Sistem Ketatanegaraan Indonesiamelingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan, Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat

1. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA
Oleh :
Achmad Boys Awaluddin Rifai
Program Studi Muamalah
Sekolah Tinggi Agama Islam
Asy-syukriyah
Kota Tangerang
1

2. KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur saya panjatkan kepada tuhan yang maha esa, karena atas berkat dan
limpahan rahmatnyalah maka saya boleh menyelesaikan sebuah karya tulis dengan tepat
waktu.
Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul Sistem Ketatanegaraan
Indonesia.Makalah ini disusun agar pembaca dapat memperluas pengetahuan tentang Sistem
Ketatanegaraan Republik Indonesia.
Melalui kata pengantar ini penulis lebih dahulu meminta maaf dan memohon permakluman
bila mana isi makalah ini ada kekurangan dan ada tulisan yang saya buat kurang tepat atau
menyinggung perasaan pembaca.
Dengan ini saya mempersembahkan makalah ini dengan penuh rasa terima kasih dan semoga
Allah SWT memberkahi makalah ini sehingga dapat memberikan manfaat.
Tangerang, 28 Febuari 2014
Achmad Boys Awaluddin Rifa’i
2

3. DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL
....................................1
KATA PENGANTAR
....................................2
DAFTAR ISI
....................................3
BAB I PENDAHULUAN
....................................4
BAB II PEMBAHASAN
A. Bentuk Negara Kesatuan
.........................5
B. Bentuk Pemerintahan Republik
......................... 5
C. Sistem Pemerintahan Presidensial
....................... ..6
D. Sistem Politik Demokrasi
............. ............7
BAB IIIPENUTUP
.................................... .9
DAFTAR PUSTAKA
.....................................9
3

4. BAB I
PENDAHULUAN
Salah satu tuntutan reformasi yang digulirkan sejak tahun 1998 adalah dibangunnya
suatu sistem ketatanegaraan Indonesia yang berbasis secara murni dan konsekuen pada
paham “kedaulatan rakyat” dan “Negara hukum” (rechstaat). Karena itu, dalam konteks
penguatan sistem hukum yang diharapkan mampu membawa rakyat Indonesia mencapai
tujuan bernegara yang di cita-citakan, maka perubahan atau amandemen UUD 1945
merupakan langkah strategis yang harus dilakukan dengan seksama oleh bangsa Indonesia.
Berbicara tentang sistem hukum tentunya tidak terlepas dari persoalan politik hukum atau
rechts politiek, sebab politik hukumlah yang menentukan sistem hukum yang bagaimana
yang dikehendaki (Wiratma, 2002:140). Politik hukum adalah kebijakan dasar yang
menentukan arah, bentuk, dan isi hukum yang akan dibentuk (Wahjono, 1983:99). Kebijakan
dasar tersebut adalah Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 (UUD1945) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menegah Nasional (RPJMN 2004-2009). Dengan demikian UUD 1945
atau konstitusi Republik Indonesia menentukan arah politik hukum Negara Kesatuan
Republik Indonsia yang berfungsi sebagai hukum dasar tertulis tertinggi untuk
diopersionalisasikan bagi pencapaian tujuan Negara. Disini penulis akan membahas tentang
Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, yang melingkup Bentuk Negara adalah Kesatuan,
Bentuk Pemerintahan adalah Republik, Sistem Pemerintahan adalah Presidensial, Sistem
Politik adalah Demokrasi atau kedaulatan rakyat.
Dalam makalah yang singkat ini saya pertama-tama, akan memaparkan definisi dari
ketatanegaraan negara dalam konteks Indonesia sebagai bangsa. Agar pembaca lebih
memahami sebelum, pembaca membaca lebih jauh.
Pengertian Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia, tata negara adalah seperangkat prinsip dasar yang mencakup peraturan susunan
pemerintah, bentuk negara dan sebagainya yang menjadi dasar peraturan suatu negara.
Ketatanegaraan adalah segala sesuatu mengenai tata negara. Menurut hukumnya, tata
negara adalah suatu kekuasaan sentral yang mengatur kehidupan bernegara yang menyangkut
sifat, bentuk, tugas negara dan pemerintahannya serta hak dan kewajiban para warga terhadap
pemerintah atau sebaliknya.
4

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. Bentuk Negara Kesatuan (Republik) Indonesia
UUD 1945 menetapkan bahwa bentuk susunan Negara Indonesia adalah
kesatuan, bukan serikat atau federal. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) UUD
1945 yang menyatakan “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk
Republik “.
Secara teori, ada 2 klasifikasi bentuk negara yaitu bentuk Negara
serikat/federal dan bentuk Negara kesatuan. Negara federal adalah Negara yang
bersusunan jamak, artinya Negara yang didalamnya masih terdapat Negara yang
disebut Negara bagian. Keduanya adalah sederajat satu sama lain. Sementara Negara
kesatuan adalah Negara yang bersusunan tunggal, tidak terdapat daerah yang bersifat
Negara.
Negara Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam
penyelenggaraan kekuasaannya. Hai ini didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945
perubahan kedua yang berbunyi sebagai berikut :
1. Negara kesatuan republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan
daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi,
kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan
undang-undang
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan.
3. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui
pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah
daerah provinsi, kabupaten, dan kota yang dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi daerah seluas-luasnya, kecuali
urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat oleh
undang-undang
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturanperaturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam
undang-undang.
5

6. B. Bentuk Pemerintahan Republik
Dalam Ilmu Negara pengertian tentang bentuk Negara sejak dahulu kala
dibagi menjadi dua yaitu: monarki dan republik. Klasifikasi ini mengikuti ajaran
Nicollo Machiavelli (1469-1527).Perbedaan ini didasarkan dari kriteria bagaimana
caranya kepala Negara itu diangkat. Jika seorang kepala negara diangkat berdasarkan
hak waris atau keturunan maka bentuk negaranya disebut monarki dan Kepala
Negaranya disebut raja atau ratu. Jika kepala negara dipilih melalui suatu pemilihan
umum untuk masa jabatan yang ditentukan, maka bentuk negaranya disebut republik
dan Kepala Negaranya adalah seorang Presiden.
Jadi menurut ketentuan yang telah dijelaskan di atas maka negara Indonesia
mempunyai bentuk negara sebagai republik. Negara Indonesia telah sepakat bahwa
perihal bentuk Negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik tidak aka nada
perubahan, sesuai dengan Pasal 37 ayat (5) naskah UUD 1945 Perubahan Keempat
yang menyatakan “Khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia
tidak dapat dilakukan perubahan”.
C. Sistem Pemerintahan Presidensial
Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan
Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Secara
teoritis, system pemerintahan dibagi dalam dua klasifikasi besar, yaitu system
pemerintahan parlementer dan system pemerintahan presidensial. Klasifikasi
keduanya didasarkan pada hubungan antara kekuasaaan eksekutif dan legislatif.
System pemerintahan disebut parlementer jika badan eksekutif mendapat pengawasan
langsung dari badan legislatif. Namun apabila bada eksekutif berada diluar
pengawasan langsung badan legislative disebut presindensial.
Dalam system pemerintahan persidensial, badan eksekutif dan legislative
memiliki kedudukan yang independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan
secara langsung seperti dalam system pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh
rakyat secara terpisah.
Ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensial adalah sebagai berikut :
1) Penyelenggara negara berada ditangan presiden. Presiden adalah kepala
negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden tidak dipilih oleh parlemen,
tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau suatu dewan majelis.
2) Kabinet (dewan menteri) dibentuk oleh presiden. Kabinet bertangungjawab
kepada presiden dan tidak bertanggung jawab kepada parlemen atau legislatif.
3) Presiden tidak bertanggungjawab kepada parlemen. Hal itu dikarenakan
presiden tidak dipilih oleh parlemen.
4) Presiden tidak dapat membubarkan parlemen seperti dalam sistem
parlementer.
5) Parlemen memiliki kekuasaan legislatif dan sebagai lembaga perwakilan.
Anggota parlemen dipilih oleh rakyat.
6) Presiden tidak berada dibawah pengawasan langsung parlemen
6

7. 1)
2)
3)
4)
Kelebihan Sistem Pemerintahan Presidensial:
Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada
parlemen.
Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu.
Misalnya, masa jabatan Presiden Amerika Serikat adalah empat tahun,
Presiden Indonesia adalah lima tahun.
Penyusun program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan jangka waktu
masa jabatannya.
Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena
dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri.
Kekurangan Sistem Pemerintahan Presidensial:
1) Kekuasaan eksekutif diluar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat
menciptakan kekuasaan mutlak.
2) Sistem pertanggungjawaban kurang jelas.
3) Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar
antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas dan
memakan waktu yang lama.
Kelemahan utama dari system pemerintahan presidensial adalah
kecenderungan kekuasaan eksekutif atau presiden yang mutlak. Untuk meminimalkan
kelemahan itu atau mencegah kekuasaan presiden agar tidak cenderung mutlak maka
diadakan pengawasan atas kekuasaan presiden serta penguatan lembaga DPR
sehingga bisa mengimbangi kekuasaan presiden. Demikian pula lembaga-lembaga
Negara lainnya seperti Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi diperkuat
kedudukannya.
Mengenai hal diatas, berikut beberapa contoh dalam ketentuan UUD 1945 :
1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul DPR.
Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden meskipun
secara tidak langsung.
2) Presiden dalam mengangkat pejabat Negara perlu pertimbangan dan
atau persetujuan DPR. Contohnya, dalam pengangkatan duta Negara
asing, Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI, dan Kepala
Kepolisian.
3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu, perlu pertimbangan
dan atau persetujuan lembaga lain sperti DPR, MA, atau MK.
Contohnya : pembuatan perjanjian internasional, pemberian gelar,
tanda jasa, tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi.
4) Parlemen diberi kekuasaan lebih besar dalam hal membentuk undangundang dan hak budget (anggaran).
5) MA dan MK memiliki hak Judicial Review.
7

8. Dengan adanya mekanisme tersebut maka antar lembaga Negara akan terjadi
saling mengendalikan dan mengimbangi sehingga kekuasaan suatu lembaga Negara
tidak berada di atas kekuasaan lembaga lain. Mekanisme tersebut dikenal dengan
istilah checks and balances(pertimbangan dan pengendalian).
D. Sistem Politik Demokrasi
Sistem politik yang dianut Negara Indonesia adalah sistem politik demokrasi.
Hal ini secara jelas dinyatakan dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bahwa “kedaulatan
berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar”.
Secara teoritis, klasifikasi sistem politik di era modern ini terbagi menjadi dua
yaitu sistem politik demokrasi dan sistem politik otoritarian. Samuel Huntington
dalam buku Gelombang Demokratisasi Ketiga (2001) membuat perbedaan antara
sistem politik demokrasi dan sistem politik nondemokrasi. Sistem politik
nondemokasi atau otoriter ini mencakup : monarki absolut, rezim militer,
kediktatoran, rezim komunis, rezim otoritarian, dan fasis.
Pembagian atas sistem politik demokrasi dan sistem politik otoriter ini
didasarkan atas :
1. Kewenangan pemerintah terhadap aspek-aspek kehidupan warganya
2. Tanggung jawab pemerintah terhadap warga Negara
Sistem politik disebut otoriter apabila kewenangan pemerintah terhadap
kehidupan warganya amat luas, mencakup hamper semua aspek kehidupan warga.
Pemerintah turut campur dalam mengendalikan segenap kehidupan berbangsa dan
bernegara. Selain itu tidak terdapatnya pertanggungjawaban pemerintah terhadap
rakyatnya atas segala hal yang telah dijalankan. Dalam sistem ini, pemerintah atau
penguasa merasa tidak perlu memberikan pertanggung jawaban kepada rakyat.
Adapun sistem politik disebut demokrasi apabila kewenangan pemerintah
terhadap kehidupan warga Negara amat terbatas. Pemerintah Negara tidak turut
campur atas semua aspek kehidupan warganya. Warga Negara dapat mengatur sendiri
kehidupannya. Di samping itu, adanya pertanggungjawaban pemerintah kepada
rakyatnya atas apa yang dijalankan.
Secara normative sistem politik demokrasi yang dianut di Indonesia
didasarkan atas nilai-nilai bangsa yaitu Pancasila. Oleh karena itu, sistem politik
demokrasi di Indonesia adalah sistem politik demokrasi pancasila.
8

9. BAB III
PENUTUP
Kesimpulan
Dalam membentuk Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, diperlukan adanya
pendukung-pendukung. Yaitu, adanya perubahan dalam UUD 1945 ( Amandemen UUD
1945). Karena, menurut pendapat saya, bila tidak ada perubahan dalam tatanan hukum yang
baru kita sulit untuk menuju tujuan negara Republik Indonesia. Dan dalam membentuk
tatanan negara diperlukan persatuan dalam negara agar terdapat kedaulatan rakyat yaitu
seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dinyatakan sebagai
berikut: “ ………, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu
Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan Negara Republik
Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada …..” dan agar tercapai
tujuan negara, sistem ketatanegaraan yang terdiri dari perubahan UUD 1945, negara
kesatuan, bentuk pemerintahan republik, sistem pemerintahan presidensial, dan sistem politik
demokrasi, harus berjalan dengan baik agar tujuan negara kita bisa tercapai.
DAFTAR PUSTAKA
Website Google ( mengalami pengeditan ) :
Winarno, S.pd,. M.Si. Paradigma Baru Pendidikan kewarganegaraan, Bumi Aksara
http://www.scribd.com/doc/46634695/Makalah-Sistem-Ketatanegaraan-Republik-IndonesiaRecovered
http://wildaznov11.blogspot.com/2008/12/sistem-ketatanegaraan-ri-berdasarkan_30.html
http://witantra.wordpress.com/2008/05/30/sistem-pemerintahan
9