Paragraf di atas membahas tentang paradigma pendidikan nasional abad ke-21 yang meliputi globalisasi dan pendidikan, budaya dan karakter bangsa sebagai tantangan nasional, serta komponen-komponen inti sistem pendidikan seperti pendidikan untuk mengembangkan keterampilan dan ilmu pengetahuan, peran guru, serta infrastruktur pendukung.

2. Pengantar Redaksi
Penanggungjawab
Moehammad Aman Wirakartakusumah
P embaca yang budiman. Ujian Nasional atau UN untuk
SMA, MA, SMK, SMALB, SMP, MTs, SMPLB, SD dan MI
telah selesai dilaksanakan. Pelaksanaan UN ini kami sajikan
dalam bentuk gambar (Lensa BSNP). Mulai tanggal 9-12 Juli
Pemimpin Redaksi 2012 BSNP menyelenggarakan Ujian Nasional Pendidikan
Edy Tri Baskoro Kesetaraan atau UNPK untuk Program Paket C. Sedangkan
UNPK Program Paket A dan Paket B dilaksanakan tanggal 16-
Redaksi Eksekutif 18 Juli 2012. Informasi lengkap tentang UNPK disajikan dalam
Richardus Eko Indrajit berita BSNP. Pada edisi ketiga ini kami juga menyajikan tiga
Djemari Mardapi artikel utama yaitu Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
Teuku Ramli Zakaria (bagian kelima), “Empat Pilar” Menyatukan Kemajemukan
Weinata Sairin Indonesia, dan Upaya mengatasi Gangguan Psikologis Siswa
Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional. Selamat membaca.
Redaksi Pelaksana
Bambang Suryadi
Daftar Isi
Penyunting/Editor
Mungin Eddy Wibowo Paradigma Pendidikan Nasional Abad XXI
Zaki Baridwan 3-6 (Bagian V)
Djaali
Furqon 7-10 Upaya Mengatasi Gangguan Psikologis
Siswa dalam Pelaksanaan Ujian Nasional
Johannes Gunawan
Jamaris Jamna “Empat Pilar”, Menyatukan Kemajemukan
Kaharuddin Arafah 11-12 Indonesia
Desain Grafis & Fotografer 13-17 Berita BSNP:
Djuandi - UNPK Tetap Diadakan Dua Kali Setahun
Ibar Warsita - Uji Coba Instrumen Pemantauan Standar
- DPRD Kabupaten Sinjai Mengadukan
Sekretaris Redaksi Masalah SKHUN SD ke BSNP
Ning Karningsih - IKAPI Berkomitmen Hasilkan Buku Teks
Pelajaran Bermutu
Alamat: - Kunjungan Tamu dari Casio Jepang
BADAN STANDAR NASIONAL
PENDIDIKAN 18-20 Lensa BSNP
Gedung D Lantai 2,
Mandikdasmen
Keterangan Gambar Cover
Jl. RS. Fatmawati, Cipete
Jakarta Selatan
Anggota BSNP, tim ahli, dan reviewer instrumen pemantauan standar
Telp. (021) 7668590 sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah berpose
Fax. (021) 7668591 bersama setelah menelaah draf instrumen pemantauan di BSNP
(atas). Dari kiri ke kanan, M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP,
Email: info@bsnp-indonesia.org Hari Setiadi Kepala Puspendik, R. Eko Indrajit Sekretaris BSNP,dan
Website: http://www.bsnp-indonesia.org Jamaris Jamna Anggota BSNP dalam acara sosialisasi pelaksanaan
UNPK tahun 2012 di Jakarta (bawah).
Vol. VII/No. 3/September 2012

3. PARADIGMA PENDIDIKAN
NASIONAL ABAD XXI (Bagian V)
Tim BSNP
memiliki potensi sumber daya alam luar biasa.
3.9. Globalisasi dan Pendidikan Bayangkan, Indonesia ada­lah tempat hidup
bagi 37% spesies dunia, 30% hutan bakau du­
nia, dan 18% terumbu karang dunia. Hutan
Pada mulanya globalisasi disulut tro­pis Indonesia me­rupakan hutan terbesar
oleh niat negara-negara industri maju ketiga setelah Brazil dan Republik Demokrasi
untuk mengkonsentrasikan upaya Congo. Belum lagi hasil tambang, baik berupa
pada “Research Development” minyak dan gas bumi maupun sumber-sumber
mineral lainnya. Produksi minyak In­donesia
untuk menghasilkan produk-produk
pernah mencapai rata-rata 1685 ribu barrel/
yang memiliki nilai tambah tinggi hari pada 1977 (Hertzmark, 2007).
dengan muatan ilmu pengetahuan Namun, kekayaan ini semakin hari se­ma­
mutakhir sehingga dengan demikian kin terbuang akibat penghancuran sis­tema­tis.
mereka mendapatkan peluang untuk Paradigma pembangunan yang ber­orientasi
memenangkan pasar beserta keunggulan pada pertumbuhan sesaat yang bersifat sek­
toral, frag­men­tatif, dan tak mengindahkan
kompetitifnya. Kemudian mereka alihkan ke­­ber­lanjutan menjadi penyebab ke­han­curan
teknologi industri yang kokoh yang yang sudah mulai kita rasakan. Kerusakan
telah mereka kembangkan dengan infra- sum­ber kekayaan alam terus terjadi akibat
strukturnya yang padat investasi itu ke eksploitasi alam terencana yang dilakukan ne­
negara-negara ‘berkembang’ melalui apa gara ataupun akibat pembiaran perusakan alam
yang di­­la­kukan oleh perusahaan-peru­sahaan
yang disebut “transfer/alih teknologi”.
be­­sar dan kecil yang tengah mengejar ke­­un­
Maka globalisasi dalam konteks ini tungan jangka pendek tanpa mem­pedulikan
memperoleh makna: kompetisi ekonomi dampak lingkungan jangka panjang.
berbasis ilmu pengetahuan, yang Dengan demikian, yang harus kita la­ku­
berimplikasi pada apa yang disebut kan adalah perubahan sistemik menye­lu­
“ekonomi pengetahuan”, yaitu ekonomi ruh, yang mampu menerobos kebuntuan
yang terjadi saat ini. Per­ubahan ini bukan se­
yang dasarnya dan atau produknya adalah ka­dar berubahan tambal sulam seperti mi­
pengetahuan. Hal ini pada umumnya sal­nya sekadar menambah anggaran atau
melibatkan kegiatan penelitian yang
dilakukan di perguruan-perguruan tinggi Produksi produksi minyak Indonesia yang menjadi
andalan pun kini hanya mencapai 1126 ribu barrel/
ataupun lembaga-lembaga penelitian hari (2004). Angka ini sudah berada di bawah kon-
sumsi BBM Indonesia yang jumlahnya sebesar 1150
ribu barrel/hari. Sementara itu, hutan kita yang pada
1985 diperkirakan mencapai luas 120 juta hektar,
pada 2001 diperkirakan tinggal 96 juta hektar saja,
dan inipun luasnya diperkirakan terus mengalami
penciutan hingga 1,7 juta hektar per hari (Lihat Bank
Dunia, 2001). Kekayaan alam yang harusnya menjadi
modal awal untuk membiayai pengembangan kuali-
tas sumber daya manusia (human capital), ternyata
banyak yang tersia-siakan. Anugerah kekayaan alam
ternyata tidak berdampak besar pada peningkatan
3.10. Budaya dan Karakter Bangsa: mutu manusia Indonesia sebagai terlihat pada the
Tantangan Nasional Indonesian Human Development Index tahun 2009
Tak dapat disangkal bahwa Indonesia yang masih terus menempatkan kualitas manusia
merupakan negara yang memiliki modal fisik Indonesia pada urutan rendah yakni urutan nomor
111, lebih rendah dari Palestina (urutan ke 110), se-
(physical capital) awal yang kaya. De­ngan buah negeri yang masih harus berjuang karena pen-
luas laut terluas (5,8 juta km2) dan jum­lah dudukan Israel, dan juga jauh ketinggalan dari nega-
pulau terbanyak (17.508) di dunia, Indonesia ra tetangga, seperti Malaysia (urutan ke-66) dan Thai-
land (urutan ke-87).
Vol. VII/No. 3/September 2012

4. meng­­ganti kurikulum yang kini berlaku atau terkait dalam pro­ses pendidikan ini harus
sekadar meningkatkan kapasitas pe­lak­sana terintegrasi dalam satu kesatuan sistem
pen­didikan orang per orang, tetapi lebih ma­najemen pen­didikan holistik yang sta­
jauh dari itu, yakni peningkatan mo­dal sosial tus legalitasnya jelas, tertuang dalam per­
bangsa yang ditandai de­ngan tumbuhnya undangan-undangan maupun regulasi tek­
jejaring pelaksana pendidikan yang saling- nis untuk pelaksanaannya. Pembagian ke­we­
bekerjasama memanfaatkan se­gala potensi nangan antarkomponen dalam sistem yang
yang tersedia untuk me­ning­katkan kualitas tergambar secara jelas.
pendidikan rakyat banyak. Analisa sistemik tentang proses pendidikan
Sejak awal kemerdekaan, para pen­­diri ini sangat diperlukan untuk memudahkan
ne­geri ini sebenarnya telah memiliki ko­mit­ pembuatan keputusan mengenai dari mana
men kuat dalam me­ningkatkan kua­­litas pen­ dan bagaimana per­baikan-perbaikan dan pe­
didikan bangsa. Dalam pem­­bukaan UUD ningkatan kualitas pendidikan dapat dila­
1945 disebutkan bah­wa salah satu tujuan kukan. Bila saat ini masih dirasakan adanya
dibentuknya pe­me­rin­tah negara In­donesia kesenjangan tajam antara tujuan ideal pen­
adalah untuk “me­majukan kesejahteraan didikan yang dicita-citakan dengan hasil yang
umum, [dan] men­­cerdaskan kehidupan dicapai, maka diperlukan panduan evaluasi
bang­sa.” Bah­­kan dalam perkembangannya, tentang bagaimana pro­ses pendidikan yang
ama­­nat UUD 1945 dalam Perubahan ke selama ini berlangsung, dan sekaligus me­
IV (10 Agustus 2002) dirinci menjadi: “Se­­ nentukan perbaikan-perbaikan yang bagai­
tiap warganegara wajib mengikuti pen­di­­ mana diperlukan untuk merespons tantangan
dikan dasar dan pe­merintah wajib mem­bia­ di masa mendatang.
yainya” (pasal 31 ayat 2), dan “ne­gara mem­ Uraian berikut akan paparan secara garis
prioritaskan ang­garan pen­­­didikan sekurang- besar dari beberapa komponen inti dalam
kurang­nya 20% dari anggaran pendapatan sistem pendidikan yang perlu mendapat
dan belanja ne­gara serta dari ang­garan per­hatian.
pendapatan dan belanja dae­rah untuk me­
menuhi ke­butuhan penye­lenggaraan pen­ a. Pendidikan dalam Mengem­bang­kan Ke­te­
didikan na­sional” (pa­sal 31 ayat 4). Da­lam rampilan dan Ilmu Penge­tahuan
UU 20/2003, pe­merintah merumuskan Untuk dapat mencapai fungsi pe­nyalur
bah­­­wa tu­juan pendidikan nasional adalah dan pengembang ilmu penge­tahuan yang
“mengembangkan kemampuan dan mem­ efektif, guru/dosen harus menjalankan fung­
ben­tuk watak serta peradaban bang­sa yang si yang sentral. Guru/dosen tidak hanya
bermartabat dalam rangka mencerdaskan berfungsi sebagai sumber ilmu yang setiap
kehidupan bangsa, ber­tujuan untuk ber­kem­ saat menjadi acuan murid, tetapi ia juga
bangnya potensi peserta didik agar menjadi harus ber­peran sebagai perangsang dalam
manusia yang beriman dan bertakwa kepada pe­ngembangan minat peserta didik dalam
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mencari ilmu pengetahuan secara mandiri.
sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan Ilmu pengetahuan didapat selain dari hasil
menjadi warganegara yang demokratis serta interaksi dengan guru/dosen, melainkan juga
bertanggung-jawab.” dari hasil penjelajahan peserta didik sendiri
Tujuan pendidikan yang dirumuskan (personal discovery) dengan membaca buku,
da­lam konsep-konsep abstrak tinggi ha­ melakukan penelitian, mengikuti diskusi ke­
rus dijabarkan ke dalam konsep yang lebih ilmuan, atau pun perenungan/refleksi. Ke­pia­
mem­bumi sehingga dapat dirumuskan cara waian guru/dosen dalam menumbuhkan minat
pencapaiannya secara terukur. Cara-cara peserta didik untuk menggali ilmu secara
men­capai tujuan pen­didikan itu juga harus mandiri ini sangat penting dibanding transfer
dirumuskan dan dijabarkan secara rinci ke ilmu yang diperoleh murid dari guru/dosen
dalam kurikulum beserta metodologi yang secara langsung. Karena itu, bentuk-bentuk
digunakan sehingga keterkaitan an­tara tujuan pendidikan partisipatif dengan menerapkan
dan cara pencapaiannya ter­gambar jelas. metode belajar aktif (active learning) dan
Untuk mendukung proses pen­ca­paian belajar bersama (cooperative learning) sangat
tujuan agar dapat berjalan efek­tif, berbagai diperlukan.
perangkat pendukung di­perlukan, baik be­ Agar proses ini berjalan efektif, tentu­
r­upa infrastruktur fisik (seperti gedung kelengkapan infrastrutuktur ha­rus di­sedia­
per­­­kuliahan, per­pustakaan, laboratorium kan, baik berupa fasilitas fisik yang me­
dan lain-lain), juga infrastruktur sosial (se­ madai seperti gedung sekolah/kampus, per­
perti organisasi pelajar/mahasiswa, organi­ pustakaan, labora­torium, alat-alat peraga dan
sasi seni-budaya, kelompok studi, olah­ra­ lain-lain, maupun kelengkapan organisasi
ga dan lain-lain). Semua komponen yang lembaga pendidikan.
Vol. VII/No. 3/September 2012

5. b. Pendidikan sebagai Penyalur dan Pengem­ bangan watak bangsa Indonesia ter­letak pada
bang Karakter Luhur enam watak itu, yakni tiga ber­dimensi personal
Pendidikan tidaklah semata-ma­ta berfungsi (jujur, akal sehat, dan pem­berani), dan tiga
sebagai alat penyalur il­mu pengetahuan, namun lainnya berdimensi sosial (adil, tanggung-
juga seba­gai pendorong berkembangnya nilai- ja­wab, dan toleran).2 Bila ke­enam watak ini
n
­ ilai luhur yang menjadi dasar berkembangnya benar-benar dikembangkan secara nasional,
watak yang baik. Watak yang baik itu antara tak mustahil akan terjadi peningkatan kualitas
lain berupa sikap jujur, adil, demokratis, manusia Indonesia dalam kurun waktu satu
disiplin, dan toleran. Watak adalah keunggulan generasi saja.
moral yang berperan sebagai penggerak utama Penekanan jenis-jenis watak yang hendak
seseorang di saat ia akan melakukan tindakan. kita kembangkan di sua­tu lingkungan
Watak merupakan kekuatan moral yang dapat ter­tentu dapat dipi­lih sesuai dengan ke­
berfungsi sebagai da­ya yang menentukan butuhan. Di ling­kungan perguruan tinggi
pilihan bentuk-bentuk tindakan. Bertindak misalnya ter­dapat kebutuhan mendesak
dengan wa­tak berarti melangkah atas dasar untuk mengembangkan watak “kejujuran
nilai-nilai yang baik, luhur, patut, dan berdaya- aka­demis” (academic ho­nesty). Watak ini
guna. Watak bukanlah sesuatu yang begitu harus dikembangkan agar ma­­hasiswa dan
saja ada dan tumbuh dalam diri seseorang, dosen memiliki kesadaran tinggi dan me­
melainkan sesuatu yang dapat dipelajari miliki komitmen kuat untuk menjunjung
dan dibangun seseorang dalam menjalani tinggi kejujuran akademis sehingga tak
kehidupan. mudah terjerumus pada praktek-prak­tek
Dalam konteks inilah, guru/do­sen me­ ketidak-jujuran seperti antara lain pla­
miliki peran sentral dalam keikut-sertaannya giatisme (plagiarism) dalam berkarya. Ini
membentuk watak peserta didik. Karena itu, penting karena dengan berkembangnya
guru/dosen dituntut tidak saja mumpuni dalam teknologi di­gital dan semakin terbukanya
pengetahuan dan pandai dalam menjalankan akses informasi, berbagai kemudahan untuk
tugas menyalurkan ilmu, tetapi juga menjadi mengunduh (download) data, mengirim file,
acuan dan teladan bagi anak didik. Inte­ dan melakukan duplikasi text dengan cara
gritas guru/dosen jelas memiliki ke­dudukan “copy/cut and paste” di setiap komputer,
penting karena pesan moral yang baik hanya pragiarisme semakin mudah dilakukan.
akan memiliki kredibilitas tinggi ma­nakala Watak lain yang juga perlu di­kem­bangkan
dibawakan oleh penyalur yang baik pula. di lingkungan perguruan tinggi adalah watak
Namun, pengembangan watak luhur dalam untuk ‘’produktif” dan “kreatif/inovatif”’
perilaku sehari-hari hanya bisa dilak­sanakan da­lam berpikir dan ber­karya. Bila watak
bila dalam lingkungan tempat anak dibesarkan ini secara khusus dikembangkan, niscaya
terbangun norma-norma pengendali perilaku perguruan ting­gi akan menjadi lahan subur
(baik tertulis ataupun tidak tertulis) yang bagi tumbuhnya pemikiran-pemikiran pro­
difahami secara jelas dan baik serta ditegakkan duktif, kreatif/inovatif, dengan dida­sarkan
secara konsisten. Karena pembangunan wa­ pada sifat kejujuran yang kuat. Agar watak
tak warga negara memiliki posisi sangat semacam ini dapat kuat terbangun, pihak
penting dalam pembangunan bangsa, perlu kampus harus merancang infrastruktur yang
adanya fokus perhatian terhadap jenis-jenis memadai, baik berupa kurikulum pengajaran
watak tertentu yang harus dikembangkan yang secara tegas mendukung tujuan ini,
sehingga menjadi bagian integral dari perilaku
masyarakat. Di banyak negara lain telah lama Tentu saja, selain sikap-sikap yang disebutkan ini
dikembangkan beberapa pilihan watak luhur sebagai watak luhur yang perlu dikembangkan, ma-
sih banyak lagi sikap luhur yang dapat digali sebagai
yang dianggap strategis bagi pembangunan bagian dari kearifan lokal (local wisdom) bangsa Indo-
bangsanya. nesia. Sebagai contoh, sikap ramah pada orang lain
Bagaimana dengan Indonesia? Pa­ra pendiri dan kesediaan bergotong-royong adalah sikap yang
negeri ini sejak awal telah menyadari betapa sering disebut sebagai watak bangsa Indonesia yang
harus dipertahankan. Lebih jauh, Ratna Megawangi
pentingnya pem­bangunan watak, namun hingga (2004), yang belakangan ini giat menyelenggarakan
hari ini belum ada konsensus kuat tentang pendidikan karakter di berbagai wilayah di Indone-
jenis-jenis watak luhur mana yang harus sia melalui Indonesia Heritage Foundation menyebut
diajarkan dan diterapkan secara sistematis. sembilan sikap luhur yang harus ditanamkan sejak
Budi pekerti atau akhlaq mulia memang telah dini pada anak-anak Indonesia. Sikap itu adalah:1)
cinta Tuhan dan kebenaran, 2) tanggung-jawab, kedi-
diajarkan sejak taman kanak-kanak, namun siplinan dan kemandirian, 3) amanah, 4) hormat dan
sifatnya masih sporadis dan kurang intensif santun, 5) kasih sayang, kepedulian, dan kerjasama,
(belum terfokus dan ketat) sehingga hasilnya 6) percaya diri, kreatif, dan pantang menyerah, 7) ke-
dirasakan belum maksimal. adilan dan kepemimpinan, 8) baik dan rendah hati,
dan 9) toleransi dan cinta damai.
Bila kita sepakat, fokus perhatian pengem­
Vol. VII/No. 3/September 2012

6. merumuskan aturan-aturan tegas bagi pelang­ 3. Menumbuhkan kemauan (will), se­perti
gar kejujuran, membangun pakta-integritas menguatkan niat dan meng­himpun tenaga
untuk menjaganya, serta merancang data- untuk melaksanakan prinsip-prinsip luhur
base untuk pemantauan (monitoring) untuk dalam ke­hi­dupan nyata.
menumbuhkan suasana interaksi akademis 4. Pembiasaan (habit), yakni pe­ngem­bang­
yang sehat dan berintegritas. an sikap untuk merespon ber­bagai si­
Apapun pilihan yang ditentukan, yang tua­si dengan baik secara konsisten dan
paling penting dilakukan adalah men­ca­ berkelanjutan.
nangkan pelaksanaan strategi pen­didikan Beragam cara kreatif dapat dicoba untuk
yang tepat agar watak luhur itu dapat ber­ dilakukan dalam pendidikan karakter. Na­
kembang dan ter­internalisasi efektif dalam mun yang perlu diingat, se­bagaimana telah
diri setiap peserta didik. Selain sekolah/ disinggung sebe­lumnya, pengembangan ka­
kampus, lingkungan keluarga menjadi tempat rakter luhur hanya akan tumbuh sehat, bila
penting bagi pembangunan watak luhur ini. ada dukungan kuat dari komunitas tempat
Peran orangtua di rumah tetap memiliki posisi seseorang hidup sehari-hari. Komunitas yang
paling sentral. Tak dapat dipungkiri bahwa sehat adalah komunitas yang di dalamnya
lembaga keluarga adalah lembaga pendidikan terjadi interaksi yang sejajar, yakni masing-
terpenting di banding lainnya. Karena itu, masing anggota memiliki kesamaan derajat,
pembangunan watak secara nasional mus­ ada kesamaan tingkat keterlibatan, dan ada
tahil dapat dilakukan tanpa upaya serius sikap keterbukaan. Langkah membangun
mendorong keluarga untuk ikut menjalankan interaksi sehat ini memerlukan pemahaman
misi character building ini. dan latihan terus-menerus. Manakala komu­
Namun, kehidupan modern telah semakin nitas se­macam ini terbangun, maka setiap
menggeser peran keluarga. Jam belajar dan anggota di dalamnya memiliki jalinan hu­
interaksi sosial anak di lingkungan sekolah/ bungan erat yang diikat oleh nilai-nilai moral
kampus sering lebih panjang dibanding yang disepakati bersama. Sikap luhur seperti
interaksi dalam keluarga. Akibatnya, peran kejujuran, keadilan, tanggung-jawab, rasional,
sekolah/kampus dalam ikut membangun berani dan toleran sebagaimana disebutkan, bi­
wa­tak peserta didik pada tempat dan wak­ la telah menjadi bagian dari norma ko­munitas,
tu tertentu menjadi lebih penting. Karena akan berkembang kuat. Se­tiap anggota da­
itu, sebagaimana dikatakan Thomas Lickona lam komunitas itu se­cara demokratis akan
(1993): „School must help children understand menjaganya dari pelanggaran-pelanggaran
core values, adopt or commit to them, and then yang dilakukan.
act upon them in their own lives“. Artinya, Pola-pola interaksi sehat merupakan em­
dalam pendidikan karakter, sekolah/kampus brio tumbuhnya sebuah komunitas responsif.
harus mendorong peserta didik untuk Amitai Etzioni (1996) meng­gunakan termi­
mampu memahami nilai-nilai moral yang nologi “komunitas res­ponsif” untuk menandai
baik (moral knowing), mampu merasakan sebuah ko­munitas yang bersifat non-represif,
nilai-nilai luhur itu hingga ke lubuk hati yang yaitu sebuah komunitas yang di dalamnya, di
paling dalam (moral feeling), dan akhirnya satu sisi, tidak ada upaya-upaya pemaksaan
memiliki komitmen kuat untuk melaksanakan penerapan nilai karena tidak ada lagi ke­
apa yang diketahui dan dirasakannya itu ke kuatan sentripetal komunitas (centripetal
dalam tindakan nyata (moral action) (Ratna forces of community) yang memberangus
Megawangi, 2004: 111). hak-hak individu, namun di sisi lain, tiap-
Apa yang harus diperhatikan agar hal ini tiap individu tidak juga menganut kebebasan
dapat terimplementasi? Shea (2003) menyebut yang mengabaikan tanggung jawab kolektif
empat aspek yang harus dilakukan dalam (sebagaimana terjadi dalam iklim komunitas
pembentukan watak, yakni: libertarian free for all). Nilai-nilai moral ber­
1. Perhatian pada sisi emosi peserta didik sama tumbuh atas kesadaran, bukan pak­
seperti menghargai diri sendiri (self- saan. Etzioni (1996: 92) menulis, “the term
respect), kemampuan ber-em­pathy, dapat ‘responsive’ implies that the society is not merely
menahan diri (self-control), rendah hati setting and fostering norms for its members,
dan lain-lain. but is also responding to the expressions of
2. Meningkatkan life-skills seperti ke­mam­ their values, viewpoints and communications
puan mendengarkan orang lain dan ke­ in refashioning its culture and structure.” l
mampuan berko­mu­nikasi. (bersambung)
Vol. VII/No. 3/September 2012

7. Upaya Mengatasi Gangguan Psikologis
Siswa Dalam Pelaksanaan Ujian Nasional
Teuku Ramli Zakaria (Anggota BSNP)
A. Latar Belakang Permasalahan
P
ada bulan April tahun 2006 Badan
Standar Nasional Pendidikan (BSNP)
melaksanakan Ujian Nasional
pertama, sesuai dengan ketentuan
Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005,
tentang Standar Nasional Pendidikan.
Ketika pengumuman hasil ujian, karena
adanya ketentuan lulus-tidak lulus,
timbul krontroversi di tengah-tengah
masyarakat. Sebelumnya, ketika berlaku
sistem Ujian Sekolah sepenuhnya, yang
dikenal dengan sebutan Evaluasi Belajar
Tahap Akhir (EBTA) dan ketika berlaku
sistem Evaluasi Belajar Tahap Akhir Pramono, SH., M.HUM. Salah satu amar
Nasional (EBTANAS), semua sekolah keputusan pengadilan tersebut adalah
cenderung meluluskan siswanya mengambil langkah-langkah konkrit
100%. Hal ini sesungguhnya sangat untuk mengatasi gangguan psikologi
berbahaya bagi dunia pendidikan kita, dan mental peserta didik dalam usia
karena lembaga pendidikan cenderung anak akibat penyelenggaraan Ujian
memberikan pendidikan semu kepada Nasional. Upaya ini telah dilakukan,
peserta didik. Lembaga pendidikan dan akan terus diperbaiki secara
cenderung membagi-bagikan ijazah saja berkelanjutan.
kepada peserta didik, tidak membekali
mereka dengan kompetensi yang B. Berbagai Upaya untuk Menga­
mencukupi, sesuai dengan jenjang dan/ tasi Gangguan Psikologis dan
atau jenis pendidikan yang ditempuh. Mental Siswa
Akibat lebih lanjut, kinerja dunia
pendidikan kita tidak terukur lagi, Dalam rangka membangun sistem
karena tidak ada suatu standar yang pendidikan nasional, kita perlu mem­
jelas, yang dapat digunakan sebagai bangun sebuah sistem ujian yang
tolok ukur secara nasional. Berbeda mapan, yang dapat mendorong upaya
dengan era sebelumnya, saat berlakunya peningkatan mutu pendidikan secara
Ujian Negara, kita memiliki standar yang berkelanjutan. Sudah lebih dari 60 tahun
sama, sebagai tolok ukur kinerja dunia Indonesia merdeka, kita belum memiliki
pendidikan yang berlaku untuk seluruh sebuah sistem ujian yang terbangun
wilayah tanah air. dengan baik. Sistem ujian kita berubah-
Di tengah-tengah suasana kontroversi ubah. Sejak Indonesia merdeka, telah
tersebut, 58 orang warga masyarakat pernah berlaku 4 macam sistem ujian
mengajukan Surat Gugatan bertangal akhir untuk penentuan kelulusan:
27 Juli 2006 melalui Pengadilan Negeri Ujian Negara; Ujian Sekolah (Evaluasi
Jakarta Pusat, yang terdaftar dengan Belajar Tahap Akhir sering disingkat
register perkara No. 228/PDT.G/2006/ EBTA) sepenuhnya; Evaluasi Belajar Ta­
PN.JKT.PST, yang kemudian diperbaiki hap Akhir Nasuional (EBTANAS); dan
dengan surat bertanggal 4 September Ujian Nasional, yang masih berlaku
2006. Perkara ini diputuskan oleh saat ini. Berdasarkan hasil kajian ter­
pengadilan pada hari Kamis, tanggal 3 hadap 4 macam sistem ujian akhir
Mei 2007, dengan Hakim Ketua: Andriani ter­sebut, Ujian Nasional adalah lebih
Nurdin, SH., MH., dan Hakim Anggota; baik untuk menunjang peningkatan
Makkasau, SH., M.HUM., dan Heru dan pemerataan mutu pendidikan. Na­
Vol. VII/No. 3/September 2012

8. mun demikian disadari bahwa dalam buah paragraf”. Bila peserta didik me­
pelaksanaannya saat ini masih terdapat mahami makna tema, diberi contoh,
kelemahan-kelemahan yang perlu di­ dan diberikan beberapa latihan mencari
sempurnakan. Salah satu kelemahan tema dalam paragraf oleh guru, niscaya
itu adalah berkaitan dengan dampak peserta didik akan dapat mengerjakan
psikologis dan mental bagi peserta butir soal tersebut dengan baik. Seluruh
didik. Hal ini juga merupakan tuntutan butir soal yang ada dalam naskah soal
amar putusan pengadilan yang harus ujian mengacu pada indikator yang ada
dipenuhi. dalam kisi-kisi. Kisi-kisi ini dapat diakses
Untuk mengatasi gangguan psikologi oleh siapapun, tidak bersifat rahasia.
dan mental peserta didik, Kementerian Pada masa berlaku sistem Ujian Ne­
Pendidikan dan Kebudayaan telah me­ gara sampai dengan awal tahun 1970an
lakukan upaya-upaya sebagai berikut. dan pada masa berlaku EBTANAS pa­
da era 1980an, kisi-kisi soal tidak dise­
1. Sosialisasi barluaskan secara terbuka seperti saat
Sosialisasi dipandang merupakan ini. Dengan demikian, Ujian Nega­ra
salah satu langkah penting, terutama dan EBTANAS seharusnya lebih me­­
untuk pemerataan informasi. Sosialisasi negangkan bagi peserta didik di­ban­
inipun dilakukan dalam beberapa ben­ dingkan dengan Ujian Nasional saat ini.
tuk. Pertama, sosialisasi pada se­mua Bila kita perhatikan dengan sek­sama,
ibukota provinsi, dengan melibatkan: ada 2 faktor utama yang me­nimbulkan
Dinas Pendidikan Provinsi; seluruh Dinas ketegangan dan memberi beban psi­
Pendidikan Kabupaten/Kota; Kantor kologis di sekolah, baik pada guru mau­
Wilayah Kementrian Agama Provinsi; pun pada peserta didik sbb.
dan seluruh Kantor Departemen Aga­ - Pertama, ketika berlaku Evaluasi
ma Kabupaten/Kota; Anggota DPRD Belajar Tahap Akhir (EBTA/ujian
Provinsi; Wakil dari Perguruan Ting­ sekolah sepenuhnya) telah ber­
gi; dan wartawan. Sosialisasi ini dila­ kembang budaya lulus 100%.
kukan oleh Badan Standar Nasional Dam­­pak psikologisnya, saat ini
Pendidikan bersama-sama dengan Ba­ masyarakat juga mengharapkan
dan Penelitian dan Pengembangan, Ke­ siswa lulus 100%. Ketidaklulusan
metrian Pendidikan dan Kebudayaan. dari ujian dipandang sebagai hal
Lebih lanjut diharapkan, Dinas Pen­ yang tidak wajar.
didikan Kabupaten/Kota dan Kantor - Kedua, pengaruh faktor politis. Ka­
Kementrian Agama Kabupaten/Kota rena pendidikan merupakan bidang
da­pat melakukan sosialisasi langsung yang diotonomikan, hasil Ujian
ke seluruh sekolah dan madrasah yang Nasional dijadikan indikator kinerja
ada dalam lingkungannya. Selain dari pemerintah daerah. Oleh karena
itu, sosialisasi dalam bentuk ini juga itu, pemerintah daerah cenderung
dilakukan oleh direktorat-direktorat menekan guru dan sekolah untuk
terkait tehadap sekolah/madarah dalam memperoleh hasil Ujian Nasinoal
lingkungan binaannya. yang baik.
Kedua, sosialisasi melalui Media Cen­ Kisi-kisi Ujian Nasional dapat di­
ter yang ada di Kementrian Pendidikan akses oleh semua guru dan peserta
dan Kebudayaan. Media Center ber­ didik. Selain telah disosialisasikan dan
peran dalam menyebarluaskan in­for­ disebarluaskan ke seluruh Provinsi
masi tentang pendidikan, termasuk dan Kabupaten/Kota, melalui Dinas
Ujian Nasional melalui media cetak Pendidikan dan Instansi Vertikal Ke­
dan media elektronik. Ketiga, informasi meterian Agama, juga dapat diakses
tentang Ujian Nasional juga dapat melalui www.kemdiknas.go.id; www.
diakses melalui: www.kemdiknas.go.id; bsnp-indonesia.org; dan www.
www.bsnp-indonesia.org; dan www. puspendik.com.
puspendik.com.
3. Mengintegrasikan nilai sekolah
2. Menyebarluaskan Kisi-kisi Soal dalam penentuan kelulusan UN
Kisi-kisi Ujian Nasional memuat Pada Ujian Nasional Tahun Pela­
kom­petensi dan indikator sebagai ke­ jaran 2010/2011 dan Tahun Pelajaran
mampuan spesifik yang akan diujikan. 2011/2012 telah dilakukan satu per­
Misalnya, dalam Bahasa Indonesia “sis­ baikan yang sangat mendasar, yaitu
wa dapat menemukan tema dalam se­ diintegrasikannya Nilai Sekolah (NS)
Vol. VII/No. 3/September 2012

9. dengan Nilai Ujian Nasinal untuk pe­ Indonesia merdeka sampai dengan
nentuan kulusan dalam Ujian Nasional. awal tahun 1970an. Kriteria kelulusan
Formula Nilai Sekolah sbb.: NS = 0,6 x EBTANAS dan Ujian Negara ≥ 6,0 untuk
NUS + 0,4 x NR. masing-masing mata pelajaran.
Keterangan : Dengan perbaikan-perbaikan terse­
NS = Nilai Sekolah; but, gangguan psikologis dan mental
NUS = Nilai Ujian Sekolah peserta didik secara sistemasis dapat
NR = Nilai Rata-rata Rapor teratasi. Hal ini antara lain dapat diamati
dari suasana di sekolah yang semakin
Dalam hal ini, Nilai Rata-rata Rapor, baik dan kondusif. Hasil Ujian Nasional,
mewakili nilai dalam proses pembelajaran dilihat dari persentase kelulusan juga
yang diperoleh peserta didik dari guru semakin meningkat dari tahun ke
masing-masing mata pelajaran. Adapun tahun.
Nilai Ujian Sekolah/Madrasah adalah Seperti telah dijelaskan di atas,
nilai yang diperoleh peserta didik dalam da­­lam penetuan kelulusan Ujian Na­
ujian akhir pada masing-masing mata sio­nal tahun pelajaran 2010/2011
pelajaran, yang diselenggarakan oleh dan tahun pelajaran 2011/2012 telah
sekolah/madrasah. diintegrasikan nilai sekolah, termasuk
Kelulusan dalam UN ditentukan nilai proses yang dicapai peserta di­
ber­dasarkan Nilai Akhir (NA), dengan dik, seperti tercantum dalam rapot.
ke­tentuan: rata-rata NA ≥ 5,5, dan NA Dengan diintegrasikannya nilai sekolah,
untuk setiap mata pelajaran ≥ 4,0. Ada­ dalam Ujian Nasional Ta­hun Pelajaran
pun formulanya: NA = 0,6 x NUN + 04 2010/2011 dan Tahun Pelajaran
x NS. 2011/2012 yang lalu dapat di­capai
Keterangan: pesentase kelulusan yang ting­gi dan
NA = Nilai Akhir; lebih baik dari tahun-tahun sebe­lumnya,
NUN = Nilai Ujian Nasional; walaupun tanpa Ujian Nasional Ulangan.
NS = Nilai Sekolah Tahun-tahun sebelum ada Ujian Na­sio­
nal Ulangan, namun berdasarkan ha­
Adapun untuk penentuan kelulusan sil kajian, Ujian Nasional Ulangan ini
dari satuan pendidikan (sekolah/ma­dra­ memiliki satu kelemahan mendasar,
sah), sesuai dengan kriteria yang tersurat yakni menjadi ajang cuci gudang dan
dalam Pasal 72 Ayat (1) Peraturan merugikan bagi para siswa yang lulus
Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang dalam Ujian Nasional Utama. Banyak
Standar Nasional Pendidikan sebagai siswa yang lulus dalam ujian kedua
berikut. mencapai nilai yang lebih tinnggi dari
a. menyelesaikan program; para siswa yang lebih baik dari mereka,
b. memperoleh nilai minimal baik yang lulus dalam Ujian Nasional Utama.
pada penilaian akhir untuk seluruh Dalam suatu proses seleksi ke jenjang
kelompok mata pelajaran agama pendidikan perikutnya, misalnya dari
dan akhlak mulia, kelompok ma­ SMP/MTs masuk ke SMA/MA, siswa
ta pelajaran kewarganegaraan dan yang lulus dalam Ujian Nasional Utama
kepribadian, kelompok mata pela­ tersisih oleh pesaing yang lulus dalam
jaran estetika, dan kelompok mata Ujian Nasional Ulangan. Oleh karena itu,
pelajaran jasmani, olah raga, dan banyak pula masukan yang diterima dari
kesehatan; lapangan, yang mengharapkan supaya
c. lulus ujian sekolah/madrasah; Ujian Nasional Ulangan ditiadakan.
d. lulus Ujian Nasional.
C. Penutup
4. Menetapkan batas lulus yang
rendah Dalam proses pendidikan selalu ada
Batas lulus Ujian Nasional yang dite­ ujian. Berdasarkan berbagai literatur
tapkan adalah rendah, seperti telah di­ dan pengamalan berbagai Negara, secara
jelaskan dalam butir 3 di atas: Rata-rata garis besar ada 2 macam ujian, yakni:
NA ≥ 5,5; dan NA untuk masing-masing ujian internal (yang diselenggarakan
mata pelajaran ≥ 4,0. Batas kelulusan oleh lembaga penyelenggara pendidikan
ini lebih rendah dari batas kelulusan sendiri) dan ujian eksternal (yang di­
Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional selenggarakan oleh lembaga luar).
(EBTANAS) di era tahun 1980an dan Ujian Nasional merupakan ujian eks­
Ujian Negara yang pernah berlaku sejak ternal bila dilihat dari perspektif seko­
Vol. VII/No. 3/September 2012

10. kah madrasah penyelenggara, yang semua sekolah/madrasah cenderung
tujuannya adalah untuk menilai pen­ meluluskan siswanya 100%, walaupun
capaian Standar Kompetensi Lulusan mereka belum memiliki kompetensi
(SKL) secara nasional. SKL adalah kom­ minimal yang seharusnya mereka mi­
petensi minimal (bukan kompetensi liki, sesuai dengan jenis dan jenjang
maksimal) yang harus dikuasai oleh pen­didikannya. Kelemahan lain yang
peserta didik untuk lulus dari suatu sangat menyolok ketika berlaku sistem
jenjang dan/atau jenis pendidikan. Kom­ Ujian Sekolah (EBTA) dan EBTANAS
petensi maksimal pada masing-masing adalah nilai rapot dan nilai dalam
mata pelajaran dikembangkan dan diuji Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) pada
oleh masing-masing sekolah/madrasah sekolah/madrasah yang kurang baik
sesuai dengan kekhasan dan kebutuhan pada umumnya lebih tinggi dibadingkan
peserta didik pada masing-masing dengan sekolah/madrasah yang baik
sekolah/madrasah. dan bermutu. Dengan demikian, nilai
Pengujian penguasan komptensi mi­ rapot dan nilai STTB dapat menyesatkan
nimal yang harus dikuasai oleh peserta bila digunakan sebagai tolok ukur dalam
didik pada mata pelajaran kelompok proses seleksi dan penempatan oleh
ilmu pengetahuan dan teknologi tertentu pengguna lulusan. Namun demikian,
sangat penting dilakukan, karena 2 alas­ ki­ta menyadari sepenuhnya, bahwa
an utama sebagai berikut. Pertama, su­ penye­lenggaraan Ujian Nasional perlu
paya lembaga pendidikan dapat me­­ terus diperbaiki secara berkelanjutan
nyelenggarakan pendidikan yang ber­ dan terarah, dalam rangka membangun
tanggung jawab, tidak memberikan sebuah sistem ujian yang mapan dan
pen­didikan semu kepada masyarakat dapat menopang pembangunan serta
dengan cara hanya membagi-bagi ija­ upaya pemerataan dan peningkatan
zah, tidak membekali peserta didik mu­tu pendidikan secara berkelanjutan
de­ngan kompetensi yang mencukupi, pula.
sesuai dengan jenjang/jenis pendidikan
yang ditempuh. Kedua, kita perlu DAFTAR PUSTAKA
meningkatkan mutu pendidikan secara
sistematis dan terarah, dalam rangka Djemari Mardapi. 2004. Studi Dampak
meningkatkan mutu sember manusia Ujian Nasional. Yogyakarta: Pro­
daya bangsa ini, untuk mampu bersaing gram Pascasarjana UNY.
dengan bangsa-bangsa lain di eraglobal
Furqon. 2005. Ujian Nasional dan Alter­
saat ini.
natif Solusi. Bandung: Universitas
Berdasarkan hasil kajian tentang
Pendidikan Indonesia.
sistem ujian yang pernah berlaku se­
jak Indonesia merdeka, sistem Ujian Ki Supriyoko, 2005. Studi Aspirasi Masya­
Na­sional, seperti juga Ujian Negara rakat Tentang Pelaksanaan Ujian
yang pernah berlaku sejak Indonesia Nasional. Yogyakarta: Lembaga
merdeka, adalah lebih baik dibandingkan Studi Pembangunan Indonesia.
dengan sistem Ujian Sekolah (EBTA),
yang diberlakukan sepenuhnya pada Pemerintah RI. Undang-undang No.
era tahun 1970an dan EBTANAS yang 20 Tahun 2003 Tentang Sistem
berlangsung pada era tahun 1980an. Pendidikan Nasional.
Justru awal lahirnya gagasan Ujian
_______________, Peraturan Pemerintah
Nasional adalah untuk memperbaiki
No. 19 Tahun 2005 Tentang
kelemahan mendasar pada sistem Ujian
Standar Nasional Pendidikan. l
Sekolah (EBTA) dan EBTANAS. Pada
sistem Ujian Sekolah dan EBTANAS,
10 Vol. VII/No. 3/September 2012

11. “Empat Pilar”, Menyatukan
Kemajemukan Indonesia
Oleh Weinata Sairin
Spesifik realitas kemajemukan itu­
lah yang pada akhirnya
B
erbicara tentang nilai yang unik dan membulatkan sikap me­
spesifik, yang menjadi ciri khas dari reka untuk menetapkan
kedirian Indonesia tak bisa tidak ha­ Pancasila sebagai da­
rus disebut adalah ke­majemukannya, plu­ sar Negara Republik
ralitasnya. Kema­je­mukan multi dimen­sional In­do­­­nesia.
yang meliputi suku, etnik, budaya, dan agama
adalah sesuatu yang tidak terbantahkan, ji­ Pluralisme Keagamaan
ka kita berbicara tentang Indonesia. Ke­ma­ Di Indonesia hidup dan
jemukan seperti ini sebagai rahmat dan berkembang aga­ma-aga­ma: Islam, Kristen, Ka­
anugerah Allah adalah kekayaan, aset yang tolik, Hindu, Buddha, Khong­hucu, dan ber­ba­
amat berharga, yang harus dikelola dalam gai agama lainnya.
tanggung jawab dan ketaatan kepada Allah. Sebenarnya realitas ke­majemukan agama
Kemajemukan sebagai suatu realitas ba­gi masyarakat Indoneisia bu­kanlah hal
empiric yang tak terbantahkan, harus di­ yang baru. Dalam kese­harian mereka, warga
sadari, dihargai, dan diberi ruang se­hingga masyarakat ber­gaul dan bekerja sama dengan
ke semua unsur memiliki ke­terjalinan umat dari berbagai latar belakang agama,
satu sama lain yang pada gi­lirannya dapat tanpa mesti menghadapi persoalan yang
memberi kontribusi bagi penguatan sebuah signifikan. Dalam dokumen per­undangan,
Indonesia yang solid di masa depan. Di­ acapkali muncul nama-nama agama: Islam,
sadari, artinya bahwa kemajemukan itu Kris­ten, Katolik, Hindu, dan Buddha sehingga
benar-benar direfleksikan oleh setiap war­ seolah mengesankan hanya kelima agama itu
ga bangsa pada aras apa pun, dalam ber­ yang diakui secara resmi oleh pemerintah.
interaksi, dalam membuat kebijakan, dan Kesalahan tafsir ini agaknya di­inspirasi
dalam proses pengambilan keputusan. Di­ oleh Penetapan Presiden RI nomor I/1965
har­gai, artinya diapresiasi, tidak dilecehkan, tentang Pencegahan Pe­nyalahgunaan dan/
tidak didiskriminasi, ada hak dan ke­wa­ atau Penodaan Agama tanggal 27 Januari
jiban yang sama. Diberi ruang, artinya 1965. Pada Penjelasan Pasal I Penpres
men­­dapat tempat, didengar aspirasinya, tersebut disebutkan bahwa “agama-agama
dan diperhitungkan keberadaanya. Kon­ yang dipeluk oleh penduduk Indonesia:
flik-konflik yang terjadi dalam kehidupan Islam,Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan
masyarakat kita dalam beberapa tahun Khong Hu Cu (Conficius). Itu ti­dak berarti
terakhir ini, dalam batas-batas tertentu, bahwa agama-agama lain, misalnya Yahudi,
harus diakui oleh karena kemajemukan Zarazutrian, Sinto, dan Taoisme dilarang di
dan pluralitas bukan saja tidak disadari, Indonesia. Mereka mendapat jaminan penuh
te­tapi terlebih karena tidak dihargai dan se­perti yang diberikan oleh Pasal 29 ayat 2,
tidak diberi ruang. Kondisi-kondisi seperti dan mereka dibiarkan adanya, asal tidak
itu dimanfaatkan secara politis, diboncengi melanggar ketentuan-ketentuan yang terdapat
faktor-faktor ekonomis se­hingga konflik dalam peraturan ini atau perundangan
terus membara dan hampir tak pernah lain”. Penyebutan ten­tang nama-nama aga­
ber­akhir. ma tersebut tidak harus difahami dalam
Kita patut berbangga pada the founding kon­teks legi­timasi, tapi suatu pernyataan/
fathers, yang benar-benar menyadari realitas infor­matoris tentang agama-agama yang di­
kemajemukan se­bagai bagian integral dari peluk oleh penduduk Indonesia. Oleh karena
kedirian Indonesia. Adanya kesadaran tentang itu, pandangan seolah-olah ha­nya ada 5
agama yang resmi diakui oleh pemerintah,
tidak benar, apalagi pe­merintah tidak dalam
Penulis adalah teolog, menulis tesis S2 Tentang Gerakan kapasitas meng­akui keabsahan eksistensi
Pembaruan Muhammadiyah, anggota BSNP sesuatu agama.
Vol. VII/No. 3/September 2012 11

12. Di lingkungan kekristenan, pluralitas agama merata. Faktor-faktor eksternal acapkali juga
telah cukup lama disadari, sebab itu para teolog tidak mendukung pengembangan pola pikir
mendorong pe­ngembangan sikap dan wawasan inklusif, antara lain kerukunan antarumat
inklu­sif agar umat/warga gereja mampu mem­ beragama yang belum matang di berbagai
beri apresiasi terhadap pluralisme agama. daerah, pemberitaan/penayangan di media
Wawasan inklusif adalah suatu pola pikir non- ce­tak/elektronik yang isinya secara tidak
diskriminatif, yang mem­berikan kerangka di langsung cenderung mendiskreditkan sesuatu
mana semua golongan dapat hidup bersama, agama, publikasi serta khotbah-khotbah yang
bekerja bersama untuk membangun masa de­pan dalam keterbatasan per­sepsi dapat menyulut
bersama yang lebih baik, dengan tetap berpijak sentimen antarumat beragama. Problematika
pada visi teologis yang diyakini setiap orang. ini perlu diatasi dengan terus-menerus mem­
Dengan demikian, pemikiran inklusif adalah berikan pemahaman tentang wawasan inklusif
pemikiran yang mengakomodasi, memberi di kalangan pimpinan gereja dan warga gereja
tempat, menghargai kelompok lain, dan sebab dari berbagai latar belakang profesi/pendidikan
itu jauh dari sikap yang menafikan ke­lompok ter­masuk program pengadaan publikasi,
lain atau sikap membenarkan pandangan sendiri ceramah, dan pendidikan keagamaan bagi
secara fanatic, sambil berupaya menghabisi warga gereja. Selain itu, iklim yang kondusif di
kelompok lain. masyarakat perlu terus-me­nerus diupayakan,
Dalam berhadapan dengan pluralitas aga­ dengan secara sungguh-sungguh menjadikan
ma, pola pikir inklusif ini telah lama di­kem­ Pancasila sebagai referensi dan basis utama
bangkan para teolog. Raimundo Pannikar mi­ dalam membangun rumah besar Indonesia.
salnya menyatakan bahwa dalam konteks Agama-agama di Indonesia memiliki dasar
dunia sekarang ini orang dapat menemukan teologis masing-masing sebagai rujukan
nilai-nilai yang po­sitif dan benar bahkan me­ utama dalam mengembangkan pluralitas.
nyangkut tatanan yang paling tinggi, di luar Pengembangan sikap tersebut pada gilirannya
tra­disi agamanya sendiri. Pannikar yang memberikan kontribusi signifikan dalam
amat meberi tekanan pada makna dialog me­ memelihara soliditas NKRI.
nyatakan bahwa melalui dialog pengalaman-
pengalaman pertikular me­ngenai kebenaran Empat Pilar
dapat diperluas dan diperdalam sehingga me­ Upaya untuk memperteguh NKRI terus
nyingkap pengalaman-pengalaman baru me­ dilakukan dari waktu ke waktu oleh berbagai
ngenai kebenaran. Dalam dialog, hubungan an­ pihak karena menyadari betapa pentingnya
taragama bukanlah hubungan asimilasi atau sebuah Indonesia yang utuh, satu, solid dalam
substitusi melainkan hubungan yang saling kemajemukannya.
menyuburkan. Alan Race menunjuk pada be­ Adalah Taufik Kiemas - Ketua MPR yang
be­rapa ayat dalam Alkitab yang memberi da­ sejak tahun 2010 mengintroduksi gagasan
sar sikap in­klusif antara lain: Setiap orang dari “Empat Pilar” untuk menjadi dasar dalam
bangsa manapun yang takut akan Dia dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Empat
yang mengamalkan kebenaran berkenan ke­ Pilar itu adalah: Pan­casila, Undang-Undang
pa­da-Nya (Kis. 10:35). Se­mentara itu Dr. D.C. Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
Mul­der mendorong gereja-gereja untuk belajar 1945, Ne­gara Kesatuan Republik Indonesia
dari orang lain, karena Tuhan Allah bukan ti­ dan Bhineka Tunggal Ika. Menurut Tau­fik
dak menyatakan diri kepada semua bangsa Kiemas, Empat Pilar ini akan mampu men­
(Kis: 14:7); Tuhan bergumul dengan semua jawab persoalan-persoalan multidimensi yang
ma­nu­sia, maka semua bangsa mencari Tuhan dihadapi oleh bangsa Indonesia ditengah
(Kis. 17:27). peraturan global.
Pengembangan sikap inklusif sa­ma sekali Empat Pilar dengan demikian harus men­
tidak berarti dan tidak bo­leh memperlemah jadi roh dan nafas dalam hidup kita membangsa
iman dan atau mengingkari nilai ekslusif dan dan menegara. Empat Pilar tidak boleh jatuh
spesifik yang ada dalam setiap agama, tetapi menjadi mitos, jargon, slogan tetapi mesti
justru harus memperteguh keyakinan dan iman diinternalisasi me­lalui bidang pendidikan,
seseorang terhadap agama yang dianutnya. hukum, politik serta bidang-bidang lainnya
Pengembangan sikap inklusif di kalangan umat sehingga spirit Empat Pilar itu benar-benar
Kristen di­lakukan secara terarah, terancam, men­jadi benang merah dalam kehidupan se­
ber­kesinambungan, dan mencakup seluruh tiap warga bangsa.
lapisan umat. Dalam konteks ini problem Dengan cara itu kita berharap akan tetap
dan kendala yang dihadapi adalah keragaman eksis di pentas sejarah se­buah Indonesia
denominasi, keragaman latar belakang majemuk yang teguh, solid, berkeadaban,
pendidikan, persepsi teologis yang tidak sama, menghargai HAM, yang memiliki kontribusi
pola pembinaan warga gereja yang belum bagi dunia in­ternasional. l
12 Vol. VII/No. 3/September 2012

13. Berita BSNP*
UNPK TETAP DIADAKAN DUA KALI SETAHUN
U jian Nasional Pendidikan Kesetaraan
atau UNPK tahun 2012 tahap pertama
dilaksanakan tanggal 9-12 Juli 2012 untuk
fungsi dan tugas masing-masing pe­nyelenggara
Pusat, Penyelenggara Provinsi, Penyelenggara
Kabupaten/Kota, dan satuan pendidikan dalam
program Paket C dan tanggal 16-18 Juli 2012 pelaksanaaan UNPK. Hal ini dimaksudkan
untuk program Paket A/Ula dan Pa­ket B/Wustha. supaya masing-masing penyelenggara lebih
Sedangkan UNPK tahap ke­dua dilaksanakan fokus dan tidak sa­ling melepaskan tanggung
pada tanggal 8-11 Okto­ber 2012 untuk Paket jawab dalam pelaksanaan UNPK.
C dan tanggal 15-17 Oktober 2012 untuk Paket Akurasi pendataan peserta UNPK perlu
A/Ula dan pa­­ket B/Wustha. Penyelenggaraan diperhatikan karena hal ini memiliki implikasi
UNPK ditetapkan melalui Peraturan Menteri penganggaran dan administrasi. Selain itu,
Pen­didikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun juga perlu diantisipasi jika terjadi emergency di
2012 dan Peraturan Badan Standar Nasional lapangan, seperti soal kurang, LJUN rusak atau
Pendidikan Nomor 0018/P/BSNP/VI/2012 ten­ kurang dan lainnya. Oleh sebab itu diperlukan
tang Prosedur Operasi Standar Ujian Na­sional koordinasi yang lebih baik untuk hal-hal yang
Pendidikan Kesetaraan. memerlukan penanganan segera.
Untuk menyiapkan pelaksanaan UNPK,­ Secara umum tidak banyak perubahan
BSNP bersama Badan Penelitian dan Pengem­ pelaksanaan UNPK tahun 2012 dibanding
Kartono (berdiri,
memegang
mikropon) Ketua
Penyelenggara
UNPK Provinsi
Jawa Tengah
menyampaikan
pertanyaan
kepada Ketua
BSNP terkait
dengan waktu
pelaksanaan
UNPK 2012.
bangan Kementerian Pendidikan dan Kebuda­ dengan tahun 2011. Salah satu perubahan
yaan, mengadakan rapat koor­dinasi pada adalah prosedur pendaftaran bagi peserta
tanggal 15-16 Juni 2012 di Ja­karta. Rapat terse­ UNPK di luar negeri. Sesuai dengan POS
but dihadiri oleh ketua penyelenggara dan UNPK, penyelenggara Program Paket A, Paket
bendahara UNPK tingkat provinsi, kepala kan­ B, dan Paket C, mendaftarkan peserta UNPK
tor Kementerian Agama, anggota BSNP dan ke Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal
Pus­pendik. pada Kantor Perwakilan RI setempat. Jika tidak
M. Aman Wirakartakusumah Ketua BSNP, ada Atase Pendidikan atau Konsulat Jenderal,
dalam sambutannya mengatakan bah­wa maka pendaftaran dilakukan lang­sung ke
tujuan rapat koordinasi adalah untuk menya­ Penyelenggara Pusat dalam hal ini Puspendik
makan persepsi dan langkah dalam pelak­ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di
sanaan UNPK. “Tujuan rapat koordinasi ini Jakarta.
adalah untuk menyamakan persepsi dan
lang­kah semua pihak yang terlibat dalam Jadwal Ujian
penye­lenggaraan UNPK tahun 2012. Dengan Sesuai dengan POS UNPK, ujian di­lak­
demikian diharapkan pelaksanaan UNPK sanakan tanggal 9-12 Juli 2012 untuk program
tahun ini akan semakin baik dibanding tahun paket C dan tanggal 16-18 Juli 2012 untuk
sebelumnya”, ucap Aman. program paket A/Ula dan paket B/Wustha.
Melalui rapat koordinasi ini juga, tam­bah Namun, untuk provinsi tertentu, karena sebab * Bambang
Aman, perlu dirumuskan secara jelas peran, dan alasan yang valid, ujian program paket C Suryadi
Vol. VII/No. 3/September 2012 13

14. Berita BSNP
dilaksanakan bersamaan dengan waktu ujian Sementara itu, hasil rapat koordinasi
program paket A/Ula dan paket B/Wustha. antara BSNP, Balitbang, Dirjen DIKTI, dan Dirjen
“Ada tiga provinsi yang waktu pe­lak­sanaan Pendidikan Dasar pada tanggal 22 Juni 2012
ujian program paket C disamakan dengan menetapkan pengumuman hasil UNPK yang
program paket A/Ula dan paket B/Wustha,yaitu semula ditetapkan tanggal 4 Agustus 2012
provinsi Papua, Sulawesi Tenggara, dan dimajukan ke tanggal 28 Agustus 2012.
DKI”, ucap Candra dalam rapat pleno BSNP ”Pengajuan tanggal pengumuman ini
(26/6/2012). untuk memberi kesempatan kepada lulusan
Adapun jadwal pelaksanaan UNPK secara program Paket C untuk mengikuti ujian
lengkap adalah sebagai berikut. ma­suk perguruan tinggi”, ucap M. Aman
Tanggal
Program Hari Jam Mata Ujian
Periode I Periode II
13.00 – 15.00 Pendidikan Kewarganegaraan
Senin 9 Juli 2012 8 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Bahasa Indonesia
13.00 – 15.00 Sosiologi
Paket C Selasa 10 Juli 2012 9 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Geografi
IPS
13.00 – 15.00 Bahasa Inggris
Rabu 11 Juli 2012 10 Okober 2012
15.30 – 17.30 Ekonomi
Kamis 12 Juli 2012 11 Okober 2012 13.00 – 15.00 Matematika
13.00 – 15.00 Pendidikan Kewarganegaraan
Senin 9 Juli 2012 8 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Bahasa Indonesia
13.00 – 15.00 Biologi
Paket C Selasa 10 Juli 2012 9 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Kimia
IPA
13.00 – 15.00 Bahasa Inggris
Rabu 11 Juli 2012 10 Okober 2012
15.30 – 17.30 Fisika
Kamis 12 Juli 2012 11 Okober 2012 13.00 – 15.00 Matematika
13.00 – 15.00 Pendidikan Kewarganegaraan
Senin 9 Juli 2012 8 Oktober 2012
Paket C 15.30 – 17.30 Bahasa Indonesia
Kejuruan 13.00 – 15.00 Bahasa Inggris
Selasa 10 Juli 2012 9 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Matematika
13.00 – 15.00 Pendidikan Kewarganegaraan
Senin 16 Juli 2012 15 Oktober 2012 15.30 – 17.30 Bahasa Indonesia
13.00 – 15.00 Ilmu Pengetahuan Sosial
Paket B/ Selasa 17 Juli 2012 16 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Matematika
Wustha
13.00 – 15.00 Bahasa Inggris
Rabu 18 Juli 2012 17 Oktober 2012 15.30 – 17.30 Ilmu Pengetahuan Alam
13.00 – 15.00 Pendidikan Kewarganegaraan
Senin 16 Juli 2012 15 Oktober 2012 15.30 – 17.30 Bahasa Indonesia
Paket A/ 13.00 – 15.00 Ilmu Pengetahuan Sosial
Ula Selasa 17 Juli 2012 16 Oktober 2012
15.30 – 17.30 Ilmu Pengetahuan Alam
Rabu 18 Juli 2012 17 Oktober 2012 13.00 – 15.00 Matematika
Waktu pelaksanaan UNPK di luar negeri Wirakartakusumah seraya menambahkan
ditentukan oleh penyelenggara UNPK se­ BSNP akan mengirim surat edaran ke Ke­pala
tempat dan ditetapkan oleh Penye­lenggara Dinas Pendidikan Provinsi mengenai per­
Pusat. ubahan tanggal pengumuman ini. l
UJI COBA INSTRUMEN PEMANTAUAN
STANDAR Buku Teks Pelajaran
F okus kegiatan BSNP tahun 2012 adalah
pemantauan implementasi/pelaksanaan
Standar Nasional Pendidikan pada jen­jang
prasarana, pendidik dan te­na­ga kependidikan,
pengelolaan, buku teks pelajaran, dan pen­
didikan nonformal. Sampai akhir Juni 2012,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Me­nengah. tim ahli dari masing-masing standar telah
Ada delapan standar yang di­pan­­tau, yaitu me­lakukan uji coba instrumen pe­man­tauan.
standar penilaian, proses, bia­ya, sarana dan Kegiatan uji coba dilaksanakan di delapan
14 Vol. VII/No. 3/September 2012

15. Berita BSNP
provinsi untuk setiap standar dan di setiap dengan tanya jawab/dialog. Berdasarkan
provinsi me­libatkan 40 responden yang masukan dan saran dari responden uji coba,tim
berasal dari berbagai unsur, diantaranya dinas ahli akan me­nyempurnakan instrument
pen­didikan provinsi, kantor kementeritan aga­ tersebut pada tahapan kegiatan berikutnya.
ma, dinas pendidikan kabupaten/kota, ke­pa­la Farid Anfasa Moeloek, anggota BSNP
sekolah, dan guru. yang melakukan uji coba instrumen di Ban­ten
Edy Tri Baskoro, anggota BSNP dan koor­­ menyampaikan bahwa secara umum acara
dinator kegiatan pemantauan standar sarana berjalan lancar, kondusif, kehadiran pe­serta
dan prasarana mengatakan tujuan uji coba ini tinggi, dan partisipasi dari dinas bagus.
adalah untuk mendapatkan ma­sukan dan saran Sementara Bambang Suryadi yang juga
dari responden terhadap instrumen pemantauan mengikuti acara tersebut mengatakan bahwa
dari aspek konten/isi, keterbacaan dan kejelasan berdasarkan masukan dari responden, dapat
bahasa, waktu yang diperlukan untuk mengisi diketahui bahwa instrumen untuk dinas pen­
Responden uji
coba instrumen
pemantauan
standar sarana
dan prasarana
mengisi instrumen
di kantor Dinas
Pendidikan
Provinsi Banten
instrumen, dan format instrumen. didikan dan kemenag, meskipun dari segi
Lebih lanjut Edy Tri Baskoro me­nam­bah­ jumlah halaman dan pertanyaan lebih sedikit
kan karena ada delapan tim standar yang turun dibandingkan dengan instrumen untuk kepala
ke lapangan untuk melakukan uji coba, maka sekolah, ternyata mereka lebih sulit mengisi. Hal
perlu dilakukan sinkronisasi, harmonisasi, ini disebabkan: (a) responden tidak membawa
dan koordinasi, tidak hanya antar tim standar data yang diperlukan seperti yang tertulis di
tetapi juga dengan pihak dinas pendidikan dalam surat pengantar BSNP, dan (b) respoden
provinsi/kabupaten/kota yang menjadi tempat tidak berani menerka atau me­nebak data
pelaksanaan kegiatan. faktual, seperti tahun, jumlah dana/anggaran
Proses selama di lapangan, anggota BSNP dll. Mayoritas responden mengaku menerima
atau tim ahli menjelaskan tentang Stan­­dar surat undangan ter­lambat dan tugas dari pim­
Nasional Pendidikan, kegiatan pe­­­mantauan pinan (atasan) juga mendadak sehingga ti­dak
standar, dan instrument, ke­mu­dian dilanjutkan sempat mem­bawa data-data pendukung. l
DPRD KABUPATEN SINJAI
Mengadukan masalah SKHUN SD ke BSNP
S ebanyak sebelas orang anggota DPRD
dan seorang dari Dinas Pendidikan
Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan berdialog
Provinsi. Namun belum ada jalan ke­luar yang
diharapkan. Oleh sebab itu ang­gota dewan
berinisiatif untuk berdialog de­ngan BSNP
dengan anggota BSNP di Jakarta (29/5/2012) mengingat murid-murid yang sekarang duduk
untuk mencari solusi tentang masalah Surat di bangku SMP akan mengikuti ujian sekolah.
Keterangah Hasil Ujian Nasional (SKHUN) SD Pihak sekolah tidak memperbolehkan
tahun 2009/2010 yang belum didistribusikan murid-murid mengikuti ujian sekolah jika tidak
kepada peserta didik. ada SKHUN. Mengingat ini bukan kesalahan
Menurut ketua rombongan, masalah ini murid, maka kita berharap jangan sampai
sudah lama disampaikan ke Dinas Pen­di­dikan merugikan peserta didik.
Vol. VII/No. 3/September 2012 15

16. Berita BSNP
Menanggapi masalah tersebut, Ketua Setelah melalui dialog dan perbincangan
BSNP M. Aman Wirakartakusumah menga­ yang cukup lama, akhirnya disepakati bahwa
takan sebenarnya bukan wewenang BSNP peserta didik yang sekarang duduk di bangku
untuk mengurusi SKHUN. BSNP ha­nya SMP dan akan mengikuti ulangan sekolah,
menyelenggarakan ujian nasional, se­dangkan perlu diberikan hak mereka untuk mengikuti
Anggota DPRD
Kabupaten Sinjai
Sulawesi Selatan
saat berdialog
dengan BSNP
tentang masalah
SKHUN SD.
SKHUN menjadi wewenang Balit­bang dan ulangan sekolah. Sehubungan dengan hal
Dinas Pendikan Provinsi. ini, Balitbang atau Direktorat Pembinaan SMP
Namun demikian, tambah Aman, karena Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan
permasalahan sudah disampaikan ke BSNP mengirim surat ke Kepala Dinas Pendidikan
maka harus dicari jalan keluar yang terbaik. Pada Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten
prinsipnya, jangan sampai peserta didik dirugikan Sinjai. Pada waktu yang bersamaan, masalah
karena kesalahan yang dilakukan pihak lain. SKHUN juga akan diselesaikan. l
IKAPI BERKOMITKEN HASILKAN
BUKU TEKS PELAJARAN BERMUTU
I katan Penerbit Indonesia (IKAPI) mem­be­
rikan komitmen dan siap mendukung kebi­
jakan pemerintah untuk mengadakan buku
Elektronik (BSE), proses penilaian buku, dan
perkembangan buku teks pelajaran.
IKAPI juga menyadari adanya buku-buku
teks pelajaran yang bermutu bagi murid-mu­ teks pelajaran yang beredar di seko­lah atau
rid sekolah di seluruh Indonesia. Komitmen masyarakat, ada yang masih belum me­menuhi
inin dilatarbelakangi oleh ke­prihatinan IKAPI standar mutu buku teks pela­jaran sebagaimana
terhadap fakta banyaknya buku-buku teks yang ditetapkan BSNP. Jum­lah penerbit yang
pelajaran yang beredar di sekolah dan toko begitu banyak men­jadi kendala tersendiri bagi
buku yang belum lolos dari standar mutu. IKAPI untuk mengatasi masalah ini.
Komitmen tersebut disampaikan oleh “Jumlah penerbit di Indonesia sangat
Lucya Andam Dewi Ketua IKAPI dalam acara banyak, ada yang masuk anggota IKAPI dan
dialog dengan anggota BSNP di Jakarta ada yang tidak, sehingga kami (IKAPI) kesu­
(5/6/2012). Turut hadir dalam acara ini ada­ litan untuk mengambil tindakan terhadap
lah­ jajaran pengurus IKAPI, diantaranya Hus­ pelanggaran kode etik penerbitan seperti ini”,
ni Syawie,Nova Rasdiana, dan Bambang ungkap Lucya.
Trimansyah. IKAPI, menurut Lucya, juga menya­
“Melalui forum dialog ini, IKAPI mem­ yang­kan pembajakan buku yang terjadi di
be­­rikan komitmen penuh terhadap kebi­­ Indonesia. Oleh sebab itu IKAPI memiliki tim
jakan pemerintah untuk menyediakan buku penanggulangan pembajakan buku. Ang­
teks pelajaran yang bermutu. Sebab IKAPI gota IKAPI tidak menerbitkan buku dengan
me­­miliki impian buku teks pelajaran yang melanggar hak cipta.
digunakan di sekolah adalah buku teks pela­ Weinata Sairin anggota BSNP sekaligus
jaran yang berkualitas”, ucap Lucya seraya koordinator tim buku teks pelajaran juga me­
me­nambahkan melalui forum ini, IKAPI juga nyayangkan adanya buku teks pelajaran yang
memerlukan informasi tentang Buku Sekolah memberikan pesan-pesan yang tidak mendidik.
16 Vol. VII/No. 3/September 2012

17. Berita BSNP
Pengurus IKAPI,
Bambang
Trimansyah (kiri),
Lucya Andam
Dewi(kedua dari
kiri), dan Nova
Rasdiana (tengah)
berpose bersama
anggota BSNP
setelah berdialog
seputar buku teks
pelajaran
Sebagai contoh adalah buku ce­rita tentang yang bermutu.
Bang Maman yang beredar di Jakarta atau buku Menurut EdyTri Baskoro semangat BSNP
yang berbicara tentang ideologi komunis yang dan IKAPI sama, yaitu mengadakan buku-buku
beredar di Sukabumi. Weinata berharap IKAPI yang berkualitas. “Alat yang paling baik untuk
dapat memberikan kontribusi langsung dalam mengontrol kualitas buku adalah memberikan
menangani masalah-masalah seperti ini. kekuatan kepada sekolah untuk memilih
Menurut Farid Afansa Moe­loek buku sa­ngat buku yang berkualitas. Sekolah ti­dak boleh
penting dalam proses pendidikan. Oleh sebab tergoda dengan buku yang tidak berkualitas
itu diharapkan ada undang-undang tentang karena harganya murah”, ungkap Edy sambil
perbukuan na­sional.“Saya berharap IKAPI dapat menambahkan semestinya yang memilih buku
mem­berikan kontribusi dalam penerbitan di sekolah adalah Dewan Guru.
un­dang-undang ini. IKAPI juga diharapkan Sementara Djemari Mardapi mengu­sul­
dapat berpastisipasi dalam menyeleksi buku kan IKAPI diharapkan dapat memberikan daf­
teks pelajaran untuk menghasilkan buku tar buku-buku sastra (novel) untuk dinilai
yang bermutu”, ungkap Moeloek sambil meng­ dan direkomendasikan ke sekolah. Hal ini
usulkan perlu dibentuk komite buku nasional dimaksudkan untuk meningkatkan ke­mam­
yang bertugas menghasilkan buku pelajaran puan bahasa Indonesia peserta didik. l
Vol. VII/No. 3/September 2012 17

18. Lensa BSNP
Dari kiri ke kanan, Khairil Anwar Notodiputro
Kepala Balitbang, Suyanto Dirjen Pendidikan
Dasar, dan Syawal Gultom Kepala Badan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
dalam acara rapat koordinasi persiapan
penyelenggaraan Ujian Nasional di BSNP.
Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sulawesi
Selatan, Prof Khalidi berbaju biru
Melaporkan pelaksanaan Ujian Nasional di
Sulawesi Selatan di ruang sidang BSNP.
Peserta Ujian Nasional SMP memanfaatkan
waktu untuk belajar bersama sesaat sebelum
memasuki ruang ujian. Mereka berkomitmen
untuk mengikuti ujian dengan penuh
kejujuran
Sekolah turut memberikan motivasi dan
semangat kepada peserta Ujian Nasional dengan
memasang spanduk di dalam lingkungan
sekolah.
18 Vol. VII/No. 3/September 2012

19. Lensa BSNP
Peserta Ujian Nasional SD berbaris dengan
tertib sebelum memasuki ruang ujian,dipimpin
oleh ketua kelas. Disiplin, tertib, dan taat
peraturan merupakan kunci kesuksesan.
Peserta Ujian Nasional SD mendengarkan
tata tertib ujian yang dibacakan oleh
pengawas ruang sebelum ujian dimulai.
Anak-anak SD Inpres Wuroba membawa papan
tulis dan kursi setelah mengikuti
ujian nasional sekolah dasar di SD Inpres
Walelagama, Kabupaten Jayawijaya, Papua,
Selasa (8/5/12). Kursi dan papan tulis tersebut
untuk menambah inventaris sekolah mereka.
Selama pelaksanaan ujian nasional, peserta dari
lima sekolah dasar digabung di satu tempat untuk
memudahkan pengawasan. (Sumber: Kompas,
Rabu, 9 Mei 2012).
Sebanyak 51 siswa kelas VI SD Negeri Pakis 3 Kecamatan Panti,
Kabupaten Jember, Jawa Timur, melaksanakan ujian nasional di
pelataran rumah warga dan pelataran sekolah karena gedung
sekolah mereka rusak diterjang angin puting beliung.
(Sumber: Kompas, Rabu, 9 Mei 2012).
Vol. VII/No. 3/September 2012 19

20. Lensa BSNP
Peserta Ujian Nasional di MTs Yayasan Kesejahteraan
Tuna Netra Islam (YAKETUNIS) Jogjakarta
mengerjakan soal UN. Peserta UN mengeluhkan tidak
adanya soal UN yang dicetak dengan huruf Braille,
sehingga soal dibacakan oleh guru.
Febri Hendri dari ICW (tengah) berdialog dengan
anggota BSNP tentang dugaan terjadinya
kecurangan Ujian Nasional SMP di Tangerang
Peserta review instrumen pemantauan standar sarana
dan prasarana menelaah dan mengkaji draf instrumen
pemantauan di BSNP sebelum dilakukan uji coba di
delapan wilayah atau provinsi
Ketua BSNP M. Aman Wirakartakusumah (tengah) dan
anggota BSNP berpose bersama dalam rangka Ulang
tahun ke-68 Farid Anfasa Moeloek (ketiga dari kanan)
di kantor BSNP.