EKPD_Kepulauan_Riau

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Evaluasi
Pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan
nasional, pada hakekatnya pembangunan daerah adalah upaya terencana untuk
meningkatkan kapasitas daerah dalam mewujudkan masa depan daerah yang lebih baik
dan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Hal ini sejalan dengan amanat UU No. 32 tahun 2004 yang menegaskan bahwa
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan secara luas untuk menentukan kebijakan dan
program pembangunan di daerah masing-masing.

Evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) 2009 dilaksanakan untuk menilai relevansi
dan efektivitas kinerja pembangunan daerah dalam rentang waktu 2004-2008. Evaluasi ini
juga dilakukan untuk melihat apakah pembangunan daerah telah mencapai tujuan/sasaran
yang diharapkan dan apakah masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan daerah
tersebut.

Secara kuantitatif, evaluasi ini akan memberikan informasi penting yang berguna sebagai
alat untuk membantu pemangku kepentingan dan pengambil kebijakan pembangunan
dalam memahami, mengelola dan memperbaiki apa yang telah dilakukan sebelumnya.

Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi yang spesifik sesuai kondisi lokal guna
mempertajam perencanaan dan penganggaran pembangunan pusat dan daerah periode
berikutnya, termasuk untuk penentuan alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana
Dekonsentrasi (DEKON).

Laporan Akhir EKPD Provinsi Kepulauan Riau 2009 1

1.2. Keluaran
Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan EKPD 2009 meliputi:
• Terhimpunnya data dan informasi evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi
Kepulauan Riau.
• Tersusunnya hasil analisa evaluasi kinerja pembangunan di Provinsi Kepulauan
Riau.

1.3. Metodologi Evaluasi
1.3.1. Kerangka Kerja EKPD 2009
Kerangka kerja EKPD 2009 meliputi beberapa tahapan kegiatan utama yaitu: (1) Penentuan
indikator hasil (outcomes) yang memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian tujuan
pembangunan daerah; (2) Pemilihan pendekatan dalam melakukan evaluasi; dan (3)
Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan, sebagaimana terlihat pada
Gambar 1. Ketiga tahapan tersebut diuraikan sebagai berikut:
(1) Penentuan Indikator Hasil (outcomes)
Indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan daerah merupakan indikator dampak
(impacts) yang didukung melalui pencapaian 5 kategori indikator hasil (outcomes)

2 Laporan Akhir EKPD Provinsi Kepulauan Riau 2009

terpilih. Pengelompokan indikator hasil serta pemilihan indikator pendukungnya,
dilakukan dengan memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
• Specific, atau indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
• Relevant: mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara target output
dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta antara target
outcomes dalam rangka mencapai target impact yang ditetapkan;
• Measurable : jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
• Reliable: indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan
kinerja;
• Verifiable: memungkinkan proses validasi dalam sistem yang digunakan untuk
menghasilkan indikator;
• Cost-effective: kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.

Pengelompokan 5 kategori indikator hasil (outcomes) yang mencerminkan tujuan/sasaran
pembangunan daerah meliputi:
A. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi.
B. Tingkat Kualitas Sumber Daya Manusia.
C. Tingkat Pembangunan Ekonomi.
D. Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Alam.
E. Tingkat Kesejahteraan sosial.


Gambar 1. Kerangka Kerja EKPD 2009

(2) Pemilihan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi
Hubungan antar tingkat indikator dengan pendekatan pengukuran kinerja dapat dilihat
dalam Gambar 2 yaitu:
• Relevansi untuk menilai sejauh mana pembangunan yang dijalankan relevan
terhadap sasaran atau kebutuhan daerah dalam menjawab permasalahannya.
• Efektivitas, untuk melihat apakah pembangunan yang dilakukan berkontribusi
terhadap pencapaian baik tujuan spesifik maupun umum pembangunan daerah.
• Efisiensi, untuk mengetahui bagaimana masukan (inputs) dirubah menjadi keluaran
(outputs).
• Efektivitas Biaya, untuk menggambarkan hubungan antara input dengan outcomes
pembangunan.
• Kualitas, yaitu pengukuran derajat kesesuaian antara hasil-hasil pembangunan
dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.


• Waktu, yaitu ketepatan waktu/periode pencapaian kinerja yang ditetapkan.
• Produktivitas, untuk melihat nilai tambah dari setiap tahapan proses pembangunan
dibandingkan dengan sumber daya yang digunakan.

Mengingat keterbatasan waktu dan sumber daya dalam pelaksanaan EKPD 2009, maka
pendekatan dalam melakukan evaluasi hanya meliputi relevansi dan efektivitas pencapaian.
Gambar 2. Hubungan antara Indikator dan Pendekatan Dalam Melakukan Evaluasi


(3) Pelaksanaan evaluasi serta penyusunan rekomendasi kebijakan
Tahapan evaluasi dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan dan tantangan utama
pembangunan daerah serta mengidentifikasi tujuan pembangunan daerah.
Tahap kedua adalah melengkapi dan mengoreksi Tabel Capaian yang dilanjutkan
dengan tahap ketiga yaitu melakukan penilaian berkaitan dengan relevansi dan
efektivitas pencapaian.
Tahap keempat adalah melakukan identifikasi berbagai alasan atau isu yang
menyebabkan capaian pembangunan daerah (tidak) relevan dan (tidak) efektif. Tim
Evaluasi Provinsi menjelaskan “How and Why” berkaitan dengan capaian
pembangunan daerah.
Tahap kelima adalah menyusun rekomendasi untuk mempertajam perencanaan dan
penganggaran pembangunan periode berikutnya.
Tahap keenam, Bappenas melakukan perbandingan kinerja terkait hasil evaluasi di
atas berupa review dan pemetaan berdasarkan capaian tertinggi sampai terendah.

1.3.2. Metodologi
Metode yang digunakan untuk menentukan capaian 5 kelompok indikator hasil adalah sebagai
berikut:
(1) Indikator hasil (outcomes) disusun dari beberapa indikator pendukung terpilih yang
memberikan kontribusi besar untuk pencapaian indikator hasil (outcomes).
(2) Pencapaian indikator hasil (outcomes) dihitung dari nilai rata-rata indikator pendukung
dengan nilai satuan yang digunakan adalah persentase.
(3) Indikator pendukung yang satuannya bukan berupa persentase maka tidak
dimasukkan dalam rata-rata, melainkan ditampilkan tersendiri.
(4) Apabila indikator hasil (outcomes) dalam satuan persentase memiliki makna negatif,
maka sebelum dirata-ratakan nilainya harus diubah atau dikonversikan terlebih dahulu
menjadi (100%) – (persentase pendukung indikator negatif).
Sebagai contoh adalah nilai indikator pendukung persentase kemiskinan semakin
tinggi, maka kesejahteraan sosialnya semakin rendah.


(5) Pencapaian indikator hasil adalah jumlah nilai dari penyusun indikator hasil dibagi
jumlah dari penyusun indikator hasil (indicator pendukungnya). Contoh untuk indikator
Tingkat Kesejahteraan Sosial disusun oleh:
• persentase penduduk miskin
• tingkat pengangguran terbuka
• persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak
• presentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia
• presentase pelayanan dan rehabilitasi sosial
Semua penyusun komponen indikator hasil ini bermakna negatif (Lihat No.4).
Sehingga:
Indikator kesejahteraan sosial = {(100% - persentase penduduk miskin) + (100% -
tingkat pengangguran terbuka) + (100% - persentase pelayanan kesejahteraan sosial
bagi anak) + (100%- persentase pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia) +
(100% - persentase pelayanan dan rehabilitasi sosial}/5
Daftar indikator keluaran (outputs) yang menjadi komponen pendukung untuk masing-
masing kategori indikator hasil (outcomes) dapat dilihat pada Lampiran 1.
Untuk menilai kinerja pembangunan daerah, pendekatan yang digunakan adalah Relevansi dan
Efektivitas.
Relevansi digunakan untuk menganalisa sejauh mana tujuan/sasaran pembangunan yang
direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini, relevansi
pembangunan daerah dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih
baik dari capaian pembangunan nasional.
Sedangkan efektivitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan
dampak pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Efektivitas pembangunan dapat dilihat
dari sejauh mana capaian pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun
sebelumnya.


Dalam mengumpulkan data dan informasi, teknik yang digunakan dapat melalui:

Pengamatan langsung
Pengamatan langsung kepada masyarakat sebagai subjek dan objek pembangunan di daerah,
diantaranya dalam bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, politik, lingkungan hidup dan
permasalahan lainnya yang terjadi di wilayah provinsi terkait.

Pengumpulan Data Primer

Data diperoleh melalui FGD dengan pemangku kepentingan pembangunan daerah. Tim
Evaluasi Provinsi menjadi fasilitator rapat/diskusi dalam menggali masukan dan tanggapan
peserta diskusi.

Pengumpulan Data Sekunder
Data dan informasi yang telah tersedia pada instansi pemerintah seperti BPS daerah, Bappeda
dan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN LAPORAN
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang dan Tujuan
1.2 Keluaran
1.3 Metodologi
1.4 Sistematika Penulisan Laporan
BAB II HASIL EVALUASI
Deskripsi permasalahan dan tantangan utama pembangunan daerah serta identifikasi
tujuan pembangunan daerah.
2.1 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
2.1.1. Capaian Indikator
Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian
indikator outcomes nasional dan analisa


Analisis Relevansi
Analisis efektifitas
2.1.2. Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes
yang spesifik dan menonjol
2.1.3. Rekomendasi Kebijakan
2.2. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
Analisis Relevansi
Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik
dan menonjol
2.3. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI
Analisis Relevansi
Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik
dan menonjol
2.4 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
2.4.1 Capaian Indikator
Analisis Relevansi


2.4.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung penunjang outcomes
yang spesifik dan menonjol
2.4.3 Rekomendasi Kebijakan
BAB III. KESIMPULAN
Menyimpulkan apakah capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah telah relevan dan
efektif terhadap tujuan/sasaran pembangunan nasional


BAB II
HASIL EVALUASI

Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002 pada tanggal 24
September 2002, namun peresmiannya dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2004. Provinsi termuda
ini memiliki 2 408 buah pulau besar dan kecil; 354 buah diantaranya (14,7 persen) sudah dihuni.
Wilayahnya meliputi luas 252.599,7 Km2. 96,13 persen daerahnya terdiri dari perairan,
selebihnya berupa daratan dengan luas hanya mencapai 2, 67 persen. Secara administrative,
Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki motto “Berpancang Amanah, Bersauh Marwah”,
terdiri dari 4 Kabupaten: Bintan, Karimun, Natuna, dan Lingga serta 2 Kota, yaitu Batam dan
Tanjungpinang. ‘Berpancang Amanah’ bermakna menunjukkan sikap teguh untuk
mempertahankan adat bersednikan syara’, syara’ bersendikan kitabulllah guna mencapai akhlak
mulia. ‘Bersauh Marwah’ bermakna menjaga adat dan budaya guna menata masa depan yang
lebih baik menuju cita-cita luhur untuk mencerdaskan dan mensejahterakan masyarakat
Kepulauan Riau (Perda No. 1 tahun 2005 tentang Lambang dan Motto Daerah Provinsi
Kepulaua Riau).

Sebagai Provinsi yang relative baru di mekarkan, Masyarakat Provinsi kepulauan Riau telah
berazam untuk mewujudkan visinya “menjadi Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu
pusat pertumbuhan perekonomian nasional dengan payung budaya Melayu dan memiliki
masyarakat yang sejahtera, cerdas dan berakhlak mulia”.

Untuk mencapai Visi tersebut, Pemerintah Provinsi Kepri akan menjalankan tiga misi utama yaitu
;
1. Mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Kepulauan
Riau yang akan menumbuhkembangkan kegiatan industri dan pariwisata yang berbasis
kelautan
2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju kehidupan yang makmur, sejahtera,
sehat, berbudaya dan berkeadilan
3. Menciptakan sumber daya manusia (SDM) pelaku pembangunan yang unggul dan
berakhlak mulia.


Ketiga misi tersebut akan dijalankan dengan senantiasa berpedoman kepada Arah dan
Kebijakan Umum Provinsi Kepulauan Riau:
1. Peningkatan prasaranan dan sarana pemerintah
2. peningkatan sumberdaya manusia aparatur pemerintah
3. Peningkatan kemampuan keuangan daerah
4. Memperkecil kesenjanan ekonomi antara wilayah
5. Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan
6. Penguatan wilayah perbatasan
7. Pengembangan Budaya Melayu

Diskusi informal berkenaan dengan isu-isu strategik pembangunan Provinsi Kepri diperoleh
informasi sebagai berikut:

1. Secara umum kinerja pembangunan provinsi Kepri dinilai cukup baik
2. Isu-isu strategik dipandang sangat mempengaruhi pencapaian kinerja pembangunan Kepri
adalah jumlah dan mutu SDM yang belum memadai sehingga akses dan mutu pelayanan
kepada masyarakat belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan
3. Efisiensisi dan efektivitas pemanfaatan dana pembangunan untuk mensejahterakan
masyakat masih rendah
4. Kendatipun demikian, Komitmen Pemerintah Kepri untuk memajukan daerah melalui
pembangunan manusia sangat tinggi.
5. Tidak ada konflik sosial yang menghambat pencapaian kinerja pembangunan Provinsi
Kepri. Kendatipun demikian, masalah Trafficking, Prostitusi, dan Penyeludupan diprediksi
akan sangat berpotensi mempengaruhi capaian kinerja pembangunan Provinsi Kepulauan
Riau bila tidak dilakukan langkah-langkah antisipasi dan tindakan pengendalian yang jitu.
6. Namun demikian ke depan dalam perpektif pengembangan wilayah Kepri menjadi Free
Trade Zone (FTZ), isu-isu krusial tentang Trafficking, Prostitusi, Penyeludupan, dan
perdagangan dan peredaran narkoba perlu diantsisipasi secara dini.


2.2 TINGKAT PELAYANAN PUBLIK DAN DEMOKRASI
Grafik capaian indikator outcomes provinsi dibandingkan dengan capaian indikator
outcomes nasional dan analisa sebagai berikut:

Analisis Relevansi
Relevansi digunakan untuk menganalisis sejauhmana tujuan/sasaran pembangunan yang
direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembangunan
daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang pelayanan publik dan demokrasi termasuk kategori
relevan, dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian
pembangunan nasional.

Efektifitas digunakan untuk mengukur dan melihat kesesuaian antara hasil dan dampak
pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dalam
bidang pelayanan publik dan demokrasi dapat dikategorikan efektif, dilihat dari capaian
pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

• Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel
• Menghilangkan egoisme sektoral antara Dinas/instansi


• Memfasilitasi dan mengkoordinasikan pembentukan kantor pelayanan satu atap
• Menyelenggarakan pilkada serentak
• Meningkatkan akurasi data base kependudukan dari daerah sampai nasional.

2.4. TINGKAT KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA
outcomes nasional dan analisa sebagai berikut :

Analisis Relevansi
direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembanguan
daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang kualitas sumberdaya manusia termasuk kategori
relevan, dilihat apakah tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian

pembangunan terhadap tujuan yang diharapkan. Pembangunan Provinsi Kepulauan Riau
dibidang kualitas sumberdaya manusia dapat dikategorikan efektif, dilihat dari capaian
pembangunan daerah membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan menonjol dari
aspek IPM sebgaai berikut:

• Meningkan mutu pembangunan bidang pendidikan melalui pengadaan sarana dan
prasarana sekolah, penambahan dan peningktan kualitas tenga pendidik (guru), serta
distribusi pendidik secara merata
• Meningkatkan pemerataan pendidikan termasuk program beasiswa keluarga miskin
• Meningkatkan ketersediaan alat pembelajaran, mutu guru dan fasilitas publik
• Meningkatkan mutu pembangunan bidang kesehatan melalui pembangunan dan
penambahan sarana dan prasarana RS, puskesmas dan Pustu, pengadaan peralatan
medis alat kesehatan dan obat-obatan pendistribusian secara merata tenaga medis dan
medis rekrutmen.


2.5. TINGKAT PEMBANGUNAN EKONOMI

Analisis Relevansi
daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang ekonomi termasuk kategori relevan, dilihat apakah
tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian pembangunan nasional.

dibidang ekonomi termasuk kategori kurang efektif dapat, dilihat dari capaian pembangunan
daerah yang berfluktuasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Gambaran dan analisa capaian indikator pendukung outcomes yang spesifik dan
menonjol dalam pertumbuhan sebagai berikut:


• Singkronisasi dan penyederhanaan aturan penanaman modal
• Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis
• Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi (pengolahan hasil pertanian dan
pariwisata), jasa dan industri dengan value added yang tinggi
• Memperbaiki data base ekonomi dan bisnis
• Meningkatkan promosi investasi sesuai dan potensi (pengolahan hasil pertanian dan
pariwisata), jasa dan industri dengan value added yang tinggi
• Sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya inestasi swasta di dalam
pembangunan daerahnya

2.5 KUALITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM
• Penambangan pasir laut yang banyak dilakukan dan dikirim ke Singapura membawa
konsekuensi pada menurunnya kualitas lingkungan laut jika dilakukan secara
serampangan. Sesungguhnya arus Selat Malaka terus menerus membawa gerusan
pasir di dasar lautnya yang merupakan sumber daya alam yang penting. Eksploitasi
pasir ini jika diatur dan diawasi dengan ketat baik dari unsur kelestarian lingkungan,
maupun pemanfaatannya bagi pendapatan masyarakat dan negara bisa saja dilakukan.
• Pertambangan minyak dan gas lepas pantai di Natuna. Seperti halnya pada banyak
kasus pertambangan migas di Indonesia, jumlah produksi migas di lepas pantai Natuna
ini tidak jelas angkanya. Dengan demikian, jumlah pendapatan yang didapatkan oleh


negara dan pemerintah daerah pun menjadi samar-samar. Peluang terjadi KKN dalam
masalah ini sangat besar.
• Perikanan laut dan pencurian ikan oleh nelayan asing. Kemampuan nelayan Indonesia
yang rendah, dan iklim berusaha yang lesu antara lain karena sulit dan mahalnya bahan
bakar, teknologi yang tertinggal, modal yang lemah menyebabkan mereka tidak
maksimal dalam melakukan aktivitas perikanan di laut lepas. Jangkauan mereka pun
terbatas dan karenanya tangkapannya juga terbatas. Akibatnya, nelayan asing lebih
mendominasi penangkapan ikan dalam skala besar dan merugikan petani kita. Aktivitas
pencurian ikan ini tidak maksimal ditangani oleh TNI AL sehingga pencurian ikan
semakin marak.
• Kondisi lingkungan geografis Kepulauan Riau yang berbentuk kepulauan dengan garis
pantai yang panjang sangat menguntungkan untuk Wisata bahari baik bagi turis
domestik maupun asing. Jumlah luas perairan yang meliputi 96% dari luas total
membutuhkan perhatian yang lebih serius untuk pengelolaan laut.
• Penjualan pulau-pulau pada bangsa asing akhir-akhir ini menjadi isu besar. Banyak
pulau-pulau kecil yang dimiliki oleh beberapa orang warga Indonesia menjual asetnya
kepada bangsa Asing untuk dijadikan daerah wisata dan kepentingan lainnya.
Sementara itu, pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini sangat
lemah. Jika pengawasan ini tidak ketat dilakukan, bisa menjurus kepada penguasaan
wilayah NKRI oleh bangsa asing sedikit demi sedikit.
• Isu tata ruang di daerah Kepulauan Riau erat kaitannya dengan perbatasan dengan
negara tetangga. Wilayah Kepulauan Riau merupakan daerah batas dan pintu gerbang
dengan negara Malaysia dan Singapura. Pemanfaatan tata ruang untuk mendapatkan
keuntungan kompetitif daerah Kepri pada daerah berbatasan di untuk disuplai ke daerah
hinterland dan sebaliknya dukungan daerah hinterland untuk meningkatkan aktivitas di
Utara Kepri adalah isu penting pada tata ruang. Daerah FTZ (Free Trade Zone) di
Batam yang melibatkan industri skala menengah dan besar dan perdagangan yang
sangat ramai di Batam dengan melibatkan pihak mancanegara membuat kepentingan
untuk penataan ruang di Kepri harus lebih antisipatif.


• Keseimbangan pembangunan antara wilayah yang berbatasan dengan Malaysia dan
Singapura yang lebih maju pada satu sisi dan ketertinggalan pada daerah lain yang
lebih jauh yang lebih kental nuansa Melayu nya harus dirancang sedemikian rupa.
Kesenjangan bisa saja timbul antara daerah ini, baik dari bidang ekonomi, budaya, dan
sosial kemasyarakatan. Kabupaten Natuna dan Kabupaten Lingga memerlukan
perhatian khusus sehingga potensi daerahnya dapat digali lebih optimal sehingga taraf
hidup masyarakat di sana dapat ditingkatkan lebih signifikan.
• Singapura yang memiliki keterbatasan lahan dalam jangka panjang akan memerlukan
daratan tambahan yang mau tidak mau akan menggunakan pulau-pulau milik Indonesia
yang berdekatan dengannya. Karena itu peningkatan potensi pulau Batam dan Bintan
perlu dilakukan, misalnya antara lain dengan menyatukan kedua pulau tersebut dengan
menggunakan jembatan. Daerah Batam dan Bintan perlu dipersiapkan untuk menjadi
daerah alternatif investasi baik untuk industri maupun pariwisata, terutama terkait
dengan keterbatasan lahan di Singapura.
• Infrastruktur jalan di Provinsi Kepulauan Riau adalah jalan provinsi dan jalan
kabupaten/kota. Provinsi Kepri ini tidak memiliki jalan nasional karena tidak
menghubungkan antar provinsi. Transportasi antar pulau adalah isu utama untuk
daerah kepulauan. Kepulauan Riau yang memiliki pulau-pulau yang tersebar pada
wilayah lautan yang luas menuntut transportasi antar pulau yang lancar untuk memecah
keisolasian pada pulau-pulau terpencil dan untuk meningkatkan perekonomian dan
perdagangan. Karena itu, pemerintah pusat harus mengkompensasi pembangunan
jalan dan jembatan seperti yang terdapat pada provinsi lain kepada pembangunan
dermaga, fasilitas penyebarangan, dan sarana lalu lintas air di provinsi ini demi
keadilan dan pemerataan pembangunan.
• Dalam jangka panjang Jembatan penghubung antara Pulau Batam dan Pulau Bintan di
sebelah timurnya harus dibuat untuk melancarkan perhubungan, mempercepat
pembangunan dan mengefisienkan biaya antara dua pulau tersebut. Dua pulau ini yang
berbatasan langsung dengan negara tetangga memiliki nilai strategis yang besar bila
digabungkan karena akan menyatukan potensi mereka di tengah lalu lintas dunia yang
sangat sibuk.



Analisis Relevansi
daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang pengelolaan sumberdaya alam termasuk kategori
relevan, dilihat dari tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian

dibidang pengelolaan sumberdaya alam termasuk kategori efektif, dilihat dari capaian
pembangunan daerah dibandingkan dengan tahun sebelumnya.


• Pengelolaan pesisir berbasis masyaakat
• Perbaikan sarana dan prasarana
• Meningkatkan pengelolaan, pengamanan dan pengawasan sumber daya hutan dengan
penegakan hukum yang tegas dan aparatur yang terampil
• Memberdayakan ekonomi masyarakat dan meningkatkan kesadaran dan pengetahuan
masyarakat tentang pelestarian hutan.
• Mengembangkan pengendalian sumberdaya kelautan berbasis kemitraan dengan seluruh
stakeholders
• Meningkatkan kapasitas pelayanan aparatur melalui pendidikan lanjutan
• Meningkatkan pemanfaatan & pengendalian tataruang laut dan wilayah pesisir.
• Penyediaan rumah murah

2.6 TINGKAT KESEJAHTERAAN RAKYAT
Grafik capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial Provinsi Kepulauan Riau
dibandingkan dengan capaian indikator Tingkat Kesejahteraan Sosial nasional sebagai
berikut:


Analisis relevansi
direncanakan mampu menjawab permasalahan utama/tantangan. Dalam hal ini pembangunan
daerah Provinsi Kepulauan Riau dibidang Kesejahteraan Sosial termasuk kategori kurang
relevan, dilihat tren capaian pembangunan daerah sejalan atau lebih baik dari capaian

Analisis efektivitas
dibidang kesejahteraan sosial termasuk kategori kurang efektif, dilihat dari capaian
pembangunan daerah yang berfluktuasi dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

2.6.2 Analisis Capaian Indikator Spesifik dan Menonjol
Gambaran dan analisa capaian indikator output penunjang outcomes yang spesifik dan
menonjol dapat dilihat pada grafik berikut ini.


• Meningkatkan program dan kegiatan mendorong komunitas miskin dalam penguasaan
teknologi, permodalan, keterampilan dan pemasaran produk
• Mendorong pengembangan kelembagaan dan kegiatan pelayanan masyarakat &
rahabilitasi sosial untuk anak-anak (terlantar, jalanan, nakal), lanjut usia, tuna-sosial,
penyandang cacat, dan korban narkoba
• Meningkatkan kualitas/keterampilan pekerja sosial dan tenaga pelayanan kesejahteraan
sosial.


BAB III
KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Riau dalam hal
relevansi dan efektifitas capaian tujuan/sasaran pembangunan daerah terhadap tujuan/sasaran
pembangunan nasional dapat disimpulkan sebagai berikut:

INDIKATOR OUTCOMES RELEVAN EFEKTIF

1. Tingkat Pelayanan Publik dan Demokrasi RELEVAN EFEKTIF

2. Tingkat Kualitas SDM RELEVAN EFEKTIF

3. Tingkat Pembangunan Ekonomi RELEVAN KURANG EFEKTIF

4. Tingkat Pengelolaan SDA RELEVAN EFEKTIF

KURANG
5. Tingkat Kesejahteraan Sosial KURANG EFEKTIF
RELEVAN


EKPD_Kepulauan_Riau

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

En vedette

En vedette (6)

Similaire à EKPD_Kepulauan_Riau

Similaire à EKPD_Kepulauan_Riau (20)

Plus de EKPD

Plus de EKPD (20)

Dernier

Dernier (20)

EKPD_Kepulauan_Riau