Memorandum program dan anggaran memberikan kerangka kerja untuk perencanaan dan pelaksanaan program sanitasi berkelanjutan melalui komitmen pendanaan bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah selama 5 tahun ke depan.

1. KOMITMEN ATAS PROGRAM
DAN ANGGARAN
Pelatihan FASILITATOR
bogor, 5 - 18 Des 2011

2. PEMERINTAH DAERAH MEMPUNYAI KEWENANGAN
DAN KEWAJIBAN DALAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR MASING-MASING
namun:
-Kemampuan dana terbatas
-Kemampuan SDM dalam mengelola dana
pembangunan masih terbatas (dalam
perencanaan dan pelaksanaan)

3. AdaMemorandum Program
dan Tanpa Memorandum Program
Ada Memorandum Tanpa Memorandum
Program Program
Pemrograman mempertimbangkan Pemrograman hanya berfokus pada
komitmen bersama antara kegiatan yang dibiayai APBN pusat,
pendanaan Pemerintah Pusat dan tanpa mempertimbangkan kondisi
kemampuan APBD Pemda. kemampuan APBD Pemda.
Program dan Anggaran untuk 5 Penyusunan program dan anggaran
tahun ke depan sudah diketahui, hanya untuk 1 tahun ke depan,
sehingga perencanaan lebih sehingga perencanaan kurang
optimal dan matang. optimal.
3

4. ULASAN BALIK
Tujuan Memorandum Program
Sektor Sanitasi
• Mendorong komitmen Pemerintahan Kabupaten/ Kota
dalam menyusun program investasi sektor sanitasi
• Memberikan penguatan dalam prosedur pendanaan/
dukungan stimulan , terutama dana dari lingkungan
eksternal Pemerintahan Kabupaten/ Kota
• Mengoptimalkan sumber daya, mengefektifkan
pemrograman, meningkatkan efisiensi anggaran
4

5. Manfaat Memorandum Program
Pemrograman tidak hanya berfokus pada kegiatan
yang dibiayai APBN Pusat, tetapi lebih
mempertimbangkan komitmen bersama antara
pendanaan Pemerintah Pusat dan kemampuan
APBD Pemda.
Penyusunan Program dan Anggaran untuk 5 (lima)
tahun ke depan sudah diketahui sehingga
perencanaan tahunan dapat dilakukan lebih
optimal dan matang (mempunyai tenggang waktu
yang cukup untuk menyuusn rencana program
untuk tahun berikutnya).

6. Bagian
1
MENGAPA HARUS ADA KOMITMEN…
Siapa
melakukan
apa, di mana,
kapan,
mengapa dan
bagaimana?

7. Manfaat KOMITMEN
 Sarana Koordinasi dan sinkronisasi untuk kegiatan
bersama dengan sumber penganggaran dari Kab/Kota,
Provinsi, Pusat maupun yang melibatkan Swasta dan
Masyarakat
 Kepastian kesiapan pelaksanaan program/kegiatan oleh
pihak yang terkait
 Kepastian alokasi penganggaran dari masing-masing
pihak sesuai skedul rencana
 Kesepakatan dan komitmen antar pemangku
kepentingan, baik dalam penganggaran maupun
implementasi

8. Apa yang perlu menjadi KOMITMEN
• Rencana Program kegiatan yang sudah terintegrasi
• Pemetaan pendanaan
• Biaya dan skema pendanaan yang sudah
dikonsultasikan
• Kerangka waktu
• Pengaturan kelembagaan
• Tata kelola O&M
8

9. Bagian
2
PROSES DAN LANGKAH-LANGKAH

10. Proses dan Langkah-langkah
Sosialisasi
Konsultasi dan Penandatang
Konsultasi Konsultasi
Tingkat Promosi anan
Tingkat Tingkat Sanitasi Kesepakatan
Nasional
Kota/Kab Provinsi kepada dan Komitmen
(Regional)
Swasta

11. 1. Konsultasi Tingkat KOTA/KAB
 Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD / EKSEKUTIF /
LEGISLATIF
 Kesepakatan: RENCANA ALOKASI PENGANGGARAN oleh
Kota/Kab selama periode 5 tahun
 Format Komitmen:
-Tanda tangan KDH (Bupati/Walikota) – Pokja San
-Paraf KaDinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan

12. Tahun Anggaran
No. Sub Sektor TOTAL
2012 2013 2014 2015
A. Sumber Pendanaan: APBD Kota KEDIRI
A.1 Sub-sektor Persampahan 1,464,577 7,200,000 3,817,500 3,720,000 16,202,077
A.2 Sub-sektor Air Limbah 2,133,742 2,293,742 1,748,520 3,108,520 9,284,524
A.3 Sub-sektor Drainase Lingkungan 2,416,319 3,314,869 2,349,897 2,209,747 10,290,832
A.4 Sub-sektor Air Bersih - - - - -
A.5 Aspek Komunikasi 208,000 468,000 358,000 208,000 1,242,000
A.6 Aspek Kelembagaan 332,000 632,000 542,000 612,000 2,118,000
A.7 Aspek PHBS 155,000 346,000 515,000 375,000 1,391,000
A.8 Aspek Pelaku Bisnis 175,000 40,000 175,000 325,000 715,000
A.9 Aspek Jender dan Kemiskinan 226,750 451,750 376,750 251,750 1,307,000
A.10 Aspek Keuangan 229,500 149,500 59,500 59,500 498,000
Sub-Total A: 7,340,888 14,895,861 9,942,167 10,869,517 43,048,433

13. 2. Rapat Konsultasi di tingkat
Provinsi
Presentasi dan internalisasi kepada: SKPD Prov/ Pokja Prov
Kesepakatan dan Komitmen yang diharapkan:
 Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD
Provinsi
 Format Komitmen:
-Tanda tangan GUBERNUR , KDH dan Pokja San Prov dan
Kota/Kab
-Paraf KaDinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan

14. 3. Rapat Konsultasi Regional
(Nasional )
Presentasi dan internalisasi kepada: SATKER
terkait
Kesepakatan dan Komitmen yang diharapkan:
 Program dan Kegiatan yang akan dibiayai melalui
APBN Pusat / Bantuan Luar Negeri (hibah atau
hutang)
 Format Komitmen:
-Tanda tangan DIRJEN , GUBERNUR , dan KDH
-Paraf Satker terkait pada Lembar Program/Keg

15. 4. Sosialisasi & Promosi
Sanitasi ke Swasta
 Pokja/Pemko menyiapkan PROPOSAL dan melakukan PROMOSI
peluang investasi sanitasi kepada swasta dan pihak-pihak potensial
 Skenario: Kemitraan Pemerintah-Swasta (KPS), Pemanfaatan Dana CSR
(Corporate Social Responsibility)
 Format Komitmen:
-Tanda tangan KDH (Gub/Bupati/Wlkota – tergantung lingkup), Pokja San
dan Perwakilan Swasta
-Paraf Institusi/Dinas terkait pada Lembar Program/Kegiatan

16. 5. Tindak Lanjut
 PENGAWALAN Lembar Kesepakatan dan Komitmen
 DAFTAR TUNGGU: Penyiapan Unit untuk mentuntaskan
“Funding Gap”

17. LEMBAR KESEPAKATAN
MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI
PROVINSI : Xxx / Kota Xxx
Nomor : ...................
Sektor / Program Sanitasi : ...................
Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ditetapkan
pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
Kota/Kabupaten. Pembangunan dan pelayanan dasar menjadi kewajiban Pemerintah
Kota/Kabupaten, sehingga lebih mendekatkan interaksi antara pemandu kebijakan dengan
masyarakat. Disadari bahwa terdapat keterbatasan pendanaan pemerintah
Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari
Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam
cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif
dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan
pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari
ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukungan
pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 – 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen
Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program:
1). ................................
2). ................................ dst
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan
kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Kota / Kabupaten:
1. Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap

18. Kota/Kabupaten dalam pembangunan sektor sanitasi, sehingga diperlukan dukungan dari
Pemerintah Provinsi, Pusat maupun pihak / instansi lain yang peduli.
Menghadapi dinamika perubahan yang terjadi, disadari pula diperlukan keselarasan dalam
cara pandang atau paradigma dalam pengembangan sektor sanitasi secara komprehensif
dan terintegrasi, baik dalam lingkup kewilayahan maupun dalam keterkaitan dengan
pengembangan sektor lain yang berkelanjutan.
Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada hari
ini............tanggal.......bulan...........tahun........, kami sepakat untuk memberikan dukungan
pendanaan dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan
Sanitasi Permukiman (PPSP) tahun 2011 – 2014 sebagaimana tertuang dalam dokumen
Memorandum Program Sektor Sanitasi untuk implemensi program:
1). ................................
2). ................................ dst
Demikian pengesahan Memorandum Program sektor sanitasi ini dibuat berdasarkan
kepedulian dalam upaya percepatan pelaksanaan pembangunan sektor sanitasi yang
terintegrasi dan berkelanjutan.
Perwakilan Kota / Kabupaten:
1. Kepala Daerah 1. Nama 1. Tanda tangan/cap
2. Ketua DPRD Kota / Kabupaten 2. Nama 2. Tanda tangan/cap
Perwakilan Provinsi:*)
1. Gubernur Provinsi 1. Nama 1. Tanda tangan/cap
2. DPR Provinsi 2. Nama 2. Tanda tangan/cap
Perwakilan Pemerintah Pusat:*)
1. Bappenas 1. Nama 1. Tanda tangan/cap
2. Pokja AMPL 2. Nama 2. Tanda tangan/cap
*) tergantung kontribusi untuk komitmen pendanaannya