Soumettre la recherche
Mettre en ligne
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
•
Télécharger en tant que PPT, PDF
•
1 j'aime
•
2,340 vues
H
Herrupribadi77
Suivre
Signaler
Partager
Signaler
Partager
1 sur 19
Télécharger maintenant
Recommandé
Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyal...
Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyal...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Permenkes 2415/2011 terkait UU RI 35/2009
Permenkes No.2415 Thn.2011
Permenkes No.2415 Thn.2011
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Kebijakan penanggulangan napza
Kebijakan penanggulangan napza
free health service for the poor
Permensos 56/2009
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
Permenkes No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis b...
Permenkes No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis b...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Peraturan Presiden RI No.76 Thn.2012 ttg PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT
Perpres ri no.76 thn.2012 ttg pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat
Perpres ri no.76 thn.2012 ttg pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Permensos No.26 Thn.2012 ttg STANDAR REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
Permensos no.26 thn.2012 ttg standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaa...
Permensos no.26 thn.2012 ttg standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaa...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Implementasi Formularium Nasional Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Rujukan oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
Dayu Agung Dewi Sawitri
Recommandé
Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyal...
Peranan Kementerian Kesehatan RI dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyal...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Permenkes 2415/2011 terkait UU RI 35/2009
Permenkes No.2415 Thn.2011
Permenkes No.2415 Thn.2011
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Kebijakan penanggulangan napza
Kebijakan penanggulangan napza
free health service for the poor
Permensos 56/2009
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
Permensos No.56 Thn.2009 ttg Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Korban Penyala...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Peraturan Menteri Kesehatan RI No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika yang Dalam Proses atau yang Telah Diputus oleh Pengadilan
Permenkes No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis b...
Permenkes No.46 Thn.2012 ttg Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis b...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Peraturan Presiden RI No.76 Thn.2012 ttg PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH TERHADAP OBAT
Perpres ri no.76 thn.2012 ttg pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat
Perpres ri no.76 thn.2012 ttg pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Permensos No.26 Thn.2012 ttg STANDAR REHABILITASI SOSIAL KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA, DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA
Permensos no.26 thn.2012 ttg standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaa...
Permensos no.26 thn.2012 ttg standar rehabilitasi sosial korban penyalahgunaa...
JARINGAN METHADONE INDONESIA-JIMI™ | Indonesia MMT Program Community Network®
Implementasi Formularium Nasional Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Di Fasilitas Kesehatan Rujukan oleh Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
IMPLEMENTASI FORMULARIUM NASIONAL DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KESEHATAN
Dayu Agung Dewi Sawitri
peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Ulfah Hanum
Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pembinaan penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Formularium Nasional. Pedoman ini ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui SK No. HK.02.03/III/1346/2014 untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Erie Gusnellyanti
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013
Ulfah Hanum
Kepmen kes no420 narkoba
Kepmen kes no420 narkoba
cubeg
Juknis penerapan-fornas, dan Daftar Obat Program Rujuk Balik
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Ulfah Hanum
xxx
35709382 kmk-pedoman-penyusunan-an-sdm-kesehatan-81-2004
35709382 kmk-pedoman-penyusunan-an-sdm-kesehatan-81-2004
riantynova
Ada yang baru untuk Anda para terapis (pengobat Tradisional) lho… Peraturan baru yang mengatur pengobatan tradisional di Indonesia yang baru saja disahkan tanggal 3 Desember 2014 yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H. JOKO WIDODO. Silahkan download semoga bermanfaat
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Lkp Janaaha
Pengawasan Narkotika , Psikotropika oleh BPOM
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Ulfah Hanum
NAMA : NURLIANA NIM : PSW.B.2014.IB.0017
Doen daftar obat esensial nasional
Doen daftar obat esensial nasional
Operator Warnet Vast Raha
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Martindra K
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Ulfah Hanum
Keputusan Menteri Keshatan No. HK.01.01.menkes.659.2017 tentang Formularium Nasional
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Ulfah Hanum
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PO.01.01.31.03660
PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
Sketchpowder, Inc.
pharmacy
Home care
Home care
Febri Ansyah
Daftar Obat Esensial Nasional tahun 2015 Permenkes no. HK. 02.02/menkes/320/2015
Buku doen 2015
Buku doen 2015
hersu12345
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/813/2019 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
Ulfah Hanum
-
Pmk no. 35 ttg standar pelayanan kefarmasian di apotek
Pmk no. 35 ttg standar pelayanan kefarmasian di apotek
Albertus Beny
Standar Pelayanan Kefarmasian
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...
Ulfah Hanum
ppt
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BagasTriNugroho5
Standar pelayanan radiologi diagnostik
Standar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologi
Amalia Annisa
Kegiatan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien adalah praktik apoteker ruang rawat (ward pharmacist) dengan visite sebagai salah satu aktivitasnya. Visite apoteker adalah kunjungan rutin yang dilakukan apoteker kepada pasien di ruang rawat dalam rangka mencapai hasil terapi (clinical outcome) yang lebih baik. Aktivitas visite dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi secara aktif dengan tim dokter dan profesi kesehatan lainnya dalam proses penetapan keputusan terkait terapi obat pasien.
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Surya Amal
Contenu connexe
Tendances
peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Ulfah Hanum
Dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui upaya pembinaan penggunaan obat yang tercantum dalam Formularium Nasional (Fornas) perlu ditetapkan Pedoman Penerapan Formularium Nasional. Pedoman ini ditetapkan oleh Dirjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan melalui SK No. HK.02.03/III/1346/2014 untuk diterapkan di seluruh Indonesia.
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Erie Gusnellyanti
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013
Ulfah Hanum
Kepmen kes no420 narkoba
Kepmen kes no420 narkoba
cubeg
Juknis penerapan-fornas, dan Daftar Obat Program Rujuk Balik
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Ulfah Hanum
xxx
35709382 kmk-pedoman-penyusunan-an-sdm-kesehatan-81-2004
35709382 kmk-pedoman-penyusunan-an-sdm-kesehatan-81-2004
riantynova
Ada yang baru untuk Anda para terapis (pengobat Tradisional) lho… Peraturan baru yang mengatur pengobatan tradisional di Indonesia yang baru saja disahkan tanggal 3 Desember 2014 yang lalu oleh Presiden Republik Indonesia Ir.H. JOKO WIDODO. Silahkan download semoga bermanfaat
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Lkp Janaaha
Pengawasan Narkotika , Psikotropika oleh BPOM
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Ulfah Hanum
NAMA : NURLIANA NIM : PSW.B.2014.IB.0017
Doen daftar obat esensial nasional
Doen daftar obat esensial nasional
Operator Warnet Vast Raha
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1014/MENKES/SK/XI/2008 TENTANG STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Martindra K
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Ulfah Hanum
Keputusan Menteri Keshatan No. HK.01.01.menkes.659.2017 tentang Formularium Nasional
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Ulfah Hanum
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : PO.01.01.31.03660
PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
Sketchpowder, Inc.
pharmacy
Home care
Home care
Febri Ansyah
Daftar Obat Esensial Nasional tahun 2015 Permenkes no. HK. 02.02/menkes/320/2015
Buku doen 2015
Buku doen 2015
hersu12345
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR HK.01.07/MENKES/813/2019 TENTANG FORMULARIUM NASIONAL
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
Ulfah Hanum
-
Pmk no. 35 ttg standar pelayanan kefarmasian di apotek
Pmk no. 35 ttg standar pelayanan kefarmasian di apotek
Albertus Beny
Standar Pelayanan Kefarmasian
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Ulfah Hanum
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI PUSKESMAS
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...
Ulfah Hanum
Tendances
(19)
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Permenkes 3 2015 peredaran, penyimpanan, pemusnahan, dan pelaporan narkotika
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Pedoman Penerapan Formularium Nasional
Daftar obat esensial nasional 2013
Daftar obat esensial nasional 2013
Kepmen kes no420 narkoba
Kepmen kes no420 narkoba
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
Keputusan Dirjen Binfar dan Alkes Nomor HK.HK.02.03/III/1346/2014, tentang PE...
35709382 kmk-pedoman-penyusunan-an-sdm-kesehatan-81-2004
35709382 kmk-pedoman-penyusunan-an-sdm-kesehatan-81-2004
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Peraturan pemerintah ttg yankestrad no.103 tahun 2014
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Per BPOM No. 4 tahun 2018 tentang fasyanfar
Doen daftar obat esensial nasional
Doen daftar obat esensial nasional
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
STANDAR PELAYANAN RADIOLOGI DIAGNOSTIK DI SARANA PELAYANAN KESEHATAN
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Permenkes No. 74 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di puskesmas
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
Kmk no. hk_.01_.07-menkes-659-2017_ttg_formularium_nasional_
PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
PENGATURAN KHUSUS PENYALURAN DAN PENYERAHAN BUPRENORFIN
Home care
Home care
Buku doen 2015
Buku doen 2015
Formularium nasional 2019
Formularium nasional 2019
Pmk no. 35 ttg standar pelayanan kefarmasian di apotek
Pmk no. 35 ttg standar pelayanan kefarmasian di apotek
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes RI no. 30 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Pusk...
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...
Permenkes 36 2016 perubahan permenkes 30-2014 standar pelayanan kefarmasian d...
Similaire à Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
ppt
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
BagasTriNugroho5
Standar pelayanan radiologi diagnostik
Standar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologi
Amalia Annisa
Kegiatan pelayanan kefarmasian yang berorientasi pada pasien adalah praktik apoteker ruang rawat (ward pharmacist) dengan visite sebagai salah satu aktivitasnya. Visite apoteker adalah kunjungan rutin yang dilakukan apoteker kepada pasien di ruang rawat dalam rangka mencapai hasil terapi (clinical outcome) yang lebih baik. Aktivitas visite dapat dilakukan secara mandiri atau kolaborasi secara aktif dengan tim dokter dan profesi kesehatan lainnya dalam proses penetapan keputusan terkait terapi obat pasien.
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Surya Amal
pedoman visite
pedoman visite
pedoman visite
saninuraeni
ipwl
Sosialisasi Penetapan IPWL.pptx
Sosialisasi Penetapan IPWL.pptx
MGTMusicOn
Pengertian definisi jaminan kesehatan nasional, dengan prinsip asuransi sosial berdasarkan: - Kegotongroyongan antara masyarakat kaya dan miskin, yang sehat dan sakit, yang tua dan muda, dan yang beresiko tinggi dan rendah. - Anggota yang bersifat wajib dan tidak selektif. - Iuran yang dibayarkan per bulan berdasarkan persentase upah / penghasilan. - Jaminan Kesehatan Nasional Bersifat nirlaba.
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Klinik Jejaring PT Rumah Sakit Padjadjaran
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
BPJS Kesehatan RI
kebijakan pemerintah
kebijakan_pemerintah.pdf
kebijakan_pemerintah.pdf
TioSadewa1
kestrad
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.ppt
fitrilaila7
Uu kesehatan
Uu kesehatan
husnul khotimah
permen tentang apotek
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
nasrulnasrullah3
PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Ulfah Hanum
Buku Standar Pelayanan Minimal
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
SangidYahya3
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
SangidYahya3
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
Dewi Novalina
standar pelayanan farmasi
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs (1)
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs (1)
BabangPattimura
farmasi
48769286 pedoman-pelayanan-farmasi-di-puskesmas
48769286 pedoman-pelayanan-farmasi-di-puskesmas
Wayan Ajha
SK PELAYANAN FARMASI
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docx
KentutGede
PERKA BNN No 4 Tahun 2015
Peraturan kepala bnn no. 4 tahun 2015
Peraturan kepala bnn no. 4 tahun 2015
yusnizainal7
kestras
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
KetutBudiastri1
Similaire à Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
(20)
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IMPLEMENTASI FORNAS DALAM PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Standar pelayanan radiologi
Standar pelayanan radiologi
Pedoman Visite Untuk Apoteker
Pedoman Visite Untuk Apoteker
pedoman visite
pedoman visite
Sosialisasi Penetapan IPWL.pptx
Sosialisasi Penetapan IPWL.pptx
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Seri bpjs kesehatan program rujuk balik
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
Buku Panduan Praktis BPJS Kesehatan - Program Rujuk Balik (PRB)
kebijakan_pemerintah.pdf
kebijakan_pemerintah.pdf
kestrad Sumenep.ppt
kestrad Sumenep.ppt
Uu kesehatan
Uu kesehatan
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
57078 pmk 9_2017_ttg_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Pmk no. 35_ttg_perubahan_standar_pelayanan_kefarmasian_di_apotek_
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
370932910-Buku-Standar-Pelayanan-Minimal.docx
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs (1)
1203407607 standar pelayanan farmasi di rs (1)
48769286 pedoman-pelayanan-farmasi-di-puskesmas
48769286 pedoman-pelayanan-farmasi-di-puskesmas
SK PELAYANAN FARMASI.docx
SK PELAYANAN FARMASI.docx
Peraturan kepala bnn no. 4 tahun 2015
Peraturan kepala bnn no. 4 tahun 2015
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
ppt Monev kesehatan tradisional revisi.pptx
Plus de Herrupribadi77
Harm reduction atma jaya
Harm reduction atma jaya
Herrupribadi77
Children of the drug war, atma
Children of the drug war, atma
Herrupribadi77
Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bahan seminar di bnn agustus 2010
Herrupribadi77
Bnn
Bnn
Herrupribadi77
DALAM PENANGANAN REHABILITASI PENYALAHGUNA NARKOBA BAGI WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN Oleh: MUQOWIMUL AMAN, Bc.IP, SH Direktur Bina Khusus Narkotika
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Herrupribadi77
Gray Sattler Country Adviser HIV Jakarta
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Herrupribadi77
DR. IR. AGUSSABTI, M.Si UNIVERSITAS SYIAH KUALA
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
Herrupribadi77
Oleh: Paulus Wirutomo Sosiologi - UI
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Herrupribadi77
Plus de Herrupribadi77
(8)
Harm reduction atma jaya
Harm reduction atma jaya
Children of the drug war, atma
Children of the drug war, atma
Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bahan seminar di bnn agustus 2010
Bnn
Bnn
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
PERAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
Drug use, Treatment, Rehabilitation and HIV
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
TRADISI MASYARAKAT ACEH DAN KEBIJAKAN NAPZA NASIONAL
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Aspek Sosiologi Kebijakan Pengurangan Dampak Buruk Napza
Peranan kementerian kesehatan dalam kebijakan nasional rehabilitasi penyalahguna
1.
Peranan Kementerian Kesehatan
dalam Kebijakan Nasional Rehabilitasi Penyalahguna Napza Dr. Supriyantoro, Sp P, MARS Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik
2.
3.
Peran Kemenkes dlm
UU Narkotika 35/2009
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Télécharger maintenant