Dokumen ini membahas tentang kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Ia mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar, sedangkan pengangguran adalah orang yang tidak bekerja tetapi mencari pekerjaan. Dokumen ini juga menjelaskan penyebab kemiskinan dan pengangguran serta program-program pemerintah untuk mengatasinya seperti padat karya, bantuan tunai, dan koperasi.

1. MAKALAH KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN
BAB l
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
Tujuan akhir pembangunan nasional adalah “mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia”. Karena ini merupakan sila terakhir pancasila, maka kita selalu menekankan bahwa
setiap upaya pembangunan harus selalu merupakan upaya pengamalan pancasila. Mengamalkan
pancasila sebagai ideology bangsa berarti bahwa setiap sila harus dapat kita amalkan yaitu: sila
pertama dan kedua sebagai landasan moralnya, sila ketiga dan sila keempat sebagai cara atau
metode kerjanya, dan sila kelima sebagai tujuan akhir dari pengamalannya.
Tidak diragukan bahwa pembangunan nasional kita dewasa ini memang masih belum sampai
pada tujuan akhir yaitu keadilan sosial, karena kemakmuran (nominal) masyarakat yang
meskipun rata-rata sudah meningkat 10-15 kali dalam periode hamper 30 tahun, belum dinikmati
oleh semua orang secara benar-benar merata. Bahkan ada ketimpangan ekonomi dan
kesenjangan sosial yang besar antara mereka yang kaya, yang sudah mampu menikmati
kemakmuran dan kesejahteraan yang tinggi, dengan mereka yang masih pada tahap rata-rata atau
bahkan dibawah rata-rata. Dan di bawah tingkat pendapatan rata-rata ini masih cukup banyak
warga bangsa kita yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Demokrasi ekonomi bukanlah sekedar cara mengatur sistem perekonomian tetapi sekaligus pada
tercapainya hasil akhir pelaksanaan sistem ekonomi (yang berdasar atas asas) kekeluargaan.
Artinya, pelaksanaan sistem ekonomi kekeluargaan yang bermoral pancasila harus menghasilkan
kemakmuran masyarakat seluruhnya secara merata. Inilah yang dimaksud dengan kesejahteraan
sosial. Masyarakat sejahtera adalah masyarakat yang makmur dan sekaligus pembagiannya
merata (adil dan makmur).
Penilaian atas keberhasilan pembangunan nasional kita dapat dilakukan dengan mengadakan
penilaian atas keberhasilan pelaksanaan Trilogo Pembangunan yaitu pemerataan, pertumbuhan
dan stabilitas ekonomi nasional. Namun pada kenyataannya masalah-masalah seperti kemiskinan
dan pengangguran atau kesempatan kerja belum dapat di atasi dengan baik oleh pemerintah.
Dalam undang-undang telah disebutkan bahwa sistem perekonomian berdasar atas asas
kekeluargaan, yang berarti bahwa sumber daya alam yang merupakan“pokok-pokok
kemakmuran rakyat” dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat. Banyak program-program yang sudah dilakukan pemerintah namun masalah-masalah
terutama masalah ekonomi belum juga dapat teratasi dengan baik.
Melihat masalah-masalah diatas penulis tertarik untuk membuat tugas akhir dengan judul
“mengentaskan masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia”.

2. Pemerintah harus lebih tanggap dalam mengatasi masalah ekonomi yang selama ini melilit
bangsa Indonesia. Masalah-masalah seperti ini haruslah di atasi secara langsung dengan
bersosialisasi dengan rakyat secara langsung. Tidak hanya bergantung pada orang-orang yang
telah dipercaya untuk mengatasi masalah ekonomi Negara, namun juga harus dilakukan
peninjauan secara langsung mengenai proyek atau program yang akan dilaksanakan.
Di Indonesia banyak sekali jumlah pengangguran bahkan sarjana sekalipun juga banyak yang
menganggur. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah seharusnya dapat
dimanfaaatkan dengan tepat guna, bukan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun
golongan.
Pembangunan dan pengembangan sumber daya manusia memerlukan komitmen yang sangat
tinggi dan jangka waktu yang panjang. Proses pengembangan itu merupakan proses
pemberdayaan yang sangat sulit, harus dilakukan secara bertahap dan diikuti oleh semua yang
terlibat, terutama para peserta yang dibangun, tanpa bisa diwakilkan. Karena kualitas keluarga
indonesiayang relative rendah, maka pemberdayaan SDM itu dilakukan dengan pertama-tama,
atau minimal sekaligus, memberdayakan keluarga sebagai lembaga yang pertama dan utama dari
setiap insan anggotanya. Dalam proses pengembangan anggota keluarganya, maka keluarga akan
memegang peranan yang sangat menentukan.
B. RUMUSAN MASALAH
Seperti yang telah diuraikan pada latar belakang di atas dapat diambil rumusan masalah sebagai
berikut ;
1. Apa definisi kemiskinan dan pengangguran?
2. Bagaimana keadaan kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
3. Apa yang menjadi masalah kemiskinan dan pengangguran di Indonesia?
4. Program apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk mengentaskan masalah kemiskinan dan
pengangguran di Indonesia?

3. BAB ll
PEMBAHASAN
A. Definisi Kemiskinan dan Pengangguran
Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan seperti
makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan
oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan
pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara
subyektif dan komparatif, sementara yang lain melihatnya dari segi moral dan evaluative, dan
yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan.
Sedangkan pengangguran adalah seseorang yang tergolong angkatan kerja yang tidak bekerja
baik dalam arti mendapatkan upah atau bekerja mandiri, kemudian mencari pekerjaan dalam arti
mempunyai kegiatan aktif dan ingin mendapat pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya.
Masalah pengangguran yang menyebabkan tingkat pendapatan nasional dan tingkat kemakmuran
masyarakat tidak mencapai potensi maksimal yaitu masalah pokok makro ekonomi yang paling
utama.
Kemiskinan memang menjadi problem serius yang membelit bangsa-bangsa di dunia, termasuk
Indonesia. Ketimpangan ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, serta penguasaan aset-aset
ekonomi oleh kalangan tertentu, adalah sebagian penyebab kemiskinan. Pertanyaan sekarang,
apa yang bisa dilakukan pemerintah maupun perusahaan untuk mengurangi angka kemiskinan?
Mampukah program tanggung jawab sosial pemerintah maupun perusahaan menjadi salah satu
solusi penting dalam upaya mengurangi angka kemiskinan?. Mengurangi kemiskinan dan
pengangguran adalah tugas semua pemangku kepentingan (stakeholder), yaitu pemerintah
termasuk pemda, perusahaan, masyarakat, akademisi, dan lain-lain sebagainya. Program ini akan
berjalan efektif jika semua pihak duduk bersama tanpa ada kecurigaan. Yang selama ini terjadi,
kurang adanya koordinasi diantara lembaga-lembaga tersebut. Setiap departemen pemerintah,
mempunyai program pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Namun tidak ada koordinasi
yang jelas. Akibatnya mereka seakan berjalan sendiri-sendiri. Kalau ada yang mengkoordinir,
seperti perusahaan holding misalnya, maka hasilnya akan lebih efektif.
Untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran, yang perlu dilakukan adalah memberdayakan
masyarakat. Ini akan lebih efektif dibandingkan hanya memberikan bantuan yang sifatnya sesaat.
Yang dibutuhkan adalah pemberian akses kepada masyarakat tersebut. Ini kurang dilakukan
pemerintah, pemerintah perlu diberi akses kepada masyarakat dibanding ekonomi, sosial, budaya
dan sebagainya. Mereka harus dibantu untuk bisa mencari makan sendiri. Jadi jangan hanya
diberi makan. Intinya adalah buatlah program-program pemberdayaan yang berkesinambungan.
Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor
pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk
mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran
dan kemiskinan. Seharusnya tidak semua masalah kemiskinan menjadi tanggung jawab

4. pemerintah. Rasanya tidak fair kalau seluruhnya dibebankan hanya kepada pemerintah.
Masyarakat, terutama golongan yang mampu juga secara sukarela diharapkan dapat
berkontribusi mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di negeri ini.
Progam mengatasi kemiskinan yang paling murah adalah si kaya membantu si miskin atau si
pandai membantu yang bodoh. Idealisme dan pengorbanan yang diperlukan untuk mengatasi
kemiskinan di negeri ini bukan sesuatu yang berada di menara gading dan bukan pula yang
diada-adakan. Idealisme dan pengorbanan tersebut sesungguhnya adalah sebuah realita yang
sudah terjadi di masyarakat.
B. Penyebab Masalah Pengangguran Dan Kemiskinan
Pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali sedang mencari kerja,
bekerja kurang dari 2 hari dalam seminggu atau seseorang yang sedang berusaha mendapatkan
pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding
dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran sering kali
menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan
pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan
masalah-masalah lainnya.
Dinegara-negara berkembang seperti Indonesia dikenal istilah pengangguran terselubung,
dimana pekerjaan yang semestinya bisa dilakukan dengan tenaga sedikit dilakukan oleh lebih
banyak orang. Masalah ketenagakerjaan di Indonesia sekarang ini sudah mencapai kondisi yang
cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah penganggur dan setengah penganggur yang besar
pendapatanrelatif rendah dan kurang merata. Sebaliknya pengangguran yang tinggi merupakan
pemborosan sumber daya dan potensi yang ada, menjadi beban keluarga dan masyarakat, sumber
utama kemiskinan, menghambat pembangunan dalam jangka panjang.
Pembangunan bangsa Indonesia kedepan sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia
Indonesia yang sehat fisik dan mental serta mempunyai ketrampilan dan keahlian kerja, sehingga
mampu membangun keluarga yang bersangkutan untuk mempunyai pekerjaan dan penghasilan
yang tetap dan layak sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup, kesehatan, pendidikan
anggota keluarganya.
Pengangguran di Indonesia terjadi disebabkan antara lain yaitu karena jumlah lapangan kerja
yang tersedia lebih kecil dari pencari kerja. Juga kompetensi pencari kerja tidak sesuai dengan
pasar kerja. Selain itu juga karena efektifnya informasi pasar kerja bagi para pencari kerja.
Fenomena pengangguran juga berkaitan erat dengan terjadinya pemutusan hubungan kerja
disebabkan antara lain; perusahaan menutup atau mengurangi bidang usahanya akibat krisis
ekonomi atau keamanan yang kurang kondusif, peraturan yang menghambat investasi, hambatan

5. dalam proses ekspor impor.
Padahal perang melawan kemiskinan sudah ditabuh sejak lama di negri ini. Di Orde Baru
misalnya, pemerintah menggalangberbagai sarana dan cara untuk mengatasi kemiskinan.
Pembangunan fisik digenjot diberbagai bidang, pertumbuhan ekonomi menjadi fokus perhatian,
investasi asing digalakkan, berbagai jenis skema kredit investasi kecil dan kredit
modal kerja digelar, bahkan hutang luar negri pun ditempuh sebagai altrnatif untuk menopang
idea of progress bernama pembangunan.
Akan tetapi karena keberpihakan ideologis pemerintah tidak jelas, pembangunan ala Orde Baru
itu tidak bisa sepenuhnya bisa dirasakan rakyat lapis bawah. Masalahnya sekarang apakah para
elite, politisi, dan birokrat kita mempunyai keberpihakan ideologis untuk melawan kemiskinan?
Adakah komitmen tegas dari para penentu kebijakan Negara untuk memberantas KKN secara
radikal? Jika Negara tidak sanggup menyatakan perang terhadap kemiskinan, gagal dalm
memerangi korupsi, dan tetap malas melaksanakan agenda reformasi sebagai perintah konstitusi
maka kemiskinan bangsa mungkin akan menjadi simbol abadi negeri ini.
C. Program Pemerintah Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran.
Krisis ekonomi saat ini telah menggugah pemerintah dan berbagai lembaga pembangunan
internasional seperti Bank Dunia dan lain-lain untuk berperan aktif mengentaskan kemiskinan
dan pengagguran rakyat melalui berbagai program baru seperti padat karya. Jaring pengaman
sosial/JPS (Social Safety Net), proyek penanggulangan kemiskinan diperkotaan (Urban Poverty
Crisis Alleviation), program untuk anak jalanan, dan masih banyak bantuan-bantuan dari
pemerintah kepada rakyat, seperti BLT (bantuan langsung tunai) , BOS (bantuan operasional
sekolah) yang dilakukan untuk mengatasi masalah pendidikan di Indonesia, karena anak-anak
Indonesia diwajibkan mengenyam pendidikan minimal 9 tahun yang biasanya dikenal sebagai
wajib belajar 9 tahun.
Koperasi banyak di dirikan oleh pemerintah di daerah-daerah dengan tujuan agar rakyat mampu
membuat usaha mikro ataupun makro dilingkungan tempat tinggalnya. Selain itu program yang
lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan memberikan JAMPERSAL (jaminan
persalinan) diberbagai puskesmas dengan tujuan untuk memudahkan proses persalinan pada
warga yang kurang mampu. Pemerintah juga memberlakukan program KB dengan tujuan untuk
mengurangi tingkat kepadatan penduduk di Indonesia. Dan masih banyak lainnya program yang
diberikan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi terutama mengenai masalah
kemiskinan dan pengangguran yang merupakan masalah yang sulit untuk diberantas.
Kebijakan Pemerintah Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Indonesia
Berikut Ini Adalah Daftar Program-Program Pemerintah Dalam Menanggulangu kemiskinan Di
Indonesia:
– Menaikan anggaran untuk program-program yang berkaitan langsung maupun tidak langsung
dengan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran dilaksanakan dengan pendekatan
pemberdayaan berbasis komunitas dan kegiatan padat karya

6. - Mendorong APBD provinsi, kabupaten dan kota pada tahun-tahun selanjutnya untuk
meningkatkan anggaran bagi penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja
– Tetap mempertahankan program lama seperti:
a) BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
b) RASKIN (Beras Miskin)
c) BLT (Bantuan Langsung Tunai)
d) Asuransi Miskin, dsb
- Akselerasi pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga khususnya harga beras (antara lain:
menjaga harga beras dipasaran tidak lebih dari Rp.5000,- per Kg)
- Memberikan kewenangan yang lebih luas kepada masyarakat dalam pengambilan keputusan
pembangunan
- Sinergi masyarakat dengan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan
- Mendayagunakan potensi dan sumberdaya lokal sesuai karakteristik wilayah
- Menerapkan pendekatan budaya lokal dalam proses pembangunan
- Prioritas kelompok masyarakat paling miskin dan rentan pada desa-desa dan kampungkampung paling miskin
- Open Menu: kelompok masyarakat dapat menentukan sendiri kegiatan pembangunan yang
dipilih tetapi tidak tercantum dalam negative list
- Kompetitif: desa-desa dalam Kecamatan haus berkompetisi untuk memperbaiki kualitas
kegiatan dan cost effectiveness
- PPK, P2KP, PPIP SPADA dan diperkuat program-program kementrian/lembaga
- Program Keluarga Harapan (PKH), berupa bantuan khusus untuk pendidikan dan kesehatan
- Program pemerintah lain yang bertujuan meningkatkan akses masyarakat miskin kepada
sumber permodalan usaha mikro dan kecil, listrik pedesaan, sertifikasi tanah, kredit mikro, dll.
- Program Pengembangan Bahan Bakar Nabati (EBN). Program ini dimaksudkan untuk
mendorong kemandirian penyediaan energi terbaukan dengan menumbuhkan “Desa Mandiri
Energi”.
- Penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi dan reformasi birokrasi.
- Percepatan pembangunan infrastruktur
- Pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir
- Revitalisai pertanian, perikanan, kehutanan, dan perdesaan
- Peningkatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian
konflik
- Peningkatan aksesbilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan
- Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri)
Inilah Enam Program Pemerintah untuk Rakyat Miskin.
BAB lll

7. KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan yang dapat dipetik dari masalah diatas adalah sebagai berikut ;
1. Banyak program yang dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah perekonomian yakni
mengenai masalah kemiskinan dan pengangguran namun pada kenyataannya hasil yang dicapai
tidak sesuai yang diharapkan.
2. Banyak pengangguran yang ada di Indonesia karena kurangnya lapangan pekerjaan yang ada
dan ketidaksesuaian antara tingkat pendidikan yang dibutuhkan dan yang tersedia yang
menyebabkan bertambahnya kemiskinan di Indonesia.
3. Pembangunan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh pemerintah pada dewasa ini di sektor
pertanian, perikanan, perkebunan, industri dan pertambangan, hakekatnya ditujukan selain untuk
mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi, juga dimaksudkan untuk mengatasi pengangguran
dan kemiskinan.
4. Dampak pengangguran terhadap perekonomian suatu Negara tujuan akhir pembangunan
ekonomi suatu Negara pada dasarnya adalah meningkatkan kemakmuran masyarakatdan
pertumbuhan ekonomi agar stabil dan dalam keadaan naik terus. Jika tingkat pengangguran
disuatu Negara relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan
ekonomi yang telah dicita-citakan.