Recommandé
Recommandé
Contenu connexe
Tendances
Tendances (20)
En vedette
En vedette (15)
Similaire à Jkn unhas
Similaire à Jkn unhas (20)
Jkn unhas
- 1. JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENUJU KEPESERTAAN SELURUH PENDUDUK (UHC) Kementerian Kesehatan RI 1
- 2. SISTEMATIKA PENYAJIAN 1 1 DISAIN PENYELENGGARAAN JKN DISAIN PENYELENGGARAAN JKN 2 KEPESERTAAN ,, IURAN DAN MANFAAT 2 KEPESERTAAN IURAN DAN MANFAAT 3 3 RENCANA AKSI RENCANA AKSI 2
- 3. 3
- 4. MENGAPA PERLU JAMINAN KESEHATAN? Karakteristik Yankes: • • • • • • • • Service/jasa, Dominasi profesional, Uncertainty, Price In-elastic, Asymetry Information, PPK Induced demand. Patient ignorancy, Externality, Individu/keluarga: Tak terjangkau Terpaksa bayar Tidak adil Membayar Sendiri Solusi : Jaminan Kesehatan Pelayanan Kesehatan terkendali
- 5. Belajar dari kasus Guilian Barre? tinggi Flu Iuran/contribution /expected cost = frekuensi x unit cost Frekuensi/org/th Contoh: Unit cost Guillan Bare Rp 900.000.000 per kasus. Beban berat bagi individu Pengalaman Askes, frekuensi GB per tahun < 1 dari 15.000.000 peserta (fakta) Iuran utk jamin GB= 1/15.000.000 x Rp 900.000.000 =Rp 60 per orang per tahun, Rp 5/org/bln (Minta saweran Rp 1000???). Total Iuran = ∑ (fxuc) TETAPI: Unit cost sakit Flu Rp 20.000 per kasus. Beban ringan bagi individu Pengalaman Askes, frekuensi flue per tahun = 1 x per orang per tahun Iuran utk jamin Flu= 1/1 x Rp 20.000 =Rp 20.000 per orang per tahun. (Rp 1650/org/bln) Guilian Barre rendah Unit cost tinggi
- 6. Mengapa diperlukan UU SJSN dan UU BPJS? • HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN KES. (RAKYAT BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI). • MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan bagi peserta dan provider . • Penyelenggara Jaminan kesehatan terpisah-pisah PERLU SINKRONISAI PENYELENGGARAAN Lahirnya UU SJSN dan UU BPJS
- 7. PENGERTIAN JAMINAN KESEHATAN Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip Asuransi Sosial dan ekuitas (Pasal 19 (1), UU No 40 thaun 204) Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19 (2), UU No 40/2004)
- 8. DESAIN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PROVIDER Prospektif Pelayanan Kesehatan KOMPREHENSIF PESERTA/PASIEN iuran Paket Benefit Pembayaran BPJS KES JAM. KESEHATAN TERKENDALI KONTRAK /MOU TELAAH UTILISASI KONTROL, PENGAWASAN STANDAR,DSB PENYELENGGARAAN : NIRLABA, DANA AMANAH PORTABILITAS , PROFESIONAL, BERKEADILAN, SOLIDARITAS SOSIAL, MENDORONG : PENERAPAN SPM, STANDAR/MUTU, TARIF, WIN-WIN SOLUTION, RS DAN BPJS TIDAK DIRUGIKAN, YANKES LEBIH FAIR, KOMPETISI DALAM MENJAGA MUTU PELAYANAN www.jpkm-online.net
- 9. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (1) • JKN Harus dapat memberikan memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ) • JKN harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yang layak (UU SJSN pasal 22 ) 9
- 10. PERSYARATAN IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (2) • JKN harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antara daerah • JKN harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dalam memenuhi kebutuhan (Faskes, kecukupan biaya, kecukupan SDM, kecukupan untuk biaya operasional dan kecukupan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta membangun solidaritas antar Penduduk) dalam konteks NKRI 10
- 11. DISAIN MANFAAT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif • Manfaat jaminan tsb terdiri dari manfaat medis dan non medis (akomodasi dan ambulans) • Dalam manfaat jaminan kesehatan diatur pelayanan yang dijamin dan pelayanan yang tidak dijamin
- 12. MANFAAT DAN PROSEDUR JAMINAN KESEHATAN NASIONAL • Peserta Jaminan Kesehatan memperoleh pelayanan kesehatan dengan mengikuti prosedur pelayanan • Pelayanan kesehatan dalam JKN dengan memberlakukan sistem rujukan (pelayanan terstruktur dan berjenjang) • Fasilitas kesehatan yang digunakan dalam JKN meliputi fasilitas primer, sekunder dan tersier, baik milik pemerintah maupun swasta yg bekerjasama dgn BPJS
- 13. DASAR HUKUM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), (2), (3) UUD 1945 pasal 34 ayat (1), (2), (3) Undang-Undang No 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Undang-Undang No 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) PP No 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran (PBI) Perpres No 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan Roadmap JKN, Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan, Permenkes, Peraturan BPJS
- 14. 14
- 15. PESERTA DAN IURAN Peserta Ctt PBI = Penerima Bantuan Iuran Iuran
- 16. PAKET MANFAAT JKN Manfaat jaminan kesehatan bersifat pelayanan perseorangan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), a) b) c) d) e) f) Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan
- 17. 3 3 RENCANA AKSI PENGEMBANGAN JKN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN JKN 17
- 18. Fokus Persiapan Implementasi Jaminan Kesehatan : 1) Fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur 2) Pembiayaan, transformasi kelembagaan dan program 3) Regulasi 4) Kefarmasian dan alat kesehatan 5) SDM dan Capacity Building 6) Sosialisasi dan advokasi
- 19. Progress Pokja BPJS Kesehatan Telah disusun: • Roadmap Jaminan Kesehatan 2012-2019 • Rancangan Perpres JamKes • Manfaat Jaminan Kesehatan dan usulan Besaran Iuran • Rencana Pengembangan Faskes, Sistem Rujukan dan Infrastuktur • Rencana Pengembangan SDM Kesehatan • Rencana Pengembangan Farmasi dan Alkes
- 20. RENCANA AKSI FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER: FASYANKES TINGKAT PERTAMA/PRIMER: PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes Dasar PUSKESMAS, KLINIK PRATAMA, dan Fasyankes Dasar lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah) lainnya (Pemerintah dan Non Pemerintah) FASYANKES TINGKAT LANJUT FASYANKES TINGKAT LANJUT RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan Non RUMAH SAKIT, KLINIK UTAMA (Pemerintah dan Non Pemerintah) Pemerintah) PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN, AKREDITASI PENYEMPURNAAN STANDAR, PEDOMAN, AKREDITASI SISTEM RUJUKAN SISTEM RUJUKAN 20
- 21. RENCANA AKSI 21
- 23. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan SJSN • Telah diundangkan: – PP 101/2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan – Perpres 12/2013 tentang Jaminan Kesehatan • Dalam pembahasan di Panitia Antar Kementerian: – RPP tentang Pengelolaan Keuangan dan asset BPJS Kesehatan – R-Perpres tentang Besaran Iuran Jamkes 23 Diharapkan selesai bulan September 2013
- 24. • Dalam Pembahasan Pokja Regulasi: – RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS – RPP tentang Revisi PP 69/1991 – RPP tentang Revisi PP 28/2003 – RPP Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas atau Anggota Direksi yang melanggar ketentuan Larangan – Rancangan Perpres tentang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi 24 Diharapkan selesai bulan Oktober 2013
- 25. Rancangan Permenkes turunan Perpres Jamkes • R-Permenkes tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional – – – – – – – – – – Persyaratan Faskes Tata Cara Yankes Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Penggunaan Hasil HTA Daftar dan Harga Obat, BMHP, Alat bantu kesehatan Pelayanan Kesehatan lain yg dijamin Penetapan Asosiasi Faskes Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Kendali Mutu dan Kendali Biaya Kompensasi pada ketiadaan Faskes 25 Diharapkan selesai bulan Agustus 2013
- 26. TERIMA KASIH 26
Notes de l'éditeur
- Yth Saudara saudara para para pejabat dan hadirin yang kami hormati Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh, Selamat Pagi dan Salam Sejahtera untuk kita semua, Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat bersama-sama berkumpul dalam forum yang terhormat ini dalam keadaan sehat untuk melaksanakan Pertemuan hari ini. Untuk menyebarkan luaskan pemahaman tentang Jaminan Kesehatan perkenankan kami menyampaikan beberapa informasi pokok tentang penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional menuju kepesertaan Jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk (UHC) di Indonesia. Hal-hal pokok yang akan disampaikan : Pengertian jaminan Kesehatan Mengapa diperlukan jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk Indoensia Bagimana Desain Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Kesehatan Kepesertaan jaminan kesehatan Paket manfaat Jaminan Kesehatan Yang disediakan
- Sistematika paparan yang akan saya sampaikan hari ini mencakup: Disain Jaminan Kesehatan Nasional Peta Jalan Jaminan Kesehatan Nasional Rencana Aksi dan Pencapaian Dukungan Sektor terkait
- Mengapa diperlukan Jaminan Kesehatan bagi semua penduduk Pembiayaan kesehatan berbeda dengan pelayanan jasa pada umumnya karena tidak selalu berlaku hukum pasar dan umumnya tidak dapat ditanggung secara individu atau keluarga (tidak terjangkau) terutama pada penyakit-penyakit yang memerlukan biaya besar karena itu diperlukan kebersamaan bergotong untuk menanggung risiko bersama terhadap masalah kesehatan. Ingat sakit adalah musibah, tidak ada satu orangpun yang menginginkannya Biaya kesehatan sangat didominasi oleh provider, harga yang suit diduga oleh pengguna jasa dan adanya symetry information sehingga akan memaksa orang harus membayar biaya kesehatan dengan berbagai upaya untuk memenuhinya Besarnya biaya kesehatan yang dikeluarkan masyarakat terkadang sangat dipengaruhi oleh biaya yang sebenarnya belum tentu diperlukan, tetapi semua menjadi beban biaya penderita atau keluarganya. Hal ini terjadi akibat dari kurangnya pengetahuan dan informasi tentang biaya kesehatan yang harus ditanggung. Suatu sebab penyakit yang diderita pasien diakibatkan tidak hanya karena satu faktor dari diri pasien tetapi banyak faktor ekternal yang menyebabkan sesorang jatuh sakit, karena itu tidak adil apabila sesorang menanggung sendiri biaya kesehatan. Bapak dan ibu para hadirin sekalian Dari berbagai hal yang diuraikan diatas dapat diambil simpulan bahwa untuk menanggung biaya kesehatan, semua harus dapat bersama-sama bergotong royong dengan membayar iuran melalui penyelenggaraan jaminan Kesehatan nasional. Melalui jaminan kesehatan nasional akan terjadi saling menolong antara sesama dan akan terjadi susbsidi silang antara penduduk dan antara daerah. Jaminn kesehatan akan mendorong solidaritaas antara penduduk dalam kesatuan NKRI yang kita cintai
- Latar Belakang lahirnya Undang SJSN Pada saat itu (sebelum 2004) 1. HANYA SEBGN KECIL MASYARAKAT MEMILIKI JAMINAN KES (18% dari total punduduk) meliputi PNS, Pensiunan, veteran, sebagain kecil pegawai pegawai formal, TNI/polri sebagian kecil asuransi swasta dan pembiayaan mikro, SEBAGIAN BESAR RAKYAT BELUM MEMPEROLEH PERLINDUNGAN YANG MEMADAI. 2. MANFAAT YANG DIBERIKAN ATAS JAMINAN KESEHATAN BERAGAM BENTUKNYA, belum memiliki kesamaan dan belum berkeadilan karena Belum mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta. 3. Penyelenggara Jaminan kesehatan terpisah-pisah (jamsotek, PT Askes, Jamkesda, Jamkesmas, TNI/POLRI, Perusahaan-perusashaan , dll) hatus dapat disatukan seihingga pengelolaan dpat memperhatian portabilitas, kesamaan bagi seluruh penduduk Indonesai PERLU SINKRONISAI PENYELENGGARAAN berbagai bentuk jaminan sosial yang dilaksanakan oleh beberapa penyelenggara agar dapat menjangkau kepesertaan yang lebih luas serta memberikan manfaat yang lebih besar bagi setiap peserta melalui suatu Sistem Jaminan Sosial Nasional . Bila kita memperhatikan secara seksama bahwa lahirnya UU SJSN adalah untuk menyamakan berbgai kondisi terbet diatas dan sekarang sudah disempurkana dengan lahirnya UU no 24/2011 tentang BPJS yang kemudian juga telah diterbitkan pengaturan dibawahnya seperti Peraturan Pemerintah no 101/2012 tentang PBI, Peraturan Presiden no 12/2013 dan berbagai peraturan menteri kesehatan untuk penyempurnaan pelaksanaannya.
- Pengertian jamian Kesehatan sebagaimana diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 thn 2013 adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. Jaminan Kesehatan diselenggarakan secara Nasional berdasarkan prinsip asuransi sosisal dan ekuitas Prinsip-prinsip Asuransi Sosial sebagaimana dimaksud Kegotong-royongan Kepesertaan bersifat Wajib Pengelolaan nirlaba dan dana amanah kepesertaan yang bersifat wajib, Kehat—hatian, keterbukaan, akuntabilitas, Portabilitas Prinsip ekuitas yaitu kesamaan dalam memperoleh pelayanan sesuai dengan kebutuhan medisnya yang tidak terikat dengan besaran iuran yang telah dibayarkannya. Jaminan Kesehatan diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan (pasal 19 (2), UU No 40/2004). Semua terapi yang berindikasi medis yang memungkinkan pasien kembali produktif, seoptimal mungkin, jika terapi secara akademis terbukti cost-effective
- Para hadirin sekalian yag kami hormati Bangsa Indonesia telah meletakkan arah implementasi jaminan kesehatan yang jelas dengan lahirnya UU No 40/2004, tentang SJSN dan UU N0 24/2011, tentang BPJS. BPJS Kesehatan akan dimulai operasional terhitung 1 (satu) Januari 2014, karena itu dilakukan persiapan-persiapan untuk pelaksanaannya Program JKN merupakan tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan finansial kepada rakyat agar tidak jatuh miskin ketika menderita suatu penyakit. Program JKN akan meningkatkan akses, keadilan sosial, dan sekaligus mereformasi Sistem Kesehatan Nasional. Program JKN akan memperkuat layanan promotif-preventif agar dana yang terkumpul (Dana Amanat) dapat digunakan secara efektif dan efisien. Pengembangan jaminan kesehatan sesuai dengan SJSN, diarahkan untuk mencapai universal health coverage, dimana senantiasa terjadi interaksi dari peserta, penyedia pelayanan kesehatan yakni fasilitas kesehatan serta BPJS kesehatan. Beberapa hal diuraikan terkait desain jaminan kesehatan nasional: Setiap penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan. untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Pemberi kerja mendaftar pekerjanya dan dirinya kepada BPJS kesehatan. Bagi yang tidak mempunyai penghasilan tetap dapat membayar langsung atau melalui kelompoknya. Bagi masyarakat yang miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayar pemerintah. Setiap peserta mendapatkan manfaat pelayanan kesehatan komprehensif sesuai kebutuhan medis BPJS Kesehatan sesuai dengan pengaturannya adalah Badan hukum Publik yang mengelola Jaminan kesehatan berdasarkan prinsip auransi sosial dan ekuitas, serta harus mengendalilkan biaya kesehatan dan menjaga mutu pelayanan kesehatan. Didalam mekanisme kerjanya BPJS kesehatan antara lain : a. melakukan penerimaan pendafataran peserta dan aktif meanmbah kepesertaan jaminan kesehatan melalui berbagai sosialisasi dan advokasi b. melakukan kontrak kerja kepada setiap provider yang ingin bekerja sama dalam jaringan pelayanan dengan melakukan credensialing c. Melakukan kontrak kerja mengacu kepada tarif kesepakatan dengan asosiasi fasilitas Kesehatan d. Melakukan pengelolaan dana jaminan kesehatan secara tRansfaran, akuntabel, profesional dan berkeadilan e. Melakukan pembayaran kepada provider dengan menggunanakan pembayaran prospektif f . BPJS bersama dengan Faskes harus dapat melakukan Evaluasi dan utilisation review (telaah utilisai) pelayanan kesehatan 4. Pemerintah berperan penting dalam menetapkan berbagai pengaturan (regulasi), menyediakan kecukupan Infrastruktur pelayanan kesehetan (faskes dan SDM) serta menetapkan berbagai aspek penyelenggaraan jaminan kesehatan seperti: sistem pelayanan kesehatan, standarisasi kualitas yankes, obat, alkes, regulasi tarif pelayanan serta berbagai-bagai aspek dalam mendorong tercapainya kendali biaya dan kendali mutu pelayanan. Peran yang lainnya adalah Pemerintah tetap bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat kesehatan masyarakat (public health) dan pemenuhan anggaran bagi masyarakat miskin dan tidak mampu.
- Implementasi Jaminan kesehatan nasional harus dapat memberikan perlindungan, manfaat dan Akses pelayanan kesehatan yang sama untuk seluruh penduduk (pasal 19 UU SJSN ), harus dapat memberikan pelayanan secara menyeluruh, Komprehensif sesuai kebutuhan medis berdasarkan kebutuhan dasar yang layak (UU SJSN pasal 22 ).
- Jaminan Kesehatan Nasional harus dapat memberikan keadilan dalam pembiayaan kesehatan sehingga terjadi cross subsidi antara penduduk dan antar daerah Jaminan Kesehatan nasional harus dapat menjawab dan memberikan jalan keluar pada situasi ketidaksamaan daerah dalam memenuhi kebutuhan (Faskes, kecukupan biaya, kecukupan SDM, kecukupan untuk biaya opersaional dan kecukupan dalam membayar biaya pelayanan kesehatan serta membangun solidaritas antar Penduduk) dalam kontek NKRI dengan memperhatikan portabilitas dan pelayanan rujukan terkendali agar terjadi peningkatan Akses dan kesamaan hak pelayanan
- Hadirin yang saya hormati, Kita masuki bagian ketiga dari paparan saya, yaitu tentang Peserta dan Iuran. Di dalam Undang SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib penjadi peserta jaminan kesehatan termasuk WNA yang tinggal di Indonesia lebih dari enam bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran jaminan kesehatan. Bagi yang mempunyai upah/gaji, besaran iuran berdasarkan persentase upah/gaji dibayar oleh pekerja dan Pemberi Kerja. Bagi yang tidak mempunyai gaji/upah besaran iurannya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, sedangkan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu membayar iuran maka iurannya dibayari pemerintah.
- Mengacu pada UU No 40/2004 tentang SJSN khususnya pada pasal 22; diamanatkan bahwa manfaat yang menjadi hak peserta bersifat pelayanan kesehatan perorangan yang mencakup upaya pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif, termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang diperlukan. Pada penjelasan pasal 22 (1) tersebut: yang dimaksud “komprehensif, termasuk cuci darah dan operasi jantung. Hal ini tentu perlu diwujudkan dalam pengaturan yang jelas untuk memberi kepastian mengenai ruang lingkup manfaat bagi peserta telah diatur didalam Peraturan presiden Nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan Kesehatan. Pelayanan yang dibatasi meliputi; kaca mata, alat bantu dengar (hearing aid), alat bantu gerak (tongkat penyangga, kursi roda dan korset), Pelayanan yg tidak dijamin; Tidak sesuai prosedur Pelayanan diluar Faskes Yg bekerjasama dng BPJS Pelayanan bertujuan kosmetik, General check up, pengobatan alternatif, Pengobatan untuk mendapatkan keturunan, Pengobatan Impotensi, Pelayanan Kes Pada Saat Bencana Dan Pasien Bunuh Diri /Penyakit Yg Timbul Akibat Kesengajaan Untuk Menyiksa Diri Seniri/ Bunuh Diri/Narkoba
- Telah dibentuk Tim Peryiapan Pelaksanaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial dengan keputusan Menko Bidang Kesra No.17/2012 yang diubah dengan Keputusan Menko Bidang Kesra No.22/2012 untuk menyiapkan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Rangkaian kegiatan persiapan BPJS Kesehatan difokuskan kepada : Fasilitas kesehatan, sistem rujukan dan infrastruktur Pembiayaan, transformasi kelembagaan dan program Regulasi Kefarmasian dan alat kesehatan SDM dan Capacity Building Sosialisasi dan advokasi
- Kegiatan Pokja BPJS Kesehatan, telah menyusun: Roadmap Jaminan Kesehatan 2012-2019 Rancangan Perpres JamKes Manfaat Jaminan Kesehatan dan usulan Besaran Iuran Rencana Pengembangan Faskes, Sistem Rujukan dan Infrastruktur Rencana Pengembangan SDM Kesehatan Rencana Pengembangan Farmasi dan Alkes Semua rencanan kerja Pokja BPJS Kesehatan tertuang di dalam Rencana Aksi Pengembangan Pelayanan Kesehatan terlampir.
- Rencana aksi dalam pengembangan pelayanan kesehatan tahun 2013-2019 dalam persiapan penyelenggaraan JKN meliputi: Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan Penyempurnaan dan implementasi standar, pedoman dan akreditasi Mendorong pemerintah daerah untuk implementasi sistem rujukan terstruktur dan berjenjang dalam regulasi peraturan daerah
- PP 101 tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan tidak memerlukan Peraturan Pelaksanaan. Perpres 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan memerlukan Permenkes dan Peraturan BPJS. RPP tentang Pengelolaan Keuangan dan Asset BPJS Kesehatan masih dalam pembahasan di PAK. Rancangan Perpres tentang Besaran Iuran Jaminan Kesehatan masih menunggu keputusan tentang besaran iuran, baik bagi PBI dari Kementerian Keuangan maupun besaran iuran bagi Non PBI yang juga menunggu keputusan Panitia Tripartit Nasional.
- RPP dan Rancangan Perpres tersebut bersifat sangat teknis dan tidak kompleks sehingga diharapkan tidak terlalu sulit penyelesaiannya. Saat ini sedang dibahas: RPP Hubungan Antar Lembaga BPJS RPP tentang Revisi PP 69/1991 tentang pengelolaan Jamkes PNS RPP tentang Revisi PP 28/2003 tentang kontribusi iuran oleh Pemerintah RPP tentang Revisi PP 3/1992 tentang Jamsostek RPP Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewas atau Anggota Direksi yang melanggar ketentuan Larangan Rancangan Perpres tentang Dewan Pengawas dan Dewan Direksi Semua peraturan terkait di atas akan diselesaikan pada awal bulan Oktober 2013.
- Rancangan Permenkes turunan Perpres Jamkes akan dijadikan satu, memuat berbagai substansi sebagaimana diamanatkan Perpres, yaitu: Persyaratan Faskes Tata Cara Yankes Pelayanan Kesehatan Primer dan Rujukan Penggunaan Hasil HTA Daftar dan Harga Obat, BMHP, Alat bantu kesehatan Pelayanan Kesehatan lain yg dijamin Penetapan Asosiasi Faskes Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Kendali Mutu dan Kendali Biaya Kompensasi pada ketiadaan Faskes Saat ini sedang diproses oleh Unit-unit Utama, sebagian sudah selesai. Diharapkan dapat selesai pada bulan Agustus 2013.