SlideShare a Scribd company logo
1 of 67
KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER
LATAR BELAKANG 1 K ERANGKA TEORITIS 2 PEMBAHASAN 3 KESIMPULAN 4
PLEASE   to MENU
A. LATAR BELAKANG ,[object Object]
B. PERUMUSAN MASALAH ,[object Object]
PLEASE BACK TO MENU
POSITIVISME hukum ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ย 
PENEGAKAN HUKUM Ufran &  Satjipto Rahardjo  : Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan dari hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Soerjono Soekanto :  Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
NILAI-DAN NORMA Nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut  perspektif individual.
NILAI  DAN- NORMA  MASYARAKAT ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
HUKUM DAN NILAI-NILAI  MASYARAKAT Schuyt : Bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang intrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem yang intrinsik. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum didalam masyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Didalam pembicaraan mengenai hukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi antara hukum dan moral.
Jadi, Norma atau Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum, serta cermin dari rasa keadilan mereka.
ย 
PEMBAHASAN
ย 
UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) : โ€œ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa  hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.โ€
ย 
Menurut Bagir Manan, ada beberapa asas yang dapat diambil dari Pasal 10, yaitu : ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ย 
FENOMENA YANG TERJADI
ย 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ย 
SATJIPTO RAHARDJO ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ย 
UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."
ย 
FENOMENA YANG TERJADI Ketidakmungkinan menghadirkan ketiga unsur  Idee des Rechts   itu secara proporsional dalam suatu putusan. Akibatnya, Hakim dalam memutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukumnya saja.
ย 
[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
ย 
BACK
ย 
PERKARA  CAROK  DI MADURA ,[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],[object Object],PERKARA  CAROK Perselingkuhan :
[object Object],[object Object]
ย 
[object Object],[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object],BACK
ย 
PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF ,[object Object],[object Object]
PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF 2) Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. 3) Keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan., denganmenempatkan diri sebagai kekuatan โ€œpembebasanโ€ yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik  -> โ€œ rule breaking โ€
Metode penemuan hukum progresif menurut Achmad Rifai adalah sebagai berikut : ,[object Object],[object Object],[object Object]
Putusan Hakim Yang Sesuai Dengan Metode Penemuan Hukum Yang Progresif Adalah : ,[object Object],[object Object]
[object Object],[object Object]
[object Object],HUKUM PROGRESIF YANG BERKEADILAN
ย 
Critical Legal Study  (CLS) ,[object Object],[object Object],[object Object]
CLS lahir dari bentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang memang merisaukan para ahli hukum saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena itu, para penganut CLS berusaha keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup. Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh gerakan ini. Sebut saja, Prof. Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya  law enforcement  di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya di negeri ini.
Satjipto Rahardjo  : ,[object Object]
ย 
PURE THEORY / REINE RECHTSLEHRE / TEORI HUKUM MURNI ,[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
2. Hukum  Harus Dipisahkan Dari Fakta-Fakta:
ย 
ย 
ย 
Montesquieu dan Kant ,[object Object],[object Object]
ย 
[object Object],[object Object]
ย 
KESIMPULAN ,[object Object],[object Object]
KESIMPULAN ,[object Object]
SARAN ,[object Object],[object Object]
SARAN ,[object Object]
ย 

More Related Content

What's hot

Ppt profesi
Ppt profesiPpt profesi
Ppt profesiDewi_Sejarah
ย 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
ย 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasionalMade Yudha Giri
ย 
Legal realism ppt
Legal realism pptLegal realism ppt
Legal realism pptAhsanul Minan
ย 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCEDian Oktavia
ย 
Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1SMAN 1 Cilegon
ย 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukummudanp.com
ย 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIyahyaanto
ย 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiKardoman Tumangger
ย 
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnyaanrihalfajari
ย 
Jurnal konstitusi
Jurnal konstitusiJurnal konstitusi
Jurnal konstitusivirmannsyah
ย 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukummudanp.com
ย 
12 hukum kekuasaan
12 hukum   kekuasaan12 hukum   kekuasaan
12 hukum kekuasaanmudanp.com
ย 
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannyaUndang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannyaDollyFriendky
ย 
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Idik Saeful Bahri
ย 
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidiihudahfz
ย 
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSLS
ย 
13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukummudanp.com
ย 

What's hot (20)

Makalah pidana
Makalah pidanaMakalah pidana
Makalah pidana
ย 
Ppt profesi
Ppt profesiPpt profesi
Ppt profesi
ย 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
ย 
A
AA
A
ย 
Peradilan nasional
Peradilan nasionalPeradilan nasional
Peradilan nasional
ย 
Legal realism ppt
Legal realism pptLegal realism ppt
Legal realism ppt
ย 
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCESOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
ย 
Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1Pkn bab 5 kelompok 1
Pkn bab 5 kelompok 1
ย 
08 sumber hukum
08 sumber hukum08 sumber hukum
08 sumber hukum
ย 
Hukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian IIHukum pidana bagian II
Hukum pidana bagian II
ย 
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah KonstitusiHukum Acara Mahkamah Konstitusi
Hukum Acara Mahkamah Konstitusi
ย 
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan ProduktivitasnyaMengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
Mengenal Lebih Jauh Mahkamah Konstitusi dari Fungsi dan Produktivitasnya
ย 
Jurnal konstitusi
Jurnal konstitusiJurnal konstitusi
Jurnal konstitusi
ย 
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum04 hub manusia,masy,norma dg hukum
04 hub manusia,masy,norma dg hukum
ย 
12 hukum kekuasaan
12 hukum   kekuasaan12 hukum   kekuasaan
12 hukum kekuasaan
ย 
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannyaUndang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
Undang undang komisi pemberantasan korupsi dan perubahannya
ย 
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
Hukum acara perdata - Jenis dan susunan badan peradilan di Indonesia (Idik Sa...
ย 
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
02 mengakhiri polemikmasajabatanpimpinankpk-jilidii
ย 
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan NasionalSistem Hukum dan Peradilan Nasional
Sistem Hukum dan Peradilan Nasional
ย 
13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum13 bidang2 studi hukum
13 bidang2 studi hukum
ย 

Similar to KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER

57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilanOperator Warnet Vast Raha
ย 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALAulia Ulil Fadhilah
ย 
Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim FazarSodik
ย 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)Rahmanu Juwono
ย 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaRacmat Ridho
ย 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganwnanang28
ย 
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxKel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxDataWaruwu
ย 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptmhanxrama99
ย 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptandhika perceka
ย 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumDian Permata Sari
ย 
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptxSISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptxYovinaYulianaLeoLede
ย 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukummochammad fathor rosi
ย 
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptxPKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptxFiolisaAyuBeatrix1
ย 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxRoyyanFirdausAlpha
ย 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukumRheza Elfuego
ย 
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanaPeranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanayahyaanto
ย 

Similar to KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER (20)

57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
57161539 keabsahan-nilai-etis-keadilan
ย 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONALSISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL
ย 
Mengenal Hukum
Mengenal Hukum Mengenal Hukum
Mengenal Hukum
ย 
Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim Etika Profesi Hakim
Etika Profesi Hakim
ย 
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
SISTEM HUKUM DAN PERADILAN NASIONAL (PKN SMK KURIKULUM 2013)
ย 
Keadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesiaKeadilan bangsa indonesia
Keadilan bangsa indonesia
ย 
Pengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolonganPengertian dan penggolongan
Pengertian dan penggolongan
ย 
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptxKel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
Kel 4 - ppt - Pendidikan Kewarganegaraan.pptx
ย 
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.pptPPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
PPT-7-Konsep-Penegakan-Hukum-di-Indonesia.ppt
ย 
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-pptPancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
Pancasila sebagai-sumber-dari-segala-sember-hukum-ppt
ย 
SISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIASISTEM HUMUN INDONESIA
SISTEM HUMUN INDONESIA
ย 
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukumAliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
Aliran yg menghubungkan uu,hakim,hukum
ย 
Nur Sania Dasopang
Nur Sania DasopangNur Sania Dasopang
Nur Sania Dasopang
ย 
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptxSISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
SISTEM_HUKUM_DAN_PERADILAN_OK.pptx
ย 
penyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukumpenyebab manusia menaati hukum
penyebab manusia menaati hukum
ย 
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptxPKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
PKn_ Modul 6 Konsep Penegakan hukum di indonesia.pptx
ย 
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptxsistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
sistem hukum dan peradilan indonesia ROYYAN XI IPA.pptx
ย 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukum
ย 
Galau hukum
Galau hukumGalau hukum
Galau hukum
ย 
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidanaPeranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
Peranan advokat kaitanya pemberian bantuan hukum dalam penegakan hukum pidana
ย 

More from Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia

Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerUniversitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerUniversitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia
ย 

More from Universitas Gadjah Mada-Yogyakarta, Indonesia (17)

Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan InterdisiplinerKebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
Kebuntuan Dari Pendekatan Legalitas Formal Menuju Pendekatan Interdisipliner
ย 
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
Konsekuensi yuridis terhadap timbulnya kerugian keuangan negara dalam tindak ...
ย 
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
Kajian yuridis tentang perolehan hak atas tanah oleh negara melalui lembaga p...
ย 
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
Kedudukan hukum negara terhadap benda menurut teori leon duguit dan aplikasin...
ย 
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
Konsekuensi yuridis dengan dikecualikannya keputusan tata usaha negara yang b...
ย 
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenangTinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
Tinjauan yuridis terhadap perbuatan aparat pemerintah yang tidak berwenang
ย 
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
Peranan filsafat pancasila sebagai sumber hukum tata usaha negara ideal di in...
ย 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
ย 
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
Pengawasan terhadap produk hukum yang berbentuk keputusan tata usaha negara m...
ย 
Teori hukum
Teori hukumTeori hukum
Teori hukum
ย 
Sinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukumSinopsis pranata hukum
Sinopsis pranata hukum
ย 
Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional
Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasionalFungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional
Fungsi pengawasan politik dalam pembentukan hukum nasional
ย 
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negaraPeranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
Peranan politik hukum dalam mewujudkan tujuan negara
ย 
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridisKetidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
Ketidakabsahan suatu produk hukum karena mengalami kekurangan yuridis
ย 
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesiaPenggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
Penggunaan asas diskresi dalam pembentukan produk hukum di indaonesia
ย 
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunanPeranan filsafat pancasila dalam pembangunan
Peranan filsafat pancasila dalam pembangunan
ย 
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
Konsekuensi yuridis dari kemajemukan bangsa indonesia terhadap pembangunan hu...
ย 

Recently uploaded

PERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptx
PERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptxPERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptx
PERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptxinichaneldhea
ย 
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.nuranisasignature
ย 
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptxASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptxMuhammadDidikJasaGb
ย 
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita taniAdministrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tanikwtkelurahanmekarsar
ย 
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxLAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxAnissaPratiwi3
ย 
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)pptPelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)pptJhonSutarka1
ย 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUsayangkamuu240203
ย 
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael RadaAPAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael RadaMichael Rada
ย 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...unikbetslotbankmaybank
ย 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxItaaNurlianaSiregar
ย 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBambu hoki88
ย 
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing SoloCALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solojasa marketing online
ย 
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...FORTRESS
ย 
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTSTRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTRikoMappedeceng1
ย 
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di IndonesiaPerkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesialangkahgontay88
ย 
Pernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptx
Pernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptxPernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptx
Pernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptx20931002
ย 
UNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama Linkaja
UNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama LinkajaUNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama Linkaja
UNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama Linkajaunikbetslotbankmaybank
ย 
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptxBab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptxlulustugasakhirkulia
ย 

Recently uploaded (20)

PERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptx
PERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptxPERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptx
PERAN DAN FUNGSI KOPERASI-TUGAS PPT NOVAL 2B.pptx
ย 
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
analisa kelayakan bisnis aspek keuangan.
ย 
Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...
Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...
Abortion pills in Muscat ( Oman) +966572737505! Get CYTOTEC, unwanted kit mis...
ย 
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptxASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ASKEP WAHAM KELOMPOK 4 vvvvvvvvvPPT.pptx
ย 
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita taniAdministrasi Kelompok Tani  atau kelompok wanita tani
Administrasi Kelompok Tani atau kelompok wanita tani
ย 
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docxLAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
LAPORAN HASIL OBSERVASI ENGLISH COURSE (1).docx
ย 
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)pptPelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)ppt
ย 
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARUATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ATRIUM GAMING : SLOT GACOR MUDAH MENANG 2024 TERBARU
ย 
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael RadaAPAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
APAKAH LOGISTIK SIAP UNTUK PERTUMBUHAN? Michael Rada
ย 
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
UNIKBET : Bandar Slot Gacor Pragmatic Play Deposit Pakai Bank Mega Bonus Berl...
ย 
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptxMedia Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
Media Pembelajaran Ekonomi XI - Bab 5.pptx
ย 
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot BesarBAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
BAMBUHOKI88 Situs Game Gacor Menggunakan Doku Mudah Jackpot Besar
ย 
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing SoloCALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
CALL/WA: 0822 348 60 166 ( TSEL ) Jasa Digital Marketing Solo
ย 
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotecabortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
abortion pills in Kuwait City+966572737505 get Cytotec
ย 
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
BERKELAS!!! WA 0821 7001 0763 (FORTRESS) Harga Pintu Aluminium Kamar Mandi di...
ย 
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOTSTRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
STRATEGI BERSAING MENGGUNAKAN ANALISIS SWOT
ย 
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di IndonesiaPerkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
Perkembangan Perbankan di Indonesia Perkembangan Perbankan di Indonesia
ย 
Pernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptx
Pernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptxPernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptx
Pernyataan SAK 1 Pelaporan Keuangan.pptx
ย 
UNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama Linkaja
UNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama LinkajaUNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama Linkaja
UNIKBET : Agen Slot Resmi Pragmatic Play Ada Deposit Sesama Linkaja
ย 
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptxBab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan   Penggajian.pptx
Bab 11 Liabilitas Jangka Pendek dan Penggajian.pptx
ย 

KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER

  • 1. KEBUNTUAN DARI PENDEKATAN LEGALITAS FORMAL MENUJU PENDEKATAN INTERDISIPLINER
  • 2. LATAR BELAKANG 1 K ERANGKA TEORITIS 2 PEMBAHASAN 3 KESIMPULAN 4
  • 3. PLEASE to MENU
  • 4.
  • 5.
  • 7.
  • 9. PENEGAKAN HUKUM Ufran & Satjipto Rahardjo : Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan dari hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Soerjono Soekanto : Kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkuman penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
  • 10. NILAI-DAN NORMA Nilai itu diartikan sebagai suatu pernyataan tentang hal yang diinginkan oleh seseorang. Norma dan nilai menunjuk pada hal yang sama tetapi dari sudut pandangan yang berbeda. Norma itu mewakili suatu perspektif sosial, sedangkan nilai melihatnya dari sudut perspektif individual.
  • 11.
  • 12. HUKUM DAN NILAI-NILAI MASYARAKAT Schuyt : Bahwa hukum itu mengandung dalam dirinya nilai-nilai yang intrinsik, sehingga hukum itu dapat disebut sebagai suatu sistem yang intrinsik. Apa yang nantinya diwujudkan sebagai hukum didalam masyarakat yang bersangkutan tergantung dari titik tolak pandangannya mengenai apa saja yang termasuk dalam nilai-nilai itu. Didalam pembicaraan mengenai hukum, maka nilai-nilai tersebut berkembang menjadi antara hukum dan moral.
  • 13. Jadi, Norma atau Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat merupakan cermin kehendak bersama para anggotanya yang menjadi ukuran baik dan buruk suatu perbuatan hukum, serta cermin dari rasa keadilan mereka.
  • 14. ย 
  • 16. ย 
  • 17. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat (1) : โ€œ Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas , melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.โ€
  • 18. ย 
  • 19.
  • 20. ย 
  • 22. ย 
  • 23.
  • 24. ย 
  • 25.
  • 26. ย 
  • 27. UU No.48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 Ayat (1) : "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat."
  • 28. ย 
  • 29. FENOMENA YANG TERJADI Ketidakmungkinan menghadirkan ketiga unsur Idee des Rechts itu secara proporsional dalam suatu putusan. Akibatnya, Hakim dalam memutuskan suatu perkara cenderung lebih menekankan pada kepastian hukumnya saja.
  • 30. ย 
  • 31.
  • 32. ย 
  • 33. BACK
  • 34. ย 
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39. ย 
  • 40.
  • 41.
  • 42. ย 
  • 43.
  • 44. PENEGAKAN HUKUM PROGRESIF 2) Penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. 3) Keberanian untuk mencari jalan lain dari pada yang biasa dilakukan., denganmenempatkan diri sebagai kekuatan โ€œpembebasanโ€ yaitu membebaskan diri dari tipe, cara berpikir, asas dan teori hukum yang legalistik-positivistik -> โ€œ rule breaking โ€
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49. ย 
  • 50.
  • 51. CLS lahir dari bentuk pembangkangan terhadap realitas sosial tentang ketidakadilan yang memang merisaukan para ahli hukum saat ini. Hukum positif telah memperlihatkan dirinya tidak berdaya dan telah digunakan hanya sekedar sebagai suatu alat penindas atau pemanis belaka. Oleh karena itu, para penganut CLS berusaha keluar dari doktrin-doktrin yang sudah usang untuk segera masuk kedalam suatu tatanan hukum yang lebih baik sesuai dengan perkembangan masyarakat yang damai, tidak rasialis, tidak genderis, dan tidak korup. Pemikiran CLS tersebut, setidaknya telah mengilhami beberapa ahli hukum di Indonesia, sehingga sedikit banyak pemikirannya dipengaruhi oleh gerakan ini. Sebut saja, Prof. Satjipto Rahardjo yang menggagas bentuk pemikiran yang dinamakannya hukum progresif dengan dilatarbelakangi oleh keprihatinan akan lemahnya law enforcement di Indonesia dewasa ini, yang selanjutnya pemikiran tersebut berkembang dan mengilhami banyak kalangan hukum lainnya di negeri ini.
  • 52.
  • 53. ย 
  • 54.
  • 55. 2. Hukum Harus Dipisahkan Dari Fakta-Fakta:
  • 56. ย 
  • 57. ย 
  • 58. ย 
  • 59.
  • 60. ย 
  • 61.
  • 62. ย 
  • 63.
  • 64.
  • 65.
  • 66.
  • 67. ย