Prof. Dr. Sofian Effendi membahas tiga hal penting dalam presentasinya: (1) faktor-faktor pendukung reformasi birokrasi seperti pertumbuhan ekonomi Asia dan bonus demografi Indonesia, (2) isu strategis seperti jebakan pendapatan menengah dan perlunya peningkatan kinerja birokrasi, (3) ketentuan-ketentuan kunci dalam UU ASN terbaru seperti sistem dualisme PNS dan PPPK beserta pembentukan KASN se

1. Prof. Dr. Sofian Effendi
Universitas Gadjah Mada
MEMBANGUN ASN PROFESIONAL,
BERINTEGRITAS DAN BERKINERJA
TINGGI

2. Cakupan Presentasi
•Driving Factors
•Isu Strategis
•Ketentuan UU ttg P3K
•RPP P3K

3. Driving factors: Abad Asia
Asia by 2050:
• GNI in $ PPP 6X of European countries
today;
• 3 billion middle class dg GNI USD $ 6.000
• Share of Global GDP, 52%

4. Middle income trap treshold US $ 12.000

5. Driving forces: Demographic Opportunity
43.9
52.1
63.2
80.1
107.6
131.7
157.2
167.2
192.1 192.1 187.9
30.1
37.8
48.7
60 64.1 62.1 61 57.2 54.2 53.1 51.9
2.1 2.1 2.6 4.3 5.1
11.5 16.3 20.1
30.1
43.1
51.9
0
50
100
150
200
250
1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
"Produktif" "Muda" "Lansia"
Window of
demographic
opportunity

6. 0
5000
10000
15000
20000
25000
19671969197119731975197719791981198319851987198919911993199519971999200120032005200720092011
PerCapitaGDPinUS$
Threat: Middle Income Trap
China
Indonesia
India
South Korea
Malaysia
Thailand
E. Asia & Pacific (all)
62 X
65 X
30 X
13 X
Source: World Bank, Development Indicators, 2012
Awaas Middle
Income Trap!
143 X

7. 0
20
40
60
80
100
120
1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 1012
Governance Effectiveness Indexes of Seven Asian Economies 1996-
2012
S'pore
Malaysia
India
Thailand
Philippines
China
Indonesia
Vietnam
Source: World Bank: GGI, 2013

8. II. LONG TERM BUREAUCRACY REFORM
Goals of the 1st Five
Year Plan
(2010–2014)
Goals of 2nd
Five Year plan
(2015–2019)
Goals of 3rd Five
Year Plan (2020–
2024)
WORLD CLASS PUBLIC SERVICE
REGULATION DRIVEN
PUBLIC SERVICE
PERFORMANCE
DRIVEN PUBLIC
SERVICE
DYNAMIC PUBLIC
SERVICE

9. II. Tujuan UU ASN
1. Penerapan model Strategic Human Resource Management
dalam manaajemen ASN.
2. Pekerjaan pada instansi Pemerintahan sebagai profesi
terhormat yang mengutamakan integritas;
3. Peran 4,3 jt pegawai ASN sebagai perekat NKRI;
4. Melindungi ASN dari intervensi politik dan “percaloan”
formasi CPNS dan jabatan pemda;
5. Penetapan JPT sebagai korps pimpinan nasional;
6. Sistem SDM fleksibel untuk pada instansi pelayanan publik;
7. Perbaikan sistem penggajian (Sistem Gaji Skala Tunggal)
dan sistem pensiun iuran pasti (defined contribution
system).

10. II. Ketentuan Pokok …
Dua jalur kepegawaian ASN: PNS dan P3K
Jabatan Pimpinan Tinggi nasional
KASN

11. II. 9 Ketentuan Pokok
Seleksi nasional CPNS dan CP3K
Asas merit dalam manajemen ASN
Pembina ASN dan PYB

12. III. Ketentuan Pokok …
Penggajian Skala Tunggal
Sistem Pensiun Pay as You Go dan Sistem Pensiun
Iuran Pasti;
Federasi Korps Pegawai Aparatur Sipil Negara;

13. PNS dan P3K
Pasal 7
(1) PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a
merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai tetap oleh Pejabat yang Berwenang untuk
menjalankan tugas manajemen pemerintahan.
(2) PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b
merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai
pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat yang
Berwenang untuk menjalankan tugas pelayanan
yang menjadi kewajiban Pemerintah.

14. III. APARATUR NEGARA R.I.
APARATUR NEGARA
APARATUR SIPIL NEGARA
(4,3 jt PNS dan PPPK)
PNS
2,0 jt
PPPK
2,3 jt
TNI
POLRI

15. III. JABATAN DLM APARATUR SIPIL NEGARA
JABATAN PIMPINAN TINGGI
Skala JPT 1 - 5
JABATAN ADMINISTRASI
Skala Umum 1 - 17
JABATAN FUNGSIONAL
Skala Umum 1 –17
APARATUR SIPIL NEGARA

16. III. PENGADAAN JPT
Jabatan Pimpinan Tinggi
10-12.000 PNS
PNS
Non-PNS
• P3K
• TNI/Polri
• Swasta
Ditetapkan sbg PNS

17. KASN
Pasal 27
• KASN merupakan lembaga non-struktural yang
mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk
menciptakan Pegawai ASN yang profesional dan
berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan
netral, serta menjadi perekat dan pemersatu
bangsa.

18. Pasal 27
KASN bertujuan:
a. menjamin terwujudnya Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen
ASN;
b. mewujudkan ASN yang profesional, berkinerja tinggi, sejahtera, dan
berfungsi sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c. mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara yang efektif, efisien
dan terbuka, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme;
d. mewujudkan Pegawai ASN yang netral, dan tidak membedakan
masyarakat yang dilayani berdasarkan suku, agama, ras, dan golongan;
e. menjamin terbentuknya profesi ASN yang dihormati pegawainya dan
masyarakat; dan
f. mewujudkan ASN yang dinamis dan berbudaya pencapaian kinerja.

19. Terima kasih