Dokumen ini membahas tentang perbatasan laut antara Indonesia dan Malaysia di kawasan Ambalat, Kalimantan Timur. Terdapat perbedaan klaim batas antara kedua negara yang menyebabkan tumpang tindih wilayah pengeboran minyak. Upaya penyelesaian konflik melalui perundingan teknis belum menemukan kesepakatan karena perbedaan prinsip yang dibahas.

1. Disusun Oleh :
INDRA ANDHIKA P. ( 0913010074 )
QORI ARDLINIYAH ( 0913010053 )
AYU WIDYA PATRIA B. ( 0913010059 )
ROISATUNNISA ( 0913010068 )
FRANSISCA ZENDY ( 0913010048 )
RIZAL PUJO SETIAWAN ( 0913010077 )
DEVINA ROSARI ( 0913010079 )
WAHYU LESTARI ( 0913010099 )

2. PENDAHULUAN
 Menurut UNCLOS 1982 ( United Nations Conventions Law
Of the Sea ) Indonesia telah diakui sebagai negara kepulauan
oleh dunia internasional.
 Indonesia mempunyai batas maritim (laut) dengan 10
negara, yaitu : India, Malaysia, Singapura, Vietnam, Thailand,
Filipina, Palau, PNG, Australia, dan Timor Leste.
 Sedangkan perbatasan darat Indonesia adalah dengan 3
negara, yaitu : Malaysia ( Sabah & Serawak ), PNG ( di
Provinsi Papua ) dan Timor Leste ( di Provinsi NTB ).
 Berikut ini, akan dipaparkan wilayah perbatasan Indonesia
dengan negara tetangga yang masih terdapat konflik
penentuan garis batas negara ( Indonesia-Malaysia ) :

3. JENIS-JENIS INFLASI

4. PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA 1
Peta batas wilayah Indonesia-Malaysia di Ambalat, Kalimantan Timur
sebelum P.Sipadan & P.Ligitan menjadi milik malaysia.

5. PERBATASAN INDONESIA-
MALAYSIA 2Peta batas wilayah Indonesia-Malaysia di Ambalat, Kalimantan Timur
sesudah P.Sipadan & P.Ligitan menjadi milik malaysia.
Hasil sidang Mahkamah
Internasional pada 17 desember
2002 di Den Haag,Belanda
memutuskan bahwa
P.Sipadan & P.Ligitan menjadi
milik Malaysia.

6. PENYEBAB KONFLIK
PERBATASAN
TUMPANG TINDIH LAHAN WK RI-MALAYSIA
Malaysia memberikan konsesi pengeboran minyak di blok ND-6 & ND-7
secara sepihak di kepada perusahaan minyak asing. Blok ND-6 & sebagian
besar blok ND-7 berada di dalam wilayah yang dipersengketakan Indonesia-
Malaysia.

7. USAHA-USAHA PENYELESAIAN
KONFLIK Pada tanggal 22-23 Maret 2005 diadakan perundingan teknis yang
pertama antara RI-Malaysia di Bali. Perundingan ini mengalami
Deadlock ( tidak ada titik temu ) karena Malaysia mengklaim
batasnya yang baru di ambalat menggunakan Peta Malaysia yang
dibuat tahun 1979 berdasarkan klaim unilateral. Indonesia
menolak klaim unilateral malaysia karena tidak memiliki kekuatan
hukum.

8.  Hingga perundingan teknis kelima RI-Malaysia yang
diadakan di Jogja pada tanggal 25-26 Juli 2005 belum
dihasilkan kesepakatan tentang penentuan garis batas
wilayah RI-Malaysia di Ambalat.
 Hal ini terjadi karena masih terdapat perbedaan prinsip
materi yang dirundingkan, yaitu :
 1.) Indonesia mereview kembali hasil perundingan di Langkawi
dimana paragraph 6 dalam Record of Discussion dinyatakan kedua
negara akan memulai perundingan dengan penentuan batas laut
teritorial di Laut Sulawesi.
 2.) Malaysia tidak keberatan, namun menginginkan diskusi dan
penentuan batas maritim yang menyeluruh batas teritorial, ZEE dan
landas kontinen di Laut Sulawesi secara bersamaan dalam satu
paket.

9.  SEKIAN DAN TERIMA KASIH

10. Pertanyaan untuk Kelompok 5