Rules contra (2 surat mabes polri soal fiducia saling bertentangan)

24/01/2011 2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA S…

Pencarian Beranda Profil Akun

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN
Kembali ke Perkumpulan Sarjana Hukum

Forum Diskusi Tampilan Topik
Buat Iklan
Topik: 2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN
Happy...Income Plus
Plus
Menampilkan 1 - 30 dari 57. 1 2 Selanjutnya pastisuksesvemma.weebl...

Semar Mesem
Surat MABES POLRI No.Pol : B/446/XI/2007KR/Divbinkum 9 Nopember 2007 yang
ditandatangani oleh Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri Inspektur Jendral Polisi DR
Teguh Soedasrsono mengatakan bahwa pelaporan pidana yang dilakukan oleh lembaga
finance atas sangkaan terjadinya penggelapan dan pengalihan barang jaminan fiducia
yang dilakukan oleh debirurnya kepada pihak kepolisian, maka penyidik polri wajib
Tetap melakukan aktifitas
menerima dan melakukan penyidikan dan tidak boleh menolak dengan alasan bahwa hal rutin, mendapatkan income
tersebut adalah masalah perdata. Hal ini sesuai dengan UU 42 Tahun 1999 Tentang hanya dari rumah, sistem
Jaminan Fiducia psl. 35 dan 36. online & mudah. Pasti
menyenangkan, tambah
Dengan dikeluarkannya surat ini, maka para lembaga finance merasa plong, karena income & sehat
memang pada kenyataannya, pelaporan yang dilakukan lembaga finance selalu tidak
diproses manakala telah terjadi penggelapan unit yang dilakukan oleh debiturnya.
Tour CityVille!
Tampaknya, lembaga finance harus kembali gigit jari karena surat MABES POLRI
sebelumnya kembali dimentahkan oleh surat ke 2 yaitu surat dari Kabareskrim No.Pol :
B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri , Komisaris Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc
Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen.

Surat ke dua ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh
Visit CityVille, the newest
Indonesia :
destination from Zynga,
makers of FarmVille. The city
1. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga of your dreams awaits. Play
fnance ketika debitur itu wanprestasi, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan now!
psl-psl pencurian, perampasan dan lain sebagainya.
Ananto Pratikno, Wildan
Alimudin, dan 13 teman
2. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya lainnya bermain ini.
melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan psl-
psl penggelapan dll sebagainya.
Tunjukkan
Yang perlu disayangkan adalah bahwa surat bareskrim ini hanya mempertimbangkan kemampuanmu!
KUHAP dan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai bahan technet.microsoft.com
rujukan dikeluarkannya surat tersebut TANPA MEMPERTIMBANGKAN UU No. 42 Tahun
1999.

Sehingga dengan demikian, masih menurut surat bareskrim, maka bila terjadi 2 persoalan
diatas penyidik harus menolak proses laporan dan menyarankan kepada pihak pelapor
untuk menyelesaikannya di BPSK karena badan itulah yang berwenang melakukan
penyelesaian sengketa konsumen.
Ingin meningkatkan
Jadi siap-siap sajalah bagi para lembaga finance yang telah memiliki sertipikat fiducia kemampuan TI-mu? Klik di sini
kalau ingin menjadi ahli TI:
untuk GIGIT JARI lagi....
Microsoft TechNet
Ada pendapat dan butuh surat itu untuk ditelaah oleh teman-teman ??
Obat Pinggang
Salam... Terbaik
lebih dari setahun yang lalu — Laporkan sakitpinggang.com

Ucok Lasdin
Om Semar terimakasih atas ulasan tentang kaitan perjanjian dgn perlindungan konsumen
dan uu jamiinan fidusia.sepertinya saya sependapat dengan anda jika betul surat
bareskrim itu mencantumkan 2 hal pokok diatas ada maka akan akan berdampak pada
pengabaian UU Jaminan fidusia dan Perlindungan konsumen. Konsistensi penegakan
hukum atas ketaatan pelaku usaha seyogianya mendapat perlindungan hukum ketika Rematik, Pekapuran, Asam
terjadi perbuatan melawan hukum oleh konsumen demikian juga sebaliknya. Bahwa Urat & Saraf Kejepit, Kini
ketentuan hukum terhadap perbuatan melawan hukum mengatur tentang ketentuan dapat disembuhkan, Tanpa
pidana seyogiannya POLRI menggunakan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Operasi, Tanpa Makan Obat,
perundang-undangan yg berlaku. Memang menarik untuk dikaji mengapa harus Tanpa Suntikan, Tanpa
Akupuntur
mengedepankan BPSK jk jelas unsur pidananya untuk itu saya perlu mendapatkan coppy
surat dari bareskrim itu Om. Tks
lebih dari setahun yang lalu — Laporkan Iklan Lainnya

Ucok Lasdin
Om Oemar sepertinya surat kedua dari mabes itu saya perlukan...bisa ya dikirim lagi .
Menanggapi makna surat kedua dari tulisan Anda saya lihat utk poin ke 2 ada benarnya
karena ketentuan pidana pengalihan unit sudah diatur dalam UU No.42 Th 1999 Ttg
Jaminan Fidusia, sedangkan utk Angka 1 saya tidak sependapat dengan Mabes Polri.
lebih dari setahun yang lalu — Laporkan

Aris Suhadi
Bang Semar tolong berkenan untuk memberikan copy surat-surat yg berkeaan dengan hal tsb tq

www.facebook.com/topic.php?uid=383… 1/7


Semar Mesem
@ Aris S : Lha kirim kemana bung....

Aris Suhadi
oiya, melalui email mas, arissuhadi64@yahoo.co,id, ditunggu tq

Agustinus Risa Bayudiharja
Salam kenal Pak Semar, pak kalau Bapak berkenan saya boleh di emailkan ke
agustinus_risa@yahoo.co.id tentang 2 surat dari mabes polri tersebut. Thx a lot

Adam Siswanto
Bos....lam kenal ya..., jg klo berkenan teruskan ke alamat saya ya : sis_sns@plasa.com

Suci Lestari
om semar..maaf..nama aku suci, sekarang aku lagi nulis skripsi tentang jaminan fidusia
didalam pembiayaan konsumen berbasis syariah (prinsip murabahah)
aku baca tulisan om semar sebelumnya..kayanya om nguasain bgt ttg fidusia
ini..menurut om gimana ttg skripsi aku ini??
trus boleh ga aku minta surat dari mabes polri itu??
send ke email aku di suci.lestari1987@gmail.com
makasi sebelumnya om..

Semar Jambie
Om Semar,...
Mohon Petunjuk,..
Berdasarkan petunjuk yg saya dapatkan dari BIDBINKUM POLDA JATIM (Donwnload)
menjelaskan bahwa untuk perkara tentang Fidusia bisa dilakukan penyidikan, bahkan
didalam petunjuk tersebut ada beberapa kasus Fidusia yang tersangkanya telah divonis
oleh Hakim.

Mohon petunjuk.... agar kami tidak salah untuk melakukan proses penyidikan
sehubungan dengan pelaporan dari Pihak Finance tentan Fidusia. Jadi saya selaku
Penyidik Pembantu harus berpedoman pada yang mana.....?

Terima Kasih......


Semar Jambie
Om Semar minta surat dari Mabes nya dunk.....

Semar Mesem
Saya senang ada kawan Penyidik bergabung di sini....terimakasih. Saya akan
memberikan komentar dan catatan....

1. Surat Kabareskrim MABES Polri yang dikeluarkan pada bulan Agustus 2009 dan
ditandatangani oleh Bpk. Soesno Djuaji merujuk pada 2 Undang-Undang yaitu KUHAP
dan UU Perlindungan Konsumen.

Tampaknya surat Kabareskrim ini, banyak dipahami salah oleh banyak penyidik Polri
terutama di daerah-daerah. Artinya lebih banyak yang menolak ketimbang menerima
laporan. Sehingga pelaporan -pelaporan yang dilakukan para lembaga finance berkaitan
dengan pidana undang-undang fiducia sejak bulan agustus 2009 hingga saat ini
seringkali ditolak oleh Penyidik sekalipun lembaga finance telah memegang sertipikat
fiducia.

Seharusnya Penyidik Polri tetap menerima, memproses dan menyidik laporan lembaga
finance sepanjang lembaga finance dapat menunjukan sertipikat fiducianya. Hal ini
sejalan dengan surat Divbinkum MABES Polri tanggal 9 Nopember 2007. Karena dalam
tindak pidana fiducia berlaku asas lex spesialisnya yaitu UU 42 Tahun 1999 Tentang
Jaminan Fiducia.

Namun bilamana sertipikat fiducia tidak dapat ditunjukan oleh Lembaga Finance maka
Penyidik dapat menolaknya berdasarkan surat Kabareskrim tersebut. Dan menyerahkan
persoalan itu kepada BPSK untuk dilakukan pemeriksaan dan persidangan di BPSK.
Kemudian bilamamana terdapat indikasi pidana UU Perlindungan Konsumen, maka
barulah PPNS pada Direktorat Perlindungan Konsumen menyerahkan penyidikan lebih
lanjut kepada pihak Polri.

Demikian komentar saya, tanggapan dari rekan-rekan dan kawan penyidik lebih lanjut
dapat memperkaya kasanah diskusi ini.

Terimakasih....




Oscar Craigpine Wijaya
Salam Kenal Om Semar,

Saya Oscar dengan background ilmu ekonomi. Numpang nanya nih. Bila pada awalnya
pihak leasing (penerima fidusia) tidak mendaftarkan perjanjian fidusianya dan setelah
merasa bahwa konsumen (pemberi fidusia) mulai "batuk2" dalam mengangsur, apakah
bisa dengan serta-merta pihak leasing dapat seketika mengurus sertifikat fidusia guna
mempermudah parate eksekusi terhadap barang jaminan? bukankah persyaratan
pendaftaran fidusia harus melampirkan akta notaris? sedangkan pada awalnya
keduanya tidak pernah menghadap notaris untuk membuat akta tersebut. Mohon
petunjuk.

Mohon juga dikirim Surat Kabareskrim No Pol B/2110/VIII/2009/Bareskrim Agustus 2009
ke email saya artaprima@gmail.com

Terima kasih ya Om Semar....

Hormat saya,
Oscar

Jonggi Siallagan
Om Semar, boleh dunk dikirimkan Surat MABES POLRI No.Pol :
B/446/XI/2007KR/Divbinkum 9 Nopember 2007 dan surat Kabareskrim No.Pol :
B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 ke jonkgi@yahoo.com.

saya setuju dengan pendapat anda, bahwa penyidik polri harus menyidik semua laporan
pelanggaran pasal 35 & 36 UUJF.
permasalahan apakah itu bertentangan dengan UUPK atau tidak bukan wilayah polri
yang memutuskan, melainkan pengadilan. penolakan menerima laporan atau
menindaklanjuti laporan sama dengan pelanggaran terhadap UUJF.

Om Oscar, menurut saya pihak leasing memang tdk diharuskan mendaftarkan fidusia
pada saat perjanjian pokok dibuat, krn UUJF memang tidak mengatur demikian. psl 11
UUJF hanya mengharuskan jaminan tsb wajib didaftarkan.
memang pada prakteknya pihak leasing & nasabah tdk serta merta membuat akta JF pd
saat penandatangan perjanjian pokok, krn pihak leasing telah menyiasati hal tersebut
dgn meminta kuasa dari nasabah utk membebankan fidusia objek perjanjian.

yg menjadi soal adalah apabila selama berjalannya perjanjian tdk ada masalah & objek
JF tdk jadi dijaminkan, krn pihak leasing bs kena pasal penggelapan atau penipuan atas
biaya fidusia tsb.

Thanks


Semar Mesem
Bung Jonggi ada yang perlu saya kritisi soal kalimat terakhir anda :

yg menjadi soal adalah apabila selama berjalannya perjanjian tdk ada masalah & objek
JF tdk jadi dijaminkan, krn pihak leasing bs kena pasal penggelapan atau penipuan atas
biaya fidusia tsb.

****

Pertanyaan saya....apa dasarnya anda mengatakan hal ini...bagi saya tidak ada dasar
hukumnya....kalau boleh tahu argumentasi anda apa ????

Menurut hemat saya, setiap lembaga finance yang tidak mendaftarkan fiducianya, maka
barang yang dijadikan jaminan fiducia bukanlah barang jaminan..(tertera jelas dalam
undang-undang fiducia)

Dengan memakai penafsiran terbalik, maka berdasarkan hukum, maka segala barang
jaminan fiducia yang tidak didaftarkan fiducia maka bukan barang jaminan fiducia.
Melainkan jaminan hutang piutang dan hal ini secara tegas diatur dalam KUHPerdata.

Dalam uu fiducia, tidak ada 1 pasal pidana pun yang mengatakan bahwa finance yang
tidak mendaftarkan fiducianya merupakan tindak pidana penggelapan atau
penipuan....mohon anda liha unsur-unsur penggelapan dan pinupuan....

Dan menurut hemat saya UU Fiducia hanya mengatur pidana Pasal 35
Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau
dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan, yang jika hal
tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan perjanjian Jaminan Fidusia,
dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima)
tahun dan denda paling sedikit Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan paling
banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). dan

Pasal 36
Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang
menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang
dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp.
50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah.


Jadi, kalau kalimat terkhir anda dianggap sebagai hal yang benar, maka tidak akan ada
orang yang berbisnis dalam lembaga pembiayaan. Yang rugi siapa, yang masyarakat itu
sendiri....coba bandingkan volume kendaraan diperkotaan saat ini dengan jaman anda
masih kecil....sangat-sangat jauh berbeda...Karena apa ? karena saat ini, masyarakat
sangat mudah mendapatkan kendaraan seiring tumbuh suburnya pelaku-pelaku usaha
dibidang pembiayaan konsumen...

Mohon koreksi kalau argumen saya, dianggap bertentangan dengan pendapat anda...


Jonggi Siallagan
Terima kasih Om Semar,
Tentu saja finance company tsb dapat di pidanakan bila mereka tdk mendaftarkan
fidusianya, memang hal ini tdk diatur dlm UUJF, namun perlu kita liat secara detail
bangunan kasusnya.
Pada saat nasabah finance company & nasabah menandatangani perjanjian pokok,
maka nasabah diahruskan membayar biaya-biaya termasuk ada komponen biaya fidusia,
krn finance company mensyaratkan pembebanan fidusia thd objek perjanjian berarti ada
biaya yg harus dikeluarkan.
Pada umumnya tdk ada perusahaan jasa keuangan manapun (bank atw MF) yg mau
menanggung pembebanan jaminan atas biayanya sendiri, krn itu mereka pasti
membebankan itu kpd nasabah.
Nah disinilah letak unsur pidananya Om Semar, krn ada keuntungan atw sesuatu
manfaat yg didapat oleh PJK tsb bukan krn sesuatu yg sah/halal.
Sudah pasti PJK mempunyai keuntungan dari biaya tsb, krn dia terima itu namun tdk ada
cost yg dikeluarkan.
Bukankah itu merupakan penggelapan? atau bisa juga penipuan?

Rgds,

Semar Mesem
Ya...ya... kebetulan saya punya banyak contoh copy berkas debitur lengkap dari
mengisi permohonan pembiayaan, perikatan pokok, surat kuasa, akta, sertipikat, history
payment yang telah diisi....dari contoh-contoh ini, tidak ada peluang dan tidak ada yang
perlu dikhawatirkan soal adanya penggelapan atau penipuan berkaitan dengan biaya
yang muncul ketika terjadi perikatan.....

Karena hal ini sudah diperhitungkan dengan masak-masak...untuk itu sangat sulit untuk
menuntut pidana penggelapan atau pidana penipuan seperti yang menjadi ulasan bung
Jonggi.

Thanks....

Wahyoe 'Ershi' Bali
Yth. Om Semar Mohon dikirimkan surat dari kabareskrim tersebut ke email
yupy_redcb@yahoo.com
terima kasih sebelumnya om
isi surat di tunggu
sekitar 12 bulan yang lalu — Laporkan

Awi Saudale
Kalau memang itu yang menjadi acuan buat penyidik Polri, saya minta tolong dikirmkan
ke (saudaletessa@gmail.com) surat edaran Pa susno tanggal 31 agustus 2009 perihal
jaminan fiducia, supaya saya bisa lebih tegas dan jelas apakah setiap
pengaduan/pelaporan langsung diadukan ke BPSK dan bagaimana apabila laporan itu
ada indikasi pidana apakah bisa dilimpahkan kembali ke pihak Polri..mohon petunjuk
bangg....

Awi Saudale
pa semar, saya mo tanya contoh satu kasus, pihak kreditur (leasing) menarik barang
bergerak dari pihak debitur cara penarikannya pihak leasing tidak memberitahukan
terlebih dahulu kepada pihak debitur dan sewaktu barang itu diambil subuh dan
keesokkannya karena pihak debitur tidak ketahui yang mengambil itu pihak leasing
sehingga debitur membuat laporan polisi tentang pencurian, apakah perkara itu pidana
(pencurian) atau perdata dan apakah pihak Polri bisa melanjutkan perkara tersebut
setelah diketahui barang debitur yang mengambil adalah pihak leasing.. mohon petunjuk
pak...
(dalam contoh kasus ini pihak debitur sudah menunggak angsuran selama sepuluh bulan
dan susahnya mencari serta menghubungi pihak debitur sehingga pihak leasing langsung
mengambilnya dengan cara ambil tanpa sepengetahuan pihak debitur (saat pihak debitur
lengah)

Semar Mesem
Pertama : saya kurang yakin kalau pihak Finance tidak pernah memberikan peringatan
baik tertulis maupun lisan. Sebab Finance memiliki suatu SOP yang harus dilakukan
terlebih dahulu ketika melakukan penarikan.

Namun kalau ternyata hal ini tidak dilakukan oleh pihak Finance, maka Financenya tidak
profesional apapun alasannya. Karena penarikan unit kendaraan harus melalui tahap-
tahap.


Kedua : Soal penarikan barang saat subuh, kalau tidak diketahui oleh debitur saat
mengambil mungkin saja. Bsa jadi ketika mengambil unit kendaraan, si debiturnya lagi
ngorok atau lagi ke luar kota dan saat itu ada orang lain dalam rumah tersebut sehingga
unit bisa ditarik.

Namun kalau ternyata, pengambilan unit kendaraan tersebut sama sekali tidak diketahui
oleh pihak debitur (bisa orang rumah) artinya unit kendaraan itu diangkat lalu di bawa,
maka tindakan petugas atau kuasa Finance telah melakukan tindak pidana pencurian
sekalipun itu milik finance. Tentunya, pihak penyidik dapat memprosesnya tetapi hanya
untuk pelaku yang melakukan pengambilan dengan cara "NEKAT", dan Finance tidak
dapat dipidana.

Untuk soal ini, coba telusuri lebih dalam, karena biasanya yang terjadi, pengambilan unit
sudah diketahui oleh debitur atau keluarganya atau pemegang unit yang akan ditarik.
Tetapi dasarnya debitur mau ngerjain Finance (biasalah orang ngutang itu banyak
alasannya) debitur atau pihak debitur merangkai-rangkai sebuah kejadian yang
sebenarnya tidak pernah terjadi menjadi sebuah kejadian pidana.

Nah bila menemukan debitur yang seperti ini, ada kiat-kiatnya boss...artinya semacam
tindakan kontra laporan debitur....sesuai dengan keadaan yang terjadi....jadi gak bisa
diuraikan di sini...kepanjangen.....

Awi Saudale
ok bang semar makasih nih, hanya saya belum dapet nih bang semar surat edarannya
pa susno sewaktu menjabat kabareskrim, dari permohonan saya tertulis tgl 29 januari
2010 pukul 22.55 ada email saya tertulis bang semar mohon dikirimi aku bang semar
supaya jelas ambil tindakan......kalo menemui kasus tersebut.... monggo mass ta
tunggu yo mass semarrr....

Vanda Fajriani
Bang Semar...sy kerja di kantor Notaris bagian Pendaftaran Fidusia & nanti sy ingin
mengambil skripsi tentang fidusia. Setelah bergabung disini banyak ilmu yg sy dptkan,
mohon diemail ke aq surat dari mabes pollri tgl. 9/11/07 & tgl. 31/08/09 ke
vanda_fajar@yahoo.co.id. Thx

Reza Aditya
baddebt.poll@yahoo.com tentang 2 surat dari mabes polri tersebut.Terima kasih

Fery Nugros
bang minta 2 surat edarannya dong...kirim ke ferrynugroho13@gmail.com..thx

Yeni Udayani Yusriansyah
pak...semar yth...saya juga pengin..tlg di email ke yeniudayani@yahoo.co.id,.....matur
nuwun...nggihh!!!!

Irwan Supriadi
tetapi pada kenyataan nya pihak finance dalam praktek di lapangan tidak sesuai dengan
ap yang ad dalam uu pinducia&sangat bertentangan dengan uu 45/pancasila.
apakah ada sangsi/hukum pidana bagi perusahaan?
kami minta pendapatnya dari bang semar yg kayanya lebih tau tentang perusahaan
finance.!

Semar Mesem
@ Bela Pancasila, saya bertanya pada anda bagian mana yang menurut anda tidak
sesuai dengan undang-undang fiducia (bukan piducia. red) dan juga bertentangan
dengan UU 45 atau Pancasila ? Mohon dijelaskan agar diskusi tidak glabrah kemana-
mana.

Kalau kalimat anda saya pakai, maka bisa tidak anda menerangkan APAKAH debitur yang
sudah ngutang terus tidak mau bayar, lalu ada oknum LPKSM atau oknum LSM yang
ngajarin debitur untuk hanya bayar hutang kepada finance 1 kali saja lalu selanjutnya
tidak bayar lagi, lalu ada debitur yang sudah dapat pembiayaan dari finance eee
kendaraannya digadaikan itu TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU FIDUCIA, UU 45 /
PANCASILA ?

Saya sengaja bertanya kepada anda semacam itu, agar sekali lagi Anda dapat lebih
cerdas untuk mengungkapkan hal-hal mana yang menurut Anda perlu dipertanyakan dan
bagi Anda bertentangan dengan Undang-Undang.

Sedangkan penilaian Anda mengenai saya yang lebih tahu tentang perusahaan finance,
hmmm saya katakan tidak juga, karena saya masih terus belajar dan oleh karenanya
tidak menjadikan diri saya lebih tahu.

Dan untuk teman-teman yang meminta 2 surat Mabes Polri, mohon maaf saya belum
sempat mengirimkannya karena file saya rusak terkena virus. Mungkin rekan-rekan yang
sudah pernah mendapatkannya, dapat membantu terlebih dahulu.


Irwan Supriadi
Fakta di lapangan menunjukan, lembaga pembiayaan dalam melakukan perjanjian
pembiayaan mencamtumkan kata-kata dijaminkan secara fidusia. Tetapi ironisnya tidak
dibuat dalam akta notaris dan tidak didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia untuk
mendapat sertifikat. Akta semacam itu dapat disebut akta jaminan fidusia di bawah
tangan. Jika penerima fidusia mengalami kesulitan di lapangan, maka ia dapat meminta
pengadilan setempat melalui juru sita membuat surat penetapan permohonan bantuan
pengamanan eksekusi. Bantuan pengamanan eksekusi ini bisa ditujukan kepada aparat
kepolisian, pamong praja dan pamong desa/kelurahan dimana benda objek jaminan
fidusia berada.
Dengan demikian bahwa pembuatan sertifikat jaminan fidusia melindungi penerima
fidusia jika pemberi fidusia gagal memenuhi kewajiban sebagaimana tertuang dalam
perjanjian kedua belah pihak.

Akibat Hukum
Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum
yang komplek dan beresiko. Kreditor bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap
sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditor. Bisa juga karena
mengingat pembiayaan atas barang objek fidusia biasanya tidak full sesuai dengan nilai
barang. Atau, debitur sudah melaksanakan kewajiban sebagian dari perjanjian yang
dilakukan, sehingga dapat dikatakan bahwa diatas barang tersebut berdiri hak sebagian
milik debitor dan sebagian milik kreditor.

Apalagi jika eksekusi tersebut tidak melalui badan penilai harga yang resmi atau badan
pelelangan umum. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan
Hukum (PMH) sesuai diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan
dapat digugat ganti kerugian. Dalam konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di
bawah tangan masuk dalam tindak pidana Pasal 368 KUHPidana jika kreditor melakukan
pemaksaan dan ancaman perampasan. Pasal ini menyebutkan:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara
melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk
memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang
itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang,
diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
Ketentuan pasal 365 ayat kedua, ketiga, dan keempat berlaku bagi kejahatan ini.
Situasi ini dapat terjadi jika kreditor dalam eksekusi melakukan pemaksaan dan
mengambil barang secara sepihak, padahal diketahui dalam barang tersebut sebagian
atau seluruhnya milik orang lain. Walaupun juga diketahui bahwa sebagian dari barang
tersebut adalah milik kreditor yang mau mengeksekusi tetapi tidak didaftarkan dalam di
kantor fidusia.

Bahkan pengenaan pasal-pasal lain dapat terjadi mengingat bahwa dimana-mana
eksekusi merupakan bukan hal yang mudah, untuk itu butuh jaminan hukum dan
dukungan aparat hukum secara legal. Inilah urgensi perlindungan hukum yang seimbang
antara kreditor dan debitor. Bahkan apabila debitor mengalihkan benda objek fidusia
yang dilakukan dibawah tangan kepada pihak lain tidak dapat dijerat dengan UU No. 42
Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia, karena tidak syah atau legalnya perjanjian jaminan
fidusia yang dibuat.

Mungkin saja debitor yang mengalihkan barang objek jaminan fidusia di laporkan atas
tuduhan penggelapan sesuai Pasal 372 KUHPidana menandaskan: “Barang siapa dengan
sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian
adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena
kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat
tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Oleh kreditor, tetapi ini juga bisa jadi blunder karena bisa saling melaporkan karena
sebagian dari barang tersebut menjadi milik berdua baik kreditor dan debitor, dibutuhkan
keputusan perdata oleh pengadilan negeri setempat untuk mendudukan porsi masing-
masing pemilik barang tersebut untuk kedua belah pihak. Jika hal ini ditempuh maka akan
terjadi proses hukum yang panjang, melelahkan dan menghabiskan biaya yang tidak
sedikit.

Akibatnya, margin yang hendak dicapai perusahaan tidak terealisir bahkan mungkin
merugi, termasuk rugi waktu dan pemikiran. Lembaga pembiayaan yang tidak
mendaftarkan jaminan fidusia sebenarnya rugi sendiri karena tidak punya hak
eksekutorial yang legal. Poblem bisnis yang membutuhkan kecepatan dan customer
service yang prima selalu tidak sejalan dengan logika hukum yang ada. Mungkin karena
kekosongan hukum atau hukum yang tidak selalu secepat perkembangan zaman.

Bayangkan, jaminan fidusia harus dibuat di hadapan notaris sementara lembaga
pembiayaan melakukan perjanjian dan transaksi fidusia di lapangan dalam waktu yang
relatif cepat. Saat ini banyak lembaga pembiayaan melakukan eksekusi pada objek
barang yang dibebani jaminan fidusia yang tidak didaftarkan. Bisa bernama remedial, rof
coll, atau remove. Selama ini perusahaan pembiayaan merasa tindakan mereka aman
dan lancar saja. Menurut penulis, hal ini terjadi karena masih lemahnya daya tawar
nasabah terhadap kreditor sebagai pemilik dana. Ditambah lagi pengetahuan hukum
masyarakat yang masih rendah.

Kelemahan ini termanfaatkan oleh pelaku bisnis industri keuangan, khususnya sektor
lembaga pembiayaan dan bank yang menjalankan praktek jaminan fidusia dengan akta di
bawah tangan. Penulis juga mengkhawatirkan adanya dugaan pengemplangan
pendapatan negara non pajak sesuai UU No. 20 Tahun 1997 Tentang Pendapatan
Negara Non Pajak, karena jutaan pembiayaan (konsumsi, manufaktur dan industri)
dengan jaminan fidusia tidak didaftarkan dan mempunyai potensi besar merugikan
keuangan pendapatan negara.

Proses Eksekusi


Bahwa asas perjanjian “pacta sun servanda” yang menyatakan bahwa perjanjian yang
dibuat oleh pihak-pihak yang bersepakat, akan menjadi undang-undang bagi keduanya,
tetap berlaku dan menjadi asas utama dalam hukum perjanjian. Tetapi terhadap
perjanjian yang memberikan penjaminan fidusia di bawah tangan tidak dapat dilakukan
eksekusi. Proses eksekusi harus dilakukan dengan cara mengajukan gugatan perdata ke
Pengadilan Negeri melalui proses hukum acara yang normal hingga turunnya putusan
pengadilan.

Inilah pilihan yang prosedural hukum formil agar dapat menjaga keadilan dan penegakan
terhadap hukum materiil yang dikandungnya. Proses ini hampir pasti memakan waktu
panjang, kalau para pihak menggunakan semua upaya hukum yang tersedia. Biaya yang
musti dikeluarkan pun tidak sedikit. Tentu saja, ini sebuah pilihan dilematis. Dalih
mengejar margin besar juga harus mempertimbangkan rasa keadilan semua pihak.
Masyarakat yang umumnya menjadi nasabah juga harus lebih kritis dan teliti dalam
melakukan transaksi. Sementara bagi Pemerintah, kepastian, keadilan dan ketertiban
hukum adalah penting.

sekarang ini banyak sekali eksekusi yang dilakukan oleh pihak pembiayaan kendaraan
bermotor terhadap konsumen kredit sepeda motor/mobil yang menunggak angsurannya,
padahal tindakan mereka tersebut adalah ilegal karena mereka tidak mempunyai hak
eksekutorial akibat dari tidak terdaftarnya perjanjian jaminan fidusia antara konsumen
dgn perusahaan pembiayaan. hal ini sudah lama berlangsung sampai sekarang tanpa
adanya tindakan yang diambil dari pihak pemerintah sedangkan dari pihak konsumen
mereka kebanyakan tidak tahu apakah perjanjian jaminan fidusia yg mereka tanda
tangani tsb tidak didaftarkan. seharusnya eksekusi ilegal tersebut mendapat sanksi dari
aparat penegak hukum karena sudah diatur dalam UU No.42/1999 ttg jaminan fidusia.

bahkan ini terjadi di kota kami sendiri om semar menurut anda gimana?

karna masyarakat di kota kami banyak yg merasa tidak adil oleh pihak perusahaan
dengan penarikan unit oleh preman(dep colektor) secara paksa yg telah di sewa oleh
perusahaan.
makanya pihak dari masyarakat banyak yang minta bantuan kepada lsm.
karna lsm di sini pungsi nya untuk membantu masyarakat yg betul2 membutuhkan
perlindungan dr oknum2 pihak perusahaan.


Irwan Supriadi
seandai nya konsumen g ad no loan apakah mungkin terdaptar di kantor finducia?
apakah itu kelalayan pihak finance/kelalayan pihak konsumen?
sementara disini konsumen dari awal merasa bertanggung jawab atas cicilan tersebut
sampai membayar 9x.
apabila pihak konsumen mengalami masalah dalam keadaan ekonomi sementara bulan k
10 blm bs membayar cicilan tersebut.
trs pihak perusahaan tersebut langsung memberikan sangsi dan ancaman akan
melakukan eksekusi penarikan lngsung kpd konsumen.
1:apakah itu pelanggaran oleh pihak konsumen?
2:apakah itu pelanggaran oleh pihak perusahaan?
3:sangsi apakah bg pelanggaran tersebut?
mohon minta pendapat nya dr rekan2 om semar tentang masalah ini..........!
terimakasih:dari ajuan masyarakat bawah yg tertindas oleh kaum kapitalis.

1 2 Selanjutnya

Facebook © 2011 — Bahasa Indonesia Tentang — Iklan — Pengembang — Karier — Privasi — Ketentuan — Bantuan

Obrolan (3)



Pencarian Beranda Profil Akun

2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN
Kembali ke Perkumpulan Sarjana Hukum

Forum Diskusi Tampilan Topik
Buat Iklan
Topik: 2 Surat MABES POLRI SOAL FIDUCIA SALING BERTENTANGAN
Toko Elektronik
Online
Menampilkan 31 - 57 dari 57. Sebelumnya 1 2 galerielektronik.com

Semar Mesem
Bela Pancasila saya komentar dulu tentang uraian panjang Anda ya. Yang pertama dan
sudah saya pastikan bahwa artikel yang Anda uraikan begitu panjang adalah merupakan
tulisan dari seorang Advokat di Lampung bernama Grace Nugroho (kalau tidak salah).
Dan tulisan itu sudah dimuat di Hukum Online 2 tahun lalu dan dimuat di beberapa situs.
Jadi artikel itu sudah saya baca lama sekali. Tidak salah kok untuk kembali CLICK or CALL 021-7238723
mencantumkan artikel orang lain, tapi mohon, sekali lagi mohon agar Anda juga tersedia lebih dari 3000 items
mencantumkan nama penulis tersebut, sehingga tidak di cap sebagai plagiator. Khan di toko elektronik real online
katanya sama-sama menghormati proses hukum....ya...to....ya...yo....Mohon Anda pertama dengan cicilan 0%
dan kawan-kawan yang berada dalam diskusi ini dapat mensearch artikel di situs dari Citibank Eazypay
hukumonline dengan mengetik Jaminan Fiducia. Dijamin Anda semua akan menemukan
nama Grace Nugroho pada artikel seperti yang ditulis kembali oleh Bela Pancasila.
Jalan-Jalan Seru
Oleh karena itu saya tidak akan mengomentari sebuah artikel yang ditulis ulang oleh dealkeren.com
seseorang yang tidak pernah mau mencantumkan nama penulisnya. Maaf itu salah satu
bentuk pelanggaran hak cipta lho. Dan tentunya BERTENTANGAN DENGAN UU 45,
PANCASILA, dan UU HAK CIPTA.

Pertanyaannya, kok semar mesem tahu, ya jelas tahu dong, lihat saja uraian Bela
Pancasila sebelum ini dan setelah tulisan panjangnya. Tentunya saya bisa melihat
bagaimana seseorang menyusun sebuah artikel apalagi artikel hukum. Diskon 50-90% untuk paket
jalan-jalan dan wisata seru!
Ok selanjutnya saya menanggapi tulisan Bela Pancasila selanjutnya : Dapatkan hanya di
Dealkeren.com
Pada prinsipnya pembiayaan konsumen merupakan salah satu bentuk usaha dari
Lembaga Keuangan non Bank. Sebagai lembaga pembiayaan tentunya dalam
memberikan pembiayaan kepada anggota masyarakat membutuhkan sebuah perjanjian METRO SALON
yang menjadi tanda/bukti adanya hubungan hukum antara kreditur dengan debitur. MOBIL

Bahwa setiap orang berhak atau para pihak berhak mengatur isi perjanjian asal
memenuhi syarat-syarat perjanjian sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.
Jadi pertanyaannya, apakah perjanjian pembiayaan konsumen yang telah disepakati
oleh kreditur dan debitur itu sah ? (dalam hal ini perjanjian pada lembaga finance di
Indonesia) jawabnya adalah sah.
Panggilan se-Jabodetabek.
Mudah-Murah-Mutu
Lalu dapatkah disebut bahwa perjanjian antara finance (kreditur) dengan debitur
dikatakan perjanjian fiducia ? jawabnya adalah bukan. Sebenarnya Perjanjian itu adalah Suka
perjanjian hutang piutang, saya tidak sepakat kalau dikatakan perjanjian fiducia bawah
tangan sekalipun bentuk perjanjian ini seperti pengertian fiducia. Ejakulasi Dini
tokopasutri.com
Perjanjian Fiducia berdasarkan UU 42 Tahun 1999 harus dibuat dihadapan notaris dan
wajib didaftarkan. Menjadi pertanyaan, apakah perjanjian yang telah disepakati tetapi
tidak dilakukan dihadapan notaris menjadi batal ? ya tentunya tidak dapat dikatakan
batal atau tidak sah. Khan 1320 KUHPerdatanya sudah terpenuhi, dan berdasarkan psl
1338 KUHPerdata semua persetujuan yang telah memenuhi syarat dan kemudian telah
disepakati akan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya.

Nah, pada umumnya perjanjian yang dibuat oleh pihak Finance dengan debitur memuat Foredigel memperpanjang
syarat dan itu telah disepakati oleh debitur, yaitu bahwa bila debitur lalai maka debitur durasi hubungan suami istri
memberikan PERINTAH kepada kreditur untuk mengambil unit kendaraan dari tangan (tetap berkhasiat 5-8 jam,
debitur atau siapapun yang memegan unit kendaraan yang bermasalah. rekom Boyke)

Pihak finance ketika berhadapan dengan debitur yang lalai, tentunya akan melakukan Iklan Lainnya
tahap-tahap sesuai SOP (standard operasional prosedur), yaitu :

Pertama : pihak finance melalui deskcall nya akan menghubungi debitur lalai terlebih
dahulu dengan cara mengingatkan bahwa jatuh tempo pembayaran telah terlewati.
Gunanya adalah agar debitur melaksanakan kewajibannya.

Kedua : bila upaya deskcall tidak berhasil, tentunya staff kreditur akan mengunjungi
debitur dan menanyakan mengapa debitur terlambat membayar.

Ketiga : bila hal ini juga tidak membuat debitur sadar, maka finance akan mengirimkan
surat peringatan 1. Bila ini juga tidak juga digubris maka surat peringatan 2 akan dikirim,
kalau tidak juga maka berdasarkan PERINTAH dari debitur, Kreditur melakukan
pengambilan unit sesuai kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

Oleh karenanya, janggal sekali dan tidak mungkin bila finance kemudian secara serta
merta langsung melakukan pengambilan tanpa melalui tahap-tahap seperti yang saya
terangkan di atas.

Nah di lapangan seringkali debitur berbicara atau bercerita lain dengan mengatakan
bahwa saya belum pernah dihubungi, tidak pernah dikunjungi, tidak pernah menerima
surat peringatan dll..dll...guna melepaskan dirinya dari kewajiban membayar hutangnya
sekaligus mencitrakan diri sebagai debitur yang terjepit.


Ironisnya, hal ini kemudian diterima mentah-mentah oleh oknum-oknum LSM entah itu
LPKSM atau LSM bentuk lain, atau LSM abal-abal (tdk punya akta pendirian atau TDPLK).
Tahukah Anda TDLPK ? silahkan baca Kepmenperindag No.302/MPP/Kep10/2001-
Tentang LPKSM. Dan dengan gagah berani bagaikan tentara yang maju perang datang
ke lembaga finance sembari marah-marah.

Bagaimana solusinya agar benturan-benturan antara lembaga finance dengan debitur
tidak terjadi ?

Pihak Finance harus selektif dan pandai membaca anggota masyarakat yang memohon
pembiayaan. Apakah anggota masyarakat calon debitur ini memang masyarakat yang
memang layak diberi pinjaman atau para penjahat (serigala berbulu domba).
Pihak Finance juga harus memiliki sales force yang handal, dipercaya, dan bertanggung
jawab terhadap pekerjaannya serta tidak ngawur memilih calon debitur.

Pihak Debitur harus bertanya sejelas-jelasnya mengenai perjanjian dan jangan karena
nafsu keinginan mendapatkan kendaraan, debitur lupa bertanya. Lalu asal tanda-tangan
saja.
Pastikan yang datang adalah benar-benar pihak finance dan bukan pihak lain yang
mengaku-aku orang dekat atau bisa mengusahakan pembiayaan.
Jangan sekali-sekali meminjamkan nama kepada siapapun untuk melakukan proses
pengajuan kredit unit kendaraan. Karena hal itu sangat beresiko.
Debitur harus siap dengan segala konsekwensi atas disepakatinya perjanjian tersebut,
oleh karenanya BACA DONG perjanjiannya.

Yang terakhir adalah bahwa Pemerintah telah memberikan peluang bagi masyarakat
untuk menjalankan berbagai tugas negara. Termasuk dibidang perlindungan konsumen.
Oleh karena itu masyarakat diberikan hak mendirikan LSM-LSM sekalipun undang-undang
yang secara khusus tentang pendirian LSM sedang digodok (semoga tahun ini kelar).
Oleh karena itu, jadilah LPKSM yang mumpuni yang didirikan melalui akta pendirian yang
dibuat notaris, dan didaftarkan kepada pengadilan serta mendapatkan TDLPK, karena
itu merupakan bukti Pemerintah mengakui keberadaan LPKSM.

Terus terang saya sering bertemu dengan LPKSM atau LSM abal-abal (memang tidak
semua) yang bergerilya mempengaruhi konsumen / debitur untuk tidak membayar
hutangnya dll...dll dan mengambil keuntungan dari persoalan antara kreditur dengan
debitur.

Bahkan ada yang lucu, bahkan menjadi bahan tertawaan banyak orang termasuk para
penggiat LSM, yaitu bahwa ada LPKSM di Blitar yang merasa dirinya berhak menerima
kuasa untuk beracara di pengadilan bagaikan advokat. Padahal pengurus LPKSM itu tdk
ada satupun yang memiliki ijin advokat. Ironisnya, argementasi ngawur mereka adalah
adanya hak gugat atau legal standing yang diatur dalam UU Perlindungan Konsumen.
Nah bukankah ini sebuah kekonyolan ???

Saya yang bertahun-tahun berkecimpung di dunia hukum sekalipun hingga saat ini masih
belajar dan belajar, telah menyarankan mereka agar mereka menurunkan pengurus
yang memiliki ijin advokat agar gugatan mereka tidak sia-sia. Hehehe padahal saya ini
pihak lawan mereka saat itu. Eh...malah gak didengar, dan dengan arogannya
menunjukan kepongahan seolah-olah mengerti hukum acara. Ending dari gugatannya ya
diputus bahwa GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA. Kalau dah gitu khan jadi memalukan
dan tidak akan dihargai oleh orang yang diwakilinya to....

Akhir kata saya tertarik dengan kalimat anda yang terakhir "dari ajuan masyarakat
bawah yg tertindas oleh kaum kapitalis"

Jangalah buruk rupa cermin dibelah !! yang buruk wajah kita, tapi cerminnya yang
dibelah.....wah...ini khan kekonyolan lagi namanya.

Haturnuhum, maturnuwun, tararengkyu, kamsia, thanks bila kawan-kawan tidak bosan
dengan ulasan saya ini. Monggo kita berdiskusi lagi dengan yang lebih berbobot, dan
jangan lupa sekali lagi, kalau mau menuliskan artikel milik orang TOLONG DICANTUMKAN
NAMA YANG MENULIS ATAU DIDAPAT DARIMANA artikel itu.....ya....ya....jangan
sampai saya atau orang lain bernyanyi O...O...O kamu ketahuan....!!! HEHEHE piss
kacang buncis...

Mari kita menghormati karya oranglain karena itu bentuk penghormatan pada
PANCASILA, UU 45, UU Hak Cipta....


Awi Saudale
selamat pagi mas semar.....yang terpenting dalam menyikapi pihak Finance menarik
barangnya dari kreditur yang sengaja atau tidak disengaja ...Pihak Finance harus selalu
memperhatikan etika dan sopan santun dalam situasi menarik barang dari kreditur jika
pihak finance tidak memperhatikan rambu-rambu etika didalam situasi penarikan barang
tersebut....ada celah hukum yang dapat dan diduga bisa dilaporkan kepihak
Kepolisian,,,yang mana pihak kreditur....bisa membuat laporan tentang "MEMAKSA
ORANG LAIN DENGAN PERBUATAN YANG TIDAK MENYENANGKAN" yaitu Pasal 335 ayat
1 ke-(1e) KUHP, karena dalam pasal ini perbuatan melanggar hukum mengenai perasaan
orang lain...dan itulah konsekuensi dan resiko yang harus dihadapi oleh pihak finance yg
bertugas menarik barang dari kreditur....dan bisa juga timbul Pasal 336
pengancaman,Pasal 315 penghinaan KUHP....semua itu bisa dihindarkan apabila Pihak
finance yang bertugas untuk menarik barang dari kreditur cara menariknya dengan
memakai hati yang dingin jangan sampai terpancing dan melakukan perbuatan-
perbuatan sebagaimana dimaksud didalam Pasal-pasal yang dapat dilaporkan pihak
kreditur terhadap pihak finance yag melakukan penarikan (dalam hal ini pribadi orang
yang melakukan penarikan) dan bukan PT Financenya.....TERIMA KASIH MAS SEMAR
SEMOGA HIMBAUAN SAYA INI BERMANFAAT UNTUK MENCARI SOLUSINYA.....SIIPPP


WASALAMMMM.......AWIE

Irwan Supriadi
trimakasih om semar atas saran dan kritikan nya.
saya mersa kagum atas artikel yg di buat oleh grace p nugroho cuma saya lupa tuk
mencantum kan nama penulis artikel di atas tersebut.
saya mengutip sedikit tentang tulisan anda di atas om semar apakah pihak finance
berhak seenaknya mengeksekusi langsung tanpa ad dulu rujukan kpd pihak konsumen?
apakah pihak perusahaan bisa seenaknya karna mereka yang membuat aturan,yg
tentunya aturan itu sebelah pihak yg menurut saya menguntungan pihak perusahaan.
apakah seharusnya pihak pengadilan yg melakukan eksekusi?
yang saya tau pihak perusahaan jarang melakukan eksekusi melalui pihak pengadilan.
apakah hasil eksekusi jaminan finducia pernah di buktikan oleh pihak finance?
saya sebagai masyarakat tentunya awam tentang hukum yg sebagaiman tercantum
dalam uu finducia.*maklum lah yg namanya jg masyarakat bawah*
beda dengan orang2 yg ngerti hukum tapi maaf*knp yg ngerti hukum selalu melanggar
aturan hukum*yg dah jelas tertulis sebagaimana tercantum dalam uu finducia?
terimakasih:atas nama masyarakat korban lising.

Semar Mesem
Bung, artikel yang Anda copy paste itu masih sangat bisa dikritisi secara hukum. Saya
pernah bertanya kepada penulisnya melalui email, dan tidak pernah mampu dijawab
olehnya. Kalau Anda merasa kagum, ya saya anggap wajar sekali, karena itu
menguntungkan posisi Anda yang mengaku korban lising. (padahal leasing itu salah satu
bentuk usaha dari Lembaga Keuangan Non Bank).

Bung Bela Pancasila, coba anda baca perlahan ulasan saya tentang bagaimana SOP
pihak Finance melakukan pengambilan unit. Oleh karena itu bilamana ada finance yang
tidak melakukan SOP seperti yang saya katakan, tentunya itu bertentangan dong.
Namun terus terang, saya tidak pernah menemukan finance yang serta merta langsung
mengambil unit kendaraan tanpa melalui SOP tersebut. Yang saya temukan selalu alasan
dari debitur saja, tetapi setelah ditelusuri, debiturnya yang bercerita bohong..untuk
menghindari kewajiban dan mencitrakan diri saja....

Perjanjian pokok yang dibuat dibawah tangan telah mensepakati bahwa bilamana
debitur lalai, maka debitur memerintahkan kreditur untuk mengambil kendaraan. Oleh
karenanya campur tangan pengadilan tidak diperlukan dalam melakukan pengambilan
unit kendaraan. Karena pengambilan itu merupakan perintah dari debitur.

Sedangkan dalam perjanjian fiducia yang telah ada sertipikat fiducia, pengadilan juga
tidak diperlukan untuk melakukan pengambilan. Dalam penjelasan UU Fiducia, bahwa
sertipikat fiducia dipersamakan dengan putusan pengadilan. Oleh karenanya kreditur
berhak mengambil unit kendaraan tersebut dan debitur berkewajiban menyerahkan
barang.

Bilamana terjadi kesuliltan, maka Finance dapat (sekali lagi dapat artinya tidak harus)
meminta bantuan aparat kepolisian untuk mengambilnya atau bisa meminta juru sita
pengadilan berdasarkan pasal 200 ayat 11 HIR. Monggo dilihat HIRnya ya.....

Masalahnya, banyak kali debitur itu mensiasati dan berlagak lupa kalau dirinya pernah
memerintahkan kreditur ketika perjanjian pokok disepakati....bahkan kemudian marah-
marah tanpa alasan yang masuk akal....

Bahkan sekalipun sudah ada sertipikat fiducianya, debitur pun juga gak mau
menyerahkan bahkan malah menyembunyikan dan menggadaikan. Lalu menurut Anda,
debitur kayak gini debitur apa ? bukankah itu debitur jahat....atau memang penjahat....

Ada contoh di PN Blitar, sekelompok debitur menggugat ramai-ramai finance, dalilnya
mereka mengatakan terjadi kekhilafan dalam mengadakan perjanjian. Oleh karena ada
kekhilafan maka perjanjian harus dibatalkan. Para penggugat meminta pengadian untuk
membatalkan perjanjian tersebut dan memerintahkan kreditur untuk menyerahkan BPKB
kepada Para Penggugat.

Lho nih gugatan kok aneh, perjanjian minta dibatalkan, kok terus minta BPKB
dikembalikan. Logikanya kalau minta dibatalkan ya motornya dikembalikan dong ke
Finance seperti semula dan utuh. Apa yang terjadi bung...? ya gugatan seperti ini tidak
dapat diterima....

Saya menghadapi gugatan semacam ini ya ketawa saja, apalagi LPKSM ini bertindak
seolah-olah bagaikan advokat. Waaaa....teriak penegakan hukum tp dirinya melanggar
hukum. Maka itulah saya katakan pada tulisan sebelumnya, JANGAN BURUK MUKA
CERMINNYA YANG DIBELAH.....

Jadi, jangan lalu kemudian yang harus selalu disalahkan adalah perusahaan finance,
karena kenyataannya banyak sekali debitur sejak awal memiliki itikad tidak baik guna
tujuan-tujuan mencari keuntungan. Coba deh anda teliti selaku penggiat LSM, berapa
banyak tukang gadai swasta yang tumbuh subur seiring dengan munculnya lembaga-
lembaga finance ? banyak mas...banyak....karena ya itu tadi, mereka mencari peluang.

Oya ngomong-ngomong LSM anda sudah ada TDLPKnya belum ? karena itu salah satu
bukti LSM anda diakui oleh Pemerintah.

Saya pernah punya pengalaman dengan LSM abal-abal mas....maksudnya ngototnya
yang didahulukan dan cuma kasih surat kuasa dari konsumen. Ya terhadap LSM seperti
ini sih saya ketawa saja dan tidak terbawa emosi. Saya hanya bilang saat itu, apakah
anda selaku LPSKM memiliki akta pendirian dan TDLPK ? selama anda tidak dapat
menunjukan, maaf saya tidak akan melayani Anda. Urusan saya lebih penting ketimbang
melayani LSM abal-abal, karena ujung-ujungnya LSM seperti ini minta duit atas nama


penderitaan rakyat katanya.....Maaf Bela Pancasila, itu kenyataannya.

Nah ada lagi LSM yang bener, punya akta punya TDLPK, datang dengan baik, ngomong
juga dengan santai, ya saya layani dan sama-sama mencari solusi bagaimana baiknya.
Dan ternyata ya clear...

Oya nama LSM Anda apa Bung Bela Pancasila ?

Irwan Supriadi
yang saya tau dilapangan pihak lising mengeksekusi nya secara arogan dan tanpa ada
belas kasihan kpd pihak konsumen.
makanya konsumen merasa takut karna mendapat perlakuan yg kasar dr pihak lising
dengan alasan dia membawa surat tugas(skp) dr pihak perusahaan.
apakah pihak perusahaan mengharuskan tindakan seperti itu kpd konsumen?
harusnya kan ada solusi mencari jaln yg terbaik agar pihak perusahaan/konsumen tdk
merasa di rugikan?
terus tentang pengambilan bpkb kdng pihak perusahaan selalu mempersulit&g punya
kebijakan kpd konsumen,dengan alasan denda yg blm di bayar padahal konsumen sudah
melakukan tanggung jawab full membayar cicilan.
apakah itu sesuai dengan pancasila?sila ke 5.(keadilan sosial bagi seluruh rakyat
indonesia)
saya sebagai masyarakat emang aktip di lsm gmbi(gerakan masyarakat bawah
indonesia) yg tentu nya terdaptar di notaris silahkan cek aj keberadaan lsm gmbi om
semar.
saya sangat berterima kasih sekali kpd om semar yg telah memberikan wawasan yg
tentunya itu akan menjadi motipasi tuk saya agar lebih berpikir&terus belajar.


Abdul Gafur Idris
abdulgaffuridrisl@yahoo.com tentang 2 surat dari mabes polri tersebut.salam
hormat....Terima kasih

Semar Mesem
Mas Awie Saudale saya sepakat dengan Anda perihal etika pengambilan unit kendaraan
pada debitur yang menunggak harus elegant. Sayapun tidak mentolelir penarikan-
penarikan yang tidak beretika. Sekalipun penilaian soale etika kadang sangat relatif.
Mungkin bila mas Awie Saudale melihat statistik tindak pidana dalam dunia finance
terutama dalam kasus-kasus penarikan kendaraan jauh telah berkurang ketimbang
dahulu. Mengapa demikian, selain semakin ketatnya peraturan juga para penerima
perintah telah jauh lebih cerdas melakukan pengambilan.

Oleh karena itu, Penyidik POLRI harus juga lebih cerdas menggali sebuah laporan dari
debitur atau pemengang unit yang unitnya ditarik oleh pihak Finance. Perlakuan yang
obyektif, fair dan imparsial pada terlapor ketika dilakukan saat lidik dan sidik haruslah
dijunjung tinggi. Sehingga fungsi POLRI sebagai Pengayom, Pelindung Masyarakat
berfungsi dengan baik.

Saya tidak menutup mata, bilamana masih ada oknum penerima perintah debitur
melakukan pengambilan dengan cara-cara yang kasar dan mengarah pada tindak
pidana, oleh karenanya saya setuju bilamana hal ini diproses sebagai bagian dari
penegakkan hukum. Tetapi, kita semua juga harus tidak menutup mata seringkali
debitur, pemegang unit atau oknum-oknum siapa saja membuat sebuah perkara yang
sebenarnya tidak ada tindak pidanannya tetap diproses dengan target menjerat
seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah.

Saya banyak contoh dan kasus, bagaimana sebuah kasus penarikan yang sederhana,
dan telah disetujui oleh pihak debitur tahu-tahu bisa P-21 yang kemudian menyidangkan
orang yang tidak bersalah.

Mas Awie S mungkin lebih tahu dari saya, bahwa sekarang banyak sekali penggadai-
penggadai swasta yang menerima gadai unit-unit kendaraan bermotor finance seiring
dengan tumbuh suburnya perusahaan finance.

Eko Kurniawan
slmt pagi, numpang ngisi... pak bila berkenan saya penyidik, kebetulan nyari-nyari surat
itu belum ketemu. jd kalo boleh di emailkan ke eko_djati@yahoo.co.id , TKS sebelum nya

Joko Santoso
Salam Kenal Pak Semar... Terima kasih atas ulasan dan berbagi ilmunya... Saya mau
menanyakan beberapa hal kepada Bapak.. Pertama.. Apakah perjanjian kredit antara
debitur dan kreditur wajib dibuatkan akta notaris dan didaftarkan di Kantor Pandaftaran
Fidusia??
Kedua.. Apakah terdapat potensi kerugian negara atas tidak didaftarkannya perjanjian
tersebut dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak??
Mohon tanggapannya... Dan saya minta dong dikirimin 2 Surat Mabes Polri tersebut ke
email saya jokosantoso_st@yahoo.com
Terima kasih sebelumnya

Upix Ankle
Salam kenal om..kebetulan saya bekerja disalah satu Finance dan Divisi Collection..


saya sangat berharap om berkenan mengirimkan 2 surat Mabes Polri tersebut ke email saya
ankle_is_back@yahoo.com
saya pengen dibagi ilmunya donk om,
antara UU Fidusia Dengan UU kehutanan..
apa bisa kita mengambil Benda yang sudah disita oleh negara karena kasus illegal loging yang
dilakukan oleh Debitur..??
menurut Amanat UU Fidusia Pasal 20 :
Jaminan Fidusia tetap mengikuti Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia dalam tangan siapapun
Benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek Jaminan
Fidusia.
Dan Pasal Pasal 27 :
(1) Penerima Fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor lainnya.
(2) Hak yang didahulukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah hak Penerima Fidusia untuk
mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi Benda yang menjadi objek jaminan Fidusia.
(3) Hak yang didahulukan dari Penerima Fidusia tidak hapus karena adanya kepailitan dan atau
likuidasi Pemberi Fidusia.
Trus dengan Pasal 24 :
Penerima Fidusia tidak menanggung kewajiban atas akibat tindakan atau kelalaian Pemberi Fidusia
baik yang timbul dan hubungan kontraktual atau yang timbul dari perbuatan melanggar hukum
sehubungan dengan penggunaan dan pengalihan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.
apakah kita bisa menuntut Debitur untuk tetap bertanggung jawab.dan apa kita bisa untuk
melaporkan smpai dengan P-21.
Satu lagi om, Saya pernah dengar ada ASAS yang disebut dengan " LEX POSTERIORI DEROGAT
LEGE PRIORI " yg klo ga salah artinya Undang-Undang yang diberlakukan
kemudian,mengesampingkan Undang-Undang yang Terdahulu.dan Fakta menyatakan bahwa
Undang-Undang Fidusia diberlakukan setelah ada Undang-Undang Kehutanan.jadi bisa ga om
Undang-Undang Fidusia mengenyampingkan Undang-Undang Kehutanan..???
Atas ilmu yg akan saya terima saya banyak2 tengkiyu om...
Mohon Petunjuk.

Semar Mesem
Mas Joko saya coba menjawab pertanyaan anda :

Apakah perjanjian kredit antara debitur dan kreditur wajib dibuatkan akta notaris dan
didaftarkan di Kantor Pandaftaran Fidusia??

Menurut hemat saya, bahwa undang-undang fiducia hanya mewajibkan adanya
pendaftaran bagi akta jaminan fiducia yang dibuat oleh Notaris dan bukan pada
perjanjian pokoknya (bawah tangan). Dengan adanya pendaftaran fiducia pada kantor
pendaftaran fiducia, maka barang tersebut telah dibebani fiducia dan menjadi barang
jaminan fiducia. Dibuatnya UU 42 tahun 1999 tentang Fiducia, sebenarnya diperuntukan
untuk melindungi para pihak, artinya hak dan kewajiban debitur dan kreditur menjadi
jelas terlindungi hukum dan tidak perlu melalui gugatan keperdataan. Karena sertipikat
fiducia pada dasarnya dipersamakan dengan putusan pengadilan. Siapapun yang
memegang sertipikat fiducia, maka dirinya dapat secara langsung tanpa proses gugatan
melakukan pengambilan barang jaminan fiducia atas wanprestasinya debitur.

Namun prakteknya, amanah undang-undang bagaikan macan diatas kertas, banyak
kendala dan persoalan yang muncul dilapangan sehingga sekalipun ada sertipikat fiducia,
si kreditur tidak dapat juga melakukan eksekusi (melakukan pengambilan barang jaminan
fiducia). Bahkan ketika debitur diketahui telah melakukan penggelapan, dibeberapa
tempat, penyidik polri yang dilapori oleh kreditur mengenai pelangaran psl 35 dan 36 UU
Fiducia tidak mau memprosesnya dengan alasan bahwa ini adalah persoalan perdata.
Apalagi pada bulan agustus 2009, muncul surat kabareskrim yang juga disalah artikan
oleh banyak penyidik POLRI di Indonesia yang selalu mengatakan bahwa adanya
penggelapan jaminan fiducia harus di selesaikan dulu melalui BPSK....nah ini menjadi
rancu.

Kembali kepada pertanyaan anda....sekali lagi tidak ada kewajiban lembaga finance
membuat perjanjian hutang piutang dihadapan notaris. Dan bisanya itu dilakukan oleh
lembaga keuangan bank, karena bank pada dasarnya terikat juga dengan peraturan BI.

Apakah terdapat potensi kerugian negara atas tidak didaftarkannya perjanjian tersebut
dalam hal Penerimaan Negara Bukan Pajak??

Saya tidak tahu kok banyak pertanyaan seperti ini, bahkan ada yang mengatakan
bahwa itu adalah bentuk korupsi...ckckck...terlalu berlebihan. Yang dinamakan adanya
potensi kerugian negara bilamana memang sudah ada peraturannya serta sanksi yang
mengikutinya. Lha peraturannya mana ? yang ada hanya bila akta jaminan fiducia yang
tidak didaftarkan maka barang yang dijaminkan bukan jaminan fiducia. That's it, gak ada
yang lainnya. Mau dijerat pidana pakai apa....?? gak ada peraturannya.... Lain halnya
bila si kreditur ketika mendaftarkan tidak mau bayar biaya pendaftaran, maka itulah
potensi kerugian negara baru muncul....

Saya mau tanya neh...kalau seseorang membuat pernyataan atau kesepakatan atau
perjanjian sewa menyewa rumah misalnya apa HARUS pakai meterai ??? lalu apakah
tanpa meterai perjanjian itu batal ??? Jawabannya ya nggak batal dan tetep syah....lalu
meterai itu fungsinya apa dong....ya fungsinya tanda bayar pajak dokumen. Lalu kalau
itu dijadikan alat bukti dalam proses hukum bagi dokement tidak bermeterai bagaimana ?
ya tinggal di meteraikan termasuk bayar dendanya....itu amanah UU Permeteraian...
Nah apakah dokumen tidak bermeterai itu merupakan bentuk potensi kerugian negara ?
ya tetep gak bisa dikatakan seperti itu dong...

Nah menurut saya seperti itu mas....!!

Mas Black Dahlia.....hahaha anda ini lucu juga ya, anda kerja di perusahaan finance
yang pernah membuat surat kepada Divbinkum Mabes Polri soal penanganan atas
terjadinya pelanggaran fiducia. Coba mas Blcak Dahlia minta ke Legal HO di Jakarta, soal
surat Divbinkum Mabes Polri, karena surat MABES POLRI itu dikeluarkan sebagai
tanggapan dari surat dari perusahaan anda kepada MABES POLRI.....Hayo...cari dulu


ke pusat....hehehe masa saya yang kasih....

Apa bisa kita mengambil Benda yang sudah disita oleh negara karena kasus illegal loging
yang dilakukan oleh Debitur..??

Menurut undang-undang jelas, bahwa seharusnya jaminan fiducia yang dipergunakan
untuk melakukan tindak pidana memang harus dikembalikan kepada penerima fiducia.
TETAPI hukum di Indonesia itu seringkali diterapkan tidak sesuai dengan aturannya alias
das sain das solen....jauh api dari panggangannya. Maka pinter-pinternya pihak
kreditur...ajukan gugatan atau yang lainnya...

apakah kita bisa menuntut Debitur untuk tetap bertanggung jawab.dan apa kita bisa
untuk melaporkan smpai dengan P-21.

Sehubungan dengan kasus elagal loging, jawabannya debitur tetep bisa dimintai
pertanggungan jawabnya namun sebatas kewajiban hutangnya dan bilamana benda
jaminan itu hilang bukan karena pencurian maka dia harus mengganti senilai jaminannya
itu. Di UU Fiducia ada tuh.... Lalu apakah bisa dipidana, ya lihat kasusnya dong, soalnya
berdasarkan pasal 35 dan 36 UU Fiducia tercantum jelas, yaitu membuat keterangan
palsu (psl 35) dan penggelapan (psl 36). Oleh karena itu harus dibuktikan unsur pidana
fiducianya dulu....

Soal LEX POSTERIORI DEROGAT LEGE PRIORI artinya yang tepat adalah Peraturan
yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya. Jadi UU Kehutanan tidak
bisa digantikan dengan UU Fiducia karena sifat pengaturan yang berbeda. Maksud asas
ini adalah misalnya UU Perseroan Terbatas tahun 1990 sudah digantikan dengan UU
Perseroan Terbatas tahun 2009...ini contoh lho...

Sebagai pengingat ada beberapa asas dalam hukum berkaitan dengan yang ditanyakan
:
Lex superiori derogat lege inferiori
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang lebih rendah

Lex specialis derogat lege generali
Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat lebih umum

Lex posteriori derogat lege priori
Peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang sebelumnya

Res judicata pro veritate habeteur
Putusan hakim dianggap benar sampai ada putusan hakim lain yang mengoreksinya

Lex dura sed tamen scripta
Undang-undang bersifat memaksa, sehingga tidak dapat diganggu gugat

Die normatieven kraft des faktischen
Perbuatan yang dilakukan berulang kali memiliki kekuatan normatif

Nullum crimen nulla poena sine lege
Tidak ada kejahatan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya

Semoga bermanfaat


Upix Ankle
hihihi iya om saya salah yg saya minta itu cuma surat yang ke 2 saya sudah pegang
surat yg pertamanya..thx om..ditunggu yah..
kebetulan saya punya kasus illegal loging,benda disita Kejaksaaan dan debitur sudah
saya buatkan laporan polisi karena ada unsur merubah bentuk ( pada waktu awal kredit
benda / truck menggunakan bak dump dan pada saat ditangkap dan saya cek ke
kejaksaan ternyata benda sudah dirubah menjadi bak kayu )
pertanyaan saya, pada saat BAP saya juga meminta Penggabungan perkara sesuai
amanat KUHAP Pasal 98,99,100.apakah langkah saya salah om..?
saya juga pernah share dengan Kepala pembinaan di kejaksaaan tentang Hak yang
didahulukan dan beliau bilang Pasal tersebut tidak menjamin tergantung nanti pada saat
pelelangan benda lah yang menentukan.bagaimana jika pemenang lelangnya bukan dari
pihak Finance..
bukankah pada Amanat UU Fidusia Pasal 20 sangat jelas sekali,dan apakah pemegang
Sertifikat Fidusia masih bisa untuk mengEksekusi Benda tersebut ditangan pemenang
lelang..??? ( kan Fidusianya belum hapus om, menurut UU fidusia Pasal 25 )
mohon petunjuk..

Joko Santoso
Thx Pak Semar untuk informasi dan penjelasannya..... Minta tolong satu lagi ni untuk
dikirimkan 2 Surat dari Mabes Polri nya ke email saya jokosantoso_st@yahoo.com....
Maaf ya merepotkan lagi..
Atas bantuannya terima kasih.

Semar Mesem
Mas Black coba saya jawab ya :
Dalam putusan pengadilan terhadap kasus pidana apa saja yang menggunakan barang
jaminan fiducia sebagai alat untuk melakukan tindak pidana seringkali tidak diketahui oleh
pihak Finance. Hal ini biasanya disebabkan sebagai berikut :
1. pelaku pidana yang menggunakan barang jaminan sebagai alat untuk melakukan
tindak pidana tidak/bukan dilakukan oleh debiturnya sendiri. Alias dilakukan oleh pihak
lain yang mungkin saja meminjam jaminan fiducia dari debitur;


2. atau debitur tidak jujur atau menyembunyikan asal usul diperolehnya jaminan fiducia
yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana ketika di sidik (BAP), baik
ketika debitur itu jadi tersangka atau debitur menjadi saksi;
3. atau penyidik sebenarnya sudah tahu dari hasil BAP bahwa jaminan fiducia yang
dipergunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana adalah milih sebuah
perusahaan finance, tetapi penyidik tidak memanggil pihak finance untuk dijadikan saksi
yang menerangkan bahwa jaminan itu memang jaminan fiducianya.

Nah dari 3 hal tersebut diatas, maka tentunya ketika berkas pidana itu P-21 lalu
kemudian diputus oleh pengadilan, kepemilikan /legal owner atas barang jaminan fiducia
tidak pernah diketahui sehingga pengadilan memutuskan menyita untuk negara atau
mengembalikan kepada debitur asal barang tersebut bila diketahui kalau ternyata
debitur bukan lah pelaku atau bagian dari pelaku pidana.

Lalu apakah hal ini berlaku pada kasus illegal Loging ? Tampaknya hal yang anda maksud
tidak dapat dilakukan. Karena saya pernah mendengar dibeberapa tempat bahwa
barang sitaan dalam tindak pidana ilegal loging harus dirampas dan diserahkan kepada
negara. Ya kayunya ya alat untuk melakukan tindak pidananya (kendaraannya). Lha kok
bisa, terus terang saya juga nggak ngerti kenapa barang yang disita tersebut tidak
dikembalikan kepada finance selaku penerima fiducia bila sejak awal pihak finance telah
dimintai keterangan baik di BAP atau Pengadilan.

Solusinya adalah, pihak finance tentunya berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan selaku
pejabat yang melakukan eksekusi putusan pidana. Sehingga ketika barang itu dilelang,
maka pihak finance penerima fiducia itulah yang terlebih dahulu didahulukan untuk
mengambil hasil lelang. Memang terkesan rancu sih....tp mau gimana lagi khan kita
berada dalam sistem hukum yang seringkali jauh api dari panggangnya.

Saya punya kasus dimana barang jaminan disita karena dipergunakan untuk melakukan
pencurian. Ceritanya kendaraan APV itu dibeli oleh debitur melalui fasilitas pembiayaan
lembaga finance di Surabaya, kemudian APV itu dipinjam oleh kawan debitur dgn alasan
akan dipakai berlibur. Ternyata rekan debitur bukan berlibur melainkan melakukan
pencurian ternak yaitu sapi di Situbondo dengan cara sapi tersebut dimasukan ke APV.
Sial bagi pencuri tersebut, ada Polantas melihat keanehan di mobil APV, lha sapi kok
dimasukan ke APV, lalu dihentikan tetapi pencuri tersebut tidak mau, lantas kejar-
kejaran dan berakhir ditangkapnya pencuri tersebut.

Penyidik kemudian menelusuri asal-usul APV tersebut hingga ditemukan bahwa APV
tersebut merupakan jaminan fiducia sebuah lembaga finance. Akhirnya penyidik
memanggil lembaga finance untuk di BAP, stlh P 21 dan diajukan disidang ketika
persidangan si lembaga finance juga diajukan olhe JPU. Putusannya adalah
mengembalikan APV itu kepada lembaga finance.

Tapi ada lagi kasus di Sumatra, hampir mirip dengan kasus yang saya ceritakan, tetapi
putusan PNnya adlah mengembalikan barang jaminan itu kepada debitur. Padahal
debitur ini telah baddebt 10 bulan. Artinya lembaga finance harus mengeksekusinya dari
tangan debitur dulu dan tidak serta merta didapat dari putusan PN.

Yah itulah hukum kita mas....das sein das solen....1 perkara yang sama... solusi beda-
beda atau putusannya bisa beda-beda....

Soal penggabungan perkara... kalau anda maksud penggabungan perkara pidana ilegal
loging dengan ganti rugi pidana karena merubah bak dump jadi bak kayu ya gak bisa to
mas....Kalau kerugian yang dialami dari adanya tindak pidana merubah bentuk dari bak
dump ke bak kayu ya bisa saja dilakukan untuk melakukan penggabungan. Artinya tindak
pidana merubah tersebut menyebabkan kerugian materil senilai X rupiah bagi korban
(finance).

Namun ingat kerugian yang diajukan dan digabungkan itu hanya sebesar kerugian
materiil yang dialami lho ya....dan bukan kerugian imateriilnya.

BTW, terlepas dari hal tersebut diatas namun tetep nyambung dengan topik
diskusi...saya tuh punya harapan besar agar kiranya POLRI, Direktorat Pajak,
Kejaksaan dan Finance bekerjasama dalam pengolahan data-data kendaraan yang
dijadikan jaminan hutang. Sehingga bisa saling mengecek apakah kendaraan ini
merupakan jaminan hutang, jaminan fiducia atau bukan. Karena banyak sekali
pengalihan-pengalihan unit kendaraan dengan cara gadai kepada pihak lain tetep bisa
melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Di Jatim memang POLDA telah mengeluarkan maklumat, bahwa pembayaran pajak STNK
harus menunjukan BPKB dan bila itu jadi jaminan hutang, maka harus ada surat
rekomendasi atau keterangan dari lembaga atau pihak yang memberi hutang. Namun
sistem ini masih sangat amat bisa ditembus dengan mudah, terutama calo-calo yang
bekerjasama dengan oknum-oknum samsat sendiri. Boleh saja ada poster haram ngurus
lewat calo, tetapi kenyataannya poster itu hanya slogan asal bunyi yang malah
menunjukan kemunafikan. Ada poster..eeee calonya masih sliwar-sliwer.....

Mau dibantah ??!!! tambah kelihatan munafiknya...hehehe.....

Upix Ankle
wah tengkiuyu om semar ilmu2nya...
saya setuju banget tuh dengan kata2 om " pihak finance tentunya berkoordinasi "emang
seharusnya gitu deh biar segala2nya bisa mulus...

tengkiyu juga bwt surat BARESKRIMnya.
saya jadi bingung nih om ko jadi nyangkut2 ke Undang-undang No 8 Tahun 1999 (
perlindungan konsumen ) bukannya sangat jelas namanya aja UU perlindungan
KONSUMEN bukan DEBITUR sedangkan Penerima Fidusia ( leasing ) tidak Memproduksi /
Memperdagangkan seperti yang dikatakan oleh UU perlindungan konsumen Pasal 8


jadi pngen dijelasin banyak lagi nih om antara Undang-Undang Fidusia dengan Undang-
Undang Perlindungan Konsumen.
Atas ilmu yang akan saya dapatkan lagi saya banget2 makasih dah om.....

Btw....yg laen pada kemana nih..??ko sepi2 aja...sama2 bagi ilmunya yuk....

Bintang Ade Wirawan
1. Administrator grup sangat prihatin dengan usaha plagiasi yg dilakukan pada topik
fiducia ini..boleh juga disebut FIDUSIA (asal jangan PINDUCIA/PIDUCIA ya!)
ketidaktahuan boleh2 saja...namun usaha utk menutupi ketidaktahuan dgn ke-soktahu-
an dan plagiasi akan dicela pada grup ini.
2. Administrator khawatir, setelah dikait2kan dengan Pancasila dan UUD 1945, nanti
(jangan2) akan dikait2kan pula dengan Keluarga Berencana, Repelita, Pembangunan
Nasional, hingga Panca Usaha Tani. utk itu, mohon menjaga kualitas diskusi agar tetap
ilmiah.

Semar Mesem
hahahaha.....nah siapa tuh.....

Sitepu Naman Njulu
Salam Kenal Bang Semar....Bravo Leasing. Hukum harus ditegakkan. :)

Berhati Nyaman
banyak orang ikutan komen ini itu tapi gada dasar sama sekali ckckckkckc

kita lihat dulu sejak awal syarat sah perjanjian :
1. SEPAKAT
2. CAKAP HUKUM
3. HAL TERTENTU
4. CAUSA Yg HALAL

coba lihat isi dari perjanjian pembiayaan konsumen yang dibuat antara kreditur dan
debitur pada umumnya apakah sudah memenuhi 4 syarat ini???TENTU SUDAH

hubungfan hukum apa yg tercipta dalam perjanjian ini? HUTANG PIUTANG atau Kreditur
menyediakan dana kepada Debitur untuk mengadakan barang???
apakah ada penipuan dalam perjanjian ini??? tentu saja tidak ada....malah sebaliknya
DEBITUR yang sering memanipulasi data agar bisa mendapatkan pembiayaan....itu
FAKTA....
mengenai FIDUSIA yang disebutkan beberapa teman2 diatas bahwa sejak awal telah
dimasukan kedalam biaya2 yg harus ditanggung oleh DEBITUR maka faktanya
adalah...itu semua cuma omongan KATANYA dan KATANYA
sejak awal KREDITUR tidak membuat FIDUSIA dengan alasan tidak ingin memberatkan
DEBITUR yg akibatnya dapat merugikan KREDITUR sendiri karena tidak akan ada orang
yang mau menjadi konsumen mereka....(intinya jika semua DEBITUR beritikad baik maka
tidak diperlukan namanya FIDUSIA jika dalam masa perjanjian semua pihak
melaksanakan semua kewajiban yang telah disepakatinya sejak awal tanpa ada
PAKSAAN)
faktanya banyak DEBITUR yang mau mendapatkan fasilitas KREDIT tapi ga mau
bayar....nah masak iya orang HUTANG ga mau bayar dibilang di ZOLIMI???itu bohong
besar......seharusnya kalau tidak mampu maka jangan mengajukan KREDIT...itu saja
intinya dari awal agar tidak ada masalah....tapi ternyata banyak orang sudah jelas ga
bakal mampu tapi memanipulasi data seolah-olah mampu..akibatnya KREDIT
MACET....nah giliran sudah macet dan kendaraan harus di EKSEKUSI untuk dilelang
dengan tujuan pelunasan HUTANG kok lembaga pembiayaan KONSUMEN yang
disalahkan??? ini namanya sudah KERE mau menang sendiri.....kalau tau sudah tau tidak
mamu ya jangan hutang demi gengsiiiiii.........

PADA FAKTANYA LEBIH BANYAK ORANG YANG MERASA TERTOLONG DENGAN ADANYA
LEMBAGA PEMBIAYAAN KOSUMEN!!!!!!

JADI SEKALI LAGI KALAU TIDAK MAMPU JANGAN HUTANG BIAR GA BIKIN ORANG LAIN
RIBUT......

SEKIAN TERIMA KASIH

Semar Mesem
Nyambung dengan uraian awan Berhati Nyaman, ini ada kasus di Malang dimana bekas
debitur menggugat kreditur. Kronologisnya begini :

Debitur beli kendaraan seharga 135 jt, uang muka 25 jut dibayarkan kepada dealer oleh
debitur, maka sisanya dibayarkan oleh finance yaitu 110 jt. Debitur terikat hutang
piutang dengan kreditur sebesar 110 jt plus bunga 1,5% selama 5 tahun.

Kelengkapan dan syarat-syarat pembiayaan dilengkapi oleh debitur, dan setelah
diperiksa dinyatakan clear, finance memerintahkan dealer untuk mengirim mobil tersebut
kepada debitur.

7 hari mobil diterima debitur, pihak finance mengirimkan salinan perjanjian kepada alamat
debitur. 2 hari setelah salinan itu diterima (+/- 12 hr sejak mobil dibawa debitur), isteri
debitur datang ke kantor finance dengan membawa salinan perjanjian, dan mengatakan
bahwa dirinya tidak tahu apa-apa perihal suaminya mengajukan pembiayaan konsumen


pada finance ini. Oleh karena nya dirinya tidak bertanggung jawab atas apa yang telah
dilakukan suaminya.

Finance kaget, dan kemudian mengecek seluruh kelengkapan dan syarat-syarat
pembiayaan debitur dan diketemukan :
1. Nama dan alamat pada KTP isteri adalah benar dan sesuai dengan nama isteri yang
datang ke kantor finance dengan membawa salinan perjanjian tersebut. Namun foto dan
tanda-tangan isteri adalah berbeda;
2. Rekening tabungan debitur dengan saldo yang sangat fantastis ternyata bukan milik
debitur. Nama pada rekening diganti dengan nama debitur;
3. bukti pembayaran PBB, pada kolom nama wajib pajak, juga diganti dengan nama
orang tuanya. Padahal rumah yang diserahkan PBBnya adalah rumah kontrakan milik
orang lain yang tidak ada hubungan saudara sama sekali;
4. Dan beberapa data-data palsu.

Berdasarkan pemeriksaan tersebut, seketika itu juga, finance memanggil debitur untuk
diajak berunding dan menyerahkan kendaraan kepada finance. Debitur mengakui bahwa
data-data yang diberikan adalah palsu dan kemudian debitur membuat pernyataan.
Finance memberikan solusi agar terjadi over kredit kepada pihak lain sehingga debitur
mendapatkan uang pengganti sebagai ganti dari uang muka yang telah dikeluarkannya.
Artinya debitur mendapatkan uang dari debitur alih kredit tersebut, sehingga debitur
nakal ini tidak lagi memiliki hubungan dengan finance.

Tawaran ini ternyata disetujui oleh pihak debitur, maka beberapa hari kemudian debitur
mengajak seseorang yang diakuinya akan menerima pengalihan kewajiban hutang. Pihak
Finance melakukan wawancara terharap calon debitur alih kredit, dan diketemukan
indikasi bahwa ternyata ini adalah akal-akalan debitur awal agar mobil dapat kembali
kepadanya dan dikemudian hari kabur. Demikian selanjutnya, ketika debitur awal
mengajkan 2 nama lain untuk menjadi debitur alih kredit. Pihak finance tetap menolak.

Ketika 3 orang yang diajukan ditolak oleh finance, debitur nakal tersebut datang
bersama LPKSM dan seorang pengacara. Bagaikan pejuang dengan semangat perang
LPKSM ngotot bahwa finance telah melanggar UU Perlindungan Konsumen. Sedangkan
pengacara yang dibawanya berbicara dengan santai. Setelah LPKSM itu dibiarkan
ngomong ngablak tentang UU Perlindungan Konsumen, pihak finance bertanya, apakah
anda selaku LPKSM tahu persoalan yang sebenarnya bahwa telah terjadi pemalsuan
data ? dijawab sama LPKSM itu ndak penting.......waaaaaakkk LPKSM Cap apa ini....

Singkatnya perundingan saat itu gagal. Selanjutnya dikemudian hari, debitur dan
pengacaranya datang dan berunding dengan pihak Finance, lalu disepakati bahwa pihak
finance tetap mengambil kendaraan tersebut yang kemudian memberikan sejumlah uang
kepada debitur yang nilainya tidak lebih besar dengan uang muka yang diserahkan
debitur kepada dealer. Kesepakatan ini kemudian dituangkan dalam Surat Pernyataan
Perdamaian dan membatalkan perjanjian pembiayaan konsumen sebelumnya. Serta tidak
saling menuntut dikemudian hari.

Clear semua kah.....??? ternyata 5 bulan sejak kesepakatan itu terjadi debitur yang
didamping LPKSM lain menggugat finance tersebut ke pengadilan dengan judul gugata
Perbuatan Melawan Hukum dengan tuntutan ganti rugi materiil 2 milyar dan imateriil 10
milyar serta minta sita jaminan seluruh aset-aset yang bergerak maupun tidak bergerak
milik finance.....

Uraian saya diatas bukanlah cerita bohong, karena saat ini sidang pertama akan
dilakukan pada tanggal 25 oktober 2010. Kita-kita ini (finance) cukup geli dengan dalil-
dalil gugatan LPKSM, tampaknya mereka ini tidak pernah mengerti cara mengajukan
gugatan dengan baik dan benar. Yang harus memenuhi syarat formil dan materiil.
Apalagi para sarjana hukum yang terhimpun dalam LPKSM yang menjadi kuasa hukum
debitur telah bertindak gegabah. Emangnya sejak kapan LPKSM ini bisa menjadi KUASA
HUKUMnya debitur atau konsumen untuk melakukan gugatan ???? MIMPI KALI....

Ini sebuah pelajaran bagi banyak anggota masyarakat, bahwa ini bukti seringkali pihak
kreditur dirugikan oleh tingkah polah debitur manakala dirinya berupaya mengajukan
pembiaayan konsumen pada pihak finance. Dan ketika debitur diminta kewajiban
hukumnya, seringkali ngeles dan mengabaikan upaya-upaya persuasif yang telah
dilakukan oleh finance. Kalau sudah begitu, ya TARIK MAAANNNGG.....

Nah saya mau tahu apa sih komentarnya para debitur finance atau para penggiat LPKSM
terhadap kasus yang saya uraikan di atas....???


Andi Suwardi
Salam kenal teman2. Saya mau bertanya perihal jaminan fiducia. Teman saya melakukan
pinjaman kepada lembaga finance sebesar 3.700.000 rupiah, dengan jaminan bpkb
motor. Angsuran kreditnya sebesar 450.000 selama 12 bulan. Nah, ketika pembayaran
macet selama 3 bulan, pihak collector dari finance mau menarik motor tsb, dengan
berkata, " jika anda melunasi 3 bulan angsuran, maka motor anda akan dikembalikan
kepada anda."
Karena waktu itu temen saya tidak punya uang untuk membayar kredit selama 3 bulan,
maka ia menyerahkan motor tsb ke collector. Kemudian esok harinya temen saya ingin
mulunasi tunggakan 3 bulan, dengan tujuan agar motornya dikembalikan sesuai dengan
perkataan collector itu. Tetapi ketika ia datang ke kantor lembaga finance tsb, pihak
finance mengatakan bahwa motor anda tidak bisa dikembalikan jika anda tidak melusani
angsuran seluruhnya yakni hingga sisa angsuran lunas, dengan alasan temen saya
dianggap sebagai debitor yang "nakal" dalam pembayaran angsuran. Lalu temen saya
berkata, "Lho kok tidak sesuai dengan perkataan collector anda?" tapi pihak finance
mengatakan, "Itu cara kami agar debitur mau menyerahkan motor sebagai jaminan
pelunasan."

Nah, yang jadi pertanyaan adalah, pertama, apakah syarat pelunasan tsb di atas yang


Rules contra (2 surat mabes polri soal fiducia saling bertentangan)

Rules contra (2 surat mabes polri soal fiducia saling bertentangan)

Recommended

Recommended

More Related Content

Similar to Rules contra (2 surat mabes polri soal fiducia saling bertentangan)

Similar to Rules contra (2 surat mabes polri soal fiducia saling bertentangan) (7)

More from ELJUNI EDIN GIRSANG

More from ELJUNI EDIN GIRSANG (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

Rules contra (2 surat mabes polri soal fiducia saling bertentangan)