Ringkasan dokumen tersebut adalah sebagai berikut:
1. Dokumen tersebut membahas kebijakan perdagangan Indonesia dalam mendukung ketahanan, keamanan, dan kemandirian pangan nasional.
2. Beberapa kebijakan yang diusulkan antara lain meningkatkan kualitas ekspor, membuka akses pasar baru, mengatur impor untuk beberapa komoditas, serta menetapkan harga pembelian pemerintah.
3. Masih belum ter
KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
1. KEBIJAKAN PERDAGANGAN DALAM
MENDUKUNG KEMANDIRIAN PANGAN
Oleh
Dr. Deddy Saleh
Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan
Simposium Nasional Ketahanan, Keamanan,
Kemandirian Pangan – IKAPERTA UNSRI,
Palembang, 27 Oktober 2012
2. DEFINISI, Menurut UU Pangan
• Ketahanan Pangan: adalah kondisi terpenuhinya Pangan bagi negara sampai
dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup,
baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan
terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara
berkelanjutan.
• Kemandirian Pangan: adalah kemampuan negara dan bangsa dalam
memproduksi Pangan yang beraneka ragam dari dalam negeri yang dapat
menjamin pemenuhan kebutuhan Pangan yang cukup sampai di tingkat
perseorangan dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam, manusia,
sosial, ekonomi, dan kearifan lokal secara bermartabat.
• Keamanan Pangan: adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk
mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda
lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan
manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya
masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
2
6. POLA KONSUMSI & RASIO KETERGANTUNGAN IMPOR
POLA KONSUMSI NASIONAL
Sumber: Kementerian Kesehatan Riskesdas 2010
(ideal:15%)
13.3%
25.6%
(ideal: 25%) 61%
(ideal: 60%)
RASIO KETERGANTUNGAN IMPOR
Tahun (dalam %)
Komoditi
2008 2009 2010 2011
Beras 1,2 1,0 2,3 7,9
Daging Sapi 10,4 14,2 17,2 12,2
Kedelai 60,1 57,4 65,8 71,1
Gula 34,4 51,3 52,3 60,3
Sumber: Riskesdas, Ditjen Peternakan dan BPS (diolah)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
6
7. Kondisi Jatuhnya Harga Komoditas Hortikultura “terpopuler”
Produksi/tahun : 1.378.000 ton
Kebutuhan : 800.000 ton
Surplus : 578.000 ton
Produksi/tahun : 1.060.000 ton
Kebutuhan : 479.000 ton
Surplus : 581.000 ton
Produksi/tahun : 1.050.000 ton
Kebutuhan : 935.000 ton
Sumber : BPS, 2011
Surplus : 115.000 ton
o Pada periode setelah musim penghujan, maka secara bersamaan produk hortikultura
seperti bawang dan cabe yang sifatnya perishable/mudah rusak ini mengalami panen
besar-besaran dan melimpah di pasar yang menyebabkan harga yang tidak kompetitif;
o Komoditi bawang dan cabe ini sebenarnya mengalami surplus produksi, tinggal
bagaimana mengatur pasokan atau pendistribusian secara efektif.
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
7
8. ALTERNATIF KEBIJAKAN PERDAGANGAN PRODUK
PERTANIAN
ALTERNATIF KEBIJAKAN EKSPOR
1. PENINGKATAN KUALITAS PRODUK EKSPOR > HILIRISASI
2. MEMBUKA AKSES PASAR > DIFENSIF DAN OFENSIF
3. PROMOSI EKSPOR
4. DIVERSIFIKASI PRODUK DAN TUJUAN EKSPOR
5. PENGENDALIAN EKSPOR (a.l. Bea Keluar, Larangan)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
8
9. ALTERNATIF KEBIJAKAN PERDAGANGAN PRODUK
PERTANIAN...................cont..
ALTERNATIF KEBIJAKAN IMPOR:
1. LARANGAN IMPOR (Karena alasan penyakit/keamanan)
2. PENGATURAN IMPOR DENGAN BEA MASUK
3. PENGATURAN IMPOR DENGAN KUOTA
4. PENGATURAN IMPOR DENGAN PERIJINAN DAN PERSYARATAN
TEKNIS (Standard, SPS dan Karantina)
5. BEBAS IMPOR
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
9
10. KEBIJAKAN PADA BEBERAPA KOMODITI PANGAN UTAMA
1. BERAS > Target Surplus 10 Juta Ton Tahun 2014
1. Larangan Impor (kecuali oleh Bulog dan Jenis Beras Khusus)
2. Penetapan HPP (Harga Pembelian Pemerintah > Subsidi)
3. Impor Bulog, hanya untuk Stok (OP, Raskin, Bencana Alam)
2. GULA > Target Swasembada Tahun 2014
1. Pengembangan industri rafinasi (substitusi impor)
2. Pengaturan Tataniaga Impor Gula (raw sugar vs GKP)
3. Penetapan HPP (Dana Talangan dari Pedagang)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
10
11. KEBIJAKAN PADA BEBERAPA KOMODITI PANGAN UTAMA
...............Cont..............
3. DAGING > Target Swasembada Tahun 2014
1. Pengaturan Tataniaga Impor
2. Penetapan Kuota Impor (Sapi Hidup dan Daging Sapi)
3. KEDELE > Target Swasembada Tahun 2014
1. Pengaturan Tataniaga Impor
2. Penetapan HPBeli dan HPJual (Subsidi Pemerintah)
3. JAGUNG
1. Tidak ada pengaturan (bebas Impor)
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
11
12. KEBIJAKAN PADA BEBERAPA KOMODITI PANGAN UTAMA
...............Cont..............
6. HORTIKULTURA
1. Pengaturan Tataniaga Impor
2. Peraturan Teknis
3. Pembatasan Pelabuhan Masuk
4. Penetapan Kuota dan Waktu Impor (melalui RIPH)
6. MINYAK SAWIT
1. Hilirisasi
2. Pengaturan Ekspor melalui Bea Keluar
6. KAKAO
1. Peningkatan Produksi dengan Gernas (Subsidi Pemerintah)
2. Hilirisasi
3. Pengaturan Ekspor melalui Bea Keluar
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
12
13. KESIMPULAN
1. Masih belum hilangnya masalah ketersediaan pangan di dunia
> Korelasi Positif dengan situasi Energi
2. Akurasi data dan keterbatasan lahan yang mengganggu
3. Kebijakan yang digunakan spesifik tergantung produknya,
tidak bisa “one fit for all”
4. Kondisi infrastruktur yang tidak memadai menjadi penyebab
utama dari masalah dalam pendistribusian
5. Ketahanan Pangan dan Keamanan Pangan relatif tercapai, tapi
belum ada Kemandirian Pangan > (Impor beberapa produk
Pangan)
6. What next ?
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia
13