1. HUKUM TATA NEGARA
„Sejarah ketatanegaraan IndonesiaPeriode 27
Desember sampai dengan 17 Agustus 1950‟
DISUSUN OLEH :
1. Dela Ware Ranto Kaya Nim : 1209114055
2. Diennissa Putriyanda Nim : 1209114065
3. Fitri Ramadani Nim : 1209121663
4. Ika Felastri Nim : 1209121664
5. Ipung S. Situmorang Nim : 1209114070
6. Jimmy Febryanto Silitonga Nim : 1209114098
7. Mutiara Citra Nim : 1209114091
8. Rafosa Ariska Harahap Nim : 1209121680
DOSEN PENGAJAR : JUNAIDI, SH., MH.
2. Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950
Periode ini merupakan periode ke-II dalam sejarah
ketatanegaraan Indonesia pasca kemerdekaan. Ini adalah masa
konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Dalam periode ini
Negara Indonesia menjadi Negara Serikat.
4. Latar Belakang terbentuknya RIS
Setelah Indonesia merdeka
Belanda Masih ingin Indonesia
(17 Agustus 1945)
Ketentuan Hukum
Internasional dengan Merasa masih mempunyai
alasan kekuasaan atas Indonesia
Perjanjian Postdan
5. …lanjutan
Akibatnya, timbul konflik senjata antara tentara Republik Indonesia
dengan NICA (10 November 1946, di Surabaya).
25 Maret 1947 – Indonesia dan Belanda mengadakan Perundingan
Linggarjati, guna mengakhiri konflik tersebut.
Belanda mengakui RI
Isi Perundingan berkuasa secara de facto
Linggarjati Belanda dan Indonesia
kerjasama membentuk RIS
6. …lanjutan
Tahun 1947 – Tentara Belanda melakukan Agresi Militer I
Tahun 1948 – Lanjutan dengan Agresi Militer II
Tujuannya untuk menjajah Isi perundingan :
kembali Indonesia. Agresi ini 1. Belanda dianggap
berdaulat penuh di seluruh
mendapat perhatian dunia Indonesia sampai
terbentuk RIS.
sehingga PBB mengajak
2. RIS mempunyai
Indonesia dan Belanda untuk kedudukan sejajar dengan
Belanda.
berunding di atas Kapal 3. RI hanya merupakan
Renville (1948). bagian dari RIS.
7. Serah-terima kedaulatan dari pemerintah koloniall
Belanda kepada RIS kecuali Papua Bagian Barat.
23 Agustus
Indonesia ingin agar semua daerah bekas jajahan Hindia
1949, di Den Haag
Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda
sendiri ingin menjadikan Papua bagian barat Negara
K terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup
tanpa keputusan mengenai hal ini, karna itu pasal kedua
menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian
M dari serah terima, dan bahwa masalah ini akan
diselesaikan dalam waktu satu tahun.
Dibentuknya sebuah persekutuan Belanda-Indonesia ,
B
dengan monarch Belanda sebagai Kepala Negara.
Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh RIS.
Pasukan Belanda, KL, dan KM akan dipulangkan,
dimulai sedangkan KNIL akan dibubarkan dan bekas anggota
KNIL diperbolehkan menjadi APRIS.
8. Hasil-hasil KMB kemudian diajukan kepada KNIP
untuk diratifikasi.
2 November 15 Desember 1949 - diadakan pemilihan
1949, di Den Haag Presiden RIS dengan
calon tunggal Presiden
Soekarno. Keesokan
harinya Ir. Soekarno
K terpilih menjadi presiden
RIS.
20 Desember 1949 - Moh. Hatta diangkat
sebagai Perdana Menteri
RIS.
M 23 Desember 1949 - delegasi RIS dipimpin
Moh. Hatta berangkat ke
negeri Belanda untuk
menandatangani naskah
B
pengakuan kedaulatan dari
pemerintah Belanda.
27 Desember 1949 - Upacara penandatanganan
naskah pengakuan
kedaulatan itu dilakukan
bersamaan, yaitu di Indonesia
selesai
dan Belanda. Dilantik
pemangku jabatan Presiden
RI adalah Mr. Asaat ( mantan
Ketua KNIP )
9. Perkembangan RIS dari tahun 1949-1950
Republik Indonesia Serikat (RIS) yang merdeka dan
berdaulat adalah Negara hukum demokratis yang berbentuk
federal. RIS dlakukan oleh pemerintah federal bersama parlemen
dan senat. Wilayahnya meliputi seluruh daerah Indonesia yang
terdiri atas :
1. Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara
Pasundan, Negara Jawa Timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur
dan Negara Sumatera Selatan.
2. Kesatuan poltik yang berkebangsaan yaitu Jawa Tengah
Bangka, Belitung, Riau, Kalimantan Barat, Dayak
Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara dan Kalimantan Timur.
3. Daerah-daerah lain yang bukan daerah bagian.
10. Alat-alat Perlengkapan RIS
Konstitusi Republik
Indonesia Serikat
Menteri- DPR
Mahkamah Dewan Presiden Senat Konstituante
menteri
Agung Pengawas
Indonesia Keuangan
Sebagai Pemerintah
Badan Perwakilan
11. Sistem Pemerintahan Negara RIS
Menurut Pasal 1 ayat 2 KRIS 1949 “Kekuasaan kedaulatan Frase
Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan
Perwakilan Rakyat dan Senat.”Ketiga lembaga Negara pemegang
kedaulatan itu dalam menyelenggarakan pemerintahan mempunyai
wewengan untuk membentuk undang-undang secara bersama-sama
tersebut apabila menyangkut hal-hal khusus, mengenai satu, beberapa
atau semua daerah bagian atau bagiannya ataupun yang khusus
mengenai hubungan antara Republik Indonesia Serikat dan daerah-
daerah yang tersebut dalam Pasal 2 KRIS 1949.
12. …lanjutan
Dilihat dari segi tanggung jawab menteri-menteri di atas, dapat
disimpulkan bahwa KRIS menganut sistem pemerintahan Parlementer,
yakni menteri-menteri baik secara bersama-sama maupun secara
sendiri-sendiri bertanggung jawab kepada Parlemen (DPR). (Dasril
Radjab,1994:98)
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” menurut Konstitusi Republik
Indonesia Serikat ialah Presiden dengan seorang atau beberapa atau
para menteri, yakni menurut tanggung jawab khusus atau tanggung
jawab umum mereka itu (pasal 68 ayat(2)).
13. …lanjutan
Tugas penyelenggaraan pemerintahan federal dijalankan oleh
Pemerintah. Pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan Indonesia
dan teristimewa menyusun , supaya Konstitusi, undang-undang federal
dan peraturan-peraturan lain yang berlaku untuk Republik Indonesia
Serikat, dijalankan (pasal 117).
Di dalam penyelenggaraan pemerintahan Negara ini, Presiden tidak
dapat diganggu gugat, tetapi tanggung jawab kebijaksanaan
pemerintah adalah di tangan menteri-menteri, baik secara bersama-
sama untuk seluruhnya, maupun masing-masing untuk bagiannya
sendiri-sendiri (pasal 118).
14. Beberapa Pemberontakan yang terjadi selama RIS
Aksi Pengacauan oleh
Westerling, di daerah Sumatera
Utara
Pemberontakan yang dipimpin
oleh Andi Azis,
di Makasar
Pemberontakan pimpinan Dr.
Soumokil,
di Maluku Selatan
15. Akhir Pemerintahan RIS
10 Februari 1950
• DPR Negara Sumatera Selatan memutuskan untuk menyerahkan kekuasaannya
pada RI.
akhir Maret 1950
• hanya tersisa empat Negara bagian dalam RIS
akhir April 1950
• maka hanya Republik Indonesia yang tersisa dalam RIS.
19 Mei 1950
• pemerintah RIS dan RI menandatangani Piagam Persetujuan pembentukan
Negara kesatuan.
15 Agustus 1950
• diadakan rapat gabungan yang terakhir dari DPR dan Senat RIS di mana dalam
rapat ini akan dibicarakan “piagam pernyataan” terbentuknya NKRI
16. Berakhir Pemerintahan RIS
Setelah pembacaan piagam pernyataan terbentuknya
NKRI, maka dengan demikian secara resmi Negara
Kesatuan RI terbentuk kembali
pada tanggal 17 Agustus 1950.
