukum perjanjian
Hukum perjanjianHukum perjanjian
Hukum perjanjian
 
Perlindungan konsumen
 Perlindungan konsumen Perlindungan konsumen
Perlindungan konsumen
 
Sumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negaraSumber hukum administrasi negara
Sumber hukum administrasi negara
 
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan PerusahaanAnalisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
Analisa Ekonomi Dua (2) Sektor "Rumah Tangga dan Perusahaan
 
Hukum asuransi
Hukum asuransiHukum asuransi
Hukum asuransi
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
Perjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa MenyewaPerjanjian Sewa Menyewa
Perjanjian Sewa Menyewa
 
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htnPengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
Pengertian, perbedaan dan persamaan han dan htn
 

En vedette

Makalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam EkonomiMakalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam EkonomiNasruddin Asnah
 
Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Zsazsa Dhysha
 
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi IndonesiaSistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi Indonesiaabdul kodir
 
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISHukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISFalanni Firyal Fawwaz
 
Sistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesiaSistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesiaUmi Pujiati
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisNikky Ningsih
 
Paparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanMiranda Setiono
 
Info perizinan
Info perizinanInfo perizinan
Info perizinanMardi Yono
 
Kelompok 4 tafsir hadits ekonomi
Kelompok 4 tafsir hadits ekonomiKelompok 4 tafsir hadits ekonomi
Kelompok 4 tafsir hadits ekonomiOpissen Yudisyus
 
Ppt arab dan indonesia johan
Ppt arab dan indonesia johanPpt arab dan indonesia johan
Ppt arab dan indonesia johankapritp
 
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)Jogo Hera
 
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpesWinarto Winartoap
 
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...Feriandi Mirza
 

En vedette (20)

Makalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam EkonomiMakalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
Makalah Aspek Hukum dalam Ekonomi
 
Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1Materi hukum-bisnis-1
Materi hukum-bisnis-1
 
Hukum Bisnis
Hukum BisnisHukum Bisnis
Hukum Bisnis
 
Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi IndonesiaSistem Ekonomi Indonesia
Sistem Ekonomi Indonesia
 
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNISHukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
Hukum Perizinan - ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS
 
Hukum bisnis.1
Hukum bisnis.1Hukum bisnis.1
Hukum bisnis.1
 
Pendahuluan Hukum Bisnis
Pendahuluan Hukum BisnisPendahuluan Hukum Bisnis
Pendahuluan Hukum Bisnis
 
Hukum Bisnis
Hukum BisnisHukum Bisnis
Hukum Bisnis
 
Sistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesiaSistem ekonomi indonesia
Sistem ekonomi indonesia
 
Makalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnisMakalah hukum bisnis
Makalah hukum bisnis
 
Materi hukum-bisnis
Materi hukum-bisnisMateri hukum-bisnis
Materi hukum-bisnis
 
Sofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONAL
Sofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONALSofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONAL
Sofwan j-2003 JURNAL INTERNASIONAL
 
Hukum perizinan
Hukum perizinanHukum perizinan
Hukum perizinan
 
Paparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinanPaparan kppt tentang perizinan
Paparan kppt tentang perizinan
 
Info perizinan
Info perizinanInfo perizinan
Info perizinan
 
Kelompok 4 tafsir hadits ekonomi
Kelompok 4 tafsir hadits ekonomiKelompok 4 tafsir hadits ekonomi
Kelompok 4 tafsir hadits ekonomi
 
Ppt arab dan indonesia johan
Ppt arab dan indonesia johanPpt arab dan indonesia johan
Ppt arab dan indonesia johan
 
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)
Pembangunan Ekonomi (Bahan Ajar Ekonomi Berdasarkan K-13)
 
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
16 ps-2014 bantuan komunitas ponpes
 
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
Peraturan Menteri Kominfo No. 28 Tahun 2013 tentang Tata Cara dan Persyaratan...
 

Similaire à HUKUM

Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALZainal Abidin
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasHendrastuti Retno
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumRifa Ramadhani
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia Yogi andreansyah
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukumdimahana
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfYustinusHura1
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasaraisfajar
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Riya Zayn
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanPoetra Poernama
 
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan NegaraPertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan Negarasanto72
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukumernyoctaa
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaNandha Zulyana
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxEndangSitiJenab
 
Negara hukum rule of law
Negara hukum rule of lawNegara hukum rule of law
Negara hukum rule of lawGozali Ghozi
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5sopiannudin
 

Similaire à HUKUM (20)

Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
 
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nasBab 2  kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
Bab 2 kelas x sikap positif thd sistem & peradilan nas
 
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukumpengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
pengertian hukum,tujuan hukum,jenis jenis hukum dan macam macam pembagian hukum
 
ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia ppkn tentang : Hukum di indonesia
ppkn tentang : Hukum di indonesia
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
Penggolongan hukum
Penggolongan hukum Penggolongan hukum
Penggolongan hukum
 
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdfPERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
PERTEMUAN 5- PENGERTIAN HUKUM .pdf
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Sistem hukum 1
Sistem hukum 1Sistem hukum 1
Sistem hukum 1
 
Sistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilanSistem hukum dan peradilan
Sistem hukum dan peradilan
 
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan NegaraPertemuan 5 Warganegara dan Negara
Pertemuan 5 Warganegara dan Negara
 
Macam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan HukumMacam-Macam Penggolongan Hukum
Macam-Macam Penggolongan Hukum
 
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di IndonesiaPkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
Pkn Kelas X Sistem Hukum di Indonesia
 
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptxPPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
PPT MATERI PPKN KLEAS 12 BAB 2.pptx
 
Negara hukum rule of law
Negara hukum rule of lawNegara hukum rule of law
Negara hukum rule of law
 
Ilmu sosial dasar
Ilmu sosial dasarIlmu sosial dasar
Ilmu sosial dasar
 
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
Tugas Ilmu Sosial Dasar Bab 5
 

Plus de Ega Jalaludin

Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docx
Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docxTidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docx
Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docxEga Jalaludin
 
Mengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaMengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaEga Jalaludin
 
Contoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataContoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataEga Jalaludin
 
Presentasi kelompok 4
Presentasi kelompok 4Presentasi kelompok 4
Presentasi kelompok 4Ega Jalaludin
 
Presentasi kelompok 3
Presentasi kelompok 3Presentasi kelompok 3
Presentasi kelompok 3Ega Jalaludin
 
Presentasi kelompok 1
Presentasi kelompok 1Presentasi kelompok 1
Presentasi kelompok 1Ega Jalaludin
 
Pipc dll [autosaved]2
Pipc dll [autosaved]2Pipc dll [autosaved]2
Pipc dll [autosaved]2Ega Jalaludin
 
Dispatching [autosaved]
Dispatching [autosaved]Dispatching [autosaved]
Dispatching [autosaved]Ega Jalaludin
 
Presentasi kelompok 2
Presentasi kelompok 2Presentasi kelompok 2
Presentasi kelompok 2Ega Jalaludin
 
Haki hak atas kekayaan intelektual
Haki hak atas kekayaan intelektualHaki hak atas kekayaan intelektual
Haki hak atas kekayaan intelektualEga Jalaludin
 
Tugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomi
Tugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomiTugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomi
Tugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomiEga Jalaludin
 
Organisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemenOrganisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemenEga Jalaludin
 
Mengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaMengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaEga Jalaludin
 
Sejarah ilmu manajemen
Sejarah ilmu manajemenSejarah ilmu manajemen
Sejarah ilmu manajemenEga Jalaludin
 
Wewenang dan delegasi
Wewenang dan delegasiWewenang dan delegasi
Wewenang dan delegasiEga Jalaludin
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalEga Jalaludin
 

Plus de Ega Jalaludin (20)

Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docx
Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docxTidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docx
Tidak hanya Kecerdasan, Dunia Membutuhkan Kebijaksanaan.docx
 
Mengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaMengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etika
 
Contoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdataContoh kasus kasus perdata
Contoh kasus kasus perdata
 
Presentasi kelompok 4
Presentasi kelompok 4Presentasi kelompok 4
Presentasi kelompok 4
 
Presentasi kelompok 3
Presentasi kelompok 3Presentasi kelompok 3
Presentasi kelompok 3
 
Presentasi kelompok 1
Presentasi kelompok 1Presentasi kelompok 1
Presentasi kelompok 1
 
Pipc dll [autosaved]2
Pipc dll [autosaved]2Pipc dll [autosaved]2
Pipc dll [autosaved]2
 
Dispatching [autosaved]
Dispatching [autosaved]Dispatching [autosaved]
Dispatching [autosaved]
 
Presentasi kelompok 2
Presentasi kelompok 2Presentasi kelompok 2
Presentasi kelompok 2
 
Manager stratejik
Manager stratejikManager stratejik
Manager stratejik
 
Haki hak atas kekayaan intelektual
Haki hak atas kekayaan intelektualHaki hak atas kekayaan intelektual
Haki hak atas kekayaan intelektual
 
Tugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomi
Tugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomiTugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomi
Tugas individu pra uts aspek hukum dlm ekonomi
 
Organisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemenOrganisasi dan manajemen
Organisasi dan manajemen
 
Mengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etikaMengelola budaya dan etika
Mengelola budaya dan etika
 
Manajemen strategik
Manajemen strategikManajemen strategik
Manajemen strategik
 
Pertemuan kedua
Pertemuan keduaPertemuan kedua
Pertemuan kedua
 
Pertemuan pertama
Pertemuan pertamaPertemuan pertama
Pertemuan pertama
 
Sejarah ilmu manajemen
Sejarah ilmu manajemenSejarah ilmu manajemen
Sejarah ilmu manajemen
 
Wewenang dan delegasi
Wewenang dan delegasiWewenang dan delegasi
Wewenang dan delegasi
 
Analisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternalAnalisis lingkungan eksternal
Analisis lingkungan eksternal
 

HUKUM

  • 1.
  • 2. Hukum adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penguasa negara yang mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara M.H. Tirtaamidjaja, S.H Hukum adalah himpunan peraturan peraturan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu sendiri
  • 3. Utrecht berpendapat bahwa hukum adalah himpunan perintah dan larangan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat dan oleh karenanya masyarakat harus mematuhinya. Dengan demikian, hukum memiliki ciri-ciri : 2.Adanya perintah / larangan 3.Perintah dan larangan tersebut harus ditaati setiap orang
  • 4. Tujuan hukum secara singkat * keadilan * kepastian * kemanfaatan Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan. Keadilan itu menuntut bahwa dalam keadaan yang sama tiap orang mendapat bagian yang sama pula.
  • 5. Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara teliti dan seimbang. Geny : Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan.
  • 6. Pada umumnya hukum ditujukan untuk mendapatkan keadilan, menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas dibentuknya hukum tersebut. Selain itu, menjaga dan mencegah agar tiap orang tidak menjadi hakim atas dirinya sendiri, namun tiap perkara harus diputuskan oleh hakim berdasarkan dengan ketentuan yang sedang berlaku.
  • 7. Sumber-sumber Hukum Sumber hukum pada hakikatnya dibedakan menjadi dua jenis yaitu: 1. Sumber hukum materiil Yaitu sumber hukum yang menentukan isi suatu peraturan atau kaidah hukum yang mengikat setiap orang. Sumber hukum materiil berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial-ekonomi, hasil penelitian ilmiah, tradisi, agama, moral, perkembangan internasional, geografis, dan politik hukum.
  • 8. 2. Sumber hukum formil Sumber hukum formil yang dikenal dalam ilmu hukum berasal dari 6 jenis, yaitu: a. UU (tertulis atau tidak tertulis) b. Kebiasaan (Konvensi) c. Traktat 1) Treaty, perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk disetujui sebelum diratifikasikepala negara. 2) Agreement, perjanjian yang di ratifikasi terlebih dahulu oleh kepala negara baru disampaikan kepada DPR untuk diketahui. d. Yurisprudensi e. Doktrin f. Hukum Agaram (melalui kodifikasi)
  • 9. Asas hukum tentang berlakunya UU, yaitu: * UU tidak berlaku surut * Asas lex inferiori superior derogat legi * Asas lex posteriori derogat legi priori * Asas lex specialis derogat legi generali
  • 10. Cara mempertahankannya : ◦ Hukum Materiil; mengatur hubungan dan kepentingan yang berupa perintah dan larangan; Contoh KUHP : Pasal 363 Tentang Pencurian ◦ Hukum Formil : cara menegakkan perintah dan pelanggaran;  Sifatnya: ◦ Hukum yang memaksa, mempunyai sanksi; ◦ Hukum Pelengkap;
  • 11. Isinya: Hukum Privat (Hukum Sipil): Hukum Perdata dan Hukum Dagang (dalam arti luas, hk. Dagang saja dalam arti sempit); Hukum Publik (Hukum Negara); Hukum yg mengatur hubungan negara dengan warga negaranya dan aparatnya, terdiri atas:  b.1 Hukum Tata Negara: hukum yg mengatur bentuk dan susunan suatu negara serta hubungan kekuasaan anatara lat-alat perlengkapan negara satu sama lain, hubungan pemerintah. pusat dengan pemda;  b.2 Hukum Administrasi Negara (Hukum Tata Usaha Negara); hukum yg mengatur cara menjalankan tugas alat perlengkapan negara;  b.3 Hukum Pidana[1];  b.4 Hukum Internasional (Perdata dan Publik) [1] Paul Schlten dan Logemann menganggap hukum pidana bukan hukum publik.