Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) Provinsi Papua Barat dilakukan untuk menilai pencapaian target prioritas nasional RPJMN 2010-2014 dan relevansi kebijakan dengan kondisi daerah, serta masalah spesifik melalui evaluasi tematik. Tim EKPD Provinsi Papua Barat terdiri dari delapan anggota dari Universitas Negeri Papua.

2. KATA PENGANTAR
Pujian, Syukur dan Terima kasih kami panjatkan ke hadirat Tuhan yang
Maha Kuasa atas berkat dan rahmatNya tulisan dengan judul LAPORAN AWAL
EVALUASI KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
dapat diselesaikan dengan baik. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah
(EKPD) Provinsi Papua Barat merupakan laporan pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di Provinsi
Papua Barat. Laporan awal ini berisi rencana evaluasi pencapaian target serta
relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah. Pelaksanaan
evaluasi kinerja pembangunan daerah (EKPD) Tahun 2011 akan mengacu pada
RPJMN Tahun 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat
pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2)
relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
dalam RPJMN Tahun 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi
tematik di tiap daerah.
Keterlibatan Universitas Negeri Papua dalam kegiatan Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah (EKPD) ternyata, selain memberikan manfaat bagi
perbaikan perencanaan pembangunan, merupakan salah satu peran serta
Universitas Papua dalam mengawal proses pembangunan yang sedang, akan
dan telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengalaman UNIPA dalam
melakukan EKPD berturut-turut sejak tahun 2008 dan terbangunnya kemitraan
yang harmonis dengan Pemerintah Provinsi Papua Barat pada tahun 2011 ini
kiranya akan mendorong tersedianya data yang sahih, termutakhir sehingga
dihasilkan evaluasi yang tajam, terpercaya dan dapat mendorong perbaikan
perencanaan dan penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Papua Barat.
Laporan awal EKPD Provinsi Papua Barat ini dibuat sebagai salah satu
pertanggungjawaban Tim Narasumber Provinsi Papua Barat kepada
Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (BAPPENAS) sebagai mitra kerja.

3. ii
Terselesainya tulisan ini sudah barang tentu tidak terlepas dari kerjasama
yang apik antara BAPPENAS dan Tim Narasumber Provinsi Papua Barat, oleh
karenanya pada kesempatan ini patut disampaikan terima kasih yang tulus
kepada Tim BAPPENAS yang telah berbagi pengalaman, meluangkan waktu
dan tenaga yang dimiliki demi perbaikan kerja Tim Narasumber Provinsi Papua
Barat.
Terima kasih juga disampaikan kepada sesama Tim Narasumber Provinsi
yang telah memberikan banyak masukan dan berbagi pengalaman dalam
diskusi yang telah memperkaya wawasan dalam melaksanakan pekerjaan ini.
Kepada Kepala BP3D Provinsi Papua Barat, Kepala BPS Provinsi Papua Barat
dan berbagai instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah
membantu Tim Evaluasi Provinsi Papua Barat pada kesempatan ini kami juga
menghaturkan banyak terima kasih atas kerjasamanya. Kepada Pimpinan
Universitas Negeri Papua terima kasih dan hormat disampaikan atas
kepercayaan dan kesempatan yang diberikan kepada Tim Narasumberi untuk
melaksanakan tugas ini.
Akhirnya semoga tulisan ini bermanfaat.
Manokwari, Pertengahan Juni 2011
UNIVERSITAS NEGERI PAPUA
REKTOR,
Dr. Ir. Marlyn N. Lekitoo, MS

4. DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ iii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv
DAFTAR GAMBAR ................................................................................................. iv
PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ......................................................................................................... 1
B. TUJUAN, SASARAN DAN KELUARAN .............................................................................. 4
C. ANGGOTA TIM EKPD PROVINSI ..................................................................................... 5
RENCANA KERJATIM NARASUMBER PROVINSI PAPUA BARAT ....................... 6
A. PENGERTIAN ............................................................................................................... 6
1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi ...................................................................................... 6
2. Indikator Kinerja..................................................................................................................... 7
B. KOMPONEN PELAKSANAAN EKPD 2011 ............................................................... 8
C. MEKANISME PELAKSANAAN EKPD 2011 ............................................................ 10
D. KAIDAH PELAKSANAAN EKPD 2011 .................................................................... 20
PENUTUP ............................................................................................................. 23

5. DAFTAR TABEL
TABEL 1 KOMPONEN INDIKATOR PRIORITAS NASIONAL ............................................ 12
DAFTAR GAMBAR
GAMBAR 1 KERANGKA KERJA PELAKSANAAN EKPD 2011 ...................................... 10

6. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Menurut Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), kegiatan evaluasi merupakan
salah satu dari empat tahapan perencanaan pembangunan yang meliputi
penyusunan, penetapan, pengendalian perencanaan serta evaluasi
pelaksanaan perenc Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional telah mengamanatkan 5 (lima) tujuan
pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional, yaitu: (1) untuk
mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; (2) menjamin terciptanya
integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar daerah, antar ruang, antar waktu,
dan antar fungsi pemerintah, serta antara pusat dan daerah; (3) menjamin
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, dan pengawasan; (4) mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
dan (5) menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien,
efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
Mengacu pada 5 (lima) tujuan tersebut, maka dalam Rencana Strategis
(Renstra) Bappenas dijelaskan bahwa pelaksanaan tugas Kementerian
PPN/Bappenas mencakup 4 peran yang saling terkait, yaitu peran sebagai: (1)
pengambil kebijakan/keputusan (policy maker) dengan penjabaran pengendalian
dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan; (2) koordinator; (3)
think-tank; dan (4) administrator dengan penjabaran penyusunan dan
pengelolaan laporan hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana
pembangunan dan penyusunan laporan hasil evaluasi.

7. 2
Dengan demikian, salah satu peran utama Bappenas adalah melakukan
evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan. Sebagai tindak lanjut
dari peran tersebut telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun
2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan, yang didalamnya mencakup evaluasi ex-ante, on-going, dan ex-
post.
Terkait dengan peran utama Bappenas diatas, maka evaluasi tahunan
terhadap pelaksanaan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 mutlak
diperlukan, demikian juga pencapaian di tiap daerah.
RPJMN 2010-2014 memiliki 11 prioritas nasional dan 3 prioritas lainnya,
yaitu:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha
8. Energi
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Pasca Konflik
11. Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi

8. 3
3 prioritas lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat
2. Politik, Hukum, dan Keamanan
3. Perekonomian
Pelaksanaan evaluasi kinerja pembangunan daerah akan mengacu pada
RPJMN 2010-2014, dengan fokus utama untuk mengetahui: (1) tingkat
pencapaian target kinerja RPJMN pada tahun 2010 dan 2011 di tiap daerah; (2)
relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan, dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014 dengan kondisi daerah; dan (3) evaluasi tematik di
tiap daerah.
Pelaksanaan evaluasi RPJMN 2010-2014 dilakukan secara eksternal
dengan harapan agar seluruh proses evaluasi tersebut beserta rekomendasinya
berlangsung dalam proses yang lebih independen. Oleh karena itu, Bappenas
cq. Deputi Evaluasi Kinerja Pembangunan akan melaksanakan kegiatan
Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD) bekerja sama dengan 33
Perguruan Tinggi selaku evaluator eksternal.

9. 4
B. Tujuan, Sasaran dan Keluaran
No. Tujuan Sasaran Keluaran
1. Untuk melengkapi 1. Tersedianya baseline data Dokumen data dasar
baseline data 2009 2009 dan hasil evaluasi evaluasi dan dokumen
dan mengetahui terhadap capaian prioritas hasil evaluasi terhadap
tingkat pencapaian nasional 2010 dan 2011 capaian prioritas
prioritas nasional berdasarkan RPJMN 2010-2014 nasional 2010 dan 2011
2010 dan 2011 di tiap daerah. berdasarkan RPJMN
berdasarkan RPJMN 2. Tersedianya informasi dasar 2010-2014 di tiap
2010-2014 di tiap untuk merumuskan kebijakan daerah.
daerah. terutama yang berupa langkah
penanganan segera, baik oleh
pemerintah maupun oleh
pemerintah daerah
2. Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
relevansi isu yang menunjukkan kesesuaian relevansi terhadap isu
strategis, sasaran, dan atau ketidaksesuaian strategis, sasaran, arah
arah kebijakan, dan antara isu strategis, sasaran, kebijakan, dan strategi
strategi arah kebijakan, dan strategi pengembangan dalam
pengembangan pengembangan dalam RPJMN RPJMN 2010-2014
dalam RPJMN 2010- 2010-2014 dengan kondisi dengan kondisi daerah.
2014 dengan daerah.
kondisi daerah 2. Tersedianya informasi dasar
untuk melakukan revisi RPJMN
oleh pemerintah dan revisi
RPJMD oleh pemerintah
daerah.
3. Untuk mengetahui 1. Tersedianya hasil evaluasi Dokumen hasil evaluasi
masalah spesifik terhadap masalah spesifik terhadap masalah
melalui evaluasi melalui evaluasi tematik di tiap spesifik melalui evaluasi
tematik di tiap daerah. tematik di tiap daerah.
daerah 2. Tersedianya informasi dasar
bagi pemerintah maupun
pemerintah daerah dalam
merumuskan langkah kebijakan
mengatasi masalah spesifik
melalui evaluasi tematik di tiap
daerah.

10. 5
C. Anggota Tim EKPD Provinsi
Anggota Tim EKPD Provinsi Papua Barat sesuai dengan SK Menteri
PPN/Kepala Bappenas Nomor Kep.54/M.PPN/HK/04/2011 tentang
Pembentukan Tim Narasumber Koordinasi Evaluasi Kinerja Pembangunan
Daerah 2011 di 33 (Tiga puluh Tiga) Provinsi adalah sebagai berikut:
1. Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec*)
2. Ir. Victor E. Fere, M.Nat.Res.Ec
3. Ir. Max J. Tokede, MS
4. Ir. Theresia Tan, M.Si
5. Dr. Ir. Ishak Samuel Erari, M.Si
6. Dr. Fitriyanti Pakiding, SP., M.Sc
7. Victor Rumere, SE., M.Sc
8. Rumas Alma Yap, SP., M.Si
Namun berhubung Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec berhalangan tetap karena
telah pensiun dari Pegawai Negeri Sipil maka dalam Seminar Awal EKPD 2011
disepakati bahwa Ir. Yan Pieter Karafir, M.Ec digantikan oleh Pejabat Rektor
UNIPA yaitu Dr. Ir. Marlyn N. Lekitoo, MS dan perbaikan Surat Keputusannya
menyusul.

11. RENCANA KERJATIM NARASUMBER PROVINSI PAPUA BARAT
A. PENGERTIAN
1. Pengertian Monitoring dan Evaluasi
Evaluasi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25
Tahun 2004 tentang SPPN merupakan salah satu dari empat tahapan
perencanaan pembangunan nasional, yang meliputi: (1) penyusunan rencana;
(2) penetapan rencana; (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan (4) evaluasi
pelaksanaan rencana.
Menurut PP No. 39 Tahun 2006, monitoring adalah kegiatan mengamati
perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan, mengidentifikasi serta
mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat
diambil tindakan sedini mungkin. Sedangkan evaluasi adalah rangkaian kegiatan
membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output), dan hasil
(outcome) terhadap rencana dan standar. Adapun kinerja adalah hasil kerja
secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh suatu organisasi dalam
melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.
Sebagai suatu tahapan dalam perencanaan pembangunan nasional,
evaluasi harus dilakukan secara sistematis dan komprehensif sehingga dapat
mengidentifikasi sampai sejauh mana tingkat pencapaian sasaran, tujuan, dan
kinerja pembangunan nasional terhadap target-target yang telah ditetapkan.
Keberhasilan kinerja pembangunan nasional harus didukung oleh kinerja
pembangunan daerah.

12. 7
2. Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu
kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap
tujuannya. Indikator merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif, dalam
perumusan indikator yang harus memenuhi asumsi keterukuran.
Dalam EKPD 2011, indikator kinerja dari tujuan/sasaran pembangunan
daerah merupakan indikator dampak (impact) yang pencapaiannya didukung
melalui pencapaian indikator hasil (outcome). Untuk menentukan indikator
tersebut, maka suatu parameter harus memenuhi lima kaidah, yaitu:
• Specific. Indikator dapat diidentifikasi dengan jelas;
• Measurable. Jelas dan dapat diukur dengan skala penilaian tertentu yang
disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas dan biaya;
• Attainable. Dapat dicapai;
• Relevant. Mencerminkan keterkaitan secara langsung dan logis antara
target output dalam rangka mencapai target outcome yang ditetapkan; serta
antara target outcome dalam rangka mencapai target impact yang
ditetapkan;
• Timely. Tepat Waktu.
Setelah melalui pengelompokan dan pemilihan, serangkaian indikator-
indikator yang terpilih selanjutnya akan dijadikan patokan dalam melakukan
pengukuran kinerja pada tahapan selanjutnya.

13. 8
B. KOMPONEN PELAKSANAAN EKPD 2011
Komponen pelaksanaan EKPD 2011, terdiri dari:
1. Evaluasi Terhadap Capaian Prioritas Nasional 2010 dan 2011 Berdasarkan
RPJMN 2010 - 2014.
Evaluasi kinerja terhadap capaian pembangunan nasional di daerah
berdasarkan sasaran utama pembangunan daerah pada Buku III RPJMN
dengan komponen sebagai berikut:
1. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
2. Pendidikan;
3. Kesehatan;
4. Penanggulangan Kemiskinan;
5. Ketahanan Pangan;
6. Infrastruktur;
7. Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
8. Energi;
9. Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana;
10. Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik; dan
11. Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.

14. 9
Selain itu, terdapat pula 3 prioritas nasional lainnya, yaitu:
1. Kesejahteraan Rakyat;
2. Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Perekonomian.
2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014.
Evaluasi relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan dalam mendukung pencapaian kinerja pembangunan di masing-
masing provinsi.
3. Evaluasi Tematik.
Hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Perguruan Tinggi yang merupakan
isu strategis Provinsi dan perlu ditindaklanjuti rekomendasi kebijakannya oleh
Pemerintah.
Berdasarkan komponen evaluasi tersebut di atas, maka kerangka kerja
pelaksanaan EKPD 2011 dapat dilihat pada Gambar 1.:

15. 10
Gambar 1 Kerangka Kerja Pelaksanaan EKPD 2011
C. MEKANISME PELAKSANAAN EKPD 2011
1. Evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan sampai dengan 2010 dan
2011 sesuai dengan RPJMN 2010-2014

16. 11
Langkah 1: Identifikasi Capaian 2009, 2010 dan 2011
Tim Sekretariat Nasional, telah mengidentifikasi sejumlah indikator yang
akan dievaluasi serta telah mengidentifikasi capaian 2009, 2010 dan 2011 dari
masing-masing indikator tersebut.
Tim EKPD Provinsi diharapkan dapat melengkapi data yang belum terisi
dalam Tabel Indikator. Terdapat 2 alternatif cara pengisian data:
1) Melengkapi data yang telah diisi oleh Tim Sekretariat Nasional dengan
sumber data yang sama, atau
2) Mengganti data yang telah ada dengan sumber data 2009, 2010 dan
2011 yang sama.
Langkah 2: Identifikasi Capaian 2010 dan Target 2010 – Capaian 2011 dan
Target 2011
Indikator kinerja yang memiliki target kinerja tahunan dalam RPJMN 2010-
2014 akan diidentifikasi oleh Tim Sekretariat Nasional. Beberapa indikator yang
memiliki target kinerja 2010 dan 2011 dalam RPJMN adalah:
• Pertumbuhan ekonomi
• Tingkat Kemiskinan
• Angka Pengangguran
• Angka kematian bayi
• Rata-rata lama sekolah
• Angka harapan hidup
(Sumber data target kinerja adalah RKP 2010 dan RKP 2011)

17. 12
Komponen indikator yang dievaluasi disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1 Komponen Indikator Prioritas Nasional
Keterangan
No. Prioritas Nasional Indikator Satuan
Indikator
Persentase kasus korupsi yang
tertangani dibandingkan dengan % U
yang dilaporkan
Persentase kabupaten/ kota yang
memiliki peraturan daerah % U
pelayanan satu atap
Reformasi Birokrasi dan Tata
1 Persentase kabupaten/kota yang
Kelola
memiliki pelaporan Wajar Tanpa % U
Pengecualian (WTP)
Persentase kab/kota yang telah
% U
memiliki e-procurement
Persentase kab/kota yang telah
% U
memiliki Perda Transparansi
Rata-rata Lama Sekolah Tahun U
Angka Partisipasi Murni (SD/MI) % P
2 Pendidikan Angka Partisipasi Kasar (SD/MI) % P
Angka melek aksara 15 tahun
% P
keatas
per 1000
Angka Kematian Bayi kelahiran U
hidup
3 Kesehatan Angka Harapan Hidup Tahun U
Persentase penduduk ber-KB
% U
(contraceptive prevalence rate)
Laju pertumbuhan penduduk % P
Persentase penduduk miskin % U
4 Penanggulangan Kemiskinan
Tingkat pengangguran terbuka % U
PDRB Sektor Pertanian Rp U
Nilai Tukar Petani Indeks P
5 Ketahanan Pangan
Produksi Padi (Ton) Ton P
Jumlah Penyuluh Pertanian Orang P
Baik % U
% panjang jalan Sedang % U
nasional dalam kondisi:
Buruk % U
6 Infrastruktur Jumlah Pembangunan Rumah
Unit U
Sederhana/Provinsi
Perda RTRW Unit U
Persentase kabupaten/kota yang
% P
telah mensahkan Perda RTRW
Persentase kredit UMKM % U
Nilai Realisasi Investasi PMA US$ Juta U
7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha Nilai Realisasi Investasi PMDN Rp Milyar U
Jumlah alokasi kredit perbankan Rp M P
Jumlah tabungan masyarakat Rp M P
8 Energi Rasio Elektrifikasi % U

18. 13
Persentase Luas lahan rehabilitasi
% U
dalam hutan terhadap lahan kritis
Lingkungan Hidup dan Frekuensi terjadi bencana Kali/Thn P
9 Persentase ruang terbuka hijau
Pengelolaan Bencana % P
(RTH) di Ibukota Provinsi
Persentase pembentukan BPBD di
% P
Kab/Kota/Provinsi
Indeks Gini Indeks U
Daerah Tertinggal, Terdepan,
10 Jumlah Kabupaten Tertinggal Kab U
Terluar, dan Pasca Konflik
Kemiskinan % P
Jumlah paten (HAKI) Unit U
Kebudayaan, Kreatifitas, Inovasi Jumlah dosen peneliti PTN/PTS Orang P
11
dan Teknologi Jumlah perpustakaan Buah P
Jumlah hasil riset dari lembaga riset Buah P
Prioritas Lainnya
IPM Indeks U
Rp.Juta/
Pendapatan per kapita U
1 Kesejahteraan rakyat lainnya tahun
Penyandang masalah sosial % P
Gizi Buruk % P
Indeks kriminalitas Indeks U
Persentase penyelesaian kasus
Politik, Hukum, dan Keamanan % P
2 kejahatan konvensional
lainnya
Persentase penyelesaian kasus
% P
kejahatan transnasional
Pertumbuhan ekonomi % U
Inflasi % P
3 Perekonomian lainnya Perkembangan PAD % P
Pertumbuhan Ekspor % P
Pertumbuhan Impor % P
Catatan:
U = Utama
P = Pendukung
Indikator Utama adalah focus analisis
Indikator Pendukung adalah indikator yang mendukung analisis terhadap
indikator utama

19. 14
Langkah 3: Analisis
1. Untuk indikator yang ada target kinerjanya pada tahun 2010 dan 2011,
maka dilakukan analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Jelaskan secara detail faktor-faktor penyebab tercapai atau tidaknya
target kinerja tersebut (untuk target dan capaian 2010) dengan
komponen analisis terdiri dari:
Analisis dengan menggunakan indikator pendukung dan data lain seperti
anggaran, kebijakan daerah dan lainnya. Misalnya untuk menganalisis
pencapaian indikator penurunan persentase penduduk miskin, dapat
menganalisis dengan menggunakan indikator pendukung
pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, persentase
penurunan pengangguran, anggaran dan migrasi penduduk. Buat box
untuk menggambarkan secara ringkas tentang capaian indikator
seperti pada contoh.
Untuk capaian 2011 menggunakan data laporan triwulan paling akhir
yang datanya tersedia.
b. Jelaskan secara detail faktor penyebab kemungkinan tercapai atau tidak
tercapainya target 2011 diakhir tahun 2011 berdasarkan data
pertengahan tahun yang telah diidentifikasi.
2. Untuk indikator utama yang tidak ada target kinerjanya, maka lakukan
analisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

20. 15
Jelaskan secara detail faktor-faktor penyebab naik atau turunnya kinerja
tahun 2010 dibandingkan dengan capaian 2009. Analisis dengan menggunakan
indikator pendukung dan data lain seperti anggaran, kebijakan daerah dan
lainnya.
Misalnya untuk menganalisis pencapaian indikator penurunan persentase
penduduk miskin, dapat menganalisis dengan menggunakan indikator
pendukung pertumbuhan ekonomi, peningkatan nilai tukar petani, persentase
penurunan pengangguran, anggaran dan migrasi penduduk.
Selanjutnya dalam penyusunan laporan ini, digunakan ketentuan sebagai
berikut:
a. Untuk indikator yang telah memiliki target kinerja, maka lakukan dengan
menggunakan analisis nomor 1 dan 2 diatas, kecuali untuk analisis
capaian 2011, hanya menggunakan pendekatan analisis nomor 1 diatas.
b. Untuk indikator yang tidak memiliki target kinerja, maka gunakan
pendekatan analisis nomor 2 diatas.
Langkah 4: Rekomendasi
Rekomendasi dari capaian kinerja dengan pendekatan analisis seperti
tersebut diatas adalah rekomendasi yang berdasarkan prioritas pembangunan
2010 dan 2011 untuk mempertajam perencanaan dan penganggaran
pembangunan periode berikutnya. Dalam rekomendasi diharapkan berisi usulan-
usulan konkrit terhadap prioritas pembangunan.

21. 16
2. Relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan
dalam RPJMN 2010-2014
Langkah 1: Identifikasi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan strategi
pengembangan RPJMN 2010-2014
Tim Sekretariat Nasional sudah mengidentifikasi sejumlah isu strategis,
sasaran, arah kebijakan dan strategi pengembangan berdasarkan wilayah pada
RPJMN 2010-2014 (lihat lampiran).
Langkah 2: Analisis relevansi isu strategis, sasaran, arah kebijakan dan
strategi pengembangan dengan kondisi provinsi
Tim EKPD Provinsi melakukan analisis sebagai berikut:
• Analisis terhadap isu strategis yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014,
untuk mengetahui kaitannya dengan isu strategis RKPD 2010 dan 2011 di
Provinsi.

22. 17
• Analisis terhadap sasaran yang ada dalam Buku III RPJMN 2010-2014,
untuk mengetahui apakah sasaran pembangunan tersebut relevan dengan
sasaran yang ada pada RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.
• Analisis terhadap arah kebijakan dan strategi pengembangan yang ada
dalam Buku III RPJMN 2010-2014, untuk mengetahui apakah arah kebijakan
dan strategi pelaksanaan relevan dengan RKPD 2010 dan 2011 di Provinsi.
Adapun format analisis untuk kegiatan tersebut adalah:
Isu Strategis

23. 18
Arah Kebijakan dan Strategi Pengembangan
Langkah 3: Rekomendasi tindaklanjut atau perbaikan sasaran, arah
kebijakan dan strategi pengembangan
Adapun arah rekomendasi dari ketiga komponen tersebut adalah:
• Melanjutkan atau perbaikan terhadap isu strategis. Jika rekomendasinya
berupa perbaikan isu strategis, maka uraikan rumusan perbaikannya.
• Melanjutkan atau perbaikan terhadap sasaran. Jika rekomendasinya berupa
perbaikan sasaran, maka uraikan rumusan perbaikannnya.
• Melanjutkan atau perbaikan terhadap arah kebijakan dan strategi
pengembangan. Jika rekomendasinya berupa perbaikan arah kebijakan dan
strategi pengembangan, maka uraikan rumusan perbaikannya.

24. 19
3. Evaluasi Tematik
Hasil evaluasi isu terpenting yang bersifat strategis di daerah yang
merupakan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi atau
bekerjasama dengan pihak lainnya. Apabila bekerjasama dengan pihak lainnya
mohon dicantumkan sumberdana dan pihak lainnya tersebut.
Tujuan dari evaluasi tematik adalah:
1. Mengakomodasi usulan kebijakan yang akan disampaikan ke pemerintah
dari hasil kajian/evaluasi yang telah dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Menjadi masukan untuk perencanaan periode berikutnya.

25. 20
D. KAIDAH PELAKSANAAN EKPD 2011
Kaidah pelaksanaan evaluasi terhadap capaian prioritas pembangunan
sampai dengan 2010 dan 2011 adalah:
• Tim EKPD Provinsi bekerja secara kolektif bukan perorangan.
Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan EKPD 2010, terdapat
beberapa tim EKPD Provinsi yang hanya mempercayakan kepada 1 orang yang
mengerjakan laporan EKPD. Sebaiknya laporan EKPD disusun bersama-sama,
karena tim EKPD Provinsi terdiri dari 8 narasumber dengan keahlian yang
berbeda.
• Sumber data yang sama (tahun 2009 , 2010 dan 2011)
Fokus utama EKPD 2011 adalah pada analisis dan rekomendasi bukan
pada aspek tercapai atau tidaknya target atau meningkat/tidaknya dari kondisi
tahun sebelumnya, untuk itu sumber data tahun sebelumnya dengan tahun yang
dievaluasi wajib sama sumbernya.
Apabila data yang disiapkan oleh Tim Sekretariat Nasional belum lengkap
maka daerah wajib mengisi dengan sumber data yang sama, atau mengganti
data tersebut dengan data 2009, 2010 dan 2011 dengan sumber yang sama.
• Data indikator wajib diisi
Semua data tahun 2009 dan data tahun 2010 serta tahun 2011 wajib diisi
oleh tim EKPD Provinsi.

26. 21
• Analisis dan rekomendasi yang tajam
Analisis yang dilakukan bukan hanya kata “meningkat” atau “menurun”.
Deskripsi mengapa hal tersebut naik atau menurun adalah hal yang sangat
diutamakan sehingga dapat memberikan rekomendasi pada perencanaan
berikutnya. Untuk memperoleh hasil yang tajam dalam pendeskripsian, tim
EKPD Provinsi dapat menambahkan data-data yang berkenaan dengan
indikator yang dianalisis.
• Melakukan analisis sesuai dengan metode dalam panduan EKPD 2011
Karena terdapat perbedaan metode evaluasi setiap tahunnya, maka
analisis harus disesuaikan dengan metode yang telah ditetapkan dalam
Panduan EKPD 2011. Apabila terdapat kesamaan analisis dengan tahun
sebelumnya, makaTim Sekretariat Nasional akan mengembalikan laporan
tersebut untuk diperbaiki.
• Dukungan Tim Sekretariat Nasional
Tim Sekretariat Nasional akan menyediakan seluruh surat yang diperlukan
sesuai permintaan Tim EKPD Provinsi untuk memperlancar proses pelaksanaan
EKPD di Provinsi (misalnya surat pemberitahuan ke Bappeda, BPS Provinsi
atau instansi lainnya).
• Tepat waktu dalam penyampaian laporan
Pelaporan substansi dan administrasi yang tepat waktu sangat mendukung
dalam kelancaran pelaksanaan EKPD terutama terkait dengan pembiayaan

27. 22
pelaksanaan kegiatan. Keterlambatan 1 tim EKPD Provinsi melaporkan
administrasi kegiatan akan berdampak pada keterlambatan pencairan anggaran
secara keseluruhan.
• Penilaian laporan EKPD
Tim Sekretariat Nasional akan melakukan penilaian terhadap laporan
substansi EKPD Provinsi dan ketepatan waktu laporan administrasi. Hasil
penilaian tersebut akan disampaikan oleh MenPPN/Kepala Bappenas setiap
pelaksanaan seminar awal pada tahun berikutnya.

28. PENUTUP
Tim Evaluasi Provinsi Papua Barat dalam melaksanakan EKPD 2011
sampai dengan tahap ini telah melakukan Rapat Koordinasi Tim yang pertama
untuk mendapatkan kesamaan visi, strategi dan tindakan dalam menyelesaikan
kegiatan EKPD Provinsi Papua Barat. Langkah selanjutnya yang sedang
dilakukan adalah mempelajari Tabel Indikator, memutakhirkan data yang ada
dan melengkapi data sesuai dengan data yang sahih yang diperoleh masing-
masing anggota narasumber.
Dalam rapat koordinasi dijelaskan hak dan kewajiban setiap anggota tim,
lingkup pekerjaan yang akan dilaksanakan selanjutnya telah disepakati
pembagian tugas sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, selanjutnya
anggota tim dibekali dengan surat pengantar dari Rektor Universitas Papua
untuk melakukan pengumpulan data untuk melengkapi data yang belum tersedia
atau memutakhirkan data yang ada sesuai dengan data yang berhasil
dikumpulkan.