Makalah ini membahas tentang hak dan kewajiban negara/pemerintah dan warga negara dalam Islam. Pembahasan mencakup pengertian hak dan kewajiban, hak dan kewajiban warga negara dalam Islam seperti hak politik dan hak umum, serta hak dan kewajiban negara/pemerintah sesuai UUD 1945.

1. 1
HHAAKK--HHAAKK DDAANN KKEEWWAAJJIIBBAANN PPEEMMEERRIINNTTAAHH
((NNEEGGAARRAA))
DDII SSUUSSUUNN
OO
LL
EE
HH
FFaakkhhrruull RRiizzaall//444411330077550000
DDoosseenn PPeemmbbiimmbbiinngg
HH.. EEddii DDaarrmmaawwiijjaayyaa,, SS..AAgg.. MM..AAgg..
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
JURUSAN PMI-KESOS
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DDAARRUUSSSSAALLAAMM--BBAANNDDAA AACCEEHH

2. 2
KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat
dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul: “Hak-hak
dan Kewajiban Pemerintahan (Negara)”
Penulis menyadari bahwa makalah yang kami buat ini sangat jauh dari kesempurnaan,
oleh karena itu penulis mohon kritik serta saran dari semua pihak yang bersifat membangun,
serta menjadi pembelajaran baru bagi penulis sendiri demi tercapainya kesempurnaan
makalah ini.
Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah
berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir, semoga makalah ini
dapat memberikan informasi dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan tentang
“ Fiqh Sosial” bagi kita semua.
Amin YaRabbal ‘alamin.
Darussalam, 22 April 2015
Penulis.

3. 3
DAFTAR ISI
Kata Pengantar.................................................................................................................
Daftar Isi..........................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN...............................................................................................
A. Latar Belakang ...................................................................................................
B. Rumusan Masalah................................................................................................
C. Tujuan Penulisan..................................................................................................
D. Sistematika Penulisan...........................................................................................
BAB II PEMBAHASAN ...............................................................................................
A. Pengertian Hak Dan Kewajiban...........................................................................
B. Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Islam...............................................
C. Hak Dan Kewajiban Negara/Pemerintah .............................................................
D. Pasal 27 Ayat 2 Uud 1945 Dan Hubungan Dengan Warga Negara....................
BAB III PENUTUP........................................................................................................
A. Kesimpulan...........................................................................................................
B. Saran....................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA.....................................................................................................

4. 4
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pemimpin Negara Islam (atau Negara) berkewajiban untuk mendidik dan membimbing
rakyat dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini menuju kehidupan akhirat yang
kekal. Negara juga berkewajiban untuk menjaga kemaslahatan umum. Secara singkat
kewajiban-kewajiban tersebut dapat diungkapkan dalam kalimat hirasat al-din wa siyasat al-
dunya.
Pemimpin Negara merupakan penguasa tertinggi di negara tersebut. Kekuasaan tertinggi
ini harus betul-betul dimanfaatkan untuk mencapai kebaikan bersama. Jika kekuasaan ini
diselewengkan atau disia-siakan maka akan timbullah berbagai kerusakan. Betapa vitalnya
posisi pemimpin negara sampai-sampai Nabi bersabda bahwa baik buruknya umat ditentukan
oleh dua golongan : ‘umara (pemimpin) dan ulama.1
B. Rumusan Masalah
Ada pun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah , sebagai berikut :
a. Apa yang Dimaksud Dengan Hak dan Kewajiban.
b. Apa Hak dan Kewajiban Negara/Pemerintah.
C. Tujuan Penulisan
Ada pun tujuan penulisan makalah, sebagai berikut :
a. Mengetahui pengertian hak dan kewajiban warga negara.
b. Mengetahui Fungsi dan Tanggung Jawab warga negara.
c. Mengetahui tentang apa saja yang menjadi Hak dan Kewajiban sebagai warga Indonesia.
D. Sistematika Penulisan
Makalah ini terdiri atas tiga Bab, yaitu Bab I, Bab II dan Bab III. Bab I merupakan
pendahuluan dari makalah ini. Bab I terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan
penulis, dan sistematika penulisan. Bab II Membahas pengertian tentang hak, kewajiban dan
hak dan kewajiban negara/pemerintah dan segala penilaian penulis terhadap topic yang
dibahas. Bab III berisi simpulan dan saran dari makalah ini. Bab ini merupakan rangkuman
dari semua hal yang dibahas dalam makalah ini. Selain itu beberapa saran dari penulis kepada
pihak-pihak tertentu juga terdapat dalam bagian ini.
1 Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah,Fiqh Muamalah(Bogor:Ghalia Indonesia,2011), hal: 31

5. 5
BAB II
PEMBAHASAN
A. Pengertian Hak dan Kewajiban
Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia.
Ketika mereka berhubungan dengan orang lain, maka akan timbul hak dan kewajiban yang
mengikat keduanya. Dalam hal jual beli misalnya, ketika kesepakatan telah tercapai, maka
akan muncul hak dan kewajiban. Yakni, hak pembeli untuk menerima barang, dan kewajiban
penjual untuk menyerahkan barang. Atau, kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga
barang (uang), dan hak penjual untuk menerima uang. Dalam konteks ini, akan dibahas
segala sesuatu yang terkait dengan hak.
Kata hak berasal dari bahasa Arab 'haqq' yang memiliki beberapa makna. Di antaranya,
hak bermakna 'ketetapan' atau 'kewajiban' hal ini bisa dipahami dari firman Allah dalam QS.
Al Anfal:8 atau juga dalam QS. Yunus:35.2
Secara istilah, hak memiliki beberapa pengertian dari para ahli fiqh. Menurut ulama
kontemporer Ali Khofif, hak adalah sebuah kemashlahatan yang boleh dimiliki secara syar'i.
Menurut Mustafa Ahmad Zarqa , hak adalah sebuah keistimewaan yang dengannya syara'
menetapkan sebuah kewenangan (otoritas) atau sebuah beban (taklif).
Dalam definisi ini, hak masuk dalam ranah religi, yakni hak Allah atas hamba-Nya untuk
beribadah, seperti shalat, puasa, zakat dan lainnya. Atau juga masuk dalam hak kehidupan
madani, seperti hak kepemilikan, atau hak yang bersifat etik, seperti hak untuk ditaati bagi
orang tua, hak untuk dipatuhi seorang isteri bagi seorag suami. Atau juga masuk dalam ranah
publik, seperti hak pemerintah untuk dipatuhi rakyatnya, atau hak-hak finansial, seperti hak
menerima nafkah, dan lainnya.3
Kata kewenangan dalam defiisi di atas, adakalanya berhubungan dengan seseorang,
seperti hak untuk dirawat (hadlanah) atau juga berhubungan dengan sesuatu yang definitif,
seperti hak kepemilikan. Sedangkan kata 'taklif'adakalanya merupakan sebuah kewajiban atas
2 Ibid hal: 32-33
3 A. Djazuli, Fiqh Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah, Jakarta, Kencana, 2003, hlm.
110.

6. 6
diri manusia yang bersifat finansial, seperti membayar hutang, atau merealisasikan sebuah
tujuan tertentu, seperti seoarang pekerja yang harus menyelesaikan pekerjaannya.
Dalam ajaran islam, hak adalah pemberian ilahi yang disandarkan pada sumber-sumber
yang dijadikan sebagai sandaran dalam menentukan hukum-hukum syara' . Dengan demikian,
sumber hak adalah kehendak atau ketentuan hukum syara'. tidak akan ditemukan sebuah hak
syar'i tanpa adanya dalil syar'i yang mendukungnya.
Dengan demikian, sumber hak adalah Allah SWT, karena tiada hakim selain dia, tiada
dzat yang berhak untuk mensyariatkan sesuatu, selain Allah.Tiada syariat yang dijalankan
manusia, kecuali syariat-Nya. Untuk itu, manusia memiliki kewajiban untuk menghormati
hak orang lain. Di samping itu, pemilik hak harus menggunakan haknya secara proporsional,
sehingga tidak menimbulkan kemudlaratan bagi orang lain.4
B. Hak dan Kewajiban Warga Negara Dalam Islam
Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu sama lain , sehingga dalam
praktik harus dijalankan dengan seimbang . Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan
mutlak untuk didapatkan oleh individu sebagai anggota warga negara sejak masih berada
dalam kandungan , sedangkan kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi
individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan
akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut . Jika hak dan kewajiban tidak
berjalan secara seimbang dalam praktik kehidupan , maka akan terjadi suatu ketimpangan
yang akan menimbulkan gejolak masyarakat dalam pelaksanaan kehidupan individu baik
dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , maupun bernegara.
Negara bertanggung jawab atas kemaslahatan kehidupan rakyatnya, baik dari sisi agama,
sosial ekonomi, keamanan dan ketertiban, serta keadilan. Kalau kita mencermati Negara Ideal
Madinah maka kita akan tercengang : betapa bertanggungjawabnya Negara atas rakyatnya !!!
Sebuah contoh : ketika keuangan Madinah sudah cukup memadahi, Nabi selaku kepala
negara menjamin hutang-hutang setiap warganya yang meninggal dunia dengan
meninggalkan hutang.5
Rakyat, sebagaimana Negara, juga mempunyai kewajiban-kewajiban. Secara umum
kewajiban rakyat adalah taat kepada Negara selama tidak untuk bermaksiat kepada Allah.
4 Ghufron A dan Mas ‘Adi, Fiqh Muamalah Kontektual (Jakarta:PT Raja Grafindo Perdana,2002), hal: 68
5 Dedi Karsono, Tinjauan Strategis Dalam Berbangsa dan Bernegara , (jakarta: Penerbit PT. Grasindo, 1999 Jakarta

7. 7
Diantara penyebab terjadinya berbagai tragedi pada masa kekhalifahan Ali ibn Abu Thalib
adalah ketidaktaatan dan pembangkangan rakyat. Prahara tersebut hendaknya menjadi
pelajaran bagi umat Islam sesudahnya.
Hal lain yang perlu dipahami ialah bahwa Islam senantiasa menekankan kepada setiap
umatnya untuk menunaikan kewajiban-kewajibannya. Apabila setiap pihak menunaikan
kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap
pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan
sendirinya tanpa perlu dituntut.
Secara lebih terperinci, berikut ini akan diuraikan tentang hak-hak warganegara dalam
Negara Islam dan hak-hak Negara (khalifah). Hak-hak warganegara dalam Negara Islam bisa
dibedakan atas Hak-hak Politik dan Hak-hak Umum. 6
1. Hak-hak Politik Warganegara
Adapun hak-hak politik warganegara antara lain yaitu :
a. Hak Memilih (Haqq al-Intikhab)
b. Hak untuk Diajak Bermusyawarah (Haqq al-Musyawarat)
c. Hak Mengawasi / Mengontrol (Haqq al-Muraqabat).
d. Hak Menurunkan Khalifah (apabila keadaan mengharuskan) (Haqq al-‘Azl)
e. Hak untuk Mencalonkan (Haqq al-Tarsyih)
f. Hak untuk Dipilih / Memangku Jabatan-jabatan Umum (Haqq Tawalliy al-Wazha-if
al-‘Ammat)
2. Hak-hak Umum Warganegara
a. Hak Persamaan (Al-Musawat)
b. Hak Kebebasan (Al-Hurriyyat)
c. Hak Menuntut Ilmu / Mendapatkan Pengajaran
d. Hak Memperoleh Tanggungan (Al-Kafalat) dari Negara
Hak adalah segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu
sebagai anggota warga negara sejak masih berada dalam kandungan . Hak pada umumnya
didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban .7
6 http://id.wikipedia.org/wiki/Hak, http://id.wikipedia.org/wiki/Kewajiban
7 http://dangstars.blogspot.com/2013/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara-indonesia.html

8. 8
Kewajiban adalah segala sesuatu yang dianggap sebagai suatu keharusan / kewajiban
untuk dilaksanakan oleh individu sebagai anggota warga negara guna mendapatkan hak yang
pantas untuk didapat. Kewajiban pada umumnya mengarah pada suatu keharusan / kewajiban
bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat
pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut .
Kewajiban warga negara berdasarkan UUD 1945 :
Membayar pajak.
Membela pertahanan dan keamanan.
Menghormati hak asasi.
Menjunjung hukum dan pemerintahan.
Ikut serta membela negara.
Tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh UU.
Wajib mengikuti pendidikan dasar.
C. Hak dan Kewajiban Negara/ Pemerintah
Hak dan kewajiban negara adalah menggambarkan apa yang seharusnya diterima dan
dilakukan oleh negara atau pemerintah dalam melindungi dan menjamin kelangsungan
kehidupan negara serta terwujudnya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana tercantum
dalam pembukaan UUD 1945.
1. Hak negara atau pemerintah adalah meliputi :
a. Menciptakan peraturan dan UU untuk ketertiban dan keamanan.
b. Melakukan monopoli sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak.
c. Memaksa warga negara taat akan hukum yang berlaku.
2. Kewajiban negara berdasarkan UUD 1945 :
a. Melindungi wilayah dan warga negara.
b. Memajukan kesejahteraan umum.
c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
d. Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan
sosial.
e. Menjamin kemerdekaan penduduk memeluk agama.
f. Membiayai pendidikan dasar.
g. Menyelenggarakan sistem pendidikan nasional.

9. 9
h. Memprioritaskan anggaran pendidikan minimal 20 % dari anggaran belanja negara
dan belanja daerah.
i. Memajukan pendidikan dan kebudayaan.
j. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
k. Menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan nasional.
l. Menguasai cabang-cabang produksi penting bagi negara dan menguasai hidup orang
banyak.
m. Menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat.
n. Memelihara fakir miskin.
o. Mengembangkan sistem jaminan sosial.
p. Menyediakan fasilitas layanan kesehatan dan publik yang layak.8
D. Pasal 27 Ayat 2 Uud 1945 dan Hubungan Dengan Warga Negara
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap
individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan
yang layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara .
Lapangan pekerjaan merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan
yang akan digunakan dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak
diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti :
pangan , sandang , dan papan .
Pada era globalisasi ini sering terlihat tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi
dengan kewajiban. Disisi lain, masih terdapat pula hak yang kian tak bersambut dengan
kewajiban yang telah dilakukan. Kedua hal tersebut merupakan pemicu terjadinya
ketimpangan antara hak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dengan
kewajiban yang tak kunjung dilaksanakan .
Tingginya angka akan tuntutan hak tanpa diimbangi dengan kewajiban , pada umumnya
disebabkan oleh adanya sifat malas dan kurangnya kemampuan dalam suatu bidang pekerjaan
Sifat malas tersebut dapat menghambat individu sebagai tenaga kerja untuk menjadi lebih
produktif dan inovatif yang menyebabkan tertundanya penghidupan yang layak , sedangkan
8 Tim Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Medan, Agustus 2004, Hal: 9-10

10. 10
kurangnya kemampuan memicu pola pikir individu menjadi pesimistis yang menyebabkan
individu tidak dapat bergerak kearah tingkat kehidupan yang lebih layak .
Hak yang tak kunjung bersambut atas pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan , pada
umumnya disebabkan oleh kurangnya perhatian baik dari pihak pemerintah maupun swasta
atas upah yang tidak sesuai dengan pelaksanaan kewajiban yang telah dilakukan.9
9 Ibid hal: 13-14

11. 11
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Hak merupakan segala sesuatu yang pantas dan mutlak untuk didapatkan oleh individu
sebagai anggota warga negara sejak masih berada didalam kandungan , sedangkan
kewajiban merupakan suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran
sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan
pelaksanaan kewajiban tersebut . Hak dan kewajiban merupakan suatu hal yang terikat satu
sama lain , sehingga dalam praktik harus dijalankan dengan seimbang .
Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 berbunyi “ Tiap - tiap warga negara berhak atas pekerjaan
dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ . Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap
individu sebagai anggota warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan serta kehidupan
yang layak dalam kehidupan bermasyarakat , berbangsa , dan bernegara . Lapangan pekerjaan
merupakan sarana yang dibutuhkan guna menghasilkan pendapatan yang akan digunakan
dalam pemenuhan kehidupan yang layak . Penghidupan yang layak diartikan sebagai
kemampuan dalam melakukan pemenuhan kebutuhan dasar , seperti : pangan , sandang , dan
papan .
B. Saran
Hak dan kewajiban merupakan suatu instrumen yang saling terkait, sehingga
pelaksanaan hal tersebut harus dilakukan secara seimbang agar tidak terjadi ketimpangan
yang akan menyebabkan timbulnya gejolak masyarakat yang tidak diinginkan.

12. 12
DAFTAR PUSTAKA
Dedi Karsono 1999, Kewiraan, Tinjauan Strategis Dalam Berbangsa dan Bernegara,
Penerbit PT. Grasindo, Jln. Palmerah Selatan 22-28, Jakarta
Prof. H. A. Djazuli, MA, 2000. FIQH SIYASAH (Implementasi Kemaslahatan Umat
Dalam Rambu-rambu Syari’ah), Penerbit PRENADA MEDIA, Jl. Kedondong I No.
26, Bandung
Sohari Sahrani dan Ru’fah Abdullah, Fiqh Muamalah ,(Bogor: Ghalia
Indonesia,2011)
http://dangstars.blogspot.com/2013/01/hak-dan-kewajiban-warga-negara-
indonesia.html
Sumarsono, S. Mansyur,H.Hamdan, Ciptadi, Sobana,H.An, Pemdidikan
Kewarganegaraan, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jln. Palmerah Selatan 24-
26, Jakarta
Tim Dosen Kewarganegaraan, Pendidikan Kewarganegaraan, Medan, Agustus 2004