1. Pgh Hanis :D

2. 1. Pengertian Konstitusi
2. Fungsi & Unsur Konstitusi
3. Konstitusi yg pernah berlaku di Indonesia
(yg harus dikuasai siswa)
E
Indikator
4. Menyebutkan Penyimpangan UUD 1945 awal kemerdekaan
V
5. Menyebutkan Penyimpangan UUD 1945 masa Orde lama A
L
6. Menyebutkan Penyimpangan UUD 1945 masa Orde baru
U
7. Menyebutkan Penyimpangan UUD 1945 masa reformasi A
S
8. Alasan Perubahan (amandemen) UUD 1945
I
9. Tujuan Perubahan
10. Hasil-Hasil Perubahan
11. Sikap positif terhadap Konsitusi

3. •Bahasa Prancis  “Constituer” = membentuk, pembentukan
•Istilah 
• keseluruhan peraturan tertulis maupun tidak tertulis
• yang mengatur & mengikat pemerintahan
• yg diselenggarakan masyarakat di suatu negara
 Intinya
Fungsi utama Konstitusi : kaidah/pedoman untuk mengatur Negara

4. 1. Sebagai pembatas kekuasaan negara
2. Pengatur hub. kekuasaan antar organ negara
3. Pengatur hub. Kekuasaan antara negara  warga negara
4. Pemberi legitimasi kekuasaan penyelenggara negara
5. Pengalih wewenang/kekuasaan (dari rakyat  pemerintah)
6. Pemersatu (unity)
7. Identitas bangsa (Nation Identity)
8. Simbol upacara (Center of Ceremony)
9. Sarana Pengendali masyarakat (Social control)
10. Sarana rekayasa masyarakat (Social engineering)

5. Di dalam sebuah konstitusi harus ada :
1. Organisasi Negara
2. Hak Asasi Manusia
3. Prosedur mengubah Undang-undang dasar
4. Larangan mengubah pada bagian2 tertentu

6. KONSTITUSI YANG PERNAH
BERLAKU DI INDONESIA
1. UUD 45 (18 Agust 45 --- 27 Des 49) Hasil KMB  RI menjadi RIS 27 Des 49
2. Konstitusi RIS (27 Des 49 --- 17 Agust 50) Akhirnya semua federasi bersatu
3. UUDS 50 (17 Agust 50 --- 5 Juli 59) Dekrit Presiden 5 Juli 59
4. UUD 45 ( 5 Juli 59 --- 11 Maret 66) Terpimpin Orde Lama  Ir Soekarno
5. UUD 45 (11 Maret 66 --- 19 Okt 99) Orde Baru  mayjend.Soeharto
6. UUD45 Amandemen (19 Okt 99 --- Sekarang) Reformasi
Hasil Reformasi :
- Amandemen I ( 19 Okt 1999)
- Amandemen II ( 18 Agust 2000)
- Amandemen III (9 Nov 2001)
- Amandemen IV (10 Agustus 2002)

7. 4. Penyimpangan UUD 1945 awal kemerdekaan
• KNIP (badan legislasi)  berubah menjadi pembantu presiden
• Sistem presidensial  berubah menjadi parlementer

8. 5. Penyimpangan UUD 1945 masa Orde lama
• Presiden mengeluarkan jenis peraturan “Tap.Pres” ≠ UUD 45
• MPRS menetapkan GBHN yg bersifat tetap & tidak dapat diubah2
• Pimpinan lembaga2 negara (MPRS, DPRS, DPA, BPK) ditempatkan sejajar dg menteri
• Hak budget tidak berjalan, Presiden merasa tidak perlu mengajukan Budget ke DPR
• Presiden membubarkan DPRS  mengganti dg DPRGR
• MPRS mengangkat Ir. Soekarno sebagai Presiden seumur hidup

9. 6. Penyimpangan UUD 1945 masa Orde Baru
• MPR tidak menjalankan wewenangnya dalam
mengamandemen UUD 1945
• MPR mengeluarkan ketetapan ttg “Referendum” tentang
tatacara perubahan UUD 45 tidak sesuai pasal 37 UUD 1945

10. 7. Penyimpangan UUD 1945 masa Reformasi
• Anggaran Pendidikan belum sesuai dg amanat Psl 31 UUD 45
• Amanat reformasi yg tidak dilaksanakan dg sungguh-sungguh :
Pemberantasan Korupsi, Kolusi & Nepotisme

11. 8. Alasan Perubahan (amandemen) UUD 1945
• Kekuasaan Presiden yg terlalu luas dlm negara
(legislasi – eksekusi – yudikatif)
• Pasal-pasal dalam UUD 45 terlalu fleksibel untuk ditafsirkan
(multitafsir)
• Penjelasan UUD 45 seringkali disamakan kekuatan hukumnya dg
Pasal-pasal batang Tubuh UUD 45

12. 9. TUJUAN PERUBAHAN UUD 1945
1. Menyempurnakan UUD 45 dlm mencapai tujuan Nasional
2. Menyempurnakan UUD 55 dlm menjamin pelaksanaan kedaulatan rakyat
3. Menyempurnakan aturan dasar tentang jaminan perlindungan HAM warga
negara
4. Menyempurnakan aturan dasar tatalaksana pemerintahan yg demokratis
& modern
5. Menyempurnakan UUD 45 sesuai kebutuhan bangsa-negara &
perkembangan zaman

13. YG TIDAK BOLEH DIUBAH DARI UUD 45
1. Pembukaan
2. Bentuk negara (Negara : Kesatuan Republik)
3. Sistem Pemerintahan : Presidensial
4. Hal2 normatif ( yg penting bagi negara)  dijadikan
pasal tersendiri dlm UUD 45 (bukan penjelasan)

14. 10. HASIL PERUBAHAN UUD 1945
S. U. MPR 1999  yg diubah 9 pasal, 16 Ayat
S. U. MPR 2000  yg diubah 27 Pasal
S. U. MPR 2001  yg diubah 23 Pasal
S. U. MPR 2002  yg diubah 19 Pasal + menghapus DPA
PRA AMANDEMEN PASCA
1. Jumlah BAB = 16 1. Jumlah BAB = 21
2. Jumlah Pasal = 37 2. Jumlah Pasal = 73
3. Jumlah Ayat = 49 3. Jumlah Ayat = 170
4. Aturan Peralihan = 4 pasal 4. Aturan Peralihan = 3 pasal
5. Aturan Tambahan = 2 ayat 5. Aturan Tambahan = 2 pasal
6. Dilengkapi Bab Penjelasan 6. Tanpa Bab Penjelasan

15. INTI PERUBAHAN DLM NEGARA
MPR sejajar dg lembaga negara yg lain
Pemegang kekuasaan legislasi berpindah dari Presiden  DPR
Presiden semula dipilih MPR , berubah  dipilih langsung oleh rakyat
Periode masa jabatan Pres & wapres dibatasi 2x masa jabatan
Lahirnya lembaga MK yg bertugas menguji kesesuaian UU dg UUD 45
Presiden dlm mengangkat Dubes harus mempertimbangkan DPR
Presiden dlm memberi amnesti & rehabilitasi harus mempertimbangkan DPR

16. 11. SIKAP POSITIF THD UUD 1945
 Menghargai perjuangan reformasi
 Menghargai upaya MPR dlm mengamandemen UUD 45
 Menyadari manfaat reformasi
 Mengkritisi penyelenggaraan negara & pemerintahan, sudahkah sesuai dengan
amanat UUD 45 Amandemen
 Mematuhi aturan UUD 45 Amandemen yg berlaku
 Terlibat langsung & bertanggungjawab dalam pelaksanaan UUD 45 amandemen
 Menghormati & melaksanakan aturan2 yg telah dibuat dan disepakati bersama