1. Tema : HAK ASASI MANUSIA
Nama : Ilham
E-mail (Penulis) : ilham_sy@rocketmail.com
Mahasiswa : Pendidikan Kimia A Pada Fakultas TArbiyah dan Keguruan UIN SGD
Bandung
Topik : Pelanggaran HAM
PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA PADA KASUS MESUJI
Manusia, pada hakikatnya, secara kodrati dinugerahi hak-hak pokok yang sama oleh
Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak pokok ini disebut hak asasi manusia (HAM). Hak asasi
manusia adalah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang melekat pada diri manusia,
bersifat kodrati, universal dan abadi, berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Pada
gilirannya, hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai
anugerah Tuhan Yang Maha Esa, di mana hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak
dan kewajiban-kewajiban yang lain.
Umumnya, kita, masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam (sebagai
akibat dari pola pendidikan ala Barat yang dikembangkan semenjak jaman penjajahan
Belanda dan diteruskan di era republik pasca proklamasi kemerdekaan hingga kini) mengenal
konsepsi HAM yang berasal dari Barat. Kita mengenal konsepsi HAM itu bermula dari
sebuah naskah Magna Charta, tahun 1215, di Inggeris, dan yang kini berlaku secara universal
mengacu pada Deklarasi Universal HAM (DUHAM), yang diproklamasikan PBB, 10
Desember 1948.
Padahal, kalau kita mau bicara jujur serta mengaca pada sejarah, sesungguhnya
semenjak Nabi Muhammad S.A.W. memperoleh kenabiannya (abad ke-7 Masehi, atau sekira
lima ratus tahun/lima abad sebelum Magna Charta lahir), sudah dikenalkan HAM serta
dilaksanakan dan ditegakkannya HAM dalam Islam. Atas dasar ini, tidaklah berlebihan
kiranya bila sesungguhnya konsepsi HAM dalam Islam telah lebih dahulu lahir tinimbang
konsepsi HAM versi Barat. Bahkan secara formulatif, konsepsi HAM dalam Islam relatif
lebih lengkap daripada konsepsi HAM universal.
Hak-hak dasar yang terdapat dalam HAM menurut Islam ialah : (1) Hak Hidup; (2)
Hak-hak Milik; (3) Hak Perlindungan Kehormatan; (4) Hak Keamanan dan Kesucian
Kehidupan Pribadi; (5) Hak Keamanan Kemerdekaan Pribadi; (6) Hak Perlindungan dari
Hukuman Penjara yang Sewenang-wenang; (7) Hak untuk Memprotes Kelaliman (Tirani); (8)
Hak Kebebasan Ekspresi; (9) Hak Kebebasan Hati Nurani dan Keyakinan; (10) Hak

2. Kebebasan Berserikat; (11) Hak Kebebasan Berpindah; (12) Hak Persamaan Hak dalam
Hukum; (13) Hak Mendapatkan Keadilan; (14) Hak Mendapatkan Kebutuhan Dasar Hidup
Manusia; dan (15) Hak Mendapatkan Pendidikan.1
Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseoarang atau kelompok
orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang
secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut Hak Asasi
Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-undang, dan tidak
mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan
benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku (Pasal 1 angka 6 UU No. 39 Tahun 1999
tentang HAM).
Salah satu contoh pelanggaran HAM berat yang sekarang ini banyak di bicarakan oleh
khalayak umum yaitu dugaan adanya pembantaian di Mesuji Sumatera Selatan. Dari tahun
ketahun Mesuji selalu bersimbah darah meski dalam pembukaan UUD 1945 telah
diamanatkan bahwa pemerintah negara Indonesia wajib melindungi segenap bangsa
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Dalam kenyataannya pemerintah belum
mampu melindungi tumpah darah Indonesia. Hal ini bisa kita lihat sekurangnya dalam kasus
yang menimpa warga Desa Sodong Kec. Mesuji Propinsi Sumatera Selatan, Desa Sritanjung,
Kagungan Dalam dan Nipah Kuning Kabupaten Mesuji dan Desa Talang Batu Kab. Mesuji
Propinsi Lampung. Warga di ketiga lokasi ini telah menjadi korban perampasan Hak Atas
Tanah dan ketidakadilan perlakuan oleh korporasi dan aparat penegak hukum. Bahkan
tindakan tak beradab dan keji menimpa warga desa.
Kasus yang mencuat saat ini di Mesuji terdapat tiga kasus, walau sesungguhnya masih
ada kasus yang tinggal menunggu bom waktu. Ketiga kasus tersebut, pertama adalah kasus
pengelolaan lahan milik adat di areal kawasan Hutan Tanaman Industri Register 45 Way
Buaya tepatnya di Talang Pelita Jaya Desa Gunung Batu telah mencuat pada februari 2006
dan puncaknya berujung kematian Made Asta pada 6 Nopember 2010. Kedua, kasus sengketa
tanah lahan sawit seluas 1533 ha antara warga Desa Sei Sodong dengan PT. Sumber Wangi
Alam yang berakhir dengan tragedi pembantaian terhadap dua orang petani tak bersenjata
ditengah kebun sawit pada 21 April 2011. Dan ketiga kasus tanah lahan sawit seluas 17 ribu
ha antara warga Desa Sritanjung, Kagungan Dalam dan Nipah kuning dengan PT. Barat
Selatan Makmur Investindo yang puncaknya berujung kematian Zaini pada 10 Nopember
2011.
1
Arief Achmad Mangkoesapoetra

3. Tindakan biadab dan keji ini tidak pernah oleh negara disebut sebagai pelanggaran
HAM Berat. Malah ditengah situasi duka, aparat masih menjalankan upaya kriminalisasi
kepada warga yang menjadi korban walau masyarakat sejak awal telah mengadu kepada
Polisi dan pemerintah setempat. Demikian pula terhadap Komnas HAM, warga Desa
Sritanjung melapor kepada Komnas HAM sejak Baharudin Lopa masih menjabat hingga
menjelang satu hari sebelum terjadi penembakan oleh Brimob. Kasus di Desa Sodong telah
pula di koordinasikan sejak Mei 2011 kepada Komnas HAM.
Dari ketiga kasus ini kami melihat bahwa pemicu konflik terkait perkebunan sawit
adalah karena pihak perkebunan sawit telah merampas dan menguasai tanah warga dalam
waktu yang lama mulai 10 – 17 tahun. Dan warga tidak satu rupiah-pun mendapatkan
manfaat dari hasil kebun sawit itu.
Tindakan sewenang-wenang perusahaan ini selalu berlindung atas UU perkebunan
Nomor 18 tahun 2004. Dimana UU ini telah memberikan legalitas yang sangat kuat kepada
perusahaan-perusahaan perkebunan untuk mengambil tanah-tanah yang dikuasai rakyat.
Pasal-pasal dalam UU ini dengan jelas memberikan ruang yang besar kepada perusahaan
perkebunan baik swasta maupun pemerintah untuk terus melakukan tindakan kekerasan dan
kriminalisasi terhadap petani2.
Sedangkan pemicu konflik diareal HTI Reg 45 Way Buaya adalah karena pemerintah
telah memperluas luas kawasan hutan dimana sebagian lahan merupakan tanah adat/ulayat.
Tuntutan warga Desa Gunung Batu atas lahan seluas 7 ribu ha, hanya dikabulkan 2300 ha
untuk kemudian di enclave dari kawasan HTI. Dan ketika warga adat memberikan lahan
untuk dikelola kepada warga lokal pihak perusahaan dan aparat telah menstigma pengelola
sebagai perambah hutan.
Menjadi pertanyaan besar karena keterlibatan aparat polisi dalam semua kasus justeru
bukan untuk meredam konflik melainkan melindungi perusahaan. Jangan heran jika
organisasi masyarakat sipil mengkatagorikannya sebagai Centeng Perusahaan. Mengapa
demikian karena polisi bukan menjadi pangayom atau sekurangnya hadir disaat ketengangan
terjadi, akan tetapi polisi memang telah bermarkas di areal kebun sawit seperti di dapati di
PT. BMSI. Kondisi inilah yang telah memperumit situasi. Dan polisi pun dengan mudah
memuntahkan peluru kearah masyarakat tanpa mengikuti SOP.
2
Ruslan Burhani.http://gurupkn.wordpress.com/2008/02/22/pengertian-pengertian-hak-asasi-
manusia/ (diakses tanggal 20 Desember 2011 pukul 19:00)

4. Bukan hanya polisi, pihak Badan Pertanahan juga memiliki andil sangat besar dalam
kasus-kasus perkebunan sawit. Seharunya departemen ini ketika akan menerbitkan HGU
wajib berpegang kukuh pada prinsip clean dan clear. Tentu harus pula melakukan
pengawasan kelokasi terhadap areal HGU. Dan memberikan respon cepat ketika terdapat
pengaduan warga, bukan terus sibuk menerbitkan HGU dan mengabaikan sengketa agraria.
Demikian pula Dinas Kehutanan. Seharusnya cepat mencabut izin perusahaan yang
dengan terang dan jelas telah menelantarkan lahan dan menyalahgunakan peruntukan lahan.
Seperti dilakukan oleh Silva Inhutani. Lahan yang seharusnya ditanami kayu, malah ditanami
singkong dan nenas. Semestinya pula lahan-lahan yang diterlantarkan tersebut bisa
diserahkan kepada warga untuk dikelola dengan mekanisme hutan desa atau mekanisme
lainya sehingga fungsi hutan tetap terjaga dan masyarakat mendapat manfaat.
Berdasarkan advokasi WALHI, WANACALA dan LBH Bandar Lampung pada tahun
2006 terhadap kasus Register 45, Penerimaan laporan dan investigasi kasus di Desa Sodong
oleh WALHI, YLBHI, Sawit Watch dan KpSHK pada Juli – Nopember 2011 dan investigasi
kasus Desa Sritanjung an Kagungan Dalamm Kabupaten Mesuji pada 11 Nopember
2011kami berkesimpulan bahwa wilayah Mesuji merupakan Ladang Pelanggaran Ham Berat
terhadap petani dimana kasus juga terjadi secara beruntun dari tahun ketahun dan telah pula
memakan korban jiwa yang cukup besar.
Pemerintah menginginkan penanganan kasus di Mesuji baik di Sumatera Selatan maupun
Lampung berlangsung secara menyeluruh dengan membentuk tim yang akan menyampaikan
rekomendasi agar tidak terjadi peristiwa serupa,kata Menko Polhukam.
Menko Polhukam Djoko Suyanto dalam keterangan pers di Kantor Presiden Jakarta,
Jumat sore mengatakan tim yang dibentuk pemerintah diketuai oleh Wakil Menteri Hukum
dan Ham Denny Indrayana diisi oleh perwakilan dari sejumlah pemangku kepentingan, tokoh
masyarakat dan juga perwakilan perguruan tinggi.
"Ketua tim Denny Indrayana, melibatkan unsur terkait seperti Komnas HAM, karena
Komnas HAM memiliki gambaran yang tepat baik di Mesuji Sumsel dan Mesuji Lampung.
Berikutnya adalah kepolisian, miliki data bagaimana penanganan di Mesuji Sumsel, dan
Mesuji Lampung, dari Kantor Menko Polhukam juga, dan melibatkan masyarakat dan Pemda
Lampung dan Sumsel. Pak Denny juga diberi keleluasaan bila menginginkan ada dari
perguruan tinggi," katanya.
Djoko mengatakan penanganan kasus baik di Mesuji Lampung maupun Mesuji Sumsel
akan dibagi dalam dua langkah.

5. Langkah yang pertama, dilakukan penelaahan dan pemisahan antara peristiwa yang
terjadi di Mesuji Lampung dan Mesuji Sumatera Selatan termasuk masing-masing bagaimana
kejadiannya, latar belakang permasalahan dan korban serta pelakunya.
Langkah yang kedua adalah proses hukum atas masing-masing kasus sesuai dengan
kondisi yang ada.
Semoga kasus –kasus yang merenggut HAM dapat terselasaikan, sehingga masyarakat
Indonesia dapat hidup dengan tentaram, saling mencintai satu sama lain.