SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  27
KELOMPOK 8 
YULI AGUSTINA 
YUNANI 
ZIDNI ILMA KHUSNIA 
LINDA MARIA JATISWORO
SISTEM PERTAHANAN 
DAN KEAMANAN NKRI 
MENURUT UUD 1945
SUBSTANSI PERTAHANAN DAN 
KEAMANAN NEGARA
 Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari 
ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan 
negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat 
semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan 
kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri 
untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia 
yang merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the 
state).
 UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang 
menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara 
dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta 
(Sishankamrata). Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: “rakyat 
adalah yang utama dan dalam kesemestaan,” baik dalam semangat maupun 
dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk 
kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat 
dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan 
kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha 
pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara 
adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya.
 Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan 
negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta 
keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, 
semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan 
tersebut. Oleh karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan 
mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagai satu kesatuan pertahanan. 
 Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara 
dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina 
kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap 
ancaman
SIFAT PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA 
1. Kerakyatan, artinya dalam upaya pertahanan keamanan Negara mengikutsertakan 
seluruh rakyat atau warga Negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 
2. Kesemestaan, artinya seluruh daya bangsa dan Negara mampu memobilisasikan diri 
guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam 
negeri. 
3. Kewilayahan, yaitu seluruh daya bangsa merupakan tumpuan perlawanan dan 
segenap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan 
secara berlanjut.
KOMPONEN KEKUATAN HANKAMNEG 
1) komponen utama yaitu TNI dan Polri. TNI adalah alat Negara yang 
berperan sebagai alat pertahanan Negara, sedangkan Polri adalah alat Negara 
yang berperan dalkam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, 
menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada 
masyarakat. 
2) komponen cadangan terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, serta 
sarana dan prasaran nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui 
mobilitas guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang dimaksud 
mobilitas adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber 
daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan. 
3) komponen pendukung, terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, sumber 
daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung dapat 
meningkatkan kekuatan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
BANGSA INDONESIA DALAM 
PENYELENGGARAAN 
PERTAHANAN NEGARA MENGANUT PRINSIP: 
 Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan 
kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan 
segenap bangsa dari segala ancaman. 
 Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya 
pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga 
negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari 
kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan 
undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya 
pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban 
warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
 Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan 
kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara 
bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara 
damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya 
dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. 
Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan 
damai. 
 Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik 
bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang 
berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak 
terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak 
terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.
 Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat 
dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh 
wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. 
 Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, 
kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum 
internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan 
secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara 
kepulauan.
BAB XII : 
PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA 
PASAL 30 
(1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan 
keamanan negara. 
Penjelasan : Dalam pemahaman ayat ini dengan perkembangan jaman dan 
moderenisasi setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha 
pertahanan dan keamanan Negara 
(2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan 
dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian 
Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan 
pendukung.
Penjelasan : Pada saat ini dengan berbagai kejadian perselisihan dan 
peperangan antar suku, daerah maupun negara, Indonesia melakukan usaha 
pertahanan dan keamanan Negara melalui adanya TNI (Tentara Nasional 
Indonesia) dan Kepolisian, sebagai garis pertahanan pertama. 
Rakyat sebagai barisan pendukung, jika dikaitkan dengan perkembangan jaman 
saat ini TNI dan Kepolisian bertindak sebagain barisan pertahanan dan 
keamanan Negara dilapangan (terjun langsung) dan rakyat mendukung secara 
moril dan dengan cara lain yang bisa dilakukan. Secara tidak langsung dengan 
melakukan masing-masing bagiannya, akan terwujud keseimbangan pertahanan 
Negara dalam berbagai aspek.
(3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan 
Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan 
memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 
Penjelasan: Dengan keadaan geografis Indonesia TNI membagi pertahanan menjadi 
tiga : Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap angkatan 
mempunyai tugas, kewajiban dan wilayah masing-masing. 
Dengan luasnya wilayah Indonesia, kebedaradaan para anggota TNI AD sangat 
dibutuhkan untuk menjaga setiap perbatasan Negara, karena posisi Negara Indonesia 
bersebelahan baik didarat ataupun dilaut. Dengan keadaan seperti itu perlu penjagaan 
secara baik dan tepat untuk menjaga setiap perbatasan dengan Negara tetangga, agar 
tidak terjadi kesalahpahaman wilayah masing-masing Negara.
TNI AL mempunyai tugas yang cukup berat, dapat dilihat dari besarnya wilayah 
perairan Indonesia. Dengan sebutan Negara agraris karna sebagian terbesar Indonesia 
dihasilan dari laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. 
Keberadaan batas wilayah antar satu Negara juga banyak terdapat diperairan. Saat ini 
banyak juga kejahatan perairan, seperti contoh pengambilan ikan oleh Negara tetangga 
dalam perairan Indonesia. Atau sering terjadi pengakuan akan pulau terluar Indonesia 
oleh Negara-negara tetangga. 
Dengan keberadaan wilayat darat dan perairan Indonesia, kita tidak boleh meremehkan 
keadaan udara Indonesia. Karna itu dibentuklah TNI AU, banyak tugas dan kewajiban 
TNI AU untuk memantau keamanan Indonesia guna mempertahankan keadaan 
Indonesia.
(4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga 
keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani 
masyarakat, serta menegakkan hukum. 
Penjelasan: Keberadaan kepolisianpun tidak kalah penting dengan TNI, mengapa 
begitu karena keamanan dan ketertiban masyarakat ditangani oleh mereka. Dari mulai 
hal kecil seperti pencurian, ketertiban dan penegakkan hukum. 
(5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara 
Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga 
negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait 
dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
Dengan segala keberadaan TNI, Kepolisian, semua yang dilakukan tetap diatur dalam 
Undang-undang yang sudah ada. Jadi dalam melakukan sesuatu hal semua dapat 
dipertanggung jawabkan karena sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya. 
Dalam segala hal yang dilakukan semua dilandaskan guna mempertahankan dan 
keamanan Negara. Begitu juga dengan masyarakat yang akan membantu 
mempertahankan Negara dengan berbagai macam hal, dari segala aspek yang dapat 
dilakukan. 
Pengaturan tetap ada dengan dilandasi undang-undang yang telat dibuat dan 
diresmikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan diawasi dengan Presiden dan 
jajarannnya.
KESADARAN BELANEGARA DALAM 
KONTEKS SISTEM KEAMANAN DAN 
PERTAHANAN NEGARA
 Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh 
setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan 
kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal 
dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan 
serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia. 
 Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela 
negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan 
menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia 
ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian 
dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan 
bangsa yang baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera, 
sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) 
dalam Pembukaan UUD 1945..
PENTINGNYA PEMBELAAN 
NEGARA :  Pentingnya pembelaan negara untuk keutuhan wilayah. 
Jika setiap warga negara melaksanakan kewajiban membela negara, serta memiliki 
prinsip kesatuan hankam yang artinya ancaman terhadap satu daerah/wilayah bukan 
semata-mata tanggung jawab daerah tersebut melainkan tanggung jawab seluruh warga 
negara, membina persatuan dan kesatuan bangsa, maka keutuhan wilayah akan terjamin. 
 Pembelaan negara untuk keselamatan bangsa dan negara. 
Keselamatan bangsa dan negara akan terjamin jika setiap warga negara selalu waspada 
terhadap segala sesuatu yang akan mengancamnya. Tidak bersifat masa bodoh 
melainkan segera mengatasi atau melapor kepada yang berwajib terhadap seseorang 
yang akan mengganggu keselamatan bangsa dan negara, karena keselamatan bangsa dan 
negara bukan tangggungjawab TNI, Kepolisian, atau aparat pemerintah melainkan 
tanggung jawab seluruh warga negara.
 Pentingnya pembelaan negara untuk terciptanya keamanan negara 
Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan 
dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan negara 
dari segala ancaman. Jika setiap warga negara sadar akan hak dan kewajibannya, 
mematuhi aturan yang berlaku dimanapun berada, memelihara persatuan dan 
kesatuan, bela negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pengabdian serta 
rela berkorban maka keamanan negara akan tercipta dengan baik.
HAMBATAN DAN TANTANGAN 
DALAM KEAMANAN DAN 
PERTAHANAN NEGARA
HAKIKAT ANCAMAN 
 Konstelasi geografi, sebagai Negara kepulauan dengan wilayah yang sangat 
luas, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi internasional yang 
sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang dan sekaligus 
tantangan geopolitik dan geostrategi yang besar dalam mempertahankan 
kedaulatan dan keutuhan wilayah. Selain itu, seiring dengan globalisasi yang 
merambah berbagai aspek kehidupan, ancaman pertahanan negara dalam 
menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga 
semakin berkembang menjadimulti-dimensional. Untuk menghadapi ancaman 
yang multi-dimensional seperti dikemukakan di atas, penanganannya tidak 
hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan yang berdimensi militer, tetapi 
juga melibatkan kemampuan pertahanan yang berdimensi nirmiliter sebagai 
perwujudan dari sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta.
BENTUK ANCAMAN 
1. ANCAMAN MILITER 
Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan 
terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, 
keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa 
agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, 
aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. 
Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan 
wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai 
dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan 
bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer 
bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. 
Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, 
diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militerdari negara yang akan melakukan 
invasi.
Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah 
tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan) Indonesia oleh 
negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan 
terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi 
dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya 
merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di 
dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh 
kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar. 
Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan 
bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan 
jalannya roda pemerintahan.
2. Ancaman Nirmiliter. 
Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor 
nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan 
kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dankeselamatan segenap bangsa. 
Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial 
budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum
TERIMA KASIH 

Contenu connexe

Tendances

desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIdesintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIguruppkn11
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNita Kurniasih
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaChristina Dwi Rahayu
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALDadang Solihin
 
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalAncaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalEkinanda Anggita
 
Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan NasionalPembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan NasionalLestari Moerdijat
 
Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaNasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaIfan Islami
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaafifahdhaniyah
 
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaPPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ikabulan purnama
 
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriPerjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriDewi Setiyani Putri
 
Presentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantara
Presentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantaraPresentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantara
Presentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantaraWinie Dwicahyandari
 
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...bulan purnama
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIAmeikaa
 

Tendances (20)

desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRIdesintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
desintralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI
 
Negara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik IndonesiaNegara Kesatuan Republik Indonesia
Negara Kesatuan Republik Indonesia
 
Hak Asasi Manusia
Hak Asasi ManusiaHak Asasi Manusia
Hak Asasi Manusia
 
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik IndonesiaSistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia
 
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONALKONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
KONSEP DASAR KETAHANAN NASIONAL
 
Resensi novel hujan
Resensi novel hujanResensi novel hujan
Resensi novel hujan
 
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi NasionalAncaman Terhadap Integrasi Nasional
Ancaman Terhadap Integrasi Nasional
 
Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan NasionalPembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
Pembangunan Nasional dan Ketahanan Nasional
 
Nasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di IndonesiaNasionalisme di Indonesia
Nasionalisme di Indonesia
 
Perang Dunia 1 dan 2
Perang Dunia 1 dan 2Perang Dunia 1 dan 2
Perang Dunia 1 dan 2
 
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesiaPengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
Pengaruh kemajuan iptek terhadap negara kesatuan republik indonesia
 
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal IkaPPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
PPKn : Ancaman terhadap Negara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika
 
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeriPerjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
Perjuangan menghadapi pergolakan dalam negeri
 
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kinippt nilai - nilai pancasila masa kini
ppt nilai - nilai pancasila masa kini
 
Perang banjar
Perang banjarPerang banjar
Perang banjar
 
Ppt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi IndonesiaPpt Demokrasi Indonesia
Ppt Demokrasi Indonesia
 
Bab 1 sejarah wajib sma xi
Bab 1 sejarah wajib sma xiBab 1 sejarah wajib sma xi
Bab 1 sejarah wajib sma xi
 
Presentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantara
Presentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantaraPresentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantara
Presentasi Kedatangan Bangsa Barat ke nusantara
 
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...
Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman terhadap IPOLEKSOSBUDHANKAM dalam Membang...
 
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIATugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
Tugas Powerpoint tentang HAK ASASI MANUSIA
 

Similaire à SISTEM PERTAHANAN NKRI

Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945Asep Wahyudin
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraHusien Armansyah
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4eli priyatna laidan
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanannatal kristiono
 
Politik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan KeamananPolitik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan Keamananpjj_kemenkes
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negaraWarnet Raha
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraIkhsan D'Zuheldy
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraOperator Warnet Vast Raha
 
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negara
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negarasistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negara
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negarasudiana_handsome
 

Similaire à SISTEM PERTAHANAN NKRI (20)

Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
Pertahanan dan Keamanan Negara Indonesia menurut UUD Negara RI Tahun 1945
 
Bela negara (2)
Bela negara (2)Bela negara (2)
Bela negara (2)
 
Uu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 PjlsUu 03 2002 Pjls
Uu 03 2002 Pjls
 
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negaraPresentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
Presentasi PKn kelas 9 bab upaya bela negara
 
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
Rpp ppkn sma xi bab 2 pertemuan 4
 
Modul 4 kb 2
Modul 4 kb 2Modul 4 kb 2
Modul 4 kb 2
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamananKetahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
Ketahanan nasional dibidang pertahanan militer dan keamanan
 
Modul 4 kwn kb 2
Modul 4 kwn kb 2Modul 4 kwn kb 2
Modul 4 kwn kb 2
 
Politik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan KeamananPolitik Strategi Pertahanan Keamanan
Politik Strategi Pertahanan Keamanan
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Makalah bela negara
Makalah bela negaraMakalah bela negara
Makalah bela negara
 
Pendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negaraPendidikan pendahuluan bela negara
Pendidikan pendahuluan bela negara
 
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negaraMakalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
Makalah kewarganegaraan upaya pembelaan negara
 
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negara
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negarasistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negara
sistim pertahanan dan keamanan negara republik indonesia dan bela negara
 
pkn
pknpkn
pkn
 

SISTEM PERTAHANAN NKRI

  • 1. KELOMPOK 8 YULI AGUSTINA YUNANI ZIDNI ILMA KHUSNIA LINDA MARIA JATISWORO
  • 2. SISTEM PERTAHANAN DAN KEAMANAN NKRI MENURUT UUD 1945
  • 3. SUBSTANSI PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA
  • 4.  Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Pertahanan negara pada hakikatnya merupakan segala upaya pertahanan yang bersifat semesta, yang penyelenggaraannya didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan Negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat (survival of the nation and survival of the state).
  • 5.  UUD 1945 menetapkan Sistem Pertahanan Negara (Sishanneg) yang menempatkan rakyat sebagai pemeran yang vital, dan pertahanan negara dilaksanakan dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Makna yang terkandung dalam Sishankamrata: “rakyat adalah yang utama dan dalam kesemestaan,” baik dalam semangat maupun dalam mendayagunakan segenap kekuatan dan sumber daya nasional, untuk kepentingan pertahanan dalam membela eksistensi NKRI. Keikutsertaan rakyat dalam Sishanneg pada dasarnya merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban setiap warga Negara untuk ikut serta dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan warga negara dalam pertahanan negara adalah wujud kehormatan warga negara untuk merefleksikan haknya.
  • 6.  Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.  Pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara melalui usaha membangun dan membina kemampuan dan daya tangkal negara dan bangsa serta menanggulangi setiap ancaman
  • 7. SIFAT PERLAWANAN RAKYAT SEMESTA 1. Kerakyatan, artinya dalam upaya pertahanan keamanan Negara mengikutsertakan seluruh rakyat atau warga Negara sesuai dengan kemampuan dan keahliannya. 2. Kesemestaan, artinya seluruh daya bangsa dan Negara mampu memobilisasikan diri guna menanggulangi setiap bentuk ancaman baik dari luar maupun dari dalam negeri. 3. Kewilayahan, yaitu seluruh daya bangsa merupakan tumpuan perlawanan dan segenap lingkungan didayagunakan untuk mendukung setiap bentuk perlawanan secara berlanjut.
  • 8. KOMPONEN KEKUATAN HANKAMNEG 1) komponen utama yaitu TNI dan Polri. TNI adalah alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara, sedangkan Polri adalah alat Negara yang berperan dalkam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat. 2) komponen cadangan terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, serta sarana dan prasaran nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilitas guna memperbesar dan memperkuat komponen utama. Yang dimaksud mobilitas adalah tindakan pengerahan dan penggunaan secara serentak sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional sebagai kekuatan pertahanan. 3) komponen pendukung, terdiri atas warga Negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang secara langsung dapat meningkatkan kekuatan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan.
  • 9. BANGSA INDONESIA DALAM PENYELENGGARAAN PERTAHANAN NEGARA MENGANUT PRINSIP:  Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.  Pembelaan negara yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, tidak seorangpun warga negara boleh dihindarkan dari kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dalam prinsip ini terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara serta keyakinan pada kekuatan sendiri.
  • 10.  Bangsa Indonesia cinta perdamaian, tetapi lebih cinta kepada kemerdekaan dan kedaulatannya. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai. Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Prinsip ini menunjukkan pandangan bangsa Indonesia tentang perang dan damai.  Bangsa Indonesia menentang segala bentuk penjajahan dan menganut politik bebas aktif. Untuk itu, pertahanan negara ke luar bersifat defensif aktif yang berarti tidak agresif dan tidak ekspansif sejauh kepentingan nasional tidak terancam. Atas dasar sikap dan pandangan tersebut, bangsa Indonesia tidak terikat atau ikut serta dalam suatu pakta pertahanan dengan negara lain.
  • 11.  Bentuk pertahanan negara bersifat semesta dalam arti melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan.  Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan.
  • 12. BAB XII : PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA PASAL 30 (1) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Penjelasan : Dalam pemahaman ayat ini dengan perkembangan jaman dan moderenisasi setiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan Negara (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.
  • 13. Penjelasan : Pada saat ini dengan berbagai kejadian perselisihan dan peperangan antar suku, daerah maupun negara, Indonesia melakukan usaha pertahanan dan keamanan Negara melalui adanya TNI (Tentara Nasional Indonesia) dan Kepolisian, sebagai garis pertahanan pertama. Rakyat sebagai barisan pendukung, jika dikaitkan dengan perkembangan jaman saat ini TNI dan Kepolisian bertindak sebagain barisan pertahanan dan keamanan Negara dilapangan (terjun langsung) dan rakyat mendukung secara moril dan dengan cara lain yang bisa dilakukan. Secara tidak langsung dengan melakukan masing-masing bagiannya, akan terwujud keseimbangan pertahanan Negara dalam berbagai aspek.
  • 14. (3) Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. Penjelasan: Dengan keadaan geografis Indonesia TNI membagi pertahanan menjadi tiga : Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Setiap angkatan mempunyai tugas, kewajiban dan wilayah masing-masing. Dengan luasnya wilayah Indonesia, kebedaradaan para anggota TNI AD sangat dibutuhkan untuk menjaga setiap perbatasan Negara, karena posisi Negara Indonesia bersebelahan baik didarat ataupun dilaut. Dengan keadaan seperti itu perlu penjagaan secara baik dan tepat untuk menjaga setiap perbatasan dengan Negara tetangga, agar tidak terjadi kesalahpahaman wilayah masing-masing Negara.
  • 15. TNI AL mempunyai tugas yang cukup berat, dapat dilihat dari besarnya wilayah perairan Indonesia. Dengan sebutan Negara agraris karna sebagian terbesar Indonesia dihasilan dari laut Indonesia yang kaya akan sumber daya alam. Keberadaan batas wilayah antar satu Negara juga banyak terdapat diperairan. Saat ini banyak juga kejahatan perairan, seperti contoh pengambilan ikan oleh Negara tetangga dalam perairan Indonesia. Atau sering terjadi pengakuan akan pulau terluar Indonesia oleh Negara-negara tetangga. Dengan keberadaan wilayat darat dan perairan Indonesia, kita tidak boleh meremehkan keadaan udara Indonesia. Karna itu dibentuklah TNI AU, banyak tugas dan kewajiban TNI AU untuk memantau keamanan Indonesia guna mempertahankan keadaan Indonesia.
  • 16. (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Penjelasan: Keberadaan kepolisianpun tidak kalah penting dengan TNI, mengapa begitu karena keamanan dan ketertiban masyarakat ditangani oleh mereka. Dari mulai hal kecil seperti pencurian, ketertiban dan penegakkan hukum. (5) Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.
  • 17. Dengan segala keberadaan TNI, Kepolisian, semua yang dilakukan tetap diatur dalam Undang-undang yang sudah ada. Jadi dalam melakukan sesuatu hal semua dapat dipertanggung jawabkan karena sudah terdapat undang-undang yang mengaturnya. Dalam segala hal yang dilakukan semua dilandaskan guna mempertahankan dan keamanan Negara. Begitu juga dengan masyarakat yang akan membantu mempertahankan Negara dengan berbagai macam hal, dari segala aspek yang dapat dilakukan. Pengaturan tetap ada dengan dilandasi undang-undang yang telat dibuat dan diresmikan oleh pihak-pihak yang berwenang. Dan diawasi dengan Presiden dan jajarannnya.
  • 18. KESADARAN BELANEGARA DALAM KONTEKS SISTEM KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA
  • 19.  Kesadaran bela negara merupakan satu hal yang esensial dan harus dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia (WNI), sebagai wujud penunaian hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Kesadaran bela negara menjadi modal dasar sekaligus kekuatan bangsa, dalam rangka menjaga keutuhan, kedaulatan serta kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia.  Upaya bela negara harus dilakukan dalam kerangka pembinaan kesadaran bela negara sebagai sebuah upaya untuk mewujudkan WNI yang memahami dan menghayati serta yakin untuk menunaikan hak dan kewajibannya. Bangsa Indonesia ingin pula memiliki peradaban yang unggul dan mulia. Peradaban demikian dapat dicapai apabila masyarakat dan bangsa kita juga merupakan masyarakat dan bangsa yang baik (good society and nation), damai, adil dan sejahtera, sebagaimana yang telah diwasiatkan oleh para pendiri bangsa (founding fathers) dalam Pembukaan UUD 1945..
  • 20. PENTINGNYA PEMBELAAN NEGARA :  Pentingnya pembelaan negara untuk keutuhan wilayah. Jika setiap warga negara melaksanakan kewajiban membela negara, serta memiliki prinsip kesatuan hankam yang artinya ancaman terhadap satu daerah/wilayah bukan semata-mata tanggung jawab daerah tersebut melainkan tanggung jawab seluruh warga negara, membina persatuan dan kesatuan bangsa, maka keutuhan wilayah akan terjamin.  Pembelaan negara untuk keselamatan bangsa dan negara. Keselamatan bangsa dan negara akan terjamin jika setiap warga negara selalu waspada terhadap segala sesuatu yang akan mengancamnya. Tidak bersifat masa bodoh melainkan segera mengatasi atau melapor kepada yang berwajib terhadap seseorang yang akan mengganggu keselamatan bangsa dan negara, karena keselamatan bangsa dan negara bukan tangggungjawab TNI, Kepolisian, atau aparat pemerintah melainkan tanggung jawab seluruh warga negara.
  • 21.  Pentingnya pembelaan negara untuk terciptanya keamanan negara Bangsa Indonesia berhak dan wajib membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dan negara dari segala ancaman. Jika setiap warga negara sadar akan hak dan kewajibannya, mematuhi aturan yang berlaku dimanapun berada, memelihara persatuan dan kesatuan, bela negara dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan pengabdian serta rela berkorban maka keamanan negara akan tercipta dengan baik.
  • 22. HAMBATAN DAN TANTANGAN DALAM KEAMANAN DAN PERTAHANAN NEGARA
  • 23. HAKIKAT ANCAMAN  Konstelasi geografi, sebagai Negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas, terbentang pada jalur lintasan dan transportasi internasional yang sangat strategis, berimplikasi pada munculnya peluang dan sekaligus tantangan geopolitik dan geostrategi yang besar dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah. Selain itu, seiring dengan globalisasi yang merambah berbagai aspek kehidupan, ancaman pertahanan negara dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa juga semakin berkembang menjadimulti-dimensional. Untuk menghadapi ancaman yang multi-dimensional seperti dikemukakan di atas, penanganannya tidak hanya bertumpu pada kemampuan pertahanan yang berdimensi militer, tetapi juga melibatkan kemampuan pertahanan yang berdimensi nirmiliter sebagai perwujudan dari sistem pertahanan Negara yang bersifat semesta.
  • 24. BENTUK ANCAMAN 1. ANCAMAN MILITER Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata dan terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. Ancaman militer dapat berupa agresi/invasi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Agresi suatu negara yang dikategorikan mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia mempunyai bentuk-bentuk mulai dari yang berskala paling besar sampai dengan yang terendah. Invasi merupakan bentuk agresi yang berskala paling besar dengan menggunakan kekuatan militer bersenjata yang dikerahkan untuk menyerang dan menduduki wilayah Indonesia. Invasi berlangsung secara eskalatif, mulai dari kondisi politik yang terus memburuk, diikuti dengan persiapan-persiapan kekuatan militerdari negara yang akan melakukan invasi.
  • 25. Bentuk lain dari ancaman militer yang peluang terjadinya cukup tinggi adalah tindakan pelanggaran wilayah (wilayah laut, ruang udara dan daratan) Indonesia oleh negara lain. Konsekuensi Indonesia yang memiliki wilayah yang sangat luas dan terbuka berpotensi terjadinya pelanggaran wilayah. Ancaman militer dapat pula terjadi dalam bentuk pemberontakan bersenjata. Pemberontakan tersebut pada dasarnya merupakan ancaman yang timbul dan dilakukan oleh pihak-pihak tertentu di dalam negeri, tetapi pemberontakan bersenjata tidak jarang disokong oleh kekuatan asing, baik secara terbuka maupun secara tertutup atau tersamar. Pemberontakan bersenjata melawan pemerintah Indonesia yang sah merupakan bentuk ancaman militer yang dapat merongrong kewibawaan negara dan jalannya roda pemerintahan.
  • 26. 2. Ancaman Nirmiliter. Ancaman nirmiliter pada hakikatnya ancaman yang menggunakan faktor-faktor nirmiliter yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dankeselamatan segenap bangsa. Ancaman nirmiliter dapat berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi dan informasi, serta keselamatan umum