Dokumen tersebut membandingkan Liga Bangsa-Bangsa (LBB) dan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam 3 kalimat. Kedua organisasi internasional berusaha menciptakan perdamaian dunia dan menyelesaikan sengketa secara damai, namun PBB lebih efektif karena struktur dan mekanisme kerjanya.

1. “Makalah IPS – SEJARAH”
LBB DAN PBB
1. Perbedaan LBB dan PBB
2. Persamaan LBB dan PBB
Disusun oleh:
Esti Dyah Arum M
9I – 17
SMP NEGERI 12 SURABAYA
TAHUN PELAJARAN 2013 – 2014

2. LBB
a. Latar belakang
Kehancuran akibat perang dunia I mengakibatkan timbulnya kesadaran manusia untuk
membentuk suatu badan perdamaian dunia yang diharapkan mampu mengatasi
kehancuran akibat peperangan. Dalam upaya menciptakan perdamaian, muncul
beberapa tokoh perdamaian dunia antara lain Simon Bolivar,Henry Dunnant, Bertha von
Suthner, Tsar Nicholas II, dan Woodrow Silsom. Atas dasar usulan Wilson dikenal
dengan `Peace Without Victory´ yang disampaikan pada tanggal 18 Januari 1918,
inilah kemudian dibentuk Liga Bangsa - Bangsa pada tanggal 20 Januari 1919
di Versailes, Perancis dengan tujuan sebagai berikut:
 Menjamin perdamaian dunia
 Melenyapkan perang
 Diplomasi secara terbuka
b. Tujuan





Pemeliharaan perdamaian dan menjadi badan pengawas daerah perwalian atau
daerah mandat LBB
Mencegah perang dan menyelesaikan perselisihan secara damai
Berusaha mengatasi masalah yang menyangkut ancaman perang
Berusaha mengintegrasikan dan mengoordinasikan lembaga lembaga
internasional yang sudah ada
Berusaha meningkatkan kerja sama dalam lapangan kesehatan, social,
keuangan.
c. Prinsip – prinsip
Liga Bangsa-bangsa memiliki dasar acuan dan prinsip utama yang tertuang dalam
The League of Nations Convenant yang mengatur segala isi dari LBB itu sendiri.
Dalam tulisannya, A. Walter Dorn mencoba menjelaskan isi dari Covenant tersebut.
Dorn menjelaskan bahwa terdapat beberapa subject yang ada di dalam convenant.
Preamble yang termasuk bagian dari subject menjelaskan secara garis besar mengenai
LBB, tujuan dan prinsip utama LBB dalam menjalankan organisasinya. Beberapa
subject setelahnya mengatur keanggotaan Negara, organ didalam LBB, serta berbagai
concerns LBB yang dispesifikasikan kedalam beberapa subject yang berkaitan dengan

3. upaya penjagaan keamanan dan perdamaian dunia seperti Arms Reduction, Dispute
Settlement, hingga Courts of Justice.
d. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan
1. Tidak mengadakan perang
2. Mengadakan hubungan-hubungan terhormat & adil secara teratur antara bangsabangsa
3. Menegakkan pengertian-pengertian tentang hukum internasional
4. Agar perdamaian dan keamanan internasioanl dapat terpelihara, maka ditentukan
adanya pengurangan persenjataan bagi tiap-tiap negara sampai seminimal
mungkin
e. Struktur Organisasi
Menurut ketentuan pasal 2 Covenant terdapat 3 ketentuan pokok yang ada di dalam
liga yaitu :
1. Assembly (majelis)
a) Susunan keanggotaan, terdiri atas semua wakil negara anggota liga. Majelis
bertindak sebagai organ yang memberikan pertimbangan.
b) Pemungutan Suara, pemungutan suara di Majelis menghendaki
adanya
kebulatan suara, kecuali untuk persoalan-persoalan yang prosedural atau untuk
panitia-panitia pengangkatan
c) Kekuasaan Majelis, tercantum dalam Covenant Liga, meliputi :
 Mengambil keputusan mengenai penerimaan anggota baru
 Memutuskan keanggotaan untuk anggota tidak tetap Dewan
 Memutuskan pengangkatan Sekretaris Jendral Liga
 Menentukan besarnya anggaran Liga dan besarnya beban biaya yang
harus dipikul oleh tiap2 anggota
 Membuat resolusi atau rekomendasi yang dapat mengikat negara
bukan anggota
2. Dewan (Council)
a) Keanggotaan, ada dua unsur keanggotaan dewan,yaitu :
 Anggota Tetap : inggris, perancis, italia, jepang, dan menyusul menjadi
anggota tetap adalah Jerman & uni Soviet
 Anggota Tidak Tetap : awalnya pada tahun 1922 anggota tidak tetap
sebanyak 6, tahun 1926 menjadi 9, dan terakhir tahun 1936 menjadi
11.
b) Wewenang Dewan, dewan berwenang mencampuri segala hal yang ada
didalam Liga yang menyangkut masalah perdamaian dunia.
3. Sekretariat Tetap (Permanent Secretary)
Didirikan ditempat kedudukan liga dan dipimpin oleh seorang Sekretaris Jendral
dengan dibantu oleh beberapa orang Sekretaris serta Staf sesuai dengan
kebutuhan. Sekretaris Jendral bertugas mengatur seluruh kegiatan Liga.
f. Mekanisme kerja
g. Keberhasilan menjalankan perannya

4. 


Menyelesaikan persengketaan-persengketaan kecil, misalnya di Silesia Hulu.
Wilayah yang semula menjadi sengketa antara Jerman dan Polandia tersebut
akhirnya menjadi milik Polandia.
Menyelesaikan daerah-daerah mandat. Daerah ini perwaliannya diserahkan
kepada negara tertentu untuk kemudian satu demi satu diberi pemerintahan
sendiri.
Menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat darurat, misalnya membangun
kembali perekonomian Eropa yang hancur dalam masa antarbellum.
PBB
a. Latar belakang
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang
beranggotakan negara-negara berdaulat yang bertujuan menghindar menghindari
perang dunia dan mala petaka kemanusiaan akibat perang. Piagam PBB
ditandatangani oleh delegasi 51 negara pada tanggal 26 Juni 1945. Dan Piagam PBB
mulai beroperasi pada tanggal 24 Oktober 1945. Seperti Liga Bangsa-Bangsa, tujuan
utama PBB adalah menjaga perdamain dan keamanan internasional, menyelesaikan
sengketa secara damai, melakukan tindakan kolektif,mencegah ancaman terhadap
perdamaian, mempromosikan kerjasama sosial ekonomi internasional dan hak asasi
manusia. Keanggotaan PBB terbuka bagi negara-negara yang cinta damai untuk
mendukung penyelesaian sengketa secara damai.
b. Tujuan
Tujuan utama dibentuknya PBB adalah untuk memelihara perdamaian dan keamanan
dunia serta kerjasama antar bangsa tanpa ada pengecualian. Tujuan tersebut dapat
dirinci kedalam tugas-tugas PBB sebagai berikut:
1. Menjamin perdamaian dan keamanan dunia
2. Mengembangkan hubungan persaudaraan antar bangsa dan persahabatan
3. Mengadakan kerjasama antar bangsa di dunia dalam menyelesaikan masalah
ekonomi, sosial, budaya, kemanusiaan, dan hak-hak asasi manusia
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia tanpa membedakan bangsa, ras,
agama, dan jenis kelamin
5. Menjadikan PBB sebagai pusat kegiatan yang harmonis antar bangsa dalam
mencapai tujuan bersama.
c. Prinsip – prinsip
Prinsip-prinsip PBB tercantum dalam pasal 2 ayat 1 – 7 sbb:

5. Ayat 1: Orang bersendikan pada prinsip-prinsip persamaan kedaulatan dari semua
anggota.
Ayat 2: Segenap anggota, untuk menjamin diperolehnya hak-hak dan manfaat
baginya yang timbul dari keanggotaannya, harus dengan setia memenuhi kewajibankewajiban yang diterima sesuai dengan Piagam ini.
Ayat 3: Setiap anggota harus menyelesaikan persengketaan internasional dengan jalan
damai & menggunakan cara-cara sedemikian rupa sehingga perdamaian & keamanan
internasional serta keadilan tidak terancam.
Ayat 4: Segenap anggota dalam hubungan internasional mereka, menjauhkan diri dari
tindakan mengancam atau menggunakan kekerasan terhadap integritas wilayah atau
kemerdekaan politik negara lain atau dengan cara apapun yang bertentangan dengan
tujuan-tujuan PBB.
Ayat 5: Semua anggota harus memberikan segala bantuan kepada PBB dalam suatu
tindakannya yang diambil sesuai dengan Piagam ini, & tidak akan memberikan
bantuan kepada suatu negara yang oleh PBB dikenakan tindakan 2 pencegahan atau
pemaksaan.
Ayat 6: Organisasi ini menjamin agar negara-negara bukan anggota PBB bertindak
dengan prinsip-prinsip ini demi perdamaian dan keamanan internasional.
Ayat 7: Tidak ada satu ketentuanpun dalam Piagam ini yang memberi kuasa kepada
PBB untuk mencampuri urusan yang pada hakekatnya termasuk urusan dalam negeri
suatu negara atau mewajibkan anggota-anggotanya untuk menyelesaikan urusanurusannya menurut ketentuan Piagam ini; akan tetapi prinsip ini tidak mengurangi
ketentuan mengenai penggunaan tindakan-tindakan pemaksaan seperti tercantum
dalam Bab VII.
d. Kebijakan – kebijakan yang dikeluarkan
PBB dan lembaga-lembaganya kebal terhadap hukum negara tempat mereka
beroperasi, menjaga ketidakberpihakan PBB sehubungan dengan negara tuan rumah
lan anggota.
Meskipun kemerdekaan mereka dalam hal kebijakan sumber daya manusia, PBB lan
lembaga-lembaganya secara sukarela menerapkan hukum-hukum negara-negara
anggota mengenai pernikahan sesama jenis, sehingga keputusan tentang status
karyawan dalam sebuah kemitraan sing sama-seks didasarkan pada kebangsaan. PBB
lan badan-badan perusahaan mengakui pernikahan sesama jenis hanya jika karyawan
adalah warga negara dari negara-negara sing mengakui perkawinan. Praktek ini tidak
khusus kanggo pengakuan perkawinan sesama jenis tapi mencerminkan praktek
umum PBB kanggo sejumlah masalah sumber daya manusia. Ini harus dicatat bahwa
meskipun beberapa lembaga memberikan manfaat terbatas pada mitra domestik staf
mereka lan bahwa beberapa lembaga tidak mengakui perkawinan sesama jenis atawa
kemitraan domestik staf mereka.
e. Struktur Organisasi

6. 1. Majelis Umum
Majelis umum merupakan lembaga tertinggi dalam organisasi PBB. Tugas Majelis
Umum PBB, yaitu:
a) Memberikan masukan kepada Dewan Keamanan tentang penyelesaian
masalah internasional
b) Menerima atau menolak keanggotaan baru
c) Memilih anggota-anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, Dewan
Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwakilan, Hakim Mahkamah Internasional, dan
Sekretaris Jendral
d) Menetapkan anggaran belanja PBB
2. Dewan Keamanan
Anggota Dewan Keamanan dibedakan menjadi dua, yaitu:
1) Anggota tetap Dewan Keamanan terdiri dari 5 negara besar (The Big Five),
yaitu Amerika Serikat, Inggris, Rusia, Cina, dan Prancis.
2) Anggota tidak tetap Dewan Keamanan, terdiri dari 10 negara yang dipilih
setiap 2 tahun sekali dalam siding Majelis Umum.
Tugas Dewan Keamanan PBB, yaitu:
1)
2)
3)
4)
Menyelidiki dan menyelesaikan pertikaian internasional
Memelihara perdamaian dan keamanan dunia
Menyampaikan usul untuk dibahas dalam Sidang Umum PBB
Mengirim pasukan keamanan PBB untuk mengawasi perdamaian di Negaranegara yang sedang berperang.
3. Dewan Ekonomi dan Sosial
4. Dewan Perwalian
Anggota Dewan Perwalian terdiri dari 6 negara, yaitu: Amerika Serikat, Inggris,
Prancis, Rusia, Cina, dan Australia. Tugas Dewan Perwalian:

7. Menjalankan pemerintahan atau pengawasan atas suatu Negara tertentu atau
daerah yang belum memiliki pemerintahan sendiri.
5. Mahkamah Internasional
Kedudukan
: di Den Haag, Belanda
Anggota
: 15 orang hakim yang dipilih oleh Majelis Umum atas
persetujuan Dewan Keamanan
Tugas
: mengadakan pengadilan yang ditimbulkan oleh persengketaan
internasional
6. Sekretaris Jendral
Kedudukan
: di New York, Amerika Serikat
Tugas
: melaksanakan administrasi PBB dan membuat laporan
tahunan kegiatan PBB untuk Majelis Umum
f. Mekanisme kerja
Pada tahun 1945, para pendiri PBB mempertimbangkan Dewan Keamanan sebagai
mekanisme untuk mencegah dan memberhentikan agresi yang dilakukan negara satu
terhadap negara yang lain. Pada 45 tahun pertama keberadaannya, Perang Dingin
melumpuhkan kinerja Dewan Keamanan karena negara-negara anggota Dewan
Keamanan saling bertentangan. Setelah Perang Dingin, peran Dewan Keamanan
menjadi lebih penting di dalam komunitas internasional.
Dewan Keamanan mengadakan pertemuan pertamanya pada 17 Januari 1946 di
Church House, London. Sejak pertemuan pertamanya, Dewan Keamanan telah
berkedudukan tetap di Markas Besar PBB di New York. Dewan Keamanan juga
melakukan pertemuan di berbagai kota, seperti di Addis Ababa, Ethiopia pada tahun
1972, di Panama City, Panama, dan di Jenewa, Swiss pada tahun 1990.
g. Keberhasilan menjalankan perannya
Persoalan internasional yang berhasil ditangani oleh LBB antara lain:
 Diadakan berbagai konperensi internasional yang sangat bermanfaat baik
mengenai masalah ekonomi, perdagangan maupun kesehatan.
 Dibidang pembinaan LBB berhasil mengumpulkan ,mendaftar , menyusun dan
mengumumkan perjanjian-perjanjian internasional.
 Dibidang kemanusiaan LBB berhasil memberi bantuan kepada para korban
perang, menggulangi perdagangan wanita dan anak-anak.

Tujuan:
Sama-sama merupakan lembaga kerjasama internasiolanl atau
antar bangsa di berbagai bidang dan berusaha menciptakan
suasana dunia yang aman dan damai. (Suatu lembaga yang
bertujuan untuk menciptakan suatu keamanan dan kedamaian
di dunia)