Dokumen tersebut merupakan berita dari harian umum Media Indonesia yang membahas beberapa topik berita utama yaitu KPK yang akan menyelidiki dugaan kepemilikan dua pulau oleh keluarga Ratu Atut, demonstrasi di Bosnia melawan politisi yang memanfaatkan perbedaan etnik, dan kerugian akibat bencana alam sebesar Rp13,8 triliun.
1. Harian Umum
Media Indonesia
@ MIdotcom
Pemasangan Iklan &
Customer Service: 021 5821303
No Bebas Pulsa: 08001990990
e-mail: cs@mediaindonesia.com
Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks)
Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)
SELASA, 18 FEBRUARI 2014 / NO. 11992 / TAHUN XLV / 28 HALAMAN
KPK Usut 2 Pulau Milik Keluarga Atut
Kebangkitan yang Bermula dari Tuzla
Kerugian Bencana Rp13,8 Triliun
KPK akan menyelisik dugaan kepemilikan Pulau Liwungan
dan Pulau Popole oleh keluarga Ratu Atut Chosiyah. Jika
terbukti terkait dengan TPPU, kedua pulau itu akan disita.
Rakyat Bosnia-Herzegovina menggelar demonstrasi besarbesaran untuk menentang politisi yang memanfaatkan
perbedaan etnik dan agama sebagai wahana untuk berkuasa.
BNPB mencatat 197 orang tewas, 64 luka-luka,
dan 1,6 juta jiwa mengungsi akibat 282 kejadian
bencana dari 1 Januari hingga 16 Februari 2014.
Selekta, Hlm 2
Fokus Internasional, Hlm 22-23
Humaniora, Hlm 15
Menindak Penikmat
Hasil Korupsi
MI/ROMMY PUJIANTO
RADIUS 500 METER DARI KAWAH: Sebuah jembatan rusak berat terkena dampak erupsi Gunung Kelud, di Ngancar, Kediri, Jawa Timur, kemarin. Kawasan di radius sekitar 500
meter dari puncak kawah gunung berketinggian 1.731 meter di atas permukaan laut (mdpl) yang merupakan tempat wisata tersebut porak-poranda akibat erupsi.
Zona Bahaya Diterobos
Pengungsi erupsi
Kelud nekat kembali
ke tempat tinggal
mereka yang berada
di zona merah untuk
mengurusi rumah,
lahan, dan ternak.
BAGUS SURYO
S
EBAGIAN pengungsi
korban letusan Gunung
Kelud (1.731 m dpl) di
Jawa Timur kembali ke
rumah masing-masing meski
status gunung masih awas.
Berdasarkan standar mitigasi,
dengan status itu, area radius
10 kilometer harus steril.
Korban yang nekat menerobos zona berbahaya itu
beralasan mereka mengurusi
rumah, lahan, dan ternak yang
ditinggalkan sejak Kelud erupsi (13/2). Selain itu, mereka
memiliki keyakinan sepihak
bahwa Kelud tidak akan meletus lagi.
Di antara warga itu, Suyanto
Bagong, warga Dusun Sambirejo, Desa Pandansari, Ngantang, Malang. Ia mengaku meninggalkan pengungsian dan
kembali ke rumahnya untuk
bersih-bersih. “Rumah saya
sudah ambruk. Semua barang
dan pakaian tertimbun pasir
dan kerikil,” ujarnya. Rumah
itu tempat tinggalnya bersama
empat anggota keluarga.
Kepala Dusun Sambirejo
Lamadi berharap pulangnya
sejumlah warga bisa dipahami.
“Selama mengungsi, ternak tidak terurus,” ujar Lamidi.
Di Dusun Sambirejo tersebut, yang jaraknya sekitar 5
kilometer dari Kelud, tercatat
sekitar 500 rumah hancur.
Kondisi lebih parah terjadi di
Dusun Wonorejo Pahit, Munjung, Klangin, dan Sedawun
yang berpenduduk sekitar
3.000 jiwa. Semua rumah di
dusun-dusun itu rusak.
Aksi menantang maut juga
terjadi di Kediri. Yulianto, warga Desa Sugihwaras, Kecamatan
Ngancar, bersama beberapa
teman lainnya meninggalkan
pengungsian. “Banyak yang
harus dikerjakan di rumah, seperti jaga ternak,” ujarnya.
Suryanto, warga Ngancar
lain nya, tepatnya dari Desa
Pandantoyo, juga kembali ke
tempat tinggalnya. Alasannya
kondisinya sudah aman. “Anak
dan istri saya yang masih di
pengungsian,” ujarnya.
Selain pengungsi kembali
ke rumah, para penggali pasir
di jalur lahar Kelud di Blitar
pun nekat beraktivitas. “Kami
beroperasi bahkan sejak Sabtu
(15/2). Kami hanya libur sehari,
pas pada Jumat (14/2),” ujar
seorang pengemudi truk pasir,
kemarin, yang minta identitasnya tidak ditulis.
Tidak berdaya
Badan Nasional Penanggu-
langan Bencana (BNPB) mengaku tidak berdaya mencegah
penerobos zona berbahaya.
“Aparat TNI, Polri, dan relawan sudah dikerahkan. Na-
mun, ada saja warga yang
memasuki zona merah,” ujar
Kepala Pusat Data dan Humas
BNPB Sutopo Purwo Nugroho.
Menurut dia, lantaran warga
membandel, aparat akhirnya
membiarkan mereka masuk.
Namun, mereka dikawal petugas. “Begitu ada gelaja bahaya,
petugas perintahkan warga
menyingkir,” ujarnya.
Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono pun mengimbau
warga tetap berada di tempat
pengungsian hingga Kelud
benar-benar aman.
“Kalau belum aman, harap
sabar dahulu, tinggal di tempat
seperti ini,” kata Presiden kepada pengungsi di Desa Segaran, Kecamatan Wates. Hingga
kemarin, jumlah pengungsi
tercatat 87.629 jiwa yang tersebar di 217 titik di lima daerah
lokasi pengungsian.
Pada bagian lain, Deputi
Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana
(BNPB) Dody Ruswandi mengingatkan warga agar waspada
banjir lahar dingin.
Saat ini di puncak Kelud
terdapat sekitar 50 juta meter
kubik lahar dingin. Material
vulkanis itu bisa meluncur ke
sungai-sungai ketika hujan
turun.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan beberapa hari ke depan curah hujan di Kelud dan
sekitarnya relatif tinggi. (ES/
Tlc/X-4)
bagus-suryo
@mediaindonesia.com
Berita terkait hlm 10
Jelang Pemilu, Suasana di Aceh Diharapkan Kondusif
PENEMBAKAN oleh orang tidak
dikenal di posko pemenangan
caleg Partai NasDem untuk
DPRD Aceh Utara Zubir HT
menimbulkan kekhawatiran
terhadap keamanan pemilu.
Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meminta penegak hukum segera menangkap pelaku teror.
“Teror seperti itu pasti tetap
berlangsung jika aparat tidak menangkap pelaku,” kata
Surya di Kantor DPP Partai
NasDem, Jakarta, kemarin.
Menurut Surya, Partai NasDem menginginkan kondisi
Aceh kondusif dan aman. Tanggung jawab tidak hanya berada
di pundak KPU dan Bawaslu, melainkan juga aparatur
keamanan.
“Sebagai putra daerah, saya
ingin Aceh bersih dari konflik
ternyata belum menjadi kenyataan. Sekarang ancaman
dialami Partai NasDem. Besok
bisa partai lain. Apalagi di
Aceh ada tiga partai lokal.
Kondisi Aceh harus kondusif,”
ujar Surya.
Adapun Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan
Surya Paloh
MI/RAMDANI
Ketua Umum Partai NasDem
mengakui kejadian itu mencederai rasa aman rakyat Aceh
dan berujung pada keamanan
pelaksanaan pemilu.
“Peserta pemilu saja diteror,
apalagi pemilih? Jika dibiarkan, akan berdampak pada
hasil pemilu,” ungkap Ferry.
Insiden terjadi Minggu (16/2)
sekitar pukul 04.20 WIB. Pelaku yang datang mengendarai
sepeda motor melepaskan 10
tembakan ke arah posko.
Setelah itu, sekelompok pria
bertopeng memakai senjata
laras panjang dan pendek
masuk ke posko lalu memukul
dan menendang dua anggota
tim pemenangan Zubir.
Polda Aceh telah mengusut
kasus penyerangan bersenjata
posko caleg Partai NasDem di
Matang Kuli, Aceh Utara.
Polisi telah memintai keterangan lima saksi relawan
Partai NasDem yang menjadi
korban oleh pelaku bersenjata
api jenis M-16 tersebut.
“Kapolda membentuk tim
un tuk menindaklanjutinya.
Ka mi memeriksa lima saksi
lalu mengumpulkan informasi
untuk mempelajari apa yang
digunakan pelaku. Kami mengirim selongsong peluru ke
laboratorium polda,” jelas Kabid Humas Polda Aceh Kombes
Gustav Leo. (*/HR/P-4/X-3)
HANYA tekad dan kemauan luar biasa dari seluruh anak
bangsa, utamanya para penegak hukum, yang bisa memerangi kejahatan luar biasa bernama korupsi. Segala perangkat pun telah tersedia, tetapi penegak hukum masih separuh
hati mengoptimalkan perangkat-perangkat itu.
Untuk memberangus korupsi, negara sudah menyediakan
Undang-undang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi. Jika
masih dipandang kurang, masih ada Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU.
Faktanya, korupsi masih saja terjadi, bahkan semakin
ganas menggerogoti setiap sisi kehidupan. Artinya, ada yang
salah kenapa dua senjata yang disediakan negara itu majal,
gagal membuat kapok koruptor dan calon koruptor.
Mustahil disangkal bahwa belum semua penegak hukum serius berperang melawan korupsi. Bahkan, Komisi
Pemberantasan Korupsi yang paling gigih memberantas
korupsi pun sejatinya belum benar-benar total bertindak.
Kita memang patut mengapresiasi KPK yang tiada henti
menindak para perampas duit rakyat. KPK pula yang paling gencar membidikkan
Undang-Undang TPPU untuk
menembak koruptor.
Namun, juga harus kita
katakan KPK masih setengah
hati menggunakan senjata
am puh itu. Dengan prinsip
follow the money, Undang-Undang TPPU merupakan cara
andal untuk mengusut aliran
uang hasil korupsi dan kemudian mengembalikannya ke
negara.
Silakan tanggapi
Sayangnya, KPK masih terEditorial ini melalui:
paku pada pelaku. Padahal,
www.metrotvnews.com
Undang-Undang TPPU jelas dan tegas menggariskan
bahwa penerima atau yang menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan,
penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga hasil korupsi juga wajib dipidana.
Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara.
Akan tetapi, sekali lagi mesti kita katakan, senjata itu masih sekadar menjadi pajangan. Ia tak pernah dicabut dari
sarungnya, apalagi ditarik pelatuknya.
Dalam banyak kasus TPPU, KPK belum pernah menyentuh
para penikmat hasil korupsi. Seabrek nama, mulai istri, anak,
kerabat, hingga para pesohor yang mayoritas perempuan cantik jelas-jelas disebut menerima aliran dana hasil korupsi.
Tengok saja dalam kasus Irjen Djoko Susilo, Ahmad Fathanah, Luthfi Hasan Ishaaq, Akil Mochtar, dan teranyar
Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan. Dalam perkara
Wawan, tak kurang dari 12 artis diduga bersinggungan
dengan hasil pencucian uang adik Gubernur Banten Ratu
Atut Chosiyah itu.
Namun, sederet nama tersebut sekadar membuat kehebohan. Setelah kasusnya mereda, reda pula gaung namanama itu.
Secara konseptual, uang dan kekayaan ialah target sekaligus tujuan pelaku korupsi. Hasil kejahatan ialah darah yang
menghidupi dan menjadi motivasi kenapa seseorang aktif
melakukan korupsi.
Korupsi terus ada, juga karena ada pelaku pasif yang
sayangnya hingga kini tak pernah ditelikung hukum. Dengan
menindak penikmat hasil korupsi, kita bisa berharap muncul
kesadaran pada semua orang akan bahaya laten korupsi.
Penindakan terhadap penikmat hasil korupsi bisa menjadi
pengingat bagi setiap individu untuk tidak sembarangan
menerima dana yang tidak wajar dari siapa pun, apa pun
alasannya, apa pun niatnya. Dengan begitu, semangat antikorupsi akan tumbuh dan berbiak ke mana-mana.
Penindakan terhadap
penikmat hasil
korupsi bisa menjadi
pengingat bagi setiap
individu untuk tidak
sembarangan menerima
dana tidak wajar.
Risiko Kesepian Ekstrem
PENELITIAN teranyar tim peneliti University of Chicago, Amerika Serikat, mengungkapkan masalah kesepian ekstrem
pada orang tua dapat meningkatkan risiko kematian dini
sebesar 14%. Studi itu juga mengungkapkan masalah kesepian memiliki dampak dua kali lipat lebih besar daripada
kematian dini akibat obesitas.
Profesor psikologi di University of Chicago, John Cacioppo,
mengaku menemukan perbedaan yang dramatis dalam
tingkat penurunan kesehatan
fisik dan mental antara orang
tua yang kesepian dan mereka
yang aktif secara sosial.
Menurutnya, masalah kesepian ekstrem dapat membawa
konsekuensi terhadap masalah kesehatan pada orang tua.
Di antaranya gangguan tidur,
tekanan darah tinggi, peningkatan kadar hormon stres
kortisol, dan depresi. Masalah tersebut, tambahnya, juga
EBET
mengakibatkan menurunnya
sistem kekebalan tubuh. (Medical News Today/Hym/X-4)
2. SELEKTA
2
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
KPK Usut 2 Pulau
Milik Keluarga Atut
Wawan mengklaim
Pulau Liwungan
dan Popole dibeli
orangtuanya, Chasan
Sochib.
RAJA EBEN LUBIS
K
ANTARA/WIDODO S JUSUF
KERJA SAMA PERLINDUNGAN SATWA LIAR: Menhut Zulkifli Hasan (kanan) berbincang dengan Menlu Amerika Serikat John F Kerry seusai
menandatangani naskah nota kesepahaman bersama (MoU) di Gedung Pancasila, Kemenlu, Jakarta, kemarin. Kerja sama tersebut
mengenai pemberantasan penyelundupan dan perlindungan satwa liar.
RI-AS Sepaham Konservasi Kehidupan Liar
DUA hal yang membuat Menlu AS John Kerry terkagumkagum terhadap Indonesia
ialah Masjid Istiqlal dan
keanekaragaman hayati di
Tanah Air.
Ketika mengunjungi Istiqlal,
Minggu (16/2), Kerry bertanya
banyak hal tentang masjid
terbesar di Asia Tenggara itu
kepada Imam Besar Masjid
Istiqlal Ali Mustafa Yakub.
Soal keanekaragaman hayati,
Kerry mengakui Indonesia sebagai salah satu negara terkaya di dunia.
“Jadi, (itu sebabnya) kami
bekerja sama dengan mitra
kami, Indonesia,” kata Kerry
seusai meneken Nota Kesepahaman mengenai Pencegahan
Perdagangan Kehidupan Liar
dan Perlindungan Konservasi Kehidupan Liar (MoU on
Combating on Wildlife Trafficking and Promotion of Wildlife
Conservation) dengan Menhut
Zulkifli Hasan, kemarin.
Sebelumnya, Kerry juga
menandatangani Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama
Selatan-Selatan dan Triangular
(MoU on South-South and Triangular Cooperation) dengan
Menlu Marty Natalegawa.
Dalam konferensi pers bersama Marty, Kerry menegaskan perubahan iklim menjadi
ancaman terbesar dunia sehingga untuk melawannya
semua bangsa harus terlibat.
Dalam pertemuan kemarin,
lanjut Marty, mereka membahas persoalan bilateral atau
Sekolah Blacklist
Boleh Daftar SNMPTN
PADA hari pertama pendaftaran seleksi nasional masuk
PTN (SNMPTN) baru sekitar
1.000 siswa yang mendaftar. Di
sisi lain, 10 sekolah yang masuk
blacklist (daftar hitam) masih
diberi kesempatan mendaftar
di Pangkalan Data Sekolah dan
Siswa (PDSS) SNMPTN hingga
6 Maret 2014.
“Syaratnya, mereka harus
melapor dan mengklarifikasi
dulu kepada dinas pendidikan
setempat. Setelah clear, lalu
dinas pendidikan memberikan rekomendasi berupa surat
resmi kepada panitia SNMPTN
agar blokirnya dicabut,” kata
Ketua Pokja Sekretariat SNMPTN Bambang Hermanto, ketika dihubungi, kemarin sore.
Menurutnya, pencabutan
blokir sekolah diharapkan
akan segera tuntas atau dibuka
semua. Soal blokir, panitia
berharap hal itu bisa diselesaikan, sehingga tidak merugikan
siswa. Ia mengatakan setiap
hari ada sekolah yang blokirnya
dibuka karena permasalahannya sudah diselesaikan.
Misalnya, berkomitmen tidak lagi melakukan kecurangan seperti mark up nilai dan
sebagainya. Terkait sanksi,
tambah Bambang, diserahkan
kepada pihak dinas pendidikan. Adapun bentuk sanksi
bagi sekolah berupa pemberhentian status kepala sekolah
atau mutasi.
Ketua Umum SNMPTN 2014
Ganjar Kurnia pada Sabtu
(15/2) mengungkapkan masih
ada 10, dari sebelumnya 140
sekolah, yang masuk daftar
hitam (blacklist). Sepuluh sekolah itu masih masuk blacklist
karena belum melakukan
klarifikasi.
Saat dihubungi secara terpisah, Wakil Rektor Institut
Pertanian Bogor (IPB) Yonni
Kesmaryono menilai adanya keraguan terkait kualitas
SNMPTN tahun ini cukup
beralasan.
Pasalnya, banyak sekolah
tidak menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dengan
memberikan nilai rapor tidak
objektif seperti melakukan
mark up nilai.
“Untuk itu, tambah Yonni,
PTN harus memiliki basis data
yang kuat dan evaluasi berkelanjutan tentang SMA yang
melamar sehingga memahami
kualitas pembelajaran SMA
itu,” ujarnya. (Bay/X-7)
Indonesia ialah mitra
penting AS untuk mengatasi
perubahan iklim.
Perubahan iklim menjadi
ancaman terbesar sehingga
penanganannya harus
melibatkan semua bangsa.
komisi bersama yang melibatkan enam kelompok dari
kedua negara. Enam kelompok
itu mencakup demokrasi dan
masyarakat madani, keamanan, investasi dan perdagangan,
pendidikan, perubahan iklim
dan lingkungan hidup, serta
energi.
“Saya dan Menlu Kerry setuju di masa depan semua per-
soalan bilateral akan dikelola
dengan semangat penyelesaian masalah,” ujar Marty.
Kerry menyampaikan keprihatinan AS mengenai tindakan
provokasi dan penerapan zona
pertahanan udara di Laut China
Timur serta izin memancing di
Laut China Selatan.
“Oleh karena itu, AS mendukung percepatan kode berperilaku di Laut China Selatan
yang tengah digodok ASEAN
untuk disetujui China. Masa
depan perdamaian kawasan
ini bergantung pada cepatnya
penyelesaian persoalan Laut
China Selatan. Jika (penuntasan soal itu) terus ditunda,
semakin besar potensi konflik
bersenjata,” ungkap Kerry.
(Kid/X-3)
Jangan Awasi MK
Berdasar Prasangka
PENGABULAN uji materi
Undang-Undang Nomor 4
Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pengganti
Undang-Undang (Perppu)
Nomor 1 Tahun 2013 oleh
Mahkamah Konstitusi otomatis mengembalikan fungsi
Undang-Undang 24 Tahun
2003 yang sudah diperbarui
dengan UU Nomor 8 Tahun
2011 tentang MK. Itu berarti tidak ada lembaga yang
mengawasi MK.
Ketua Badan Pemenangan
Pemilu (Bappilu) DPP Partai
NasDem Ferry Mursyidan
Baldan meminta kepada DPR
agar tidak mengulangi kesalahan yang terjadi pada
Perppu MK. Dalam tahapan
revisi UU MK mendatang, ia
mendesak agar pengawasan
terhadap MK jangan hanya
karena didorong keinginan
partai-partai untuk mengawasi setiap lembaga dengan
motif ‘mengamankan’ partaipartai itu.
“Revisi harus berangkat
dari semangat mendorong
sebuah MK yang semakin
kukuh. Jangan karena semua
yang berhubungan dengan
partai-partai maunya diawasi
dan atas dasar prasangka,”
kata Ferry, kemarin.
Menurut dia, pengawasan
terhadap hakim konstitusi dapat dilakukan melalui mekanisme dewan etik permanen
yang dibentuk internal MK.
Selain itu, tentang rekrutmen
hakim konstitusi, dalam UUD
1945 diatur bahwa hakim
konstitusi diajukan presiden,
Mahkamah Agung, dan DPR.
“Tentang itu bisa diusulkan pembentukan panel ahli
rekrutmen hakim konstitusi
oleh presiden, DPR, dan MA.
Tidak harus dari orang partai, tetapi juga bisa baik dari
akademisi maupun praktisi
hukum. Paling penting ialah
proses rekrutmen yang terbuka dan transparan,” sambung Ferry.
Terkait dengan dorongan
agar revisi UU MK dilakukan
DPR periode saat ini, Ketua
Komisi III DPR Pieter Zulkifli
(Fraksi Partai Demokrat) menilai revisi dapat dilakukan,
tapi bergantung pada usulan
dari pemerintah. “Bisa saja
dilakukan DPR periode saat
ini, tetapi tergantung pemerintah,” Pieter menegaskan,
kemarin. (Nov/*/X-2)
DITEMUKAN SELAMAT:
Petugas Basarnas
dan nelayan
mengevakuasi satu
dari lima wisatawan
Jepang yang
selamat setelah
sempat hilang saat
menyelam di Pulau
Nusa Lembongan,
Pantai Semawang,
Sanur, Bali, kemarin.
Lima dari tujuh warga
Jepang yang hilang
sejak Sabtu (15/2)
dapat ditemukan,
sedangkan dua orang
lainnya masih dalam
pencarian.
ANTARA/NYOMAN BUDHIANA
OMISI Pemberantasan Korupsi
akan menyelisik
kepemilikan
Pulau Liwungan dan Pulau Popole oleh keluarga
Gubernur Banten Ratu
Atut Chosiyah. Jika
terbukti terkait dengan tindak pidana
korupsi atau tindak
pidana pencucian uang
( T P P U ) , ke d u a p u l a u i t u
akan disita.
Menurut Wakil Ketua KPK
Busyro Muqoddas, setiap
aset yang dimiliki tersangka
korupsi akan diselidiki apakah terkait dengan tindak
pidana atau tidak. “Tetap
akan diselisik sesuai dengan
pengakuan lawyer-nya sebagai bentuk pembelaan yang
fair dan kooperatif. Kalau
terkait tindak pidana, (kedua
pulau) tentu akan disita,” kata
Busyro di Jakarta, kemarin.
Atut menjadi tersangka suap
kasus sengketa pemilu kada
Lebak dan proyek pengadaan
alat kesehatan (alkes) Banten.
Adik Atut, Tubagus Chaeri
Wardana alias Wawan, selain terbelit oleh dua perkara
itu, menjadi tersangka kasus
proyek alkes Tangerang Selatan. Wawan sudah ditetapkan
pula sebagai tersangka TPPU.
Kepemilikan Pulau Liwungan dan Popole oleh keluarga
Atut dibenarkan pengacara
Wawan, Firman Wijaya.
Menurutnya, uang untuk
membeli kedua pulau itu berasal dari usaha orangtua Atut
dan Wawan, Chasan Sochib.
“Menurut Pak Wawan, itu
milik orangtuanya. Sudah
lama, tapi statusnya belum
tahu. Pulau itu tidak ada
kaitannya dengan TPPU, profile-nya kan pengusaha, jadi
sudah lama punya aset sebe-
lum Bu Atut memerintah
(pada 2006),” kata Firman
di Gedung KPK, kemarin.
Pulau Liwungan berada
di Teluk Nada, Kecamatan
Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Banten, dengan luas
50 hektare dan sebagian besar
ditanami pohon kelapa. Pulau dengan hamparan pasir
putih itu merupakan salah
satu destinasi dari rangkaian
ekowisata Berkebun di Laut
yang dikembangkan di Tanjung Lesung.
Pulau Liwungan berasal
dari kata kaliwungan yang
berarti dikelilingi gunung.
Dengan hamparan pasir putih
dan karang-karang indah,
pulau itu cocok untuk wisata
snorkeling, menyelam, dan
memancing.
Pulau Popole juga terletak
di Pandeglang, tapi masuk
wilayah Kecamatan Labuan.
Sama seperti Pulau Liwungan, pengelolaan Pulau Popole
dipercayakan kepada Ipah,
60, yang disebut-sebut masih
kerabat Atut.
Kirimkan tanggapan Anda atas
berita ini melalui e-mail:
interupsi@mediaindonesia.com
Facebook:
Harian Umum Media Indonesia
Twitter: @MIdotcom
Tanggapan Anda bisa diakses di
metrotvnews.com
Kekayaan melimpah
Kepemilikan Pulau Liwungan dan Popole menambah
panjang deret kekayaan keluarga Atut. Untuk aset Wawan
yang juga suami Wali Kota
Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany saja, KPK telah menyita 40 mobil dan satu motor
besar Harley Davidson.
Sebagian dari kendaraan
itu merupakan mobil mewah seperti Ferrari, Bentley,
Lamborghini, Rolls-Royce,
dan Nissan GTR. “Biar hakim
yang memutuskan apakah
itu berasal dari korupsi dan
pencucian uang atau tidak,”
kata juru bicara KPK Johan
Budi.
Wakil Ketua KPK Bambang
Widjojato mengharapkan
masyarakat yang mengetahui
aset-aset milik keluarga Atut
untuk memberi tahu KPK.
Seusai menjenguk suaminya di Rutan KPK, kemarin,
Airin enggan menanggapi
pertanyaan wartawan soal
kepemilikan dua pulau oleh
keluarga Atut. Ia hanya menyunggingkan senyum dan
mengucapkan alhamdulillah
kala ditanya tentang kondisi
sang suami. (SU/X-8)
raja_eben
@mediaindonesia.com
Dituduh Memplagiat, Anggito Mundur
DALAM dunia pendidikan,
mengambil karya atau pendapat orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan
sendiri merupakan kejahatan
tercela.
Entah disadari atau tidak,
kasus plagiarisme itu telah
menjegal dosen Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM)
Anggito Abimanyu.
Anggito yang dikenal sebagai dosen favorit itu dituduh
melakukan plagiarisme atas
tulisan Hotbonar Sinaga.
“Demi mempertahankan
kredibilitas UGM sebagai
universitas yang memiliki
komitmen pada nilai-nilai
kejujuran, integritas, dan
tanggung jawab akademik,
saya mengundurkan diri dari
posisi dosen UGM,” kata Anggito dalam keterangan persnya di UGM, kemarin.
Ia mengungkapkan pengunduran diri itu terkait dengan
artikel opininya yang dimuat
dalam Kompas berjudul ‘Gagasan Asuransi Bencana’,
pada Senin (10/2) yang lalu.
Beredar kabar bahwa artikel
itu hasil plagiarisme karena di
dalamnya beberapa paragraf
hampir sama dengan artikel
opini Hatbonar Sinaga berjudul ‘Menggagas Asuransi Bencana’ yang juga dimuat dalam
Kompas pada 21 Juli 2006.
“Telah terjadi pengutipan
referensi dalam sebuah folder
di komputer pribadi saya
yang belakangan diketahui
merupakan kertas kerja yang
ditulis oleh Saudara Hotbonar
Sinaga dan Munawar Kasan,”
jelas dia.
Anggito yang kini menjabat Dirjen Penyelenggaraan
Haji dan Umrah Kementerian
ANTARA/REGINA SAFRI
MENGUNDURKAN DIRI: Anggito Abimanyu (kanan) didampingi Rektor
UGM Pratikno seusai menyatakan pengunduran diri sebagai dosen
UGM terkait dengan dugaan plagiarisme, di Yogyakarta, kemarin.
Agama menyesal dan meminta maaf kepada seluruh
sivitas akademika UGM. “Saya
mengaku khilaf dan memohon maaf sebesar-besarnya
khususnya kepada Saudara
Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan,” katanya.
Pengakuan dan pengunduran diri Anggito dari sivitas
akademika UGM itu, menurut
Rektor UGM Praktikno, menjadi beban berat mengingat
Anggito merupakan aset penting bagi UGM.
Pratikno akan membawa
kasus itu dalam sidang komite
etik dan meminta pandangan senat akademik. “Apa-
bila sidang komite etik tidak
membuktikan bahwa Anggito
bersalah atau melakukan tindakan plagiarisme, permohonan pengunduran diri itu
akan ditolak,” tukasnya.
Kasus plagiarisme yang
dilakukan Anggito itu menjadi pergunjingan luas di forum komunitas Kompasiana.
Banyak yang tidak percaya
Anggito memplagiat. “Saya
mengenal Pak Anggito. Beliau
orang yang jujur, jadi tidak
mungkin beliau melakukan
hal itu (plagiarisme),” kata
Sari S Laksmi, dosen FEB yang
juga pernah menjadi asisten
dosen Anggito. (FU/X-9)
3. TIPIKOR
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
3
Penerima Mobil Wawan Dibidik
Anggota F-PKB DPRD
Banten Thoni Fathoni
Mukson mengembalikan
mobil Vellfire ke KPK.
RAJA EBEN LUBIS
A
ANTARA/ANDIKA WAHYU
PENGADAAN ALQURAN: Terpidana Zulkarnaen Jabar menjadi saksi atas
terdakwa mantan Direktur Urusan Agama Islam dan Pejabat Pembinaan
Syariah Ditjen Bimas Islam Kemenag Ahmad Jauhari dalam kasus dugaan
korupsi proyek pengadaan Alquran 2011 dan 2012 di Kemenag, di
Pengadilan Tipikor Jakarta, kemarin.
Nasaruddin Dilobi
untuk Proyek Alquran
NAMA mantan Direktorat Jenderal Bimas Islam Kementerian Agama yang kini menjabat Wakil Menteri Agama RI
Nasaruddin Umar kembali disebut dalam persidangan kasus
dugaan korupsi penggandaan Alquran tahun 2011 dan 2012
di Kementerian Agama (Kemenag).
Hal tersebut terungkap dalam sidang dengan agenda
pemeriksaan saksi mantan anggota Komisi VIII DPR
Zulkarnaen Djabar untuk terdakwa mantan Direktur
Urusan Agama Islam Pembinaan Syariah Dirjen Bimas
Islam Ahmad Jauhari di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
Jakarta, kemarin.
Dalam pemeriksaan saksi, Zulkarnaen mengaku dimintai
tolong oleh Fahd El Fouz untuk melobi para pejabat Kemenag terkait proyek Alquran karena ia ikut dalam lelang
penggandaan Alquran. Zulkarnaen juga sempat merekomendasikan nama Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso
untuk membantu Fahd berkomunikasi dengan Nasaruddin
yang saat itu menjabat Dirjen Bimas Islam Kemenag.
“Semula saya keberatan (dimintai tolong) karena Nasar
(Nasaruddin Umar) ini sedang dalam proses reshuffle kabinet. Saya bilang kenapa enggak ke Pak Priyo aja supaya
lebih kuat, setara lah. Fahd sampaikan, ‘waktunya enggak
ada lagi Bang, karena ini akan diumumkan cepat. Tolonglah
Abang telepon saja’,” kata Zulkarnaen di pengadilan tipikor,
saat menirukan percakapannya dengan Fahd.
Zulkarnaen yang telah divonis 15 tahun penjara tersebut
mengatakan akhirnya memenuhi permintaan Fahd untuk
menghubungi Nasarudin Umar.
Fahd mengatakan kepada Zulkarnaen bahwa PT Adhi
Aksara Abadi Indonesia (A3I) berada di bawah PT Macanan
Jaya Cemerlang (MJC) dalam proses lelang. Itu terjadi karena PT MJC menurunkan harga penawaran untuk pengerjaan proyek Alquran dengan APBNP 2011.
Karena tak ingin panitia pengadaan menunjuk PT MJC
sebagai pemenang lelang, Fahd meminta bantuan Zulkarnaen melobi Nasaruddin. Sesuai arahan Nasaruddin yang
kini menjabat wamenag, Fahd diminta bertemu Mashuri
yang pada saat itu menjabat ketua unit layanan pengadaan.
Zulkarnaen dan Fahd sama-sama aktif di ormas MKGR.
(Lov/X-5)
Demokrat Bungkam
Sutan Bhatoegana
KETUA Komisi VII DPR RI Sutan Bhatoegana mengaku diminta oleh DPP Partai Demokrat untuk tidak berkomentar
mengenai kasus dugaan korupsi yang dikaitkan dengan
dirinya.
Sutan telah dicegah ke luar negeri oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan penyidikan kasus
dugaan korupsi yang menjerat mantan Sekretaris Jenderal
Kementerian ESDM Waryono Karno.
“Saya sudah diminta oleh DPP (dewan pimpinan pusat)
untuk tidak mengomentari yang sedang berjalan, nanti bisa
menciptakan opini menyesatkan. Keterangan saya sudah
ada di berita acara pemeriksaan (BAP). Kalau sudah masuk
materi, saya kira tanya saja ke KPK lebih bagus,” ujar Sutan
di gedung parlemen, Jakarta, kemarin.
Ketika ditanya berkali-kali oleh wartawan, Sutan tetap
enggan berkomentar. Ia menegaskan tidak akan berkomentar mengenai materi yang sedang berjalan di KPK.
Meskipun begitu, Sutan menghargai jika lembaga antirasywah itu melarangnya untuk bertolak ke luar negeri.
Ia menilai hal tersebut dilakukan untuk kepentingan
penyidikan.
“Saya hormati pencekalan itu. Ada surat atau tidak ada
surat, tetap saya hargai itu untuk kepentingan penyidikan,
kepentingan hukum, supaya berjalan lancar,” tandasnya.
Terkait dengan nasib Sutan, Ketua Dewan Pembina Partai
Dempkrat EE Mangindaan mengatakan akan membahas
hal tersebut di internal partai. Namun, mengenai kapan
dilaksanakan, pihaknya belum bisa memastikan karena ia
mengaku baru saja pulang dari Kediri, Jawa Timur, guna
memantau kondisi di sana pascaerupsi Gunung Kelud.
“Dewan kehormatan akan melakukan pembahasan soal
itu (nasib Sutan). Namun, saya belum cek karena baru saja
balik dari Kelud,” tukasnya.
Sebelumnya, KPK meminta Ditjen Imigrasi mencegah
Sutan Bhatoegana dan anggota Komisi VII DPR Tri Yulianto
ke luar negeri. Pencegahan dilakukan terkait dengan
penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat mantan
Sekretaris Jenderal ESDM Waryono Karno. (Nov/X-5)
RTIS Jennifer Dunn dan
sejumlah anggota DPRD
Provinsi Banten boleh jadi
harap-harap cemas. Pasalnya, Komisi Pemberantasan Korupsi
berjanji akan menjerat penerima
mobil dalam kasus tindak pidana
pencucian uang yang diduga dilakukan tersangka Tubagus Chaeri
Wardana alias Wawan.
Hal itu sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian
Uang, yaitu pelaku pasif. Selain itu,
mereka bisa dijerat pasal penerimaan
gratifikasi karena tidak memberi tahu
KPK terkait pemberian itu.
“Kalau sebatas hubungan profesional kerja (ke artis) itu tidak masalah, tapi kalau berhubungan dengan
kewenangan itu masalah,” kata juru
bicara KPK Johan Budi SP di Gedung
KPK, Jakarta, kemarin.
KPK total menyita 40 mobil dan 1
motor Harley Davidson terkait tindak
pidana pencucian uang yang dilakukan
adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah itu. Mobil tersebut ada yang disita
dari kediaman Wawan, dari kantor
Wawan PT Bali Pasific Pragama, dari
artis nasional, dan dari anggota DPRD
Provinsi Banten.
Mobil dan motor tersebut disita karena diduga berkaitan dengan dugaan
pencucian uang dan juga pidana korupsi yang dilakukan Wawan. Untuk
itu, KPK akan mengklarifikasi dan
menguji dugaan tersebut di pengadilan. “Biar hakim yang memutuskan itu
dari pidana atau tidak,” ujarnya.
Jika hakim memutuskan berasal dari
tindak pidana dan memerintahkan
untuk menjerat pihak penerima, KPK
akan membuka penyidikan baru dengan menjadikan mereka tersangka.
Kemarin, KPK memeriksa Yayah
Rodiah, kasir PT Bali Pasific Pragama,
perusahaan milik suami Wali Kota
Tangerang Selatan Airin Rachmy Diani
itu. Pada saat yang sama, Airin kembali
mengunjungi Wawan.
Serahkan kembali
Pada bagian lain, pengembalian
mobil mewah oleh anggota DPRD
Banten terus terjadi. Kemarin, lembaga
antirasywah menerima mobil Vellfire
hitam bernomor polisi B 888 VO dari
anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi
PKB Thoni Fathoni Mukson.
Mobil tersebut diserahkan seseorang
ke KPK atas suruhan Thoni. Setelah
mobil diserahkan, penyidik KPK melakukan penyitaan. Thoni sebelumnya pernah diperiksa KPK pada Senin
(10/2).
Sebelumnya, anggota DPRD Banten
Fraksi Partai Demokrat Media Warman
dan Sonny Indra Djaya mengembalikan mobil Honda CR-V pemberian
Wawan. Saat menanggapi penyitaan
oleh KPK, pengacara tersangka pengadaan alat-alat kesehatan Banten Ratu
Atut Chosiyah sekaligus pengacara
Tubagus Chaeri Wardana Firman
Wijaya mengatakan KPK melakukan
tindakan membabi buta. “Harus jelas
arah TPPU-nya, ada batas penegakan
hukum pidananya, delik pidananya,
baru menindaklanjuti crime-nya,”
cetus Firman.
Wawan tidak hanya tersangka kasus
pencucian uang, dia menjadi tersangka
untuk tiga perkara dugaan tindak pidana korupsi, yaitu pemberian suap
terkait pemilu kada Lebak dan korupsi
alat kesehatan (alkes) kedokteran
umum di puskesmas di Kota Tangerang
Selatan tahun anggaran 2012, serta
korupsi pengadaan alkes Provinsi
Banten.
Di sisi lain, dalam kasus tindak
pidana korupsi oleh mantan Ketua
Mahkamah Konstitusi Akil Moctar, KPK
memindahkan 61 mobil dan motor
yang disita karena gedung KPK tidak
muat menampung. Barang sitaan itu
dipindahkan ke gudang milik PT KAI
yang dipinjam KPK. (SU*/X-5)
raja_eben@mediaindonesia.com
4. INDONESIA MEMILIH
4
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
Dana Saksi
tidak Mendidik
Sikap pemerintah yang melanjutkan polemik dana saksi parpol
dianggap tidak pantas karena lemah kesiapan dan legalitas.
HILLARIUS U GANI
P
MI/ANGGA YUNIAR
PEMANTAUAN SURAT SUARA: Ketua Komisi II DPR RI Agun Gunanjar menunjuk surat suara dengan disaksikan Ketua KPU Husni Kamil Manik
(kanan) di percetakan surat suara di Jakarta, kemarin. Pemantauan itu bertujuan memastikan kesiapan, kelayakan, dan keamanan surat
suara.
KPU Hitung Ulang Logistik di Daerah Bencana
KOMISI Pemilihan Umum (KPU) melakukan penghitungan ulang logistik di
sejumlah daerah yang dilanda bencana
alam, seperti Gunung Kelud, Sinabung,
dan banjir bandang di beberapa daerah.
Dikhawatirkan, logistik yang sudah disiapkan rusak.
“Kami meminta KPU di daerah mendata lagi dan mengikuti perkembangan
terbaru,” kata Ketua KPU Pusat Husni
Kamil Manik di Jakarta, kemarin. Hingga
saat ini, disebutkan, belum semua daerah
yang melapor bahwa logistik mereka rusak akibat bencana. “Baru Manado dan
Sulawesi Utara yang melaporkan kotak
dan bilik suara rusak serta kelengkapan
TPS hilang karena terendam dan terseret
banjir bandang.”
Di Jayapura dan Medan, laporan yang
masuk ialah kotak dan bilik suara hilang.
Saat menyikapi laporan itu, KPU pusat
sudah menyiapkan dokumen lelang sebagai pengganti berupa kotak suara dari
kardus yang kedap air. Adapun logistik
untuk daerah terdampak letusan Gunung
Sinabung dan Kelud, KPU masih belum
mendapatkan laporan.
Akibat letusan Gunung Kelud, produksi
surat suara terganggu. Untuk mengejar
target cetak surat suara, perusahaan percetakan melakukan sistem kerja lembur.
Husni menjelaskan, stok bahan cetak
surat suara sudah ada di tiap-tiap perusahaan percetakan. Secara umum proses
percetakan masih sesuai jadwal yang
ditetapkan.
Mengenai distribusi, imbuhnya, daerah
yang terkena dampak letusan Gunung
Kelud berakibat pada perusahaan yang
berada di eks-Keresidenan Surakarta
sempat terhambat 1-2 jam. “Mereka harus membersihkan peralatan percetakan
yang terkena abu vulkanis. Keterlambatan itu akan dikejar melalui proses
kerja lembur,” terangnya saat mengecek
percetakan surat suara di Group of Printing Kompas Gramedia, kemarin.
Sementara itu, Ketua Komisi II Agun
Gunandjar (fraksi Golkar) mengaku tidak
terlau khawatir dengan peristiwa meletusnya Gunung Kelud yang berakibat
pada jadwal percetakan yang mundur.
Dia menjelaskan sudah mengunjungi
percetakan Gramedia dan sudah turun
ke lima titik, yaitu Jateng, Sulsel, Kaltim,
NTB, dan Bandung. “Kami melihat bagaimana percetakan surat suara bekerja
dan bertemu dengan Gubernur dan Wakil
Gubernur,” katanya.
Pertemuan dengan kepala daerah
bertujuan mengetahui persiapan logistik
yang berkaitan dengan daftar pemilih
tetap (DPT). Agun mengaku puas karena
tidak ada satu perusahaan yang memonopoli dalam pengerjaan logistik.
Komisi II juga mendengarkan dari KPU
dan Bawaslu DKI mengenai kesiap an
mereka di bidang logistik, personel penyelenggara pemilu, dan pengawas pemilu. Perwakilan Komisi II juga bertemu
kapolda dan pangdam untuk mengecek
pengamanan surat suara. (AB/AT/P-2)
Pancasila Lebih Tinggi daripada 3 Pilar
SIDANG pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan
atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik kembali dilanjutkan dengan
agenda mendengarkan keterangan dari
pemerintah, DPR, dan MPR di Gedung
Mahkamah Konstitusi, kemarin.
Uji materi itu pertama kali disidangkan pada 10 Desember 2013 atas permohonan dari Masyarakat Pengawal Pancasila. Pemohon meminta agar Pancasila
tidak disejajarkan dengan ketiga pilar
berbangsa dan bernegara yang lainnya
dan meminta agar istilah pilar tidak dipakai untuk Pancasila sebagai salah satu
pilar berbangsa dan bernegara.
Pada persidangan pertama lalu pemohon mengatakan Pasal 34 ayat 3b huruf
a UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan UU Nomor 2 tentang Partai Politik
bertentangan dengan Pembukaan UUD
1945.
Dalam gugatan tersebut pemohon mengatakan Pancasila yang sudah disepakati bersama sebagai dasar negara, yang
merupakan sumber dari segala sumber
hukum yang tidak sejajar dengan UUD
1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam agenda mendengarkan keterangan dari pemerintah, yang diwakili
Staf Ahli Kementerian Dalam Negeri
Bidang Hukum, Politik, dan Hubungan
Antarlembaga, Reydonizar Moenik,
ditegaskan bahwa pemerintah masih
berpandangan Pancasila sebagai dasar negara. “Pemerintah berpendapat
Pancasila masih dasar negara dan tidak
menyejajarkan dengan tiga pilar yang
lain,” kata Reydonizar dalam sidang.
Menurut Reydonizar, jika Pancasila
dihilangkan dari pilar berbangsa dan
bernegara, akan ada ketimpangan dalam
kehidupan bernegara.
Selain itu, keterangan dari MPR, yang
diwakili Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Syaifuddin, menjelaskan Pancasila
MI/PANCA SYURKANI
UJI UU PARPOL: Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin (kanan) menjalani sidang
pengujian UU No 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (UU Parpol) terhadap UUD 1945 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, kemarin.
ditempatkan sebagai sumber dari segala
sumber hukum. “Berdasarkan Pasal 34
ayat 3b huruf a UU Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan UU Nomor 2 tentang
Partai Politik, Pancasila adalah dasar
negara dan menjadi sumber dari segala
sumber hukum.”
Mengenai penempatan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar berbangsa
dan bernegara, Lukman mengungkapkan, pada era MPR periode 2004-2009,
MPR bertugas memasyarakatkan dan
menyosialisasikan UUD 1945. Namun, di
saat melakukan tugas tersebut, Pancasila
kerap kali terlupakan sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara.
“MPR periode 2009-2014 memasukkan
Pancasila ke salah satu pilar berbangsa
dan bernegara,” jelas Lukman.
Menurutnya, pemilihan kosakata pilar
untuk menyebut istilah tersebut sudah
melalui konsultasi dengan ahli bahasa
dari Kementerian Pendidikan Nasional.
“Istilah ‘pilar’ diartikan sebagai dasar
dan fondasi yang kuat. Dengan menjadikannya salah satu pilar, Pancasila
tidak disejajarkan dengan tiga pilar yang
lain, bahkan ditempatkan lebih tinggi,”
jelasnya.
Perwakilan dari DPR-RI, Harry Witjaksono (anggota Komisi III), mengatakan
sepakat dengan pemerintah dan MPR.
“Penggunaan kata ‘pilar’ secara linguistik punya padanan yang sama dengan
dasar sehingga tidak salah. Dengan kata
‘pilar’, (dewan) tidak bermaksud untuk
menyamakan derajat Pancasila dengan
tiga pilar yang lainnya. Pancasila tetap
menjadi ideologi negara,” tegasnya.
(AI/P-2)
tidak sanggup mendistribusikan honor
saksi parpol tersebut. Anggota Bawaslu
Nelson Simanjuntak juga mengungkapkan
lembaganya tidak memiliki struktur organisasi yang cukup kuat di daerah sehingga
ragu dapat menyampaikan honor tersebut
dengan baik.
EMERINTAH sebaiknya menghentikan polemik dana saksi partai
politik karena akan menimbulkan
kekhawatiran dan ketidakpercayaan partai peserta pemilu terhadap
penyelenggara pemilu. Selain itu, dana
saksi tersebut tidak memiliki legalitas, Gotong royong
kepantasan, dan manfaat untuk perbaikan
Berbeda dengan sikap parpol yang menyasistem pemilu di Indonesia karena tidak takan menerima dana saksi parpol seperti
mendidik partai politik untuk mandiri.
PKPI, PKS, Hanura, dan lainnya, kemarin,
Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP Dewan Pimpinan Daerah PDIP Jawa Tengah
Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, di membuat terobosan dengan menyiapkan
Kantor DPP NasDem Jakarta, kemarin, me- dana saksi untuk 86.878 orang di provinsi
negaskan sikap pemerintah yang terkesan setempat secara gotong royong. “PDIP sudah
tarik-ulur terhadap keberadaan dana saksi dan sedang menyiapkan dana saksi yang
parpol sebaiknya dihentikan. Lebih lanjut, ia diperoleh secara gotong royong terutama
menyebut tidak ada aturan yang mengharus- dari para calon anggota legislatif,” kata
kan parpol menyiapkan saksi di tiap TPS.
Ketua DPD PDIP Jateng Heru Sudjatmoko di
“Dia (parpol) masih belum punya kekuasan Semarang, kemarin.
saja sudah bisa menyedot
Ia menjelaskan, dana
(uang negara), bagaimana
saksi itu disiapkan untuk
kalau sudah di dalam? Terpuluhan ribu saksi yang ada
Format gotong royong
lihat sangat tamak. Secara
untuk dana saksi parpol itu di seluruh TPS di seluruh
sistem, ini sudah salah,”
tingkatan.
sudah diputuskan melalui
ujarnya.
“Setiap saksi nanti akan
‘rembukan’ di internal
Ia menjelaskan, NasDem
mendapat honor sebesar
tetap akan menolak keRp100 ribu dan Insya Allah
PDI Perjuangan.
beradaan (usul) dana saksi
itu murni gotong royong,”
parpol tersebut dan sedang
ujar Wakil Gubernur Jawa
memerangi turunnya citra parpol di tengah- Tengah itu.
tengah masyarakat. Kebijakan NasDem, imPolitikus PDIP di Jateng lainnya, Rukma
buh Ferry, jangan pernah mengambil yang Setiabudi, menjelaskan format gotong royong
bukan hak. “Itulah alasan Partai NasDem untuk dana saksi itu sudah diputuskan memenolak. Karena dana saksi bukan hak kita,” lalui rembuk internal partai.
tambahnya.
“Dananya kami siap, kami urunan semua
Penegasan Ketua Bappilu Partai NasDem gotong royong, baik caleg DPR RI, DPRD
itu untuk menyikapi pendirian Kementerian provinsi, maupun DPRD kabupaten/kota,
Dalam Negeri yang menyatakan akan me- struktural komisi dan fraksi semuanya,” kata
rekomendasikan usulan peraturan presiden pria yang juga menjabat Pelaksana Tugas
(perpres) terkait dana saksi parpol jika ada Ketua DPRD Jawa Tengah itu.
kesepakatan dari 12 parpol peserta pemilu
Rukma mengakui PDIP dan Partai NasDem
melalui pernyataan yang disampaikan Badan akan konsisten menolak dana saksi yang berPengawas Pemilu (Bawaslu).
asal dari APBN itu. Menurut dia, dana saksi
Sementara itu, Partai NasDem dan PDI seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan
Perjuangan sejak awal sudah menolak ke- rakyat yang lebih penting.
beradaan dana tersebut karena dikhawatir“Parpol itu harus independen sehingga kita
kan sulit dipertanggungjawabkan dan lebih menolak dana saksi dari APBN, lebih baik
berguna untuk keperluan darurat seperti untuk program untuk kepentingan rakyat,”
untuk membantu masyarakat di daerah pungkasnya.(*/Ant/P-2)
bencana.
Sebelumnya, Bawaslu juga mengatakan hillarius@mediaindonesia.com
Rawan Konflik, Seluruh Parpol di Bali
Sepakati Pemilu Damai
PERWAKILAN partai politik peserta pemilu,
calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
dari Bali, serta berbagai pemangku kepentingan terkait menandatangani kesepakatan
bersama Pemilu 2014 yang damai, jujur, dan
adil, di Denpasar, kemarin. Sementara itu, Kepolisian Daerah Bali mengidentifikasi semua
daerah di Bali masuk kategori rawan konflik
menjelang Pemilu Legislatif 2014.
Penandatanganan MoU Pemilu Damai tersebut dihadiri Komisioner KPU Bali, Gubernur Bali, Pangdam IX Udayana, Kapolda Bali,
DPRD Provinsi Bali, para ketua parpol, seluruh calon anggota DPD Dapil Bali, dan para
ketua ormas di Bali serta lembaga agama.
Ketua KPU Bali Dewa Kadek Wiarsa
Rakasandi mengatakan penandatanganan
kesepakatan Pemilu Damai, Jujur dan Adil
tersebut harus menjadi patokan utama
penyelenggaran pileg mulai masa kampanye hingga persoalan rekapitulasi suara.
Diharapkan, dengan kesepakatan Pemilu
Damai itu, bukan saja secara prosedur dan
mekanisme berjalan sebagaimana mestinya,
melainkan juga kualitas pemilu di Bali meningkat.
Seusai penandatanganan kesepakatan tersebut, Kepala Kepolisian Daerah Bali Irjen Pol
Albertus Julius Benny Mokalu mengingatkan
jajarannya bahwa sesungguhnya semua
daerah di Bali masuk kategori rawan konflik
menjelang Pemilu Legislatif 2014. “Kami
selalu sampaikan kepada kapolres maupun
masyarakat bahwa semua tempat itu rawan
supaya kita waspada,” ucapnya.
Benny tidak memungkiri beberapa daerah
dengan karakteristik tertentu menjadi prioritas pengamanan seperti di Kabupaten
Buleleng karena sering terjadi unjuk rasa
dari kelompok masyarakat, juga di Kabupaten Gianyar yang sempat terjadi perkelahian
oknum ormas.
“Di tempat tersebut patroli dan pembinaan
masyarakat akan ditingkatkan,” ujarnya.
Data awal diharapkan bisa membantu
kepolisian dan masyarakat untuk mengubah
konstelasi daerah yang rawan menjadi aman.
Untuk pengamanan Pemilu 2014 di Bali, seluruh personel Polda Bali, yakni lebih dari 12
ribu personel akan diterjunkan.
“Jika terjadi pelanggaran pemilu, sudah
ada penegakan hukum terpadu (Gakumdu)
pemilu. Ketika ada pelanggaran yang mengarah pada tindak pidana, akan diproses
sesuai dengan peraturan yang berlaku,”
pungkas Beny. (OL/P-2)
PENDIDIKAN PEMILIH
MUDA: Mahasiswa
menunjukkan pin saat
mengikuti Pendidikan
Pemilih Muda bertema
Rock the vote
Indonesia di Kampus
Universitas Tadulako,
Sulawesi Tengah,
kemarin. Pendidikan itu
direncanakan digelar di
45 PTN dan swasta di
33 provinsi.
ANTARA/BASRI MARZUKI
5. SELASA, 18 FEBRUARI 2014
INDONESIA MEMILIH
5
RUU Pemilu Kada
Rampung
Akhir Februari
Pelaksanaan pemilu kada selama ini dinilai tidak
efisien dan menghamburkan dana negara serta
gagal menonjolkan potensi daerah.
ASTRI NOVARIA
R
ANCANGAN UndangUndang Pemilihan
Kepala Daerah yang
tengah dibahas di
Komisi II DPR ditargetkan
akhir bulan ini rampung.
Anggota Komisi II DPR harus
bekerja keras karena hingga
saat ini dari tujuh poin isu utama pembahan RUU Pemilu
Kada baru disepakati terkait
Pemilu Kada serentak pada
2020, menyangkut gubernur,
bupati, dan wali kota.
“Kita harapkan akhir Februari ini bisa selesai. Target optimistisnya begitu. Selambatlambatnya masa sidang ini
harus rampung,” ujar Wakil
Ketua Komisi II DPR Abdul
Hakam Naja (F-PAN), kepada
Media Indonesia, kemarin.
Dia mengakui dalam pembahasan RUU Pemilu Kada
secara prinsipil, yang lain belum ada titik temu yakni terkait politik dinasti, paket atau
tidak paket, pendanaan, dan
lainnya. Lebih jauh Hakam
menjelaskan terkait penyelesaian sengketa pemilu kada,
PAN sebenarnya mengusulkan agar diselesaikan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, dengan pertimbangan
hasil diskusi dengan hakim
MK bahwa lembaga yang
dipimpin Hamdan Zoelva itu
enggan menjadi pengambil
keputusan kalau terjadi sengketa pemilu kada, PAN setuju apabila sengketa pemilu
kada diselesaikan Mahkamah
Agung (MA).
Hakam juga menambahkan, besok (hari ini) akan
dilakukan konsinyering Panja RUU Pemilu Kada. “MK
menghendaki penanganan
perselisihan pemilu kada tidak di MK, tapi diserahkan ke
MA. PAN dengan alasan tadi,
bahwa MK lebih baik mengurusi teknis strategis seperti
soal konstitusi. Penanganan
perselisihan pemilu kada kan
teknis, jadi menjebak MK ke
problem pragmatis. MK sendiri menghendaki (penaganan
perselisihan) tidak di MK,”
ulasnya.
Pada kesempatan yang berbeda, Ketua Komisi II DPR RI,
Agun Gunandjar menambahkan jika tidak bisa disepakati
semua daftar inventarisasi
masalah (DIM) di tingkat pertama, pembahasan RUU Pemilu Kada akan dibawa ke tingkat dua, yakni Paripurna.
“Kalau pun dibawa ke
Paripurna, kita berharap tidak
ada pemungutan suara atau
voting. Kita ingin paripurna
hanya menyetujui, dan tidak
ada substansi yang tidak disepakati,” lanjutnya.
Secara eksplisit Agun juga
menegaskan bahwa semua
fraksi sepakat pemilu kada
serentak diadakan dengan
masa transisi 2015-2020. Kalau
Pemilu 2019 serentak, katanya,
nanti hanya akan ada satu Undang-Undang Pemilu. Adapun
untuk pemilu kada gubernur/
bupati/wali kota diserentakkan
bersamaan pada 2020.
Ada titik temu
Terpisah, Dirjen Otonomi
Daerah Kementerian Dalam
Negeri Djohermansyah Djohan mengatakan antara pemerintah dan DPR juga sudah
menemui titik temu terkait
beberapa persoalan dalam
RUU Pemilu Kada.
Disebutkan, pemerintah
sepakat bahwa pemilu kada
serentak pertama dilaksanakan pada 2015. Saat itu,
ada 203 kepala daerah yang
sudah habis masa jabatannya.
Adapun, pemilu serentak kedua dilaksanakan pada 2018,
diikuti 285 daerah yang juga
kepala daerahnya sudah habis
masa jabatannya.
Maka pada 2019, masih ada
51 daerah yang masa jabatan
kepala daerahnya belum habis. Karena itu, katanya, pemerintah dan DPR sepakat
pada 2020 baru bisa dilaksanakan pemilu kada serentak
untuk 539 kepala daerah di
seluruh Indonesia. (P-2)
astri
@mediaindonesia.com
Mencegah Ancaman
dengan Hubungan Baik
SEBUAH negara tidak harus
menjaga stabilitas keamanan
nasional melalui perang atau
menyerang negara lain.
Wakil Presiden 1999-2004
Jusuf Kalla menyatakan, negara bisa menjaga keamanan
nasional dan mencegah ancaman justru dengan membina hubungan yang baik dengan negara tetangganya.
“Perdamaian justru muncul
ketika negara berusaha meningkatkan kualitas hubungan
baiknya dengan negara lain,”
kata Kalla saat memberikan
kuliah publik bertopik Global
Peace and Conflict Resolution
di Kuala Lumpur, Malaysia,
kemarin.
Ia menjelaskan, pada
dasarnya setiap negara saling membutuhkan meski sebenarnya sedang berkonflik.
Sebagai contoh, hubungan
China-Taiwan yang masih
relatif baik dalam hal ekonomi
sekalipun dari konteks politik
mereka bermusuhan.
“Begitu pun dengan hubungan Indonesia-Malaysia yang
justru membaik karena adanya saling ketergantungan di
antara kedua negara dalam
hal ekonomi,” ujar Kalla.
Selain menghindari konfrontasi, hubungan baik bisa
dioptimalkan bila pemimpin
setiap negara bertemu lebih kerap sehingga bisa
menghindari adanya misinterpretasi.
Menurut Kalla, rasa takut
sering kali muncul dari tiaptiap negara. “Rasa takut ini
yang membuat sebuah negara
menyerang negara lain. Ini
terjadi dalam perang Irak,”
ungkapnya.
Pada kesempatan itu, mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad
menyebutkan, hal yang paling
mendesak untuk mengurangi
perang ialah mengubah nilai
yang ada di publik. Selama ini
ada persepsi jika membunuh
jutaan orang dalam perang
bukan merupakan suatu kejahatan.
“Pembunuh jutaan orang
malah disanjung, membunuh
seseorang dianggap kejahatan.
Logika macam apa ini.”
Karena itu, jelas Kalla,
untuk mengakhiri perang
diperlukan cara legal untuk
membuat negara tidak lagi
s a l i n g m e ny e ra n g . “ J a d i ,
t i d a k m e n g g u n a k a n ke k erasan.”
Ia menunjuk banyaknya
negara yang mengaku beradab dan bersahabat, tetapi
memata-matai tetangga. “Apa
itu yang disebut negara yang
beradab,” pungkas Kalla.
(Che/P-4)
ANTARA/ZABUR KARURU
DIALOG GLOBAL PEACE: Mantan Wapres Jusuf Kalla berpidato dalam dialog Global Peace and
Conflict Resolution di Mahathir Global Peace School di Kuala Lumpur, Malaysia. kemarin. Kalla
menyampaikan bahwa penyelesaian konflik di Indonesia dilakukan dengan musyawarah dan
dialog.
ANTARA/ISMAR PATRIZKI
RAKER PERTAHANAN: Panglima TNI Jenderal Moeldoko bersama Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro (kanan) bersiap mengikuti rapat
kerja dengan Komisi I DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin. Rapat antara lain membahas pelaksanaan pembangunan
kapal selam ke-3 PT PAL dengan Korea Selatan.
Caleg Terpilih belum Tentu Aman
PRAKTISI hukum M Mahendradata menilai pergeseran formula pemilihan pada Pemilu
2014 yang berorientasi figur
merupakan hal positif.
Hal itu akan menghasilkan
wakil rakyat yang betul-betul
mencerminkan kehendak masyarakat.
Namun, persoalannya, calon
terpilih yang notabene merupakan figur yang dikehendaki
pemilih itu belum mendapatkan jaminan hukum untuk
menjalankan tugasnya sampai
akhir masa jabatan.
“Dari segi hukum tidak ada
jaminan, karena masih di
bayang-bayangi pemberhentian oleh mekanisme partai
sebagaimana diatur dalam
Undang-Undang Nomor 27
Tahun 2009 tentang MPR, DPR,
DPD, dan DPRD,” kata Mahendradata dalam acara jumpa
wartawan di Kota Surakarta,
Jawa Tengah, kemarin.
“Dana-dana kampanye yang
telah dikeluarkan terlalu
mubazir jika tidak ada jaminan hukum. Kalau begitu, lebih
baik kembali mencoblos partai
saja, lebih murah dan simpel,”
cetus Mahendradata.
Pengacara yang cukup sering mendampingi penyelesaian kasus sengketa pemilu itu
juga mengkritisi pernyataan
Mahkamah Agung bahwa pemecatan tanpa alasan anggota
legislatif baru bisa diajukan
ke pengadilan setelah melalui
penyelesaian internal di Mahkamah Partai Politik.
Mahendradata menilai hal
itu bisa menjadi ruang bermain elite partai. Mereka bisa
saja menunjuk anggota Mahkamah Partai Politik yang tidak aktif atau meminta untuk
mendiamkan kasusnya.
“Lagipula, saat ini belum
semua partai politik punya,”
imbuhnya.
Mahendradata meminta
Mahkamah Agung meninjau kembali pernyataan itu.
Menurutnya, pemecatan tanpa
alasan semestinya tetap bisa
diadili di pengadilan umum
tanpa harus menunggu penyelesaian di Mahkamah Partai
Politik.
Dia menyoroti persoalan
yang baru-baru ini muncul di
internal Partai Demokrat.
A n g g o t a D P R R I F ra k s i
Demokrat Gede Pasek Suardika sempat mendapatkan
surat pergantian antarwaktu
(PAW) alias dipecat dari keanggotaan dewan yang ditandatangani Ketua Harian DPP
Partai Demokrat (PD) Syarief
Hasan.
Pasek pun menilai Syarief
Hasan melakukan hal itu karena punya motif tersembunyi, yakni ingin agar kasus
korupsi videotron yang menyeret nama Rivan (anak
Syarief Hasan) di Kementerian Koperasi dan UKM tidak
terbongkar. (FR/P-4)
6. TIPIKOR
6
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
Beradu Bising Knalpot
Lansia Teriakkan Kasus BLBI
B
ERBEDA dengan
sejumlah unjuk rasa
yang menggunakan
pengeras suara untuk
menghasilkan suara yang
menggelegar, kemarin,
setidaknya 30 orang lanjut
usia (lansia) berunjuk rasa
di depan kantor Komisi
Pemberantasan Korupsi
(KPK).
Mereka menyuarakan
keprihatinan atas
lambannya penuntasan
megakorupsi bantuan
likuiditas Bank Indonesia
(BLBI). Mereka meminta
KPK segera mengambil
alih kasus tersebut dari
kejaksaan dan kepolisian.
“Kita berjuang dalam
aksi ini untuk menabung
amal di akhirat. Karena
memperjuangkan hak
rakyat merupakan
pekerjaan mulia,” teriak
Uban, 63, orator juga
koordinator unjuk rasa.
“Koruptor harus
dimiskinkan dan dihukum
seumur hidup. Itu lebih
menyakitkan daripada
dihukum mati,” teriaknya
lagi yang langsung
disambut pekikan ‘setuju’
dari peserta unjuk rasa.
Awalnya, para pengunjuk
rasa sempat menggunakan
pengeras suara ukuran
Para pengunjuk rasa
bersiap membentangkan
spanduk, dengan langkah
amat lamban, bahkan
membuat orang khawatir.
kecil bermerek TOA.
Namun, belum juga unjuk
rasa dimulai, alat itu rusak
saat dites.
Seakan tengah berlomba
dengan kerasnya deru
suara kendaraan bermotor
yang melintas depan kantor
KPK, para pengunjuk rasa
itu tetap terus berteriak
menyuarakan keprihatinan
mereka. Teriakan mereka
hanya terdengar lamat-
lamat dari balik pagar
kantor KPK.
Seusai meneriakkan
aspirasi mereka, para
pengunjuk rasa bersiap
membentangkan spanduk
yang sudah mereka
siapkan. Dengan langkah
amat lamban, bahkan
terkadang membuat orang
di sekitar khawatir mereka
bakal terjatuh, Uban dan
teman-temannya berhasil
membentangkan spanduk
yang berisi lima tuntutan.
Tuntutan pertama,
tangkap dan adili tersangka
megaskandal BLBI Rp600
triliun. Kedua, tangkap dan
adili Sjamsul Nursalim dan
Artalyta Suryani. Ketiga,
hukum mati dan miskinkan
pengemplang dana BLBI.
Keempat, periksa pejabat
yang mengeluarkan surat
keterangan lunas (SKL
BLBI). Kelima, bayarkan
bunga BLBI Rp60 triliun
per tahun karena telah
menyengsarakan rakyat.
(*/P-1)
ANTARA/ANDIKA WAHYU
PEMINDAHAN MOTOR KASUS AKIL: Pekerja memasukkan sepeda motor yang terkait dengan kasus mantan Ketua MK Akil Mochtar ke truk di
Kompleks Gedung KPK, Jakarta, kemarin. Sebanyak 31 sepeda motor tersebut dipindahkan ke Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
karena keterbatasan lahan parkir KPK.
Suka Berbohong
Ajudan Rusli Tersangka
Di hadapan majelis
hakim, Said Faisal
diduga berbohong
demi melindungi
Rusli Zainal.
RAJA EBEN LUBIS
K
ARENA diduga
kerap memberi keterangan palsu di
persidangan, ajudan mantan Gubernur Riau
Rusli Zainal, Said Faisal alias
Hendra, ditetapkan sebagai
tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut juru bicara KPK
Johan Budi, penyidik telah
memegang dua alat bukti untuk menyimpulkan Said diduga
telah berusaha melindungi
atasannya dalam perkara suap
pembangunan venue PON Riau
yang tengah bergulir di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.
“Penyidik KPK telah menemukan dua alat bukti cukup
yang kemudian menyimpulkan
adanya dugaan keterlibatan
pihak lain, yaitu SF alias H yang
menjabat ajudan dari Gubernur Riau,” kata Johan di Gedung
KPK Jakarta, kemarin.
Menurut Johan, Said ditetapkan sebagai tersangka karena
diduga melanggar Pasal 22 jo
Pasal 35 UU No 31/1999 sebagaimana diubah dengan UU
No 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Tipikor). Pasal tersebut berbunyi, ‘Setiap orang sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 28, Pasal
29, Pasal 35, atau Pasal 36 yang
dengan sengaja tidak memberi
keterangan atau memberi keterangan yang tidak benar, dipidana dengan pidana penjara
paling singkat 3 (tiga) tahun
dan paling lama 12 (dua belas)
tahun dan atau denda paling
sedikit Rp150.000.000 (seratus
lima puluh juta rupiah) dan
paling banyak Rp600.000.000
(enam ratus juta rupiah).
“Pada hari ini ada tiga saksi
yang diperiksa di Riau terkait
tersangka SF di Sekolah Polisi
Negara (SPN) Pekanbaru yaitu
Nur Saadah dari PT AK (Adhi
Karya), Nasafwir dari PT AK,
dan Suharto dari PT AK,” jelas
Johan.
ANTARA
Said Faisal
Ajudan Rusli Zainal
Rekaman telepon
Sebelumnya dalam persidangan 5 Februari lalu,
Ketua Majelis Hakim Tindak
Pidana Korupsi Pekanbaru
Bachtiar Sitompul memerintahkan Jaksa KPK untuk
menjadikan Said Faisal sebagai tersangka karena diduga
memberi keterangan palsu di
persidangan.
“Kalau kamu masih mau
selamat, sebaiknya kamu jujur
saja. Kalau tidak kamu kena
pasal tentang kesaksian palsu
dengan ancaman hukuman
maksimal 12 tahun penjara.
Belum lagi kasus uangnya,”
kata Bachtiar Sitompul.
Di sidang itu, jaksa memutar-
kan hasil penyadapan berupa
rekaman percakapan telepon
mantan Kadispora Riau Lukman
Abbas dengan Said Faisal terkait
pemberian uang tersebut.
Lukman mengakui suara tersebut adalah dirinya yang berbicara dengan Said Faisal. Di
rekaman itu Lukman memberi
tahu Said bahwa uang sebesar
Rp500 juta sudah diberikan kepada Rusli dari PT Adhi Karya
melalui Diky Aldianto.
Namun, Said Faisal membantah semua keterangan itu
dan menegaskan tidak pernah
ada penyerahan uang. Ia juga
membantah rekaman pembicaraannya dengan Lukman
Abbas adalah suaranya, meski
jaksa KPK memutar rekaman
suara pembicaraannya dengan Lukman Abbas sampai
lima kali.
“Saya tetap pada prinsip
saya, karena saya memang tidak pernah terima uang itu. Itu
bukan suara saya yang mulia,
saya tidak tahu,” kata Said
Faisal dalam sidang itu. (P-1)
Pengadilan Putar Rekaman
Hakim Tipikor Penerima Suap
PENGADILAN Tindak Pidana
Korupsi Semarang, Jawa Tengah, kemarin, memutar rekaman pembicaraan telepon
antara Pragsono dan terpidana
Heru Kisbandono. Mereka
adalah dua bekas hakim pengadilan tipikor yang terseret kasus suap pengurusan perkara
korupsi pemeliharaan mobil
dinas DPRD Gerobogan, Jawa
Tengah.
R e k a m a n p e m b i c a ra a n
tersebut berisi percakapan
Pragsono dengan Heru yang
berselisih beberapa menit
setelah Heru ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada 17 Agustus
2012.
Dalam rekaman tersebut
terdengar terdakwa Pragsono
menelepon Heru Kisbandono.
Ia menanyakan posisi Heru
serta meminta dia agar segera
datang menemuinya di Pengadilan Negeri Semarang. Su-
ara Pragsono yang dua kali
menghubungi Heru tersebut
terdengar sedang terburuburu lantaran akan pergi ke
Jakarta.
“Saat itu posisi saya sedang
mengambil uang yang akan
diberikan kepada majelis hakim yang menangani kasus
M Yaeni (Ketua DPRD Gerobogan),” kata Pragsono dalam
sidang yang dipimpin hakim
Mariyana tersebut.
Heru sendiri tidak tahu alasan Pragsono menelepon dirinya dan meminta agar cepat
datang menemuinya. Padahal,
kata Heru, hari itu dia sudah
berjanji bertemu dengan Kartini Marpaung (salah satu hakim
yang menangani M Yaeni).
“Saya janji bertemu Kartini
(terpidana dalam kasus yang
sama) untuk menyerahkan
uang Rp150 juta yang sudah
dijanjikan,” terang Heru.
Ketika tiba di Pengadilan
Negeri Semarang, Heru yang
juga berprofesi sebagai hakim
di Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pontianak itu tidak
bertemu dengan Pragsono.
Di sana dia hanya bertemu
Kartini.
Pragsono sendiri mengakui
suara yang ada di dalam rekaman itu adalah suaranya.
Namun, mantan hakim Pengadilan Tipikor Semarang itu
membantah telah meminta
uang untuk perkara mantan
Ketua DPRD Gerobogan M
Yaeni yang sedang ditanganinya.
“Saya tidak pernah meminta
uang, apalagi meminta agar
diberikan sebelum Lebaran,”
ucapnya.
Selain Heru Kisbandono,
pengadilan juga meminta keterangan Sri Dartuti, adik M
Yaeni, sebagai pemberi suap,
yang sudah divonis 2 tahun 5
bulan penjara. (Ant/P-1)
raja_eben
@mediaindonesia.com
ANTARA/ANDIKA WAHYU
KEJANGGALAN PENGELOLAAN: Pengunjuk rasa yang tergabung dalam Komite Aksi Mahasiswa dan
Pemuda untuk Demokrasi menggelar aksi di depan Kantor KPK, Jakarta, kemarin. Mereka mendesak
KPK untuk menindaklanjuti hasil audit PPATK mengenai kejanggalan pengelolaan dana haji periode
2004-2012.
7. SELASA, 18 februari 2014
jalan rusak
7
Penambalan Dilakukan Serentak
Perbaikan sementara dilakukan sambil
menunggu proses pembetonan yang belum
pasti kapan dilaksanakan.
Vera Triyani
S
EBANYAK 1.128 dari
1.152 titik jalan rusak
yang berada di wila
yah Jakarta Pusat telah
diperbaiki. Namun, perbaikan
jalan itu belum menggunakan
sistem pembetonan.
“Laporan jalan rusak tiap
hari masuk. Data dari Januari
2014 hingga saat ini ada 1.152
titik jalan rusak. Sebanyak
1.128 sudah diperbaiki,” ujar
Kasie Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Sudin PU Jalan Jakar
ta Pusat, Azhari, kemarin.
Menurutnya, perbaikan de
ngan sistem pembetonan jalan
belum kunjung dilakukan ka
rena masih menunggu kepu
tusan dari Dinas Pekerjaan
Umum DKI Jakarta.
“Sementara ini perbaikan
masih aspal karena cuma
lobang-lobang. Untuk rencana
pembetonan jalan belum tahu
kapan, rencananya besok (hari
ini) mau dirapatin lagi di Dinas
(PU),” kata Azhari.
Menurut Azhari, jika tidak
terkendala hujan, dalam tiga
hingga lima hari semenjak la
poran tentang jalan rusak ma
suk, pihaknya sudah menye
lesaikan perbaikan. Masyara
kat pun bisa turut aktif me
laporkan sejumlah jalan rusak
yang ditemuinya melalui akun
twitter @PoskoDPUDKI untuk
Dinas PU Pemprov DKI atau
@jalanjakpus yang terhubung
langsung dengan Suku Dinas
PU Jakpus.
“Diberitahukan titik rusak
nya di mana. Lebih bagus lagi
kalau disertai fotonya,” kata
Azhari.
Sementara di Jakut, tinggal
125 titik dari total 2.564 titik
jalan yang rusak yang belum
diperbaiki. Dari jumlah itu,
se anyak empat ruas jalan
b
yang mendapat perhatian le
bih dengan cara pembetonan
yaitu Jl Gunung Sahari, Jl Raya
Plumpang, dan Jl Sunter Per
mai Raya dan saat ini sedang
tahap tahap pengerjaan.
“Perbaikan yang kita laku
kan sebagian besar masih
bersifat sementara. Tapi, bebe
rapa ruas jalan seperti di Bou
levard Barat Kelapa gading
dan Pluit Raya sudah mulai
diaspal. Selain itu, betonisasi
juga sedang dikerjakan di
ti a lokasi,” ungkap Kepala
g
Seksi Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan Sudin PU Jalan Jakut
Sugoro Sinaga.
Adapun pengerjaan terha
dap Jl Gunung Sahari dilaku
kan dalam sepekan ke depan.
“Namun karena banyak
membongkar konstruksi ba
wah, dibutuhkan waktu seki
tar 2 minggu, sedangkan untuk
Jl Raya Plumpang diperkirakan
selesai dalam waktu 4 hari
mendatang,” katanya.
Jakbar hampir rampung
Di sisi lain, Suku Dinas PU
Jalan Jakarta Barat memasti
kan perbaikan sejumlah ruas
jalan wilayah yang rusak akan
mencapai tahap selesai.
Kendati tidak semua proyek
perbaikan jalan ditanggung
sendiri oleh otoritas setempat,
diakui Suku Dinas PU Ja an
l
sebagai penanggung jawab,
pihaknya tak akan me undan
nunda pengerjaan proyek
mengingat kondisi jalan sudah
semakin parah serta cuaca
yang mulai kondusif.
Pengguna Jalan Bisa
Gugat Pemerintah
Pengamat transportasi dan
perkotaan Azas Tigor Naing
golan menegaskan penguna
jalan dapat mengugat peme
rintah bila terjadi kecelakaan
akibat jalan rusak.
Menurut Nainggolan, jika
mengalami kecelakaan ka
rena jalan berlubang, peng
guna jalan dapat mengugat
pemerintah.
Pemerintah dimaksud ter
gantung pada pengelola jalan
itu, apakah dinas pekerjaan
umum yang menangani jalan
provinsi atau Kementerian
Pekerjaan Umum yang me
ngelola jalan nasional.
“Betul bisa digugat. Jika
terjadi kecelakaan di Gatot
Subroto karena jalan rusak,
warga bisa menggugat Ke
menterian PU karena jalan
itu jalan nasional,” ujarnya.
Dia menerangkan, peng
guna jalan bisa langsung me
lapor ke polisi, atau melalui
pengadilan dengan gugatan
pelangaran UU No 22 Tahun
2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan.
Menurut Nainggolan, pe
merintah bisa mendapatkan
hukuman sanksi berupa den
da, juga kurungan penjara
bergantung pada kecelakaan
itu.
“Ada sanksi yang harus
diberikan kepada pemerin
tah,” ujarnya.
Dari informasi yang diper
oleh, yang mengugat tidak
mesti mereka yang merasa
kan langsung akibat dari
kelalaian pemerintah, tapi
masyarakat yang tidak mera
sakan langsung pun bisa
menggugat.
Soal jalan rusak sudah
diatur di Pasal 24 ayat (1)
Undang-Undang No 22 Tahun
2009. Di pasal itu disebutkan
penyelenggara jalan wajib
segera dan patut memper
baiki jalan yang rusak yang
dapat mengakibatkan kecela
kaan lalu lintas.
Kemudian, mengacu ke
pada ayat (2) Pasal 24 Un
dang-Undang No 22 Tahun
2009, jika jalan rusak itu
be um diperbaiki, penyeleng
l
gara jalan wajib memasang
rambu atau tanda khusus
di lokasi jalan rusak itu se
hing a kecelakaan bisa di
g
antisipasi.
Namun, jika pengelola ja
lan tidak memenuhi kewa
jiban memperbaiki jalan
ru ak dan mengakibatkan
s
ke elakakan, penyelenggara
c
dapat dijerat dengan sanksi
pidana.
Sesuai dengan ketentuan
pidana pada Pasal 273 ayat (1),
jika jalan rusak itu menimbul
kan korban luka ri gan dan
n
atau kerusakan kendaraan,
pihak penyelenggara teran
cam penjara lima bulan atau
denda Rp12 juta. (*/J-2)
Sebelumnya, kerusakan
jalan di sejumlah titik berupa
jalan berlobang, amblas, retak
berlubang serta jalan yang
bergelombang.
Dari data yang terekam,
ter apat 500 titik jalan rusak
d
akibat tergerus banjir di Jak
bar dengan luasan mencapai
12.432 m2. Adapun perbaikan
jalan sudah mencapai tahap
95% atau 468 titik jalan rusak
dengan luasan sekitar 12.000
m2 telah selesai diperbaiki.
Teknik perbaikan jalan ru
sak disesuaikan dengan karak
teristik jalan tersebut. Apabila
kerusakan jalan terbilang tidak
parah, perbaikan jalan hanya
dilakukan dengan pelapisan
aspal.
Ada pun untuk ruas jalan
yang parah dilakukan pembe
tonan. (*/SW/J-1)
triyani
@mediaindonesia.com
Cuaca Baik
Pembetonan Dimulai
MI/angga yuniar
PERBAIKan JALAN: Pekerja memperbaiki jalan rusak di Daan Mogot,
Jakarta Barat, pekan lalu. Hingga akhir Januari 2014, jalan rusak di
Jakarta menjadi 1.152 titik yang tersebar di 512 ruas jalan. Menurut
Dinas Pekerjaan Umum DKI, secara luasan kerusakan jalan ini
mencapai 119.448,5 meter persegi.
GUBERNUR DKI Jakarta Joko
Widodo berjanji akan mem
perbaiki seluruh jalan rusak di
Ibu Kota. Permasalahan jalan
rusak muncul setelah banjir
yang merendam di berbagai
wilayah Jakarta beberapa
waktu lalu berangsur surut.
“Ada 160-an ribu titik jalan
rusak di Jakarta. Kami akan
kerjakan (perbaiki) sampai
rampung,” kata gubernur yang
akrab dipanggil Jokowi itu saat
berkunjung ke Jeruk Purut, Ja
karta Selatan, Minggu (16/2).
Jokowi mengatakan, Dinas
Pekerjaan Umum DKI telah
memperbaiki jalan selama dua
minggu terakhir setelah banjir
surut. Agar tidak mengganggu
lalu lintas, perbaikan jalan itu
dilakukan pukul 22.00 WIB
hingga pukul 05.00.
Meski demikian, Jokowi me
minta warga bersabar dalam
perbaikan jalan ini. Sebab,
perbaikan akan sia-sia apabila
dikerjakan di saat hujan.
Kepala Dinas Pekerjaan
Umum DKI Manggas Rudy
”Ada 160-an ribu titik jalan
rusak di Jakarta. Kami akan
kerjakan (perbaiki) sampai
rampung.”
Joko Widodo
Gubernur DKI Jakarta
Siahaan mengatakan, untuk
mengatasi masalah jalan ber
lubang di Jakarta, pemprov
berencana melakukan pembe
tonan semua jalan di Ibu Kota
secara bertahap.
Ia beralasan, selain lantaran
terendam banjir, jalanan ker
ap rusak karena beban tonase
kendaraan yang berlebihan.
Dinas Pekerjaan Umum DKI
telah meng-anggarkan pmbe
tonan jalan dalam APBD DKI
2014. Melalui penggunaan
beton, kata Manggas, harganya
lebih terjangkau dan kualitas
lebih baik dibanding menggu
nakan hotmix.
Ia berjanji bahwa pihaknya
akan menyelesaikan perbaik-
an jalan berlubang dalam
jangka waktu 7x24 jam dari
pelaporan jalan. Namun, un
tuk perbaikan perlu melihat
kondisi cuaca.
Agar hasilnya maksimal,
perbaikan jalan dilaksanakan
saat cuaca terang.
“Kebanyakan jalan-jalan
wilayah kami perbaiki de
ngan membongkar aspal dan
melapisinya kembali. Semen
tara jalan-jalan protokol yang
kerusakannya amat parah
atau rawan rusak sudah pasti
dibetonisasi,” paparnya.
Kepala Bidang Pemeliharaan
Jalan Dinas Pekerjaan Umum
DKI Juaini mengatakan ada
beberapa titik jalan yang su
dah dilakukan pengecoran,
yaitu di underpass Manggarai,
Jl Abdulah Syafii (Kampung
Melayu-Tebet), Jl Gunung Sa
hari, Jl Sudirman, (depan BI di
busway), Jl Plumpang Semper,
underpass Srengseng Sawah, Jl
Daan Mogot, Jl Mangga Besar,
dan kawasan TPU Rawa Ma
lang, Marunda. (Ssr/J-1)
8. MEGAPOLITAN
8
SELASA, 18 febRUARI 2014
JAKARTA TIMUR
LINTAS BERITA
Roger
Danuarta
Tersangka
A
RTIS Roger Danuar
ta, 33, ditetapkan
sebagai tersangka
atas kasus penyalah
gunaan narkotika. Laki-laki
be ajah oriental itu terancam
rw
hukuman penjara minimal
em at tahun dan maksimal
p
12 tahun.
“Yang bersangkutan melang
gar Pasal 111, 112, subsider
Pasal 127 Undang-Undang No
mor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika,” kata Kapolres Metro
Jakarta Timur Komisaris Besar
Mulyadi Kaharni, kemarin.
Roger ditemukan pingsan
dalam mobil Mercedes Benz
bernomor polisi B 368 RY di
Jalan Kayu Putih Tengah, Pulo
Gadung, Jakarta Timur, Minggu
(16/2) pukul 23.50 WIB. Jarum
suntik masih tertancap di le
ngan kanannya.
Polisi kemudian membawa
Roger ke Rumah sakit (RS) Omni
Pulomas untuk dirawat. Setelah
siuman, Roger dipe iksa polisi
r
secara intensif.
“Dalam pemeriksaan, pria
itu mengaku sebagai RD (Roger
Danuarta). Kami juga sudah
mengambil sampel urine dan
hasilnya positif mengonsumsi
narkoba,” ujar Mulyadi.
Kepada penyidik, Roger me
nuturkan narkoba yang dikon
sumsinya merupakan milik M,
rekannya. Kala itu, keduanya
sedang menuju kediaman M di
Kelapa Gading, Jakarta Utara.
Namun, imbuh Mulyadi, sebe
lum sampai di tujuan atau saat
berada di Jalan Kayu Putih
Tengah, Roger dan M mengon
sumsi narkoba di dalam mobil.
Polisi Tilang Penerobos Jalur Trans-Jakarta
Setelah lama tidak terdengar polisi menilang penerobos jalur
Trans-Jakarta, Satuan Polisi Subdit Penegakan Hukum (Gakum)
Dit antas Polda Metro Jaya kembali menertibkan Jalur Trans-Ja
l
kar a Mampang Prapatan dan Warung Buncit, Jakarta Selatan,
t
kemarin.
Kasubdit Gakum Ditlantas Polda Metro Jaya AKB Hindarsono
Danial mengungkapkan, pihaknya telah menilang ratusan motor,
bus Kopaja, dan mobil berpelat RFS. Menurutnya, mobil Toyota
Fortuner berpelat B 473 RFS ini sudah ditilang saat tertangkap
melintas di jalur Trans-Jakarta saat razia dilakukan. Dia mene
rangkan, kendaraan berpelat RFS ini hanya diperuntukkan bagi
pejabat negara, atau pejabat kementerian eselon satu. “Sudah
kami tilang sopir yang mengendarai mobil RFS itu,” terangnya.
Menurut Hindarsono, polisi juga menilang Kopaja P20 jurusan
Senen-Lebak Bulus dan ratusan motor. “Saat ditilang, Kopaja P20
itu mengangkut banyak penumpang,” ujarnya.
Dia memastikan akan terus mensterilkan jalur Trans-Jakarta
secara berkala agar pengendara lainnya tidak melintasi jalur
tersebut. (J-2)
Diduga pengedar
Selain menangkap tersang
ka, penyidik juga menyita
ba ang bukti narkoba berupa
r
he oin seberat 1,50 gram dan
r
15,70 gram ganja kering. Polisi
masih menunggu kehadiran
M untuk dimintai keterangan
seputar perkara tersebut.
“Kami sudah memanggil M
untuk diperiksa. Mereka me
ngonsumsi narkoba di mobil
sebelum M turun. M memban u
t
menyuntikkan heroin. Semen
tara itu, RD mengaku sudah
tiga bulan mengonsumsi nar
ko a terutama jenis heroin,”
b
terang Mulyadi.
Sementara itu, Kepala Bidang
Humas Polda Metro Jaya Komi
saris Besar Rikwanto menduga
M merupakan pengedar nar
kotika. “M diduga ialah penge
dar, Roger Danuarta mengaku
mendapatkan putau dari M,”
ujarnya di Polda Metro Jaya.
Kepada wartawan, Roger
mengaku menyesal. Menurut
nya, ia mengkonsumsi narkoba
karena coba-coba. Ia juga me
minta maaf kepada penggemar
dan masyarakat. “Saya menye
sal dan meminta maaf kepada
fan, dan kepada seluruh ma
syarakat,” pungkasnya.
Di sisi lain, Badan Narkotika
Nasional (BNN) kembali meng
ungkap sindikat internasional
pengedar narkotika. Kali ini,
empat orang tersangka, NA, 38,
MS,34, SB, 23, dan BA, 39, di
tangkap berikut barang bukti
berupa 5 kilogram lebih sabu
yang diselundupkan melalui
jalur laut pada 9 Februari lalu.
(GG/*/J-4)
Sidang Perdana AQJ Digelar Pekan Ini
Sidang perdana terdakwa AQJ alias Dul, putra musisi Ahmad
Dhani dan Maia Estianti, akan digelar pekan ini. Menurut ren
cana, sidang perdana itu digelar Rabu (19/2) secara tertutup.
Kepala Seksi Pidana umum (Kasi Pidum) Kejaksaan Negeri Ja
karta Timur, Zulfahmi saat dihubungi Media Indonesia, kemarin,
mengatakan sidang akan dilaksanakan tertutup dan digelar pada
19 Februari 2014.
Dalam persidangan nanti, akan ada empat jaksa penuntut
umum yang mengawal. Mereka yakni Aji Kalbu Pribadi, Sugih
Carvalo, Tamalia Rosa, dan Nugraha. Sebelumnya, berkas dengan
Nomor Perkara 123/PID.SUS/2014/PN.JKT.TIM sudah dilimpahkan
dari Kejari Jaktim ke Pengadilan Negeri Jaktim pada 6 Februari.
Dul ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan maut
Tol Jagorawi, Minggu, 8 September 2013 dan menewaskan tujuh
orang . Ia dijerat dengan Pasal 310 ayat (1), ayat (3), ayat (4) UU
RI No. 22 Tahun 2009. (AF/J-2)
Dua Bandit Berpistol Diringkus di Kampus UI
MI / ANGGA YUNIAR
PKL KEMBALI KE JALAN: Pedagang kaki lima nekat kembali berjualan meskipun ada mobil petugas
Satpol PP di depan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, kemarin. Pedagang Blok G kembali
menggelar barang dagangan di jalan dengan alasan Pasar blok G yang disediakan Pemprov DKI
sepi pembeli.
KOTA TANGERANG
PEMPROV DKI
Investor Monorel belum Penuhi Syarat
PT JAKARTA Monorel (JM) se
bagai pengembang dan inves
tor proyek monorel terancam
gagal melaksanakan pemba
ngunan proyek transportasi
massal bila perusahaan itu
tidak kunjung melengkapi tiga
dokumen penting sesuai per
mintaan Pemerintah Provinsi
DKI sejak tahun lalu.
“Ketiga dokumen masih be
lum dirampungkan PT JM. Ya
itu, dokumen financial crossing
(pendanaan), dokumen kajian
teknis, dan dokumen aspek
legal,” kata Gubernur Joko
Widodo atau Jokowi di Balai
Kota DKI, kemarin.
Padahal, lanjutnya, PT JM
POLSEK Beji akhirnya meringkus dua bandit berpistol yang selama
ini beraksi di lingkungan Kampus Universitas Indonesia, Depok.
Kedua pelaku ialah Aditia Nur, 21, dan Khairudin, 24. “Keduanya
sedang diperiksa,“ kata Kapolsek Beji Komisaris Ni Gusti Ayu.
“Penangkapan atas laporan dua korban, yaitu Riyadi dan te
mannya, Aqid Nurhaliza, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masya
rakat (FKM) UI,“ ujar Ni Gusti Ayu. Kasus itu berawal ketika dua
korban tengah duduk berdua. Tiba-tiba mereka didatangi dua
pelaku dan langsung ditodongkan pistol. Pelaku meminta ponsel
korban. Pelaku juga mengancam, jika tidak diberikan, motornya
akan disita. “Karena takut, korban memilih pasrah menyerah
kan ponsel. Setelah dapat, para pelaku kabur,” ujarnya. Setelah
ponsel dirampas, korban lalu berteriak minta tolong. Teriakan
itu didengar petugas keamanan kampus yang kemudian berkoordinasi dengan tim Buser Polsek Beji yang kebetulan tengah
berpatroli di sana. Keduanya pun ditangkap.(KG/J-2)
telah diberi tenggat hingga
awal tahun untuk melengkapi
ketiga dokumen tersebut.
Namun, hingga saat ini pe
rusahaan itu belum mampu
melengkapi ketiga dokumen
itu. Bila ketiga dokumen tidak
ada, ujar Jokowi, perjanjian
kerja sama untuk melanjutkan
pembangunan proyek monorel
tidak bisa ditandatangani.
Tanpa penandatanganan
perjanjian kerja sama, tambah
Gubernur, pembangunan fisik
monorel tidak bisa dilakukan
atau gagal. “Sampai sekarang
perjanjian kerja sama antara
Pemprov DKI dan PT JM belum
saya tanda tangani. Karena
kami minta syaratnya sangat
ketat. Ada tiga syarat yang
ka i minta, tapi belum juga
m
dilengkapi. Kalau itu sudah
diberikan, pasti saya tanda
tangani. Kalau tidak, ya enggak
(dilaksanakan),” kata Jokowi.
Meski begitu, Jokowi opti
mis is proyek tersebut akan
t
berjalan karena transportasi
massal itu dibutuhkan warga
Jakarta. PT JM juga telah mene
liti tanah untuk pembangunan
fisik proyek. Selain itu, peru
sahaan konsorsium tersebut
menyatakan proyeknya tetap
berjalan dan akan selesai se
suai dengan target yang diten
tukan. (Ssr/J-4)
Propam Periksa Dua Penembak Bripka Lasmidi
DUA personel Polres Kota Tangerang,
Banten, yang menembak anggota Polsek
Jatiuwung, Bripka Lasmidi, diperiksa
intensif di ruang penyidik Bidang Pro
fesi dan Pengamanan Internal (Propam)
Polda Metro Jaya.
“Mereka yang melakukan penembakan
saat ini diperiksa Propam. Kalau ada
kesalahan, akan dikenakan sanksi disi
p
lin,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya
Komisaris Besar Rikwanto, kemarin.
Namun, ia tidak bersedia menjelas
kan identitas dua personel yang tengah
dipe iksa atau sanksi disiplin yang bakal
r
dijatuhkan. Menurutnya, insiden yang
terjadi di dalam angkutan kota di Jalan
Gatot Subroto, Kelurahan Uwung Jaya,
Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang,
Sabtu (15/2) sore, murni salah paham dan
tidak ada unsur kesengajaan. Tembakan
yang dilepaskan dua anggota Polres Kota
Tangerang ke arah Lasmidi juga dianggap
sebagai reaksi spontan. “Penembakan
itu karena keduanya self-defence (perta
hanan diri) saja,” ujar Rikwanto.
Ia juga menyatakan tindakan tegas
yang dilakukan kedua terperiksa lantaran
Lasmidi membuang tembakan peringatan
sebanyak tiga kali ke udara. Lasmidi me
ngira sedang terjadi aksi perampokan.
“Memang ada miskomunikasi. Di satu
sisi anggota Polres (Kota Tangerang) se
dang ada tugas menjajaki aksi pencurian
kendaraan bermotor. Di sisi lain (Bripka
Lasmidi) mendapat informasi ada peram
pasan HP di dalam angkot,” ujarnya.
Informasi dugaan perampasan ponsel,
imbuh Rikwanto, bersumber dari anggota
Batalyon Infanteri Mekanis (Yonifmek)
203/Arya Kemuning TNI-AD yang kemu
dian diteruskan ke Bripka Ridho, anggota
Buser Polres Kota Tangerang. Setelah
mendengar informasi itu, Ridho menel
epon Lasmidi, kemudian mengejar angkot
dan melepaskan tembakan ke udara.
Terkait dengan salah informasi dari
anggota Yonifmek 203, Polda Metro Jaya
tidak mempersoalkan.
“Kami meng presiasi karena mau
a
memberi informasi. Ini miskomunikasi,”
ucapnya. (GG/SM/J-4)
Jakarta utara
Polres dan Dandim Jakarta Utara Siap Amankan Pemilu
MI / panca syurkani
LANGGAR ATURAN DISHUB: Sejumlah bus jemputan pegawai Kementerian Perhubungan parkir di tepi
jalan depan Kantor Kemenhub, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, kemarin. Hal ini bertolak belakang
dengan peraturan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta yang melarang kendaraan parkir di jalan
protokol.
Kepolisian Jakarta Utara telah memper
siapkan skenario terburuk dalam rangka
pengamanan pemilu legislatif di Kota
Madya Jakarta Utara pada 9 April 2014
mendatang.
Skenario terburuk yang dipersiapkan
ialah penurunan pasukan antianarki dari
satuan Brimob untuk mengantisipasi
massa yang berdemonstrasi dengan men
jarah dan merampok karena ketidakpua
san mereka dalam menyalurkan aspirasi,
seperti dilarang mencoblos karena kartu
tertinggal atau lainnya.
Kapolres Jakarta Utara Kombes Mu
hammad Iqbal menjelaskan, dengan
tingkat kerawanan yang tinggi di Jakarta
Utara, pihaknya mempersiapkan diri
menghadapai kondisi paling buruk da
lam rangka pengamanan pemilu melalui
Operasi Mantap Brata Jaya 2014.
“Tentu saja kami upayakan semua
ske ario, mulai dari upaya pencegahan,
n
langkah persuasif, sampai tindakan kepo
lisian ketika ada aksi anarkistis dari para
demonstran. Ini kami lakukan mengingat
tingkat kerawanan di Jakarta Utara yang
tinggi,” ungkapnya seusai menggelar
simulasi pengamanan pemilu legislatif di
Kantor KPU Jakarta Utara, Senin (17/2).
Dalam simulasi yang dihadiri anggota
SIMULASI
PENGAMANAN:
antara/dhoni setiawan
KPU Jakarta Utara, Kapolres Pelabuhan
Tanjung Priok Kombes Asep, Komandan
Kodim 05/02 Jakarta Utara Letkol Kava
leri Joko Setiawan Sejati, dan pimpinan
organisasi massa se-Jakarta Utara itu di
peragakan situasi ricuh dalam pemilu.
Di tempat yang sama, Joko Setiawan Se
jati menambahkan, pihaknya siap mem
bantu kepolisian dalam pengamanan
pemilu legislatif di Jakarta Utara.
“Kita dengan tugas perbantuan ter
Polisi antihuru-hara
membubarkan massa
anarkistis dengan
menembakkan gas
air mata saat simulasi
pengamanan pemilu
di halaman Komisi
Pemilihan Umum
(KPU) Jakut, kemarin.
Simulasi tersebut
merupakan bagian dari
Operasi Mantap Brata
Jaya 2014 untuk
pengamanan pemilu
mendatang.
gantung permintaan
kepolisian. Jadi pasukan kami siap di
tempat terdiri dari 400 personel terdiri
dari 2 kompi dari satuan Arhanud dan
sisanya dari anggota Kodim Jakarta
Utara,” jelas Joko.
Kapolres Jakarta Utara Komisaris
Be ar Muhammad Iqbal menjelaskan
s
perbantuan TNI dibutuhkan manakala
situasi sudah sangat kritis. “Artinya su
dah sangat darurat dan perlu bantuan
pengamanan,” ujar Iqbal. (SW/J-2)
9. OPINI
SELASA, 18 FEBRUARI 2014
Politik Semu
Kelas Menengah
David Krisna Alka
Peneliti Maarif Institute for Culture and Humanity
dan kader Muhammadiyah
‘K
ELAS Menengah
tidak Percaya
Parpol’ itulah
judul salah satu
berita di koran ini tahun lalu
(21/3/2013). Isi berita itu
memaparkan hasil survei
Publica Research & Consulting yang menyebutkan
mayoritas kelompok kelas
menengah di Indonesia tidak memercayai partai politik (parpol). Pandang an itu
diperkuat anggapan bahwa
para anggota dewan lebih
berperan sebagai wakil parpol daripada mewakili kepentingan rakyat.
Belum lama ini harian
Media Indonesia (7/2) juga
memuat berita tentang kelas
menengah yang mendominasi pemilih mengambang
(swing voters). Berita itu
m e n j e l a s k a n ke s i m p u l a n
hasil survei Alvara Research
Center yang dilakukan sepanjang 16-30 Januari di 12 kota
di Tanah Air. Survei ini menyebutkan persentase pemilih mengambang mencapai
27,1% dan mayoritas kelas
menengah. Pertanyaannya,
siapakah kelas menengah
itu? Benarkah mereka tak
percaya parpol dan bakal
mendominasi swing voters
dalam Pemilu 2014?
Bertanya
Sebelum memahami kelas
menengah, terlebih dahulu
dipahami apa yang dimaksud dengan kelas itu. Sugeng
Sarjadi dalam buku Kelas Menengah Mengugat (1993:222)
dengan mengutip Max Weber
menjelaskan istilah kelas
didefinisikan sebagai bukan
s u a t u m a s y a ra k a t , t e t a p i
didasarkan pada aktivitas
sosial.
Kita bisa berbicara tentang
kelas ketika ada sebagian
orang memiliki kesempatan
menjadi komponen kekuatan
dalam masyarakat secara
eksklusif, dilihat dari interes
ekonomi dan pemilikan harta
b e n d a s e r t a ke s e m p a t a n
memperoleh pendapatan.
Kriteria dasar untuk dapat
melihat sesuatu kelas ialah
harta benda, kaya dan tidak.
Lazimnya, kelas menengah
adalah suatu terminologi
yang dipergunakan dalam
lapangan ilmu sosiologi, khususnya berkenaan dengan
stratifikasi sosial. Kelas menengah dipahami sebagai
orang-orang yang menempati
tingkat kedua dari keseluruhan anggota masyarakat
yang ada. Tingkat pertama
ialah kelas atas yang menempati puncak piramida
bangunan stratifikasi sosial. Tingkat ketiga adalah
kelompok masyarakat yang
berada di lapisan bawah.
Pada konteks di Indonesia,
seperti apa pengertian kelas
menengah itu? Apakah mereka yang sibuk mengejar
hasrat konsumtif di mal-mal
dan plaza-plaza untuk membeli barang-barang bermerek, membeli alat komunikasi
s e b a g a i g ay a h i d u p y a n g
setiap saat berganti level sebagai penunjang atas saluran
jeja ring sosial seperti Twitter, Facebook, Blackberry
Messenger, dan Iphone?
Apakah kelas menengah
itu mereka yang kerap nongkrong di kafe-kafe, berolahraga di tempat fitness dan
pusat-pusat kebugaran, serta
berbelanja atau membayar
sesuatu bukan dengan uang
cash, cukup sekali gesek
menggunakan kartu kredit atau kartu debit semua
beres?
Ketua Program Studi S-3 Ilmu Gizi Manusia
Fakultas Ekologi Manusia IPB
A
DA apa dengan pembangunan gizi? Hasil Riset Kesehatan
Dasar 2013 mengungkap potret buram dunia
pergizian di Tanah Air. Keberhasilan pertumbuhan ekonomi ternyata tidak berbanding
lurus dengan perbaikan gizi
masyarakat.
Prevalensi gizi buruk meningkat menjadi 5,7%, jika dibandingkan dengan 2010 yang
4,9%. Prevalensi gizi kurang
naik dari 13% pada 2010 menjadi 13,9% di 2013. Anak stunting (bertubuh pendek) juga
meningkat menjadi 37,2%, padahal 2010 ‘hanya’ 35,6%. Persoalan gizi bertambah parah.
Telah disadari bahwa masalah gizi penyebab dasarnya
ialah keterbatasan akses pangan akibat rendahnya daya
beli. Jangan-jangan data yang
menyebutkan jumlah penduduk miskin berkurang semu
belaka. Adakah yang tidak
pas dengan garis kemiskinan
PARTISIPASI OPINI
kita? Mengapa kita kurang
berani menggunakan garis
kemiskinan versi Bank Dunia, yaitu pendapatan setara
US$2 per kapita/hari, dan kita
tetap bertahan dengan versi
Badan Pusat Statistik (BPS)
yang hanya sekitar Rp250
ribu–Rp300 ribu per kapita/
bulan (tidak sampai US$1 per
kapita/hari)?
Ketika pertumbuhan ekonomi makro banyak dipuji berbagai kalangan, harusnya hal
itu berdampak positif pada
ekonomi rumah tangga yang
juga semakin membaik. Namun, kenyataannya mengapa
masyarakat tetap mengeluh?
Daging dan susu jauh dari
jangkauan daya beli. Dampaknya anak-anak balita yang
harusnya mendapatkan gizi
cukup terpaksa harus makan
seadanya. Proses kurang gizi
kini tengah berlangsung di
tengah-tengah masyarakat.
Indonesia ialah negara dengan penduduk miskin sa-
ngat banyak. Masalah gizi
akan senantiasa mengintip
kelengahan kita. Keteledoran
dalam pembangunan gizi
akan mengakibatkan tingginya kematian bayi atau balita
dan kita akan menghadapi the
lost generation 20 tahun yang
akan datang. Lahirnya generasi bodoh karena kurang gizi
akan mengakibatkan bangsa
ini tetap berkubang dalam
kemiskinan.
Dianggap kecil
Laju masalah gizi akan
dapat dikendalikan apabila
angka kemiskinan dikurangi
dan keadilan semakin merata.
Kini angka pengangguran masih tinggi dan banyak orang
bekerja di bawah upah yang
layak. Tarik-ulur UMR antara pekerja dan pengusaha
bagaikan benang kusut yang
sulit diurai. Peningkatan UMR
ialah baik untuk memperbaiki kesejahteraan pekerja.
Namun, ternyata pengusaha
kita merasa keberatan karena
kondisi usaha yang belum
memungkinkan mereka membayar UMR tinggi.
Gizi ialah bagian ‘kecil’ dari
hatnya dari ukuran politik.
Dari pandangan politik, jika
hasil beberapa survei di atas
tepat adanya, perlu diwaspadai turunnya jumlah pemilih
dalam Pemilu 2014. Parpol
dan calon legislatif serta calon
pasangan presiden dan wakil
presiden, mau tak mau,
harus jujur dan kreatif
dalam urusan politik? Apakah mereka cukup menjadi
penikmat kelucuan politik
dan tidak konsisten dalam
tuntutan urusan publik, cukup celoteh di ruang media
sosial saja?
Katanya, kelas menengah
menyukai kebaruan, terutama terhadap figur calon
pemimpin baru yang muda
dan berbeda. Namun, ciriciri yang diperlihatkan ialah
kelas menengah akan tertarik
dengan dunia politik atau
pemilu bila pesta demokrasi
itu menyajikan sesuatu hal
yang baru. Itu masih harus
dibuktikan. Atau barangkali
mereka hanya kelas menengah yang semu?
Mochtar Lubis (1922-2004)
pernah mengupas persoalan
kelas menengah ini. Menurutnya, kelas menengah dalam
suatu masyarakat tidaklah merupakan jaminan
bahwa kelak pada suatu waktu kelas menengah itu akan
menuntut dan
mendesak
agar dilakukan
pemer-
Demokrasi
kelas
menengah
Dalam studi Bank
Dunia pada 2012 disebutkan kelas menengah Indonesia berjumlah
56,5% dari 237 juta penduduk. Namun, pengertian
kelas menengah di Indonesia
masih bisa diperdebatkan.
Mesti jelas dan dibuktikan
seperti apa mereka yang disebut kelas menengah itu.
Sampai mana mereka merasa
terlibat dengan nasib seluruh
rakyat Indonesia, terutama
mereka yang miskin, termiskin, yang terbelakang, dan
yang terlupakan.
Namun, di satu pihak ada
yang melihatnya dari ukuran
ekonomi dan ada yang meli-
Kegagalan Pembangunan Gizi
Ali Khomsan
9
urusan kesehatan. Mungkin
karena dianggap ‘kecil’, itu
sebabnya tidak perlu ada Kementerian Pangan dan Gizi.
Soal gizi cukuplah diurus
birokrasi setingkat direktorat.
Bahkan promosi gizi pun
menjadi bagian dari promosi
Buruknya kualitas fisik
anak-anak Indonesia bisa
berimbas pada gangguan
intelektualitas sehingga
SDM kita di masa depan
sesungguhnya dibangun
fondasi manusia yang rapuh
dan mudah ambruk.
kesehatan yang urusannya
mahaluas.
Urusan pangan di negara
kita paling tidak ditangani
tiga kementerian utama, yaitu
Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Perdagangan. Namun, ternyata
kita masih tertatih-tatih dari
capaian daulat pangan karena produk-produk pangan
meningkatkan kepercayaan
publik, tak cukup cuma ramai
baliho, spanduk, dan sekadar
iklan yang hilang timbul di
layar televisi.
Kemudian, kembali muncul pertanyaan, sejauh mana
ekspresi politik mereka yang
disebut kelas menengah itu?
Bagaimana membuat mereka
bisa tertarik untuk terlibat
perlu menjadi indikator keberhasilan pembangunan
yang tidak terlepas dari program pengentasan rakyat dari
kemiskinan.
yang berkualitas, dan hakhak asasi manusia supaya
dihormati secara mantap.
Sejatinya, demokrasi tak
ubahnya lampu kendaraan
bermotor, sedangkan keterbukaan adalah kabut. Kabut
tebal tak akan dapat ditembus apabila kekuatan lampu
lemah.
Persoalannya, bagaimana
memperkuat daya sorot lampu demokrasi hingga keterbukaan setebal apapun dapat
ditembus? Alhasil, ekspresi
politik mereka yang disebut
kelas menengah itu masihlah
semu. Akan lebih semu lagi
bila swing voters dalam pemilu nanti benar terbukti
tinggi. Lalu, kita pun bertanya
dan ragu, demokrasi seperti
yang sedang dijalankan ini
apakah memang jalan demokrasi yang baik bagi bangsa
ini? Wallahualam.
ataan kemakmuran yang
adil, solidaritas sosial, pelestarian hutan-hutan dan
margasatwa,
menjaga lingkungan hidup
agar jangan binasa dan
tercemar, demokrasi
penting masih mengandalkan
impor. Jadi, lengkap sudah
bangsa ini terjebak dalam
rumitnya mengatasi masalah
pangan dan gizi.
Perumusan kebijakan gizi
dalam pembangunan harus
didukung data yang akurat.
Ketiadaan data yang benar
akan mengacaukan program
gizi, intervensi yang dilakukan akan mengalami salah sasaran, dan ketercakupan yang
dicapai bersifat semu.
Hilangnya identitas gizi dalam pembangunan harus dicegah, yaitu dengan menjadikan
gizi sebagai isu politik. Perlu
ada komitmen dari birokrat
dan politisi sehingga pembiayaan program-program
pembangunan di bidang gizi
mempunyai nilai yang signifikan dan dijamin keberlanjutannya. Dengan cara itu,
kita akan mampu mengurangi
masalah gizi secara nyata.
Investasi di bidang gizi ialah
investasi berdurasi panjang.
Oleh karena itu, dampaknya
mungkin baru akan muncul
setelah beberapa dekade.
Kalau semua pihak sudah
menyadari hal itu dan mereka
tidak hanya berpikir jangka
pendek untuk kepentingan
sesaat, bangsa kita akan mampu mengatasi ketertinggalan
dari bangsa-bangsa lain. Gizi
Apakah mereka cukup
menjadi penikmat
kelucuan politik dan
tidak konsisten dalam
tuntutan urusan publik,
cukup celoteh di ruang
media sosial saja?
Jangka panjang
Apa yang bisa diharapkan
dari generasi yang sejak dini
mempunyai persoalan gizi
seperti ini? The lost generation benar-benar menghadang
di depan mata. Buruknya
kualitas fisik anak-anak Indonesia bisa berimbas pada
gangguan intelektualitas sehingga SDM kita di masa depan sesungguhnya dibangun
fondasi manusia yang rapuh
dan mudah ambruk. Prestasi
olahraga kita terpuruk, daya
saing bangsa melemah, dan
kita akan semakin tertinggal
dari bangsa-bangsa lain.
Program gizi perlu mendapatkan prioritas tinggi karena
menyangkut nasib bangsa di
masa depan. Pembiayaan program-program pembangunan
di bidang gizi seyogianya mempunyai nilai yang signifikan
dan dijamin keberlanjutannya.
Investasi di bidang gizi ialah
investasi berdurasi panjang.
Oleh karena itu dampaknya
mungkin baru akan muncul setelah beberapa dekade. Kalau
semua pihak sudah menyadari
hal ini dan mereka tidak hanya
berpikir jangka pendek untuk
kepentingan sesaat, bangsa
kita akan mampu mengatasi
ketertinggalan dari bangsabangsa lain memperbaiki SDM
yang terpuruk.
Kelestarian (sustainability)
suatu program akan menjamin pemecahan masalah
yang lebih baik. Kelestarian
ini dapat dipertahankan apabila semua stakeholder punya
rasa memiliki terhadap suatu
program. Untuk program
gizi, yang dimaksud dengan
stakeholder adalah masyarakat, pemimpin informal,
pemerintah yang dalam hal
ini diwakili kementerian yang
relevan, kalangan legislatif,
LSM, dan sektor swasta. Advokasi dan lobi harus terusmenerus dilakukan untuk
meyakinkan mereka tentang
pentingnya prioritas untuk
program gizi.
Dengan demikian, gizi akan
menjadi isu yang disadari
semua pihak dan pada akhirnya dapat menjadi indikator
keberhasilan pembangunan.
Keberadaan wakil menteri
kesehatan yang mempunyai
latar belakang public health
diharapkan dapat menjadi
daya ungkit untuk mempercepat pengentasan masalah
gizi yang kini masih mendera
bangsa ini.
Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama, alamat lengkap, nomor telepon, foto kopi KTP, nomor rekening, dan NPWP)
Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)
Direktur Utama: Lestari Moerdijat
Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kansong
Dewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua),
Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman Kansong
Redaktur Senior: Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato
Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul Kohar
Kepala Divisi Content Enrichment: Teguh Nirwahyudi
Kepala Divisi Artistik & Foto: Hariyanto
Asisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prasetyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing,
Tjahyo Utomo
Kepala Sekretariat Redaksi: Sadyo Kristiarto
Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kustedja, Aries
Wijaksena, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika,
Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,
Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Santhy M. Sibarani, Soelistijono,
Sitria Hamid, Wendy Mehari Utami, Widhoroso, Windy Dyah Indriantari
Staf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana,
Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania
Kardi, Dinny Mutiah, Dwi Tupani Gunarwati, Emir Chairullah, Eni
Kartinah, Fardiansah Noor, Gayatri Suroyo, Ghani Nurcahyadi, Gino
F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heni Rahayu, Heryadi, Hillarius U.
Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto,
Rudy Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,
Siswantini Suryandari, Siska Nurifah, Sugeng Sumariyadi, Sulaiman
Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Thalatie Yani, Usman Iskandar, Zubaedah Hanum
Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung);
Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Sumantri
Handoyo (Tangerang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palem-
bang); Parulian Manulang (Padang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)
METROTVNEWS.COM
News: Khudori
Redaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Deni
Fauzan, Edwin Tirani, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Rizky
Yanuardi, Sjaichul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati,
Nurtjahyadi, Afwan A, Andrie, Donny Andhika, Fario Untung, Prita
Daneswari, Rita Ayuningtyas, Torie Natallova
DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)
Kepala Divisi: Budiana Indrastuti
Asisten Kepala Divisi: Mochamad Anwar Surahman, Victor JP
Nababan
Redaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe, Sri Purwandhari
CONTENT ENRICHMENT
Periset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Gurit Adi Suryo
Bahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang
Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso,
Suprianto
ARTISTIK
Asisten Kepala Divisi: Rio Okto Waas
Redaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo,
Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata Areadi
Staf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi
Nursandi, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicaksono, Briyan Bodo
Hendro, Budi Setyo Widodo, Catherine Siahaan, Dedy, Dharma
Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Permana, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad
Nasir, Muhamad Yunus, Nana Sutisna, Novi Hernando, Nurkania
Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih,
Warta Santosi
Olah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman
PENGEMBANGAN BISNIS
Kepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful Bachri
Kepala Divisi Special Project & Partnership: Andreas Sujiyono
Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R
Asisten Kepala Divisi Iklan: Wendy Rizanto
Perwakilan Bandung: Aji Sukaryo (022) 4210500; Surabaya:
Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yudhanto (0274)
523167.
Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Telepon/
Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirkulasi: (021)
5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Percetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan
(Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Rekening Bank:
a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman
Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Sudirman: 035306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Purnama,
Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi:
Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Selatan,
Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088
(Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@
mediaindonesia.com, Percetakan: Media Indonesia, Jakarta,
ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindonesia.com,
DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WARTAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS
DAN TIDAK DIPERKENANKAN MENERIMA ATAU MEMINTA IMBALAN DENGAN ALASAN APA PUN