Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai pengisian SPT Tahunan PPh Badan. Secara singkat, dokumen tersebut menjelaskan tentang definisi SPT Tahunan PPh, subjek dan objek pajak, penghasilan yang termasuk objek pajak, serta batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh."

1. Pengisian SPT Tahunan PPh Badan
Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah
Direktorat Jenderal Pajak
2012

2. APA YANG DIMAKSUD
SPT TAHUNAN PPh?
Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan
Pajak Penghasilan (PPh)
merupakan formulir yang digunakan Wajib Pajak (WP)
untuk melaporkan penghitungan
dan/atau pembayaran PPh, objek pajak PPh,
bukan objek pajak PPh, harta dan kewajiban.

3. MENGAPA KITA WAJIB MENGISI DAN
MENYAMPAIKAN SPT TAHUNAN PPh ?
Setiap WP yang telah memenuhi persyaratan
SUBJEKTIF dan OBJEKTIF WAJIB :
 Mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan
 Wajib MENGISI SPT dengan benar, lengkap,
dan jelas, dan menandatangani serta
 MENYAMPAIKANNYA ke kantor DJP tempat
WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat
lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak
(Pasal 2 dan 3 UU No.6 Tahun 1984 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan stdd
UU No.16 Tahun 2009 (UU KUP))

4. 1 3
DOWNLOAD /
UNDUH
AMBIL SENDIRI
AMBIL SENDIRI KPP / KP2KP
www.pajak.go.id
DI
2
Mobil Pajak Keliling / Pojok Pajak

5. BATAS WAKTU PENYAMPAIAN SPT TAHUNAN
April 2013 4 BULAN SETELAH TAHUN
ATAU BUKU BERAKHIR (BAGI WP
30 YANG TAHUN BUKUNYA
TIDAK SAMA DENGAN TAHUN
TAKWIM)
(PASAL 3 AYAT (3) HURUF c, UU KUP)

6. SUBJEK PAJAK
ORANG PRIBADI (OP)
WARISAN YANG BELUM TERBAGI
SEBAGAI SATU KESATUAN
MENGGANTIKAN YANG BERHAK
SUBJEK PAJAK
BADAN
BENTUK USAHA TETAP (BUT) >>>
PERLAKUAN PERPAJAKANNYA
DIPERSAMAKAN DENGAN SUBJEK
PAJAK BADAN
(Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU Pajak Penghasilan (PPh))

7. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI DAN LUAR
NEGERI
SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
SUBJEK PAJAK
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)

8. SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI
OP yang bertempat tinggal di Indonesia, OP yang
berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam
ORANG jangka waktu 12 bulan, atau OP yang dalam
PRIBADI suatu tahun pajak berada di Indonesia dan
mempunyai niat untuk bertempat tinggal di
Indonesia
pembentukannya
berdasarkan ketentuan
Didirikan atau peraturan perundang-
SUBJEK bertempat undangan;
PAJAK kedudukan di
pembiayaannya bersumber
Indonesia, kecuali
DALAM BADAN unit tertentu dari
dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau
Anggaran Pendapatan dan
NEGERI badan pemerintah Belanja Daerah;
yang memenuhi
kriteria: penerimaannya dimasukkan
dalam anggaran Pemerintah
WARISAN YANG Pusat atau Pemerintah
Daerah; dan
BELUM TERBAGI
SEBAGAI SATU
KESATUAN pembukuannya diperiksa
MENGGANTIKAN oleh aparat pengawasan
fungsional negara
YANG BERHAK
(Pasal 2 ayat (3) UU PPh)

9. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP
yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari
dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak
didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia
SUBJEK PAJAK
LUAR NEGERI OP yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, OP yang
berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka
waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima
atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari
menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT
di Indonesia
BUT menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:
tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung
kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan
dan penggalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi,
perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan,atau kehutanan, proyek konstruksi, dll
(Pasal 2 ayat (4) dan (5) UU PPh)

10. KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF
SUBJEK PAJAK SUBJEK PAJAK
DALAM NEGERI LUAR NEGERI
ORANG PRIBADI: ORANG PRIBADI DAN BADAN:
- Dimulai pada saat OP tersebut dilahirkan, berada, - Dimulai pada saat OP atau badan tersebut
atau berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia menjalankan usaha atau melakukan kegiatan dan;
dan - Berakhir pada saat tidak lagi menjalankan usaha
- Berakhir pada saat meninggal dunia atau atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha
meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya tetap
BADAN: ORANG PRIBADI DAN BADAN:
- Dimulai pada saat badan tersebut didirikan atau - Dimulai pada saat OP atau badan tersebut
bertempat kedudukan di Indonesia dan menerima atau memperoleh penghasilan dari
Indonesia dan;
- Berakhir pada saat dibubarkan atau tidak lagi
bertempat kedudukan di Indonesia - Berakhir pada saat tidak lagi menerima atau
memperoleh penghasilan tersebut
WARISAN YANG BELUM TERBAGI:
- Dimulai pada saat timbulnya warisan yang belum Apabila kewajiban pajak subjektif OP yang bertempat
terbagi tersebut dan tinggal atau yang berada di Indonesia hanya meliputi
- Berakhir pada saat warisan tersebut selesai dibagi sebagian dari tahun pajak, maka bagian tahun pajak
tersebut menggantikan tahun pajak
(Pasal 2A UU PPh)

11. YANG TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK
• kantor perwakilan negara asing;
• pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-
pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan
kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-
sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia (WNI) dan
di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar
jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan
memberikan perlakuan timbal balik;
• organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
– Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
– tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh
penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada
pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
• pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana
dimaksud di atas, dengan syarat bukan WNI dan tidak menjalankan
usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan
dari Indonesia.
(Pasal 3 UU PPh)

12. Wajib Pajak Badan
Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi :
Perseroan Terbatas (PT), perseroan komanditer (CV),
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN),
badan usaha milik dearah (BUMD), firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan,
yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik,
atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan
bentuk usaha tetap (BUT).
(Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b UU PPh)
12

13. KLASIFIKASI
PENGHASILAN
NON OBJEK PAJAK
OBJEK PAJAK
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)
OBJEK PAJAK FINAL OBJEK PAJAK NON FINAL
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh) (Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

14. Objek Pajak (Penghasilan)
Setiap tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima atau diperoleh WP,
baik yang berasal dari Indonesia
maupun dari luar Indonesia, yang
dapat dipakai untuk konsumsi atau
untuk menambah kekayaan WP yang
bersangkutan, dengan nama dan
dalam bentuk apapun.
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

15. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
a. Penghasilan dari pekerjaan atau jasa yang diterima atau
diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk
lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang;
b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan
penghargaan;
c. laba usaha;
d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta;
e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan
sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena
jaminan pengembalian utang;
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh) 15

16. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
(lanjutan)
g. dividen;
h. royalti ;
i. sewa & penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;
j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai
dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah;
l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
n. premi asuransi;
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

17. Penghasilan Yang Merupakan Objek Pajak
(lanjutan)
o. iuran yang diterima/diperoleh perkumpulan dari
anggotanya yang terdiri dari WP yang
menjalankan usaha/pekerjaan bebas;
p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari
penghasilan yang belum dikenakan pajak;
q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
r. imbalan bunga sesuai UU KUP; dan
s. surplus Bank Indonesia
(Pasal 4 ayat (1) UU PPh)

18. Karakteristik PPh Final
• PPh final (dibayar sendiri atau dipotong pihak lain)
tidak dapat dikreditkan.
• Biaya-biaya yang digunakan untuk menghasilkan,
menagih, dan memelihara (3M) penghasilan yang
dikenakan PPh final tidak dapat dikurangkan dalam
memperhitungkan PPh terutang pada akhir tahun
(dalam SPT Tahunan PPh).
• Penghasilan yang dikenakan PPh final tidak
digabung dalam penghitungan pajak akhir tahun,
tapi cukup dilaporkan saja.

19. Penghasilan yang dikenai PPh Final
a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya,
bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan
yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang
pribadi;
b. penghasilan berupa hadiah undian;
c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi
derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan
saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan
pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah
dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate,
dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
e. penghasilan tertentu lainnya.
(Pasal 4 ayat (2) UU PPh)
19

20. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak
a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat dan sumbangan
keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui
di Indonesia, yang ditentukan pemerintah;
2. harta hibahan, sesuai dengan ketentuan undang-undang
perpajakan
b. warisan;
c. harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai
pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
d. natura dan/atau kenikmatan dari WP atau Pemerintah;
e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada OP yaitu: asuransi
kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan
asuransi bea siswa;
f. dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh PT sebagai WP
dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal
pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di
Indonesia dengan syarat tertentu;
g. iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya
telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
20
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

21. Penghasilan Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak
(lanjutan)
h. penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam
bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri
Keuangan;
i. bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan
komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham,
persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi;
j. penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura;
l. beasiswa;
m. sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba
yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian
dan pengembangan dengan syarat tertentu;
n. bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial kepada WP tertentu;
(Pasal 4 ayat (3) UU PPh)

22. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO
Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan termasuk:
 Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan
dengan kegiatan usaha;
 Biaya penyusutan fiskal dan/atau amortisasi;
 Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah
disahkan oleh Menteri Keuangan (untuk OP);
 Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta;
 Kerugian dari selisih kurs;
 Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang
dilakukan di Indonesia;
(Pasal 6 UU PPh) 22

23. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)
 Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan (Pasal 6 UU PPh);
 Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan
memenuhi syarat tertentu (Pasal 6 UU PPh);
 Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib (PP
Nomor 60 Tahun 2010);
 Pembentukan dan pemupukan cadangan piutang tak
tertagih khusus untuk usaha bank, leasing, cadangan
untuk usaha asuransi, Penjamin LPS, cad. Penanaman
kembali hutan, cadangan biaya reklamasi untuk usaha
pertambangan, dan cad. Biaya penutupan limbah (KMK
Nomor : 204/KMK.04/2000);
23

24. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)
- Kompensasi kerugian tahun sebelumnya (maksimal 5
tahun sebelumnya) (Pasal 6 UU PPh)
- Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan
kenikmatan yang terbatas berupa: (PMK Nomor
83/PMK.03/2009)
 Biaya makan dan minum untuk seluruh pegawai,
atau
 Natura dan kenikmatan di daerah terpencil, atau
 Natura berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan
(baju seragam satpam)
24

25. BIAYA-BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO (lanjutan)
- Sumbangan Khusus untuk : (Pasal 6 UU PPh)
Bencana Nasional,
Penelitian dan pengembangan yang dilakukan di
Indonesia,
Pembangunan infrastruktur sosial,
Fasilitas pendidikan , dan
Pembinaan olahraga
- Untuk biaya kendaraan sedan, sejenis boleh dibebankan
50% (Keputusan Direktur Jenderal Pajak
Nomor KEP - 220/PJ./2002)
- Untuk biaya telepon seluler dapat dibebankan 50% (KEP-
220/PJ./2002)
25

26. BIAYA-BIAYA YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
PEMBAGIAN LABA DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN
BIAYA YG DIBEBANKAN UTK KEPENTINGAN PRIBADI PEMEGANG SAHAM,
SEKUTU, ATAU ANGGOTA
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN KECUALI CADANGAN UNTUK JENIS
USAHA TERTENTU
PREMI ASURANSI KESEHATAN, KECELAKAAN, JIWA, DWI GUNA, DAN
ASURANSI BEA SISWA YANG DIBAYAR OLEH WP OP
PENGGANTIAN/ IMBALAN PEKERJAAN/JASA YG DIBERIKAN DALAM
BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN KECUALI
- PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI
- DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN YANG DITETAPKAN KEPMENKEU
(KMK No. 466/KMK.04/2000)
(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)

27. BIAYA YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO (Lanjutan)
JUMLAH YANG MELEBIHI KEWAJARAN YANG DIBAYARKAN KEPADA
PEMEGANG SAHAM ATAU PIHAK YANG MEMPUNYAI HUBUNGAN ISTIMEWA
HARTA YANG DIHIBAHKAN, BANTUAN ATAU SUMBANGAN, DAN WARISAN
KECUALI SUMBANGAN TERTENTU DAN ZAKAT/SUMBANGAN KEAGAMAAN
(YANG SIFATNYA WAJIB) YANG DITERIMA OLEH BADAN AMIL ZAKAT/LEMBAGA
AMIL ZAKAT/LEMBAGA KEAGAMAAN YANG DIBENTUK ATAU DISAHKAN
PEMERINTAH
PAJAK PENGHASILAN
BIAYA YANG DIBEBANKAN/ DIKELUARKAN UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI
WP ATAU ORANG YANG MENJADI TANGGUNGAN
GAJI ANGGOTA PERSEKUTUAN, FIRMA, ATAU PERSEROAN KOMANDITER
YANG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM
SANKSI ADMINISTRASI DAN PIDANA (DENDA) DI BIDANG PERPAJAKAN
(Pasal 9 ayat (1) UU PPh)

28. BIAYA YANG TIDAK BOLEH
DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO
(Lanjutan)
- Biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan
memelihara penghasilan yang :
1. Dikenakan PPh bersifat final, atau
2. Bukan objek pajak, atau
3. Penghasilan netonya dihitung dengan
norma penghitungan
(Pasal 9 ayat (1) UU PPh) 28

29. PENYUSUTAN
Penyusutan atas pengeluaran:
 untuk pembelian, pendirian, penambahan,
perbaikan, atau perubahan harta berwujud,
 kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak
guna bangunan, hak guna usaha, dan hak
pakai,
 yang dimiliki dan digunakan untuk
mendapatkan, menagih, dan memelihara
penghasilan yang mempunyai masa manfaat
lebih dari 1 (satu) tahun.
(Pasal 11 ayat (1) UU PPh ) 29

30. PENYUSUTAN lanjutan….
dilakukan :
1. dalam bagian-bagian yang sama besar selama
masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta
tersebut (metode Garis Lurus)  ayat (1)
2. dalam bagian-bagian yang menurun selama
masa manfaat, yang dihitung dengan cara
menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa
buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa
buku disusutkan sekaligus, dengan syarat
dilakukan secara taat asas (Metode Saldo
Menurun)  ayat (2)
(Pasal 9 ayat (1) dan (2) UU PPh ) 30

31. PENYUSUTAN lanjutan….
Kelompok Harta Masa
Garis Lurus Saldo Menurun
Berwujud Manfaat
I. Bukan bangunan
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
II. Bangunan
Permanen 20 tahun 5%
Tidak Permanen 10 tahun 10%
Untuk perusahaan penanam modal
mekanisme penyusutan mengacu pada PP
52 Tahun 2011
(Pasal 9 ayat (6) UU PPh ) 31

32. AMORTISASI
Amortisasi atas pengeluaran :
untuk memperoleh harta tak berwujud (hak
cipta, hak paten, dan lainnya) dan
pengeluaran lainnya termasuk biaya
perpanjangan hak guna bangunan, hak guna
usaha, hak pakai, dan muhibah (goodwill)
yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1
(satu) tahun
yang dipergunakan untuk mendapatkan,
menagih, dan memelihara penghasilan
(Pasal 11A UU PPh ) 32

33. AMORTISASI
dilakukan :
• dalam bagian-bagian yang sama besar (Garis
Lurus)
• dalam bagian-bagian yang menurun selama
masa manfaat, yang dihitung dengan cara
menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran
tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada
akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus
dengan syarat dilakukan secara taat asas.
(Saldo Menurun)
(Pasal 11A ayat (1) UU PPh ) 33

34. Pengelompokan dan tarif AMORTISASI
Tarif Amortisasi
Kelompok Harta
Masa Manfaat
Tak Berwujud Garis Saldo
Lurus Menurun
Kelompok 1 4 tahun 25% 50%
Kelompok 2 8 tahun 12,5% 25%
Kelompok 3 16 tahun 6,25% 12,5%
Kelompok 4 20 tahun 5% 10%
(Pasal 11A ayat (2) UU PPh ) 34

35. TARIF PPh BADAN
Tarif sebelum
tahun pajak 2009
Omzet di atas 50 M
(Pasal 17 ayat (1) huruf b &
ayat (2a) UU PPh) Tarif tahun pajak
2009
TARIF PPh Badan Omzet s.d. 50 M Tarif tahun pajak
2010 s.d.
(Pasal 31E UU PPh)
sekarang
Perseroan terbuka (tbk)
(Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)

36. TARIF WP BADAN – Omzet di atas 50 M
Sebelum
Ketentuan Lama : Tahun Pajak
Lapisan Penghasilan 2009 Tarif
s.d Rp 50.000.000 10%
Di atas Rp50.000.000 s.d. Rp 100.000.000 15%
T
Di atas Rp100.000.000 30%
A
R Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a)
I
F Ketentuan Baru (Mulai tahun 2009) khusus
WP Badan dgn omzet di atas 50 M :
Tahun Tarif Tunggal
Tahun 2009 28 %
Tahun 2010 - sekarang 25 %
(Pasal 17 ayat (1) huruf b & ayat (2a) UU PPh)

37. CONTOH PENERAPAN
TARIF PPh BAGI
WAJIB PAJAK BADAN dgn Omzet
di atas 50 M
JUMLAH Penghasilan Kena Pajak (PKP) Rp 190.000.000,-
PPh TERUTANG :
1. Jika tahun pajak 2008
10% X Rp 50.000.000 = Rp 5.000.000
15% X Rp 50.000.000 = Rp 7.500.000
30% X Rp 90.000.000 = Rp 27.000.000
Jumlah Rp 39.500.000,-
2. Jika tahun pajak 2009 :
28 % X 190.000.000 = Rp 53.200.000,-
3. Jika tahun pajak 2010 :
25% X 190.000.000 = Rp 47.500.000,-

38. TARIF WP BADAN – Omzet sampai dengan 50 M
BAGI UMKM = WP Badan dengan Omzet s.d Rp 50 M mendapatkan
fasilitas pengurangan tarif
Fasiltas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif pasal 17 untuk
Omzet sampai dengan 4,8 M (pasal 31 E)
sisa omzet yang telah dikurangi bagian 4,8 M tetap menggunakan
tarif pasal 17
Bagian Omzet Tahun 2009 Tahun 2010
Bagian omzet s.d. 4,8 M 14 % 12.5%
Bagian omzet 4,8 s.d. 50 M 28 % 25 %
(Pasal 31E UU PPh )

39. CONTOH PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM
Contoh : PT X tahun 2009
Peredaran Usaha (Omzet) = Rp. 30.000.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PKP) = Rp. 5.000.000.000
Uraian Omzet PKP Tarif PPh
Total 30 M 5.000.000.000
Fasilitas s.d. 4,8 M 800.000.000 14% 112.000.000
Tarif 4,8 M s.d 30 M 4.200.000.000 28% 1.176.000.000
biasa
1.288.000.000
Jumlah PPh Terutang
(4,8M/Total Omzet) X PKP
(4.800.000.000/30.000.000.000) X 5.000.000.000

40. TARIF WP BADAN – Khusus Perseroan Terbuka
Untuk Perseroan Terbuka (minimal 40% saham dimiliki
publik)
mendapatkan pengurangan tarif 5% (pasal 17 (2b)
Tarif pajak 2009 = 23%
Tarif Pajak 2010 s.d. sekarang = 20%
(Pasal 17 ayat (2b) UU PPh)

41. Penghitungan Penghasilan
• Seluruh Wajib Pajak Badan (tidak
memandang omzet)
WAJIB PEMBUKUAN
41

42. BAGAIMANA
MENGHITUNG JUMLAH SELURUH PENGHASILAN BRUTO XXXX
PAJAK? BIAYA XXXX
JUMLAH PENGHASILAN NETO KOMERSIAL
(-)
XXXX
KOREKSI FISKAL
POSITIF XXXX
NEGATIF (XXX)
(+)
PENGHASILAN NETO FISKAL XXXX
KOMPENSASI KERUGIAN XXXX
PENGHASILAN KENA PAJAK
(-)
XXXX
PPh TERUTANG XXXX
KREDIT PAJAK XXXX
DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK KETIGA XXXX
TELAH DIBAYAR SENDIRI XXXX (+)
JUMLAH KREDIT PAJAK XXXX
(-)
KURANG/LEBIH BAYAR XXXX

43.  MELAMPIRKAN LAPORAN KEUANGAN LENGKAP SEPERTI: NERACA,
LAPORAN RUGI LABA, DAFTAR PENYUSUTAN, DAN LAIN-LAIN
 YANG DIISI TERLEBIH DAHULU ADALAH FORMULIR LAMPIRAN,
BUKAN INDUKNYA
 DI SETIAP LEMBAR JANGAN LUPA MENGISI IDENTITAS SEPERTI
NAMA, NPWP DAN TAHUN PAJAKNYA
 JANGAN LUPA MEMBUBUHKAN TANDA TANGAN, KARENA JIKA
TIDAK SPT YANG ANDA LAPORKAN DIANGGAP TIDAK SAH
 JIKA SPT MENUNJUKKAN KURANG BAYAR, KEKURANGAN
TERSEBUT HARUS DIBAYAR PALING LAMBAT SEBELUM SPT
DILAPORKAN
 PEMBAYARAN DAPAT DILAKUKAN DI KANTOR POS ATAU BANK

44. Lembar Informasi yang dilekatkan pada amplop SPT Tahunan
LEMBAR INFORMASI AMPLOP SPT TAHUNAN
NPWP :
Nama Wajib Pajak :
Tahun Pajak :
Status SPT * : Nihil Kurang Bayar Lebih Bayar
Jenis SPT* : SPT Tahunan SPT Tahunan Pembetulan Ke- ...
Perubahan Data* : Ada Tidak Ada
Jika ada perubahan data Wajib Pajak, maka tempelkan formulir perubahan data pada amplop SPT Tahunan
No. Telp/HP :
Pernyataan :
Dengan menyadari sepenuhnya atas segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa informasi pada amplop ini sesuai dengan SPT Tahunan yang
terdapat dalam amplop ini.
Tanda Tangan :

45. Contoh Kasus SPT 1771
1. Nama PT DPS
Jalan Mega Megah No. 18
2. Alamat
Pesanggrahan Jakarta 1270
1 Januari 2011 s.d.
3. Tahun Buku
Desember 2011
Saldo Menurun (Komersial)
4. Metode Penyusutan
Garis Lurus (Fiskal)
Perdagangan Barang
5. Jenis usaha
Elektronik
6. NPWP 01.234.567.8-013.000
7. KLU 52332

46. ILUSTRASI
1. Di dalam penjualan selama tahun 2011, termasuk penjualan kepada PEMDA DKI JAKARTA
senilai Rp5.000.000.000
2. Di dalam pembelian terdapat biaya yang tidak dapat dibuktikan (tidak ada daftar nominatif)
sebesar Rp5.000.000
3. Biaya Operasi dan umum:
 Biaya Gaji dan Tunjangan Rp1.200.000.000
 Biaya sewa gedung untuk gudang Rp250.000.000
 Biaya Perbaikan dan Pemeliharaan kantor Rp110.000.000
 Dalam Biaya Promosi, dapat dirinci sebagai berikut:
Presentasi (tidak terdapat bukti) Rp 50.000.000
Iklan Surat Kabar Rp 40.000.000
Rp 90.000.000
 Biaya PKB, PBB, dan Bea Meterai Rp 20.000.000
(dalam biaya tersebut terdapat pembayaran PBB untuk mess karyawan Rp3.000.000)
 Biaya telepon Rp50.000.000
 Biaya penyusutan fiskal sebesar Rp110.000.000
 Dalam biaya sumbangan, bantuan, zakat dengan rincian sebagai berikut:
Sumbangan kepada GN OTA Rp 5.000.000
Sumbangan HUT DKI Rp 15.000.000
Rp 20.000.000
 Biaya Natura dan kenikmatan,Beras, Kecap, Gula,
(jika dinilai Harga Pasar) Rp 25.000.000

47. ILUSTRASI
11. Biaya lain-lain dapat dirinci sbb:
• Biaya Jamuan Makan Relasi/Entertainment Rp 50.000.000
(Tidak Ada Daftar Nominatif)
• Biaya Keperluan Dapur Kantor (ada bukti) Rp 5.000.000
Rp 55.000.000
12. Pajak-pajak:
• PPh Pasal 21 telah dipotong dari penghasilan karyawan Rp 50.904.000
• PPh Pasal 22 PEMDA DKI (ket: 1) Rp 75.000.000
• PPh Pasal 23 sewa kendaraan Rp 800.000
• PPh Pasal 4 ayat (2) atas sewa gedung (final) Rp 25.000.000
• PPh Pasal 25 yang telah dibayar (masa Jan-Des 2011) Rp8.625.000.000
• STP PPh Pasal 25 Masa Februari Rp 159.000.000
(termasuk sanksi bunga Rp9.000.000)

48. PENGISIAN SPT TAHUNAN BADAN

49. Neraca Tahun 2011
PT DPS
NERACA
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2011
Aktiva Lancar Hutang Lancar
Kas Rp 2.048.200.000 Hutang Usaha Rp 8.276.200.000
Piutang Usaha Rp 2.578.000.000 Jumlah Hutang Rp 8.276.200.000
Lancar
Persediaan Rp 4.000.000.000 Hutang Jangka
Panjang
Jumlah Aktiva Rp 8.626.200.000
Lancar - Rp 0
Aktiva Tetap Jumlah Hutang
Jangka Panjang Rp 0
Bangunan Rp 2.200.000.000
Akumulasi penyusutan -550.000.000 Modal Rp 2.000.000.000
Jumlah Aktiva Tetap 1.650.000.000
Jumlah aktiva Rp 10.276.200.000 Jumlah Pasiva Rp 10.276.200.000

50. Laporan Laba Rugi Tahun 2011
PT DPS
LAPORAN LABA RUGI
UNTUK TAHUN BERAKHIR 31 DESEMBER 2011 Dalam jutaan rupiah
URAIAN KOMERSIAL KOREKSI (+) KOREKSI (-) FISKAL SPT KOMERSIAL SPT REKONSILIASI KETERANGAN
Peredaran usaha
Penjualan Lokal Rp 51,000 - - Rp 51,000 1771-I 1 a
Harga Pokok Penjualan
Pembelian Rp 10,000 Rp 5 - Rp 9,995 1771-II 1 1771 I 5L Tanpa bukti
Persediaan Awal Rp 6,000 - - Rp 6,000 1771-II 12
Persediaan akhir Rp 4,000 - - Rp 4,000 1771-II 13
Harga Pokok Penjualan Rp 12,000 - - Rp 11,995 1771-I 1 b
Laba Bruto Rp 39,000 - - Rp 39,005
Biaya Operasi dan Umum
1 Gaji dan Tunjangan Rp 1,200 Rp 1,200 1771-II 2
- -
2 Sewa Rp 250 - - Rp 250 1771-II 5
4 Perbaikan dan Pemeliharaan Rp 110 - - Rp 110 1771-II 11
5 Promosi Rp 90 Rp 50 - Rp 40 1771-II 10 1771-I 5L Tanpa bukti
Pasal 6 ayat (1) huruf a UU PPh
jo Pasal 13 PP Nomor 94 Tahun
9 PKB, PBB dan Bea Meterai Rp 20 Rp 3 - Rp 17 1771-II 11 1771-I 5L 2010
10 Telp/Fax Rp 50 - - Rp 50 1771-II 11
11 Listrik/Air Rp 45 - - Rp 45 1771-II 11
12 Pajak dan Perijinan Rp 30 - - Rp 30 1771-II 11
15 Penyusutan Rp 144.342 Rp 34.342 - Rp 110 1771-II 4 1771-I 5I Pasal 11 UU PPh
17 Sumbangan dan Bantuan Rp 20 Rp 15 - Rp 5 1771-II 11 1771-I 5E Pasal 9 ayat (1) huruf g UU PPh
18 Natura Rp 25 Rp 25 - Rp - 1771-II 11 1771-I 5C Pasal 9 ayat (1) huruf e UU PPh
19 Lain-lain Rp 55 Rp 50 - Rp 5 1771-II 11 1771-I 5L SE-27/PJ.22/1986
Total Biaya Operasi dan Umum Rp 2,039 - - Rp 1,862
Laba usaha Rp 36,961 - - Rp 37,143
Pendapatan dan Beban Lain-lain
Dividen dari PT KITA (Saham Pasal 4 ayat (3) huruf f UU PPh,
2 26%) Rp 30 - Rp 30 Rp - 1771-IV B 3 1771-I 4 Bukan Objek
3 Pendapatan Sewa Mobil Rp 40 - - Rp 40
1771-IV A 6 (PH Pasal 4 ayat (2) UU PPh, Objek
4 Keuntungan Penjualan Tanah Rp 25 Rp 25 Rp -
- BRUTO) 1771-I 4 Final
Rp
Total Pendapatan dan Beban Lain-lain 95 - - Rp 40 1771-I 1 e
Laba neto sebelum pajak Rp 37,055.658 182.34 55.00 Rp 37,183

51. PENYUSUTAN
PT DPS
PENYUSUTAN BANGUNAN
TAHUN 2011
Tahun Tarif Penyusutan Nilai Sisa Buku Harga Perolehan
2007 5% 110.000.000 2.090.000.000 2.200.000.000
2008 5% 110.000.000 1.980.000.000
2009 5% 110.000.000 1.870.000.000
2010 5% 110.000.000 1.760.000.000
2011 5% 110.000.000 1.650.000.000

52. LAMPIRAN - VI
1771 - VI
TAHUN PAJAK
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PENYERTA N MODA PA
A L DA PERUSAHA N A
A FILIASI
2 0 1 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR PINJAMAN (UTANG) DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSA HA N A
A FILIASI
h DAFTAR PINJAMAN (PIUTANG) KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/A TAU PERUSAHA N A
A FILIASI
IDENTITAS
N P W P :
NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTA N MODA PA
A L DA PERUSAHA N A
A FILIASI
JUMLAH PENY ERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT N P W P
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - -
2. - -
3. - -
4. - -
5.
dst - -
JUMLAH JBA -
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHA N A
A FILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - - -
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
dst
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHA N A
A FILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA DAN ALAMAT N P W P TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1. - - -
2.
3.
4.

53. SPT Tahunan PPh Badan DIISI DENGAN
TAHUN PAJAK
Lampiran VI Bagian A BERSANGKUTAN
LAMPIRAN - VI
TAHUN PAJAK
1771 - VI
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI 2 0 1 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
• DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0
IDENTITAS
NPWP : DIISI DENGAN
IDENTTITAS
NAMA WAJIB PAJAK :
PT DPS LENGKAP WP
BERSANGKUTAN
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1
BAGIAN A : DAFTAR PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PENYERTAAN MODAL
NO NAMA ALAMAT NPW P
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
JUMLAH BAGIAN A JBA -

54. SPT Tahunan PPh Badan
Lampiran VI Bagian B
BAGIAN B : DAFTAR UTANG DARI PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPW P TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

55. SPT Tahunan PPh Badan
Lampiran VI Bagian C
BAGIAN C : DAFTAR PIUTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM DAN/ATAU PERUSAHAAN AFILIASI
JUMLAH PINJAMAN BUNGA/TH
NO NAMA NPW P TAHUN
(Rupiah) %
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- dari halaman Lampiran-VI
D.1.1.32.36

56. LAMPIRAN - V
TAHUN PAJAK
1771 - V
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI h DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODA DA
L N JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
2 0 1 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK h DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DA N KOMISA RIS
IDENTITAS
NPW P :
NA MA WA JIB P JA K
A :
P RIODE P MBUKUA N
E E : s.d.
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODA DA
L N JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT N P W P
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1. -
2. -
3. -
4. -
-
5.
6. -
7. -
8. -
9. -
10.
dst -
JUMLAH JBA
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO NAMA DAN ALAMAT ALAMAT N P W P J A B A T A N
(1) (2) (3) (4) (5)
1.
2.
3.
4.
5.

57. DIISI DENGAN
SPT Tahunan PPh Badan
DIISI DENGAN
NAMA DAN Lampiran V Bagian A TAHUN PAJAK
ALAMAT
BERSANGKUTAN
PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN
LAMPIRAN - V
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - V SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
2 0 1 1
KEMENTERIAN KEUANGAN RI • DAFTAR PEMEGANG SAHAM/PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN DIISI DENGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK • DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS JUMLAH MODAL-
MODAL YANG
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1DIISI DENGAN0
3 0 0
IDENTITAS
NPWP :
IDENTTITAS DISETOR DAN
NAMA WAJIB PAJAK : PT DPS
LENGKAP WP PRESENTASENYA
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1 BERSANGKUTAN
BAGIAN A : DAFTAR PEMEGANG SAHAM / PEMILIK MODAL DAN JUMLAH DIVIDEN YANG DIBAGIKAN
JUMLAH MODAL DISETOR DIVIDEN
NO NAMA ALAMAT NPWP
(Rupiah) % (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Jalan Tanjung No.45,
1. PT ISE SARANA INSANI 01.567.891.1-016.000 1,550,000,000 77.5% 155,000,000
Jakarta
Jl. Mangga Besar 13
2. Mus tafid 07.987.654.3-501.000 200,000,000 10.0% 20,000,000
Tegal
Jl. Jeruk Nipis 23
3. Sapto W 06.678.345.2-403.000 150,000,000 7.5% 15,000,000
Cibinong
Jalan Siliwangi No 89,
4. Sobirin 08.321.233.3-405.000 100,000,000 5.0% 10,000,000
Sukabumi
5. -
DIISI DENGAN
6. - JUMLAH DIVIDEN
7. -
8. -
9. -
10. -
JUMLAH BAGIAN A JBA 2,000,000,000 100% 200,000,000

58. SPT Tahunan PPh Badan
Lampiran V Bagian B
BAGIAN B : DAFTAR SUSUNAN PENGURUS DAN KOMISARIS
NO NAMA ALAMAT NPWP J AB AT AN
(1) (2) (3) (4) (5)
1. Mustafid Jl. Mangga Besar 13 Tegal 07.987.654.3-501.000 Komisaris
2. Sapto W Jl. Jeruk Nipis 23 Cibinong 06.678.345.2-403.000 Direktur
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-V
D.1.1.32.35

59. LAMPIRAN - IV
TAHUN PAJAK
FORMULIR 1771 - IV
2 0 1 1
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN W AJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERM ASUK OBJE PAJAK
K
IDENTITAS
NPW P :
NA MA WA JIB P JA K
A :
P RIODE P MBUKUA N
E E : s.d. 1
BAGIAN A : PPh FINAL
DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN, DAN
-
DISKONTO SBI / SBN
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI - -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
Y ANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA
3.
EFEK
- -
PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM
4.
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA
- -
PENGHASILAN USAHA PENY ALUR /
5.
DEALER / AGEN PRODUK BBM
- -
PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
6.
TANAH / BANGUNAN
- -
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
- -
TANAH / BANGUNAN
8. IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI - -
b. PERENCANA KONSTRUKSI - -
c. PENGAWAS KONSTRUKSI - -
9. PERWAKILAN DAGANG ASING - -
10. PELAY ARAN / PENERBANGAN ASING - -
11. PELAY ARAN DALAM NEGERI - -
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP - -
TRANSAKSI DERIVATIF Y ANG
13.
DIPERDAGANGKAN DI BURSA -
14.
dst
-
JUMLAH BAGIAN A JBA -
Pindahkan k Formulir 1771 huruf F ang k 15 butir a
e a
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN -
2. HIBAH -
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENY ERTAAN MODAL
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ay at (3) Huruf f UU
-
4. PPh)
IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU Y ANG DITERIMA DANA
PENSIUN
-
5. BAGIAN LABA Y ANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA

60. LAMPIRAN - IV
TAHUN PAJAK
FORMULIR
1771 - IV DIISI DENGAN
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1
KEMENTERIAN KEUANGAN RI TAHUN PAJAK
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PPh FINAL DAN PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
BERSANGKUTAN
0 1 2 3 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0
IDENTITAS
NPWP :
DIISI DENGAN
PT DPS
NAMA WAJIB PAJAK : IDENTTITAS
LENGKAP WP
0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1
PERIODE PEMBUKUAN : BERSANGKUTAN
BAGIAN A : PPh FINAL
DASAR PENGENAAN PAJAK TARIF PPh TERUTANG
NO. JENIS PENGHASILAN
(Rupiah) (%) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5)
1. BUNGA DEPOSITO / TABUNGAN,
DAN DISKONTO SBI / SBN
2. BUNGA / DISKONTO OBLIGASI
3. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM DIISI DENGAN PPh
YANG DIPERDAGANGKAN DI BURSA EFEK FINAL ATAS
4. PENGHASILAN PENJUALAN SAHAM PERSEWAAN ATAS
MILIK PERUSAHAAN MODAL VENTURA TANAH /
PENGHASILAN USAHA PENYALUR / DEALER / BANGUNAN
5
AGEN PRODUK BBM
6. PENGHASILAN PENGALIHAN HAK ATAS
-
TANAH / BANGUNAN
7. PENGHASILAN PERSEWAAN ATAS
250.000.000 10% 25.000.000
TANAH / BANGUNAN
IMBALAN JASA KONSTRUKSI :
a. PELAKSANA KONSTRUKSI
8.
b. PERENCANA KONSTRUKSI
c. PENGAWAS KONSTRUKSI
9. PERWAKILAN DAGANG ASING
10. PELAYARAN / PENERBANGAN ASING
DIISI DENGAN
11. PELAYARAN DALAM NEGERI
TOTAL PPh FINAL
12. PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP
TRANSAKSI DERIVATIF YANG DIPERDAGANGKAN
13.
DI BURSA
14 ……………………………………………
JUMLAH BAGIAN A JBA 25.000.000
250.000.000 Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir a

61. SPT Tahunan PPh Badan
Lampiran IV Bagian B
BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
PENGHASILAN BRUTO
NO JENIS PENGHASILAN
(Rupiah)
(1) (2) (3)
1. BANTUAN / SUMBANGAN
2. HIBAH
3. DIVIDEN / BAGIAN LABA DARI PENYERTAAN MODAL
30.000.000
PADA BADAN USAHA DI INDONESIA (Pasal 4 Ayat (3) Huruf f UU PPh)
4. IURAN DAN PENGHASILAN TERTENTU YANG DITERIMA DANA PENSIUN
BAGIAN LABA YANG DITERIMA PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI BADAN
5.
PASANGAN USAHA
SISA LEBIH YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH BADAN ATAU LEMBAGA NIRLABA
YANG BERGERAK DALAM BIDANG PENDIDIKAN DAN/ATAU BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANG YANG TELAH TERDAFTAR PADA INSTANSI YANG
6.
MEMBIDANGINYA, YANG DITANAMKAN KEMBALI DALAM BENTUK SARANA DAN
PRASARANA KEGIATAN PENDIDIKAN DAN / ATAU PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN (Pasal 4 Ayat (3) Huruf m UU PPh )
7.
…………………………………………………….…………
JUMLAH BAGIAN B JBB 30.000.000
Pindahkan ke Formulir 1771 huruf F angka 15 butir b
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI Halaman ke- 1 dari 1 halaman Lampiran-IV
D.1.1.32.34

62. LAMPIRAN - III
TAHUN PAJAK
1771 - III
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
IDENTITAS
NPW P : NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONG / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN / SSP / SSPCP
NO JENIS PENGHASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
NAMA NPWP (Rupiah) (Rupiah) NOMOR TANGGAL
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
dst
JUMLAH JML
- -
Catatan :
h Diisi dengan rincian per Bukti Pemotongan / Pemungutan Pajak Halaman ke- dari halaman Lampiran III
h Pindahkan hasil penjumlahan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Kolom (6) ke Formulir 1771 Huruf C Angka 8.a.
JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI
D.1.1.32.32

63. LAMPIRAN - III
1771 - III
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJ
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
IDENTITAS
NPW P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN : 0 1 1 1 s.d. 1 2 1 1
PEMOTONG / PEMUNGUT PAJAK OBJEK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJ
NO. NAMA NPWP JENIS PENGHASILAN / YANG D
(Rupiah)
TRANSAKSI
(1) (2) (3) (4) (5)
1. PEMDA DKI 00.123.123.4-069.000 Penjualan kepada pemungut 5.000.000.000
2. PT WANTUTRIP 01,987,654,3-013,000 Jasa Sewa 40.000.000
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
JUMLAH JML 5.040.000.000

64. LAMPIRAN - III
TAHUN PAJAK
N PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1
KREDIT PAJAK DALAM NEGERI
3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK : PT DPS
EK PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN BUKTI PEMOTONGAN / PEMUNGUTAN/ SSP/SSPCP
HASILAN / YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
(Rupiah) NOMOR TANGGAL
KSI (Rupiah)
(5) (6) (7) (8)
a pemungut 5.000.000.000 75.000.000 24 05-Feb-11
ewa 40.000.000 800.000 56 08-Agust-11
JML 5.040.000.000 75.800.000

65. LAMPIRAN - II
TAHUN PAJAK
1771 - II
FORMULIR
SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
2 0 1 1
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIAN HARGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DAN BIAYA DARI LUAR USAHA SECARA KOMERSIAL
IDENTITAS
NPW P : NAMA WAJIB PAJAK :
PERIODE PEMBUKUAN : s.d.
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
NO PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN
GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI,
2.
HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI
5. BIAYA SEWA
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
9. BIAYA ROYALTI
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI
11. BIAYA LAINNYA
12. PERSEDIAAN AWAL
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-)
14. JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13
Catatan :
h Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
h Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya.
h Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
h Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54

66. SPT Tahunan PPh Badan DIISI SESUAI DENGAN
LAPORAN LABA RUGI
Lampiran II kolom 1-4 PERUSAHAAN TAHUN
BERSANGKUTAN
LAMPIRAN - II
FORMULIR
1771 - II SPT T AHUNAN PAJAK PENGHASILAN WAJIB P
KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK PERINCIA HA
N RGA POKOK PENJUALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DA BIA
N YA DAR
IDENTITAS
N P W P : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJ
PERIODE PEMBUKUAN :
0 1 1 1 s.d.
1 2 1 1
HARGA POKOK PENJUALAN BIAYA USAHA LAINNYA
NO. PERINCIAN
(Rupiah) (Rupiah)
(1) (2) (3) (4)
1. PEMBELIAN BAHAN/BARANG DAGANGAN 10.000.000.000
2. GAJI, UPAH, BONUS, GRATIFIKASI, 1.200.000
HONORARIUM, THR, DSB
3. BIAYA TRANSPORTASI
4. BIAYA PENYUSUTAN DAN AMORTISASI 130.000
5. BIAYA SEWA 250.000
6. BIAYA BUNGA PINJAMAN
7. BIAYA SEHUBUNGAN DENGAN JASA
8. BIAYA PIUTANG TAK TERTAGIH
9. BIAYA ROYALTI
10. BIAYA PEMASARAN/PROMOSI 90.000
11. BIAYA LAINNYA 355.000
12. PERSEDIAAN AWAL 6.000.000.000
13. PERSEDIAAN AKHIR (-/-) 4.000.000.000
14 JUMLAH 1 S.D. 12 DIKURANGI 13 12.000.000.000 2.025.000.
Catatan :
• Nomor 1 untuk Perusahaan Dagang diisi pembelian barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolo
• Nomor 7 termasuk management fee, technical assistance fee, dan jasa lainnya
• Nomor 11 diisi dengan total biaya yang tidak tertampung dalam perincian 1 s.d. 10.
• Nomor 12 dan 13 untuk perusahaan dagang diisi total persediaan awal dan akhir barang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total per
awal/akhir bahan baku/bahan penolong ditambah barang setengah jadi ditambah barang jadi.
D.1.1.32.54

67. SPT Tahunan PPh Badan DIISI SESUAI DENGAN
LAPORAN LABA RUGI
Lampiran II kolom 1-4 PERUSAHAAN TAHUN
BERSANGKUTAN
LAMPIRAN - II
TAHUN PAJAK
AN PAJAK PENGHASILAN WAJIB PAJAK BADAN 2 0 1 1
ALAN, BIAYA USAHA LAINNYA DA BIA
N YA DARI LUA USA
R HA SECARA KOMERSIAL
0 1 3 0 0 0 NAMA WAJIB PAJAK :
PT DPS
BIAYA USAHA LAINNYA BIAYA DARI LUAR USAHA JUMLAH
(Rupiah) (Rupiah) (Rupiah)
(4) (5) (6) = (3) + (4) + (5)
00.000.000 10.000.000.000
1.200.000.000 1.200.000.000
-
144.342.000 144.342.000
250.000.000 250.000.000
-
-
-
-
90.000.000 90.000.000
355.000.000 355.000.000
00.000.000 6.000.000.000
00.000.000 4.000.000.000
0.000.000 2.039.342.000 - 14.039.342.000
haan industri diisi pembelian bahan baku, bahan penolong dan barang jadi.
ang dagangan, untuk perusahaan industri diisi total persediaan
ang jadi.