Dokumen tersebut membahas value for money audit yang meliputi audit ekonomi, efisiensi, dan efektivitas untuk menilai kinerja lembaga publik. Value for money audit bertujuan untuk mengevaluasi apakah sumber daya telah digunakan secara ekonomis dan efisien serta apakah tujuan telah tercapai. Dokumen ini juga membahas standar audit pemerintahan yang menjadi pedoman audit kinerja lembaga publik.

1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
KELOMPOK 4
5H/AKUNTANSI
2012

2. Loading…

3. VALUE FOR
MONEY AUDIT

4. LATAR BELAKANG
Untuk menjalani dilakukannya pertanggung
jawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah
maka di perlukan perluasan sistem pemeriksaan ,
tidak sekedar conventional audit, namun perlu
juga dilakukan value for money audit ( VFM
audit ) .
Dalam pemeriksaan yang konvensional ,
lingkup pemeriksaan hanya sebatas audit terhadap
keuangan dan kepatuhan ( financial and
compliance audit) , sedangkan dalam pendekatan
baru ini selain audit keruangan dan kepatuhan
juga perlu dilakukan audit kinerja ( performance

5. POKOK PEMBAHASAN
1. Karakteristik value of money audit
2. Audit ekonomi dan efisiensi
3. Audit Efektifitas
4. Standar akuntansi pemerintahan (1995)
5. Audit kinerja pemerintah daerah dalam
konteks OTDA

6. a. KARAKTERISTIK VALUE FOR
MONEY AUDIT
Audit kinerja yang meliputi audit ekonomi,
efesiensi,dan efektivitas,pada dasarnya merupakan
perluasan dari audit keuangan dalam hal tujuan
dan prosedurnya.
Pada audit keungan dan audit kinerja , tidak
terdapat perbedaan definisi yang tajam karena
definisi dalam audit keuangan adalah suatu proses
yang sistematis untuk memperoleh
danmengevaluasi bukti secara obyektif mengenai
asersi atas tindakan dan kejadian
mengkomonikasikan kepada pihak-pihak
penggunaan laporan tersebut.

7. Definisi audit kinerja adalah suatu proses
sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti
secara objektif , agar dapat melakukan penilaian secara
independen atas ekonomi dan efesiesi oprasi ,efektivitas
dalam pencapaian hasil yang tetapkan sebelumnya,
serta mengkomunikasikan hasilnya kepaeda pihak-
pihak pengguna laporan tersebut .
Dalam audit konvensional auditor hanya
memberikan opini sedangkan dalam audit VFM selain
opini meneyertakan pula rekomendasi untuk perbaikan
dimasa mendatang

8. b. AUDIT EKONOMI DAN
EFISIENSI
Audit ekonomi dapat dilihat dari tujuan adanya
audit ekonomi sbb:
1.Apakah suatu entitas telah memperoleh,
melindungi, dan menggunakan sumber dayanya
(seperti karyawan, gedung, ruang dan peralatan
kantor) secara ekonomis dan efisiensi .
2.Penyebab terjadinya praktik-praktik yang tidak
ekonomis atau tidak efisiensi termasuk
ketidakmampuan organisasi dalam mengelola
sistem informasi prosedur administrasi,dan
struktur organisasi.

9. Secara lebih spesifik,the general office
standards(1994) menegaskan bahwa audit
ekonomi dan efisiensi dilakukan dengan
mempertimbangkan apakah entitas yang diaudit
telah;
1.Mengikuti ketentuan pelaksanaan pengadaan
yang sehat
2. Melakukan pengadaan sumber daya
(jenis,mutu,dan jumlah)sesuai dengan kebutuhan
terendah.
3. Melindungi dan memelihara semua sumber daya
secara memadai
4. Menghindari duplikasi pekerjaan/kegiatan yang
tanpa tujuan atau kurang jelas tujuannya

10. 5. Menghindari adanya pengangguran sumber daya atau
jumlah pegawai yang berlebihan
6. Menggunakan prosedur kerja yang efisien
7. Menggunakan sumber daya(staf,peralatan dan
fasilitas)yang minimum dalam menghasilkan atau
menyerahkan barang/jasa Dengan kuantitas dan
kualitas yang tepat
8. Mematuhi persyaratan,peraturan perundang-
undangan yang berkaitan dengan
memperolehan,pemeliharaan,dan penggunaan sumber
daya Negara
9. Melaporkan ukuran yang sah dan dapat di
pertanggungjawabkan mengenai kehematan dan
efisiensi.

11. Prosedur untuk melakukan audit ekonomi dan
efisiensi sama dengan jenis audit yang lainnya.
Secara umum tahapan-tahapan atau yang
dilakukan meliputi:
1. Perencanaan audit
2. Mereview sistem akuntansi dan pengendalian
interen
3. Menguji sistem akuntasi dan pengendalian
interen
4. Melaksanakan audit
5. Pemberian opini
6. Menyampaikan laporan

12. c. AUDIT EFEKTIVITAS
Menurut Audit Commission (1986),
efektivitas berarti menyediakan jasa-jasa yang
benar sehingga memungkinkan pihak yang
berwenang untuk mengimplementasikan kebijakan
dan tujuannya.
Audit efektivitas (audit program) bertujuan
untuk menentukan:
(1) tingkat pencapaian hasil atau manfaat
(2) kesesuaian hasil dengan tujuan
(3) apakah entitas yang diaudit telah
mempertimbangkan alternative lain yang
memberikan hasil yang sama dengan biaya yang

13. Pada audit kinerja, kegiatan pemeriksaan
pengelolaan organisasi sektor public terutama
didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu:
ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

14. Value for money audit secara umum mempunyai
tiga kategori kegiatan yaitu:
1) “Byproduct” VFMwork,
2) an “ArrangementReview”, dan
3) Performance Review.
Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam
audit kinerja dan fungsi yang terjadi diantara
pihak-pihak tersebut ,dapat digambarkan sebagai
berikut:

15. Sebagaimana profesi dibidanng lainnya, untuk
menjadi seorang auditor sektor public diperlakukan
beberapa syarat, yaitu:
1. Dapat melakukan pemeriksaan audit
(kemampuan)
2. Memiliki kode etik sebagai auditor
3. Melakukan audit dengan baik dan dapat
mempertanggung jawabkan

16. d. STANDART AUDIT
PEMERINTAHAN (SAP) TAHUN
1995
Standar-standar yang menjadi pedoman dalam audit
kinerja terhadap lembaga pemerintah menurut Standar
Audit Pemerintah adalah sebagai berikut :
1. Standar umum
2. Standar Pekerjaan Lapangan Audit Kinerja
3. Standar Pelaporan Audit Kinerja

17. e. AUDIT KINERJA PEMERINTAH
DAERAH DALAM KONTEKS OTONOMI
DAERAH
Terdapat tiga aspek utama yang mendukung terciptanya
kepemerintahan yang baik (good governance), yaitu
pengawasan,pengendalian,dan pemeriksaan.
1.Pengawasan mengacu pada tindakan atau kegiatan
yang dilakukan oleh pihak di luar eksekutif (yaitu
masyarakat dan DPR/DPRD) untuk turut mengawasi
kinerja pemerintahan.
2. Pengendalian (control) adalah mekanisme yang
dilakukan oleh eksekutif (pemerintah) untuk
menjamin
dilaksanaannya sistem dan kebijakan manajemen
sehingga tujuan organisasi tercapai.
3. Pemeriksaan (audit) agar kinerja pemerintah sesuai
dengan yg telah ditentukan

18. Pada tataran teknis aplikatif juga berbeda,
pengawasan oleh DPR/DPRD dilakukan pada
tahap awal. Pengendalian dilakukan terutama
pada tahap menengah (operasionalisasi anggaran),
yaitu
1.level pengendalian manajemen (management
control)
2. pengendalian dan tugas (task control),
sedangkan pemeriksaan dilakukan pada tahap
akhir. Objek yang diperiksa berupa
1.kinerja anggaran (anggaran policy),
2.laporan pertanggung jawaban keuangan yang
terdiri atas laporan dan nota perhitungan
APBN/APBD,neraca, dan laporan aliran kas.

19. KESIMPULAN
Kinerja suatu organisasi di nilai baik jika
organisasi yang bersangkutan mampu
melaksanakan tugas-tugas dakam rangka
mencapai tujuan yang telah di tetapkan pada
setandar yang tinggi dengan biaya yang
rendah.Secara teknis kinerja yang baik pada suatu
organisasi dicapai ketika administrasi dan
penyedian jasa oleh organisasi yang bersangkutan
di lakukan pada tingkat yang ekonomis, efisien,
dan efektif.

20. SARAN
Pengawasan oleh DPR/DPRD dan masyarakat
tersebut harus sudah dilakukan sejak tahap perencanaan,
tidak hanya pada tahap pelaksanaan dan pelaporan saja.
Apabila DPR/DPRD lemah dalam tahap perencanaan, maka
sangat mungkin pada tahap pelaksanaan akan mengalami
banyak penyimpangan. Akan tetapi, harus dipahami bahwa
pengawasan DPR/DPRD terhadap eksekutif adalah
pengawasan terhadap kebijakan (policy) yang digariskan,
bukan pemeriksaan. Fungsi pemeriksaan hendaknya
diserahkan kepada lembaga pemeriksa yang memiliki
otoritas dan keahlian profesional, misalnya BPK,BPKP,
atau akuntan publik yang independen. Jika DPR/DPRD
menghendaki, dewan dapat meminta BPK atau auditor
independen lainnya untuk melakukan pemeriksaan terhadap
kinerja keuangan eksekutif.