Laporan Awal EKPD 2011 Provinsi Papua

2. KATA PENGANTAR
Kegiatan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua tahun 2011
dilakukan oleh tim independen Universitas Cenderawasih (UNCEN), dimana kegiatan ini
telah dilakukan sejak tahun 2007. Pelaksanaan kegiatan EKPD telah memasuki tahun
kelima, dimana kegiatan ini melibatkan Bappenas serta 33 Perguruan Tinggi Negeri
termasuk UNCEN.
UNCEN berupaya untuk memberikan penilaian kritis dan konstruktif terhadap hasil
evaluasi EKPD 2011. Terdapat dua manfaat dari pelaksanaan EKPD 2011; 1)
Bappenas akan menggunakan hasil evaluasi tersebut sebagai salah satu acuan dalam
memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pembangunan nasional. 2) terciptanya
suatu proses pembelajaran antara Bappenas dan UNCEN sehingga EKPD 2011 nantinya
akan menghasilkan pemikiran yang komperhensif.
EKPD 2011 akan membahas dua aspek utama meliputi 1) evaluasi terhadap pelaksanaan
RPJMN 2004-2010 di daerah, dan 2) menganalisis relevansi antara RPJMN 2010–2014
dan RPJMD di propinsi. Maksud evaluasi ini adalah untuk mengetahui dan menilai
relevansi antara pelaksanaan agenda pembangunan nasional dan daerah. Sehingga
pelaksanaan tujuan pembangunan nasional sejalan dengan tujuan pembangunan
daerah.
Universitas Cenderawasih selaku mitra Bappenas dalam melaksanakan kegiatan EKPD
2011 mengucapkan terima kasih kepada Bappenas atas kepercayaan yang diberikan
dalam rangka membuat Lapora EKPD 2011. Semoga Laporan EKPD 2011 berguna bagi
pembangunan di Provinsi Papua.
Jayapura, 06 Juni 2011
Rektor Universitas Cenderawasih
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011
ii

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar ...................................................................................................... i
Daftar Isi................................................................................................................. II
Bab I PENDAHULUAN ............................................................................... 1
A. Latar Belakang Evalusi .................................................................. 1
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi ....................................................... 2
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Papua............................................... 3
Bab II RENCANA KERJA TIM EVALUASI.................................................... 4
A. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 2004 - 2009 di
Daerah................................................................................................ 4
B. Relevansi Isu Strategi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi
Pengembangan dalm RPJMN 2010-2014 ........................................ 6
Bab III PENUTUP......................................................................................,,, 9
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011
iii

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Evaluasi
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan salah satu dari empat
tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi penyusunan, penetapan,
pengendalian perencanaan serta evaluasi pelaksanaan perencanaan. Sebagai suatu
tahapan perencanaan pembangunan, evaluasi harus dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan dan menganalisis data serta informasi untuk menilai sejauh mana
pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan tersebut dilaksanakan.
Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004-2009 telah selesai dilaksanakan. Sesuai
dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemerintah (Bappenas)
berkewajiban untuk melakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN
tersebut.
Saat ini telah ditetapkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014. Siklus
pembangunan jangka menengah lima tahun secara nasional tidak selalu sama dengan
siklus pembangunan 5 tahun di daerah. Sehingga penetapan RPJMN 2010-2014 ini tidak
bersamaan waktunya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Provinsi. Hal ini menyebabkan prioritas-prioritas dalam RPJMD tidak selalu
mengacu pada prioritas-prioritas RPJMN 2010-2014. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi
relevansi prioritas/program antara RPJMN dengan RPJMD Provinsi.
Di dalam pelaksanaan evaluasi ini, dilakukan dua bentuk evaluasi yang berkaitan
dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Yang pertama
adalah evaluasi atas pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dan yang kedua penilaian
keterkaitan antara RPJMD dengan RPJMN 2010-2014.
Metode yang digunakan dalam evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 adalah evaluasi
ex-post untuk melihat efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran) dengan mengacu
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 1

5. pada tiga agenda RPJMN 2004-2009 yaitu agenda Aman dan Damai; Adil dan
Demokratis; serta Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Untuk mengukur kinerja yang telah dicapai pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan
ketiga agenda tersebut, diperlukan identifikasi dan analisis indikator pencapaian.
Sedangkan metode yang digunakan dalam evaluasi relevansi RPJMD Provinsi dengan
RPJMN 2010-2014 adalah membandingkan keterkaitan 11 prioritas nasional dan 3
prioritas lainnya dengan prioritas daerah. Selain itu juga mengidentifikasi potensi lokal
dan prioritas daerah yang tidak ada dalam RPJMN 2010-2014. Adapun prioritas nasional
dalam RPJMN 2010-2014 adalah 1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola, 2) Pendidikan,
3) Kesehatan, 4) Penanggulangan Kemiskinan, 5) Ketahanan Pangan, 6) Infrastruktur,
7) Iklim Investasi dan Iklim Usaha, 8) Energi, 9) Lingkungan Hidup dan Pengelolaan
Bencana, 10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik, 11) Kebudayaan,
Kreativitas dan Inovasi Teknologi dan 3 prioritas lainnya yaitu 1) Kesejahteraan Rakyat
lainnya, 2) Politik, Hukum, dan Keamanan lainnya, 3) Perekonomian lainnya.
Hasil dari EKPD 2011 diharapkan dapat memberikan masukan dan memperbaiki kualitas
perencanaan pembangunan di daerah. Selain itu, hasil evaluasi tersebut nantinya dapat
digunakan bahan acuan pemerintah dalam mengambil kebijakan pembangunan daerah.
Pelaksanaan EKPD dilakukan secara eksternal untuk memperoleh masukan yang lebih
independen terhadap pelaksanaan RPJMN di daerah. Berdasarkan hal tersebut,
Bappenas cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan melaksanakan kegiatan Evaluasi
Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33 Perguruan Tinggi
selaku evaluator eksternal dan dibantu oleh stakeholders daerah. Pelaksanaan EKPD
2011 akan dilaksanakan dengan mengacu pada panduan yang terdiri dari Pendahuluan,
Kerangka Kerja Evaluasi, Pelaksanaan Evaluasi, Organisasi dan Rencana Kerja EKPD
2011, Administrasi dan Keuangan serta Penutup.
B. Tujuan dan Keluaran Evaluasi
Tujuan kegiatan ini adalah :
1. Untuk melihat sejauh mana pelaksanaan RPJMN 2004-2009 dapat memberikan
kontribusi pada pembangunan di daerah;
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 2

6. 2. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan prioritas/program (outcome) dalam
RPJMN 2010-2014 dengan prioritas/program yang ada dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi.
Keluaran dari kegiatan evaluasi meliputi:
1. Tersedianya dokumen evaluasi pencapaian pelaksanaan RPJMN 2004-2009 untuk
setiap provinsi;
2. Tersedianya dokumen evaluasi yang berkesinambungan antara RPJMD Provinsi
dengan RPJMN 2010-2014.
C. Anggota Tim EKPD Provinsi Papua
Adapun nama-nama Tim Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Papua tahun 2011
adalah sebagai berikut :
1. Julius Ary Mollet, SE, MBA, MTDev, PhD.
2. Prof. Dr. Berth Kambuaya, MBA.
3. Drs. Beatus Tambaip, MA.
4. Bill Pangayou SE,M.Si, AK.
5. Halomoan, SE, M.Si.
6. Tince Rumalutur, SE, MM.
7. Abner Bajari, S,Sos, M.Si.
8. Maria Kbarek, SE.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 3

7. BAB II
RENCANA KERJA TIM EVALUASI PROPINSI
Rencana kerja tim dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
Propinsi Papua tahun 2011 diklasifikasikan ke dalam dua kerangka kerja, yaitu ;
substansial dan tehnis pelaksanaan. Substansi Materi kegiatan meliputi : Rencana
Evaluasi pelaksanaan RPJMN 2004-2009 di daerah dan Rencana Identifikasi relevansi
RPJMN dengan RPJMD. Sedangkan kerangka kerja tehnis meliputi : langkah-langkah
operasional dalam pelaksanaan EKPD 2011 yakni ; sosialisasi kegiatan EKPD, rapat tim,
administrasi EKPD, draft awal laporan EKPD, surat ijin pengumpulan data dan informasi,
pengumpulan data, penulisan draft EKPD dan laporan final EKPD 2011.
A. Rencana Evaluasi Pelaksanaan RPJMN 20010 dan 2011
Beberapa tahapan kegiatan yang akan dilakukan untuk memperoleh data dan informasi
tentang hasil RPJMN selama lima tahun pelaksanaan pembangunan di Propinsi Papua.
Dalam hal ini terdapat dua langkah dalam mengidentifikasikan agenda RPJMN meliputi :
2.1 Penghayaan dan Review Materi RPJMN
Mengingat Tim EKPD 2011 jumlahnya bertambah dari tahun-tahun sebelumnya dengan
konsekuensi keikusertaan anggota tim baru. Pengayaan dan review terhadap materi
RPJMN perlu dilakukan bagi para anggota tim. Tujuannya agar setiap anggota tim benar-
benar memahami tugas dan tanggungjawabnya melaksanakan kegiatan EKPD ini.
Secara umum, prioritas pembangunan RPJMN 2010-2014 diformulasi-kan ke dalam tiga
agenda utama pembangunan yaitu : 1). Mewujudkan Indonesia yang aman dan damai,
2). Mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis , dan 3). Meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dalam rangka memformulasikan prioritas RPJMN
2010-2014, dapat dijabarkan kedalam indikator pembangunan sebagai berikut; agenda
mewujudkan Indonesia yang aman dan damai tercermin melalui indikator-indikator
diantaranya ; index kriminalitas, penyelesaian kasus kejahatan conventional dan
kejahatan transnasional. Agenda mewujudkan Indonesia yang adil dan demokratis
tercermin melalui dua indikator yaitu pelayanan publik dan demokrasi. Pelayanan publik
diindikasikan diantaranya; jumlah kasus-kasus korupsi yang tertangani dibandingkan
dengan yang dilaporkan, jumlah kabupaten/kota yang memiliki peraturan daerah
pelayanan satu atap dan jumlah instansi (SKPD) propinsi yang memiliki pelaporan wajar
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 4

8. tanpa pengecualian. Sedangkan indicator demokrasi ditandai antara lain; Gender
Development Index (GDI), dan Gender Empowerment Measurement (GEM). Agenda
berikutnya yaitu meningkatkan kesejahteraan rakyat, diindikasikan dengan index
Pembangunan Manusia, Pendidikan, Kesehatan, Keluarga Berencana Ekonomi Makro,
Investasi, Infrastruktur, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Kesejahteraan Sosial.
Sektor Pendidikan indikatornya meliputi : Angka Partisipasi Murni Tingkat SD, Angka
Partisipasi Kasar Tingkat SD, Rata-rata Nilai Akhir Tingkat SMP, Rata-rata Nilai Akhir
Tingkat Sekolah Menengah, Angka Putus Sekolah Tingkat SD, Angka Putus Sekolah
Tingkat SMP, Angka Melek Huruf, Persentase Guru layak Mengajar Terhadap Guru
seluruhnya Tingkat SMP, Persentase Guru Layak mengajar terhadap guru seluruhnya
Tingkat Sekolah Menengah. Selanjutnya sektor kesehatan indikator outcome meliputi :
Umur harapan hidup , angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup), gizi buruk, gizi
Kurang, persentase tenaga kesehatan per penduduk. Keluarga Berencana sebagai
bagian dari aspek kesehatan tercermin melalui; contraceptive prevalence rate,
pertumbuhan penduduk dan total fertility rate.
Sektor ekonomi terdiri dari ; ekonomi makro dan investasi. Ekonomi Makro indikator
meliputi ; Laju Pertumbuhan Ekonomi, Persentase Ekspor terhadap PDRB, Persentase
Output Manufaktur terhadap PDRB, pendapatan Perkapita dan Laju inflasi. Sedangkan
bidang investasi di daerah diindikasikan dengan ; nilai realisasi investasi PMDN, nilai
persetujuan rencana investasi PMDN, nilai realisasi investasi PMA, nilai persetujuan
rencana investasi PMA dan realisasi penyerapan tenaga kerja PMA. Bidang Infrastruktur
diindikasikan perkembangan kondisi jalan nasional dan propinsi. Sektor pertanian,
kehutanan, dan kelautan masing-masing indikator ; rata-rata nilai tukar petani per tahun
dan PDRB sector pertanian atas dasar harga berlaku, serta luas lahan rehabilitasi dalam
hutan terhadap lahan kritis. Sektor kelautan indikatornya antara lain ; jumlah tindak pidana
perikanan dan luas kawasan konservasi laut. Sektor kesejahteraan social ditandai dengan
: jumlah penduduk miskin dan tingkat pengangguran terbuka. Substantif materi dari setiap
agenda pembangunan yang dijabarkan melalui indikator output dan outcomes perlu
dipahami secara baik oleh setiap anggota Tim.
2.2 Mengkonfirmasi dan Melengkapi Data
Indikator output dan outcome dari setiap agenda pembangunan yang diuraikan diatas
telah tersusun di dalam matrix data. Data-data tersebut perlu dikonfirmasi dengan data
dan informasi yang mungkin masih tersedia di masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 5

9. Daerah di Propinsi. Selanjutnya Data-data yang masih kosong atau belum terisi dapat
dilengkapi oleh tim bekerjasama dengan SKPD terkait di lingkungan pemerintahan
propinsi Papua. Tim juga mengkonfimasi dan melengkapi data-data dan informasi
melalui sumber data yang dianggap valid dan lengkap yang tersedia di Balai Pusat
Statistik Propinsi dan Papua dalam angka yang diperoleh di Bappeda Propinsi.
Mengingat data-data yang dikumpulkan tersebar di berbagai instansi secara terpilah-pilah
sesuai indikator. Data-data tersebut menjadi tanggungjawab setiap anggota tim yang
ditugaskan untuk mengumpulkannya. Data-data yang telah dikumpulkan ditabulasikan ke
dalam grafik dengan menggunakan formulasi perhitungan oleh Bappenas untuk
mendapatkan gambaran tentang trend perkembangan setiap agenda pembangunan
nasional yang dilaksanakan di daerah.
Setiap anggota tim melaksanakan tugasnya menghimpun data dan memformulasikan ke
dalam grafik serta melakukan analisis terhadap informasi tabel untuk mengetahui trend
kecenderungan dan menjawab pertanyaan how and why terhadap trend perkembangan
grafik dari setiap agenda pembangunan nasional. Selanjutnya hasil analisis
dikompilasikan untuk disusun dalam bentuk draft laporan mengikuti pedoman EKPD 2011
yang ada.
B. Relevansi Isu Strategi, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
dalm RPJMN 2010-2014
Terdapat beberapa tahapan kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman
tentang keterkaitan antara RPJMN dengan RPJMD. Tahapan-tahapan kegiatan tersebut,
yakni :
Tahapan Pertama yaitu mengumpulkan dan memahami dokumen RPJMN 2010-2014 dan
RPJMD Propinsi Papua. Isi dokumen RPJMN 2010-2014 yang perlu dipahami adalah 11
prioritas pembangunan nasional dan tiga prioritas lainnya. Sedangkan agenda RPJMND
propinsi Papua disesuaikan dengan kondisi obyektif yang saat ini efektif berlaku.
Sebagaimana diketahui bahwa RPJMD propinsi Papua efektivitasnya mengikuti masa
kepemimpinan Kepala daerah periode 2006-2009. Agenda pembangunan Daerah yang
saat ini dilaksanakan pada hakekatnya masih mengacu kepada agenda RPJMN 2004-
2009. Agenda pembangunan daerah yang dituangkan ke dalam RPJMD propinsi Papua
meliputi : Menata kembali pemerintahan daerah, Membangun Tanah Papua yang damai
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 6

10. dan sejahtera, Membangun Tanah Papua yang Aman dan Damai, dan agenda keempat
yaitu Meningkatkan dan mempercepat pembangunan prasarana dasar (infrastruktur).
Tahap kedua yaitu menyandingkan prioritas /program daerah (yang ada dalam RPJMD)
yang terkait dengan 11 prioritas pembangunan nasional dan 3 prioritas lainnya dalam
RPJMN 2010-2014.
Tahap ketiga yaitu menganalisis prioritas/program dalam RPJMD yang mendukung
pencapaian target prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2010-2014. Analisis
yang dilakukan bersifat kualitatif yang diarahkan pada tiga pilihan, sebagai berikut : 1)
tidak ada program yang mendukung prioritas/program nasional, 2) ada program daerah
yang mendukung sepenuhnya prioritas/program nasional, 3) prioritas daerah yang tidak
ada di prioritas nasional.
Analisis kualitif deskriptif dilakukan terhadap judgment analisis dari hasil temuan
sandingan antara RPJMN 2010-2014 dan RPJMD Propinsi Papua. Analisis tersebut
menjadi alasan utama terhadap rekomendasi-rekomendasi perbaikan berkenaan dengan
kebijakan pembangunan di tingkat nasional dalam mengawal RPJMN 2010-2014 dan
secara spesifik untuk memperbaiki dan menyempurnakan RPJMD berjalan maupun yang
akan disusun kemudian menyeleraskan agenda periodisasi RPJMN. Selanjutnya
rekomendasi yang dirumuskan berdasarkan hasil analisis merupakan tahapan keempat
dari seluruh rangkaian penulurusan, pengkajian dan hasil analisis tenang relevansi
RPJMN dan RPJMD.
Kegiatan EKPD pelaksanaannya dilakukan melalui beberapa tahap tehnis operasional
meliputi :
1. Rapat Tim
Kelanjutan dari kegiatan konsolidasi tim yaitu rapat tim. Tujuan dari rapat tim tersebut
menyangkut beberapa hal yakni ; penyamaan persepsi diantara tim, sosialiasi materi
penulisan dan subtansi penulisan, langkah-langkah yang harus dikerjakan dengan
memperhatikan financial dan time constraint. Secara umum, pembagian tugas juga
dilakukan kepada setiap anggota tim sehingga semua mempunyai tanggung dan beban
yang harus dikerjakan.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 7

11. 2. Administrasi EKPD
Kegiatan Administrasi EKPD terkait dengan tanda tangan rapat konsinyering yang
termasuk laporan cover draft awal EKPD, nara sumber, rapat-rapat dan konsumsi rapat
serta anggota Tim. Jumlah anggota tim yang bertambah dari tahun sebelumnya hanya
empat orang menjadi delapan orang memerlukan waktu untuk bisa menyelesaikan proses
administrasi tersebut.
3. Draft Awal laporan EKPD
Draft awal laporan EKPD sesuai jadwal akan pada tanggal 21 Juni dan selanjutnya
disusul dengan pengiriman dokumen administrasi EKPD yang relatif memerlukan waktu
fleksibel.
4. Surat Ijin dan kegiatan Pengumpulan data dan Informasi
Pengalaman beberapa tahun sebelumnya terkait waktu pengumpulan data dan informasi,
maka tahun ini surat ijin dari Rektor sengaja didahulukan untuk disampaikan kepada
pemerintah propinsi Papua melalui instansi tehnis terkait dan lembaga pemerintahan
untuk mendapat data sesuai kebutuhan. Kegiatan pengumpulan data sendiri sesuai
jadwal dari bulan Juni hingga September dan diharapkan awal kegiatan yang sudah
disiapkan dapat mencapai hasil maksimal dan efektif.
5. Penulisan Draft EKPD
Data yang terkumpul perlu di sortir dan diklasifikasikan, selanjutnya ditulis menggunakan
format yang ada. Setiap anggota akan melakukan tugas dan tanggungjawabnya hingga
penulisan dan selanjutnya dikompilasikan dan diselaraskan sesuai logframe yang sesuai
format laporan. Laporan Draft secara kasar akan dikoreksi oleh tiap-tiap anggota tim
untuk mereview hasil penulisan , termasuk tambahan-tambahan data yang dianggap
kurang. Dengan demikian medio September diharapkan draft laporan EKPD secara
keseluruhan dapat dirampungkan dan selanjutnya dikirim ke tim EKPD nasional untuk
dipelajari dan diberi bobot sebagai feedback terhadap laporan draft tersebut.
6. Laporan Final EKPD
Laporan final EKPD diselesaikan setelah kegiatan seminar akhir hasil EKPD dilaksanakan
pada bulan November. Masukan perbaikan dari hasil seminar akhir baik format penulisan,
logika dan tehnis penulisan hingga muatan materi yang tersaji dalam laporan EKPD
disempurnakan sehingga akan menghasilkan laporan final EKPD 2010.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 8

12. BAB III
PENUTUP
Tim EKPD Propinsi Papua hingga saat ini telah melalukan dua kegiatan yaitu konsolidasi,
sosialisasi, review substansi EKPD dan proses penulisan draft awal laporan EKPD
sambil menyelesaikan administrasi EKPD. Surat ijin pengumpulan data dan informasi dari
Rektor telah keluar dan disiapkan disampaikan kepada pemerintah popinsi papua
melalui instansi tehnis terkait sesuai kebutuhan.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan kerja tim EKPD
2011 dan rencana selanjutnya selama beberapa bulan ke depan.
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Provinsi Papua 2011 9