SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  31
Télécharger pour lire hors ligne
MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAMMENYUSUN
RENCANA DETAIL TATA RUANG
dan PERATURAN ZONASI
SESUAIPERATURANPEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN2010
DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
1
Disampaikan oleh :Disampaikan oleh :
Imam S. ErnawiImam S. Ernawi
Direktur Jenderal Penataan RuangDirektur Jenderal Penataan Ruang
Kementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan Umum
Pendahuluan
Peraturan Tentang Peran Masyarakat
(PP No.68 Tahun 2010)
Proses Penyusunan RDTR
Peran Masyarakat dalam Penyusunan RDTR
Penutup
OUTLINE
2
3
PENDAHULUAN
DASAR HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
4
• UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 :
(1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh
pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat.
(2) Peran masyarakat dalam penataan ruang
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara
lain, melalui:
a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang;
b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan
ruang.
• PP No.68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara
Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP 68 Tahun 2010
• Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk
masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan
nonpemerintah lain dalam penataan ruang.
• Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan
tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
• Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan
masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan
pengendalian pemanfaatan ruang.
• Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme,
dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam
perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian
pemanfaatan ruang.
5
DEFINISI
• RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah
kabupaten/kota (UU No.26 tahun 2007 penjelasan pasal 14 ayat
3).
• RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai
sebagai kawasan yang perlu percepatan pembangunan,
pengendalian pembangunan, mitigasi bencana, dan lainya.
• RDTR mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian
atau seluruh kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa unit
lingkungan perencanaan, yang telah terbangunan ataupun yang
akan dibangun.
• RDTR mempunyai skala perencanaan 1: 5000 atau lebih besar
sesuai dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukan
perencanaannya.
• RDTR merupakan salah satu pedoman pembangunan daerah
yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah
(Perda)
6
RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
7
PERATURAN TENTANG PERAN MASYARAKAT
(PP NO.68 TAHUN 2010)
Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat
di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang;
1. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab
dalam penataan ruang;
2. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang
transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan
3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan
kebijakan bidang penataan ruang.
8
TUJUAN PENGATURAN BENTUK DAN TATA CARA
PERAN MASYARAKAT
9
Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk
dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
(Berdasarkan UU No 26/2007, Pasal 65 ayat (2)
PERENCANAAN
TATA RUANG
PEMANFAATAN
RUANG
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN
RUANG
LINGKUP PERAN MASYARAKAT
DALAM PENATAAN RUANG
10
PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP NO.68/2010)
PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG
PEMANFAATAN
RUANG
PERENCANAAN
TATA RUANG
 masukan dalam
penyusunan sampai
dengan penetapan RTR
 kerjasama dengan
pemerintah, pemda dan
sesama masyarakat
 Masukan kebijakan
pemanfaatan ruang
 Kerjasama stakehoders
 Memanfaatkan ruang sesuai
dengan kearifan lokal
 Peningkatan efisiensi,
efektivitas dan keserasian
dalam pemanfaatan ruang
 Menjaga kepentingan Hankam
dan LH
 Investasi pemanfaatan ruang
 Masukan terkait arahan
peraturan zonasi, perizinan,
insentif/disinsentif dan sanksi
 Memantau dan mengawasi
pelaksanaan RTR
 Pelaporan kepada
instansi/pejabat berwenang
atas dugaan penyimpangan
 Pengajuan keberatan terhadap
keputusan pejabat yang tidak
sesuai dengan RTR
 penyampaian masukan
melalui media
komunikasi/forum
pertemuan
 kerjasama dalam
perencanaan tata ruang
 penyampaian masukan
kebijakan melalui media
komunikasi/forum pertemuan
 kerjasama dalam pemanfaatan
tata ruang
 Pemanfaatan ruang sesuai
dengan RTR
 Penataan izin pemanfaatan
ruang
 penyampaian masukan terkait
pengendalian pemanfaatan
ruang kepada pejabat
berwenang
 Memantau dan mengawasi
pelaksanaan RTR
 Melaporkan dugaan
penyimpangan
BENTUK
PERAN
MASYARAKAT
TATA CARA
PERAN
MASYARAKAT
• Masyarakat/kelompok masyarakat difungsikan
sebagai bagian dari BKPRD Kabupaten/Kota;
• Masyarakat memperoleh kedudukan sebagai
mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dalam
penyusunan RDTR;
• Masyarakat memberikan input mengenai
aspirasinya berkenaan dengan rencana
pengembangan kabupaten/kota.
11
MEKANISME PELIBATAN MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RDTR (PP NO.68/2010)
12
PROSES PENYUSUNAN RDTR
Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari
RDTR
1
Peta Pola Ruang Berfungsi sebagai Peta Zonasi bagi Zoning Map
Wilayah Perencanaan dari RDTR disebut sebagai Bagian
Wilayah Perkotaan (BWP)
2
3
PROSES PENYUSUNAN RDTR
13
Muatan Peraturan Zonasi
Standar Teknis
Materi Wajib :
1. Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan
2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang
3. Ketentuan Tata Bangunan
4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal
5. Ketentuan Pelaksanaan
Materi Pilihan (ada bila dibutuhkan):
6. Ketentuan Tambahan
7. Ketentuan Khusus
8. Standar Teknis
9. Ketentuan Pengaturan Zonasi
Apabila RDTR telah disahkan sebagai Perda sebelum disahkannya
Pedoman ini, maka Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai Perda
tersendiri dan muatannya meliputi Zoning Map dan Zoning Text
Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas:
1. Prosedur penyusunan RDTR
2. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text untuk wilayah
perencanaan (apabila RDTR dan PZ disatukan)
3. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text dan Zoning Map
(apabila RDTR tidak disusun atau lebih dahulu ditetapkan sebagai Perda)
5
6
4
14
Lanjutan
MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG
1. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan
(BWP)
2. Rencana Pola Ruang
3. Rencana Jaringan Prasarana
4. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan
Penanganannya
5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang
6. Peraturan Zonasi
15
PENYUSUNAN PERATURAN ZONASIPENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI PENETAPANPENETAPAN
Tahap
Pra Persiapan
Tahap
Persiapan
Tahap
Pengumpulan
Data/Informasi
Tahap Analisis dan
Perumusan Ketentuan
Teknis
Penyusunan
Raperda RDTR
dan PZ
(termasuk
persetujuan
substansi oleh
Menteri PU)
Pembahasan
dan Penetapan
Raperda
1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten/kota;
2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun
pengendaliannya;
3. Bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah
dikembangkan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
4. Bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari wilayah kabupaten/kota, misalnya
mengusulkan pembatasan lingkungan peruntukan;
5. Bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan
terbatas dan pemanfaatan bersyarat;
6. Pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan);
7. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli;
8. Ketentuan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota;
9. Dan lain-lain.
Keterlibatan
Masyarakat
ALUR PROSES PENYUSUNAN RDTR DAN PZ
16
17
PERAN MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RDTR
Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan
tata ruang berupa :
a. Masukan mengenai:
1. persiapan penyusunan rencana tata ruang;
2. penentuan arah pengembangan wilayah atau
kawasan;
3. pengidentifikasian potensi dan masalah
pembangunan wilayah atau kawasan;
4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau
5. penetapan rencana tata ruang.
b. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah
Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam
perencanaan tata ruang.
BENTUK PERAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
18
1.Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata
ruang dilaksanakan dengan cara:
a. menyampaikan masukan mengenai arah
pengembangan, potensi dan masalah, rumusan
konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui
media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan
b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai
dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran
masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan
Peraturan Menteri. Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ
TATA CARA PERAN MASYARAKAT
DALAM PERENCANAAN TATA RUANG
19
PELIBATAN PERAN MASYARAKAT
DALAM PENYUSUNAN RDTR
20
Masyarakat yang menjadi pemangku
kepentingan dalam penyusunan RDTR
meliputi:
a. orang perseorangan atau kelompok
orang;
b. organisasi masyarakat tingkat
kabupaten/kota yang sedang
melakukan penyusunan RDTR;
c. perwakilan organisasi masyarakat
kabupaten/kota yang berdekatan
secara sistemik (memiliki hubungan
interaksi langsung) dengan daerah
yang sedang disusun RDTRnya; dan
d. perwakilan organisasi masyarakat
kabupaten/kota dari daerah yang
sedang disusun RDTRnya.
PERAN MASYARAKAT DALAM
PENYUSUNAN RDTR
21
Hak masyarakat meliputi:
i. berperan serta dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang,
khususnya masukan terkait penyusunan RDTR;
ii. memberikan pendapat, saran, masukan dan penentuan tujuan-
tujuan arah pengendalian, pembatasan, dan kelonggaran aturan,
serta dalam penetapan RDTR;
iii.memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telah
ditetapkan;
iv.mengajukan inisiatif untuk melakukan penyusunan dan/atau
mengevaluasi dan/atau meninjau kembali dan/atau mengubah
RDTR;
v. memberikan pendapat, saran, masukan, data/informasi dan
penentuan potensi dan masalah perencanaan tata ruang,
pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
22
HAK MASYARAKAT
vi. memberikan kontribusi dalam perumusan aturan-aturan dalam
pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang;
vii.mengetahui secara terbuka produk RDTR pada setiap bagian
wilayah perkotaan yang bersangkutan;
viii.melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang
dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran
kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR yang telah
ditetapkan;
ix. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang
berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai
dengan RDTR;
x. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan;
dan
xi. mengetahui dan memberi masukan terhadap ketentuan dan
kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota
yang bersangkutan. 23
……(Lanjutan)
Kewajiban masyarakat meliputi:
i. memelihara kualitas pemanfaatan ruang;
ii. mendudukkan kepentingan publik/umum lebih tinggi
dari pada kepentingan pribadi atau kelompok;
iii.memberikan informasi, data, keterangan hanya yang
benar, jelas dan jujur dalam setiap tahapan proses
penyusunan RDTR
iv.berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses
penyusunan RDTR
24
KEWAJIBAN MASYARAKAT
Jenis peran masyarakat meliputi:
i. pemberian masukan dalam penentuan arah
pengembangan wilayah kabupaten/kota;
ii. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah
pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun
pengendaliannya;
iii.bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan
lahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayah
kabupaten/kota yang bersangkutan;
iv.bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari
wilayah kabupaten/kota, misalnya mengusulkan
pembatasan lingkungan peruntukan;
25
JENIS PERAN SERTA MASYARAKAT
v. bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang
berhubungan dengan pemanfaatan terbatas dan
pemanfaatan bersyarat;
vi. pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang
akan dirumuskan (rancangan);
vii. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau
bantuan tenaga ahli; dan
viii.ketentuan lain sesuai dengan kebijakan pemerintah
kabupaten/kota.
26
……(Lanjutan)
Pelibatan peran mayarakat dalam penyusunan
RDTR dilakukan pada tahapan:
1. Pada tahap persiapan, pemerintah telah
melibatkan masyarakat secara pasif dengan
pemberitaan mengenai informasi penataan
ruang
2. Pada tahap pengumpulan data, peran
masyarakat /atau organisasi masyarakat
akan lebih aktif dalam bentuk:
• pemberian data dan informasi kewilayahan
yang diketahui/dimiliki datanya;
• pendataan untuk kepentingan penatan
ruang yang diperlukan;
• pemberian masukan, aspirasi, dan opini
awal usulan rencana tata ruang; dan
• identifikasi potensi dan masalah penataan
ruang.
27
3. Pada tahap perumusan konsepsi RDTR
Masyarakat terlibat secara aktif dan
bersifat dialogis/komunikasi dua arah.
Dialog dilakukan antara lain melalui
konsultasi publik, workshop, FGD,
seminar, dan bentuk komunikasi dua
arah lainnya.
28
Uraian
Kegiatan
KONSEP PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RDTR
Persiapanpenyusunan
RDTR kota (termasuk
review RDTR
kotasebelumnya)
Pengumpulan
dan
kompilasi
data
Perumusan
Konsep RDTR kota
Naskah
akademik
Konsep
pengembangan
Naskah
teknis
Naskah
Raperda
Pengolahan
dan
analisis
data
Proses pelibatan
masyarakatsecara
pasif dengan
pemberitaan &
pemberian
informasi
penataan ruang
Proses pelibatan
masyarakatsecara
aktif , melalui:
pengumpulan
kuesioner, kotak
aduan,
wawancara; dsb
Proses pelibatan
masyarakatsecara
dua arah.
Dialog dilakukan antara
lain melalui konsultasi
publik, workshop, FGD,
seminar, dan bentuk
komunikasi dua arah
lainnya.
Pembahasan
PROSES PENYUSUNAN PROSES PEMBAHASAN
Proses
pelibatan
masyarakat
dalam bentuk
pengajuan
usulan,
keberatan, dan
sanggahan
terhadap
raperda
29
• Pelibatan masyarakat dalam menyusun RDTR dan PZ telah sesuai
dengan ketentuan dalam PP No.68 tahun 2010
• Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ dilakukan
pada seluruh tahapan mulai dari persiapan penyusunan hingga
penetapan perda RDTR dan PZ
• Peran masyarakat terkait RDTR dan PZ tidak hanya dilakukan
pada proses perencanaan tetapi hingga proses pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang
• Pedoman penyusunan RDTR telah mengakomodir secara lengkap
pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR
Kabupaten/Kota
PENUTUP
30
TERIMA KASIH
31

Contenu connexe

Tendances

Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Baliushfia
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPenataan Ruang
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
 
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro JambiMateri Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambijoihot
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanBagus ardian
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliPenataan Ruang
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxYettiAnita
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Yogan Daru Prabowo
 
201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf
201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf
201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdfpengendalian1
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfHackEuy
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Andes Asmuni
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangYayasan CAPPA
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerahushfia
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruangushfia
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboPenataan Ruang
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususDadang Solihin
 

Tendances (20)

Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan BaliStatus RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
Status RTRW dan RDTR Jawa dan Bali
 
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) KabupatenPedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
 
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahPenyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro JambiMateri Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
Materi Teknis RTRW Kabupaten Muaro Jambi
 
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukimanPresentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
Presentasi RTBL dalam rangka penanganan kumuh permukiman
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten BoyolaliRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Boyolali
 
PPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptxPPT RDTR_31052022.pptx
PPT RDTR_31052022.pptx
 
Peraturan Zonasi
Peraturan ZonasiPeraturan Zonasi
Peraturan Zonasi
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
Peraturan Menteri PU No.20 Tahun 2007
 
201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf
201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf
201029 Sosialisasi UUCK PR - PL ITB F2.pdf
 
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdfPPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
PPT MATERI I - PENATAAN RUANG DALAM FRAME - ZULFIKAR MARDIYADI.pdf
 
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
Arahan Implementasi Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Provinsi Banten ...
 
Peran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruangPeran masyarakat dlm penataan ruang
Peran masyarakat dlm penataan ruang
 
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan IndonesiaKebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
Kebijakan Satu Peta Untuk Pembangunan Indonesia
 
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di DaerahPemanfaatan Tata Ruang di Daerah
Pemanfaatan Tata Ruang di Daerah
 
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan RuangAudit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Audit, Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten WonosoboRencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Wonosobo
 
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan KhususPerencanaan Spasial Kawasan Khusus
Perencanaan Spasial Kawasan Khusus
 
Bappenas ksppn
Bappenas ksppnBappenas ksppn
Bappenas ksppn
 

Similaire à MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR

PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPenataan Ruang
 
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatBab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatDeki Zulkarnain
 
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsiYKN
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)FithrohPutri
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfAkunZoom5
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Penataan Ruang
 
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)jamestravolta
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaDanang Abrori
 
Draft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_final
Draft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_finalDraft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_final
Draft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_finalAndon Setyo Wibowo
 
Draft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft final
Draft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft finalDraft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft final
Draft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft finalAndon Setyo Wibowo
 
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanPraktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanOswar Mungkasa
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangOswar Mungkasa
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangoswar mungkasa
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanHerman Purba
 
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.Rizki Fitrianto
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan trYustus Rona
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.docbambang480612
 

Similaire à MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR (20)

PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan RuangPP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
PP No. 68 Tahun 2010 Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
 
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakatBab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
Bab 8 hak kewajiban dan peran masyarakat
 
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
158065 id-memahami-penataan-ruang-wilayah-propinsi
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
 
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
Permasalahan tata ruang dalam pembangunan (1)
 
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdfHukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
Hukum dan Administrasi Perencanaan dan Tata Ruang.pdf
 
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
Permen PU Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata ...
 
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
Permen pu no 20 tahun 2011 (lampiran 1)
 
Kak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggalaKak rdtr kab.donggala
Kak rdtr kab.donggala
 
Draft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_final
Draft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_finalDraft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_final
Draft Master Plan RTH Kab. Gresik_P2KH - agustus 2012_final
 
Draft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft final
Draft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft finalDraft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft final
Draft Master Plan RTH P2KH Gresik 2012- agustus 2012_draft final
 
02.Tahun 2004.pdf
02.Tahun 2004.pdf02.Tahun 2004.pdf
02.Tahun 2004.pdf
 
RUTRK GARUT
RUTRK GARUTRUTRK GARUT
RUTRK GARUT
 
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik PerkotaanPraktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
Praktek Terbaik untuk Inovasi Pemenuhan Pelayanan Publik Perkotaan
 
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan RuangSinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
Sinergitas Kebijakan-Rencana-Program (KRP) dalam Konteks Pemanfaatan Ruang
 
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruangsinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
sinergitas kebijakan-rencana-program (KRP) dalam konteks Pemanfaatan Ruang
 
Pedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaanPedoman umum tata ruang perdesaan
Pedoman umum tata ruang perdesaan
 
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
Peraturan pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang penyelenggaraan penataan ruang.
 
130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr130704 pelatihan tr
130704 pelatihan tr
 
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
2016_ustek_MateksKRGMJ_1.doc
 

Plus de Fitri Indra Wardhono

Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Fitri Indra Wardhono
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Fitri Indra Wardhono
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanFitri Indra Wardhono
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahFitri Indra Wardhono
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaFitri Indra Wardhono
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasFitri Indra Wardhono
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasFitri Indra Wardhono
 

Plus de Fitri Indra Wardhono (20)

Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
Perdesaan, sebagai tempat akan dilaksanakannya pembangan pariwisata perdesaan...
 
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
Kumpulan Ayat Pilihan Untuk Yang Sedang "Jatuh"
 
Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59Ad dukhon 43 – 59
Ad dukhon 43 – 59
 
Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015Pedoman RIPPDA 2015
Pedoman RIPPDA 2015
 
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataanAneka diagram penataan ruang kepariwisataan
Aneka diagram penataan ruang kepariwisataan
 
Kumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standarKumpulan ayat ruqyah standar
Kumpulan ayat ruqyah standar
 
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataanInstrumen gabungan survey kepariwisataan
Instrumen gabungan survey kepariwisataan
 
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyahEvaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
Evaluasi penguasaan ayat ayat al qur’an untuk pelaksanaan ruqyah syar’iyyah
 
Daftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyahDaftar ayat ayat ruqyah
Daftar ayat ayat ruqyah
 
Kebatinan & kejawen islam
Kebatinan & kejawen   islamKebatinan & kejawen   islam
Kebatinan & kejawen islam
 
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyahDaftar ayat & surat untuk ruqyah
Daftar ayat & surat untuk ruqyah
 
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat UsahaMeruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
Meruqyah Rumah dan/atau Tempat Usaha
 
Sistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataanSistem perencanaan kepariwisataan
Sistem perencanaan kepariwisataan
 
Penataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataanPenataan ruang kepariwisataan
Penataan ruang kepariwisataan
 
Paparan dompak
Paparan dompakPaparan dompak
Paparan dompak
 
Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006Renstra cipta karya 2006
Renstra cipta karya 2006
 
Kek teroritis
Kek teroritisKek teroritis
Kek teroritis
 
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANG PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...
 
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari BappenasPanduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
Panduan penataan ruang & pengembangan kawasan - Sebuah panduan dari Bappenas
 
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari BappenasTata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
Tata Cara Pengembangan Kawasan - Sebuah Pedoman dari Bappenas
 

MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYUSUN RDTR

  • 1. MEKANISME PARTISIPASI MASYARAKAT DALAMMENYUSUN RENCANA DETAIL TATA RUANG dan PERATURAN ZONASI SESUAIPERATURANPEMERINTAH NOMOR 68 TAHUN2010 DIREKTORAT JENDERAL PENATAAN RUANG KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM 1 Disampaikan oleh :Disampaikan oleh : Imam S. ErnawiImam S. Ernawi Direktur Jenderal Penataan RuangDirektur Jenderal Penataan Ruang Kementerian Pekerjaan UmumKementerian Pekerjaan Umum
  • 2. Pendahuluan Peraturan Tentang Peran Masyarakat (PP No.68 Tahun 2010) Proses Penyusunan RDTR Peran Masyarakat dalam Penyusunan RDTR Penutup OUTLINE 2
  • 4. DASAR HUKUM PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG 4 • UU No.26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang Pasal 65 : (1) Penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan melibatkan peran masyarakat. (2) Peran masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui: a. partisipasi dalam penyusunan rencana tata ruang; b. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan c. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang. • PP No.68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang
  • 5. PP 68 Tahun 2010 • Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penataan ruang. • Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Bentuk peran masyarakat adalah kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. • Tata cara pelaksanaan peran masyarakat adalah sistem, mekanisme, dan/atau prosedur pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 5 DEFINISI
  • 6. • RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota (UU No.26 tahun 2007 penjelasan pasal 14 ayat 3). • RDTR dapat ditentukan menurut kawasan yang mempunyai nilai sebagai kawasan yang perlu percepatan pembangunan, pengendalian pembangunan, mitigasi bencana, dan lainya. • RDTR mempunyai wilayah perencanaan mencakup sebagian atau seluruh kawasan tertentu yang terdiri dari beberapa unit lingkungan perencanaan, yang telah terbangunan ataupun yang akan dibangun. • RDTR mempunyai skala perencanaan 1: 5000 atau lebih besar sesuai dengan kebutuhan tingkat kerincian dan peruntukan perencanaannya. • RDTR merupakan salah satu pedoman pembangunan daerah yang memiliki kekuatan hukum berupa Peraturan Daerah (Perda) 6 RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR)
  • 7. 7 PERATURAN TENTANG PERAN MASYARAKAT (PP NO.68 TAHUN 2010)
  • 8. Menjamin terlaksananya hak dan kewajiban masyarakat di bidang penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; mendorong peran masyarakat dalam penataan ruang; 1. Menciptakan masyarakat yang ikut bertanggung jawab dalam penataan ruang; 2. Mewujudkan pelaksanaan penataan ruang yang transparan, efektif, akuntabel, dan berkualitas; dan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan dan pengambilan kebijakan bidang penataan ruang. 8 TUJUAN PENGATURAN BENTUK DAN TATA CARA PERAN MASYARAKAT
  • 9. 9 Peraturan Pemerintah No. 68 tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Berdasarkan UU No 26/2007, Pasal 65 ayat (2) PERENCANAAN TATA RUANG PEMANFAATAN RUANG PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG LINGKUP PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG
  • 10. 10 PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG (PP NO.68/2010) PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG PEMANFAATAN RUANG PERENCANAAN TATA RUANG  masukan dalam penyusunan sampai dengan penetapan RTR  kerjasama dengan pemerintah, pemda dan sesama masyarakat  Masukan kebijakan pemanfaatan ruang  Kerjasama stakehoders  Memanfaatkan ruang sesuai dengan kearifan lokal  Peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang  Menjaga kepentingan Hankam dan LH  Investasi pemanfaatan ruang  Masukan terkait arahan peraturan zonasi, perizinan, insentif/disinsentif dan sanksi  Memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR  Pelaporan kepada instansi/pejabat berwenang atas dugaan penyimpangan  Pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang tidak sesuai dengan RTR  penyampaian masukan melalui media komunikasi/forum pertemuan  kerjasama dalam perencanaan tata ruang  penyampaian masukan kebijakan melalui media komunikasi/forum pertemuan  kerjasama dalam pemanfaatan tata ruang  Pemanfaatan ruang sesuai dengan RTR  Penataan izin pemanfaatan ruang  penyampaian masukan terkait pengendalian pemanfaatan ruang kepada pejabat berwenang  Memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR  Melaporkan dugaan penyimpangan BENTUK PERAN MASYARAKAT TATA CARA PERAN MASYARAKAT
  • 11. • Masyarakat/kelompok masyarakat difungsikan sebagai bagian dari BKPRD Kabupaten/Kota; • Masyarakat memperoleh kedudukan sebagai mitra kerja pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan RDTR; • Masyarakat memberikan input mengenai aspirasinya berkenaan dengan rencana pengembangan kabupaten/kota. 11 MEKANISME PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR (PP NO.68/2010)
  • 13. Peraturan Zonasi merupakan bagian tidak terpisahkan dari RDTR 1 Peta Pola Ruang Berfungsi sebagai Peta Zonasi bagi Zoning Map Wilayah Perencanaan dari RDTR disebut sebagai Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 2 3 PROSES PENYUSUNAN RDTR 13
  • 14. Muatan Peraturan Zonasi Standar Teknis Materi Wajib : 1. Ketentuan kegiatan dan Penggunaan Lahan 2. Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang 3. Ketentuan Tata Bangunan 4. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal 5. Ketentuan Pelaksanaan Materi Pilihan (ada bila dibutuhkan): 6. Ketentuan Tambahan 7. Ketentuan Khusus 8. Standar Teknis 9. Ketentuan Pengaturan Zonasi Apabila RDTR telah disahkan sebagai Perda sebelum disahkannya Pedoman ini, maka Peraturan Zonasi ditetapkan sebagai Perda tersendiri dan muatannya meliputi Zoning Map dan Zoning Text Prosedur Penyusunan RDTR dan Peraturan Zonasi dibedakan atas: 1. Prosedur penyusunan RDTR 2. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text untuk wilayah perencanaan (apabila RDTR dan PZ disatukan) 3. Prosedur Penyusunan PZ yang berisi zoning text dan Zoning Map (apabila RDTR tidak disusun atau lebih dahulu ditetapkan sebagai Perda) 5 6 4 14 Lanjutan
  • 15. MUATAN RENCANA DETAIL TATA RUANG 1. Tujuan Penataan Bagian Wilayah Perkotaan (BWP) 2. Rencana Pola Ruang 3. Rencana Jaringan Prasarana 4. Penetapan Sub BWP yang Diprioritaskan Penanganannya 5. Ketentuan Pemanfaatan Ruang 6. Peraturan Zonasi 15
  • 16. PENYUSUNAN PERATURAN ZONASIPENYUSUNAN RDTR DAN PERATURAN ZONASI PENETAPANPENETAPAN Tahap Pra Persiapan Tahap Persiapan Tahap Pengumpulan Data/Informasi Tahap Analisis dan Perumusan Ketentuan Teknis Penyusunan Raperda RDTR dan PZ (termasuk persetujuan substansi oleh Menteri PU) Pembahasan dan Penetapan Raperda 1. Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten/kota; 2. Pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun pengendaliannya; 3. Bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; 4. Bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari wilayah kabupaten/kota, misalnya mengusulkan pembatasan lingkungan peruntukan; 5. Bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan terbatas dan pemanfaatan bersyarat; 6. Pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan); 7. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli; 8. Ketentuan lain yang sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota; 9. Dan lain-lain. Keterlibatan Masyarakat ALUR PROSES PENYUSUNAN RDTR DAN PZ 16
  • 18. Bentuk peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang berupa : a. Masukan mengenai: 1. persiapan penyusunan rencana tata ruang; 2. penentuan arah pengembangan wilayah atau kawasan; 3. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan wilayah atau kawasan; 4. perumusan konsepsi rencana tata ruang; dan/atau 5. penetapan rencana tata ruang. b. Kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur masyarakat dalam perencanaan tata ruang. BENTUK PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 18
  • 19. 1.Tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang dilaksanakan dengan cara: a. menyampaikan masukan mengenai arah pengembangan, potensi dan masalah, rumusan konsepsi/rancangan rencana tata ruang melalui media komunikasi dan/atau forum pertemuan; dan b. kerja sama dalam perencanaan tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peran masyarakat dalam perencanaan tata ruang di daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. Pedoman Penyusunan RDTR dan PZ TATA CARA PERAN MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN TATA RUANG 19
  • 20. PELIBATAN PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR 20
  • 21. Masyarakat yang menjadi pemangku kepentingan dalam penyusunan RDTR meliputi: a. orang perseorangan atau kelompok orang; b. organisasi masyarakat tingkat kabupaten/kota yang sedang melakukan penyusunan RDTR; c. perwakilan organisasi masyarakat kabupaten/kota yang berdekatan secara sistemik (memiliki hubungan interaksi langsung) dengan daerah yang sedang disusun RDTRnya; dan d. perwakilan organisasi masyarakat kabupaten/kota dari daerah yang sedang disusun RDTRnya. PERAN MASYARAKAT DALAM PENYUSUNAN RDTR 21
  • 22. Hak masyarakat meliputi: i. berperan serta dalam proses pengendalian pemanfaatan ruang, khususnya masukan terkait penyusunan RDTR; ii. memberikan pendapat, saran, masukan dan penentuan tujuan- tujuan arah pengendalian, pembatasan, dan kelonggaran aturan, serta dalam penetapan RDTR; iii.memantau dan mengawasi pelaksanaan RDTR yang telah ditetapkan; iv.mengajukan inisiatif untuk melakukan penyusunan dan/atau mengevaluasi dan/atau meninjau kembali dan/atau mengubah RDTR; v. memberikan pendapat, saran, masukan, data/informasi dan penentuan potensi dan masalah perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. 22 HAK MASYARAKAT
  • 23. vi. memberikan kontribusi dalam perumusan aturan-aturan dalam pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang; vii.mengetahui secara terbuka produk RDTR pada setiap bagian wilayah perkotaan yang bersangkutan; viii.melaporkan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar RDTR yang telah ditetapkan; ix. mengajukan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR; x. mendapat perlindungan dari kegiatan-kegiatan yang merugikan; dan xi. mengetahui dan memberi masukan terhadap ketentuan dan kebijakan lain yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota yang bersangkutan. 23 ……(Lanjutan)
  • 24. Kewajiban masyarakat meliputi: i. memelihara kualitas pemanfaatan ruang; ii. mendudukkan kepentingan publik/umum lebih tinggi dari pada kepentingan pribadi atau kelompok; iii.memberikan informasi, data, keterangan hanya yang benar, jelas dan jujur dalam setiap tahapan proses penyusunan RDTR iv.berlaku tertib dalam keikutsertaannya dalam proses penyusunan RDTR 24 KEWAJIBAN MASYARAKAT
  • 25. Jenis peran masyarakat meliputi: i. pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah kabupaten/kota; ii. pengidentifikasian berbagai potensi dan masalah pembangunan, baik itu pelaksanaan maupun pengendaliannya; iii.bantuan untuk merumuskan klasifikasi penggunaan lahan yang akan atau telah dikembangkan di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan; iv.bantuan untuk merumuskan zonasi pembagian dari wilayah kabupaten/kota, misalnya mengusulkan pembatasan lingkungan peruntukan; 25 JENIS PERAN SERTA MASYARAKAT
  • 26. v. bantuan untuk merumuskan pengaturan tambahan, yang berhubungan dengan pemanfaatan terbatas dan pemanfaatan bersyarat; vi. pengajuan keberatan terhadap peraturan-peraturan yang akan dirumuskan (rancangan); vii. kerjasama dalam penelitian dan pengembangan dan atau bantuan tenaga ahli; dan viii.ketentuan lain sesuai dengan kebijakan pemerintah kabupaten/kota. 26 ……(Lanjutan)
  • 27. Pelibatan peran mayarakat dalam penyusunan RDTR dilakukan pada tahapan: 1. Pada tahap persiapan, pemerintah telah melibatkan masyarakat secara pasif dengan pemberitaan mengenai informasi penataan ruang 2. Pada tahap pengumpulan data, peran masyarakat /atau organisasi masyarakat akan lebih aktif dalam bentuk: • pemberian data dan informasi kewilayahan yang diketahui/dimiliki datanya; • pendataan untuk kepentingan penatan ruang yang diperlukan; • pemberian masukan, aspirasi, dan opini awal usulan rencana tata ruang; dan • identifikasi potensi dan masalah penataan ruang. 27
  • 28. 3. Pada tahap perumusan konsepsi RDTR Masyarakat terlibat secara aktif dan bersifat dialogis/komunikasi dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. 28
  • 29. Uraian Kegiatan KONSEP PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PROSES PENYUSUNAN RDTR Persiapanpenyusunan RDTR kota (termasuk review RDTR kotasebelumnya) Pengumpulan dan kompilasi data Perumusan Konsep RDTR kota Naskah akademik Konsep pengembangan Naskah teknis Naskah Raperda Pengolahan dan analisis data Proses pelibatan masyarakatsecara pasif dengan pemberitaan & pemberian informasi penataan ruang Proses pelibatan masyarakatsecara aktif , melalui: pengumpulan kuesioner, kotak aduan, wawancara; dsb Proses pelibatan masyarakatsecara dua arah. Dialog dilakukan antara lain melalui konsultasi publik, workshop, FGD, seminar, dan bentuk komunikasi dua arah lainnya. Pembahasan PROSES PENYUSUNAN PROSES PEMBAHASAN Proses pelibatan masyarakat dalam bentuk pengajuan usulan, keberatan, dan sanggahan terhadap raperda 29
  • 30. • Pelibatan masyarakat dalam menyusun RDTR dan PZ telah sesuai dengan ketentuan dalam PP No.68 tahun 2010 • Pelibatan masyarakat dalam penyusunan RDTR dan PZ dilakukan pada seluruh tahapan mulai dari persiapan penyusunan hingga penetapan perda RDTR dan PZ • Peran masyarakat terkait RDTR dan PZ tidak hanya dilakukan pada proses perencanaan tetapi hingga proses pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang • Pedoman penyusunan RDTR telah mengakomodir secara lengkap pelibatan masyarakat dalam proses penyusunan RDTR Kabupaten/Kota PENUTUP 30