Prensentasi hasil survey kesiapan badan publik - ICW 2012

1. Indonesia Corruption Watch
2012

2.  Mengetahui Kesiapan badan publik dalam menyiapkan
mandat UU KIP khususnya penunjukan PPID dan SOP
Pelayanan Informasi
 Mengetahui kinerja badan publik dalam memberikan
layanan informasi kepada masyarakat sesuai amanat UU No
14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi
 Mengetahui Komitmen pemerindah daerah yang disurvei,
khususnya daerah yang Komisi Informasi Daerahnya telah
terbentuk, ataupun sedang dalam proses pembentukan

3. Diharapkan dapat berguna bagi seluruh stakeholder
yang memiliki komitmen untuk mengawal efektifitas
pelaksanaan UU KIP, baik pemerintah pusat/daerah
dan Komisi Informasi Pusat/ daerah. Sehingga jaminan
hak atas informasi bisa benar-benar dinikmati oleh
seluruh lapisan masyarakat.

4.  Survey ini dilakukan terhadap seluruh badan publik
pemerintah daerah pada level propinsi ditambah
kabupaten/kota untuk memenuhi sampel survey.
 Hasil survey ini diharapkan dapat menggambarkan kualitas
kinerja badan publik, kemudian dapat menjadi rekomendasi
bagi pemerintah daerah untuk mengoptimalisasi tugas dan
tanggungjawabnya.

5.  Lokasi Survey :
Survey dilakukan terhadap badan-badan publik yang terdapat di 5 daerah
diantaranya Kota Medan Sumatera Utara, Kota Semarang Jawa Tengah, DI
Yogyakarta, Kota Makassar Sulawesi Selatan, Kota Denpasar Bali.
 Waktu Survey :
Survey dilakukan pada Oktober – November Tahun 2011
 Responden Survey :
PPID, Pejabat Humas, Pegawai yang terkait dengan pelayanan informasi publik atau
pegawai yang ditunjuk di instansi yang di survey.
Satu instansi : 1 responden
 Teknik Sampling :
Purposive Sampling artinya responden atau instansi dipilih dengan tujuan tertentu.
Dalam survey ini, instansi yang dipilih adalah instansi yang tergabung dalam struktur
pemerintah daerah, propinsi, kabupaten dan kota.
 Jumlah Responden :
Tiap daerah 300 responden, total responden di 5 daerah 1500
 Metode Pengumpulan data :
Wawancara dengan kuetioner
 Variabel Alat Ukur :
 Semua Jenis Informasi publik, pengetahuan responden atas informasi publik,
prosedur permintaan informasi, kesungguhan lembaga mengimplementasikan
informasi publik

6.  Profil Responden
 Kebijakan/ Aturan
 Kapasitas Badan Publik
 Jenis Informasi
 Informasi yang Dikecualikan
 Pengaturan Informasi yang Dikecualikan
 Mekanisme Memperoleh Informasi
 Komisi Informasi
 Akuntabilitas Badan Publik

7. Profil Responden Posisi Jabatan
40.47% terkait
59.53% tidak
Berdasarkan hasil survey, dari 1500 responden di badan publik yang
diwawancarai atau pun yang ditugaskan untuk menjawab wawancara, 59,53%
adalah petugas yang jabatannya berkaitan langsung dengan pelayanan
informasi. Sedangkan 40,47% lainnya tidak terkait dengan pelayanan
informasi.

8. 100.00%
90.00% Terkait pengetahuan responden tentang
kebijakan/ aturan yang mengatur tentang
80.00% 70.73%
pelayanan informasi, diketahui bahwa
70,73% (1061 orang) menyatakan
70.00%
mengetahui nya dari UU 14 Tahun 2008.
60.00%
Kemudian yang mengetahui dari PP 61/
50.00% 37.73% 2010 sebesar 29% (435 orang), mengetahui
dari PERKIP tahun 2010 sebesar 37,73%
40.00% 29.00% (566), serta mengetahui dari Permendagri
25.33%
30.00% 35/ 2010 sebanyak 25,33% (380 orang).
20.00%
10.00%
0.00%

9. 100.00%
90.00% Menyangkut keberadaan aturan internal
atau Standar Operasional Prosedur (SOP)
80.00% yang menjadi panduan petugas badan
publik dalam memberikan pelayanan
70.00%
informasi, ternyata 55,80% (837 orang)
60.00% 55.80% responden menyatakan lembaga tempat
kerjanya sudah memiliki SOP.
50.00%
33.21% Namun dari 55,80% tersebut, hanya 33,21%
40.00%
(278 orang) responden yang
30.00% menyatakan SOP tersebut disusun
berdasarkan Peraturan Komisi Informasi
20.00% Pusat
10.00%
0.00%

10. Menurut hasil survey, badan
publik yang telah mengangkat
42.20% petugas pelayanan informasi dan
45.00%
dokumentasi hanya 14,53% atau
40.00% 218 badan publik saja dari 1500
badan publik yang disurvey.
35.00%
Kemudian dari 14,53% (218 badan
30.00% Pejabat publik), yang mengakui telah
Tunjungan memberikan tunjangan khusus
25.00% 18.81% Pelatihan bagi petugas pelayanan
20.00% 14.53% Alokasi Dana
informasinya hanya sebanyak 41
badan publik atau 18,81%. Begitu
15.00% juga dari 14,53% (218 badan
publik) yang menyatakan telah
10.00% 6.20%
memberikan pelatihan bagi
petugasnya hanya sebanyak 92
5.00% badan publik atau (42,20%).
0.00%

11. 95.05% 93.05% Menurut hasil survey diketahui bahwa
100.00%
dari 1500 responden ternyata 76,73%
87.75%
90.00%
(1151 orang) menyatakan telah
76.73% menyediakan informasi yang bersifat
80.00% berkala.
70.00% Dari 76,73% responden yang
Informasi Berkala menyatakan bahwa tersedia
60.00%
Profil informasi berkala tersebut: 95,05%
44.22%
Kegiatan & Kinerja terkait dengan profil lembaga, 87,75%
50.00% 40.83%
Info Keuangan terkait kegiatan dan kinerja, 40,83%
40.00% Lainnya Informasi tentang keuangan
Sarana sedangkan 44,22% berisi tentang
30.00% informasi lain-lain
20.00% Kemudian sekitar 93,05% menyatakan
jika badan publik menyediakan sarana
10.00%
untuk mensosialisasikan informasi
tersebut
0.00%
Berkala

12. 93.09%
100.00%
90.00% Untuk informasi yang wajib diumumkan
80.00% secara serta merta diketahui bahwa 53,07
% atau 796 dari 1500 responden
70.00% menyatakan tersedia informasi yang
53.07% sifatnya serta-merta. Kemudian dari
60.00% Informasi
53,07% responden yang menyatakan
Sarana
50.00% bahwa tersedia informasi serta merta,
93,09% (741 responden) menyatakan
40.00% bahwa ada sarana untuk mengumumkan
informasi tersebut.
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Serta-Merta

13. Menurut hasil survey, diketahui dari 1500 badan
publik yang disurvey ternyata hanya 54,80 %
atau 822 badan publik yang menyediakan
100.00% 90.75% informasi setiap saat
90.00% dari 54,80 % responden tersebut, kategori
informasi yang tersedia setiap saat, antara lain
74.57%
80.00% Informasi Setiap Saat terdiri :
69.22% 71.05%  74,57% (613 orang), tentang hasil
67.64% Keputusan keputusan badan publik.
70.00% 63.14%
59.37% Dokumen Pendukung  69,22% (569 orang), tentang
kebijakan dan dokumen pendukungnya.
60.00% 54.80% Rencana Kerja  59,37% (488 orang), rencana
kerja proyek dan prakiraan pengeluaran
46.47% Perjanjian Rekanan
50.00% anggarannya.
Informasi Pejabat  46,47% (382 orang), perjanjian badan
40.00% publik dan pihak ketiga.
Prosedur Kerja
 67,64% (556 orang), informasi/
Laporan Pelayanan kebijakan yang disampaikan pejabat publik
30.00%  71,05% (584 orang), tentang prosedur kerja
Sarana
 63,14% (519 orang), tentang laporan
20.00% pelayanan akses informasi publik.
 90,75% (746 orang) menyatakan bahwa
10.00% ada sarana untuk mengumumkan
informasinya
0.00%

14. Menurut hasil survey terhadap sekitar
80.00% 1500 badan publik, setidaknya terdapat
hanya 24,60% (369 responden)
70.00% 66.67% menyatakan bahwa institusinya mengatur
tentang informasi yang dikecualikan.
60.00%
Sedangkan hanya 19,60% (294 responden)
menyatakan telah memahami tentang uji
50.00% 46.60% konsekuensi
39.12% Mengatur Dari 19,60% (294) tersebut ;
40.00%
Mengetahui  46,60% (137) menyatakan telah menguji
konsekuensi terhadap informasi yang
30.00% Melaksanakan
24.60% dikategorikan di kecualikan
19.60% Lolos Uji  66,67% (196) menyatakan informasi
20.00% Bisa diakses yang lolus uji konsekuensi telah
diberikan surat keputusan dari
10.00% pimpinan badan publik
 39,12% (115 ) menyatakan informasi
yang dikecualikan memiliki batas waktu
0.00%
Uji Konsekuensi

15. Menurut hasil survey terhadap 1500
responden di badan publik, diketahui
85.57% bahwa 66,07% atau 991 badan publik
90.00% menyatakan bahwa telah mengatur
74.27% mekanisme untuk mendapatkan informasi.
80.00%
66.07% Dari jumlah tersebut, rinciannya adalah
70.00% sebagai berikut ;
60.00% 49.04%  85,57% (848 reponden) mengutamakan
permohonan informasi secara tertulis.
Mengatur
50.00%  74,27% (836 responden) menyatakan
Tertulis bahwa pemohon dapat datang
40.00% Datang Langsung langsung.
 14,83% (147) menyatakan menyediakan
30.00% Ada Formulir
formulir permohonan secara resmi
14.83% Keberatan keterlambatan  49,04% (486) mengatur mekanisme
20.00% complain atau keberatan bila ada
Biaya Salinan
masyarakat yang tidak puas atas
10.00% 2.72% pelayanan informasi
0.00%  2,72% (27 responden) menyatakan
Mekanisme Memperoleh bahwa kantor bandan publiknya
membebankan biaya salinan
Informasi

16. Menurut hasil survey terhadap 1500
94.05% keberadaan KIP hanya diketahui
100.00%
49,27% atau 739 responden saja ;
90.00% 83.22%80.11%
 94,05% (665 orang) tahu Tugas
80.00% 72.67% KI Pusat Sesuai UU 14 tahun
2008
70.00%  83,22% (613 ) tahu KI memiliki
Tahu
tugas Menerima, memeriksa,
60.00% 49.27%
Melaksanakan UU KIP
dan memutus sengketa
Menerima Aduan
50.00% Informasi publik melalui
Menyelesaikan Sengketa mediasi dan/atau Ajudikasi non
40.00% Melaksanakan Ajudikasi litigasi
Ada/ Berdiri  80,11% (592) menyatakan tugas
30.00% KIP Menyelesaikan Sengketa
Informasi Publik melalui
20.00% Mediasi didampingi penegak
10.00% hukum
 72,67% (537 orang) menyatakan
0.00% tugas KIP adalah Melakukan
Komisi Informasi Pusat ajudikasi litigasi

17. 89.17%
83.12% Menurut hasil survey dari 41,87% (628 )
90.00% 79.14% yang menyatakan bahwa tahu tentang
Komisi Informasi Daerah ;
80.00% 70.54%
63.69%  89,17% (560) tahu jika tugas KID
70.00% adalah menjalankan UU KIP dan
peraturannya
60.00% Tahu  89,17% (560 orang) tahu fungsi KID
Melaksanakan UU KIP tugasnya menerima, memeriksa,
50.00% 41.87% dan memutus sengketa Informasi
Menerima Aduan
Publik di melalui mediasi dan/atau
40.00% Sengketa Informasi
Ajudikasi non litigasi.
Ajudikasi  79,14% (497 responden)
30.00% Ada/ Berdiri Menyelesaikan Sengketa Informasi
Publik melalui mediasi didampingi
20.00% penegak hukum.
 79,14% (497 responden) yang
10.00% menyatakan tugas KIP adalah
Melakukan ajudikasi litigasi
0.00%
Komisi Informasi Daerah

18. Menurut Hasil Survey terhadap 1500
responden di ketahui ;
64.93% Sebesar 64,93% (974 orang)
70.00% 61.73% menyatakan bahwa lembaga anda
membuat laporan tentang
60.00% pelaksanaan layanan informasi
46.40% secara periodik
50.00% Laporan Periodik  Sebesar 46,40% (696 orang)
menyatakan bahwa laporan akhir
Diumumkan tahun terkait pelayanan informasi
40.00%
diumumkan kepada masyarakat.
 Sebesar 16,20% (243 orang)
30.00% Dilaporkan KIP/ KID
menyatakan bahwa salinan
16.20% laporan pelaksanaan layanan
20.00% Evaluasi Pimpinan informasi disampaikan kepada
komisi informasi pusat/daerah.
10.00%  Sebesar 61,73% (926 orang)
menyatakan bahwa pimpinan
0.00% lembaganya melakukan evaluasi
Laporan Periodik dan pengawasan terhadap
pelaksanaan layanan Informasi
publik pada instansinya

19. 99%
100% 76%
64%
80% 58% Sumatera Utara
Jawa Tengah
60% 36% Bali
40% Sulawesi Selatan
Yogyakarta
20%
0%
Pengetahuan Aturan
Jika hasil survey di 5 (lima) daerah dibandingkan ternyata hasil pengetahuan responden
terhadap kebijakan/aturan terkait keterbukaan informasi sangat beragam dimana
pengetahuan responden di wilayah Sumatera Utara ternyata sangat tinggi mencapai 99%,
Jawa Tengah 76%, Diikuti Yogyakarta 64%, Sulawesi Selatan 58% dan Bali 36%.
Tingginya pengetahuan responden terhadap kebijakan/ aturan ini diuga karena anya polemik
pembentukan Komisi Informasi Daerah Sumatera Utara yang tak kunjung usai

20. 80%
70%
80% 60%
70% 50%
Sumatera Utara
60% 40%
Jawa Tengah
50%
Bali
40%
Sulawesi Selatan
30%
Yogyakarta
20%
10%
0%
Alokasi Anggaran
Terkait komitmen terhadap alokasi anggaran ternyata hasil survey di lima daerah menunjukan
jika propinsi jawa tengah ternyata yang paling tinggi prosentasenya dengan 80%, kemudian
diikuti berturut-turut oleh Bali 70%, Yogyakarta 60%, Sulawesi Selatan 50 % dan Sumatera 40%.

21. 64% 66%
60%
70% 50%
60% Sumatera Utara
50% Jawa Tengah
40% Bali
30% Sulawesi Selatan
20% 6% Yogyakarta
10%
0%
Informasi setiap saat
Untuk informasi yang tersedia setiap saat, Komitmen tertinggi ditunjukan
badan publik di Sulawesi selatan dengan (66%), diikuti Jawa tengah (64%), Bali
(60%), Yogyakarta (50%) dan Sumatera Utara (6%).

22. 99%
100%
Untuk informasi berkala,
90% 76%
ternyata badan publik di
80% sumatera utara cukup
64%
70% 58% responsif. Ini diketahui
60% Sumatera Utara dari prosentase hasil
Jawa Tengah survey yang paling tinggi
50% 36% dengan (99%), di ikuti
Bali
40% Jawa tengah (76%),
Sulawesi Selatan
30% Yogyakarta (64%),
Yogyakarta Sulawesi Selatan (58%)
20%
dan Bali (36%).
10%
0%
Informasi Berkala

23. 30% 30%
25%
30%
25%
15% Sumatera Utara
20%
Jawa Tengah
15% 8% Bali
Sulawesi Selatan
10% Yogyakarta
5%
0%
Informasi Dikecualikan
Untuk pengaturan informasi yang dikecualikan (dirahasiakan) atau uji konskuensi
diketahui jika badan publik di propinsi jawa tengah dan bali mendapatkan
prosentase (30%), Sulawesi Selatan (25%), Yogyakarta (15%) dan Sumatera Utara (8%).

24. Pasca dua tahun implementasi UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan
informasi ternyata kesiapan badan publik di daerah dalam merespon UU tersebut
masih sangat rendah. Hal tersebut paling tidak ditunjukan dari hasil survey di 5
daerah yang menggambarkan beberapa problematika, diantaranya ;
 Petugas yang bertanggungjawab memberikan pelayanan informasi relatif
banyak yang jabatannya tidak berkaitan dengan pelayanan informasi dan
dokumentasi di instansinya masing-masing.
 Pengetahuan petugas informasi di badan publik masih terbatas pada UU KIP,
sedangkan peraturan lain seperti PP, Permendagri dan PERKIP belum banyak
yang menguasai
 Badan publik di daerah di 5 daerah yang memiliki SOP pelayanan informasi
juga terbilang masih minim yaitu sekitar 55, 8 % dari 1500 instansi yang di
survey
 Komitmen badan publik untuk menunjuk PPID juga masih sangat rendah
hanya sekitar 14,53% dari 1500 instansi. Dari jumlah tersebut tetap ada upaya
untuk memberikan pelatihan, alokasi dana dan tunjangan bagi PPIDnya

25.  Komitmen badan publik dalam menyediakan informasi berkala sudah cukup
baik namun demikian untuk khusus untuk informasi yang berkaitan dengan
keuangan masih sangat tertutup.
 Untuk informasi yang harus tersedia setiap saat dan serta merta, badan
publik didaerah ternyata juga belum memberikan respon positif
 Sekitar 24,6% badan publik yang mengatur informasi pengecualian, namun
sayangnya yang memahami mekanisme uji konskuensi juga sangat rendah
sekitar 19,6%
 Pengetahuan responden tentang komisi informasi pusat maupun daerah
masih sangat rendah. Hal ini bisa dikarenakan Komisi informasi belum
menjalankan fungsi sosialisasinya secara maksimal ataupun karena masih
banyaknya KI daerah yang belum terbentuk
 Daerah yang telah memiliki komisi informasi daerah, keterbukaan informasi
di badan publik pemerintahnya relatif lebih baik dibanding daerah lain
khususnya dalam pengetahuan akan kebijakan dan aturan, penyediaan
informasi serta penyediaan anggaran. Pengecualian bagi Sumut, polemik
pembentukan KI Daerah yang tak kunjung usai, diduga menjadi faktor X yang
mempengaruhi responden dalam menjawab quetioner

26. Terimakasih