Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

HIMPUNAN NASKAH (II-A)
SEMINAR-WORKSHOP-FORUM DISKUSI-
ORASI ILMIAH-RISET
(NASIONAL)
Dr. Moedjiono, M.Sc.
POGRAM STUDI: MAGISTER ILMU KOMPUTER (MKOM)
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS BUDI LUHUR
JAKARTA
2011

i
KATA PENGANTAR
Dengan selalu mengucap puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, taufik dan
hidayah-Nya, penyusun dapat menghimpun naskah-naskah seminar, workshop, forum diskusi, orasi
ilmiah, dan paper laporan hasil riset, yang pernah disampaikan pada forum-forum nasional, dalam
jangka waktu mulai bulan November 2006 sampai dengan Oktober 2011, yang diberi judul ”Himpunan
Naskah (II-A) Seminar-Workshop-Forum Diskusi-Orasi Ilmiah-Riset (Nasional)”.
Buku himpunan naskah ini disusun sebagai bahan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan
yang pernah dialami dan disampaikan penghimpun bagi rekan-rekan sejawat, komunitas teknologi
informasi dan komunikasi, para mahasiswa, dan bagi diri sendiri, yang suatu saat mungkin memerlukan
bahan atau referensi dalam penugasan terkait, penulisan karya-karya ilmiah, maupun pengetahuan
praktis.
Seperti kata pepatah, bahwa tak ada gading yang tak retak, tak ada karya tulis yang sempurna, tak
ada lembaran putih yang tak berbercak, penyusun sangat mengharapkan tanggapan, kritik dan saran-
saran penyempurnaan.
Semoga buku himpunan naskah ini bermanfaat bagi yang membutuhkan, Amin.
Jakarta, 31 Desember 2011
Penyusun,
Dr. Moedjiono, M.Sc.

ii
DAFTAR ISI
II-A Nasional: Halaman
1. “Konferensi Tingkat Tinggi Tentang Masyarakat Informasi (World Summit On The 1
Information Society - WSIS)” http:/www.itu.int/wsis, Workshop - Kebijakan &
Strategi Pengembangan e-Government, Surabaya, 14 November 2006.
2. “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, Seminar - Telematika Inti College, 14
Jakarta, 16 Desember 2006.
3. ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengolahan dan Keamanan Data”, 23
Naskah Seminar - Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan
Data, Pangkalpinang, 24 Juli 2007.
4. ”Pemanfaatan Teknologi Informasi Untuk Pengolahan dan Keamanan Data”, 32
Slide Seminar - Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan
Data, Pangkalpinang, 24 Juli 2007.
5. “Internet Governance di Indonesia”, Round Table Discussion - Internet Governance di 52
Indonesia dan Pengembangan Warnet sebagai ICT Center”, MGK Kemayoran, Jakarta,
11-12 Juli 2007.
6. ”Peningkatan Daya Saing Bangsa Melalui Pemberdayaan Telematika”, Seminar Nasional 67
Sistem & Teknologi Informasi (SNASTI) 2007 - Meningkatkan Daya Saing Bangsa
Melalui Pemberdayaan Sistem & Teknologi, STIKOM Surabaya, 22 Agustus 2007.
7. ”Sistem Informasi Nasional Indonesia”, Forum Diskusi Wantannas - Pokok-Pokok Pikiran 79
Strategi Peperangan Informasi Untuk Memperkokoh Kelangsungan Hidup Bangsa dan
Negara, Jogyakarta, 28 Agustus 2007.
8. “Peranan Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Pengembangan TIK bagi 91
Pencapaian Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, Keynote Speech pada Pembukaan Pekan
Ilmiah Mahasiswa Nasional Teknologi Informasi (PIMNASTI) 2007 - Information
and Communication Technology for Human Welfare, Salatiga, 29 Oktober 2007.
9. “Peranan Pemerintah Indonesia Untuk Mendorong Pengembangan dan Pendayagu- 103
naan TIK bagi Pencapaian Kesejahteraan Bangsa Indonesia”, Pelatihan SDM Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pemda Jateng - Balitbang Depkominfo, Semarang,
7 Desember 2007.
10. ”Tantangan Dan Peluang Teknologi Informasi Dan Komuni-Kasi Dalam Peningkatan 113
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Naskah Orasi Ilmiah Pada Wisuda Angkatan IV
para lulusan AMIK ATMA LUHUR, Pangkalpinang, 15 Desember 2007.
11. ”Tantangan Dan Peluang Teknologi Informasi Dan Komuni-Kasi Dalam Peningkatan 120
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Slide Orasi Ilmiah Pada Wisuda Angkatan IV
para lulusan AMIK ATMA LUHUR, Pangkalpinang, 15 Desember 2007.
12. ”Pengembangan Internet Governance di Indonesia”, Round Table Discussion – 130
Internet Governance dan Pengembangan Warnet sebagai ICT Center di Indonesia,
Makassar, 17 Desember 2007.
13. ”Pengembangan dan Penerapan Aplikasi Telematika Di Indonesia”, Naskah ICT Review 140
MKOM UBL 2008.
14. “Prospek Teknologi Broadband di Indonesia”, Seminar - Broadband Wireless Access, 151
Jimbaran, Bali, 13 Maret 2008.
15. “Konvergensi Telematika dan Perannya Dalam Menunjang Percepatan Pembangunan 156
Di Indonesia”, Seminar - The International ICT, Exhibition for Visit Musi 2008, Palembang,
24 Mei 2008.

iii
16. “Pengurangan Subsidi BBM dan Program Pengentasan Kemiskinan”, Program Komunikasi 174
Publik, Palangka Raya, Kalteng, 13 Juni 2008
17. “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pembangunan Nasi- 201
onal”, Seminar Sistem Manajemen Nasional PPRA XLII Lemhannas, Jakarta, 20 Juni 2008.
18. “Lawful Interception (LI)”, Workshop Lawful Interception Depkominfo, Jakarta, 218
22 Juli 2008.
19. “Kebijakan dan Program Penyediaan Kewajiban Pelayanan Universal Telekomu- 226
nikasi (KPU/USO)”, Workshop Program Pembangunan USO Tahun 2008-2009, Padang,
23 Juli 2008.
20. “Kebijakan Pemerintah Tentang Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pem- 236
bangunan di Indonesia”, Rakornis TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-81,
Jakarta, 13 Agustus 2008.
21. “Strategi dan Kebijakan Telematika Di Indonesia”, Seminar Dewan Pertahanan Nasional, 251
Jakarta, 12 November 2008.
22. “Indikator, Capaian dan Rencana Aksi Menuju Masyarakat Informasi Indonesia”, Round 263
Table Discussion - Indikator, Capaian dan Rencana Aksi Menuju Masyarakat Informasi
Indonesia, Hotel Treva, Jakarta, 21 April 2009.
23. “Menuju Masyarakat Informasi Indonesia Tahun 2015”, Seminar - Teknologi Informasi 275
dan Komunikasi Nasional Universitas Budi Luhur, Jakarta, 25 April 2009.
24. “Peran Teknologi Informasi dan Komunikasi Dalam Menunjang Pembangunan di 289
Indonesia”, Sarasehan Teknologi Informasi TNI AL Tahun 2009, Jakarta, 25 Juni 2009.
25. “Status dan Masa Depan Internet Governance di Indonesia”, Workshop Internet 309
Governance Menuju Masyarakat Informasi Indonesia, Jakarta, 5 Desember 2009.
26. “Cyberspace, Cyberlaw, & Lawful Interception”, Workshop On Cyberspace, Cyberlaw, & 328
Lawful Interception, Jakarta, 12 April 2010.
27. “Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika di Daerah”, Seminar Rencana Induk 348
Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika Tahun 2010-2014, Jakarta, 3 Agustus 2010.
28. “Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 356
untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan Digital”, Naskah Seminar Nasional Multidisiplin
Ilmu Universitas Budi Luhur, Jakarta, 5 Agustus 2010.
29. “Pemberdayaan Bahasa melalui Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi 364
untuk Menjembatani Masalah Kesenjangan Digital”, Slide Seminar Nasional Multidisiplin
Ilmu Universitas Budi Luhur, Jakarta, 5 Agustus 2010.
30. “Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesia”, National 372
Seminar Budi Luhur University, Jakarta, 5 Agustus 2010 (Naskah).
31. “Internet Governance to Bridge the Digital Divide Problem in Indonesia”, National 383
Seminar Budi Luhur University, Jakarta, 5 Agustus 2010 (Slide).
32. “Pola Kemitraan Dalam Pengembangan TIK Untuk Pendidikan”, Seminar Teknologi 392
Informasi dan Komunikasi (TIK) Pendidikan Tahun 2010, Banjarmasin, 30 Oktober 2010.
33. “Peningkatan Daya Saing Penelitian di Kampus dan UKM Bidang Aplikasi Telematika”, 411
Konsultasi Publik/Temu Wicara: Peran Standar Aplikasi Telematika dalam Rangka
Meningkatkan Daya Saing Bangsa, Jakarta, 2 Nopember 2010.
34. “Tantangan dan Peluang Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Peningkatan 429
Kesejahteraan Masyarakat Indonesia”, Jurnal Ilmiah “Atma”, Volume 01, Nomor 01,
STMIK Atma Luhur Pangkal Pinang, Maret 2010.
35. “Arahan Strategis TIK Nasional”, Workshop - Membangun Strategi e-Government, 437
Manokwari, 10 Maret 2011.
36. “Cloud Computing dan Green Computing: Gelombang Informatisasi Layanan Dunia 446

iv
Bisnis Masa Depan”, Orasi Ilmiah Wisuda Ahli Madya, Sarjana, dan Pascasarjana
Universitas Budi Luhur, Jakarta, 9 April 2011.
37. “Energy Efficient Base Station Assisted Cluster Routing Protocol in Wireless Sensor 460
Networks”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011,
Jakarta, 7 Oktober 2011.
38. “Optimization of Energy Efficient Layer based Hierarchical Routing Protocol in Wireless 472
Sensor Network”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi
Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.
39. “Kajian Penerapan Green Computing Untuk Efisiensi Energi Pada Fasilitas Server 482
Data Perusahaan Studi Kasus PT. Jamsostek (Persero)”, Seminar Nasional
Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.
40. “Implementasi Radio Frequency Identification (RFID) Dalam Mendukung Proses Bisnis: 493
Studi Kasus Pada Sistem Parkir Universitas Budi Luhur Jakarta”, Seminar Nasional
Multidisiplin Ilmu (SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.
41. “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan Penguji Eksternal SMK Berprogram 501
Studi Teknologi Informasi di Pangkalpinang”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu
(SENMI) Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.
42. “Sistem Pendukung Keputusan Dalam Menentukan SMK Berprogram Studi Teknologi 512
Informasi Favorit di Pangkalpinang”, Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu (SENMI)
Universitas Budi Luhur 2011, Jakarta, 7 Oktober 2011.
43. “Kebijakan TIK Dalam Upaya Pemerataan Pembangunan di Indonesia”, Diskusi Ahli 521
Media Sosial: Perspektif Hukum dan Sosial Budaya, Makassar, 23 November 2011.

23
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PENGOLAHAN
DAN KEAMANAN DATA
Disampaikan Oleh :
DR. MOEDJIONO, M.Sc.
Pada Seminar
“Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan Data
Pangkalpinang, 24 Juli 2007
Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
Yang saya hormati :
 Bapak Direktur AMIK Atma Luhur dan Staf,
 Pimpinan dan Staf PT Timah,
 Para Peserta Seminar,
 Para Undangan dan Hadirin yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah melimpahkan segala karunia kenikmatan termasuk
kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa menghadiri acara seminar tentang
“Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Pengolahan dan Keamanan Data"
pada hari ini dengan wajah penuh kecerahan dan kebahagiaan. Pada
kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan selamat kepada
AMIK Atma Luhur dan PT Timah yang telah bersama-sama menyelenggarakan
seminar tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang berarti ikut
berkontribusi kepada pemasyarakatan dan kemajuan industri TIK di
Indonesia.
Hadirin sekalian yang saya hormati,
“Globalisasi” yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi dan
interdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi
dan keuangan lebih cepat dari pendapatan nasional berbagai negara,
sehingga ekonomi nasional suatu negara akan semakin terintegrasi menjadi
ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,
investasi, infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasi
proses globalisasi yang dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi
khususnya telematika, yang mentransformasikan masyarakat dunia memasuki
era yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi, informasi
telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta
semakin luas memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat.
Pengelolaan informasipun semakin canggih dan berkembang menjadi bisnis

24
yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah yang
industrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasan
informasi semakin dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi
yang semakin canggih.
Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia,
sehingga siapapun yang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya
dengan bijak, maka dialah yang paling berpeluang meraih sukses di era
informasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsa dan
bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat dan
bijak mampu memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siap
menapaki milenium ke tiga ini. Fenomena inilah yang kemudian menjadi
perhatian banyak pihak karena mempunyai implikasi luas terhadap aspek-
aspek ideologis seperti identitas bangsa dan nasionalisme.
Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut “era persaingan bebas”,
di mana hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal
mungkin atau bahkan dihilangkan. Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk
tingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu dengan berlakunya
AFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita
untuk menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan
berlaku pada tahun 2020. Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam
persaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikut serta dalam kompetisi
tersebut dengn memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran
telematika.
Telematika merupakan konvergensi dari teknologi telekomunikasi, multimedia
dan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing dan
Content). Konvergensi teknologi ini telah mempengaruhi dengan sangat
signifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhi kebutuhan
masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal,
regional dan global. Pembangunan telematika merupakan suatu kewajiban
yang harus kita laksanakan bersama dalam rangka menjawab tuntutan
masyarakat untuk menciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yang
tertata baik (good governance) - sistem kehidupan kenegaraan yang
transparan, demokratis, kredibel, efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera.
Pembangunan telematika merupakan upaya konkrit dalam rangka
menemukan link and match dalam membangun masyarakat informasi yang
damai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat
Kepala Negara sedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I,
tanggal 10-12 Desember 2003) serta sasaran pembangunan milenium
(Millennium Development Goals) pada tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh
PBB.
Dalam WSIS I 2003 tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan dua
dokumen penting yang dihasilkan untuk pencapaian sasaran pembangunan

25
milenium yaitu Prinsip-prinsip dan Rencana Aksi untuk membangun
masyarakat informasi (Information Society) dunia sebagai langkah untuk
membangun masyarakat yang berpengetahuan (knowledge society).
Dokumen tersebut di antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015
seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas, perpustakaan, rumah sakit,
pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos dan
kearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitas
telekomunikasi dan informasi, dan memastikan bahwa lebih dari separuh
jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai akses terhadap informasi
dengan teknologi telematika.
Hadirin Sekalian yang saya hormati,
Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 juta
yang tinggal di daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta
dengan suku bangsa yang beraneka ragam, peranan teknologi telematika
mempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama, teknologi telematika
merupakan instrumen dalam mengoptimalkan proses pembangunan yaitu
dengan memberikan dukungan terhadap manajemen dan pelayanan kepada
masyarakat. Kedua, produk teknologi telematika merupakan komoditas yang
sama dengan komoditas ekonomi lainnya yang mampu memberikan
peningkatan pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan
negara dalam bentuk devisa hasil ekspor jasa dan produk industri telematika.
Ketiga, teknologi telematika bisa menjadi perekat persatuan dan kesatuan
bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaian
melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan semua
peralatan, institusi dan area seluruh wilayah nusantara (misalnya Disaster
Recovery System untuk peringatan dini bencana, Sistem Pengindra Jarak Jauh
untuk Pengendalian Operasi, e-Government Pemerintah Pusat dan Daerah).
Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus
mampu melihat realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan
infrastruktur, suprastruktur, sumberdaya manusia, dana, sistem manajemen
dan prosedur kerja serta peraturan perundang-undangan yang masih serba
sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan atas kondisi yang ada
mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang ada selama
ini, kita akan bisa menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan
secara tepat.
Secara umum penggunaan teknologi informasi dalam mendukung proses
pembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-
lembaga pemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas
dan kualitasnya belum sebagaimana yang diharapkan dan belum merupakan
suatu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah ialah
memprioritaskan pada pengembangan e-Government, sebagai layanan

26
pemerintah kepada masyarakat berbasis teknologi telematika. Pemerintah
telah mengeluarkan arahan melalui INPRES Nomor 3 Tahun 2003, tentang
Kebijakan dan Strategi Pengembangan e-Government. Diharapkan dengan
terwujudnya e-government, akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan
dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan, serta transparansi akan semakin
baik sehingga dapat terwujud pemerintahan yang baik (good governance).
Jika e-government bisa kita wujudkan, maka daya saing bangsa kita akan
semakin meningkat. Hal ini akan dapat dilihat dari produktivitas kerja yang
dipastikan akan meningkat sebab dalam proses transaksi dan pelayanan
publik akan berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, karena e-government
menjamin adanya transparansi dalam proses penyelengga-raan pelayanan
publik, maka akan membuka peluang secara transparan kepada industri-
industri, baik di dalam maupun luar negeri untuk menanamkan investasinya.
Selain melalui e-government, daya saing bangsa juga akan meningkat melalui
layanan informasi lainnya yang disampaikan melalui layanan-layanan sektoral
baik oleh instansi pemerintah maupun swasta, seperti e-procurement, e-
education, e-health, e-bisnis, dll.
Selain melalui implementasi layanan informasi berbasis teknologi telematika
baik layanan publik maupun layanan komersial, daya saing bangsa akan
meningkat melalui upaya pengembangan teknologi telematika sebagai
komoditas ekonomi yaitu dengan menjual produk-produk industri software
maupun hardware di bidang telematika. Dalam industri software termasuk
jasa, Indonesia mempunyai peluang yang lebih besar, sehingga perlu terus
dipacu pengembangannya.
Peluang-peluang penggunaan telematika dalam meningkatkan daya saing
bangsa sangat terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik
layanan publik maupun layanan komersial, serta peningkatan kapasitas
industri telematika untuk pasar dalam negeri dan luar negeri yang pada
akhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan
kesejahteraan masyarakat dan peningkatan devisa.
Untuk mewujudkan peluang tersebut secara optimal kita masih dihadapkan
kepada banyak permasalahan. Di bidang layanan publik dan komersial, dan
juga industri kita dihadapkan kepada dua permasalahan pokok yang satu
sama lain terkait. Pertama ialah masalah infrastruktur termasuk jaringan dan
sarana, dan yang kedua ialah permasalahan sumber daya manusia (SDM).
Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon,
penetrasi komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat
mendukung berkembangnya layanan informasi berbasis teknologi informasi ke
seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu, pemerintah melakukan program

27
pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan untuk meningkatkan akses
masyarakat di seluruh pelosok tanah air.
Secara sistemik kita belum memiliki jaringan utama sebagai backbone
nasional atau sebagai “jalan raya telematika” Indonesia. Upaya
mengembangkan jalan raya telematika tersebut di Indonesia merupakan
upaya yang akan menghubungkan seluruh link informasi yang ada di pelosok
nusantara, selain akan membuka peluang berkembangnya layanan informasi
dan industri telematika juga akan memiliki makna ideologis, yaitu akan
menjalin keanekaragaman potensi dan budaya bangsa dalam suatu kesatuan
yang mampu mengikat dan memperkuat integritas bangsa. Oleh karena itu,
saat ini sedang dikembangkan sistem jaringan informasi yang tertampung
dalam kerangka koseptual Sistem Informasi Nasional (SISFONAS).
Keberhasilan mengembangkan SISFONAS ini akan berimplikasi pada
sejauhmana teknologi telematika memberikan kontribusi dalam upaya
membuka peluang daya saing bangsa dalam era kompetitif dewasa ini dan
sekaligus akan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menciptakan
jaminan keamanan, kedamaian dan kesejahteraan seperti yang kita idamkan
bersama.
Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan telematika dalam
berbagai penunjang kegiatan masyarakat dan pelayanan publik, diperlukan
adanya landasan hukum yang mampu memberikan perlindungan kepada para
pemilik dan pengguna atau pemakai. Untuk itu, sedang disiapkan peraturan
perundang-undangan yang diperlukan (cyber law), di mana saat ini sudah
tersusun naskah cyber law yang sementara dikenal sebagai RUU Informasi
dan Transaksi Elektronik (RUU ITE). Diharapkan dengan terwujudnya
undang-undang ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi akan
semakin pesat, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.
Salah satu hal penting lagi yang perlu saya kemukakan di sini adalah
dibentuknya Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Detiknas).
Detiknas adalah Tim yang terdiri dari 3 stakeholder penting dalam bisnis
teknologi Telematika, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Tim
tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam perumusan
kebijakan telematika nasional, optimalisasi SDM dan industri telematika,
mendorong partisipasi masyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergi
seluruh komponen telematika Indonesia.
Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu
mendapat perhatian. Mempersiapkan SDM di bidang telematika dilakukan
sebelum menyiapkan infrastruktur, sarana dan prasarana. Pengembangan
SDM harus secara terus menerus dilakukan setelah kita membangun
infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena
karakteristik teknologi telematika yang dinamis berkembang terus menerus
secara cepat.

28
Peranan SDM telematika dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak
pada kemampuan SDM kita untuk meningkatkan kapasitas layanan informasi,
baik layanan publik maupun layanan komersial serta kemampuan SDM dalam
meningkatkan kapasitas industri telematika yang mampu bersaing di pasar
internasional. Secara umum kondisi SDM telematika kita masih tertinggal jauh
dibanding negara-negara lain yang sudah memanfaatkan telematika.
Walaupun secara umum kondisi SDM di bidang telematika masih belum sesuai
dengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapa yang menunjukkan
kualitasnya di dunia internasional sebagaimana terlihat dari hasil-hasil
penghargaan di bidang telematika baik pada tingkat nasional maupun
internasional. Sementara itu, beberapa produk dari industri telematika
nasional telah digunakan di pasaran dunia.
Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan komersial serta
meningkatkan kemampuan industri telematika, kita masih membutuhkan
cukup banyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industri
telematika dan perangkat penunjangnya maupun mengembangkan serta
mengoperasikan sistem yang diperlukan di bidang pemerintahan maupun
bisnis/komersial.
Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang telematika di masa
mendatang, diperlukan langkah antisipatif, sehingga pada saatnya kita akan
mampu menyiapkan tenaga SDM di bidang telematika yang memadai. Kondisi
ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untuk
meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang telematika yang
memiliki kompetensi yang dibutuhkan pasar.
Perkembangan kebutuhan akan SDM telematika tampaknya akan dipengaruhi
oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur telematika.
Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu diimbangi
dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang telematika.
Dilihat dari kondisi yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa
perkembangan layanan informasi baik layanan publik maupun layanan
komersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM di
bidang layanan informasipun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan
informasi, kebutuhan akan SDM bidang telematika juga ada pada bidang
industri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditas ekspor. Kebutuhan
akan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosan
untuk menghasilkan SDM profesional di bidang telematika, maka diperkirakan
kapasitas SDM sebagai pendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga
diperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesional dari luar negeri. Selain
itu, kecepatan pertumbuhan di bidang layanan informasi tampaknya akan
dipengaruhi oleh upaya kita meningkatkan literasi telematika serta kultur
telematika. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM telematika, juga perlu

29
diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang
telematika.
Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja
baik dalam dan luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah
kesenjangan dalam pemanfaatan teknologi telematika atau yang kita kenal
sebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerah dan antar daerah
serta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal balik
dengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuan
intelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan
kemampuan menggunakan teknologi telematika. Sebaliknya dengan
kemampuannya menggunakan teknologi telematika akan mampu
meningkatkan kembali kadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi
mereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untuk
memiliki dan mengakses teknologi telematika akan semakin tertinggal. Dalam
konteks inilah diperlukan adanya peranan yang lebih besar dari lembaga
pendidikan, asosiasi di bidang telematika, dunia usaha serta pemerintah untuk
lebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi digital
divide ini.
Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan
kompetitif bangsa, dewasa ini sangat relevan. Data Program Pembangunan
PBB (UNDP) menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia Indonesia
mengalami penurunan dari urutan ke 110 ke urutan 112, dan Indonesia
berada di bawah Vietnam, sebagai negara yang relatif baru. Informasi itu
tentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme tetapi
diharapkan menjadi sumber motivasi kepada kita semua untuk meningkatkan
kualitas SDM bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit untuk berusaha
memenangkan persaingan.
Dalam kondisi pemanfaatan teknologi telematika sebagaimana saya
kemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM telematika dalam
meningkatkan daya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis.
Pertama, ialah dengan mengembangkan standar kompetensi nasional yang
mengacu kepada standar yang berlaku internasional. Melalui standar
kompetensi ini, akan diperoleh manfaat sebagai instrumen untuk melakukan
recruitment SDM di dalam mengisi kebutuhan dalam pengembangan jasa dan
industri telematika, sehingga tenaga yang dipilih akan terseleksi sesuai
dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, juga akan
dapat disusun program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana juga
dibutuhkan lembaga pendidikan tinggi untuk kurikulumnya. Dalam konteks
meningkatkan daya saing bangsa, juga standar kompetensi akan menjadi

30
ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akan
menjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain.
Kedua, selain pengembangan standar kompetensi, diperlukan adanya upaya
optimal dalam meningkatkan sosialisasi serta mengembangkan pendidikan
dan pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan literasi
masyarakat terhadap telematika, juga akan meningkatkan kemampuan
masyarakat untuk mengakses informasi, melalui teknologi telematika.
Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah dengan
memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga
pemerintahan dan kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh
atau jauh dari pusat-pusat pendidikan teknologi, khususnya telematika.
Konsentrasi peningkatan kualitas SDM telematika tampaknya sekarang ini
lebih ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan
upaya untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam
menggunakan teknologi telematika masih terbatas. Kita menyadari bahwa
upaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya
meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat di bidang telematika
atau upaya meningkatkan literasinya, maka suatu waktu penggunaan akan
tidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang telematika tidak akan
berkembang. Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembaga
pendidikan telematika pun tidak akan tertampung oleh pasar yang ada. Oleh
karena itu, tantangan tidak saja untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di bidang
telematika juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi telematika (e-
literacy) bagi masyarakat umumnya.
Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program
Satu Sekolah Satu Laboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab –
OSOL). Program ini merupakan program fasilitasi kerjasama dan sinergi
antara semua stakeholders di bidang pendidikan, keuangan, infrastruktur
serta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan
laboratorium komputer di sekolah-sekolah.
Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat untuk
memanfaatkan telematika, upaya pengembangan literasi telematika juga
dapat dilakukan oleh lembaga pendidikan terutama yang terkait pada
pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan lembaga
pendidikan juga melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi telematika
bagi masyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa.
Walaupun jumlah lembaga pendidikan tinggi yang melakukan program
pendidikan di bidang telematika berkembang cukup pesat, namun lulusannya
baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan.
Untuk jangka panjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk
menyediakan tenaga telematika yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan
pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu, diharapkan telematika

31
tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknya
dimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah.
Permasalahan penyiapan SDM di bidang telematika bukan merupakan
tanggungjawab lembaga pendidikan semata, karena penyiapan SDM
merupakan bagian dari strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di
bidang industri dan aplikasi bidang teknologi telematika. Dalam konteks inilah
diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik di
pemerintahan, dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya
dalam pengembangan informasi dan komunikasi. Visi bersama ini akan
menjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalam membangun masyarakat
informasi Indonesia yang damai dan sejahtera seperti yang diamanatkan
dalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.
Satu harapan di masa depan, semoga AMIK Ami Luhur menjadi institusi
pendidikan di mana mahasiswa belajar (institution of learning) dan sekaligus
merupakan institusi yang senantiasa belajar (a learning institution) sehingga
AMIK Atma Luhur menjadi salah satu “Center of Excellence” di bidang
pendidikan dengan motto “Cerdas Berbudi Luhur”.
Demikian para hadirin sekalian sekelumit yang dapat saya sampaikan pada
kesempatan yang baik ini, semoga bermanfaat.
Marilah kita sumbangkan pengabdian terbaik kita sesuai kemampuan dan
kompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini.
Bersama Kita Bisa.
Padamu Negeri Kami Mengabdi.
Cerdas Berbudi Luhur.
Terima kasih.
Wabillahitaufiq Walhidayah.
Wassalamu’alaikum Wr.Wb

113
TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA
Orasi Ilmiah
Disampaikan oleh :
DR. MOEDJIONO, M.Sc.
Pada Wisuda Angkatan IV para lulusan AMIK ATMA LUHUR
Pangkalpinang, 15 Desember 2007
Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Selamat Pagi,
Yang saya hormati,
 Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Atma Luhur dan Staf,
 Bapak Direktur dan seluruh Staf Civitas Akademika AMIK Atma Luhur,
 Para Wisudawan /Wisudawati dan Orang Tua yang berbahagia,
 Undangan dan Hadirin Sekalian yang berbahagia.
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah
melimpahkan segala karunia kenikmatan, kesehatan dan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita
bisa menghadiri acara wisuda Ahli Madya D-III AMIK Atma Luhur, pada hari ini, dengan wajah penuh
kecerahan dan kebahagiaan.
Pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami mengucapkan Selamat kepada Yayasan
Pendidikan Atma Luhur dan selamat kepada para Wisudawan/Wisudawati, para Dosen, Pimpinan
dan seluruh Staf Civitas Akademika serta para Orang Tua, yang telah secara sinergis telah sukses
menyelenggarakan proses belajar mengajar di AMIK Atma Luhur ini, sehingga mencapai tingkat
kompetensi sesuai yang diinginkan.
Sukses yang telah dicapai saat ini adalah merupakan sebuah tonggak dari suatu perjalanan untuk
terjun dalam medan pengabdian berikutnya. Prosesi ini selain menandai berakhirnya satu tingkat
rangkaian proses belajar mengajar, juga merupakan simbol pengakuan dan pernyataan untuk bisa
mengembangkan tingkat kompetensinya ke jenjang yang lebih tinggi, dan siap
mengimplementasikannya ke dalam dunia nyata yaitu mengabdikan kompetensi yang dimilikinya
kepada masyarakat.
Pada momen yang bersejarah ini, saya ingin menyampaikan orasi ilmiah yang saya beri judul:
“TANTANGAN DAN PELUANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT INDONESIA". Judul ini sejalan dengan visi Indonesia ke depan di
bidang pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), yaitu
“Membangun Masyarakat Informasi Indonesia yang sejahtera berbasis pengetahuan melalui
pengembangan dan pendayagunaan TIK, yang berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan
berperan dalam persaingan global’.
Era “Globalisasi” dan "Informasi" yang ditandai dengan semakin meningkatnya interkoneksi dan
interdependensi dunia, memfasilitasi pertumbuhan perdagangan, investasi dan keuangan lebih
cepat dari pendapatan nasional berbagai negara, sehingga ekonomi nasional suatu negara akan
semakin terintegrasi menjadi ekonomi global. Globalisasi memfasilitasi bergeraknya “4i” (informasi,
investasi, infrastruktur dan individu) melintasi batas-batas negara. Akselerasi proses globalisasi yang
dramatis difasilitasi oleh revolusi di bidang teknologi khususnya TIK, yang mentransformasikan
masyarakat dunia memasuki era yang kita kenal dengan “era informasi”. Dalam era informasi,
informasi telah berkembang menjadi komoditas yang penting dan strategis, serta semakin luas

114
memasuki berbagai sisi dalam kehidupan masyarakat. Pengelolaan informasipun semakin canggih
dan berkembang menjadi bisnis yang semakin menguntungkan, sehingga menampakkan wajah yang
industrial-komersial. Proses produksi, pengolahan, dan penyebar-luasan informasi semakin
dipermudah dan dipercepat karena dukungan teknologi yang semakin canggih.
Sedemikian pentingnya komunikasi dan informasi dalam kehidupan manusia, sehingga siapapun
yang dapat menguasai informasi, serta memanfaatkannya dengan bijak, maka dialah yang paling
berpeluang meraih sukses di era informasi ini. Demikian juga dalam konteks kehidupan berbangsa
dan bernegara, bangsa yang paling menguasai informasi dan secara tepat dan bijak mampu
memanfaatkannya, maka bangsa itulah yang paling siap menapaki milenium ke tiga ini. Fenomena
inilah yang kemudian menjadi perhatian banyak pihak karena mempunyai implikasi luas terhadap
aspek-aspek ideologis seperti identitas bangsa dan nasionalisme.
Kita sadari bersama bahwa era saat ini juga disebut sebagai “era persaingan bebas”, di mana
hambatan dalam perdagangan antar negara ditekan seminimal mungkin atau bahkan dihilangkan.
Tatanan itu telah kita sepakati, yaitu untuk tingkat ASEAN sudah berlangsung mulai tahun 2003 yaitu
dengan berlakunya AFTA, dan untuk tataran Asia Pacific, secara bertahap mengharuskan kita untuk
menerapkan paperless trading, walaupun secara menyeluruh baru akan berlaku pada tahun 2020.
Untuk ikut serta memanfaatkan peluang dalam persaingan tersebut, bangsa Indonesia harus ikut
serta dalam kompetisi tersebut dengan memilih salah satu strategi yaitu melalui peningkatan peran
(pengembangan dan pendayagunaan) TIK.
Perkembangan pesat konvergensi di bidang TIK yaitu konvergensi dari teknologi telekomunikasi,
multimedia dan informatika atau konvergensi 3 “C” (Communications, Computing dan Content),
telah mempengaruhi dengan sangat signifikan perkembangan industri terkait dalam memenuhi
kebutuhan masyarakat agar mampu meningkatkan daya saing pada tatanan lokal, regional dan
global. Pengembangan dan pendayagunaan TIK untuk menjawab tuntutan masyarakat yaitu
menciptakan suatu sistem kehidupan kenegaraan yang tertata baik (good corporate/government
governance) - sistem kehidupan kepemeritahan/kenegaraan yang transparan, demokratis, kredibel,
efektif, efisien, aman, damai dan sejahtera. Pengembangan dan pendayagunaan TIK merupakan
upaya konkrit dalam rangka menemukan link and match dalam membangun masyarakat informasi
yang damai dan sejahtera, sesuai yang diamanatkan dalam pertemuan tingkat tinggi Kepala Negara
sedunia (World Summit on the Information Society - WSIS I tahun 2003 dan WSIS II tahun 2005)
serta sasaran pembangunan milenium (Millennium Development Goals) yang telah ditetapkan oleh
PBB.
Dalam WSIS tersebut telah disepakati bersama pelaksanaan empat dokumen penting yang dihasilkan
untuk pencapaian sasaran pembangunan milenium yaitu Deklarasi Prinsip-prinsip, Rencana Aksi,
Komitmen dan Agenda untuk membangun masyarakat informasi dunia yang inklusif dan sejahtera
berbasis berpengetahuan (Information and Knowledge Based Society). Dokumen tersebut di
antaranya mengharuskan bahwa pada tahun 2015 seluruh sekolah mulai SD sampai Universitas,
perpustakaan, rumah sakit, pusat ilmu dan pengetahuan, pusat kebudayaan, museum, kantor pos
dan kearsipan, seluruh desa harus sudah terhubung dengan fasilitas telekomunikasi dan informasi,
dan memastikan bahwa lebih dari separuh jumlah penduduk dunia harus sudah mempunyai akses
terhadap informasi dengan memberdayakan TIK. Langkah lanjut dari kesepakatan WSIS ini adalah
dibentuknya forum pertemuan Internet Governance (IGF) setiap tahun, untuk merealisikan fasilitasi
akses/penyampaian/berbagi informasi yang terjangkau untuk siapa saja, di mana saja, kapan saja
dan dengan alat apa saja (affordable access of information for anyone, anywhere, anytime, and by
anything). Tema keseluruhan IGF adalah: “Internet Governance for Development”, dengan beberapa
topik utama, yaitu: 1. Keterbukaan dan kebebasan arus Informasi, ide dan pengetahuan (Openness -
Freedom of expression, free flow of information, ideas and knowledge); 2. Akses (Access – Creating
trust and confidence through collaboration, particularly by protecting users from spam, phishing and
viruses while protecting privacy); 3. Keamanan dan penggunaan multibahasa serta konten di Internet

115
(Security – Promoting multilingualism, including IDN, and local content); 4. Ketersediaan,
keterjangkauan, operabilitas dalam keberagaman budaya dan bahasa di Internet (Diversity – Internet
Connectivity: Policy and Cost, dealing with the availability and affordability of the Internet including
issues such as interconnection costs, interoperability and open standards); 5. Sumber daya Internet
yang terbatas (Critical Internet Resources); 6. Pengembangan kemampuan SDM (capacity building)
sebagai program prioritas di atas segalanya.
IGF I telah dilaksanakan di Athena (Greece) tahun 2006, IGF II dilaksanakan di Rio de Janeiro (Brazil)
tahun 2007, IGF III-V akan dilaksanakan di India (tahun 2008), Mesir (tahun 2009), dan menuju
checkpoint kesuksesan Internet Governance tahun 2010 yang akan dilaksanakan di salah satu negara
Balkan (Eropa Timur).
Bagi bangsa Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 220 juta yang tinggal di
daerah kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau serta dengan keberagaman suku bangsa,
budaya, adat istiadat, agama, ideologi, politik, tingkat sosial ekonomi, maka peranan TIK
mempunyai tiga peranan pokok yaitu, Pertama: TIK merupakan instrumen dalam
mengoptimalkan proses pembangunan, yaitu dengan memberikan dukungan terhadap
manajemen dan pelayanan kepada masyarakat. Kedua: produk TIK merupakan komoditas
yang sama dengan komoditas ekonomi lainnya, yang mampu memberikan peningkatan
pendapatan baik bagi perorangan, dunia usaha dan bahkan negara dalam bentuk devisa
hasil ekspor jasa dan produk industri TIK. Ketiga, TIK bisa menjadi perekat persatuan dan
kesatuan bangsa, meningkatkan jaminan keamanan, keselamatan dan kedamaian negara
dan bangsa melalui pengembangan sistem informasi yang menghubungkan seluruh wilayah
nusantara, yang menjangkau sampai ke pulau-pulau terpencil dan perdesaan. Di antaranya
adalah: Disaster Mitigation and Recovery System untuk peringatan dini dan penanggulangan
bencana, Sistem Pengindra Jarak Jauh untuk Pengendalian Operasi, Sistem Pengelolaan
Kepemerintahan e-Government bagi Pemerintah Pusat dan Daerah, Sistem Jaringan
Informasi Kependidikan Nasional, Sistem Informasi Bisnis/Industri/Anggaran-
Keuangan/Usaha Kecil-Menengah/ Pengadaan Barang Jasa Nasional secara Elektronik,
Sistem Informasi Kesehatan/ Kesejahteraan Nasional, Sistem Informasi Kependudukan
dengan Nomor Identitas Nasional, Sistem Informasi Pemilihan Umum/Kepala Daerah, dll).
Untuk bisa memainkan ketiga peranan tersebut secara optimal, kita harus mampu melihat
realitas kondisi kita sekarang ini dalam penyediaan infrastruktur, suprastruktur, sumberdaya
manusia, anggaran/dana, sistem manajemen dan prosedur/budaya kerja serta peraturan
perundang-undangan yang masih serba sangat terbatas. Dengan bertolak dari penglihatan
atas kondisi yang ada mengenai pemanfaatan TIK yang ada selama ini, kita akan bisa
menyusun langkah-langkah yang sebaiknya dilakukan secara tepat.
Secara umum pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam mendukung proses
pembangunan masih dilakukan secara parsial telah dimulai oleh lembaga-lembaga
pemerintahan baik di pusat dan daerah, namun dilihat dari kuantitas dan kualitasnya belum
sebagaimana yang diharapkan dan belum merupakan suatu sistem yang terintegrasi dan
sinergis. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah adalah menetapkan prioritas
pengembangan dan pendayagunaan TIK dengan 7 program prioritas (flagship programs)
melalui Dewan TIK Nasional (Detiknas) yang dipimpin langsung oleh Presiden RI, yaitu
pengembangan Nomor Identitas Nasional (NIN), National Single Window (NSW), e-
budgeting, e-education, e-procurement, software legal dan pembangunan jaringan

116
komunikasi nasional (e-infrastructure) "palapa ring" project yang menjangkau ke seluruh
wilayah nusantara dengan jaringan komunikasi sebagai jalan tol dan arteri jaringan
komunikasi (backbone-broadband network infrastructure). Jika 7 program prioritas utama ini
bisa kita wujudkan, maka akan menarik dan mendorong pembangunan di bidang terkait
lainnya dan akan meningkatkan daya saing bangsa. Peluang-peluang dan tantangan
pengembangan dan pendayagunaan TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa sangat
terbuka, yaitu melalui peningkatan kapasitas layanan, baik layanan publik maupun layanan
komersial, serta peningkatan kapasitas industri TIK untuk pasar dalam negeri dan luar negeri
yang pada akhirnya akan memberikan kontribusi pada upaya meningkatkan kesejahteraan
masyarakat dan peningkatan devisa. Keberhasilan pengembangan dan pendayagunaan TIK
ini sangat tergantung dari terlaksananya prinsip kerjasama kemitraan antar semua
pemangku kepentingan (multilateral-multistakeholder public-private-partnership).
Sebagai tambahan informasi, Detiknas adalah Tim yang terdiri dari semua pemangku kepentingan
(stakeholder) penting dalam bisnis teknologi TIK, yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
termasuk akademisi. Tim tersebut mempunyai tugas memberikan arahan masukan dalam
perumusan kebijakan TIK nasional, optimalisasi SDM dan industri TIK, mendorong partisipasi
masyarakat serta peningkatan koordinasi dan sinergi seluruh komponen TIK Indonesia.
Untuk mewujudkan peluang tersebut di atas secara optimal, kita masih dihadapkan pada
beberapa permasalahan di bidang layanan publik, komersial yang saling terkait, di antaranya
adalah masalah infrastruktur termasuk jaringan beserta sarana dan prasarananya, dan
permasalahan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Pertama, di bidang infrastruktur, kemampuan kita seperti penetrasi telepon, penetrasi
komputer dan penetrasi internet masih belum memadai untuk dapat mendukung
berkembangnya layanan informasi berbasis TIK ke seluruh rakyat Indonesia. Untuk itu,
pemerintah melakukan program pembangunan jalan tol komunikasi "backbone" nasional
yaitu "palapa ring" project seperti yang saya sebutkan di atas, yang dikombinasikan dengan
program pengembangan jaringan telekomunikasi pedesaan "tilpon berdering" serta desa
punya internet "desa pinter", untuk meningkatkan akses informasi masyarakat di seluruh
pelosok tanah air. Diharapkan program ini dapat terpenuhi secara bertahap dan
berkelanjutan operasi dan pemeliharaannya dengan program penyertaan/obligasi
kemitraan antar para pelaksana pemangku kepentingan operator telekomunikasi (Universal
Service Obligation - USO).
Selain itu, untuk memberikan landasan pada pemanfaatan TIK dalam berbagai penunjang kegiatan
masyarakat dan pelayanan publik, diperlukan adanya landasan hukum dan aturan perundang-
undangan yang mampu memberikan perlindungan kepada para pemilik dan pengguna. Untuk itu,
peraturan perundang-undangan yang diperlukan (cyber law) yang diberi nama RUU Informasi dan
Transaksi Elektronik (RUU ITE) sedang dalam proses penyelesaian pengesahan yang dibicarakan
antara pemerintah dan DPR, dan diharapkan selesai diundangkan pada akhir bulan ini. Diharapkan
dengan disahkannya undang-undang ini dan aturan perundangan/kebijakan pemerintah terkait akan
meningkatkan perkembangan TIK, serta efektif dan optimal pendayagunaannya.
Kedua, di bidang SDM yang merupakan masalah sangat strategis perlu mendapat perhatian.
Pengembangan SDM harus secara terus menerus dilakukan sebelum dan setelah kita
membangun infrastruktur, sarana dan prasarananya. Hal ini perlu dilakukan karena

117
karakteristik teknologi TIK yang dinamis berkembang terus menerus secara cepat. Peranan
SDM TIK dalam meningkatkan daya saing bangsa terletak pada kemampuan SDM kita untuk
meningkatkan kapasitas layanan informasi, baik layanan publik maupun layanan komersial,
serta kemampuan SDM dalam meningkatkan kapasitas industri TIK yang mampu bersaing di
pasar internasional. Secara umum kondisi SDM TIK kita masih tertinggal jauh dibanding
negara-negara lain yang sudah memanfaatkan TIK. Walaupun secara umum kondisi SDM di
bidang TIK masih belum sesuai dengan yang kita harapkan, namun sudah ada beberapa
bukti kualitas/kompetensi SDM kita yang menunjukkan kualitasnya di dunia internasional
sebagaimana terlihat dari hasil-hasil penghargaan di bidang TIK baik pada tingkat nasional
maupun internasional. Untuk memacu semangat pengembangan SDM untuk rekayasa
bidang TIK ini pemerintah bersama semua pemangku kepentingan bidang TIK mengadakan
Indonesia ICT Awards 2007 (INAICTA 2007), yang dilaksanakan selama bulan Nopember
2007 yang lalu dan pemenangnya dibawa untuk diperlombakan ke tingkat internasional
yang saat ini sedang berlangsung. Untuk meningkatkan kapasitas layanan publik dan
komersial serta meningkatkan kemampuan industri TIK, kita masih membutuhkan cukup
banyak tenaga untuk membangun dan mengembangkan industri TIK dan perangkat
penunjangnya maupun mengembangkan serta mengoperasikan sistem yang diperlukan di
bidang pemerintahan maupun bisnis/komersial.
Untuk mendapatkan tenaga profesional di bidang TIK di masa mendatang, diperlukan langkah
antisipatif, sehingga pada saatnya kita akan mampu menyiapkan tenaga SDM di bidang TIK yang
memadai. Kondisi ini merupakan tantangan bagi lembaga-lembaga pendidikan tinggi, untuk
meningkatkan kinerjanya dalam menghasilkan SDM bidang TIK yang memiliki kompetensi yang
dibutuhkan pasar. Perkembangan kebutuhan akan SDM TIK tampaknya akan dipengaruhi oleh upaya
kita meningkatkan literasi TIK serta kultur TIK. Dengan demikian upaya menghasilkan SDM TIK, juga
perlu diimbangi dengan upaya meningkatkan literasi masyarakat di bidang TIK. Dilihat dari kondisi
yang ada dan antisipasi ke depan, terlihat bahwa perkembangan layanan informasi baik layanan
publik maupun layanan komersial akan semakin meningkat. Dengan demikian kebutuhan akan SDM
di bidang layanan informasi-pun akan meningkat pula. Di luar bidang layanan informasi, kebutuhan
akan SDM bidang TIK juga ada pada bidang industri teknologi informasi itu sendiri sebagai komoditas
ekspor. Kebutuhan akan SDM untuk meningkatkan kapasitas ekspor, jika tanpa upaya terobosan
untuk menghasilkan SDM profesional di bidang TIK, maka diperkirakan kapasitas SDM sebagai
pendukungnya akan sulit diperoleh, sehingga diperkirakan akan terjadi masuknya tenaga profesional
dari luar negeri.
Selain upaya mengejar ketertinggalan kemampuan SDM kita di pasar kerja baik dalam dan
luar negeri, permasalahan SDM yang dihadapi ialah kesenjangan dalam pemanfaatan
teknologi TIK atau yang kita kenal sebagai digital divide, antara SDM di pusat dengan daerah
dan antar daerah serta antar kelompok masyarakat. Kesenjangan ini berpengaruh timbal
balik dengan kesenjangan intelektual dan kesenjangan kesejahteraan. Kemampuan
intelektual dan kesejahteraan mempengaruhi kemampuan pemilikan dan kemampuan
menggunakan teknologi TIK. Sebaliknya dengan kemampuannya menggunakan teknologi TIK
akan mampu meningkatkan kembali kadar intelektual dan kesejahteraannya. Sehingga bagi
mereka yang secara intelektual dan kesejahteraannya tidak cukup untuk memiliki dan
mengakses teknologi TIK akan semakin tertinggal. Dalam konteks inilah diperlukan adanya
peranan yang lebih besar dari lembaga pendidikan, asosiasi di bidang TIK, dunia usaha serta
pemerintah untuk lebih memberikan perhatian dan mencari terobosan guna mengatasi

118
digital divide ini dan mengubahnya menjadi peluang digital (digital opportunity) untuk
menciptakan keunggulan kompetitif bangsa.
Berbicara mengenai peranan SDM dalam upaya menciptakan keunggulan kompetitif bangsa, dewasa
ini sangat relevan. Data Program Pembangunan PBB (UNDP 2005), menunjukkan bahwa indeks
pembangunan manusia Indonesia berada pada urutan ke 110 dari 117 negara. Informasi itu
tentunya diharapkan tidak menjadi faktor yang menimbulkan pesimisme, tetapi diharapkan menjadi
sumber penggerak/trigger yang memotivasi kepada kita semua untuk meningkatkan kualitas SDM
bangsa kita, sehingga kita dapat segera bangkit, untuk berusaha memenangkan persaingan. Selain
itu, beberapa data terkait lainnya, yaitu: total pasar TIK di Indonesia 2007 akan mencapai US$1.9
milyar dengan compound annual growth rate (CAGR) 10% dari 200-2007, daya saing
(competitiveness index) pada posisi 60 dari 61 negara (sumber the IMD World Competitivenes Year
Book 2006), kesiapan bidang TIK (e-readiness index) di posisi 60 dari 65 negara (sumber the
Economist Intelligence Unit 2005), derajat masyarakat informasi (Information Society Index) di
peringkat 54 dari 54 negara (sumber IDC 2005). Dalam kondisi pemanfaatan teknologi TIK
sebagaimana saya kemukakan tadi, untuk meningkatkan peranan SDM TIK dalam meningkatkan
daya saing bangsa, diperlukan adanya langkah strategis. Pertama, ialah dengan mengembangkan
standar kompetensi nasional yang mengacu kepada standar yang berlaku internasional. Melalui
standar kompetensi ini, akan diperoleh manfaat sebagai instrumen untuk melakukan recruitment
SDM di dalam mengisi kebutuhan dalam pengembangan jasa dan industri TIK, sehingga tenaga yang
dipilih akan terseleksi sesuai dengan kualitas yang dibutuhkan. Melalui standar kompetensi, juga
akan dapat disusun program pendidikan dan pelatihan, sebagaimana juga dibutuhkan lembaga
pendidikan tinggi untuk kurikulumnya. Dalam konteks meningkatkan daya saing bangsa, juga standar
kompetensi akan menjadi ukuran dalam menunjukkan kemampuan SDM kita dan sebaliknya akan
menjadi penyaring masuknya SDM dari negara lain. Kedua, selain pengembangan standar
kompetensi, diperlukan adanya upaya optimal dalam meningkatkan sosialisasi serta
mengembangkan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat. Upaya ini selain untuk meningkatkan
literasi masyarakat terhadap TIK, juga akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengakses
informasi, melalui teknologi TIK. Oleh karena itu, kebijakan di bidang pengembangan SDM adalah
dengan memberikan fasilitasi pendidikan dan pelatihan kepada lembaga-lembaga pemerintahan dan
kelompok masyarakat yang selama ini kurang tersentuh atau jauh dari pusat-pusat pendidikan
teknologi, khususnya TIK. Konsentrasi peningkatan kualitas SDM TIK tampaknya sekarang ini lebih
ditujukan untuk menciptakan tenaga-tenaga pengelola. Sedangkan upaya untuk meningkatkan
kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam mendayagunakan TIK masih terbatas. Kita menyadari
bahwa upaya penciptaan tenaga pengelola tanpa diimbangi dengan upaya meningkatkan kesadaran
dan kemampuan masyarakat di bidang TIK atau upaya meningkatkan literasinya, maka suatu waktu
penggunaan akan tidak efektif dan dari aspek ekonomi pasar di bidang TIK tidak akan berkembang.
Kalau pasar tidak berkembang maka lulusan lembaga pendidikan TIK pun tidak akan tertampung
oleh pasar yang ada. Oleh karena itu, tantangan tidak saja untuk mencetak tenaga-tenaga ahli di
bidang TIK juga tantangan untuk meningkatkan kadar literasi TIK (e-literacy) bagi masyarakat
umumnya.
Untuk meningkatkan e-literacy generasi muda telah dicanangkan program Satu Sekolah Satu
Laboratorium Komputer (One School One Computer’s Lab – OSOL). Program ini merupakan program
fasilitasi kerjasama dan sinergi antara semua stakeholders di bidang pendidikan, keuangan,
infrastruktur serta instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk menyediakan laboratorium
komputer di sekolah-sekolah. Selain program pemerintah dalam peningkatan kesadaran masyarakat
untuk memanfaatkan TIK, upaya pengembangan literasi TIK juga dapat dilakukan oleh lembaga
pendidikan terutama yang terkait pada pengabdian kepada masyarakat. Oleh karena itu,

119
diharapkan lembaga pendidikan juga melakukan gerakan untuk meningkatkan literasi TIK bagi
masyarakat, sebagai kontribusi untuk pembangunan bangsa. Walaupun jumlah lembaga pendidikan
tinggi yang melakukan program pendidikan di bidang TIK berkembang cukup pesat, namun
lulusannya baik secara kuantitas maupun kualitas belum dapat memenuhi kebutuhan. Untuk jangka
panjang peranan lembaga pendidikan sangat diharapkan untuk menyediakan tenaga TIK yang
berkualitas sesuai dengan kebutuhan pasar, dan memiliki daya saing yang tinggi. Selain itu,
diharapkan TIK tidak saja menjadi perhatian lembaga pendidikan tinggi, tetapi juga sebaiknya
dimulai dari pendidikan tingkat dasar, bahkan dikenalkan secara dini di rumah yang disesuaikan
dengan paradigma baru bangunan arsitektur pendidikan sesuai UU 20 tahun 2003 yang ditunjang
dengan fasilitas TIK.
Permasalahan penyiapan SDM di bidang TIK bukan merupakan tanggungjawab lembaga
pendidikan semata, karena penyiapan SDM merupakan bagian dari strategi untuk mengejar
ketertinggalan Indonesia di bidang industri dan aplikasi bidang teknologi TIK. Dalam konteks
inilah diperlukan adanya visi bersama semua komponen bangsa, baik di pemerintahan,
dunia pendidikan, dunia usaha dan masyarakat umumnya dalam pengembangan informasi
dan komunikasi. Visi bersama ini akan menjiwai dan mengarahkan setiap upaya dalam
membangun masyarakat informasi Indonesia yang damai dan sejahtera seperti yang
diamanatkan dalam WSIS dalam pencapaian sasaran milenium.
Satu harapan di masa depan, semoga AMIK Atma Luhur menjadi institusi pendidikan di
mana mahasiswa belajar (institution of learning), dan sekaligus merupakan institusi yang
senantiasa belajar (a learning institution), sehingga AMIK Atma Luhur dapat ditingkatkan
statusnya menjadi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer (STMIK), untuk
mencetak tenaga-tenaga profesional dengan kompetensi S1 dan menjadi salah satu “Center
of Excellence” di bidang pendidikan khususnya TIK di Propinsi Bangka Belitung ini dengan
motto “Belajar, Beribadah, Bekerja, Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan Berbudi
Luhur” untuk kejayaan bangsa dan negara tercinta. Jika “Belajar, Beribadah, Bekerja,
Berbakti, Mengabdi dengan Cerdas, Berjiwa dan Berbudi Luhur”, Insya Allah kita bisa
meningkatkan daya saing bangsa, demi kejayaan bangsa dan negara tercinta ini. Semoga
Allah SWT meridhoi, Amin.
Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang bersejarah ini,
semoga bermanfaat. Sekali lagi saya ucapkan Selamat kepada Yayasan Pendidikan Atma
Luhur, selamat dan sukses kepada para Wisudawan/Wisudawati, orang tua dan seluruh staf
Civitas Akademika. Marilah kita terus menyumbangkan pengabdian terbaik kita semua,
sesuai kemampuan dan kompetensi kita masing-masing demi kejayaan bangsa dan negara
tercinta ini.
Terima kasih.
Wabillahit Taufiq Walhidayah.
Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

140
PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN APLIKASI TELEMATIKA
DI INDONESIA
Oleh :
DR. MOEDJIONO, M.SC.
moedjiono@gmail.com
Naskah ICT Review MKOM UBL 2008
Abstrak
Dalam era ekonomi baru dewasa ini Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) atau
Telematika menjadi salah satu faktor kunci kemajuan suatu bangsa. Diperlukan terobosan
dalam pengembangan aplikasi telematika agar tata kelola pemerintahan dalam rangka
pelayanan masyarakat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan Dewan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Nasional (Detiknas) serta para pemangku kepentingan (stakeholders) terkait
bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan dan mendukung pengembangan serta
penerapan aplikasi telematika di Indonesia.
1. Pendahuluan
Menjadi sebuah bangsa yang mandiri – dalam arti kata dapat secara bebas memenuhi dan
mengatur kehidupan dalam negerinya sendiri, tanpa harus tergantung dengan bangsa lain –
adalah merupakan sebuah cita-cita luhur dari sebuah bangsa yang telah merdeka. Salah satu
prasyarat untuk menjadi sebuah bangsa yang mandiri adalah kemampuannya dalam
mengelola dan mendayagunakan sumber daya atau resources yang dimilikinya. Berbeda
dengan waktu lampau di mana yang dimaksud dengan sumber daya utama sebagai faktor
produksi penting adalah 4M (Men, Money, Men, dan Machine/Method), dalam era ekonomi
baru dewasa ini perlu diperhatikan pula sumber daya kelima yaitu ”Informasi” [Tapscott
2000].
Oleh sebab itulah maka penguasaan, pengelolaan, dan pendayagunaan teknologi informasi -
sekarang lebih dikenal dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) atau telematika -
merupakan suatu hal yang mutlak harus dilakukan oleh sebuah bangsa, karena dengan adanya
teknologi ini dapat dilakukan proses penciptaan, pengolahan, dan pendistribusian informasi
secara efisien dan efektif bagi segenap masyarakat yang membutuhkannya untuk
meningkatkan kinerja aktivitas dan kualitas kehidupannya sehari-hari. Abad ekonomi baru ini
juga telah menempatkan knowledge atau pengetahuan sebagai pilar utama dari pembangunan
sebuah bangsa karena dengan memiliki pengetahuan inilah maka sebuah bangsa dapat
menghasilkan beragam inovasi produk dan jasa sebagai sumber penghasilan sebuah bangsa
[Tapscott 2000]. Pengetahuan ini baru dapat diperoleh jika bangsa tersebut berhasil
mengkonvergensikan kelima sumber daya tersebut secara baik dan efektif [Indrajit 2003].
Teknologi informasi dan komunikasi telah merevolusi cara hidup kita, baik terhadap cara
berkomunikasi, cara belajar, cara bekerja, cara berbisnis, dan lain sebagainya. Era informasi
memberikan ruang lingkup yang sangat besar untuk mengorganisasikan segala kegiatan
melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu, lebih baik dan dapat
memberikan kenyamanan. Atau dengan kata lain di era ekonomi baru ini tidak ada yang luput
dari sentuhan, rasukan, kendali dari aspek-aspek teknologi informasi dan komunikasi.
Dalam lingkup teknologi informasi dan komunikasi, pendekatan secara multidisipliner
(socio-technology-business perspective) adalah kata kunci dalam mengupayakan

141
perkembangan teknologi dan ekonomi yang sesuai dengan dinamika masyarakatnya. Era baru
ekonomi digital (New Digital Economy) jelas harus dijawab dengan penyelenggaraan
infrastruktur informasi nasional yang baik yang ditandai dengan program pemerintah untuk
menanggulangi kesenjangan digital (digital divide). Di mana hal tersebut akibat belum
terjelmanya masyarakat menjadi suatu masyarakat informasi (information society) akibat
kurang meratanya ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga wajarlah masih belum tercipta
kesadaran masyarakat dalam berinformasi dan berkomunikasi. [Tipson 2003]
Di lain pihak globalisasi informasi dan komunikasi juga merupakan salah satu faktor penting
yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan adanya
kondisi tersebut, setiap negara seakan-akan berlomba-lomba untuk dapat mengakomodir
perkembangan teknologi tersebut dengan melakukan kerjasama dan pertukaran pengalaman
dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi baik nasional maupun internasional.
Begitu pula dengan Pemerintah Indonesia, yang sampai saat ini sedang berusaha keras
meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana yang berhubungan langsung dengan
teknologi informasi dan komunikasi.
Pembangunan masyarakat dan peningkatan keahlian dalam bidang teknologi diharapkan
dapat mengantisipasi gelombang teknologi dan informasi global yang tidak dapat dihindari
lagi. Masyarakat informasi (information society) [IS 2003] menjadi syarat mutlak siapnya
penerimaan seluruh anggota masyarakat terhadap informasi yang mengalir dari seluruh
penjuru dunia.
Di sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat telah
mempengaruhi banyak aspek kehidupan di masyarakat, antara lain dalam bidang
perdagangan, dunia usaha harus merestrukturisasi kembali kegiatan usahanya karena pola
pasar yang monopolistik harus ditinggalkan dan digantikan dengan pola pasar yang liberal,
sehingga mereka harus siap bersaing secara global. Dengan demikian, pelaku usaha kita juga
harus mampu menyesuaikan dirinya dengan pola transaksi baru yang menggunakan media
jaringan informasi, atau yang sering disebut sebagai e-commerce dan dalam pemerintahan
berlaku e-government. Bahkan secara umum juga telah merubah perilaku masyarakat (social
behaviour) yang semula berbasiskan atas media kertas (paper based) kini menjadi
berbasiskan sistem elektronik (electronic based). Agar semua hal tersebut dapat menjadi
efektif di tengah masyarakat, maka selayaknya penyelenggaraan sistem elektronik itu sendiri
juga harus dijaga akuntabilitasnya. Oleh karena itu, pendekatan yang komprehensif dan
holistik terhadap teknologi informasi dan komunikasi harus dapat mengharmonisasikan
kepentingan nasional dan global dengan tidak terjebak hanya dari sisi pembangunan
teknologi dan bisnis saja melainkan juga aspek hukum dan kemasyarakatannya.
2. World Summit on the Information Society (WSIS) dan Indonesian e-Strategy
Dalam rangka pembangunan negara-negara di dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dalam sidangnya pada tahun 2000 yang dihadiri oleh para pemimpin negara di dunia, telah
menetapkan tujuan-tujuan pembangunan millennium (Millennium Development Goals –
MDGs), yang secara garis besar isinya adalah sebagai berikut:
a. Mengurangi separuh angka kemiskinan dan kelaparan dunia.
b. Mencapai pendidikan dasar secara formal.
c. Pencapaian kesetaraan hak dan kesempatan (gender) antara perempuan dan pria.
d. Mengurangi angka mortalitas anak balita sebesar 2/3.
e. Mengurangi angka mortalitas pada saat kelahiran sebesar 3/4.
f. Menghilangkan penyakit menular khususnya HIV/AIDS dan Malaria.
g. Menciptakan kestabilan ekosistem lingkungan.

142
h. Menciptakan partnership secara global, baik dalam bentuk bantuan, perdagangan
maupun moratorium hutang.
Di samping itu, keputusan penting selanjutnya adalah untuk mempercepat pencapaian tujuan-
tujuan MDGs tersebut disepakati bersama yaitu dengan dibantu dengan sarana teknologi
informasi dan komunikasi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa sejak saat itu PBB dan para
pemimpin dunia mengakui bahwa teknologi informasi dan komunikasi adalah merupakan
salah satu sarana utama dalam rangka mendukung percepatan pencapaian MDGs. Untuk
tujuan itulah maka perlu dilaksanakan pertemuan-pertemuan lanjutan para pemimpin dunia
dalam rangka membangun masyarakat informasi dan diputuskan untuk dilaksanakan 2 (dua)
kali pertemuan yaitu forum World Summit on the Information Society (WSIS) tahap I di
Geneva (Swiss) pada tanggal 10-12 Desember 2003 dan tahap II di Tunis (Tunisia) pada
tanggal 16-18 Desember 2005.
Dalam WSIS tahap I yang diselenggarakan di Geneva pada tanggal 10 –12 Desember 2003
lalu, mengeluarkan 2 (dua) dokumen penting yaitu Deklarasi Prinsip-Prinsip, dengan sebelas
prinsip dasar untuk mewujudkan masyarakat informasi yang meliputi:
a. Diperlukannya peran pemerintah dalam mempromosikan pembangunan telematika;
b. Pentingnya infrastruktur telematika;
c. Penyediaan akses kepada informasi dan ilmu pengetahuan;
d. Pembangunan dan pengembangan kapasitas individu maupun kelompok;
e. Perlunya membangun kepercayaan dan keamanan dalam menggunakan jasa
telematika;
f. Perlunya menciptakan kondisi lingkungan berusaha yang menunjang implementasi
good governance;
g. Pengembangan aplikasi telematika yang bermanfaat dalam keseharian;
h. Penyelarasan pembangunan telematika dengan keragaman budaya dan bahasa,
identitas, serta kandungan lokal;
i. Mendukung prinsip-prinsip kebebasan pers;
j. Memperhatikan dimensi etik dalam masyarakat informasi; dan
k. Tetap melanjutkan kerjasama regional maupun internasional.
Rencana Aksi yang ditargetkan untuk dicapai pada tahun 2015, adalah:
a. Menghubungkan seluruh desa dengan TIK dan membentuk community access
points;
b. Menghubungkan seluruh Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah dan
Sekolah Dasar dengan TIK;
c. Menghubungkan Pusat Ilmu Pengetahuan dan Pusat Penelitian dengan TIK;
d. Menghubungkan seluruh Perpustakaan Umum, Pusat Kebudayaan, Museum, Kantor
Pos dan Kearsipan dengan TIK;
e. Menghubungkan seluruh Pusat Kesehatan dan Rumah Sakit dengan TIK;
f. Menghubungkan seluruh Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah dan membuat
website dan alamat email;
g. Mengadaptasi seluruh kurikulum Sekolah Menengah dan Sekolah Dasar untuk
menghadapi tantangan masyarakat informasi, mesti diperhitungkan pada taraf
nasional;
h. Memastikan seluruh populasi dunia mempunyai akses untuk pelayanan televisi dan
radio;
i. Mendorong pengembangan konten dan meletakkan pada kondisi teknis yang tepat
dalam rangka memfasilitasi keadaan terkini dan penggunaan seluruh bahasa (yang
ada di) dunia di Internet;

143
j. Memastikan lebih dari setengah penduduk dunia mempunyai akses dengan TIK
tergantung pencapaian mereka. [Moedji 2005]
Rencana tindak lanjut untuk merealisasikan butir-butir deklarasi WSIS di atas, telah
diformulasikan ke dalam kurang lebih 130 langkah yang sudah dijanjikan akan dilaksanakan
anggota WSIS sesuai kondisi negara masing-masing.
Selain itu Konferensi Tingkat Tinggi tersebut juga, secara garis besar mengemukakan bahwa
setiap negara diharapkan mampu mengeluarkan National e-Strategy pada tahun 2005, yaitu
bagaimana strategi negara tersebut dalam mengembangkan, membangun dan
mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga mampu membantu negara
tersebut membuat suatu perubahan yang signifikan dalam bidang teknologi informasi dan
komunikasi.
Indonesia di dalam menyepakati hal tersebut membuat e-strategy nasionalnya (Indonesian e-
Strategy) mengacu pada Sistem Informasi Nasional (Sisfonas) yang merupakan kerangka
konsep yang dimunculkan awal tahun 2002, dipakai sebagai referensi utama, karena target
dari konsep tersebut sudah sejalan dengan komitmen dunia dalam forum WSIS dimaksud.
Indonesian e-strategy yang bersifat open-ended diupayakan mengakomodasi perkembangan
telematika baik secara nasional maupun global. Sisfonas dan Indonesian e-strategy
ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam PP No.25/2000 tentang kewenangan pemerintah
pusat dan provinsi sebagai daerah otonom (jo UU No.22/1999 dan UU No.32/2004 tentang
Pemerintahan Daerah) dan akan menjadi acuan bagi pengembangan sistem informasi di
berbagai instansi pemerintahan, baik di pusat maupun di daerah.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyusun strategi implementasi
pengembangan Indonesian e-Strategy yang dimulai dengan kerangka konseptual yang
menjadi acuan bagi penetapan blue print telematika di Indonesia, di mana pemda provinsi,
kabupaten/kota serta BUMN, BUMD, kementerian, non kementerian, dan lembaga setingkat
kementerian selanjutnya membuat blue print sistem informasi yang memiliki kemampuan
interoperability dan interconnectivity. Sehingga semua sistem informasi dapat terintegrasi
secara nasional mulai dari terhubung antar instansi daerah sampai ke tingkat pemerintah pusat
serta dapat diakses oleh publik dalam bentuk layanan kepada masyarakat.
Kunci objektif dalam membangun Indonesian e-Strategy adalah: pelayanan yang lebih baik
kepada masyarakat, peningkatan efisiensi dalam memberikan pelayanan, peningkatan dalam
pendapatan yang berkaitan dengan mengurangi perantara dan kemudahan akses, kualitas
yang lebih baik untuk pelayanan kepada masyarakat dengan biaya murah, meningkatkan
keamanan bagi masyarakat. Kesemuanya akan mengarahkan kita menjadi lebih efisien dan
perubahan ekonomi bebas, mengarahkan untuk meningkatkan aktivitas ekonomi. Hal ini akan
membantu aparat pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka memenuhi tuntutan
kebutuhan semua tingkatan masyarakat.
Kerangka konseptual Indonesian e-Strategy dibangun berdasarkan aspek infrastruktur.
Infrastruktur sistem informasi menjadi prasyarat utama untuk membangun suatu sistem
informasi yang handal. Tanpa infrastruktur yang baik maka seluruh sistem tidak akan dapat
beroperasi. Keadaan ini mendasari lahirnya konsepi “infrastructure before electronic“ - “i
before e“ di mana pengembangan infrastruktur sistem informasi harus mendapat prioritas
utama sebelum pengembangan sistem informasi itu sendiri.
Pengembangan infrastruktur terlebih dahulu membutuhkan hal-hal fundamental sebagai
berikut:
a. Kepemimpinan & Kebijakan (Leadership & Policy);
b. Sumberdaya manusia (Brainware);
c. Regulasi (Regulation);

144
Selain itu infrastruktur juga menyangkut hal teknis sistem informasi yang mencakup:
a. Infrastruktur Jaringan - (Network Infrastructure Layer);
b. Infostruktur - (Content Infrastructure Layer);
c. Infrastruktur Aplikasi - (Application Infrastructure Layer) mencakup aplikasi e-
government, Government Resources Planning (GRP), Sistem Informasi Geografis
(GIS) serta Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System);
Infrastruktur secara keseluruhan sebagaimana dimaksud di atas akan menjadi dasar utama
bagi pengintegrasian sistem ke dalam format sistem informasi pemerintahan berbasis
elektronik (e-government).
3. Pengembangan dan Penerapan E-Government
Dikeluarkannya Inpres No.3 tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional
Pengembangan e-Government pada tanggal 9 Juni 2003 [Kominfo2 2003], bertujuan untuk
mengembangkan penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka
meningkatkan kualitas layanan publik secara bersih, transparan, akuntabel, adil, efektif dan
efisien. Melalui pengembangan e-government dilakukan penataan sistem manajemen dan
proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalisasikan pemanfaatan teknologi
informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua)
aktivitas yang berkaitan, yaitu:
a. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara
elektronis;
b. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses
secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.
Untuk melaksanakan maksud tersebut pengembangan e-government diarahkan untuk
mencapai 4 (empat) tujuan, yaitu:
a. Pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik yang tidak dibatasi
sekat waktu dan lokasi serta dengan biaya yang terjangkau masyarakat;
b. Pembentukan hubungan interaktif dengan dunia usaha;
c. Pembentukan mekanisme dan saluran komunikasi dengan semua lembaga negara
serta penyediaan fasilitas dialog publik;
d. Pembentukan sistem manajemen dan proses kerja yang transparan dan efisien serta
memperlancar transaksi dan pelayanan antar lembaga pemerintah.
Adapun strategi pengembangan e-Government adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan sistem pelayanan yang handal dan terpercaya serta terjangkau
masyarakat luas;
b. Penataan sistem manajemen dan proses kerja pemerintah Pusat dan Daerah secara
holistik;
c. Pemanfaatan teknologi informasi secara optimal;
d. Peningkatan peran serta dunia usaha dan pengembangan industri telekomunikasi dan
teknologi informasi;
e. Pengembangan sumberdaya manusia di pemerintahan dan peningkatan e-literacy
masyarakat;
f. Pelaksanaan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan
terukur.

145
Sasaran e-government merupakan tujuan yang lebih rinci dengan memiliki target
performance yang dijabarkan pada masing-masing faktor seperti infrastruktur jaringan, SDM,
aplikasi dan sebagainya. Inpres 3/2003 menginstruksikan untuk:
a. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan
masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-Government secara nasional
dengan berpedoman pada Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-
Government sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Presiden tersebut;
b. Merumuskan rencana tindak di lingkungan instansi masing-masing dengan
berkoordinasi dengan Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
c. Melaksanakan rencana tindak sebagaimana dimaksud pada point kedua yang
dikoordinasikan oleh Menteri Negara Komunikasi dan Informasi;
d. Melaksanakan Instruksi Presiden ini sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab
dan melaporkan hasil pelaksanaannya secara berkala atau sewaktu-waktu kepada
Presiden.
Agar kebijakan pengembangan e-Government dapat dilaksanakan secara sistematik dan
terpadu, maka diperlukan peraturan, standarisasi dan panduan pengembangan e-government
yang konsisten dan saling mendukung. Beberapa panduan penting di antaranya adalah:
a. Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah;
b. Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik Pemerintah;
c. Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan e-Government Lembaga;
d. Pedoman Penyelenggaraan Diklat ICT Dalam Menunjang e-Gov;
e. Panduan tentang Penyelenggaraan Situs Web Pemerintah Daerah;
f. Standar Mutu dan Jangkauan Pelayanan serta Pengembangan Aplikasi (e-services);
g. Kebijakan tentang Kelembagaan, Otorisasi, Informasi dan Keikutsertaan Swasta
dalam Penyelenggaraan e-Government;
h. Kebijakan Pengembangan Kepemerintahan yang Baik dan Manajemen Perubahan;
i. Panduan tentang Pelaksanaan Proyek dan Penganggaran e-Government;
j. Standar Kompetensi Pengelola e-Government.
Panduan lainnya akan bertambah dan berkembang sesuai kebutuhan dan tuntutan perubahan.
4. Aplikasi Telematika
Untuk mewujudkan terciptanya sistem informasi nasional yang terintegrasi dan dapat
menunjang pengelolaan negara diperlukan kesiapan infrastruktur aplikasi dan aplikasi
telematika. Penerapan aplikasi telematika di pemerintahan akan mempercepat pengambilan
keputusan dan meningkatkan keandalan serta keakuratan data.
Namun kondisi pengembangan aplikasi di pemerintahan saat ini masih dilakukan secara
sporadis yang berakibat terbentuknya pulau-pulau sistem informasi yang terpisah dan berdiri
sendiri-sendiri. Masing-masing pulau sistem informasi memiliki struktur data, bisnis proses
dan teknologi yang berbeda satu sama lainnya. Hal ini berdampak tidak terintegrasinya
sistem informasi pemerintahan dan berimplikasi pada terjadinya duplikasi atau redudansi
data yang tidak efektif dan efisien. Untuk itu berbagai upaya telah dilakukan oleh
Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan aplikasi telematika yang
dapat menjembatani pertukaran data. Beberapa aplikasi telematika untuk tujuan tersebut
dibahas sebagai berikut.
a. Aplikasi Sistem e-Procurement Pemerintah (SePP)
Aplikasi Sistem e-Procurement Pemerintah merupakan salah satu aplikasi e-government
yang secara langsung akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses

146
pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah. Saat ini Kementerian Komunikasi
dan Informatika telah mengembangkan aplikasi SePP yang mulai diterapkan di instansi
pemerintah dan melibatkan beberapa instansi, seperti: Kominfo, Departemen Energi dan
Sumber daya Mineral, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Pertanian.
Kerjasama tersebut telah disepakati dalam sebuah MOU dan selanjutnya dikembangkan
kerjasama ke beberapa instansi lainnya.
Untuk memperkuat penerapan dan implementasi SePP di pemerintah dibuat Keputusan
Presiden tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara
Elektronik. Keppres tersebut menjadi payung hukum bagi terlaksananya penerapan e-
procurement di pemerintah.
Komponen pembangun aplikasi e-procurement adalah: e-announcement, e-tendering
dan e-purchasing. Sedangkan untuk mendukung proses e-procurement tersebut dikelola
e-Catalog untuk mencatat sistem pengelompokan produk, Vendor Management System
untuk mengelola para penyedia produk dan Agency Management System yang akan
mengelola instansi pemerintah dalam sistem e-procurement. Aplikasi SePP
dikembangkan berbasis WEB sehingga dapat diakses dan digunakan secara cepat,
mudah, murah dari mana saja dengan tingkat keamanan yang terjamin.
b. Intra-Governmental Access Shared Information System (IGASIS) dan
Government Secure Intranet (GSI)
Kondisi pengembangan sistem informasi di instansi pemerintah pusat dan daerah secara
tidak terintegrasi telah menciptakan pulau-pulau informasi yang terpisah-pisah dan
berdiri sendiri. Kondisi tersebut diperparah dengan tidak adanya standar, koordinasi dan
resource sharing di antara instansi sehingga menimbulkan duplikasi data dan informasi.
Selain itu perbedaaan platform sistem, baik dalam suatu organisasi maupun antar
organisasi menyebabkan rendahnya interoperabilitas dan interkonektivitas sistem
informasi.
Melihat kondisi tersebut Kementerian Komunikasi dan Informatika telah
mengembangkan suatu konsep aplikasi yang diharapkan mampu melakukan integrasi
sistem informasi, interoperabilitas dan interkonektivitas antar sistem informasi baik di
tingkat pusat maupun daerah melalui pengembangan protipe aplikasi. Aplikasi IGASIS
tersebut akan bertindak sebagai clearing house dan menjadi Data Warehouse untuk
keperluan analisis dan alat bantu pengambilan keputusan. Agar pengiriman data yang
diintegrasikan dalam IGASIS dapat berlangsung secara aman, cepat dan handal. Untuk
keperluan tersebut dikembangkan sistem jaringan intra pemerintah yang diamankan
(Government Secure Intranet) yang menghubungkan setiap instansi. Dengan demikian
dapat dijamin kewenangan dan hak untuk setiap pengguna dan pemberi data dalam
mengakses data.
c. Nomor Identitas Nasional (NIN)
Nomor Identitas Nasional (NIN) adalah perwujudan dari aplikasi Single Identification
Number (SIN) yang merupakan suatu identitas unik bagi penduduk dalam konteks dan
batasan negara tertentu. Gagasan pembangunan NIN dilakukan pemerintah dalam upaya
melakukan integrasi dan penyederhanaan sistem administrasi penomoran penduduk
untuk meningkatkan kemudahan dan layanan kepada masyarakat. Permasalahan
pembangunan NIN muncul karena kondisi sistem informasi yang berbasis sektoral belum
mampu menenuhi kebutuhan masyarakat modern yang memerlukan kecepatan,
kemudahan, efisiensi dan biaya yang murah. Tidak semua masyarakat memperoleh
kualitas pelayanan yang sama, karena perbedaan geografis antara kota besar dan
kecil/terpencil, perbedaan platform dan kesiapan teknologi informasi yang digunakan.

147
Untuk memberikan layanan publik yang prima dan jelas serta berkualitas, membutuhkan
kerjasama lintas sektoral secara cepat dan intens. Permasalahan yang disebut “Big
Brother Problem” atau “Keangkuhan Sektoral” menjadi kendala atau barrier yang harus
disingkirkan agar sistem ini berjalan.
Saat ini berbagai instansi telah mengeluarkan nomor identitas bagi para penggunanya
sesuai kebutuhan dan tugas fungsi instansi penyelenggaranya. Tidak kurang dari 40
(empat puluh) identitas unik yang telah ada di Indonesia seperti: NIP, NRP, NPWP,
Nomer KTP, KK, Paspor, SIM, BPKB, Akta kelahiran, Nomer Pelanggan, tagihan listrik
dan sebagainya. Adanya berbagai nomor identitas tersebut tentunya menimbulkan
kerepotan tersendiri bagi pengguna dan pemerintah sebagai pengelola. Untuk itu
dilakukan tahapan konsolidasi dan perancangan menuju terciptanya nomor identitas
tunggal. Proses pembentukan nomor identitas tunggal dilakukan dengan cara
mengintegrasikan nomor identitas yang telah ada ke dalam nomor bersama (common ID)
yang merupakan ekstrak dari bank data secara sektoral. Metode ini dipilih agar semua
usaha dan investasi yang telah dilakukan oleh setiap sektoral tidak terbuang dan tidak
menimbulkan pemborosan investasi.
Beberapa keuntungan dengan penerapan nomor identitas tunggal antara lain:
1) Akan berdampak positif kepada pelayanan masyarakat, karena data digital
memiliki karakter mudah diakses, dipakai bersama dan digabungkan dengan
sistem digital yang lain;
2) Integrasi nomor identitas dari setiap lembaga akan memberikan nilai strategis,
karena dapat melakukan ekstraksi informasi lintas sektoral;
3) Dapat digunakan sebagai instrumen pengawasan terhadap kepatuhan warga
negara dalam memenuhi kewajibannya;
4) Memberikan kontribusi yang besar dalam proses perencanaan pembangunan,
karena memiliki informasi detil meliputi aspek sosial, ekonomi dan lingkungan
suatu daerah;
5) Berperan sebagai instrumen untuk melakukan penelusuran dan analisis potensi
sumber pendapatan dalam meningkatkan pendapatan negara di sektor keuangan;
6) Diharapkan menjadi embryo menuju e-Indonesia.
Di samping itu penerapan nomor identitas tunggal diharapkan mampu mendorong kerja
sama antar institusi pemerintah, baik dalam pengelolaan data maupun pertukaran
informasi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, produktivitas nasional dan
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance).
Untuk tujuan ini, saat ini sedang dikembangkan e-KTP oleh Kementerian Dalam Negeri
yang diharapkan dapat menjadi cikal bakal dari NIN.
5. UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
Pemanfaatan teknologi informasi secara tepat, termasuk teknologi Internet, dapat digunakan
untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di berbagai bidang, di samping
meningkatkan kualitas hidup dan kemakmuran masyarakat. Namun pada sisi yang lain,
pemanfaatan teknologi informasi ternyata dapat menimbulkan permasalahan dengan
beragam implikasi negatif, di antaranya adalah:
a. Melakukan berbagai tindak kejahatan dan/atau pelanggaran, melintasi batas teritori
suatu negara, tanpa hambatan ruang dan waktu.

148
b. Melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran terhadap hak privasi; hak
kekayaan intelektual seseorang, atau sekelompok orang.
c. Melakukan tindak kejahatan dan/atau pelanggaran, melalui Internet sebagai medium
antara lain: pornografi, perdagangan dan penyelundupan senjata ilegal, perjudian,
pembajakan piranti lunak, pencucian uang, kegiatan terorisme, pencurian dan
manipulasi data kartu kredit, transaksi narkotika, pencurian/perusakan dan
penghancuran informasi di dalam sistem komputer, pencurian rahasia dagang, dsb.
Dari sisi internasional, Indonesia sebagai anggota WTO (World Trade Organization), dalam
konteks perdagangan global, telah menandatangani perjanjian tentang produk-produk
teknologi informasi (Information Technology Agreement) pada tahun 1996, yang memberi
kewajiban perlindungan terhadap pemanfaatan produk-produk teknologi informasi tertentu.
Indonesia juga menjadi anggota WIPO (World Intellectual Property Rights Organization);
dan berpartisipasi aktif di dalam pertemuan-pertemuan APEC (Asia Pacific Economic
Cooperation); serta terikat dengan Perjanjian tentang perdagangan jasa (termasuk
perdagangan jasa secara elektronik) di ASEAN (ASEAN Framework Agreement on
Services). Sehingga terikat dengan ketentuan-ketentuan (WIPO, AFAS/ASEAN) yang
terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
Globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat
informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan tentang pengelolaan
informasi dan transaksi elektronik. Pemerintah perlu memberikan dukungan terhadap
pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya pengelolaan informasi dan
transaksi elektronik, beserta infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga kegiatan
pemanfaatan teknologi informasi dapat dilakukan secara aman, dengan menekan akibat-
akibat negatifnya serendah mungkin.
Untuk semua inilah, pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang-undang No.11 tahun
2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Manfaat undang-undang di antaranya
adalah:
a. Informasi Elektronik bisa dipergunakan sebagai alat bukti yang sah (electronic
evidence);
b. Prinsip Ekstra Territorial Yurisdiction sudah berlaku, di mana setiap orang yang
melanggar ketentuan dalam undang-undang ini di manapun berada dapat dituntut
dengan ketentuan yang berlaku;
c. Menjamin Kepastian Hukum bagi Masyarakat yang melakukan Transaksi Elektronik;
d. Mendorong pertumbuhan ekonomi;
e. Mencegah terjadinya kejahatan berbasis TIK;
f. Perlindungan masyarakat pengguna jasa transaksi elektronik.
UU No.11 tahun 2008 berisi 13 Bab dan 54 Pasal:
Bab I. Ketentuan Umum;
Bab II. Asas dan Tujuan;
Bab III. Informasi Elektronik;
Bab IV. Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
Bab V. Transaksi Elektronik;
Bab VI. Nama Domain, HKI dan Perlindungan Hak Pribadi (Privasi);
Bab VII. Perbuatan Yang Dilarang;
Bab VIII. Penyelesaian sengketa;
Bab IX. Peran Pemerintah dan Masyarakat;

149
Bab X. Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan;
Bab XI. Ketentuan Pidana;
Bab XII.Ketentuan Peralihan;
Bab XIII. Ketentuan Penutup.
Saat ini sedang dalam tahap penyelesaian beberapa Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
dalam rangka pelaksanaan UU no.11 tahun 2008 tersebut, yaitu:
a. RPP tentang Penyelenggaraan Informasi dan Transaksi Elektronik;
b. RPP tentang Peran Pemerintah dalam Memfasilitasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi dan Transaksi Elektronik serta Perlindungan Data Elektronik Strategis;
c. RPP tentang Intersepsi.
6. Penutup
Keberhasilan dalam menerapkan teknologi informasi terletak pada kemampuan melakukan
change management, karena untuk dapat memanfaatkan teknologi secara optimal, perlu
dilakukan perubahan paradigma pola pikir maupun perilaku dalam beraktivitas. Merupakan
hal yang penting apabila program manajemen perubahan dilakukan terlebih dahulu sebelum
implementasi teknologi informasi dan komunikasi dilakukan. Selain itu juga perlu
diperhatikan adalah metodologi dan pendekatan penerapan teknologi informasi dan
komunikasi karena memiliki sistem dengan menjalankan sistem adalah suatu hal yang
berbeda.
Melihat seluruh uraian di atas, jelas terlihat bahwa institusi pemerintah, sektor swasta dan
masyarakat perlu segera melakukan :
a. Pengintegrasian secara bertahap sistem informasi nasional yang saat ini masih
terpisah-pisah di masing-masing instansi;
b. Pembangunan fasilitas infrastruktur telekomunikasi dengan Program Palapa Ring dan
Universal Service Obligation (Desa Berdering dan Desa Punya Internet) agar dapat
menjangkau seluruh wilayah daerah kabupaten dan kota;
c. Perencanaan implementasi secara berkelanjutan Pelaksanaan e-Government agar
dapat menjangkau semua instansi pemerintah pusat maupun daerah.
d. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengelola sistem informasi di instansi
pemerintah secara menyeluruh di semua instansi pemerintah.
e. Reorganisasi pengelolaan sistem informasi yang tidak standar di setiap instansi
pemerintah agar sesuai standar pengelolaan e-Government. Reorganisasi pengelolaan
data dan informasi di setiap unit pemerintah sangat perlu untuk melaksanakan
koordinasi dalam rangka integrasi Sistem Informasi Nasional.
Orang bijak mengatakan bahwa ”cita-cita besar selalu dimulai dengan pekerjaan kecil”.
Dengan mencoba memposisikan bidang teknologi informasi dan komunikasi secara tepat,
akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan bagi pencapaian cita-cita negara
Indonesia untuk menjadi salah satu negara besar yang disegani oleh dunia global. Selanjutnya
diharapkan masyarakat, sektor swasta dan pemerintah dapat menentukan aksi-aksi
selanjutnya yang merupakan strategi untuk melakukan sebagian besar perubahan secara
nasional maupun internasional yang kesemuanya bertujuan bagi kemajuan Indonesia.
Kepustakaan
[Holmes 2001] E-government, e-business strategis for government, Douglas Holmes,
2001.

150
[IBM 2003] E-Government 2003, IBM.
[Indrajit 2003] Richardus Eko Indrajit, “Manajemen Sistem Informasi dan Teknologi
Informasi”, Jurnal Teknologi Informasi, Vol.5, 2003.
[IS 2003] Information Society, (http://whatis.techtarget.com/definition/0,,sid9gci
213588,00.html..
[Kominfo1 2003] Teknologi Informasi, pilar bangsa Indonesia bangkit, Kementerian
Komunikasi dan informasi, 2003.
[Kominfo2 2003] Kemenkominfo, Inpres No. 3 Tahun 2003.
[Moedji 2005] Moedjiono (Editor), “Konferensi Tingkat Tinggi tentang Masyarakat
Informasi” (World Summit on the Information Society), Kemenkominfo, 2005.
[Tapscott 2000] Tapscott, “Understanding the Digital Divide”, 2000.
[Tipson et.al 2003] Tipson, Frederick S., Claudia Fritelli and Markle Foundation, “Global
Digital Opportunities, National Strategies of ICT Development”, Markle Foundation,
2003.

151
PROSPEK TEKNOLOGI BROADBAND DI INDONESIA
By:
Moedjiono
Seminar Broadband Wireless Access
Jimbaran, Bali
13 Maret 2008
Kesiapan Infrastruktur dalam rangka mendukung pengaplikasian Teknologi Broadband
antara lain infrastruktur kabel data non kabel belum merata, belum meluasnya penggelaran
serat optik di Indonesia, Di samping itu, alokasi frekuensi untuk Broadband masih perlu
dicermati kembali agar tidak berinterferensi dengan frekuensi yang digunakan untuk
teknologi telekomunikasi lainnya.
Dalam rangka pengimplementasian Teknologi Broadband maupun memperhatikan kondisi
infrastruktur mendukung Broadband termasuk permasalahan penyelenggaraannya, maka
perlu dilakukan studi untuk mengetahui prospek Teknologi Broadband di Indonesia agar
pengembangan aplikasi teknologi, Broadband berjalan dengan optimal, efektif dan efisien
serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan trend perkembangan
teknologi.
Beberapa permasalahan yang perlu ditinjau mengenai prospek penerapan teknologi
Broadband di Indonesia, diantaranya adalah sejauhmana minat masyarakat terhadap
Teknologi Broadband, sejauhmana kesiapan industri untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat terhadap Teknologi Broadband, dan sejauhmana kesiapan regulasi Teknologi
Broadband.
Penyelenggara telekomunikasi di Indonesia antara lain :
a. Penyelenggara telepon tetap kabel : PT. Telkom, PT. Indosat, dan PT. BBT
b. Penyelenggara telepon tetap nirkabel : PT. Telkom (Flexi), PT. Indosat (Star One), PT.
Bakrie Telecom (Esia), dan PT. Sampoerna Telekom (Ceria).
c. Penyelenggara telepon bergerak seluler : berbasis CDMA adalah PT. Mobile8, dan PT.
Smart Telecom, berbasis 3G UMTS : PT. Telkomsel, PT. Excelcomindo, PT. Indosat,
Hutichinson, dan NTS.
d. Penyelenggara telekomunikasi satelit, diantaranya : PT. Indosat,
e. Penyelenggara layanan SLI
f. Penyelenggara layanan internet.
g. Penyelenggara layanan TV Kabel
Untuk layanan Broadband, yang diwakili oleh teknologi bergerak seluler 3G, teknologi
WiMAX dan teknologi DSL (Speedy telkom), mulai tersedia tahun 2005 dan di tahun 2006
mencapai 2,5 juta jiwa.
Teledensitas telepon tetap kabel masih sebesar 4%, sedangkan telepon tetap nirkabel di
tahun 2007 mencapai 4,5%. Untuk sistem komunikasi bergerak seluler, teledensitas
mencapai 33,3%.

152
Penetrasi Telekomunikasi di Indonesia Juni 2007
4%
33.20%
4.50%
41.70%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Fixed Phone GSM Fixed Wireless Total
Layanan
Penetrasi
Sumber : Presentasi Indosat, Q2 2007
Gambar 2. Penetrasi Telekomunikasi di Indonesia, Juni 2007
Khusus teknologi internet dan Broadband, data menunjukkan penetrasi hingga Desember
2006, menurut PT. Telkom, adalah 11,4 % penetrasi Internet dan 0,1% penetrasi
Broadband. Broadband yang dimaksud diwakili teknologi 3G, WiMAX dan xDSL (Speedy PT.
Telkom).
Tingkat penetrasi internet di Indonesia yang mencapai 11,4% dengan komposisi seperti
pada gambar berikut.
Distribusi Akses Internet di Indonesia 2006
Perkantoran, 41%
Residensial, 12% Kios Internet, 43%
Kampus, 3%Sekolah, 1%
Gambar 3. Distribusi akses internet di Indonesia tahun 2006 (sumber: PT. Telkom, 2006)
Akses Pita Lebar berbasis Nirkabel atau Broadband Wireless Access (BWA) merupakan
teknologi akses yang dapat menawarkan akses data/internet berkecepatan tinggi dan
berkemampuan menyediakan layanan kapan dan di manapun (anytime anywhere) dengan
menggunakan media nirkabel. Terdapat sejumlah layanan yang dapat disediakan oleh
penyelenggaraan BWA antara lain akses internet pita lebar, VoIP/Teleponi, Multimedia,
layanan on demand, yang dapat diakses melalui 1 (satu) perangkat saja secara bersamaan.
Sejumlah standar teknologi yang sedang dikembangkan dan diperjuangkan untuk
menjadi standar global untuk layanan BWA antara lain WCDMA (3GPP), CDMA1xEVDO
(3GPP2), WiFi (802.11), WIMAX (802.16) dan MobileFi (802.20)
Masalah-masalah regulasi yang berkaitan dengan Broadband di Indonesia meliputi :
A. Spektrum
1. Alokasi pita frekuensi

Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Similaire à Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono

Similaire à Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono (20)

Plus de fsfarisya

Plus de fsfarisya (20)

Himpunan naskah nasional (ii a) - moedjiono