Uu 28-2002-bangunan gedung

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2002 Definisi
TENTANG

BANGUNAN GEDUNG Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil
pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan
tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya
Mata Kuliah berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau
ASPEK HUKUM KONSTRUKSI air, yang berfungsi sebagai tempat manusia
Program Studi Teknik Sipil S1 melakukan kegiatannya, baik untuk hunian
Universitas Riau atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial,budaya, maupun
Ir. Agus Ika Putra, Dipl.Eng. kegiatan khusus.

1 T.Sipil-S1-UNRI - Aspek Hukum Konstruksi-
2

1. Asas kemanfaatan dipergunakan sebagai landasan agar
bangunan gedung dapat diwujudkan dan diselenggarakan
sesuai fungsi yang ditetapkan, serta sebagai wadah kegiatan
manusia yang memenuhi nilai-nilai kemanusiaan yang
berkeadilan, termasuk aspek kepatutan dan kepantasan.
Bangunan gedung diselenggarakan 2. Asas keselamatan dipergunakan sebagai landasan agar
bangunan gedung memenuhi persyaratan bangunan gedung,
berlandaskan asas yaitu persyaratan keandalan teknis untuk menjamin
keselamatan pemilik dan pengguna bangunan gedung, serta
kemanfaatan, masyarakat dan lingkungan di sekitarnya, di samping
keselamatan, persyaratan yang bersifat administratif.
3. Asas keseimbangan dipergunakan sebagai landasan agar
keseimbangan, serta keberadaan bangunan gedung berkelanjutan tidak mengganggu
keseimbangan ekosistem dan lingkungan di sekitar bangunan
keserasian bangunan gedung dengan gedung.
lingkungannya 4. Asas keserasian dipergunakan sebagai landasan agar
penyelenggaraan bangunan gedung dapat mewujudkan
keserasian dan keselarasan bangunan gedung dengan
lingkungan di sekitarnya.

T.Sipil-S1-UNRI - Aspek Hukum Konstruksi- T.Sipil-S1-UNRI - Aspek Hukum Konstruksi-
3 4

Penyelenggaraan bangunan gedung Pemanfaatan bangunan gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung adalah Pemanfaatan bangunan gedung adalah
kegiatan pembangunan yang meliputi kegiatan memanfaatkan bangunan gedung
proses: sesuai dengan fungsi yang telah
perencanaan teknis dan pelaksanaan ditetapkan, termasuk kegiatan
konstruksi, pemeliharaan,
serta kegiatan pemanfaatan, pelestarian, dan perawatan, dan
pem-bongkaran pemeriksaan secara berkala

5 6

Perawatan bangunan gedung Pemeriksaan berkala
Perawatan adalah kegiatan memperbaiki Pemeriksaan berkala adalah kegiatan
dan/atau mengganti bagian bangunan pemeriksaan keandalan seluruh atau
gedung, komponen, bahan bangunan, sebagian bangunan gedung, komponen,
dan/atau prasarana dan sarana agar bahan bangunan, dan/atau prasarana dan
bangunan gedung tetap laik fungsi. sarananya dalam tenggang waktu
tertentu guna menyatakan kelaikan
fungsi bangunan gedung.

7 8

Pemeriksaan berkala Pembongkaran bangunan
Pemeriksaan berkala adalah kegiatan Pembongkaran adalah kegiatan
pemeriksaan keandalan seluruh atau membongkar atau merobohkan
sebagian bangunan gedung, komponen, seluruh atau sebagian bangunan gedung,
bahan bangunan, dan/atau prasarana dan komponen, bahan bangunan, dan/atau
sarananya dalam tenggang waktu prasarana dan sarananya.
tertentu guna menyatakan kelaikan

9 10

Pemilik dan Pengguna Bangunan Pengkaji teknis
Pengkaji teknis adalah orang
Pemilik bangunan gedung adalah orang,
badan hukum, kelompok orang, atau perorangan, atau badan hukum yang
perkumpulan, yang menurut hukum sah sebagai mempunyai sertifikat keahlian untuk
pemilik bangunan gedung.
melaksanakan pengkajian teknis atas
Pengguna bangunan gedung adalah pemilik kelaikan fungsi bangunan gedung
bangunan gedung dan/atau bukan pemilik
bangunan gedung berdasarkan kesepakatan sesuai dengan ketentuan perundang-
dengan pemilik bangunan gedung, yang undangan yang berlaku.
menggunakan dan/atau mengelola bangunan
gedung atau bagian bangunan gedung sesuai
dengan fungsi yang ditetapkan.
11 12

Tujuan
Pengaturan Bangunan Gedung Fungsi Bangunan Gedung (1)
1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional
dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang 1. Fungsi hunian
serasi dan selaras dengan lingkungannya;
2. Fungsi keagamaan
2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan
gedung yang menjamin keandalan teknis 3. Fungsi usaha,
bangunan gedung dari segi keselamatan, 4. Fungsi sosial dan budaya
kesehatan,kenyamanan, dan kemudahan;
5. Fungsi khusus.
3. mewujudkan kepastian hukum dalam
penyelenggaraan bangunan gedung.

13 14

Fungsi Bangunan Gedung (2) Fungsi Bangunan Gedung (3)
1. fungsi hunian
1. bangunan untuk rumah tinggal tunggal, 3. fungsi usaha
2. rumah tinggal deret, 1. perkantoran,
3. rumah susun, dan 2. perdagangan,
4. rumah tinggal sementara. 3. perindustrian,
2. fungsi keagamaan 4. perhotelan,
5. wisata dan rekreasi,
1. masjid,
6. terminal, dan
2. gereja,
7. penyimpanan.
3. pura, wihara, dan
4. kelenteng.

15 16

Setiap bangunan gedung harus memenuhi
Fungsi Bangunan Gedung (4) persyaratan administratif dan persyaratan
teknis sesuai dengan fungsi bangunan gedung.
4. sosial dan budaya Persyaratan administratif bangunan gedung
meliputi
1. pendidikan, persyaratan status hak atas tanah,
2. kebudayaan, status kepemilikan bangunan gedung, dan
3. pelayanan kesehatan, izin mendirikan bangunan.
4. laboratorium, dan Persyaratan teknis bangunan gedung meliputi
5. pelayanan umum. persyaratan tata bangunan dan
5. fungsi khusus persyaratan keandalan bangunan gedung.
1. reaktor nuklir,
2. instalasi pertahanan dan keamanan, dan
3. bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.

17 18

Persyaratan tata bangunan Persyaratan peruntukan dan intensitas
sebagaimana dimaksud dalam meliputi bangunan gedung meliputi
persyaratan peruntukan dan intensitas persyaratan peruntukan lokasi,
bangunan gedung, kepadatan,
ketinggian, dan
arsitektur bangunan gedung, dan
jarak bebas bangunan gedung yang ditetapkan untuk
persyaratan pengendalian dampak lingkungan. lokasi yang bersangkutan.
Persyaratan tata bangunan ditetapkan Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan
lebih lanjut dalam Rencana Tata memberikan informasi secara terbuka tentang
Bangunan dan Lingkungan (RTBL) oleh persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan
gedung bagi masyarakat yang memerlukannya.
Pemerintah Daerah.

19 20

Persyaratan kepadatan dan ketinggian
bangunan meliputi
koefisien dasar bangunan,
Yang dimaksud dengan koefisien dasar bangunan (KDB)
koefisien lantai bangunan, dan adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar
ketinggian bangunan bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok
peruntukan.
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan untuk Yang dimaksud dengan koefisien lantai bangunan (KLB)
lokasi yang bersangkutan. adalah koefisien perbandingan antara luas keseluruhan
Persyaratan jumlah lantai maksimum lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling/blok
peruntukan.
bangunan gedung atau bagian bangunan gedung Penetapan KDB, KLB, dan ketinggian bangunan gedung
yang dibangun di bawah permukaan tanah harus pada suatu lokasi sesuai ketentuan tata ruang dan diatur
mempertimbangkan keamanan, kesehatan, dan oleh Pemerintah Daerah melalui rencana tata bangunan
daya dukung lingkunganyang dipersyaratkan. dan lingkungan (RTBL).

21 22

Persyaratan jarak bebas bangunan gedung
meliputi:
garis sempadan bangunan gedung dengan as jalan,
tepi sungai, tepipantai, jalan kereta api, dan/atau Garis sempadan adalah garis yang membatasi jarak bebas
jaringan tegangan tinggi; minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan gedung
jarak antara bangunan gedung dengan batas-batas terhadap batas lahan yang dikuasai, antar massa bangunan
persil, dan jarak antara as jalan dan pagar halaman lainnya, batas tepi sungai/ pantai, jalan kereta api, rencana
yang diizinkan pada lokasi yang bersangkutan. saluran, dan/atau jaringan listrik tegangan tinggi.
Persyaratan jarak bebas bangunan gedung atau Tepi sungai adalah garis tepi sungai yang diukur pada waktu
bagian bangunan gedung yang dibangun di pasang tertinggi.
bawah permukaan tanah harus Tepi pantai adalah garis pantai yang diukur pada waktu
mempertimbangkan batas-batas lokasi, pasang tertinggi dan waktu bulan purnama.
keamanan, dan tidak mengganggu fungsi Penetapan garis sempadan bangunan gedung oleh
utilitas kota, serta pelaksanaan Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek
pembangunannya. keamanan, kesehatan, kenyamanan, kemudahan,
sertakeseimbangan dan keserasian dengan lingkungan.

23 24

Persyaratan penampilan bangunan gedung harus
Persyaratan arsitektur bangunan memperhatikan bentuk dan karakteristik arsitektur dan
lingkungan yang ada di sekitarnya.
Persyaratan tata ruang dalam bangunan harus
Persyaratan arsitektur bangunan gedung memperhatikan fungsi ruang, arsitektur bangunan gedung,
meliputi dan keandalan bangunan gedung.
Persyaratan penampilan bangunan gedung, Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan
keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya harus
Persyaratan tata ruang dalam bangunan mempertimbangkan terciptanya ruang luar bangunan gedung,
Persyaratan keseimbangan, keserasian, dan ruang terbuka hijau yang seimbang, serasi, dan selaras
keselarasan bangunan gedung dengan lingkungannya, dengan lingkungannya.
Ketentuan mengenai penampilan bangunan gedung, tata
pertimbangan adanya keseimbangan antara nilai-nilai ruang dalam,keseimbangan, dan keselarasan bangunan
sosial budaya setempat terhadap penerapan berbagai gedung dengan lingkungannya diatur lebih lanjut dengan
perkembangan arsitektur dan rekayasa. Peraturan Pemerintah

25 26

Persyaratan keandalan bangunan Persyaratan keselamatan

Persyaratan keandalan bangunan Persyaratan keselamatan bangunan
gedung meliputi persyaratan gedung meliputi
keselamatan, kesehatan, persyaratan kemampuan bangunan gedung
kenyamanan, dan kemudahan. untuk mendukung beban muatan, serta
Persyaratan kemampuan bangunan gedung
Persyaratan keandalan bangunan
dalam mencegah dan menanggulangi bahaya
gedung ditetapkan berdasarkan fungsi kebakaran dan bahaya petir
bangunan gedung.

27 28

Persyaratan kemampuan bangunan gedung
untuk mendukung beban muatannya Persyaratan Kemampuan Struktur
merupakan kemampuan struktur bangunan
gedung yang stabil dan kukuh dalam mendukung Persyaratan kemampuan struktur bangunan gedung
beban muatan. yang stabil dan kukuh dalam mendukung beban
muatan merupakan kemampuan struktur bangunan
Persyaratan kemampuan bangunan gedung gedung yang stabil dan kukuh sampai dengan kondisi
dalam mencegah dan menanggulangi pembebanan maksimum dalam mendukung
bahaya kebakaran merupakan kemampuan beban muatan hidup dan beban muatan mati,
bangunan gedung untuk melakukan pengamanan serta untuk daerah/zona tertentu kemampuan untuk
terhadap bahaya kebakaran melalui sistem mendukung beban muatan yang timbul akibat
proteksi pasif dan/atau proteksi aktif. perilaku alam.
Persyaratan kemampuan bangunan gedung dalam Besarnya beban muatan dihitung berdasarkan fungsi
mencegah bahaya petir merupakan bangunan gedung pada kondisi pembebanan
kemampuan bangunan gedung untuk melakukan maksimum dan variasi pembebanan agar bila terjadi
pengamanan terhadap bahaya petir melalui keruntuhan pengguna bangunan gedung masih dapat
sistem penangkal petir. menyelamatkan diri.

29 30

Proteksi Bahaya Kebakaran Proteksi Bahaya Petir
Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan Pengamanan terhadap bahaya petir melalui sistem
dengan sistem proteksi pasif meliputi kemampuan penangkal petir merupakan kemampuan bangunan
stabilitas struktur dan elemennya, konstruksi tahan api, gedung untuk melindungi semua bagian bangunan
kompartemenisasi dan pemisahan, serta proteksi pada
bukaan yang ada untuk menahan dan membatasi
gedung, termasuk manusia di dalamnya terhadap
kecepatan menjalarnya api dan asap kebakaran. bahaya sambaran petir.
Pengamanan terhadap bahaya kebakaran dilakukan Sistem penangkal petir merupakan instalasi
dengan sistem proteksi aktif meliputi kemampuan penangkal petir yang harus dipasang pada setiap
peralatan dalam mendeteksi dan memadamkan kebakaran, bangunan gedung yang karena letak, sifat
pengendalian asap, dan sarana penyelamatan kebakaran. geografis, bentuk, dan penggunaannya mempunyai
Bangunan gedung, selain rumah tinggal, harus dilengkapi risiko terkena sambaran petir.
dengan sistem proteksi pasif dan aktif.

31 32

Sistem Penghawaan Sistem Pencahayaan
Sistem penghawaan merupakan kebutuhan Sistem pencahayaan merupakan kebutuhan
sirkulasi dan pertukaran udara yang harus pencahayaan yang harus disediakan pada
disediakan padabangunan gedung melalui bukaan bangunan gedung melalui pencahayaan alami
dan/atau ventilasi alami dan/atau ventilasi buatan. dan/atau pencahayaan buatan, termasuk
Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan pencahayaan darurat.
kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan Bangunan gedung tempat tinggal, pelayanan
umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk kesehatan, pendidikan, dan bangunan pelayanan
ventilasi alami. umum lainnya harus mempunyai bukaan untuk
pencahayaan alami.

33 34

Sistem Pencahayaan Persyaratan kenyamanan (1)

Sistem sanitasi merupakan kebutuhan sanitasi Persyaratan kenyamanan bangunan gedung meliputi
yang harus disediakan di dalam dan di luar kenyamanan
ruang gerak
bangunan gedung untuk memenuhi kebutuhan air hubungan antar ruang,
bersih, pembuangan air kotordan/atau air limbah, kondisi udara dalam ruang,
kotoran dan sampah, serta penyaluran air hujan. pandangan,
tingkat getaran dan tingkat kebisingan.
Sistem sanitasi pada bangunan gedung dan Kenyamanan ruang gerak merupakan tingkat kenyamanan
lingkungannya harus dipasang sehingga mudah yang diperoleh dari dimensi ruang dan tata letak ruang yang
dalam pengoperasian dan pemeliharaannya, tidak memberikan kenyamanan bergerak dalam ruangan.
membahayakan serta tidak mengganggu Kenyamanan hubungan antar ruang merupakan tingkat
kenyamanan yang diperoleh dari tata letak ruang dan sirkulasi
lingkungan. antar ruang dalam bangunan gedung untuk terselenggaranya

35 36

Persyaratan kenyamanan (2) Persyaratan kemudahan
Kenyamanan kondisi udara dalam ruang merupakan tingkat Persyaratan kemudahan meliputi kemudahan hubungan
kenyamanan yang diperoleh dari temperatur dan ke, dari, dan di dalam bangunan gedung, serta
kelembaban di dalam ruang untuk terselenggaranya fungsi kelengkapan prasarana dan sarana dalam pemanfaatan
bangunan gedung. bangunan gedung.
Kenyamanan pandangan merupakan kondisi dimana hak Kemudahan hubungan ke, dari, dan di dalam bangunan
pribadi orang dalam melaksanakan kegiatan di dalam bangunan gedung meliputi tersedianya fasilitas dan aksesibilitas yang
gedungnya tidak terganggu dari bangunan gedung lain di
mudah, aman, dan nyaman termasuk bagi penyandang
sekitarnya.
cacat dan lanjut usia.
Kenyamanan tingkat getaran dan kebisingan merupakan
tingkat kenyamanan yang ditentukan oleh suatu keadaan yang Kelengkapan prasarana dan sarana meliputi
tidak mengakibatkan pengguna dan fungsi bangunan gedung penyediaan fasilitas yang cukup untuk ruang ibadah, ruang
terganggu oleh getaran dan/atau kebisingan yang timbul ganti, ruangan bayi, toilet, tempat parkir, tempat sampah,
baik dari dalam bangunan gedung maupun lingkungannya. serta fasilitas komunikasi dan informasi.

37 38

Persyaratan kemudahan
Persyaratan kemudahan Kemudahan hubungan vertikal dalam bangunan gedung, termasuk
sarana transportasi vertikal berupa penyediaan tangga, ram, dan
sejenisnya serta lift dan/atau tangga berjalan dalam bangunan
Kemudahan hubungan horizontal antarruang gedung.
dalam bangunan gedung merupakan keharusan Bangunan gedung yang bertingkat harus menyediakan tangga yang
bangunan gedung untuk menyediakan pintu menghubungkan lantai yang satu dengan yang lainnya dengan
dan/atau koridor antar ruang. mempertimbangkan kemudahan, keamanan, keselamatan, dan
kesehatan pengguna.
Penyediaan mengenai jumlah, ukuran dan Bangunan gedung untuk parkir harus menyediakan ram dengan
konstruksi teknis pintu dan koridor disesuaikan kemiringan tertentu dan/atau sarana akses vertikal lainnya dengan
dengan fungsi ruang bangunan gedung. mempertimbangkan kemudahan dan keamanan pengguna sesuai
standar teknis yang berlaku.
Bangunan gedung dengan jumlah lantai lebih dari 5 (lima) harus
dilengkapi dengan sarana transportasi vertikal (lift) yang dipasang
sesuai dengan kebutuhan dan fungsi bangunan gedung.

39 40

Akses bagi penyandang cacat
Akses evakuasi dan lanjut usia
Akses evakuasi dalam keadaan darurat harus Penyediaan fasilitas dan aksesibilitas bagi
disediakan di dalam bangunan gedung meliputi penyandang cacat dan lanjut usia merupakan
sistem peringatan bahaya bagi pengguna, pintu keharusan bagi semua bangunan gedung, kecuali
rumah tinggal.
keluar darurat, dan jalur evakuasi apabila terjadi
Fasilitas bagi penyandang cacat dan lanjut usia
bencana kebakaran dan/atau bencana termasuk penyediaan fasilitas aksesibilitas dan
lainnya,kecuali rumah tinggal. fasilitas lainnya dalam bangunan gedung dan
Penyediaan akses evakuasi harus dapat dicapai lingkungannya.
dengan mudah dan dilengkapi dengan penunjuk Ketentuan mengenai penyediaan aksesibilitas bagi
arah yang jelas. Psl 30 penyandang cacat dan lanjut usia diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Pemerintah.

41 42

Penyelenggaraan bangunan gedung Pembangunan bangunan gedung
Penyelenggaraan bangunan gedung Pembangunan bangunan gedung diselenggarakan melalui
tahapan perencanaan dan pelaksanaan beserta
meliputi kegiatan pembangunan, pengawasannya.
pemanfaatan, pelestarian, dan Pembangunan bangunan gedung dapat dilakukan baik di
tanah miliksendiri maupun di tanah milik pihak lain.
pembongkaran. Pembangunan bangunan gedung di atas tanah milik pihak
Penyelenggara bangunan gedung terdiri lain dilakukan berdasarkan perjanjian tertulis antara
pemilik tanah dan pemilik bangunan gedung.
atas pemilik bangunan gedung, penyedia Pembangunan bangunan gedung dapat dilaksanakan
jasa konstruksi, dan pengguna bangunan setelah rencana teknis bangunan gedung disetujui oleh
Pemerintah Daerah dalam bentuk izin mendirikan
gedung. bangunan, kecuali bangunan gedung fungsi khusus.

43 44

Pengesahan
Rencana Teknis Bangunan Gedung Pemanfaatan bangunan gedung
Pengesahan rencana teknis bangunan gedung untuk Pemanfaatan bangunan gedung dilakukan oleh pemilik
kepentingan umum ditetapkan oleh Pemerintah Daerah atau pengguna bangunan gedung setelah bangunan
setelah mendapat pertimbangan teknis dari tim ahli. gedung tersebut dinyatakan memenuhi persyaratan laik
fungsi.
Pengesahan rencana teknis bangunan gedung fungsi Bangunan gedung dinyatakan memenuhi persyaratan laik
khusus ditetapkan oleh pemerintah setelah mendapat fungsi apabila telah memenuhi persyaratan teknis,
pertimbangan teknis tim ahli.
Pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan secara berkala
Keanggotaan tim ahli bangunan gedung bersifat ad hoc pada bangunan gedung harus dilakukan agar tetap
terdiri atas para ahli yang diperlukan sesuai dengan memenuhi persyaratan laik fungsi.
kompleksitas bangunan gedung. Dalam pemanfaatan bangunan gedung, pemilik atau
Ketentuan mengenai tata cara pengesahan rencana teknis pengguna bangunan gedung mempunyai hak dan
bangunan gedung keanggotaan tim ahli bangunan gedung kewajiban sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, perawatan,
dan pemeriksaan secara berkala bangunan gedung diatur
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah
45 46

Pelestarian Gedung Pembongkaran Bangunan Gedung
Bangunan gedung dan lingkungannya yang ditetapkan sebagai cagar Bangunan gedung dapat dibongkar apabila:
budaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan harus 1. tidak laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki;
dilindungi dan dilestarikan. 2. dapat menimbulkan bahaya dalam pemanfaatan bangunan gedung
Penetapan bangunan gedung dan lingkungannya yang dilindungi dan dan/atau lingkungannya;
dilestarikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah 3. tidak memiliki izin mendirikan bangunan.
dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan. Bangunan gedung yang dapat dibongkar sebagaimana dimaksud
Pelaksanaan perbaikan, pemugaran, perlindungan, serta pemeliharaan dalam ditetapkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan hasil
atas bangunan gedung dan lingkungannya hanya dapat dilakukan pengkajian teknis.
sepanjang tidak mengubah nilai dan/atau karakter cagar budaya yang Pengkajian teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud diatas,
dikandungnya. kecuali untuk rumah tinggal, dilakukan oleh pengkaji teknis dan
Perbaikan, pemugaran, dan pemanfaatan bangunan gedung dan pengadaannya menjadi kewajiban pemilik bangunan gedung.
lingkungan cagar budaya yang dilakukan menyalahi ketentuan fungsi Pembongkaran bangunan gedung yang mempunyai dampak luas
dan/atau karakter cagar budaya, harus dikembalikan sesuai dengan terhadap keselamatan umum dan lingkungan harus dilaksanakan
peraturan perundang-undangan. berdasarkan rencana teknis pembongkaran yang telah disetujui oleh
Ketentuan mengenai perlindungan dan pelestarian serta teknis Pemerintah Daerah.
pelaksanaan perbaikan, pemugaran dan pemanfaatan diatur lebih Ketentuan mengenai tata cara pembongkaran bangunan gedung
lanjut dengan Peraturan Pemerintah. diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
47 48

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung,
Pemilik Bangunan gedung mempunyai hak:
a. mendapatkan pengesahan dari Pemerintah Daerah atas rencana
teknis bangunan gedung yang telah memenuhi persyaratan;
b. Melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai dengan
perizinan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
Hak dan Kewajiban Pemilik dan c. mendapatkan surat ketetapan bangunan gedung dan/atau
lingkungan yang dilindungi dan dilestarikan dari Pemerintah
Daerah;
Pengguna Bangunan Gedung d. mendapatkan insentif sesuai dengan peraturan perundang-
undangan dari Pemerintah Daerah karena bangunannya
ditetapkan sebagai bangunan yang harus dilindungi dan
dilestarikan;
e. mengubah fungsi bangunan setelah mendapat izin tertulis dari
Pemerintah Daerah;
f. mendapatkan ganti rugi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan apabila bangunannya dibongkar oleh Pemerintah
Daerah atau pihak lain yang bukan diakibatkan oleh kesalahannya.
49 50

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung, Dalam penyelenggaraan bangunan gedung,
Pemilik Bangunan gedung mempunyai Pemilik dan Pengguna Bangunan gedung
kewajiban mempunyai hak:

a. menyediakan rencana teknis bangunan gedung yang a. mengetahui tata cara/proses penyelenggaraan bangunan
memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan gedung
fungsinya; b. mendapatkan keterangan tentang peruntukan lokasi dan
b. memiliki izin mendirikan bangunan (IMB); intensitas bangunan pada lokasi dan/atau ruang tempat
c. melaksanakan pembangunan bangunan gedung sesuai bangunan akan dibangun;
dengan rencana teknis yang telah disahkan dan dilakukan c. mendapatkan keterangan tentang ketentuan persyaratan
dalam batas waktu berlakunya izin mendirikan bangunan; keandalan bangunan gedung;
d. meminta pengesahan dari Pemerintah Daerah atas d. mendapatkan keterangan tentang ketentuan bangunan
perubahan rencana teknis bangunan gedung yang terjadi gedung yang laik fungsi;
pada tahap pelaksanaan bangunan.
e. mendapatkan keterangan tentang bangunan gedung
dan/atau lingkungan yang harus dilindungi dan
dilestarikan.

51 52

Dalam penyelenggaraan bangunan gedung,
Pemilik dan Pengguna Bangunan gedung
mempunyai kewajiban: Peran masyarakat
a. memanfaatkan bangunan gedung sesuai dengan fungsinya; Peran masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan gedung
b. memelihara dan/atau merawat bangunan gedung secara dapat :
berkala; a. memantau dan menjaga ketertiban penyelenggaraan;
c. melengkapi pedoman/petunjuk pelaksanaan pemanfaatan b. memberi masukan kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah
dan pemeliharaan bangunan gedung; Daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan
d. melaksanakan pemeriksaan secara berkala atas kelaikan standar teknis dibidang bangunan gedung;
fungsi bangunan gedung. c. menyampaikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi
e. memperbaiki bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak yang berwenang terhadap penyusunan rencana tata
laik fungsi; bangunan dan lingkungan, rencana teknis bangunan gedung
f. membongkar bangunan gedung yang telah ditetapkan tidak tertentu, dan kegiatan penyelenggaraan yang menimbulkan
laik fungsi dan tidak dapat diperbaiki, dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan;
bahaya dalam pemanfaatannya, atau tidak memiliki izin d. melaksanakan gugatan perwakilan terhadap bangunan
mendirikan bangunan, dengan tidak mengganggu gedung yang mengganggu, merugikan, dan/atau
keselamatan dan ketertiban umum. membahayakan kepentingan umum.

53 54

Pembinaan Sanksi (1)
1. Pemerintah menyelenggarakan pembinaan bangunan gedung Setiap pemilik dan/atau pengguna yang tidak memenuhi kewajiban
secara nasional untuk meningkatkan pemenuhan persyaratan pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan, dan/atau
dan tertib penyelenggaraan bangunan gedung. penyelenggaraan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang ini dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi
2. Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan pidana.
penyelenggaraan bangunan gedung di daerah. Sanksi administratif berupa:
3. Sebagian penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan a. peringatan tertulis,
dilakukan bersama-sama dengan masyarakat yang terkait b. pembatasan kegiatan pembangunan,
dengan bangunan gedung. c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan
4. Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melaksanakan pelaksanaanpembangunan,
pembinaan melakukan pemberdayaan masyarakat yang d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan
gedung;
belum mampu untuk memenuhi persyaratan sebagaimana
e. pembekuan izin mendirikan bangunan gedung;
dimaksud dalam Bab IV.
f. pencabutan izin mendirikan bangunan gedung;
5. Ketentuan mengenai pembinaan bangunan gedung diatur g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung; atau
i. perintah pembongkaran bangunan gedung.

55 56

Sanksi (2) Sanksi (3)
Selain pengenaan sanksi administratif dapat dikenai sanksi Pidana kurungan dan/atau pidana denda meliputi:
denda paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari nilai a. pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
bangunan yang sedang atau telah dibangun.
denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai
Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kerugian
tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini,
diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun harta benda orang lain;
dan/atau denda paling banyak 10% (sepuluh per seratus) b. pidana kurungan paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana
dari nilai bangunan, jika karenanya mengakibatkan kerugian denda paling banyak 2% (dua per seratus) dari nilai
harta benda orang lain. bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan kecelakaan
Setiap pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung yang bagi orang lain sehingga menimbulkan cacat seumur hidup
tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang ini, c. pidana kurungan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana
diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling banyak 15% (lima belas per seratus) denda paling banyak 3% (tiga per seratus) dari nilai
dari nilai bangunan gedung, jika karenanya mengakibatkan bangunan gedung jika karenanya mengakibatkan hilangnya
kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur nyawa orang lain.
hidup.
57 58

Uu 28-2002-bangunan gedung

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (18)

Similaire à Uu 28-2002-bangunan gedung

Similaire à Uu 28-2002-bangunan gedung (20)

Uu 28-2002-bangunan gedung