Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Nusa Tenggara Barat

2. KATA PENGANTAR
Laporan Awal Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Tahun 2011 di Provinsi Nusa
Tenggara Timur, masih bersifat laporan Rencana Kerja Tim Evaluasi Provinsi NTT
serta perkembangan persiapan Tim Evaluasi Provinsi NTT, bukanlah laporan analisis
dan pembahasan. Rencana Kerja dimaksud terdiri dari:
A. Rencana Kerja Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Berdasarkan RPJMN 2010-2014
B. Rencana Kerja Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan dan
Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
C. Rencana Kerja Evaluasi Tematik
Kiranya Laporan Awal dari Tim EKPD NTT ini, dapat memberikan sinyal positif kepada
TIM EKPD Pusat (Tim Pengarah dan Sekretariat EKPD) bahwa Tim Evaluasi Propinsi
NTT telah siap melanjutkan kegiatan sesuai jadwal.
Kupang, 21 Juni 2011.
Rektor Universitas Nusa Cendana Kupang,
Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D.
NIP. 19600209 198703 1 003
ii

3. DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii
I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Evaluasi 1
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi 3
C. Anggota Tim Evaluasi Propinsi NTT 4
II RENCANA KERJA TIM EKPD PROPINSI NTT 5
A. Rencana Kerja Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 5
2010 dan 2011 Berdasarkan RPJMN 2010-2014
B. Rencana Kerja Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah 8
Kebijakan Dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-
2014
C. Rencana Kerja Evaluasi Tematik 13
III PENUTUP 14
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Evaluasi
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan pelaksanaan
sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk mendukung
koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya integrasi,
sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi
pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan; (4)
mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan (5) menjamin tercapainya penggunaan
sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkela nj uta n.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis (Renstra)
Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian PPN/Bappenas
mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1) pengambil
kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian dan evaluasi
terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3) think-tank; dan (4)
administrator dengan penjabaran penyusunan dan pengelolaan laporan hasil
pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dan penyusunan
laporan hasil evaluasi.
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut dari
peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006
tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-
post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan terhadap
pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak
diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah.
1

5. RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi
tiga prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada RPJMN
2010- 2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat pencapaian target
kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2) relevansi isu
strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam RPJMN
2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal dengan
harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya
berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas cq.
Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi
selaku evaluator eksternal.
2

6. B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran Evaluasi
No Tujuan Sasaran Keluaran
1 Untuk melengkapi 1. Tersedianya baseline data 2009 Dokumen data dasar
baseline data 2009 dan evaluasi terhadap capaian evaluasi dan
dan mengetahui prioritas nasional 2010 dan 2011 dokumen evaluasi
tingkat pencapaian berdasarkan RPJMN 2010-2011 di terhadap capaian
prioritas nasional tiap daerah prioritas nasional
2010 dan 2011 2010 dan 2011
berdasarkan berdasarkan RPJMN
RPJMN 2010-2011 2. Tersedianya imformasi dasar 2010-2011 di tiap
di tiap daerah untuk merumuskan kebijakan daerah
terutama yang berupa langkah
penanganan segera, baik oleh
pemerintah maupun oleh
pemerintah daerah
2 Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi yang Dokumen hasil
relevansi isu menunjukkan kesesuaian atau evaluasi relevansi
strategis, sasaran, ketidaksesuaian antara isu terhadap isu
arah kebijakan, dan strategis, sasaran, arah kebijakan, strategis, sasaran,
strategi dan strategi pengembangan arah kebijakan, dan
pengembangan dalam RPJMN 2010-2011 dengan strategi
dalam RPJMN kondisi daerah pengembangan
2010-2011 dengan dalam RPJMN 2010-
kondisi daerah 2011 dengan kondisi
2. Tersedianya imformasi dasar daerah
untuk melakukan revisi RPJMN
oleh pemerintah dan revisi
RPJMD oleh pemerintah daerah.
3 Untuk mengetahui 3. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil
masalah spesifik terhadap masalah spesifik melalui evaluasi terhadap
melalui evaluasi evaluasi tematik di tiap daerah mengatasi masalah
tematik di tiap spesifik melalui
daerah evaluasi tematik di
4. Tersedianya imformasi dasar bagi tiap daerah
pemerintah maupun pemerintah
daerah dalam merumuskan
langkah kebijakan mengatasi
masalah spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah
3

7. C. Anggota Tim EKPD Provinsi NTT
1. Ir. Fabian Harry Lawalu, MS (Koordinator)
2. Prof. Ir. Frans Umbu Datta. M.App.Sc.,Ph.D.
3. Dr. David B.W. Pandie, MS
4. Ir. Melkianus Tiro, M.Si.
5. Dr. Saryono Yohanes, SH.,MH.
6. Ir. Agus A. Nalle, M.Si.
7. Ir. Vincen Tarus, Ph.D
8. Dr. Ir. Maria Yasintha Luruk, M.Si
4

8. BAB II.
RENCANA KERJA TIM EKPD PROVINSI NTT
A. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Berdasarkan RPJMN 2010-2014
Hasil Rapat I (Tanggal 24 Mei 2011) dan Rapat II (07 Juni 2011) Tim Evaluasi Provinsi
NTT menetapkan rencana tahapan dan jadwal kerja (pelaksanaan) EKPD 2011, yang
dirinci sebagai berikut:
1. Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011
Tim Sekretariat Nasional, telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang akan
dievaluasi serta telah mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011 dari masing-
masing indikator tersebut.
Tim EKPD Provinsi Melengkapi data yang belum terisi dalam tabel indikator.
Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:
1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan
sumber data yang sama, atau
2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan 2011
yang sama.
2. Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan
Target 2011
• Pertumbuhan ekonomi
• Tingkat Kemiskinan
• Angka Pengangguran
• Angka kematian bayi
• Rata-rata lama sekolah
• Angka harapan hidup
(Sumber data target kinerja adalah RKP 2010 dan RKP 2011, Indikator
kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-2014 akan
diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional.)
5

9. Khusus untuk capaian 2011 diutamakan untuk menganalisis indikator yang
memiliki target kinerja diatas. Namun, dipersilakan untuk menambah indikator
selain 6 indikator di atas.
3. Pembagian Tanggung Jawab Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 –
Capaian 2011 dan Target
Prioritas Penanggung Jawab
No Nasional Indikator Identifikasi Capaian
1 Ref ormasi Persentase kasus korupsi yang
Birokrasi dan tertangani dibandingkan dengan
Tata Kelola yang dilaporkan
Persentase kab/ kota yang Dr. David Pandie, MS
memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap
Persentase kab/kota yang
memiliki pelaporan Wajar Tanpa
Pengecualian (WTP)
Persentase kab/kota yang telah
memiliki e-procurement
Persentase kab/kota yang telah
memiliki Perda Transparansi
2 Pend id i ka n Rata-rata Lama Sekolah
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) Prof. Frans Umbu Data
Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) Ir. Melkianus Tiro. M.Si.
Angka melek aksara 15 tahun
keatas
3. Kesehatan Angka Kematian Bayi
Angka Harapan Hidup Ir. F.H. Lawalu, MS
Persentase penduduk ber-KB Ir. Melkianus Tiro. M.Si.
Laju pertumbuhan penduduk
4 Penanggulangan Persentase penduduk miskin Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MS
Kemiskinan
Tingkat pengangguran terbuka
5 Ketahanan PDRB Sektor Pertanian Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
Pangan
Nilai Tukar Petani
Produksi Padi Ir. Vincen Tarus, Ph.D
Jumlah Penyuluh Pertanian
6 Infrastruktur Baik
% panjang jalan
nasional dalam kondisi: Sedang
Buruk
Jumlah Pembangunan Rumah Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Sederhana/Provinsi
Perda RTRW Provinsi
6

10. Prioritas Penanggung Jawab
No Nasional Indikator Identifikasi Capaian
Persentase kab/kota yang telah
mensahkan Perda RTRW
7 Iklim Investasi Persentase kredit UMKM
dan Iklim Usaha
Nilai Realisasi Investasi PMA Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
Nilai Realisasi Investasi PMDN Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Jumlah alokasi kredit perbankan
Jumlah tabungan masyarakat
8 Energi Rasio Elektrifikasi Ir. A. A. Nalle, M.Si.
9 Lingkungan Persentase luas lahan rehabilitasi
Hidup dan dalam hutan terhadap lahan kritis
Pengelolaan
Bencana Frekuensi terjadi bencana Ir. Vincen Tarus, Ph.D
Persentase ruang terbuka hijau
(RTH) di Ibukota Provinsi
Persentase pembentukan Badan
Penanggulangan Bencana Daerah
(BPBD) di kab/kota/provinsi
10 Daerah Indeks Gini Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
Tertinggal,
Jumlah Kabupaten Tertinggal Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Terdepan,
Terluar, dan Kemiskinan
Pasca Konflik
11 Kebudayaan, Jumlah paten (HAKI) Dr. Saryono Yohanes,
Kreatifitas, SH.,MH.
Jumlah dosen peneliti PTN/PTS
Inovasi dan
Teknologi Jumlah perpustakaan
Jumlah hasil riset dari lembaga
PRIORITAS LAINNYA i t
1 Kesejahteraan IPM
rakyat Pendapatan per kapita Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
Penyandang masalah sosial Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Gizi Buruk
2 Politik, Hukum, Indeks kriminalitas Dr. Saryono Yohanes,
dan Keamanan Persentase penyelesaian kasus SH MH
k j h t k penyelesaian kasus
Persentase i l
3 Perekonomian k j h t t ekonomi l
Pertumbuhan i
Inflasi Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
Perkembangan PAD Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Pertumbuhan Ekspor
Pertumbuhan Impor
7

11. 4. Rencana Kerja Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011
Berdasarkan RPJMN 2010-2014
Kegiatan
Penulisan
Waktu Identifikasi
Konsolidasi Analisis Laporan dan
Capaian
Seminar
1
2
Mei
3
4
1
2
Juni
3 Awal
4
1
2
Juli
3
4
1
2
Agustus
3
4 Draft
1 Laporan Akhir
2
September
3
4
1
2 Verifikasi
Oktober
3
4
1 Seminar
2
November Penyempurnaan
3
Laporan Akhir
4
B. Rencana Kerja Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah Kebijakan
Dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
1. Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan RPJMN 2010-2014
Tim Sekretariat Nasional sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis, sasaran,
arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada RPJMN
2010-2014 (lihat lam pi ran).
2. Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dengan kondisi provinsi
Tim EKPD Provinsi Nusa Tenggara Timur akan melakukan analisis sebagai
berikut:
• Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-
8

12. 2014, untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan
2011 di Provinsi Nusa Tenggara Timur
• Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-
2014, untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan
dengan sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
• Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada
dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah
kebijakan dan strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan
2011 di Provinsi.
3. Pembagian Tanggungjawab Analisis relevansi isu strategis, sasaran,
arah kebijakan dan strategi
No Isu Strategis RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab
1 Optimalisasi pengembangan system dan komoditas Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
unggulan wilayah.
2 Pembangunan wilayah perbatasan dan kerja sama Ir. A. A. Nalle, M.Si.
dengan negara-negara yang berbatasan dengan Negara Ir. Melkianus Tiro. M.Si
Kesatuan Republik Indonesia.
3 Rendahnya interkonektivitas domestik pulau-pulau di Ir. A. A. Nalle, M.Si.
wilayah Nusa Tenggara. Ir. Melkianus Tiro. M.Si
4 Kualitas sumberdaya manusia dan tingkat kemiskinan. Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Ir. Melkianus Tiro. M.Si
5 Rendahnya kinerja birokrasi dan tata kelola. Dr. David Pandie, MS
6 Potensi konflik antar golongan yang didukung oleh Dr. Saryono Yohanes,
organisasi massa. SH.,MH.
7 Ancaman degradasi lingkungan hidup di darat dan di laut. Ir. Vincen Tarus, Ph.D
No Sasaran RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab
1 meningkatnya standar hidup masyarakat wilayah Nusa Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Tenggara, yang ditunjukkan kemiskinan, pengangguran, angka Ir. Melkianus Tiro. M.Si
kematian bayi, angka harapan hidup, pengangguran serta
pendapatan per kapita.
2 meningkatnya standar layanan jasa pendidikan di wilayah Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Nusa Tenggara. Ir. Melkianus Tiro. M.Si
3 meningkatnya standar layanan jasa kesehatan di wilayah Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Nusa Tenggara. Ir. Melkianus Tiro. M.Si
9

13. No Sasaran RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab
4 berkurangnya ketimpangan kontribusi perdagangan Dr. Ir. Maria Y. Luruk,
internasional antara wilayah Nusa Tenggara bagian barat MP
dengan Nusa Tenggara bagian timur.
5 meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan laut dengan Dr. Ir. Maria Y. Luruk,
terbentuknya industri pengolahan hasil laut di wilayah Nusa MP
Tenggara.
No Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab
1 Optimalisasi pengembangan sentra produksi komoditas Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
unggulan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: Ir. Vincen Tarus, Ph.D
a. mengembangkan sentra produksi rumput laut.
b. mengembangkan sentra produksi jagung.
c. mengembangkan sentra produksi kakao.
d. mengembangkan sentra produksi peternakan.
e. mengembangkan sentra produksi perikanan
tangkap.
2 komoditas unggulan dan pariwisata, dengan strategi Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
pengembangan sebagai berikut: Ir. Vincen Tarus, Ph.D
a. mengembangkan industri pengolahan rumput laut.
b. mengembangkan industri pengolahan jagung.
c. mengembangkan industri pengolahan kakao.
d. mengembangkan industri pengolahan peternakan.
e. mengembangkan industri pengolahan perikanan
tangkap.
3 Pengembangan pariwisata bahari dengan strategi Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
pengembangan sebagai berikut: Ir. Vincen Tarus, Ph.D
a. meningkatkan aksesibilitas dari sentra-sentra produksi di
Bayan, Keruak, Batukliang dan sekitarnya melalui
keterpaduan ystem transportasi darat dan laut.
mengembangkan objek pariwisata.
c. meningkatkan kinerja pembangunan kepariwisataan di
sekitar Gili Air dan Meno yang memiliki potensi sangat
besar melalui pengembangan fasilitas pendukung
berstandar internasional
d. mengembangkan kawasan industri pengolahan bahan
tambang dan perikanan tangkap yang komplementer
dengan keberadaan pelabuhan internasional Teluk
Kupang.
e. meningkatkan aksesibilitas kota Kupang ke sentra-
sentra produksi di sekitarnya.
f. mengembangkan sentra produksi pertanian tanaman pangan
dan hortikultura, tanaman tahunan, hasil hutan, perikanan
tangkap, wisata lingkungan, serta wisata bahari.
10

14. No Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab
4 Pemantapan kedaulatan wilayah nasional melalui pendekatan Dr. Saryono Yohanes,
kesejahteraan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut: SH.,MH
a. meningkatkan stabilitas keamanan kawasan Dr. David Pandie, MS
perbatasan.
b. mengembangkan kegiatan ekonomi di kawasan
perbatasan.
c. mengembangkan kawasan perbatasan secara terpadu
untuk mendukung fungsi Pusat Kegiatan Strategis
Nasional.
5 Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Pengembangan infrastruktur yang dapat menghubungkan Ir. Melkianus Tiro. M.Si
antarkota,
wilayah tertinggal dan wilayah terpencil, dengan strategi
pengembangan sebagai berikut:
a. mengembangkan jaringan jalan lintas Nusa Tenggara.
b. meningkatkan aksesibilitas pulau-pulau terpencil dan
terdepan/terluar.
c. mengembangkan jaringan transportasi penyeberangan a
ntarpulau (pelabuhan).
d. mengembangkan jaringan prasarana transportasi
penyeberangan (pelabuhan) Lembar dan Sape.
e. mengembangkan jaringan prasarana transportasi
penyeberangan (pelabuhan) Labuhan Bajo, Waingapu,
Sumba, dan Maropko.
f. mengembangkan jaringan prasarana pelabuhan laut
sebagai Pelabuhan Nasional di Lembar dan Bima.
g. meningkatkan sarana tranportasi untuk melayani rute
6 Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk mendukung Ir. Melkianus Tiro. M.Si
ketersediaan angkatan kerja berketerampilan dan
berpendidikan tinggi, dengan strategi pengembangan sebagai
berikut:
a. meningkatkan akses pelayanan pendidikan dan
keterampilan kerja.
b. meningkatkan produktivitas angkatan kerja dan
mengembangkan ekonomi loka l.
c. menyebarkan pembangunan fasilitas pendidikan ke
wilayah Nusa Tenggara.
d. meningkatkan fasilitas pendidikan non formal.
7 Ir. A. A. Nalle, M.Si.
Peningkatan akses fasilitas kesehatan, dengan strategi Ir. Melkianus Tiro. M.Si
pengembangan sebagai berikut:
a. . enyebarkan pembangunan fasilitas kesehatan.
m
8 Peningkatan reformasi birokrasi dan tata kelola, dengan strategi Dr. Saryono Yohanes,
sebagai berikut: SH.,MH
a. meningkatkan kualitas regulasi dan peraturan daerah. Dr. David Pandie, MS
b. meningkatkan penegakan hukum dan Hak Asasi
Manusia (HAM) termasuk penanganan kasus korupsi.
c. meningkatkan kualitas pelayanan publik.
11

15. No Arah Kebijakan RPJMN 2010-2014 Penaggung Jawab
9 Penanggulangan konflik sosial secara partisipatif, dengan Dr. Saryono Yohanes,
strategi pengembangan SH.,MH
sebagai berikut: Dr. David Pandie, MS
a. menguatkan kelembagaan kerjasama antara aparat
kepolisian, tokoh agama dan adat dalam penyelesaian
konflik antar golongan.
b. mengembangkan simpul kerja sama antara kelompok
masyarakat, lembaga pemerintah, dan swasta.
c. menegakkan hukum yang adil, tidak diskriminatif
terhadap pelaku kejahatan.
10 Peningkatan daya dukung dan keberlanjutan lingkungan, Dr. Ir. Maria Y. Luruk, MP
dengan strategi pengembangan sebagai berikut: Ir. Vincen Tarus, Ph.D
a. meningkatkan kualitas rencana tata ruang wilayah.
b. Meningkatkan pengelolaan sumber daya alam dan
lingkungan secara berkelanjutan.
4. Rencana Kerja Evaluasi Analisis Relevansi Isu Strategis, Sasaran, Arah
Kebijakan Dan Strategi Pengembangan dalam RPJMN 2010-2014
Kegiatan
Penulisan
Waktu Identifikasi Analisis
Konsolidasi Laporan dan
RKPD NTT Relevansi
Seminar
1
2
Mei
3
4
1
2
Juni
3 Awal
4
1
2
Juli
3
4
1
2
Agustus
3
4 Draft
1 Laporan Akhir
2
September
3
4
1
2 Verifikasi
Oktober
3
4
1 Seminar
2
November Penyempurnaan
3
Laporan Akhir
4
12

16. C. Rencana Kerja Evaluasi Tematik
1. Identifikasi Dukumen Hasil-hasil Penelitian
Semua anggota tim EKPD berkewajiban mengidentifikasi hasil-hasil penelitian
evaluasi pembangunan di segala bidang dan thema pembangunan di Nusa
Tenggara Timur
2. Analisis Dokumen
Usuluan kebijakan dari hasil-hasil penelitian evaluasi direkonstruksi secara
sistematis
3. Penulisan Laporan
4. Rencana Kerja Evaluasi Tematik
Kegiatan
Identifikasi Analisis Penulisan
Waktu
Konsolidasi Dokumen Uusulan Laporan dan
Penalitian Kebijakan Seminar
1
2
Mei
3
4
1
2
Juni
3 Awal
4
1
2
Juli
3
4
1
2
Agustus
3
4 Draft
1 Laporan Akhir
2
September
3
4
1
2 Verifikasi
Oktober
3
4
1 Seminar
November Penyempurnaan
2
Laporan Akhir
13

17. BAB III.
PENUTUP
Persiapan dan perencanaan kerja Tim Evaluasi Provinsi NTT dalam melaksanakan EKPD
2011, telah dilakukan melalui Rapat I (Tanggal 24 Mei 2011) dan Rapat II (07 Juni 2011).
Selanjutnya TIM EKPD NTT akan melaksanakan tugas-tugasnya sesuai rencana, dengan
berpegang pada Buku Panduan EKPD 2011.
Kerjasama dengan stakeholders pembangunan di NTT akan menjadi factor penting dalam
melakukan semua rencana kerja EKPD 2011 di NTT. Oleh karenanya, semua anggota tim
EKPD NTT baik secara individu maupun secara kelembagaan harus dapat menjalin
kerjasama dengan stakeholders dimaksud, baik sebagai sumber data maupun sebagai
mitra diskusi.
14