SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  20
Télécharger pour lire hors ligne
KONSEPSI DEMOKRASI
 DAN DEMOKRASI DI
    INDONESIA
Konsepsi Demokrasi dan
    Demokrasi di Indonesia
 TIK:
Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat:
1. Memahami konsep dasar demokrasi
2. Memahami norma-norma yg mendasari
   demokrasi
3. Menjelaskan komponen-komponen dan
   model-model demokrasi
4. Memahami kosnsep dan praktek demokrasi
   di Indonesia
A. Konsepsi Demokrasi
 Bahasa       yunani     “democratos”
  gabungan dari kata “demos =
  rakyat” , “cratos = kekuasaan atau
  kedaulatan”.
 Makna pemerintahan :
  dari rakyat (government of the
  people), pemerintahan oleh rakyat
  (government     by    people)   dan
  pemerintahan        untuk     rakyat
  (government for people).
Hakikat makna :
 Government of the people = dalam
  negara demokrasi, legitimasi/keabsahan
  terhadap    siapa    yang     memerintah
  (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat
  .
 Government by the people = pemerintah
  dlm sistem demokrasi memerintah adalah
  atas nama (mewakili) rakyat.
 Government     for people = dalam
  penyelenggaraan suatu       pemerintahan
  oleh pemerintah harus dilangsungkan bagi
  sebesar-besar kemakmuran rakyat.
B. Norma-norma yang Mendasari
   Demokrasi

Henry B.Mayo, didasari oleh beberapa
norma :
1. Menyelesaikan perselisihan dengan
   damai dan secara melembaga
2. Menjamin          terselenggaranya
   perubahan secara damai dalam
   suatu masyarakat yang sedang
   berubah
3. Membatasi    pemakaian kekerasan
   sampai minimum
4. Mengakui serta menganggap secara
   wajar    adanya     keanekaragaman
   dalam masyarakat yang tercermin
   dalam keanekaragaman pendapat,
   kepentingan, serta tingkah laku
5. Menjamin tegaknya keadilan
Nurcholish Madjid , demokrasi didasari
tujuh norma :
1. Kesadaran atas pluralisme
2. Musyawarah
3. Pemufakatan yang jujur dan sehat
4. Kerjasama
5. Pemenuhan segi-segi ekonomi
6. Pertimbangan moral
7. Sistem pendidikan yang menunjang
Franz Magnis Suseno, ada lima prinsip
negara demokrasi :
1. Sistem negara hukum, mengandung arti
   demokrasi tidak mengenal kata-kata
   absolut (kekuasaan mutlak). Kekuasaan di
   negara demokrasi berada di tangan rakyat
   dan diatur oleh hukum (UUD, UU, dll).
2. Social Control (pengawasan oleh rakyat),
   baik yg dilakukan secara langsung begitu
   juga melalui lembaga-lembaga sosial dan
   politik yg ada. Social control menghendaki
   adanya transparansi.
3. Pemilu yg bebas, antara lain tergambar dari
   diselenggarakannya Pemilu oleh lembaga
   independen serta pemberian hak dan
   kewajiban yg sama kpd semua parpol
   peserta pemilu.
4. Prinsip mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar
   demokrasi merujuk kpd kepentingan rakyat
   banyak     (mayoritas)    dan   bukan    pd
   kepentingan segelintir orang.
5. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain
   ditandai dengan adanya lembaga khusus
   dan     independen yg menangani setiap
   pelanggaran HAM yg terjadi (F.M. Suseno,
   dalam Heri Zulfan dan Dahnil Syah, 2000).
C. Komponen-komponen Penegak
    Demokrasi
Komponen-komponen tegaknya demokrasi :
1. Negara hukum
2. Pemerintahan yang Good Governance
3. Badan pemegang kekuasaan legislatif
4. Peradilan yang bebas dan mandiri
5. Masyarakat madani
6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab
7. Infrastruktur politik
D. Model-model Demokrasi
Dipandang dari orientasinya :
1. Demokrasi Liberal = demokrasi yang
   menjunjung tinggi kebebasan dan
   induavidualisme.
2. Demokrasi Terpimpin = demokrasi yang
   dipimpin oleh pemimpin negara, dimana
   rakyat mempercayakan kepadanya untuk
   memimpin demokrasi di negaranya.
3. Demokrasi Sosial = demokrasi yang
   menaruh kepedulian besar terhadap
   keadilan sosial dan egalitarian
Dipandang dari mekanisme
pelaksanaannya :
1. Demokrasi    langsung, dicirikan
   dengan penampakan kedaulatan
   rakyatnya yang dilakukan secara
   langsung.
2. Demokrasi      tidak    langsung,
   mekanisme kedaulatan rakyatnya
   diwakilkan    kepada      lembaga
   perwakilan negara tersebut.
E. Demokrasi di Indonesia
      Sesuai dgn semangat UUD-1945, sistem
demokrasi yg dianut Indonesia disebut
dengan Demokrasi Pancasila, yakni suatu
sistem     demokrasi     yg     dijiwai   dan
diintegrasikan dengan sila-sila yg terkandung
pada Pancasila sebagai dasar negara.
      Dengan demikian secara sederhana
dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila
adalah sistem demokrasi yg religius,
humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai-
nilai musyawarah mupakat serta berkeadilan
sosial.
Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan
rakyat sebagaimana yg ditegaskan pada Pasal 1
ayat (2) UUD 1945. Menurut Harjono (mantan
hakim MK), dlm konteks kedaulatan rakyat ini,
ada 2 hal yg harus dibedakan, yakni kedaulatan
yg masih berada di tangan rakyat dan
kedaulatan yg telah dilimpahkan kepada atau
dilaksanakan dlm kerangka UUD. Sbg sebuah
potensi, “kedaulatan ada di tangan rakyat”
masih tetap eksis dlm genggaman rakyat.
Seraya kedaulatan dilaksanakan         oleh
lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga
negara tsb tidak boleh melaksanakannya secara
tanpa batas (absolut).
      Batas-batasnya ditentukan oleh UUD. Dengan
demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas
hukum. Dalam pelaksanannya , mengacu pada
ketentuan Pasal 1 ayat (2) tsb, dikenal 2 macam
kedaulatan. Pertama , kedaulatan langsung melalui
Pemilu.    Kedua, kedaulatan yg dilakukan oleh
badan-badan perwakilan. Setelah dilaksanakan
secara langsung melalui PEMILU, maka proses
selanjutnya,   menurut    konstitusi,  kedaulatan
dilakukan melalui badan perwakilan.
Teori Prof. Hazairin ttg Demokrasi
Pancasila :
 Demokrasi Pancasila pada dasarnya
  adalah demokrasi sebagaimana yg telah
  dipraktekkan oleh semua pihak bangsa
  Indonesia sejak dahulu kala dan masih
  nampak saat ini dalam praktek hidup
  masyarakat hukum adat, seperti: Nagari
  di Minangkabau, Desa di Jawa, Marga di
  Sumut, dll (Hazairin, sebagaimana
  dikutip Rozikin Daman, 1992:127).
Berdasarkan teori Hazairin di atas
dapat ditegaskan bahwa Demokrasi
Pancasila adalah demokrasi asli bangsa.
Indonesia (masyarakat hukum adat/desa).
     Sejalan dgn ini, dikaitkan dengan
sejarah lahirnya rumusan (tgl. 29 dan 31
Mei serta 1 Juni 1945), maka ada
pendapat      yg   menyatakan      bahwa
demokrasi Pancasila itu miniaturnya dapat
dilihat pada sistem musyawarah mufakat
sbgmn dipraktekkan masyarakat hukum
adat Minangkabau.
Demokrasi Pancasila acuannya adalah
suara (nilai) kebenaran dan bukan suara
mayoritas sebagaimana yg dianut oleh
sistem Demokrasi Liberal.
     Pemahaman seperti ini diperoleh ketika
kita memahami makna yg terkandung
dalam sila ke IV Pancasila yg merupakan
acuan normatif dan filosofis dari Demokrasi
Pancasila yg rumusannya menegaskan:
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/
perwakilan.
Kata “hikmah” dalam rangkaian
teks sila ke IV tsb, mengandung arti:
kearifan, kebijaksanaan, kebenaran.
     Kebenaran, tentu ada yg bersifat
relatif (kebenaran ilmiah) dan ada
kebenaran absolut, yakni atau
kebenaran yg bersumber dari zat yg
Maha Benar atau (Allah SWT).
Sehubungan      dengan   kebenaran
ini, pepatah adat Minangkabau
mengatakan:
 Kamanakan barajo ka Mamak
 Mamak barajo ka Panghulu
 Panghulu barajo ka mupakat
 Mupakat barajo ka nan bana
 Nan bana tagak sandiri
 Sasuai alua jo patuik

Contenu connexe

Tendances

Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etikapjj_kemenkes
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanRafiamartya
 
Ppt implementasi negara hukum di era reformasi
Ppt implementasi negara hukum di era reformasiPpt implementasi negara hukum di era reformasi
Ppt implementasi negara hukum di era reformasirizka_pratiwi
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaAriani Ghomaisha
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahDadang Solihin
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Tri Widodo W. UTOMO
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tri Widodo W. UTOMO
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanAdhi Panjie Gumilang
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikSiti Sahati
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikMuh Firyal Akbar
 
Politik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismePolitik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismeLestari Moerdijat
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia ade
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia adePancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia ade
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia adeLholo Ismunasib
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Dadang Solihin
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKMuhamad Yogi
 

Tendances (20)

Pancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem EtikaPancasila Sebagai Sistem Etika
Pancasila Sebagai Sistem Etika
 
Perbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahanPerbandingan sistem pemerintahan
Perbandingan sistem pemerintahan
 
Ppt implementasi negara hukum di era reformasi
Ppt implementasi negara hukum di era reformasiPpt implementasi negara hukum di era reformasi
Ppt implementasi negara hukum di era reformasi
 
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesiaBab 3 dinamika demokrasi di indonesia
Bab 3 dinamika demokrasi di indonesia
 
Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
Sistem Politik Indonesia: Sebuah Pengantar
 
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)
 
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahanTeori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
Teori bentuk negara dan bentuk pemerintahan
 
Etika Administrasi Publik
Etika Administrasi PublikEtika Administrasi Publik
Etika Administrasi Publik
 
Birokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian PolitikBirokrasi dan Kajian Politik
Birokrasi dan Kajian Politik
 
Politik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan NasionalismePolitik identitas dan Nasionalisme
Politik identitas dan Nasionalisme
 
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia ade
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia adePancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia ade
Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa indonesia ade
 
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia
 
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIKSUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR POLITIK
 
Budaya Politik
Budaya PolitikBudaya Politik
Budaya Politik
 
Metodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahanMetodologi ilmu pemerintahan
Metodologi ilmu pemerintahan
 
Sistem Pemerintahan
Sistem  PemerintahanSistem  Pemerintahan
Sistem Pemerintahan
 
Birokrasi dan Rekruitmen Politik
Birokrasi dan Rekruitmen PolitikBirokrasi dan Rekruitmen Politik
Birokrasi dan Rekruitmen Politik
 
Negara & Warga Negara
Negara & Warga NegaraNegara & Warga Negara
Negara & Warga Negara
 
Public choice
Public choicePublic choice
Public choice
 

Similaire à Demokrasi

CIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKOCIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKOAndriy Vengeance
 
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Usman Abdul Halim
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Elna Mayang kasumah
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docEmir Harahap
 
riyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptxriyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptxAhlunNaza4
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiabd_
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaChe Bintank
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Rietz Wiguna
 
Demokrasi dan pendidikan demokrasi
Demokrasi dan pendidikan demokrasiDemokrasi dan pendidikan demokrasi
Demokrasi dan pendidikan demokrasiOkta Milatina
 
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxPPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxAndriParnaungan
 

Similaire à Demokrasi (20)

CIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKOCIVIC before MID by pak EKO
CIVIC before MID by pak EKO
 
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
Menelusuri dinamika demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan b...
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
Menelusuri Dinamika Demokrasi dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan B...
 
Paper Demokrasi
Paper DemokrasiPaper Demokrasi
Paper Demokrasi
 
Makalalah demokrasi pancasila
Makalalah  demokrasi pancasilaMakalalah  demokrasi pancasila
Makalalah demokrasi pancasila
 
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.docBentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
Bentuk,macam,dan prinsip Demokrasi (BAB 2) Kelas XI.doc
 
Kelompok 3
Kelompok 3Kelompok 3
Kelompok 3
 
Menelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasiMenelusuri dinamika demokrasi
Menelusuri dinamika demokrasi
 
Kwn bab 4
Kwn bab 4Kwn bab 4
Kwn bab 4
 
riyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptxriyandita pagestuti.pptx
riyandita pagestuti.pptx
 
Demokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesiaDemokrasi di indonesia
Demokrasi di indonesia
 
Dinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasiDinamika penerapan demokrasi
Dinamika penerapan demokrasi
 
Makalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasilaMakalah demokrasi pancasila
Makalah demokrasi pancasila
 
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANIBUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
 
Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
Demokrasi (paisal)
Demokrasi (paisal)Demokrasi (paisal)
Demokrasi (paisal)
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 
Demokrasi dan pendidikan demokrasi
Demokrasi dan pendidikan demokrasiDemokrasi dan pendidikan demokrasi
Demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptxPPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
PPT Kelompok 7 Kewarganegaraan.pptx
 

Plus de University of Andalas (20)

Tradisi Tradisi Teori Komunikasi
Tradisi Tradisi Teori KomunikasiTradisi Tradisi Teori Komunikasi
Tradisi Tradisi Teori Komunikasi
 
Teori Teori Pelaku Komunikasi
Teori Teori Pelaku KomunikasiTeori Teori Pelaku Komunikasi
Teori Teori Pelaku Komunikasi
 
Positivistik vs Fenomenologis
Positivistik vs FenomenologisPositivistik vs Fenomenologis
Positivistik vs Fenomenologis
 
Tradisi Sosiopsikologis
Tradisi SosiopsikologisTradisi Sosiopsikologis
Tradisi Sosiopsikologis
 
Teori tentang Hubungan
Teori  tentang HubunganTeori  tentang Hubungan
Teori tentang Hubungan
 
Pesan - Teori Komunikasi
Pesan - Teori KomunikasiPesan - Teori Komunikasi
Pesan - Teori Komunikasi
 
Komunikasi dan Teori Ilmiah
Komunikasi dan Teori IlmiahKomunikasi dan Teori Ilmiah
Komunikasi dan Teori Ilmiah
 
Filsafat Komunikasi
Filsafat KomunikasiFilsafat Komunikasi
Filsafat Komunikasi
 
Filsafat Komunikasi
Filsafat KomunikasiFilsafat Komunikasi
Filsafat Komunikasi
 
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - KonstitusiPengantar Ilmu Politik - Konstitusi
Pengantar Ilmu Politik - Konstitusi
 
Partai Politik
Partai PolitikPartai Politik
Partai Politik
 
Konsep Politik
Konsep PolitikKonsep Politik
Konsep Politik
 
Komunikasi Politik
Komunikasi PolitikKomunikasi Politik
Komunikasi Politik
 
Kelompok Kepentingan
Kelompok KepentinganKelompok Kepentingan
Kelompok Kepentingan
 
Industrialisasi Media
Industrialisasi MediaIndustrialisasi Media
Industrialisasi Media
 
Fins Membela Kebebasan
Fins Membela KebebasanFins Membela Kebebasan
Fins Membela Kebebasan
 
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi PolitikPartisipasi Politik & Sosialisasi Politik
Partisipasi Politik & Sosialisasi Politik
 
Konsep Masyarakat dan Kekuasaan
Konsep Masyarakat dan KekuasaanKonsep Masyarakat dan Kekuasaan
Konsep Masyarakat dan Kekuasaan
 
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan IndonesiaBahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
Bahan Kegagalan Tak Terduga Kepemimpinan Indonesia
 
Bahan 1
Bahan 1Bahan 1
Bahan 1
 

Dernier

1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUTeric214073
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranapriandanu
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxYusufAmirudin3
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKTaufik241763
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfssuserb45274
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfrizalrulloh1992
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxnursamsi40
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekahellenchanel31
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfSMP Hang Kasturi, Batam
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxRestiana8
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf2210130220024
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamabdulhamidalyFKIP
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daWijaya Kusumah
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024ssuser82320b
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptxfurqanridha
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIwanalifhikmi
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxagunk4
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfAdindaRizkiThalia
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1LailaTulangRusukMaha
 

Dernier (20)

1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
1.-Materi-Prof.-Bambang-1.ppt PENYEBAB GAGAL GINJAL AKUT
 
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuranpower point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
power point mengenai akhlak remaja: menghindari tawuran
 
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptxUTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
UTS CT (ppg prajabatan gelombang 1 tahun 2023).pptx
 
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
Aminullah Assagaf_Regresi Lengkap 19_8 Nov 2023_Inc. Data panel & Perbandinga...
 
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIKcontoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
contoh DOKUMEN AKSI NYATA DALAM HAL PENERAPAN COACHING KEPADA PESERTA DIDIK
 
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdfDOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
DOKUMEN PENJAJARAN_KSSR MATEMATIK TAHAP 1_EDISI 3.pdf
 
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdfProgram Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
Program Roots Indonesia - Aksi Nyata.pdf
 
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptxMateri Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
Materi Presentasi PPT Komunitas belajar 2.pptx
 
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdekaKisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
Kisi-kisi PTS Kelas 8 semester 2 kurikulum merdeka
 
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdfPTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
PTS Genap 7, 8 & US 9 SMP 51 dan HK 2024.pdf
 
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptxPPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
PPT GABUNGAN 1 kelas 9 gabungan tabung dengan setengah bola.pptx
 
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdfK1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
K1_pengantar komunikasi pendidikan (1).pdf
 
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama IslamKELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
KELOMPOK 2 PUTARAN 2 Mata kuliah Agama Islam
 
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus daMenyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
Menyiapkan Guru Masa Depan yang Bagus da
 
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024slaid penerangan UPUonline  2024 UPU 2024
slaid penerangan UPUonline 2024 UPU 2024
 
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
,.,,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,Swamedikasi.pptx
 
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASIBMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
BMMB 1134 KETERAMPILAN BERBAHASA HALANGAN KOMUNIKASI
 
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptxPaparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
Paparan Model Kompetensi Kepala Sekolah.pptx
 
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdfMakna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
Makna, hukum, hikmah dan keutamaan puasa.pdf
 
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
Power point Materi Pembelajaran Kelas 3 TEMA 7 SUB 2 PB 1
 

Demokrasi

  • 1. KONSEPSI DEMOKRASI DAN DEMOKRASI DI INDONESIA
  • 2. Konsepsi Demokrasi dan Demokrasi di Indonesia  TIK: Setelah pertemuan ini, mhs diharapkan dapat: 1. Memahami konsep dasar demokrasi 2. Memahami norma-norma yg mendasari demokrasi 3. Menjelaskan komponen-komponen dan model-model demokrasi 4. Memahami kosnsep dan praktek demokrasi di Indonesia
  • 3. A. Konsepsi Demokrasi  Bahasa yunani “democratos” gabungan dari kata “demos = rakyat” , “cratos = kekuasaan atau kedaulatan”.  Makna pemerintahan : dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by people) dan pemerintahan untuk rakyat (government for people).
  • 4. Hakikat makna :  Government of the people = dalam negara demokrasi, legitimasi/keabsahan terhadap siapa yang memerintah (pemerintah) berasal dari kehendak rakyat .  Government by the people = pemerintah dlm sistem demokrasi memerintah adalah atas nama (mewakili) rakyat.  Government for people = dalam penyelenggaraan suatu pemerintahan oleh pemerintah harus dilangsungkan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
  • 5. B. Norma-norma yang Mendasari Demokrasi Henry B.Mayo, didasari oleh beberapa norma : 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga 2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah
  • 6. 3. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum 4. Mengakui serta menganggap secara wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keanekaragaman pendapat, kepentingan, serta tingkah laku 5. Menjamin tegaknya keadilan
  • 7. Nurcholish Madjid , demokrasi didasari tujuh norma : 1. Kesadaran atas pluralisme 2. Musyawarah 3. Pemufakatan yang jujur dan sehat 4. Kerjasama 5. Pemenuhan segi-segi ekonomi 6. Pertimbangan moral 7. Sistem pendidikan yang menunjang
  • 8. Franz Magnis Suseno, ada lima prinsip negara demokrasi : 1. Sistem negara hukum, mengandung arti demokrasi tidak mengenal kata-kata absolut (kekuasaan mutlak). Kekuasaan di negara demokrasi berada di tangan rakyat dan diatur oleh hukum (UUD, UU, dll). 2. Social Control (pengawasan oleh rakyat), baik yg dilakukan secara langsung begitu juga melalui lembaga-lembaga sosial dan politik yg ada. Social control menghendaki adanya transparansi.
  • 9. 3. Pemilu yg bebas, antara lain tergambar dari diselenggarakannya Pemilu oleh lembaga independen serta pemberian hak dan kewajiban yg sama kpd semua parpol peserta pemilu. 4. Prinsip mayoritas, bahwa nilai-nilai dasar demokrasi merujuk kpd kepentingan rakyat banyak (mayoritas) dan bukan pd kepentingan segelintir orang. 5. Adanya jaminan terhadap HAM, antara lain ditandai dengan adanya lembaga khusus dan independen yg menangani setiap pelanggaran HAM yg terjadi (F.M. Suseno, dalam Heri Zulfan dan Dahnil Syah, 2000).
  • 10. C. Komponen-komponen Penegak Demokrasi Komponen-komponen tegaknya demokrasi : 1. Negara hukum 2. Pemerintahan yang Good Governance 3. Badan pemegang kekuasaan legislatif 4. Peradilan yang bebas dan mandiri 5. Masyarakat madani 6. Pers yang bebas dan bertanggung jawab 7. Infrastruktur politik
  • 11. D. Model-model Demokrasi Dipandang dari orientasinya : 1. Demokrasi Liberal = demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan dan induavidualisme. 2. Demokrasi Terpimpin = demokrasi yang dipimpin oleh pemimpin negara, dimana rakyat mempercayakan kepadanya untuk memimpin demokrasi di negaranya. 3. Demokrasi Sosial = demokrasi yang menaruh kepedulian besar terhadap keadilan sosial dan egalitarian
  • 12. Dipandang dari mekanisme pelaksanaannya : 1. Demokrasi langsung, dicirikan dengan penampakan kedaulatan rakyatnya yang dilakukan secara langsung. 2. Demokrasi tidak langsung, mekanisme kedaulatan rakyatnya diwakilkan kepada lembaga perwakilan negara tersebut.
  • 13. E. Demokrasi di Indonesia Sesuai dgn semangat UUD-1945, sistem demokrasi yg dianut Indonesia disebut dengan Demokrasi Pancasila, yakni suatu sistem demokrasi yg dijiwai dan diintegrasikan dengan sila-sila yg terkandung pada Pancasila sebagai dasar negara. Dengan demikian secara sederhana dapat ditegaskan bahwa demokrasi Pancasila adalah sistem demokrasi yg religius, humanis, nasionalis, menjunjung tinggi nilai- nilai musyawarah mupakat serta berkeadilan sosial.
  • 14. Demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat sebagaimana yg ditegaskan pada Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Menurut Harjono (mantan hakim MK), dlm konteks kedaulatan rakyat ini, ada 2 hal yg harus dibedakan, yakni kedaulatan yg masih berada di tangan rakyat dan kedaulatan yg telah dilimpahkan kepada atau dilaksanakan dlm kerangka UUD. Sbg sebuah potensi, “kedaulatan ada di tangan rakyat” masih tetap eksis dlm genggaman rakyat.
  • 15. Seraya kedaulatan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga negara, maka lembaga-lembaga negara tsb tidak boleh melaksanakannya secara tanpa batas (absolut). Batas-batasnya ditentukan oleh UUD. Dengan demikian, demokrasi berjalan berdasarkan atas hukum. Dalam pelaksanannya , mengacu pada ketentuan Pasal 1 ayat (2) tsb, dikenal 2 macam kedaulatan. Pertama , kedaulatan langsung melalui Pemilu. Kedua, kedaulatan yg dilakukan oleh badan-badan perwakilan. Setelah dilaksanakan secara langsung melalui PEMILU, maka proses selanjutnya, menurut konstitusi, kedaulatan dilakukan melalui badan perwakilan.
  • 16. Teori Prof. Hazairin ttg Demokrasi Pancasila :  Demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah demokrasi sebagaimana yg telah dipraktekkan oleh semua pihak bangsa Indonesia sejak dahulu kala dan masih nampak saat ini dalam praktek hidup masyarakat hukum adat, seperti: Nagari di Minangkabau, Desa di Jawa, Marga di Sumut, dll (Hazairin, sebagaimana dikutip Rozikin Daman, 1992:127).
  • 17. Berdasarkan teori Hazairin di atas dapat ditegaskan bahwa Demokrasi Pancasila adalah demokrasi asli bangsa. Indonesia (masyarakat hukum adat/desa). Sejalan dgn ini, dikaitkan dengan sejarah lahirnya rumusan (tgl. 29 dan 31 Mei serta 1 Juni 1945), maka ada pendapat yg menyatakan bahwa demokrasi Pancasila itu miniaturnya dapat dilihat pada sistem musyawarah mufakat sbgmn dipraktekkan masyarakat hukum adat Minangkabau.
  • 18. Demokrasi Pancasila acuannya adalah suara (nilai) kebenaran dan bukan suara mayoritas sebagaimana yg dianut oleh sistem Demokrasi Liberal. Pemahaman seperti ini diperoleh ketika kita memahami makna yg terkandung dalam sila ke IV Pancasila yg merupakan acuan normatif dan filosofis dari Demokrasi Pancasila yg rumusannya menegaskan: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.
  • 19. Kata “hikmah” dalam rangkaian teks sila ke IV tsb, mengandung arti: kearifan, kebijaksanaan, kebenaran. Kebenaran, tentu ada yg bersifat relatif (kebenaran ilmiah) dan ada kebenaran absolut, yakni atau kebenaran yg bersumber dari zat yg Maha Benar atau (Allah SWT).
  • 20. Sehubungan dengan kebenaran ini, pepatah adat Minangkabau mengatakan:  Kamanakan barajo ka Mamak  Mamak barajo ka Panghulu  Panghulu barajo ka mupakat  Mupakat barajo ka nan bana  Nan bana tagak sandiri  Sasuai alua jo patuik