2. Waktu : 6 x 45 MenitWaktu : 6 x 45 Menit
(Keseluruhan KD)(Keseluruhan KD)
StandarStandar
KompetensiKompetensi
::
5.5. MenganalisisMenganalisis
Sistem HukumSistem Hukum
dan Peradilandan Peradilan
InternasionalInternasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.1.5.1. MendeskripsikanMendeskripsikan sistemsistem
hukum dan peradilanhukum dan peradilan
internasional.internasional.
5.2. Menjelaskan penyebab tim-5.2. Menjelaskan penyebab tim-
bulnya sengketabulnya sengketa
internasional dan carainternasional dan cara
penyelesaian olehpenyelesaian oleh
Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
5.3. Menghargai putusan5.3. Menghargai putusan
Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
3. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menganalisis Sistem Hukum dan PeradilanMenganalisis Sistem Hukum dan Peradilan
InternasionalInternasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.1.5.1. MendeskripsikanMendeskripsikan sistemsistem
hukum dan peradilanhukum dan peradilan
internasional.internasional.
4. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
Menguraikan pengertian sistem hukum dan asalMenguraikan pengertian sistem hukum dan asal
mula hukum internasional.mula hukum internasional.
Menjelaskan hukum internasional dalam artiMenjelaskan hukum internasional dalam arti
modern, asas-asas, sumber hukum dan subjekmodern, asas-asas, sumber hukum dan subjek
hukum internasional.hukum internasional.
Mendeskripsikan hubungan hukum internasionalMendeskripsikan hubungan hukum internasional
dengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukumdengan hukum nasional dan proses ratifikasi hukum
internasional.internasional.
Menganalisis tentang peradilan internasional.Menganalisis tentang peradilan internasional.
5. PengertianPengertian
SISTEM HUKUMSISTEM HUKUM
DAN PERADILANDAN PERADILAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
Sistem Hk.Sistem Hk.
InternasionalInternasional
Hk. InternasionalHk. Internasional
HukumHukum
InternasionalInternasional
Asal MulaAsal Mula
Arti ModernArti Modern
Asas-asasAsas-asas
Sumber HukumSumber Hukum
Subjek HukumSubjek Hukum
Hub. Hukum Internasional dgn Hk. NasionalHub. Hukum Internasional dgn Hk. Nasional
Proses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. NasionalProses ratifikasi Hk. Int menjadi Hk. Nasional
Peradilan InternasionalPeradilan Internasional
6. 1.1. Sistem Hukum dan Peradilan InternasionalSistem Hukum dan Peradilan Internasional
a.a. Sistem HukumSistem Hukum
InternasionalInternasional
Sistem hukum internasional, adalah satu kesatuanSistem hukum internasional, adalah satu kesatuan
hukum yang berlaku untuk komunitas internasionalhukum yang berlaku untuk komunitas internasional
(semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi(semua negara-negara di dunia) yang harus dipatuhi
dan diataati oleh setiap negara.dan diataati oleh setiap negara.
Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-Sistem hukum internasional juga merupakan aturan-
aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-aturan yang telah diciptakan bersama oleh negara-
negara anggota yang melintasi batas-batas negara.negara anggota yang melintasi batas-batas negara.
Kepatuhan terhadap sistem hukum internasionalKepatuhan terhadap sistem hukum internasional
tersebut, adakalanya karena negara tersebut terlibattersebut, adakalanya karena negara tersebut terlibat
langsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikitlangsung dalam proses pembuatan dan tidak sedikit
juga yang tinggal meratifikasinya.juga yang tinggal meratifikasinya.
7. b.b. Pengertian HukumPengertian Hukum
InternasionalInternasional
Hukum internasional (HI) adalah bagian hukum yangHukum internasional (HI) adalah bagian hukum yang
mengatur aktivitas entitas berskala internasional.mengatur aktivitas entitas berskala internasional.
1. J.G. Starke, Hukum internasional, adalah sekumpulan hukum
(body of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas dan
karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
2. Wirjono Prodjodikoro, Hukum internasional, adalah hukum yang
mengatur perhubungan hukum antara berbagai bangsa di
berbagai negara.
3. Mochtar Kusumaatmadja, Hukum internasional, adalah
keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur
hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara
antara :
negara dan negara
negara dan subjek hukum lain bukan negara atau subjek
hukum bukan negara satu sama lain.
8. c.c. Asal Mula HukumAsal Mula Hukum
InternasionalInternasional
Bangsa Romawi sudah mengenal hukum internasionalBangsa Romawi sudah mengenal hukum internasional
sejak tahun 89 SM, dengan istilahsejak tahun 89 SM, dengan istilah Ius GentiumIus Gentium (hukum(hukum
antar bangsa).antar bangsa).
Ius Gentium yang kemudian berkembang menjadiIus Gentium yang kemudian berkembang menjadi IusIus
Inter GentiumInter Gentium ialah hukum yang diterapkan bagi kaulaialah hukum yang diterapkan bagi kaula
negara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan ataunegara (orang asing), yaitu orang-orang jajahan atau
orang-orang asing.orang-orang asing.
Kemudian berkembang menjadiKemudian berkembang menjadi
VolkernrechtVolkernrecht (bahasa Jerman),(bahasa Jerman), Droit desDroit des
GensGens (bahasa Prancis) dan(bahasa Prancis) dan Law of NationsLaw of Nations
atauatau International LawInternational Law (Bahasa Inggis).(Bahasa Inggis).
9. Dalam perkembangan berikutnya, pemahamanDalam perkembangan berikutnya, pemahaman
tentang hukum internasional dapat dibedakan dalamtentang hukum internasional dapat dibedakan dalam
2 (dua) hal, yaitu :2 (dua) hal, yaitu :
Hukum perdata InternasionalHukum perdata Internasional, yaitu hukum, yaitu hukum
internasional yang mengatur hubungan hukuminternasional yang mengatur hubungan hukum
antar warga negara suatu negara dan wargaantar warga negara suatu negara dan warga
negara dari negara lain (antar bangsa).negara dari negara lain (antar bangsa).
Hukum Publik InternasionalHukum Publik Internasional, yaitu hukum, yaitu hukum
internasional yang mengatur negara yang satu daninternasional yang mengatur negara yang satu dan
negara yang lain dalam hubungan internasionalnegara yang lain dalam hubungan internasional
(hukum antar negara).(hukum antar negara).
Lanjutan ………….
10. d. Hukum Internasional Dalam Arti
Modern
Terwujudnya Hukum Internasional yang kita kenalTerwujudnya Hukum Internasional yang kita kenal
sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.sekarang mrp hasil konferensi di Wina 1969.
Hukum Tertulis :Hukum Tertulis :
Bahwa ruang lingkup hukum internasional hanyaBahwa ruang lingkup hukum internasional hanya
berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.berlaku utk perjanjian-perjanjian antar negara.
Menghasilkan suatu perjanjian tertulis yangMenghasilkan suatu perjanjian tertulis yang
dikenal dengan namadikenal dengan nama Vienna Convention on theVienna Convention on the
Law of TreatiesLaw of Treaties..
Perjanjian Internasional tertulis tunduk padaPerjanjian Internasional tertulis tunduk pada
ketentuan hukum kebiasaan internasional danketentuan hukum kebiasaan internasional dan
yurisprudensiyurisprudensi atau prinsip-prinsip hukum umum.atau prinsip-prinsip hukum umum.
11. Lanjutan ………….
Hukum Tidak Tertulis :Hukum Tidak Tertulis :
Masih terdapat hukum kebiasaan internasionalMasih terdapat hukum kebiasaan internasional
(hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk(hukum tidak tertulis) yg ruang lingkupnya hanya utk
perjanjian antar negara.perjanjian antar negara.
Perjanjian-perjanjian antar negara dengan subjekPerjanjian-perjanjian antar negara dengan subjek
hukum lain, ada pengaturan tersendiri sepertihukum lain, ada pengaturan tersendiri seperti
perjanjian antar negara dan organisasi-organisasiperjanjian antar negara dan organisasi-organisasi
internasional.internasional.
Dalam perjanjian tidak tertulis (Dalam perjanjian tidak tertulis ( InternationalInternational
Agreement Not in Written FormAgreement Not in Written Form ), contohnya adalah), contohnya adalah
Prancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di AtolPrancis (1973) mengadakan percobaan nuklir di Atol
Aruboa yg banyak menuai protes dari negara lainAruboa yg banyak menuai protes dari negara lain
bahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamahbahkan, masalahnya diajukan kepada Mahkamah
Internasional di Den Haag.Internasional di Den Haag.
Selanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukanSelanjutnya negara Prancis tidak lagi melakukan
percobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lainpercobaan sejenis dan bila ingkar janji, negara lain
12. e. Asas-asas Hukum
Internasional
Dalam menjalin hubungan antar bangsa, setiap negara
harus memperhatikan asas-asas hukum internasional :
1. Asas Teritorial
2. Asas Kebangsaan
3. Asas Kepentingan
Umum
Asas lain sebagaiAsas lain sebagai
berikut :berikut :
1.1. Pacta sunt servandaPacta sunt servanda
2.2. Egality rightsEgality rights
3.3. ReciprositasReciprositas
4.4. CourtesyCourtesy
5.5. Right sig stantibusRight sig stantibus
13. f. Sumber Hukum
Internasional
Mochtar Kusumaatmadja, membedakan sumber hukum
dalam arti material dan sumber hukum dalam arti formal.
SUMBERSUMBER
HUKUM INTERNASIONALHUKUM INTERNASIONAL
DALAM ARTIDALAM ARTI
MATERIAL :MATERIAL :
Adalah sumber hukumAdalah sumber hukum
yang membahas dasaryang membahas dasar
berlakunya hukum suatuberlakunya hukum suatu
negara.negara.
DALAM ARTI FORMAL :DALAM ARTI FORMAL :
Adalah sumber dari manaAdalah sumber dari mana
kita mendapatkan ataukita mendapatkan atau
menemukan ketentuan-menemukan ketentuan-
ketentuan hukumketentuan hukum
internasional.internasional.
14. Sumber-sumber hukum internasional sesuaiSumber-sumber hukum internasional sesuai
PiagamPiagam
Mahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikutMahkamah Internasional Pasal 38, sebagai berikut
::
1.1. Perjanjian Internasional (Perjanjian Internasional ( Traktat = TreatyTraktat = Treaty),),
2.2. Kebiasaan-kebiasaan internasional yangKebiasaan-kebiasaan internasional yang
terbukti dalam praktek umum dan diterima sbgterbukti dalam praktek umum dan diterima sbg
hukum,hukum,
3.3. Asas-asas umum hukum yang diakui olehAsas-asas umum hukum yang diakui oleh
bangsa-bangsa beradab,bangsa-bangsa beradab,
4.4. Keputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaranKeputusan-keputusan hakim dan ajaran-ajaran
para ahli hukum internasional dari berbagaipara ahli hukum internasional dari berbagai
negara sebagai alat tambahan untuknegara sebagai alat tambahan untuk
menentukan hukum, danmenentukan hukum, dan
Lanjutan ………….
15. g. Subjek Hukum
Internasional
1.1. NegaraNegara
2.2. Tahta SuciTahta Suci
3.3. Palang MerahPalang Merah
InternasionalInternasional
4.4. Organisasi InternasionalOrganisasi Internasional
5.5. Orang PerseoranganOrang Perseorangan
6.6. Pemberontak dan PihakPemberontak dan Pihak
dalam Sengketadalam Sengketa
HukumHukum
InternasionalInternasional
SubjekSubjek
16. Setelah mempelajari materi-materi tentang : Pengertian, Asal Mula,
Asas-asas dan Subyek Hubungan Internasional, serta hubungan antara
Hukum Internasional dan Hukum Nasional, dilanjutkan penugasan
dengan menjawab pertanyaan sebagai berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 1
1. Berikan ulasan kembali tentang pengertian “Hukum Internasi-
onal” sesuai pendapat anda dan tokoh-tokoh terkenal !
Pendapat anda tentang hubungan internasional ? ......................
No Tokoh Uraian Singkat
1.
Sam
Suhaedi
.......................................................................................
.......................................................................
2.
Wirjono
P.
.......................................................................................
.......................................................................
17. Lanjutan ………….
2.2. Menurut J.G. Starke Hukum internasional, adalah sekumpulanMenurut J.G. Starke Hukum internasional, adalah sekumpulan
hukum (hukum (body of lawbody of law) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas) yang sebagian besar terdiri dari asas-asas
dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.dan karena itu biasanya ditaati dalam hubungan antar negara.
Berikan penjelasan singkatnya !Berikan penjelasan singkatnya ! !!
3.3. Perjanjian Internasional tertulis, tunduk pada ketentuan hukumPerjanjian Internasional tertulis, tunduk pada ketentuan hukum
kebiasaan internasional dankebiasaan internasional dan yurisprudensiyurisprudensi atau prinsip-prinsipatau prinsip-prinsip
hukum umumhukum umum..
Beri penjelasan singkat ! .......................................................Beri penjelasan singkat ! .......................................................
Hukum Kebiasaan Internasional Yurisprudensi
....................................... .......................................
a. Terdiri dari asas-
asas: ............................................................
b. Hubungan antar negara: .........................................................
18. 4.4. Berikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam hukumBerikan tanggapan penjelasan, mengapa dalam hukum
internasional pemberontak dan pihak dalam sengketa dapatinternasional pemberontak dan pihak dalam sengketa dapat
menjadi salah satu subjek hukummenjadi salah satu subjek hukum
internasional ! ................................................................................internasional ! ................................................................................
......................................................
5.5. Tuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara hukumTuliskan perbedaan dan persamaan mendasar antara hukum
perdata internasional dan hukum publik internasional diperdata internasional dan hukum publik internasional di
bawah ini !bawah ini !
Persamaan Perbedaan
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
19. h.h. Hubungan Hukum Internasional denganHubungan Hukum Internasional dengan
Hukum NasionalHukum Nasional
Terdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yangTerdapat 2 (dua) aliran (monoisme dan dualisme) yang
memberikan gambaran bagaimana keterkaitan antaramemberikan gambaran bagaimana keterkaitan antara
hukum internasional dengan hukum nasional :hukum internasional dengan hukum nasional :
1.1. Aliran MonoismeAliran Monoisme (tokohnya Hanz Kelsen dan(tokohnya Hanz Kelsen dan
Georges Scelle), bahwa antaraGeorges Scelle), bahwa antara hukum internasionalhukum internasional
dan hukum nasional merupakan satu kesatuandan hukum nasional merupakan satu kesatuan ,,
disebabkan :disebabkan :
Walaupun kedua sistem hukum itu mempunyaiWalaupun kedua sistem hukum itu mempunyai
istilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnyaistilah yang berbeda, tetapi subjek hukumnya
tetap sama, yaitu individu-individu yang terdapattetap sama, yaitu individu-individu yang terdapat
dalam suatu negara.dalam suatu negara.
Sama-sama mempunyai kekuatan hukum yangSama-sama mempunyai kekuatan hukum yang
mengikat.mengikat.
20. 2.2. Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-Aliran Dualisme (tokohnya Triepel dan Anzilotti), berang-
gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-gapan bahwa hukum internasional (HI) dan hukum nasio-
nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :nal (HN) mrp dua sistem terpisah yg berbeda, karena :
Perbedaan Sumber Hukum, HN bersumber pada hukum
kebiasaan dan tertulis suatu negara, sedangkan HI
berdasarkan pada hukum kebiasaan dan kehendak
bersama negara-negara dlm masyarakat internasional..
Perbedaan Mengenai Subjek, subjek HN adalah
individu-individu yg terdapat dlm suatu negara, sedang-
kan subjek HI adalah negara-negara internasional
Perbedaan Mengenai Kekuatan Hukum, HN mempunyai
kekuatan mengikat yang penuh dan sempurna jika
dibandingkan dengan HI yang lebih banyak bersifat
mengatur hubungan negara-negara secara horizontal.
21. h. Proses Ratifikasi Hukum Internasional
menjadi Hukum Nasional
Dalam UU No. 24 tahun 2000 tentang PerjanjianDalam UU No. 24 tahun 2000 tentang Perjanjian
Internasional, bahwa dalam pembuatan perjanjianInternasional, bahwa dalam pembuatan perjanjian
internasional harus didasarkan pada prinsip-prinsipinternasional harus didasarkan pada prinsip-prinsip
persamaanpersamaan,, saling menguntungkansaling menguntungkan dandan
memperhatikan hukum nasionalmemperhatikan hukum nasional atauatau hukumhukum
internasional yang berlakuinternasional yang berlaku..
Harus didahului dengan konsultasi danHarus didahului dengan konsultasi dan
koordinasi dengan menteri luar negeri,koordinasi dengan menteri luar negeri,
dan posisi pemerintah harusdan posisi pemerintah harus
dituangkan dalam suatu pedomandituangkan dalam suatu pedoman
delegasi.delegasi.
22. Tahap-tahap Dalam Pembuatan PerjanjianTahap-tahap Dalam Pembuatan Perjanjian
InternasionalInternasional
NegaraNegara
AA
NegaraNegara
B,C,DB,C,D
dst.dst.PenjajakanPenjajakan
PerundinganPerundingan
Perumusan naskahPerumusan naskah PenerimaanPenerimaan
PenandatanganaPenandatangana
nn
Penandatanganan suatu perjanjian internasional dapatPenandatanganan suatu perjanjian internasional dapat
merupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan danmerupakan persetujuan atas naskah yang dihasilkan dan
merupakan pernyataan untuk mengikatkan dirimerupakan pernyataan untuk mengikatkan diri secarasecara
definitifdefinitif..
23. PengesahanPengesahan perjanjian internasional mrp tahapperjanjian internasional mrp tahap
penting dalam proses pembuatan perjanjianpenting dalam proses pembuatan perjanjian
internasional, karena suatu negara telah menyatakaninternasional, karena suatu negara telah menyatakan
diri untukdiri untuk terikat secara definitifterikat secara definitif..
Tentang pengesahanTentang pengesahan
perjanjian internasional,perjanjian internasional,
dapat dibedakan antaradapat dibedakan antara
pengesahanpengesahan dengan undang-dengan undang-
undangundang dan pengesahandan pengesahan
dengandengan keputusan presidenkeputusan presiden..
24. PENGESAHANPENGESAHAN
PERJANJIANPERJANJIAN
INTERNASIONALINTERNASIONAL
DENGAN UNDANG-DENGAN UNDANG-
UNDANGUNDANG
DENGAN KEPUTUSANDENGAN KEPUTUSAN
PRESIDENPRESIDEN
Apabila berkenaan dengan :Apabila berkenaan dengan :
a.a. Masalah politik, perdamaian,Masalah politik, perdamaian,
pertahanan, dan keamanan negara;pertahanan, dan keamanan negara;
b.b. Perubahan wilayah atau penetapanPerubahan wilayah atau penetapan
batas wilayah;batas wilayah;
c.c. Kedaulatan negara;Kedaulatan negara;
d.d. Hak asasi manusia dan lingkunganHak asasi manusia dan lingkungan
hidup;hidup;
e.e. Pembentukkan kaidah hukum baru;Pembentukkan kaidah hukum baru;
f.f. Pinjaman atau hibah luar negeri.Pinjaman atau hibah luar negeri.
Pengesahan perjanjian internasionalPengesahan perjanjian internasional
dilakukan berdasarkan materi perjanjiandilakukan berdasarkan materi perjanjian
dan bukan berdasarkan bentuk ataudan bukan berdasarkan bentuk atau
nama perjanjian.nama perjanjian.
Jenis-jenis perjanjian yangJenis-jenis perjanjian yang
pengesahannya melaluipengesahannya melalui
keputusan presiden padakeputusan presiden pada
umumnya memiliki materi yangumumnya memiliki materi yang
bersifat prosedural danbersifat prosedural dan
memerlukan penerapan dalammemerlukan penerapan dalam
waktu singkat tanpawaktu singkat tanpa
mempengaruhi peraturanmempengaruhi peraturan
perundang-undangan nasional, diperundang-undangan nasional, di
antaranya adalah perjanjianantaranya adalah perjanjian
induk yang menyangkutinduk yang menyangkut
kerjasama di bidang Iptek,kerjasama di bidang Iptek,
ekonomi dan teknik,ekonomi dan teknik,
perdagangan, kebudayaan,perdagangan, kebudayaan,
pelayaran niaga, kerjasamapelayaran niaga, kerjasama
penghindaran pajak berganda,penghindaran pajak berganda,
dll.dll.
25. Suatu perjanjian internasional dapat berakhirSuatu perjanjian internasional dapat berakhir
bila :bila :
1.1. Terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedurTerdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur
yg ditetapkan dalam perjanjian;yg ditetapkan dalam perjanjian;
2.2. Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;Tujuan perjanjian tersebut telah dicapai;
3.3. Terdapat perubahan dasar yang mempengaruhiTerdapat perubahan dasar yang mempengaruhi
pelaksanaan perjanjian;pelaksanaan perjanjian;
4.4. Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggarSalah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar
ketentuan dalam perjanjian;ketentuan dalam perjanjian;
5.5. Dibuat suatu perjanjian baru yang menggantikanDibuat suatu perjanjian baru yang menggantikan
perjanjian lama;perjanjian lama;
6.6. Munculnya norma-norma baru dalam hukumMunculnya norma-norma baru dalam hukum
internasional;internasional;
7.7. Hilangnya objek perjanjianHilangnya objek perjanjian
8.8. Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.Terdapat hal-hal yg merugikan kepentingan nasional.
26. Pasal 11 UUD 1945 menyatakan bahwa “Presiden dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain”.”.
Bahwa perjanjian yang harus disampaikan kepada DPR untuk
mendapat persetujuan sebelum disahkan oleh presiden ialah
perjanjian-perjanjian yang lazimnya berbentuk treaty dan
mengandung materi :
1. Soal-soal politik atau soal-soal yang dapat mempengaruhi
haluan politik negara (perjanjian persahabatan, perubahan
wilayah, atau penetapan tapal batas.
2. Ikatan-ikatan yang sedemikian rupa sifatnya dapat
mempengaruhi haluan politik negara, perjanjian kerjasma
ekonomi, atau pinjaman uang.
3. Soal-soal yang menurut UUD atau menurut sistem
perundangan harus diatur dengan undang-undang, seperti
soal-soal kewarganegaraan dan soal-soal kehakiman.
27. Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,Carilah sumber informasi lain baik dari buku, koran,
majalah, internet, buletin & sebagainya, kemudianmajalah, internet, buletin & sebagainya, kemudian
lakukan hal-hal berikut :lakukan hal-hal berikut :
Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 2
1.1. Rumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasiRumuskan kembali pemahaman tentang proses ratifikasi
hukum Internasional menjadi hukum nasional !hukum Internasional menjadi hukum nasional !
2.2. Berikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaanBerikan alasan penjelasan, mengapa di dalam pelakasanaan
perundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahuluperundingan suatu perjanjian internasional terlebih dahulu
dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri !dilakukan oleh delegasi yang dipimpin serorang menteri !
3.3. Berikan penjelasan makna “penandatangan” suatuBerikan penjelasan makna “penandatangan” suatu
perjanjian internasional !perjanjian internasional !
4.4. Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan)Berikan penjelasan, mengapa suatu ratifikasi (pengesahan)
perjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undangperjanjian internasional ada yang dengan Undang-Undang
dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden !dan ada yang cukup dengan Keputusan Presiden !
5.5. Berikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjianBerikan penjelasan bagaimana ratifikasi suatu perjanjian
internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !internasional menurut Pasal 11 UUD 1945 !
28. Komponen-komponenKomponen-komponen
Lembaga PeradilanLembaga Peradilan
InternasionalInternasional
1)1) MahkamahMahkamah
InternasionInternasion
al (al (TheThe
InternationInternation
al Court ofal Court of
JusticeJustice))
Komposisi terdiri dari 15 orang
Hakim dan masa jabatan 9 tahun.
Dipilih oleh MU & DK (5 ang dari
negara anggota tetap DK PBB)
Berfungsi, menyelesaikan kasus –
kasus persengketaan
internasional yang subjeknya
negara.
Yurisdiksi adalah kewenangan MI
untuk memutuskan perkara-
perkara pertikaian dan memberi
opini yang bersifat nasihat.
i. Peradilan
Internasional
29. Mahkamah Internasional dalam mengadili suatuMahkamah Internasional dalam mengadili suatu
perkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjianperkara, berpedoman pada perjanjian-perjanjian
internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-internasional (traktat-traktat dan kebiasaan-
kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.kebiasaan internasional) sebagai sumber hukum.
Keputusan Mahkamah Internasional, merupakanKeputusan Mahkamah Internasional, merupakan
keputusan terakhir walaupun dapat dimintakeputusan terakhir walaupun dapat diminta
banding.banding.
Di samping pengadilan Mahkamah Internasional,Di samping pengadilan Mahkamah Internasional,
terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.terdapat juga pengadilan arbitrasi internasional.
Arbitrasi internasional hanya untuk perselisihanArbitrasi internasional hanya untuk perselisihan
hukum, dan keputusan para arbitet tidak perluhukum, dan keputusan para arbitet tidak perlu
berdasarkan peraturan hukum.berdasarkan peraturan hukum.
30. Komposisi adalah 18Komposisi adalah 18
orang hakim yang masaorang hakim yang masa
jabatannya 9 tahun.jabatannya 9 tahun.
Dipilih berdasarkan 2/3Dipilih berdasarkan 2/3
suara Majelis Negarasuara Majelis Negara
Pihak.Pihak.
2)2) Mahkamah Pidana InternasionalMahkamah Pidana Internasional
((The International Criminal CourtThe International Criminal Court ))
4 Jenis4 Jenis
KejahatanKejahatan
(Pasal 5-8(Pasal 5-8
StatutaStatuta
Mahkamah)Mahkamah)
Yurisdiksi adalahYurisdiksi adalah
kewenangan untukkewenangan untuk
menegakkan aturanmenegakkan aturan
hukum internasionalhukum internasional
terhadap pelakuterhadap pelaku
kejahatan berat.kejahatan berat.
Kejahatan GenosidaKejahatan Genosida
Kejahatan terhadapKejahatan terhadap
kemanusiaankemanusiaan
Kejahatan perangKejahatan perang
Kejahatan agresiKejahatan agresi
31. 3)3)Panel Khusus dan Spesial Pidana InternasionalPanel Khusus dan Spesial Pidana Internasional
(( The International Criminal Tribunals/ICTThe International Criminal Tribunals/ICT ))
Berwenang mengadiliBerwenang mengadili
para tersangkapara tersangka
kejahatan beratkejahatan berat
internasional yanginternasional yang
bersifat tidakbersifat tidak
permanen, artinyapermanen, artinya
setelah selesaisetelah selesai
mengadili, peradilanmengadili, peradilan
dibubarkandibubarkan
Contoh :Contoh :
• InternationalInternational
Criminal TribunalCriminal Tribunal
for Formerfor Former
YugoslaviaYugoslavia
• Special Court forSpecial Court for
cambodiacambodia
32. Waktu : 2 x 45 MenitWaktu : 2 x 45 Menit
Standar Kompetensi :Standar Kompetensi :
Menganalisis Sistem Hukum dan PeradilanMenganalisis Sistem Hukum dan Peradilan
InternasionalInternasional
Kompetensi Dasar :Kompetensi Dasar :
5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya
sengketa internasional dan carasengketa internasional dan cara
penyelesaian oleh Mahkamahpenyelesaian oleh Mahkamah
Internasional.Internasional.
5.3. Menghargai putusan5.3. Menghargai putusan
Mahkamah Internasional.Mahkamah Internasional.
33. (Indikator)(Indikator)
Hasil Yang Diharapkan :Hasil Yang Diharapkan :
Mendeskripsikan tentang sengketa nasional,Mendeskripsikan tentang sengketa nasional,
faktor penyebabnya dan dalam menyelesaikanfaktor penyebabnya dan dalam menyelesaikan
sengketa internasional.sengketa internasional.
Menganalisis peran hukum Internasional dalamMenganalisis peran hukum Internasional dalam
menjaga perdamaian dunia dan berdampinganmenjaga perdamaian dunia dan berdampingan
secara damai.secara damai.
Menghargai keputusan Mahkamah InternasionalMenghargai keputusan Mahkamah Internasional
dalam menyelesaikan masalah internasional.dalam menyelesaikan masalah internasional.
34. Sengketa internasional dan faktor penyebabnyaSengketa internasional dan faktor penyebabnya
SENGKETASENGKETA
INTERNASIONALINTERNASIONAL
DAN MAHKAMAHDAN MAHKAMAH
INTERNASIONALINTERNASIONAL
PeranPeran
MahkamahMahkamah
InternasionalInternasional
PenyelesaianPenyelesaian
SengketaSengketa
ProsedurProsedur
PenyelesaianPenyelesaian
KeputusanKeputusan
SengketaSengketa
MenjagaMenjaga
Perdamaian DuniaPerdamaian Dunia
Prinsip Hidup Berdampingan Secara DamaiPrinsip Hidup Berdampingan Secara Damai
Menghargai Keputusan Mahkamah InternasionalMenghargai Keputusan Mahkamah Internasional
35. 1.1. Penyebab Timbulnya SengketaPenyebab Timbulnya Sengketa
Internasional oleh Mahkamah InternasionalInternasional oleh Mahkamah Internasional
a.a. Sengketa Internasional dan Faktor PenyebabnyaSengketa Internasional dan Faktor Penyebabnya
Sengketa internasional adalah sengketa atauSengketa internasional adalah sengketa atau
perselisihan yang terjadi antar negara baik yangperselisihan yang terjadi antar negara baik yang
berupa masalah :berupa masalah :
Wilayah,Wilayah,
Warganegara,Warganegara,
Hak Asasi Manusia,Hak Asasi Manusia,
Terorisme, dll.Terorisme, dll.
Faktor politis atau
perbatasan wilayah, mrp
faktor potensial
timbulnya ketegangan
dan sengketa
internasional yg dapat
memicu terjadi perang
terbuka.
36. 1.1. Segi Politis (Segi Politis (Adanya PaktaAdanya Pakta
Pertahanan atau PaktaPertahanan atau Pakta
PerdamaianPerdamaian))
2.2. Hak Atas Suatu Wilayah TeritorialHak Atas Suatu Wilayah Teritorial
3.3. Pengembangan Senjata NuklirPengembangan Senjata Nuklir
atau Senjata Biologiatau Senjata Biologi
4.4. Permasalahan TerorismePermasalahan Terorisme
5.5. Ketidakpuasan Terhadap RezimKetidakpuasan Terhadap Rezim
Yang Berkuasa.Yang Berkuasa.
6.6. Adanya Hegemoni (pengaruhAdanya Hegemoni (pengaruh
kekuatan) Amerika.kekuatan) Amerika.
BeberapaBeberapa
FaktorFaktor
Penyebab :Penyebab :
37. b.b. Peran mahkamah Internasional Dlm MenyelesaikanPeran mahkamah Internasional Dlm Menyelesaikan
Sengketa InternasionalSengketa Internasional
Dalam prosedur penyelesaian sengketa internasionalDalam prosedur penyelesaian sengketa internasional
melalui Mahkamah Internasional, dikenal denganmelalui Mahkamah Internasional, dikenal dengan
istilahistilah AdjudicationAdjudication, yaitu suatu teknik hukum untuk, yaitu suatu teknik hukum untuk
menyelesaikan persengkmenyelesaikan persengkeetaan internasional dengantaan internasional dengan
menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.menyerahkan putusan kepada lembaga peradilan.
AdjudikasiAdjudikasi berbeda dariberbeda dari arbitrasearbitrase, karena adjudikasi, karena adjudikasi
mencakup proses kelembagaan yang dilakukan olehmencakup proses kelembagaan yang dilakukan oleh
lembaga peradilan tetap, sementaralembaga peradilan tetap, sementara arbitrasearbitrase
dilakukan melalui prosedurdilakukan melalui prosedur ad hocad hoc..
38. Lanjutan ………….
Wewenang ratione personae, yaitu
siapa-siapa saja yang dapat menga-
jukan perkara ke mahkamah, dan
Wewenang ratione materiae, yaitu
mengenai jenis sengketa-sengketa
yang dapat diajukan.
MahkamahMahkamah
InternasionaInternasiona
ll
Wewenang wajib (Wewenang wajib (compulsory jurisdictioncompulsory jurisdiction), yaitu), yaitu
hanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnyahanya dapat terjadi jika negara-negara sebelumnya
dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.dalam suatu persetujuan menerima wewenang tsb.
Berdasarkan Ketentuan Konvensional
Klausula Opsional
39. Lanjutan ………….
MahkamahMahkamah
InternasionaInternasiona
ll
Fungsi konsultatifFungsi konsultatif, yaitu, yaitu
memberikan pendapat-pendapatmemberikan pendapat-pendapat
yang tidak mengikat atau apa yangyang tidak mengikat atau apa yang
disebutdisebut advisory opinionadvisory opinion ::
1. Natur Yuridik Pendapat
Hukum (Advisory Opinion)
2. Permintaan Pendapat
Mahkamah Internasional :
Badan yang dapat
meminta pendapat
mahkamah
Pemberian pendapat oleh
mahkamah
40. Beberapa istilah penting yang berhubungan denganBeberapa istilah penting yang berhubungan dengan
upaya-upaya penyelesaian Internasional.upaya-upaya penyelesaian Internasional.
1.1. Advisory OpinionAdvisory Opinion, suatu opini hukum yang dibuat oleh, suatu opini hukum yang dibuat oleh
pengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan olehpengadilan dalam melarasi permasalahan yang diajukan oleh
lembaga berwenang.lembaga berwenang.
2.2. CompromisCompromis, suatu kesepakatan awal di antara pihak yang, suatu kesepakatan awal di antara pihak yang
bersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaanbersengketa yang menetapkan ketentuan ihwal persengketaan
yang akan diselesaikan, melalui :yang akan diselesaikan, melalui :
Penetapan ihwal persengketaan,Penetapan ihwal persengketaan,
Menetapkan prinsip untuk memandu peradilan, danMenetapkan prinsip untuk memandu peradilan, dan
Membuat aturan prosedur yang harus diikuti dalamMembuat aturan prosedur yang harus diikuti dalam
menentukan kasus.menentukan kasus.
Suatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampauiSuatu putusan dapat bersifat nihil bila peradilan melampaui
otoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yangotoritasnya seperti yang ditentukan oleh pihak yang
bersangkutan dalambersangkutan dalam compromis.compromis.
3.3. Ex Aequo Et BonoEx Aequo Et Bono, asas untuk menetapkan keputusan oleh, asas untuk menetapkan keputusan oleh
pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.pengadilan internasional atas dasar keadilan dan keterbukaan.
41. c. Prosedur Penyelesaian Sengketa Internasional
Melalui Mahkamah Internasional
Telah
Terjadi
Pelanggaran
HAM
Ada
Pengaduan
Dari Negara
Yang Dirugikan
Komisi Tinggi
HAM PBB/
Lembaga HAM
Internasional
Pemeriksaan Dan
Penyeledikan
Proses
Peradilan s.d.
Pemberian
Sanksi
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
Negara-
Negara
Anggota/Buka
n
PBB
Terjadi
Sengketa
/ Konflik
AB
C
D E
MAHKAMAH
INTERNASIONAL
42. Lanjutan ………….
Beberapa hal terkait dengan prosedur penyelesaian
sengketa Internasional melalui Mahkamah Internasional.
Wewenang Mahkamah, yaitu dapat mengambil tindakan
sementara dalam bentuk ordonasi (melindungi hak-hak dan
kepentingan pihak-pihak yang bersengketa sambil
menunggu keputusan dasar atau penyelesaian lainnya
secara defenitif.
Penolakan Hadir di Mahkamah, bahwa sikap salah satu
pihak tidak muncul di mahkamah atau tidak
mempertahankan perkaranya, pihak lain dapat meminta
mahkamah mengambil keputusan untuk mendukung
tuntutannya. Jika negara bersengketa tidak hadir di
mahkamah, tidak menghalangi organ tersebut untuk
mengambil keputusan.
43. Lanjutan ………….
d. Kep Mahkamah Internasional dlm
Menyelesaikan Sengketa Internasional
Keputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayoKeputusan Mahkamah Internasional diambil dengan suara mayo
ritas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suararitas dari hakim-hakim yang hadir. Jika suara seimbang, suara
ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :ketua atau wakilnya yg menentukan. Terdiri dari 3 bagian :
Pertama berisikan komposisi mahkamahPertama berisikan komposisi mahkamah, informasi mengenai, informasi mengenai
pihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisispihak-pihak yang bersengketa, serta wakil-wakilnya, analisis
mengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihakmengenai fakta-fakta, dan argumentasi hukum pihak-pihak
yang bersengketa.yang bersengketa.
Kedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamahKedua berisikan penjelasan mengenai motivasi mahkamah
yang merupakan suatu keharusan karena penyelesaianyang merupakan suatu keharusan karena penyelesaian
yuridiksionalyuridiksional sering merupakan salah satu unsur darisering merupakan salah satu unsur dari
penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu,penyelesaian yang lebih luas dari sengketa dan karena itu,
perlu dijagaperlu dijaga sensibilitassensibilitas pihak-pihak yang bersengketa.pihak-pihak yang bersengketa.
Ketiga berisiKetiga berisi dispositifdispositif, yaitu berisikan keputusan mahkamah, yaitu berisikan keputusan mahkamah
yang mengikat negara-negara yang bersengketa.yang mengikat negara-negara yang bersengketa.
44. e. Peranan Hukum Internasional Dalam
Menjaga Perdamaian Dunia
Berikut ini ada beberapa contoh mengenai perananBerikut ini ada beberapa contoh mengenai peranan
hukum internasional (berdasarkan sumber-hukum internasional (berdasarkan sumber-
sumbernya)sumbernya)
dalam menjaga perdamaian dunia :dalam menjaga perdamaian dunia :
1.1. Perjanjian pemanfaatan Benua Antartika secaraPerjanjian pemanfaatan Benua Antartika secara
damai (damai (Antartika Treaty)Antartika Treaty) pada tahun 1959.pada tahun 1959.
2.2. Perjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentinganPerjanjian pemanfaatan nuklir untuk kepentingan
perdamaian (perdamaian (Non-Proliferation Treaty)Non-Proliferation Treaty) tahun 1968.tahun 1968.
3.3. Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995Perjanjian damai Dayton (Ohio- AS) tahun 1995
yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia,yang mengharuskan pihak Serbia, Muslim Bosnia,
dan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATOdan Kroasia untuk mematuhinya. Untuk itu, NATO
menempatkan pasukannya guna meneggakkanmenempatkan pasukannya guna meneggakkan
hukum internasional yang telah disepakati.hukum internasional yang telah disepakati.
45. f. Prinsip Hidup Berdampingan Secara
Damai Berdasarkan Persamaan Derajat
Prinsip penyelesaian sengketa internasional secara damaiPrinsip penyelesaian sengketa internasional secara damai
dida-dida-
sarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yangsarkan pada prinsip-prinsip hukum internasional yang
berlakuberlaku
secara universal :secara universal :
1.1. Bahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yangBahwa negara tidak akan menggunakan kekerasan yang
bersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasanbersifat mengancam integritas teritorial atau kebebasan
politik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnyapolitik suatu negara, atau menggunakan cara-cara lainnya
yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan PBB.
2.2. Non-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeriNon-intervensi dalam urusan dalam negeri dan luar negeri
suatu negara.suatu negara.
3.3. Persamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiapPersamaan hak menentukan nasib sendiri bg setiap
bangsa.bangsa.
4.4. Persamaan kedaulatan negara.Persamaan kedaulatan negara.
5.5. Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,Prinsip hukum internasional mengenai kemerdekaan,
kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.kedaulatan, dan integritas teritorial suatu negara.
46. Penugasan Praktik KewarganegaraanPenugasan Praktik Kewarganegaraan 3
Setelah mempelajari materi-materi tentang :Setelah mempelajari materi-materi tentang : Penyebab TimbulnyaPenyebab Timbulnya
Sengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh MahkamahSengketa Internasional dan Cara Penyelesaian Oleh Mahkamah
InternasionalInternasional, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan, lakukan Strategi Pembelajaran dengan Penugasan
Cooperative Integrated Reading and CompositionCooperative Integrated Reading and Composition (CIRC) atau(CIRC) atau
Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.Kooperatif Terpadu Membaca dan Menulis.
Langkah-langkah :Langkah-langkah :
1.1. Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.Bentuk kelompok dengan anggotanya antara 4 – 5 orang.
2.2. Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.Diberikan “wacana” atau kliping sesuai topik bahasan.
3.3. Setiap kelompok bekerja sama saling membacakan danSetiap kelompok bekerja sama saling membacakan dan
menemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadapmenemukan ide pokok serta memberi tanggapan terhadap
wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.wacana/kliping, dan ditulis pada lembar kertas.
4.4. Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.Mempresentasikan atau membacakan hasil kelompok.
5.5. Buatlah kesimpulan bersama.Buatlah kesimpulan bersama.
6.6. Penutup.Penutup.
47. 2.2. Menghargai Keputusan InternasionalMenghargai Keputusan Internasional
NoNo
Pihak-PihakPihak-Pihak
YangYang
TerlibatTerlibat
Uraian Kasus atau KejadianUraian Kasus atau Kejadian KeteranganKeterangan
1.1. AmerikaAmerika
Serikat diSerikat di
Filipina, IndoFilipina, Indo
China &China &
JepangJepang
Tahun 1906, tentara AmerikaTahun 1906, tentara Amerika
telah melakukan kejahatantelah melakukan kejahatan
perang dengan membunuhperang dengan membunuh
warga Filipina (warga Filipina (moro massacremoro massacre).).
Tahun 1968, peristiwa yangTahun 1968, peristiwa yang
lebih dikenal denganlebih dikenal dengan My LaiMy Lai
MassacreMassacre, sebuah kompi, sebuah kompi
Amerika menyapu warga desaAmerika menyapu warga desa
dengan senjata otomatis hinggadengan senjata otomatis hingga
menewaskan sekitar 500menewaskan sekitar 500
korban.korban.
Pada tahun 1945, lebih dariPada tahun 1945, lebih dari
40.000 rakyat Jepang yang tidak40.000 rakyat Jepang yang tidak
berdosa telah terpanggangberdosa telah terpanggang
Para pelakuPara pelaku
ke-jahatanke-jahatan
perang telahperang telah
diajukan kediajukan ke
pengadilanpengadilan
mili-ter,mili-ter,
namun tidaknamun tidak
lamalama
kemudiankemudian
banyak yangbanyak yang
di-bebaskan.di-bebaskan.
((Mah-kamahMah-kamah
interna-sionalinterna-sional
belum dapatbelum dapat
berbuatberbuat
banyakbanyak).).
48. 2.2. Jerman &Jerman &
JepangJepang
dalamdalam
aksinya diaksinya di
Eropa danEropa dan
Asia.Asia.
Periode antara tahun 1933 s.d.Periode antara tahun 1933 s.d.
1939 Jerman di bawah pimpinan1939 Jerman di bawah pimpinan
Adolf Hitler telah melakukanAdolf Hitler telah melakukan
pembasmian terhadap lawanpembasmian terhadap lawan
politik maupun orang-orang Yahudipolitik maupun orang-orang Yahudi
serta penyerbuan terhadap negaraserta penyerbuan terhadap negara
Austria, Polandia danAustria, Polandia dan
Cekoslowakia dengan cara-caraCekoslowakia dengan cara-cara
yang sangat biadab (yang sangat biadab (holocaustholocaust).).
Pasukan Jepang baik di Indonesia,Pasukan Jepang baik di Indonesia,
Korea maupun di China yangKorea maupun di China yang
sangat kejam selama pendudukan.sangat kejam selama pendudukan.
Di Indonesia, selama pendudukanDi Indonesia, selama pendudukan
Jepang Tidak kurang dari 10.000Jepang Tidak kurang dari 10.000
rakyat hilang dan tidak pernahrakyat hilang dan tidak pernah
kembali selama berlangsungnyakembali selama berlangsungnya
romusha tersebut.romusha tersebut.
SebelumSebelum
Perang DuniaPerang Dunia
II, kolonia-II, kolonia-
lisme Barat de-lisme Barat de-
ngan jutaanngan jutaan
kor-ban tidakkor-ban tidak
tersen-tuh.tersen-tuh.
Baru setelahBaru setelah
sekutusekutu
membukamembuka
Pengadilan Nu-Pengadilan Nu-
remberg (1945-remberg (1945-
1946) untuk1946) untuk
Nazi danNazi dan
Jepang, di-Jepang, di-
mulailahmulailah
prosesproses
pelembagaanpelembagaan
untukuntuk
49. 33 Serbia diSerbia di
Kroasia danKroasia dan
BosniaBosnia
HerzegovinaHerzegovina
(Yugoslavia)(Yugoslavia)
Kurun waktu antara tahun 1992-Kurun waktu antara tahun 1992-
1995, pasukan Serbia telah1995, pasukan Serbia telah
melakukan pemmbersihan etnikmelakukan pemmbersihan etnik
((etnic cleansing)etnic cleansing) terutamaterutama
terhadap warga sipil muslimterhadap warga sipil muslim
Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-Bosnia (di Sarajevo) dan daerah-
daerah lain serta di Kroasia yangdaerah lain serta di Kroasia yang
ingin melepaskan diri dari Serbiaingin melepaskan diri dari Serbia
setelah bubarnya negara federasisetelah bubarnya negara federasi
Yugoslavia. Tidak kurang 700.000Yugoslavia. Tidak kurang 700.000
warga sipil telah disiksa danwarga sipil telah disiksa dan
dibunuh dengan kejam. Beberapadibunuh dengan kejam. Beberapa
nama yang harusnama yang harus
bertanggungjawab atas perbuatanbertanggungjawab atas perbuatan
kejahatan perang tersebut antarakejahatan perang tersebut antara
lain : Stanislav Galic, Gojkolain : Stanislav Galic, Gojko
Jankovic, Janco Janjic, DragonJankovic, Janco Janjic, Dragon
Zelenovic, Karadzic, Mladic, danZelenovic, Karadzic, Mladic, dan
lain-lain.lain-lain.
Tahun 1994Tahun 1994
pe-ngadilanpe-ngadilan
terhadap paraterhadap para
penjahat pe-penjahat pe-
rag telahrag telah
terbukti di Denterbukti di Den
HaagHaag
(Belanda).(Belanda).
ProsesProses
pengadilanpengadilan
terusterus
berlangsung,berlangsung,
namunnamun
hasilnya belumhasilnya belum
sesuaisesuai
harapan.harapan.
Banyak yangBanyak yang
masih gagalmasih gagal
ditangkap.ditangkap.
50. 44 PemerintahPemerintah
RwandaRwanda
terhadapterhadap
etnis Hutuetnis Hutu
dan Tutsidan Tutsi
Dalam waktu tiga bulan di tahunDalam waktu tiga bulan di tahun
1994, tidak kurang 500.000 etnis1994, tidak kurang 500.000 etnis
Hutu dan Tutsi telah terbunuh.Hutu dan Tutsi telah terbunuh.
Pemerintah Rwanda bertanggung-Pemerintah Rwanda bertanggung-
jawab atas kasus terbunuhnyajawab atas kasus terbunuhnya
kedua etnis tersebut.kedua etnis tersebut.
PBB menggelarPBB menggelar
pengadilanpengadilan
keja-hatankeja-hatan
perang yangperang yang
digelar didigelar di
Arusha (Tan-Arusha (Tan-
zania), namunzania), namun
hanya mampuhanya mampu
menyerat 29menyerat 29
orang yangorang yang
diadilli.diadilli.Catatan :Catatan :
Berdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelarBerdasarkan modal Pengadilan Rwanda ini, akhirnya PBB menggelar
pengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilanpengadilan untuk penjahat-penjahat perang. Internasionalisasi pengadilan
penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91penjahat perang semakin menjadi penting dengan disetujuinya oleh 91
negara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICCnegara sebuah Statuta Roma 1998, sebuah langkah untuk membentuk ICC
((International Criminal Court)International Criminal Court) yang permanen. Namun, banyak pengamatyang permanen. Namun, banyak pengamat
mengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripadamengkritik pengadilan di Den Haag saja, lebih banyak gagal daripada
suksesnya, apalagi model ICC.suksesnya, apalagi model ICC.
51. SOAL ESSAY/URAIANSOAL ESSAY/URAIAN
Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini dengan singkat dan jelas !
1.1. Berikan alasan, mengapa dalam kehidupan antar bangsaBerikan alasan, mengapa dalam kehidupan antar bangsa
diperlukan hukum internasional ?diperlukan hukum internasional ?
2.2. Rumuskan kembali tentang hukum internasional dari berbagaiRumuskan kembali tentang hukum internasional dari berbagai
pendapat para ahli !pendapat para ahli !
3.3. Berikan 2(dua) contoh tentang penerapan asas kebangsaanBerikan 2(dua) contoh tentang penerapan asas kebangsaan
kebangsaan dalam hukum internasional !kebangsaan dalam hukum internasional !
4.4. Jelaskan perbedaan antara hukum internasional tertulis danJelaskan perbedaan antara hukum internasional tertulis dan
tidak tertulis !tidak tertulis !
5.5. Tuliskan kembali sumber-sumber hukum internasionalTuliskan kembali sumber-sumber hukum internasional
berdasarkan Pasal 38 Piagam Mahkama Internasional !berdasarkan Pasal 38 Piagam Mahkama Internasional !
52. Lanjutan ……………….Lanjutan ……………….
6.6. Jelaskan bagaimana proses ratifkasi yang dilakukan diJelaskan bagaimana proses ratifkasi yang dilakukan di
negara Indonesia !negara Indonesia !
7.7. Jelaskan bagaimana proses/prosedur penyelesaianJelaskan bagaimana proses/prosedur penyelesaian
sengketa Internasional yang melibatkan 2(dua) atau lebihsengketa Internasional yang melibatkan 2(dua) atau lebih
negara yang terliibat !negara yang terliibat !
8.8. Tuliskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsiTuliskan kembali apa yang menjadi tugas dan fungsi
Mahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikanMahkamah Internasional dalam upaya menyelesaikan
sengketa-sengketa internasional !sengketa-sengketa internasional !
9.9. Jelaskan mengapa setiap bangsa atau negara menghendakiJelaskan mengapa setiap bangsa atau negara menghendaki
hidup berdampingan secara damai!hidup berdampingan secara damai!
10.10.Jelaskan dengan memberi alasan, mengapa kita harusJelaskan dengan memberi alasan, mengapa kita harus
menghormati keputusan Mahkamah Internasional !menghormati keputusan Mahkamah Internasional !
53. STUDI KASUSSTUDI KASUS
Tugas Pengadilan InternasionalTugas Pengadilan Internasional
Kongo: Satu-satunya pengadilan kejahatan perang internasional yangKongo: Satu-satunya pengadilan kejahatan perang internasional yang
permanen memulai perkara pertamanya, dalam kasus pemimpin milisi dipermanen memulai perkara pertamanya, dalam kasus pemimpin milisi di
Republik Demokratik Kongo. Para hakim di Pengadilan KejahatanRepublik Demokratik Kongo. Para hakim di Pengadilan Kejahatan
Internasional (ICC) akan memutuskan apakah Thomas Lubanga akan diadiliInternasional (ICC) akan memutuskan apakah Thomas Lubanga akan diadili
atas tuduhan merekrut tentara anak-anak. Konflik di Kongo yang terjadiatas tuduhan merekrut tentara anak-anak. Konflik di Kongo yang terjadi
selama empat tahun menyebabkan sekitar empat juta orang tewas.selama empat tahun menyebabkan sekitar empat juta orang tewas.
Amerika Serikat dengan keras menentang pembentukan ICC, karenaAmerika Serikat dengan keras menentang pembentukan ICC, karena
khawatir tentaranya akan diadili secara politik. ICC dirancang untukkhawatir tentaranya akan diadili secara politik. ICC dirancang untuk
menggantikan berbagai pengadilanmenggantikan berbagai pengadilan ad hocad hoc kejahatan perang yang didirikan dikejahatan perang yang didirikan di
beberapa negara, termasuk pengadilan yang menangani kejahatan perang dibeberapa negara, termasuk pengadilan yang menangani kejahatan perang di
bekas Yugoslavia dan pembantaian etnik di Rwanda. Thomas Lubanga, 45bekas Yugoslavia dan pembantaian etnik di Rwanda. Thomas Lubanga, 45
tahun, memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) di distrik Ituri ditahun, memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC) di distrik Ituri di
Kongo timur laut, tempat peperangan terus pecah setelah perang lima tahunKongo timur laut, tempat peperangan terus pecah setelah perang lima tahun
secara resmi berakhir pada tahun 2003.secara resmi berakhir pada tahun 2003.
Jaksa mengatakan dia mengunjungi kamp latihan bagi tentara milisi etnikJaksa mengatakan dia mengunjungi kamp latihan bagi tentara milisi etnik
Hema, yang termasuk anak-anak mulai umur 10 tahun, sewaktu merekaHema, yang termasuk anak-anak mulai umur 10 tahun, sewaktu mereka
mempersiapkan diri untuk bertempur dengan lawan mereka, milisi etnikmempersiapkan diri untuk bertempur dengan lawan mereka, milisi etnik
Lendu. “Sambil mendorong mereka untuk bertempur, mereka -- Lubanga danLendu. “Sambil mendorong mereka untuk bertempur, mereka -- Lubanga dan
wakilnya -- juga mengancam anak-anak itu akan dibunuh jika berusahawakilnya -- juga mengancam anak-anak itu akan dibunuh jika berusaha
54. Tentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuhTentara anak-anak itu kemudian diperintahkan “untuk membunuh
semua etnik Lendu termasuk pria, wanita dan anak-anak”,semua etnik Lendu termasuk pria, wanita dan anak-anak”,
tambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orangtambah pernyataan itu, berdasarkan kesaksian dari enam orang
anak. Lubanga menyangkal tiga dakwaan kejahatan perang.anak. Lubanga menyangkal tiga dakwaan kejahatan perang.
Para pengacaranya mengatakan Lubanga berusahaPara pengacaranya mengatakan Lubanga berusaha
menghentikan konflik dan dia dihukum oleh masyarakatmenghentikan konflik dan dia dihukum oleh masyarakat
internasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagiinternasional karena menolak untuk memberi kemudahan bagi
perusahaan-perusahaan asing di daerah pertambangan yang diaperusahaan-perusahaan asing di daerah pertambangan yang dia
kuasai.kuasai.
Berbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernahBerbicara tentang musuh-musuhnya, Lubanga pernah
mengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB: “Merekamengatakan kepada pasukan penjaga perdamaian PBB: “Mereka
yang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harusyang melakukan melakukan genosida atau pembantaian harus
dihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle mengatakan konflik di Ituridihukum.” Wartawan BBC Mark Doyle mengatakan konflik di Ituri
terlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannyaterlihat seperti perang antar etnik, tetapi akar permasalahannya
adalah penambangan emas dan mineral lainnya.adalah penambangan emas dan mineral lainnya.
Sumber:Sumber: BBCIndonesiaBBCIndonesia (Faisal - Tempo News Room)(Faisal - Tempo News Room)
http://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internashttp://acehlong.wordpress.com/2006/11/09/tugas-pengadilan-internas
55. Tagihan Tugas :Tagihan Tugas :
Berdasarkan wacana studi kasus di atas, berikan pendapat,
tanggapan
atau analisis anda !
1. Setelah disimak dan baca baik-baik, jelaskan kembali apa telah ditulis sesuai
dengan persepsi yang ada dibenak anda !
2. Berikan beberapa penjelasan tentang judul berita yang dimaksud “Tugas
Pengadilan Internasional” dan hubungannya dengan tentara Amerika Serikat
yang ada di Kongo !
3. Jelaskan dengan memberi alasan, apa sesungguhnya yang dilakukan
Thomas Lubanga memimpin milisi Persatuan Patriot Kongo (UPC)
sehubungan dengan “keberadaan pengadilan internasional” !
4. Tentukan langkah-langkah nyata dalam upaya mengurangi konflik atau
sengketa internasional yang terjadi di Kongo !
5. Berikan usulan konkrit, apa yang harus anda lakukan guna meningkatkan
kesadaran para pemimpin di Kongo agar menghormati hukum internasional,
jika anda :
a. Sebagai salah satu rakyat Kongo !
b. Sebagai perwakilan tetap negara Indonesia di PBB !
c. Sebagai salah satu hakim di Mahkamah Internasional PBB !
56. INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)INQUIRI (TUGAS KELOMPOK)
1. Carilah referansi lebih lanjut atau dari kliping untuk
bahan diskusi tentang peranan Mahkamah Internasional
dalam menyelesaikan sengketa intarnasional terutama
yang berhubungan dengan masalah-masalah yang
dihadapi oleh negara Indonesia !
2. Berikan pendapat atau pandangan anda tentang :
a. Mahkamah Internasional yang memutuskan bahwa
pulau Sipadan dan Ligitin menjadi bagian wilayah
Malaysia !
b. Bagaimana upaya-upaya bangsa Indonesia yang telah
dilakukan !
c. Apa dan bagaiamana yang harus kita lakukan
terhadap negara Malaysia !
3. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang
bagaimana prosedur untuk menyelesaikan sengketa
internasional melalui Mahkamah Internasional !