SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  18
SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
SIKLUS SISTEM AKIP
Perencanaan
Strategis
(Renstra)
Pelaporan
Kinerja
(LAKIP)
Perencanaan
Kinerja
(RKT,PK)
Pengukuran
Kinerja (PK)
Pemanfaatan
Informasi
Kinerja
CIRI/KARAKTERISTIK
RESULT ORIENTED GOVERNMENT
 Clarity about objectives
 Outcomes
 Link between objectives and means
 Inputs, processes, outputs
 Information on results
 Performance indicators
 Targets for results
PERATURAN TERKAIT SAKIP
1. Inpres No. 7 Tahun 1999
2. SK Ka LAN No. 239 Tahun 2003
3. SE MenPAN No. 31 Tahun 2004
4. PermenPAN No. 9 Tahun 2007
5. PermenPAN No. 29 Tahun 2010
PERMENPAN NO. 29 TAHUN 2010
PEDOMAN PENYUSUNAN
PENETAPAN KINERJA DAN
LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
 Penetapan Kinerja
 Pengukuran Kinerja
 Pelaporan Kinerja
POKOK-POKOK PENGATURAN
Sasaranstrategis
IndikatorKinerja Target
(1) (2) (3)
FORMULIR
RENCANA KINERJA TAHUNAN
--- Logo Lembaga ---
PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Jabatan :
Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran
perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang
telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian
target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
................, ..........
Menteri/Pimpinan Lembaga/
Gubernur/Bupati/Walikota .....
.......................................
PENETAPAN KINERJA TINGKAT
KEMENTERIAN / LEMBAGA
--- Logo Lembaga ---
PENETAPAN KINERJA TAHUN …….
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selanjutnya disebut pihak pertama
Nama : ...............................................
Jabatan : ...............................................
Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut pihak kedua
Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan
sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan
kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan
evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil
tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
.........., .............
Pihak Kedua, Pihak Pertama,
PENETAPAN KINERJA ESELON I dan
SATKER
Kementerian Negara/Lembaga : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Program Anggaran
(1) (2) (3) (4) (5)
Jumlah Anggaran Tahun ………: Rp ………………… (c)
Tempat, ........................, 20...
Menteri/ Pimpinan Lembaga
( ............................................. )
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
Unit Organisasi Eselon I : (a)
Tahun Anggaran : (b)
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target
(1) (2) (3)
Jumlah Anggaran :
Program …………………………. : Rp ……………… ( c )
Jakarta, ............................, 20 ...
Menteri /Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal . ..............................
( ......................................... ) ( ....................................................... )
LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA
TINGKAT ESELON I & SATKER
Sasaran
strategis
Indikator
Kinerja
Target Realisasi % Program
Anggaran
Pagu Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi %
(1) (2) (3) (4) (5)
JumlahAnggaran Tahun………………: Rp ……(c )
JumlahRealisasiAnggaran Tahun………: Rp…..: ( d )
 Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)
  Bab I Pendahuluan
  Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang
melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.
  Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja
  Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan
dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).
  Bab III Akuntabilitas Kinerja …..
  Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor,
dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.
  Bab IV Penutup
  Lampiran-lampiran
Bab Akuntabilitas Kinerja
1.1. Informasi capaian Indikator Kinerja UtamaInformasi capaian Indikator Kinerja Utama
2.2. Informasi realisasi pencapaian setiap sasaranInformasi realisasi pencapaian setiap sasaran
yang direncanakanyang direncanakan dan diperjanjikandan diperjanjikan
(sumber RKT,(sumber RKT, Tapkin, danTapkin, dan PK)PK) ::
 Pencapaian Indikator Sasaran dan Target SasaranPencapaian Indikator Sasaran dan Target Sasaran
 Dampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahanDampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahan
yang terjadi)yang terjadi)
 Pembandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu,Pembandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu,
standar)standar)
 Program dan Kegiatan yangProgram dan Kegiatan yang dominandominan terkait denganterkait dengan
pencapaian Sasarapencapaian Sasarann
Bab Akuntabilitas Kinerja
3.3. Permasalahan atau hambatan yang ditemui dalamPermasalahan atau hambatan yang ditemui dalam
mencapai sasaran.mencapai sasaran.
4.4. Usulan strategi / solusi pemecahan masalahUsulan strategi / solusi pemecahan masalah
5.5. Akuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaranAkuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaran
per kinerja (per kinerja (reff.reff. Form PK)Form PK)
6.6. Penyajian informasi kinerjaPenyajian informasi kinerja
(A picture worth a thousand words)(A picture worth a thousand words)
(Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel,(Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel,
etc)etc)
 Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui
Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua
setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada
Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;
 Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada
Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah
Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/
Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh
Gubernur/Bupati/Walikota.
SEKIAN

Contenu connexe

Tendances

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...redaksi-humaspemkosbg2014
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahirwanto IAINSKA
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA93220872
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governanceMAHMUN SYARIF
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakipSensiaGibsi
 
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Raden Mas Mahardipa
 
Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015lkibandung
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipMAHMUN SYARIF
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021MulyadiTohir
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPnanipalawa
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumDadang Solihin
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Angga Kurniawan
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Oelil Simbolon
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaDadang Solihin
 

Tendances (20)

Sakip bappenas
Sakip bappenasSakip bappenas
Sakip bappenas
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (lakip) kota sibolga tahun ...
 
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintahLaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 
LAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRALAKIP & RENSTRA
LAKIP & RENSTRA
 
1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance1. sakip dan good governance
1. sakip dan good governance
 
Paparan deputi sakip
Paparan deputi sakipPaparan deputi sakip
Paparan deputi sakip
 
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
 
Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015Lakip, renstra, renja lki baru 2015
Lakip, renstra, renja lki baru 2015
 
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakipkebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
kebijakan pemerintah tentang penyusunan lakip
 
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021Bahan rapat sakip kab. lu 2021
Bahan rapat sakip kab. lu 2021
 
Tatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakipTatacara penyusunan lakip
Tatacara penyusunan lakip
 
LAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIPLAKIP SAKIP AKIP
LAKIP SAKIP AKIP
 
Cara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakipCara mudah menyusun lakip
Cara mudah menyusun lakip
 
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan UmumKeterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
Keterkaitan Renstra dan LAKIP Gambaran dan Kebijakan Umum
 
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
Pemahaman sakip & penyusunan lakip paparan 29 okt2012
 
Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011Slide presentasi pmk 249 2011
Slide presentasi pmk 249 2011
 
Rencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunanRencana kinerja tahunan
Rencana kinerja tahunan
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
Kinerja pkkip
Kinerja pkkipKinerja pkkip
Kinerja pkkip
 
Kemenkeu
KemenkeuKemenkeu
Kemenkeu
 

Similaire à Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptxMisterDownload1
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDPSEKP - UGM
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppdnaylatulizza
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanOctavia Hutagalung
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015Joko Riswanto
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfahmadsyafaa
 
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdfKUWATSANTOSO1
 
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdfOzhiePapanyaRayyanRa
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Randy Wrihatnolo
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptSolin123
 
Sistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa PresentationSistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa PresentationNourahSuzumieZea1
 
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Dadang Solihin
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDM Handoko
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdfCoachArbain
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022MEsatoAriq1
 
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Dadang Solihin
 
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxssuser629316
 

Similaire à Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (20)

pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja pengukuran dan evaluasi kinerja
pengukuran dan evaluasi kinerja
 
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
06. bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.pptx
 
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPDTeknik Penyusunan Renstra SKPD
Teknik Penyusunan Renstra SKPD
 
Materi bupati lppd
Materi bupati lppdMateri bupati lppd
Materi bupati lppd
 
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM PendidikanIntegrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
Integrasi Langkah2 Penyusunan Dokumen SPM Pendidikan
 
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung  Usulan Anggaran tahun 2015
Tata Cara Pembuatan TOR /KAK sebagai data dukung Usulan Anggaran tahun 2015
 
Tor kak
Tor kakTor kak
Tor kak
 
PaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdfPaparanAplikasiSMART.pdf
PaparanAplikasiSMART.pdf
 
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
 
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
4 KemenPAN RB - Penyusunan SKP PP 30-2019.pdf
 
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
Reformasi Struktur dan Format Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (R...
 
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.pptmateri-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
materi-karo-ortala-lakip-bandung-050812.ppt
 
Sistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa PresentationSistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
Sistem Pengawasan Keuangan Desa Presentation
 
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
Evaluasi Penyelenggaraan Manajemen Kinerja Pemerintahan: Tinjauan Kondisi Saa...
 
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baruPermenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
Permenpan 29 tahun 2010 pk dan lakip baru
 
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMDPengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
Pengantar sinkronisasi antar dokumen dan pengantar RPJMD
 
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
3 Paparan Direktur Sistem Pengangga.pdf
 
Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022Reformulasi IKPA TA 2022
Reformulasi IKPA TA 2022
 
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
Sinergi Perencanaan Pembangunan Daerah dan Rancangan Teknokratik RPJMN 2015-2019
 
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptxCOACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
COACHING MANAJEMEN KINERJA.pptx
 

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

  • 3. CIRI/KARAKTERISTIK RESULT ORIENTED GOVERNMENT  Clarity about objectives  Outcomes  Link between objectives and means  Inputs, processes, outputs  Information on results  Performance indicators  Targets for results
  • 4. PERATURAN TERKAIT SAKIP 1. Inpres No. 7 Tahun 1999 2. SK Ka LAN No. 239 Tahun 2003 3. SE MenPAN No. 31 Tahun 2004 4. PermenPAN No. 9 Tahun 2007 5. PermenPAN No. 29 Tahun 2010
  • 5. PERMENPAN NO. 29 TAHUN 2010 PEDOMAN PENYUSUNAN PENETAPAN KINERJA DAN LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
  • 6.  Penetapan Kinerja  Pengukuran Kinerja  Pelaporan Kinerja POKOK-POKOK PENGATURAN
  • 7. Sasaranstrategis IndikatorKinerja Target (1) (2) (3) FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN
  • 8. --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : Jabatan : Pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami. ................, .......... Menteri/Pimpinan Lembaga/ Gubernur/Bupati/Walikota ..... ....................................... PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
  • 9. --- Logo Lembaga --- PENETAPAN KINERJA TAHUN ……. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selanjutnya disebut pihak pertama Nama : ............................................... Jabatan : ............................................... Selaku atasan langsung pihak pertama Selanjutnya disebut pihak kedua Pihak pertama pada tahun ….. ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama. Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi. .........., ............. Pihak Kedua, Pihak Pertama, PENETAPAN KINERJA ESELON I dan SATKER
  • 10. Kementerian Negara/Lembaga : (a) Tahun Anggaran : (b) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Program Anggaran (1) (2) (3) (4) (5) Jumlah Anggaran Tahun ………: Rp ………………… (c) Tempat, ........................, 20... Menteri/ Pimpinan Lembaga ( ............................................. ) LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT KEMENTERIAN / LEMBAGA
  • 11. Unit Organisasi Eselon I : (a) Tahun Anggaran : (b) Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target (1) (2) (3) Jumlah Anggaran : Program …………………………. : Rp ……………… ( c ) Jakarta, ............................, 20 ... Menteri /Pimpinan Lembaga, Direktur Jenderal . .............................. ( ......................................... ) ( ....................................................... ) LAMPIRAN PENETAPAN KINERJA TINGKAT ESELON I & SATKER
  • 12. Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Program Anggaran Pagu Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
  • 13. Sasaran strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % (1) (2) (3) (4) (5) JumlahAnggaran Tahun………………: Rp ……(c ) JumlahRealisasiAnggaran Tahun………: Rp…..: ( d )
  • 14.  Executive summary (Ikhtisar Eksekutif)   Bab I Pendahuluan   Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum organisasi yang melaporkan dan sekilas pengantar lainnya.   Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja   Dalam bab ini diikhtisarkan beberapa hal penting dalam perencanaan dan perjanjian kinerja (dokumen penetapan kinerja).   Bab III Akuntabilitas Kinerja …..   Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran organisasi pelapor, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja.   Bab IV Penutup   Lampiran-lampiran
  • 15. Bab Akuntabilitas Kinerja 1.1. Informasi capaian Indikator Kinerja UtamaInformasi capaian Indikator Kinerja Utama 2.2. Informasi realisasi pencapaian setiap sasaranInformasi realisasi pencapaian setiap sasaran yang direncanakanyang direncanakan dan diperjanjikandan diperjanjikan (sumber RKT,(sumber RKT, Tapkin, danTapkin, dan PK)PK) ::  Pencapaian Indikator Sasaran dan Target SasaranPencapaian Indikator Sasaran dan Target Sasaran  Dampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahanDampak dan manfaat pencapaian sasaran (perubahan yang terjadi)yang terjadi)  Pembandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu,Pembandingan realisasi : (target, realisasi tahun lalu, standar)standar)  Program dan Kegiatan yangProgram dan Kegiatan yang dominandominan terkait denganterkait dengan pencapaian Sasarapencapaian Sasarann
  • 16. Bab Akuntabilitas Kinerja 3.3. Permasalahan atau hambatan yang ditemui dalamPermasalahan atau hambatan yang ditemui dalam mencapai sasaran.mencapai sasaran. 4.4. Usulan strategi / solusi pemecahan masalahUsulan strategi / solusi pemecahan masalah 5.5. Akuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaranAkuntabilitas Keuangan : penyediaan anggaran per kinerja (per kinerja (reff.reff. Form PK)Form PK) 6.6. Penyajian informasi kinerjaPenyajian informasi kinerja (A picture worth a thousand words)(A picture worth a thousand words) (Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel,(Beri ilustrasi berupa gambar, grafik, tabel, etc)etc)
  • 17.  Kementerian/Lembaga menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat-lambatnya 2,5 (dua setengah) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  Unit organisasi eselon I dan unit kerja mandiri pada Kementerian/Lembaga disampaikan kepada Menteri/Pimpinan Lembaga diatur tersendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;  Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Negara PAN dan RB selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  SKPD dan unit kerja mandiri pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota disampaikan kepada Gubernur/ Bupati/ Walikota diatur tersendiri oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

Notes de l'éditeur

  1. Sistem AKIP adalah sistem pertanggungjawaban IP dalam melaksanakan program kerjanya. Mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengukur hasil, dan melaporkan. Dengan dokumen masing2 yang dibuat dalam setiap tahapan adalah : Perencanaan Strategis = dokumen Renstra Perencanaan Kinerja Tahunan = dokumen RKT (Renja) dan PK Pengukuran Kinerja = dokumen PKK dan PPS dengan instrumennya Indikator Kinerja Pelaporan Kinerja = dokumen LAKIP Pemanfaatan Informasi = merupakan hasil evaluasi atas hasil yang diperoleh.