Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum, penegakan hukum, dan pertanggungjawaban hukum dalam hukum administrasi negara. Perlindungan hukum diberikan untuk mencegah pelanggaran hak-hak warga negara oleh pemerintah dalam bentuk perlindungan hukum preventif dan represif. Penegakan hukum melibatkan berbagai faktor seperti hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya

1. PERLINDUNGAN HUKUM, PENEGAKAN HUKUM,DAN
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM DALAM HUKUM
ADMINISTRASI NEGARA
1

2. Disusun dalam rangka memenuhi tugas terstruktur Mata Kuliah Hukum
Administrasi Negara
Dosen Pengampu: Hariyanto, S.H,I.,M.Hum.
Disusun Oleh:
1. Miftaakhul Amri 102321004
2. Fadilah Ramdhani A 102321012
3. Moh Muttaqien Elfajar 102321028
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Tahun 2012
Pendahuluan
Latar Belakang
Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara selalu saja ditemukan
tarik- ulir antara kekuasaan,hukum, dan demokrasi yang bersumber pada
keserakahan terhadap kekuasaan. Padahal, keserakahan akan kekuasaan
tersebuttidak saja dapat melanggar prinsip-prinsip Negara hukum,
demokrasi, and hak-hak asasi manusia, juga dapat melanggar prisip-
prinsip hokum administrasi dan asa-asas umum pemeritahan yang layak.
Oleh karena itu dalam Hukum Administrasi Negara perlu adanya
perlindungan hukum,penegakan hukum serta pertanggungjawaban
2

3. pemerintah agar dalam pelaksanaanya tidak timbul masalah serta
tercapainya kemaslahatan dalam bangsa dan Negara ini.
PEMBAHASAN
A. Perlindungan Hukum
Subjek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik
itu manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-
tindakan hukum berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya.
Dalam pergaulan ditengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang
muncul sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subjek hukum
itu. Tindakan hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni
interaksi antar subjek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai
akibat-akibat hukum. Agar hubungan hukum antar subjek hukum itu berjalan
3

4. secara harmonis, seimbang, dan adil dalam arti setiap subjek hukum
mendapatkan apa yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang
dibebankan kepadanya, maka hukum tampil sebagai aturan main dalam
mengatur hubungan hukum tersebut. Hukum diciptakan sebagai suatu sarana
atau instrumen untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek
hukum, agar masing-masing subjek hukum dapat dapat menjalankan
kewajibannya dengan baik dan mendapatkan haknya secara wajar.
Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam
arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai
negara hukum, namun seperti disebutkan Paulus E. Lotulung, masing-masing
negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana
mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh
perlindungan hukum itu diberikan.
Penguasa dapat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum
karena melanggar hak subjektif orang lain apabila:
1. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hubungan hukum
perdaata serta melanggar ketentuan hdalam hukum tersebut.
2. Penguasa melakukan perbuatan yang bersumber pada hukum publik serta
melanggar ketentuan kaidah hukum tersebut.
Di samping dua macam perbuatan pemerintah tersebt, seiring dengan
konsep negara hukum modern yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat,
pemerintah juga dilekati dengan kewenangan bebas atau freies Ermessen,
yang jika ditangkan dalam bentuk tertulis akan berwujud peraturan kebijakan.
1. Perlindungan Hukum dengan Bidang Perdata
Pemerintah dalam melaksanakan tugasnya memerlukan kebebasan
bertindak dan mempunyai kedudukan istimewa dibandingkan dengan
rakyat biasa. Secara teoritik, Kranenburg memaparkan secara kronologis
adanya tujuh konsep mengenai permasalahan apakah negara dapat digugat
di muka hakim perdata, yakni: pertama, konsep negara sebagai lembaga
kekuasaan dikaitkan dengan konsep hukum sebagai keputusan kehendak
yang diwujudkan oleh kekuasaan, menyatakan bahwa tidak ada tanggung
4

5. gugat egara; kedua, konsep yang membedakan negara sebagai penguasa
dan sebagai fiscus. Sebagai penguasa, negara tidak dapat digugat dan
sebaliknya sebagai fiscus dapat saja negara digugat; ketiga, konsep yang
mengetengahkan kriteria sifat hak, yakni apakah suatu hak dilindungi oleh
hukum publik ataukah hukum perdata; keempat, konsep yang
mengetengahkan kriteria kepentingan hukum yang dilanggar; kelima,
ikonsep yang mendasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagai
dasar untuk menggungat negara. Konsep ini tidaklah mempermasalahkan
apakah yang dilanggar itu peraturan hukum publik ataukah peraturan
hukum perdata; keenam, konsep yang memisahkan antara fungsi dan
pelaksanaan fungsi. Fungsi tidak dapat digugat, tetapi pelaksanaannya
yang melahirkan kerugian dapat digugat; ketujuh, konsep yang
mengetengahkan suatu asumsi dasar bahwa negara dan alat-alatnya
berkewajiban dalma tindak-tanduknya, apa pun aspeknya memerhatikan
tingkah laku manusiawi yang normal.
Setiap kelakuan yang mengubah kelakuan yang normal dan
melahirkan kerugian-kerugian, dapat digugat.
Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pemerintah
tersebut merujuk pada pasal yang juga berlaku terhadap perseorangan,
yakni Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi; :Tiap perbautan
melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,
mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,
mengganti kerugian tersebut”.
Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melawan hukum adalah
sebagai berikut: pertama, mengganggu hak orang lain; kedua,
bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; ketiga, bertentangan
dengan kesusilaan; keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian,
dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan
dengan sesama warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.
2. Perlindungan Hukum dalam Bidang Publik
5

6. Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara
diberikan bilamana sikap tindak administrasi negar itu menimbulkan
kerugian teradapnya, sedangkan perlindungan terhadap administrasi
negara itu sendiri dilakukan tehadap sikap tindaknya dengan baik dan
benar menurut hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Hukum
Administrasi Negara tidak tertulis atau asas umum pemerintahan yang
baik dimaksudkan sebagai penngkatan perlindungan hukum bagi rakyat
dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.
Ada dua macam perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu
perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum
preventif, kepada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan
keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah
mendapat bentuk yang defintif. Artinya perlindungan hukum yang
preventif bertujuan untuk menegah terjadinya sengketa, sedangkan
sebaiknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan
sengketa. Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi
tindak pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak karena
dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong
untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan
pada diskresi.
Mengapa warga negara harus mendapat perlindungan hukum dari
tindakan pemerintah? Ada beberapa alasan, yaitu: pertama, karena dalam
berbagai hal warga negara dan badan hukum perdata tergantung pada
keputusan-keputusan pemerintah. Kedua, hubungan antara pemerintah
dengan warga negara tidak berjalan dalam posisi sejajar. Ketiga, berbagai
perselisihan warga negara dengan pemerintah itu berkenaan dengan
keputusan.
Menurut Sjachran Basah, perlindungan hukum yang diberikan
merupakan qonditio sine qua non dalam menegakkan hukum. Penegakkan
hukum merupakan qonditio sine qua non pula untuk merealisasikan fungsi
hukum itu sendiri. Fungsi hukum yang dimaksud adalah sebagai berikut:
6

7. pertama, direktif, sebagai pengarah dalam membangun untuk membentuk
masyarakat yang hendak dicapai sesuai dengan tujuan kehidupan
bernegara; kedua, integratif, sebagai pembina kesatuan bangsa; ketiga,
stabilitatif, sebagai pemelihara dan menjaga keselarasan, keserasian, dan
kesimbangan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat; keempat,
perfektif, sebagai penyempurna, baik terhadap sikap tindak administrasi
negara maupun sikap tindak warga apabila terjadi pertentangan dalam
kehidupan bernegara dan bermasyarakat; kelima, korektif, sebagai
pengoreksi atas sikap tindak baik administrasi negara maupun warga
apabila terjadi pertentangan hak dan kewajiban untuk mendapatkan
keadilan.
B. Penegakan Hukum
Hukum adalah sarana yang di dalamnya terkandung nilai-nilai atau
konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan
sebagainya. Kandungan hukum ini bersifat abstrak. Menurut Satjipto
Rahardjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-
ide atau konsep-konsep yang abstrak itu. Penegakan hukum adalah usaha
untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan. Soerjono Soekanto
mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan
hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/ pandangan-
pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai
rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara
dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum
secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik
sebagaimana seharusnya patut diaati.
Jika hakikat penegakan hukum itu mewujudkan nilai-nilai atau
kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, maka penegakan
hukum bukan hanya tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal
secara konvensional. Akan tetapi, menjadi tugas dari setiap orang.
7

8. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang meliabtkan
banyak hal. Oleh karena itu, keberhasilan penegakan hukum akan
dipengaruhi oleh hal-hal tersebut. Secara umum, sebagaimana
dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada lima faktor yang memengaruhi
penegakan hukum, yaitu:
1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
yang menerapkan hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku
atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup
Pada tulisan lain, Soerjono Soekanto mengatakan bahwa agar
hukum dapat berfungsi baik diperlukan keserasian dalam hubungan antara
empat faktor, yakni:
a. Hukum atau peraturan itu sendiri. Kemungkinannya adalah bahwa
terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengani
bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah
ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum
tidak tertulis atau hukum kebiasaan. Kadangkala ada ketidakserasiaon
antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.
b. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum peengak hukum antara
lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas
permasyarakatan, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-
undangan sudah baik, akan tetapi mental penegak hukum kurang baik,
maka akan terjadi gangguan pada sistem penegakan hukum.
c. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum kalau
peraturan perundang-undangan sudah baik dan memadai (dalam
ukuran tertentu), maka penegakan hukum tidak akan berjalan dengan
semestinya.
8

9. d. Kesadaran hukum, kepatuhan hukum dan perilaku warga masyarakat.
Dalam kaitan ini, Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa agar
hukum berjalan atau dapat berperan dengan baik dalam kehidupan
masyarakat, maka harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
1) Mengenal problem yang dihadapi sebaik-baiknya. Termasuk di
dalamnya mengenali dengan seksama masyarakat yang hendak
menjadi sasaran dari penggarpan tersebut.
2) Memahami nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Hal ini penting
dalam hal social engineering itu hendak diterapkan pada masyarakat
dengan sektor-sektor kehidupan majemuk, seperti; tradisional, modern
dan perencanaan. Pada tahap ini ditentukan nilai-nilai dari sektor mana
yang dipilih.
3) Membuat hipotesa-hipotesa dan memilih mana yang paling layak
untuk bisa dilaksanakan.
4) Mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.
J.B.J.M Ten Berge menyebutkan beberapa aspek yang harus diperhatikan
atau dipertimbangkan dalam rangka penegakan hukum, yaitu:
a. Suatu peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi
perbeaan interpretasi.
b. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal.
c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang
secara objektif dapat ditentukan.
d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena
peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan
(hukum)
1. Penegakan Hukum dalam Hukum Administrasi Negara
Dalam hukum adiministrasi negara, sanksi administrasi
merupakan penerapan kewenangan pemrintahan, dimana kewenangan
ini berasal dari aturan hukum administrasi negara tertulis dan tidak
tertulis. Pada umumnya, memberikan kewenangan kepada pemerintah
9

10. untuk menetapkan norma-norma hukum administrasi negara tertentu,
diiringi pula dengan memberikan kewenangan untuk menegakkan
norma-norma itu melalui penerapan sanksi bagi mereka yang
melanggar norma-norma hukum administrasi tersebut.
2. Macam-macam Sanksi dalam Hukum Administrasi Negara
Secara umum dikenal beberapa macam sanksi dalam hukum
administrasi, yaitu:
a. Paksaan pemerintahan
b. Penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin subsidi,
pembayaran, dan sebagainya)
c. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah
d. Pengenaan denda administratif
C. Pertanggungjawaban Pemerintah
1. Pengertian Pertanggungjawaban
Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang
berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu
hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).
2. Aspek Teoritik Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah
Ketika membahas perlindungan hukum dalam bidang perdata,
disinggung tentang konsep “onrechtmatige daad”. Konsep ini terdapat
dalam hukum perdata, yang secara yuridis formal diatur dalam pasal 1365,
1366, dan 1367 KUH perdata. Dalam persepektif ilmu hukum, prinsip
bahwa setiap tindakan onrechtmatig subjek hukum yang menimbulkan
kerugian bagi pihak lain, mengharuskan adanya pertanggungjawaban bagi
subjek hukum yang bersangkutan merupakan prinsip yang telah diakui dan
diterima secara umum dalam pergaulan hukum. Dengan kata lain,
implementasi konsep onchtmatige daad itu dalam bidang perdata telah
diakui dan berjalan tanpa kesulitan yang berarti. Kalau pun ada keberatan,
yang muncul hanyalah letupan kecil dari segelintir sarjana yang keberatan
10

11. memasukkan hukum tidak tertulis sebagai slah satu unsur onrechtmatige
daad.
Di indonesia persoalan tentang onrechtmatige overheidsdaad ini
mengalami perkembangan dalam yurisprudensi, dan juga berlaku terhadap
seseorang, badan hukum, maupun pemerintah, di bidang publik maupun
privat, serta berdasarkan hukum tertulis ataupun hukum tidak tertulis.
3. Pertanggungjawaban Pemerintah dalam HAN
Tanggung jawab pemerintah terhadap warga negara atau pihak
ketiga dianut oleh hampir semua negara yang berdasarkan atas hukum.
Beberapa negara lain menunjukkan kesamaan bahwa pemerintah dibebani
tanggung jawab hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
Perbedaannya hanyalah terletak pada lembaga peradilan yang memutuskan
tuntutan dan gugatan terhadap kerugian yang disebabkan oleh tindakan
pemerintahan. Gugatan dan tuntutan atas kerugian akibat tindakan
pemerintahan itu ada yang ditempuh melalui peradilan administrasi dan
ada yang melalui peradilan umum, tergantung pada hukum positif yang
ada pada masing-masing negara.
Penutup
Kesimpulan
Dalam Hukum Administrasi Negara terdapat adanya perlindungan
hukum baik dalam bidang perdata maupun publik, penegakan hukum dan
macam-macam sanksinya, serta adanya pertanggungjawaban pemerintah.
11

12. Semua hal tersebut dimaksudkan agar dalam Hukum Administrasi Negara
berjalan sesuai tujuan serta tidak timbul permasalahan.
Daftar Pustaka
HR Ridwan. Hukum Administrasi Negara edisi revisi. Jakarta:
PT RajaGrafindo, 2001
12