API Ketentuan

KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR
(API)
Kementerian Perdagangan
Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri
Direktorat Impor

1

POKOK-POKOK PENGATURAN
A. DASAR HUKUM
B. LATAR BELAKANG
C. JENIS API
D. HUBUNGAN ISTIMEWA
E. BARANG INDUSTRI TERTENTU
F. PENERBIT API
G. PERSYARATAN API
H. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT)
I. KEWAJIBAN
J. KETENTUAN SANKSI
K. DATA API
The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

A. DASAR HUKUM

1. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
27/M-DAG/PER/5/2012 TANGGAL 1 MEI 2012
TENTANG KETENTUAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR
(API)
2. PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
59/M-DAG/PER/9/2012 TANGGAL 21 SEPTEMBER
2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 27/M-
DAG/PER/5/2012 TENTANG KETENTUAN ANGKA
PENGENAL IMPORTIR

B. LATAR BELAKANG

1. Meningkatkan pengawasan terhadap pelaku
impor;
2. Mendorong pengembangan industri di dalam
negeri;
3. Meningkatkan keadilan (fairness) di antara pelaku
impor;
4. Meningkatkan kredibilitas dari para pelaku impor.


C. JENIS API
1. Angka Pengenal Importir Umum (API-U):
- API-U adalah hanya diberikan kepada perusahaan yang
melakukan impor barang tertentu untuk kelompok/jenis
barang yang tercakup dalam 1 (satu) bagian (section) untuk
tujuan diperdagangkan.
- Perusahaan pemilik API-U dapat mengimpor
kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu) bagian (section)
apabila:
a) perusahaan pemilik API-U tersebut mengimpor barang
yang berasal dari perusahaan di luar negeri yang
memiliki hubungan istimewa; atau
b) perusahaan pemilik API-U tersebut merupakan badan
usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
dimiliki oleh Pemerintah. (Permendag No. 59/2012)

JENIS API (LANJUTAN…)
2. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)
API-P hanya diberikan kepada perusahaan yang melakukan impor
barang untuk dipergunakan sendiri sebagai barang modal, bahan
baku, bahan penolong, dan/atau bahan untuk mendukung proses
produksi dan dilarang untuk diperdagangkan atau
dipindahtangankan kepada pihak lain.
3. Dalam hal barang modal, bahan baku, bahan penolong, dan/atau
bahan untuk mendukung proses produksi yang diimpor oleh
perusahaan pemilik API-P merupakan barang yang diberikan fasilitas
pembebasan bea masuk dan telah dipergunakan sendiri dalam
jangka waktu paling singkat 2 (dua) tahun sejak tanggal
pemberitahuan pabean impor, barang impor tersebut dapat
dipindahtangankan kepada pihak lain. (Permendag No. 59/2012)


D. HUBUNGAN ISTIMEWA
1. Hubungan istimewa adalah hubungan antara
perusahaan pemilik dengan perusahaan di luar negeri
dimana salah satu pihak mempunyai kemampuan
mengendalikan atas pihak lain atau mempunyai
pengaruh signifikan atas pihak lain sesuai standar
akuntansi yang berlaku
2. Hubungan istimewa merupakan kemampuan
mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh
signifikan atas pihak lain.


HUBUNGAN ISTIMEWA (LANJUTAN…….)
3. Hubungan istimewa dapat diperoleh melalui:
– persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian
terhadap suatu aktivitas ekonomi;
– kepemilikan saham;
– anggaran dasar;
– perjanjian keagenan/distributor;
– perjanjian pinjaman (loan agreement); atau
– perjanjian penyediaan barang (supplier agreement).
(Permendag No. 59/2012)


E. BARANG INDUSTRI TERTENTU
1. Dalam rangka pengembangan usaha dan investasinya, perusahaan
pemilik API-P dapat mengimpor barang industri tertentu untuk
tujuan diperdagangkan dan/atau dipindahtangankan.
2. Barang industri tertentu tersebut tidak digunakan dalam proses
produksi dan hanya digunakan untuk tujuan:
– Tes Pasar adalah kegiatan untuk menjual barang industri
tertentu yang diimpor oleh Produsen Importir untuk
memenuhi kriteria yang belum dapat diproduksi dengan
tujuan untuk mengetahui reaksi pasar dan digunakan dalam
rangka pengembangan usahanya.
– Barang Komplementer adalah barang industri tertentu yang
terkait dengan izin usaha industrinya, yang diimpor oleh
produsen importir yang berasal dari dan dihasilkan oleh
perusahaan luar negeri yang memiliki hubungan istimewa
dengan importir.

BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….)
3. Impor barang industri tertentu untuk tujuan tes pasar harus
memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. belum dapat diproduksi oleh perusahaan pemilik API-P;
b. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin
usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh perusahaan
pemilik API-P.
4. Barang industri tertentu yang diimpor sebagai barang
komplementer harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
a. sesuai dengan izin usaha di bidang industri atau izin
usaha lain yang sejenis yang dimiliki oleh pemilik
API-P; dan
b. Berasal dari perusahaan luar negeri yang mempunyai
hubungan istimewa dengan perusahaan pemilik API-P.

BARANG INDUSTRI TERTENTU (LANJUTAN…….)
5. Impor barang industri tertentu hanya dapat dilakukan oleh perusahaan
pemilik API-P yang telah memperoleh penetapan sebagai Produsen
Importir (PI) dengan persyaratan utama mendapatkan:
 rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat pusat yang
memuat antara lain jumlah, jenis barang dan Pos Tarif/HS,
jangka waktu impor sesuai dengan maksud/tujuan peruntukkan
barang, dan pelabuhan muat dan tujuan
5. Terhadap Produsen Importir, apabila diperlukan dapat dilakukan
penilaian kepatuhan (post audit) oleh Ditjen Perdagangan Luar Negeri,
Kementerian Perdagangan terkait:
a) Kebenaran realisasi impor;
b) Kesesuaian jenis barang yang diimpor dengan rekomendasi yang
diberikan;dan
c) Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

F. PENERBIT API
1. Menteri Mendelegasikan Kewenangan Penerbitan API:
a. API-U dan API-P kepada Kepala BKPM, untuk perusahaan penanaman
modal (PMA/PMDN) yang penerbitan izin usahanya merupakan
kewenangan Pemerintah.
b. API-P kepada Direktur Jenderal, untuk badan usaha atau kontraktor di
bidang energi, minyak dan gas bumi, mineral serta pengelolaan
sumber daya alam lainnya yang melakukan kegiatan usaha
berdasarkan perjanjian kontrak kerja sama dengan Pemerintah
Republik Indonesia.
c. API-U dan API-P kepada Kepala Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung
jawab di bidang perdagangan untuk perusahaan selain butir a dan b
tersebut diatas.
d. Dalam hal di Pemerintahan Daerah Provinsi telah dibentuk Instansi
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Menteri dapat
mendelegasikan penerbitan API-U dan API-P kepada Kepala Instansi
Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (Permendag No.
59/2012) The Ministry of Trade of the Republic of Indonesia

PENERBIT API (LANJUTAN ……)
e. API-U dan API-P kepada Kepala Badan Pengusahaan untuk
perusahaan, badan usaha atau kontraktor yang didirikan dan
berdomisili di Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan
Bebas Batam, Bintan dan Karimun.
2. Mengenai tata cara permohonan dan persyaratan API,
penerbitan API, pelaporan realisasi impor perusahaan
pemilik API, perubahan data API, dan sanksi di Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, Bintan dan
Karimun, diatur tersendiri oleh Ketua Dewan Kawasan
setelah berkoordinasi dengan Direktur Jenderal Perdagangan
Luar Negeri dan mengacu kepada Peraturan Menteri ini.


G. PERSYARATAN API
1. Pada umumnya ketentuan persyaratan untuk mendapatkan API-U
dan API-P tidak jauh berbeda dengan ketentuan sebelumnya,
dimana perusahaan mengajukan permohonan dengan melampirkan
fotokopi dokumen perusahaan diantaranya:
a. Akta Notaris Pendirian Perusahaan;
b. Surat Keterangan Domisili Perusahaan,
c. NPWP Perusahaan;
d. Tanda Daftar Perusahaan;
e. Izin Usaha.
f. Referensi Bank Devisa (Untuk API-U)
g. Fotokopi KTP atau Paspor dari Pengurus atau Direksi;
h. Pas foto terakhir dengan latar belakang warna merah masing-
masing Pengurus atau Direksi Perusahaan 2 (dua) lembar
ukuran 3 x 4 cm; dan

PERSYARATAN API (LANJUTAN……)

2. Untuk API-U yang mengimpor kelompok/jenis barang lebih dari 1 (satu)
bagian (section) sebagaimana tercantum dalam Sistem Klasifikasi
Barang berdasarkan peraturan perundang-undangan harus
melampirkan:
1. surat pernyataan bermeterai dari pemilik API-U yang menyatakan
memiliki hubungan istimewa dengan perusahaan di luar negeri; dan
2. bukti hubungan istimewa yang ditandasahkan oleh Atase Perdagangan
atau pejabat diplomatik/konsuler/perwakilan Republik Indonesia di
luar negeri tempat dimana perusahaan yang memiliki hubungan
istimewa di luar negeri berada.


H. PENILAIAN KEPATUHAN (POST AUDIT) TERHADAP
PEMILIK API
1. Pengawasan terhadap pemilik API dilakukan melalui penilaian
kepatuhan (Post Audit) meliputi:
a) kebenaran laporan realisasi impor;
b) kesesuaian barang yang diimpor sesuai dengan data yang
tercantum dalam dokumen API dan peruntukkannya; dan
c) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
terkait di bidang impor.
2. Penilaian Kepatuhan (post audit) tersebut akan dilakukan
Kementerian Perdagangan dengan membentuk tim terpadu
yang melibatkan instansi teknis terkait.


I. KEWAJIBAN
1. Perusahaan pemilik API-U atau API-P wajib melaporkan
realisasi impor baik dalam hal terealisasi atau tidak
terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan kepada Kepala BKPM,
Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan Dinas Provinsi yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan;
2. Perusahaan pemilik API-P yang ditetapkan sebagai Produsen
Importir wajib melaporkan realisasi impor baik dalam hal
terealisasi atau tidak terealisasi, sekali dalam 3 (tiga) bulan
kepada Direktur Jenderal
3. Kepala BKPM, Kepala Dinas Provinsi, dan Kepala Badan
Pengusahaan menyampaikan laporan rekapitulasi penerbitan
API-U dan API-P secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali
kepada Menteri;


J. KETENTUAN SANKSI
1. API dibekukan apabila:
a. tidak melaksanakan pendaftaran ulang;
b. tidak melaksanakan kewajiban melaporkan realisasi impor dan
perubahan data pada API.
2. API dicabut apabila:
a. mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali;
b. tidak melaksanakan kewajiban pendaftaran ulang paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
c. tidak melaksanakan kewajiban pelaporan realisasi impor atau tidak
melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data paling lama 30
(tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
d. menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam
dokumen permohonan API;
e. tidak bertanggungjawab atas barang yang diimpor;
f. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di bidang impor;

KETENTUAN SANKSI (LANJUTAN …..)
3. Penetapan Produsen Importir dicabut apabila :
a. hasil atas penilaian kepatuhan (post audit) menyatakan bahwa
laporan realisasi impor tidak benar, jenis barang yang diimpor tidak
sesuai dengan rekomendasi dari instansi teknis pembina di tingkat
pusat, dan/atau tidak mematuhi ketentuan peraturan perundang-
undangan yang terkait di bidang impor
b. tidak menyampaikan laporan realisasi impor;
c. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai PI dari
instansi teknis terkait dengan pertimbangan perusahaan pemilik
API-P tidak melaksanakan kegiatan produksi sebagaimana mestinya;
d. terdapat permintaan tertulis pencabutan penetapan sebagai
Produsen Importir dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
Kementerian Keuangan dengan pertimbangan perusahaan pemilik
API-P telah melakukan pelanggaran di bidang kepabeanan;
dan/atau
e. dikenakan sanksi pencabutan API-P.

K. DATA API
REKAPITULASI PENERBITAN ANGKA PENGENAL IMPORTIR (API)
PENERBIT API

JENIS DINAS PERINDAG BKPM DAGLU BBK TOTAL

API-U 10.647 - - 120 10.767

API-P 9.102 6.648 227 117 16.094

Jumlah 19.749 6.648 227 237 26.861
Sumber: - Dit Impor Mei 2012

Catatan:
Data API berdasarkan Permendag No. 45/M-DAG/PER/9/2009

API Ketentuan

Recommandé

Recommandé

Contenu connexe

Tendances

Tendances (20)

Similaire à API Ketentuan

Similaire à API Ketentuan (20)

API Ketentuan