SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  11
Gigin G. K. Basar 170130100034 Kebijakan Wakaf di Indonesia
Issu Wakaf Jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2,7 miliar meter persegi (oktober 2007) secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun, setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/dolar) Dibutuhkan Pengelola (Nadzir): Perseorangan Organisasi Badan Hukum  Dengan integritas dan amanahyang tinggi
Perundang-undangan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
Perundangan Wakaf Undang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menaungi beberapa Hal. Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia,  Diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang), dan  Didorongnya pengelolaan wakaf secara produtif.
Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (PP No. 42/2006)
Value Keberadaan Kebijakan ini di landasi oleh : Nilai Agama: QS. 2;267, QS. 3;96, QS.4;2. QS. 22;77 Hadist  dari Ibnu Umar r.a. Nilai Kemasyarakatan: Saling menanggung Gotong Royong Nilai universal kegiatan wakaf ini adalah berbuat kebajikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
Teori-Teori Dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wakaf,  Teori yang melandasinya adalah: Teori Interdependesi sebagai teori dasar kegiatan perwakafan ini Teori Transaksional sebagai teori pendorong terjadinya kegiatan perwakafan Teori sistem sebagai teori pencapaian sinergi pemanfaatan wakaf Teori – Teori mengenai Organisasi sebagai teori operasional dalam kegiatan wakaf Scientific Management Human Relation Contingency theory
Strategi Perjalanan Wakaf di Indonesia: Fase tradisional harta wakaf diperuntukan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti pekuburan, masjid, musholla, dan madrasah. Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekali Fase semi professional, pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPIW). Pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif, bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan.
Strategi Penguatan kelembagaan dalam mengelola wakaf, melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penguatan kelembagaan BWI secara Konseptual dapat menggunakan model: The rational model; model ini memandang bahwa organisasi merupakan kesepakatan antara tujuan organisasi dengan komitment dalam mencapai tujuan itu, organisasi dikembangkan dengan memperhatikan pencapaian organisasi dalam mewujudkan tujuannya
Pendekatan  Pendekatan dalam pengembangan organisasi terdiri dari: Policy approach Program approach Project approach Client-centered management approach Teamwork approach
SEKIAN  DAN TERIMA KASIH Asam Kandis Asam Gelugur

Contenu connexe

Tendances

EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Indonesia
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanDamar Kartika
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Indonesia
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Ricco Survival Yubaidi
 
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Indonesia
 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Ricco Survival Yubaidi
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Indonesia
 
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999ELJUNI EDIN GIRSANG
 
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAfrian Rachmawati
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganNakano
 
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruptionYurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruptionArif Kurniawan
 

Tendances (20)

EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project PertambanganEMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Restrukturisasi Hutang Dalam Project Pertambangan
 
Hukum jaminan
Hukum jaminanHukum jaminan
Hukum jaminan
 
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian JaminanKredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
Kredit dan Hukum Perjanjian Jaminan
 
Hukum Jaminan
Hukum JaminanHukum Jaminan
Hukum Jaminan
 
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
EMLI Training-Hak Pemegang Jaminan dalam Kepailitan dan Pembubaran-Presented ...
 
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Roya Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Hak Tanggungan - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggunan / SKHMT - Ricco Survival Yubaidi, S.H.,...
 
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha PertambanganEMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
EMLI Training-Presentasi Sengketa Dalam Usaha Pertambangan
 
Uu 4-1996
Uu 4-1996Uu 4-1996
Uu 4-1996
 
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) - Ricco Survival Yubaidi, S.H., M.Kn.
 
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
EMLI Training-Default and Bankcruptcy-By: Rizky Dwinanto, S.H., M.H.-Partner ...
 
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
Undang undang fiducia no. 42 tahun 1999
 
UU RI Tentang Yayasan
UU RI Tentang YayasanUU RI Tentang Yayasan
UU RI Tentang Yayasan
 
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnisAf-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
Af-subyek hukum dalam kegiatan bisnis
 
Hukum hak tanggungan
Hukum hak tanggunganHukum hak tanggungan
Hukum hak tanggungan
 
Uu 16 2001
Uu 16 2001Uu 16 2001
Uu 16 2001
 
Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan Hukum Kepailitan
Hukum Kepailitan
 
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruptionYurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
Yurisdiksi negara dalam united nation convention againts corruption
 
Asuransi
AsuransiAsuransi
Asuransi
 

Similaire à Kebijakan wakaf

akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiaakuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiareidjen raden
 
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptxlembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptxGustiDirgaAlfakhriPu
 
Strategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakafStrategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakafDomi Hidayat
 
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg InvestasiMaterial Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg InvestasiSetiono Winardi
 
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-dirangganurjaman
 
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptxPresentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptxFaridAhkram
 
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptxPPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptxTegarTuava
 
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdfFungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdfReevPandoy1
 
Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)DifaFairuz
 
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiRully Indrawan
 
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafanPristiyanto SS
 
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafanPristiyanto SS
 
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...Faizakbar251
 
Lecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).pptLecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).ppttakdir12
 
Kewirausahaan (13)
Kewirausahaan (13)Kewirausahaan (13)
Kewirausahaan (13)jayamartha
 
Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan UmatPemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan UmatUrip Budiarto
 
Modul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptx
Modul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptxModul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptx
Modul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptxFahruddinSudarto
 

Similaire à Kebijakan wakaf (20)

akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesiaakuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
akuntabilitas Wakaf Badan Wakaf Indonesia
 
lembaga wakaf .pdf
lembaga wakaf  .pdflembaga wakaf  .pdf
lembaga wakaf .pdf
 
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptxlembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
lembaga pengelolaan wakaf (1).pptx
 
Strategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakafStrategi pemberdayaan wakaf
Strategi pemberdayaan wakaf
 
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg InvestasiMaterial Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
Material Literasi Webinar ii Wakaf Sbg Investasi
 
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
53920 id-dinamika-aspek-hukum-zakat-dan-wakaf-di
 
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptxPresentasi Sejarah Hukum.pptx
Presentasi Sejarah Hukum.pptx
 
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptxPPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
PPT MAZAWA Kelompok 4.pptx
 
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdfFungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
Fungsi Notaris sebagai PPAIW.pptx.pdf
 
Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)Makalah ijarah (kelompok 7)
Makalah ijarah (kelompok 7)
 
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasiPeran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
Peran pemerintah dan posisi dekopin dlm uu koperasi
 
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
 
06 petunjuk administrasi perwakafan
06 petunjuk  administrasi perwakafan06 petunjuk  administrasi perwakafan
06 petunjuk administrasi perwakafan
 
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
Perubahan-Status-dan-Peruntukan-Tanah-Wakaf-Tatang-Astarudin-BWI-November-202...
 
Lecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).pptLecture-1-Revisi (3).ppt
Lecture-1-Revisi (3).ppt
 
Sistem hukum
Sistem hukumSistem hukum
Sistem hukum
 
pengelolaan wakaf di indonesia
pengelolaan wakaf di indonesiapengelolaan wakaf di indonesia
pengelolaan wakaf di indonesia
 
Kewirausahaan (13)
Kewirausahaan (13)Kewirausahaan (13)
Kewirausahaan (13)
 
Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan UmatPemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
Pemberdayaan Wakaf untuk Kesejahteraan Umat
 
Modul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptx
Modul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptxModul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptx
Modul 6.1 Mengadministrasikan HBW.pptx
 

Plus de gigin k basar

Plus de gigin k basar (15)

Modul rpkps
Modul rpkpsModul rpkps
Modul rpkps
 
MIS HSO
MIS HSOMIS HSO
MIS HSO
 
04 perencanaan
04 perencanaan04 perencanaan
04 perencanaan
 
03 peksos administrator
03 peksos administrator03 peksos administrator
03 peksos administrator
 
02a adm dan organisasi
02a adm dan organisasi02a adm dan organisasi
02a adm dan organisasi
 
01 metode aps
01 metode aps01 metode aps
01 metode aps
 
00 kesso dasar
00 kesso dasar00 kesso dasar
00 kesso dasar
 
Hso framing
Hso framingHso framing
Hso framing
 
Strategic Planing
Strategic PlaningStrategic Planing
Strategic Planing
 
Administrator Pekerja Sosial
Administrator Pekerja SosialAdministrator Pekerja Sosial
Administrator Pekerja Sosial
 
Analisis lingk organisasi
Analisis lingk organisasiAnalisis lingk organisasi
Analisis lingk organisasi
 
Lingkungan organisasi
Lingkungan organisasiLingkungan organisasi
Lingkungan organisasi
 
Krs online
Krs onlineKrs online
Krs online
 
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakanNaskah kebijakan dan advokasi kebijakan
Naskah kebijakan dan advokasi kebijakan
 
Isu_kesejahteraan
Isu_kesejahteraanIsu_kesejahteraan
Isu_kesejahteraan
 

Kebijakan wakaf

  • 1. Gigin G. K. Basar 170130100034 Kebijakan Wakaf di Indonesia
  • 2. Issu Wakaf Jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 366.595 lokasi dengan luas 2,7 miliar meter persegi (oktober 2007) secara nominal diperkirakan mencapai Rp 590 trilyun, setara dengan lebih dari 67 milyar dolar AS (kurs Rp 9.250/dolar) Dibutuhkan Pengelola (Nadzir): Perseorangan Organisasi Badan Hukum Dengan integritas dan amanahyang tinggi
  • 3. Perundang-undangan Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 29, dan Pasal 33 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf PP No. 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
  • 4. Perundangan Wakaf Undang Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004 menaungi beberapa Hal. Terbentuknya Badan Wakaf Indonesia, Diakuinya wakaf benda bergerak, termasuk wakaf tunai (uang), dan Didorongnya pengelolaan wakaf secara produtif.
  • 5. Wakaf adalah perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syariah. (PP No. 42/2006)
  • 6. Value Keberadaan Kebijakan ini di landasi oleh : Nilai Agama: QS. 2;267, QS. 3;96, QS.4;2. QS. 22;77 Hadist dari Ibnu Umar r.a. Nilai Kemasyarakatan: Saling menanggung Gotong Royong Nilai universal kegiatan wakaf ini adalah berbuat kebajikan dalam mencapai kesejahteraan masyarakat
  • 7. Teori-Teori Dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan wakaf, Teori yang melandasinya adalah: Teori Interdependesi sebagai teori dasar kegiatan perwakafan ini Teori Transaksional sebagai teori pendorong terjadinya kegiatan perwakafan Teori sistem sebagai teori pencapaian sinergi pemanfaatan wakaf Teori – Teori mengenai Organisasi sebagai teori operasional dalam kegiatan wakaf Scientific Management Human Relation Contingency theory
  • 8. Strategi Perjalanan Wakaf di Indonesia: Fase tradisional harta wakaf diperuntukan hanya untuk pembangunan fisik semata, seperti pekuburan, masjid, musholla, dan madrasah. Pada fase ini ikrar wakaf umumnya hanya bersifat lisan tanpa ada bukti tertulis sama sekali Fase semi professional, pelaksanaan wakaf sudah mulai dilakukan secara tertulis yaitu melalui Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPIW). Pada fase professional, wakaf sudah mulai diurus dan dikembangkan secara produktif, bahkan wakaf dalam bentuk uang dan barang berharga lainnya pun sudah mulai diperkenalkan.
  • 9. Strategi Penguatan kelembagaan dalam mengelola wakaf, melalui pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penguatan kelembagaan BWI secara Konseptual dapat menggunakan model: The rational model; model ini memandang bahwa organisasi merupakan kesepakatan antara tujuan organisasi dengan komitment dalam mencapai tujuan itu, organisasi dikembangkan dengan memperhatikan pencapaian organisasi dalam mewujudkan tujuannya
  • 10. Pendekatan Pendekatan dalam pengembangan organisasi terdiri dari: Policy approach Program approach Project approach Client-centered management approach Teamwork approach
  • 11. SEKIAN DAN TERIMA KASIH Asam Kandis Asam Gelugur